Seputar Rakyat 2 Tahun 2013

S E PU TAR

R A K Y A T Edisi 2 Tahun 2012

DARI PILOX HITAM SAMPAI LOSMEN BERINGIN Tiga Ratus Juta Untuk Isteri Bupati

Arti Sebuah Nama

Mengurai Benang Kusut Aliran Dana Recovery:

KIAT PIET MENGELABUI RAKYAT

Lingkaran Korupsi di Bawah Bayang-Bayang Bendera Biru www.ytm.or.id

1

www.korupsiposo.com

Salam Redaksi

P

embaca yang budiman, kali ini SEPUTAR RAKYAT Edisi 2 Tahun 2012 menurunkan laporan tematik tentang kasus korupsi pengadaan seragam dan sepatu lars Hansip yang merupakan bagian dari korupsi yang lebih besar, yakni korupsi dana recovery Poso senilai Rp58 M. Hasil investigasi Tim SEPUTAR RAKYAT bersama Aliansi Anti Korupsi (AKSI) menunjukan kasus korupsi Poso melibatkan orang-orang penting dalam Pemerintah Kabupaten Poso, misalnya isteri Bupati, Elen Pelealu, yang dijuluki “Ratu DAK”. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi dana recovery Poso dilakukan secara sistemik, berjejaring dan berjamaah, serta terkesan ada pembiaran.

Olehnya, pengungkapan kasus korupsi dana recovery Poso harus sampai ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Di sini lah peranan Kejaksaan diperlukan untuk menyelidiki kasus tersebut lebih jauh dan lebih berani, pun penyelidikan semakin mengarah ke orang nomor satu di kabupaten Poso beserta kerabat dan kroninya.

Untuk itu, redaksi SEPUTAR RAKYAT kali menyajikan laporan mengenai perkembangan upaya mengungkap kasus korupsi dana recovery Poso yang telah sangat merugikan negara dan rakyat. Dengan ini, kami berharap masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Poso, semakin tergerak untuk bersama-sama mengungkap kasus korupsi yang menggerogoti miliaran uang rakyat. Selamat membaca.

Salam Pembebasan

DAF TAR I S I Sikap Redaksi ............................ 2 Laporan Utama • Dari Pilox Hitam Sampai Losmen Beringin...................

• Aksi Laporkan Elen, Budi Mulai Bernyanyi ...................

• Korupsi Di Bawah BayangBayang Bendera Biru............

• Khuzaini: Soal Elen Jadi Tersangka, Lihat Nanti ........

3 7 10 13

Sorot • Mengurai Benang Kusut Aliran Dana Recovery .................... 15 Opini • Arti Sebuah Nama ............... 18

Redaksi

Karikatur Korupsi Pengadaan Seragam dan Sepatu Lars Hansip Diterbitkan oleh: Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu. Penanggungjawab: Lahmudin Yoto. Pemimpin Redaksi/ Redaktur Pelaksana: Danel Lasimpo. Sekretaris Redaksi: Febrina Talita. Sidang Redaksi: Adriansyah, Sigit Purnomo, Ady Putra, Lahmudin Yoto, Danel Lasimpo, Laode Mardana (Banggai), Muh. Amiruddin Alala (Bungku), Marianto Sabintoe, Febrina Talita. Editing/Layout: Sarina. Sirkulasi: Muhajir Ginting. Alamat Redaksi: Jl. Tanjung Manimbaya, Lorong III No 111 B. Palu - Sulawesi Tengah Telp/Fax: 0451-425892 E-mail:ytm@ ytm.or.id Website: http://www.ytm.or.id

2 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Laporan Utama DARI PILOX HITAM SAMPAI LOSMEN BERINGIN TIGA RATUS JUTA UNTUK ISTRI BUPATI

M

obil Inova hitam itu merapat ke Kejaksaan Negeri Poso, seorang ibu setengah baya keluar dari mobil dengan tergesagesa. Menggunakan setelan putih hitam, ibu dua anak itu bergegas memasuki ruang Kasi Intel. Wanita yang meluncur dari Rumah Jabatan Bupati itu memang muncul di kantor Kejaksaan Negeri Poso secara tiba-tiba, para wartawan yang biasa meliput di kantor Kejaksaan tersebut pun sempat keteteran.

Foto: AKSI/ YTM.doc

“

Setelah mangkir dari panggilan pertama, Elen Pelealu akhirnya memenuhi panggilan Jaksa.

Mungkinkah proses ini akan menyingkap tabir korupsi dana recovery? Dan siapa sebenarnya aktor di balik korupsi dana yang diperuntukkan untuk orang miskin itu?

Isteri Bupati Poso, Elen Pelealu

Ya, begitulah awal pemeriksaan terhadap Elen Pelealu pada 12 Desember 2011 lalu. Istri Bupati Poso ini memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Poso untuk diperiksa sebagai saksi atas sejumlah keterangan tersangka Isnah Mustafa, yang terkait dengan dirinya. Menurut keterangan saksi dan surat tanda terima pengiriman barang, Elen Pelealu diduga kuat terlibat dalam pengelolaan dana recovery pada proyek pengadaan seragam Pertahanan Sipil (Hansip) senilai Rp411.500.000

dan pengadaan sepatu lars Hansip senilai Rp351.000.000.

Ellen menggunakan dua perusahaan CV Nadia Pratama dan CV Friwansyah yang dipinjam melalui Budiyanto Theodora. Sebelumnya, Elen sempat mangkir dari panggilan Kejaksaan dengan alasan bertepatan dengan agendanya yang lain.

Dalam pemeriksaan selama tiga jam lebih itu, Elen dicecar sebanyak 32 pertanyaan. Usai pemeriksaan, kepada Wartawan Elen mengelak menyebut

SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 3

pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya. “Tanya aja sama penyidik”, kata Elen enteng.

Pemeriksaan terhadap istri Bupati ini, dinilai oleh berbagai kalangan sebagai tahap awal dalam menyingkap tabir korupsi dana recovery.

Sebab berdasarkan keterangan sejumlah saksi di pengadilan saat pemeriksaan terdakwa Matius Nello, nama Elen begitu santer terdengar. “Saya kira pemeriksaan terhadap Ibu Bupati perlu diapresiasi, dan kejaksaan harus jeli melakukan penyidikan, jangan sampai terjebak dengan unsur materilnya saja, sebab di situ ada hal-hal substansi lainnya

seragam dan sepatu lars Hansip tersebut di tolak oleh pemeriksa barang, tetapi setelah Ibu Bupati menelpon, pemeriksa barang yang berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kemudian menerima barang yang tidak sesuai spek tersebut. Budiyanto sendiri, menurut Dedi Langkutoy, setidaknya mengerjakan 12 paket proyek recovery senilai Rp9 Milyar. Selain itu, Budiyanto pernah mengatakan pada Dedi Langkutoy bahwa dia akan mendapatkan banyak proyek dari Bupati.

“Kalau koruptornya ‘berjamaah’, maka pengungkapannya pun harus ‘berjamaah’,”

yang mesti dipertajam,” sebut Direktur LBH Poso, Asriadi Bakhri, SH. Memang jika dicermati dengan teliti, korupsi dana recovery Poso telah melibatkan banyak pihak yang terkait, sehingga pengungkapannya pun membutuhkan kerjasama dengan semua elemen anti korupsi. Perkembangan persidangan mengungkap fakta-fakta yang sangat kuat mengarah pada dugaan bahwa pengelolaan dana recovery Poso telah direkayasa.

Contoh, pertama, Bupati mengeluarkan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak dua kali. Kemudian, pada beberapa proyek bermasalah yang saat ini sedang di sidangkan, terungkap pula

kata salah seorang PNS yang enggan namanya dikorankan. Begitulah respon masyarakat terhadap pemeriksaan Elen. Tidak sedikit masyarakat yang melihat pihak kejaksaan secara skeptis (curiga) karena proses penanganan kasus tersebut terkesan sangat lamban, mengingat kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan dan bahkan KPK sejak tahun 2007 silam, tetapi belum ada perkembangan yang signifikan.

Koordinator Aliansi Anti Korupsi (AKSI) Poso, Muh. Rafiq Syamsuddin menilai, pemanggilan kejaksaan terhadap Elen, mesti mendapatkan kontrol ketat dari masyarakat, “Kejaksaan mesti dipantau terus, sebab tidak menutup kemungkinan,

bahwa mekanisme pembayaran atau pencairan dana proyek tersebut tanpa melaui proses pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang sehingga pada proyek cetak sawah baru, misalnya, yang ternyata dianggap fiktif tersebut, pemeriksa barang menandatangani berita acara 100%. Pada paket seragam dan sepatu lars Hansip, panitia pemeriksa barang juga menandatangani berita acara pemeriksaan padahal barang tersebut sangat jauh dari spek (spefisifikasi/ standard). Menurut Salah seorang saksi sekaligus mantan “tangan kanan” Budiyanto di lapangan, Dedy S. Langkutoy, bahwa sebelumnya

pemanggilan terhadap Elen, sekedar basa-basi untuk menghibur masyarakat yang terlanjur mencium keterlibatan Elen”, jelas Rafiq.

Sikap skeptis Rafiq terhadap Kejaksaan memang beralasan, sebab sejumlah data yang dimasukkan oleh Aliansi Anti Korupsi (AKSI) Poso) kepada kejaksaan terkesan dipandang sebelah mata.

Padahal, data-data tersebut berupa bukti keterlibatan Elen Pelealu dalam bentuk dokumen, transkip keterangan saksi, BAP (Berita Acara Persidangan) M. Nelloh, yang isinya antara lain keterangan empat saksi yang menyebutkan keterlibatan Elen

4 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Laporan Utama Foto: AKSI/ YTM.doc

dalam proyek tersebut. Mungkin karena itu, dalam beberapa kali aksi di kantor megah tersebut, para demonstran mewujudkan kekesalannya dengan cara melempar telur busuk. “Kalau cuma data, sudah bertumpuk di sana, saya juga tidak tahu apa sebenarnya yang dicari Kejaksaan”, ujar Rafiq kesal.

Begitulah kinerja Kejaksaan Negeri Poso terhadap pengungkapan kasus korupsi dana recovery. Bahkan, dalam suatu persidangan tersangka “M Nelloh” (sekarang dalam proses kasasi), seorang saksi yang kini

tersangka, Isna Mustapa mengakui menerima gratifikasi senilai Rp300 juta, tetapi Kejaksaan tidak mau memproses Isna dalam kasus tersebut. Beberapa saksi juga telah secara terang-terangan menyebut keterlibatan Elen Pelealu, dan lagi-lagi Kejaksaan bergeming. Jika demikian, mungkinkah pihak Kejaksaan telah tersandera? Dalam catatan Pengadilan Negeri Poso, sejak tahun 2010, tak satu pun kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Poso berasal dari Kejaksaan Negeri Poso. Mungkin masih terlalu dini untuk menilai kejaksaan sebagai salah satu sandera mafia korupsi di Poso, namun kewaspadaan tetap perlu jika menyimak pernyataan Kasi Intel, Muhammad Khuzaini usai memeriksa Elen Pelealu, mengisyaratkan perlunya pengawalan kasus ini secara ekstra.

Kepada Poso Study Club (PSC), pada 3 Januari 2012 lalu, Khuzaini mengajak kepada masyarakat untuk bersabar, sebab menurutnya hasil pemeriksaan terhadap istri Bupati pertengahan Desember 2012 lalu, masih diperlukan tambahan temuan baru. Tanpa menjelaskan bukti apa lagi yang Nota belanja seragam dan sepatu lars Hansip atas nama Elen mereka tunggu, Khuzaini juga berharap SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 5

Laporan Utama Foto: AKSI/ YTM.doc

persidangan terhadap tersangka Isnah Mustafa, bisa menyingkap tabir jejaring korupsi di Poso.

Khuzaini juga belum bisa memastikan kemungkinan naiknya status Elen dari saksi menjadi tersangka. Padahal sudah menjadi rahasia umum, kalau keterlibatan istri Bupati tersebut dalam proyek pengadaan seragam hansip sangat nyata. Buktinya?

Surat pengiriman barang dari PT Rosanta Cargotama Daftar Pencarian Orang (DPO) Korupsi Poso: yang ditujukan kepada Ibu Elen D/A Perwakilan Richardy Suwiryo Putra Palu. Jl. Tanjung Santigi No.4. Perlu diketahui bahwa kiriman baju sejak turun dari pelabuhan perlu keseriusan oleh pihak Kejaksaan. “Saya bertuliskan nama Elen Pelealu. “Saya diperintahkan kira Kejaksaan tidak bisa pasif dan semata-mata oleh Budi membeli pilox hitam untuk menghapus menunggu laporan masyarakat. Selain harus satu per satu namanya Ibu Bupati”, kata Dedy memburu unsur yuridis-nya, mereka juga harus Langkutoy ketika memberi kesaksian di Pengadilan mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Posisi Negeri Poso.

Elen sebagai istri Bupati memiliki status sosial Proyek seragam dan sepatu lars hansip tersebut yang tinggi di hadapan masyarakat. Karena itu melekat di Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan tidak mungkin Elen mau diperintah oleh seorang Masyarakat dan Politik (Kesbanglinmaspol) Poso Budi mengurus pakaian Hansip itu, jika tidak ada untuk pengamanan Poso. Hebatnya, Elen bisa kepentingan finansial di dalamnya”, urai Rafik. mengintervensi proyek tersebut sedemikian jauhnya.

Hal lain yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh Perlu diketahui, dana bagi 1500 orang hansip pihak kejaksaan adalah keterlibatan Elen dalam tersebut termasuk pelatihan, dll, senilai Rp2,85 M. menetapkan pemenang tender. Adalah Zainal Dedy menambahkan, suatu saat dirinya juga Daiya Direktur CV Nadia Pratama mengakui kalau menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp300 Juta perusahaan yang dipimpinnya dipinjam oleh Ibu dari Budiyanto Theodora kepada Jenifer Saguni Bupati sebagai salah satu perusahaan yang akan di Losmen Beringin. Sejumlah uang tersebut kata dimenangkan dalam tender pengadaan sepatu lars Dedy, akan diteruskan kepada Elen Pelealu di untuk Hansip. “Waktu itu, Budi mengatakan kepada Rumah Jabatan Bupati Poso sebagai hasil dari saya perusahaanmu akan dipinjam oleh Ibu Bupati”, kelebihan proyek seragam dan sepatu lars Hansip. kata Enal saat memberi keterangan di Pengadilan “Waktu itu saya bersama pimpinan saya, Budi, di Negeri Poso.

Losmen Beringin, beberapa saat kemudian datang Kini, pihak Pengadilan Tipikor sedang bersiapSaguni menerima uang sebesar Rp300 Juta. Menurut siap menyidangkan Isnah Mustafa di Pengadilan Budi, uang tersebut atas permintaan Ibu Bupati,” Tinggi Sulawesi Tengah. Akankah nama Elen jelas Dedy. kembali bergaung? Dan sejauh mana pula keseriusan Nah, jika demikian, maka benang merah antara Kejaksaan Negeri Poso akan memproses keterangan Budi, Elen, dan Saguni sudah sangat jelas. Hanya Elen Pelealu? Mungkinkah status Elen akan berubah saja pembuktian secara hukum, lagi-lagi masih dari saksi menjadi tersangka? (FH/ICN)

6 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Laporan Utama

Terdakwa korupsi proyek cetak sawah baru dan pengadaan bibit kakao, Budiyanto Theodora mulai bernyanyi. Tidak tanggungtanggung, pria berkaca mata ini langsung tunjuk hidung.

Kepada Seputar Rakyat, dia menegaskan keterlibatan Elen Pelealu dalam pengelolaan proyek pengadaan sepatu lars.

Sebelumnya, Aliansi Anti Korupsi (AKSI) Poso, resmi menyerahkan berkas laporan kepada Kejaksan Tinggi, atas dugaan keterlibatan istri bupati Poso, mengelola proyek berkisar Rp. 762 Juta.

Foto: AKSI/ YTM.doc

“

Aksi Laporkan Elen, Budi Mulai Bernyanyi

• Budi Theodora

Palu, SR/ AKSI -- Budiyanto Theodora (30), tampak santaisantai saja, meski badan tampak lebih “ceking’ dari sebelumnya,

menahu, karena memang Ibu Elen yang urus secara keseluruhan”, kata Budiyanto sambil melangkahkan kaki

pria berkaca mata ini, tidak menampakkan rasa gugupnya.

Ditemui Seputar Rakyat, usai menghadiri persidangan kelimanya, Selasa, 21 Februari 2012 lalu, terdakwa korupsi dana recovery untuk proyek cetak sawah baru dan pengadaan kakao itu, menjawab dengan santai sejumlah pertanyaan yang diajukan kepadanya. “Kalau masalah sepatu lars itu, saya tidak

naik kendaraan tahanan milik kejaksaan menuju rumah tahanan negara Maesa-Palu.

Pernyataan Budiyanto itu semakin memperjelas keterlibatan istri Bupati Poso, dalam pengelolaan item pekerjaan seragam hansip dan sepatu lars.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Seputar Rakyat, dana pengadaan seragam Hansip itu berjumlah Rp411 Juta, sementara

dana pengadaan sepatu lars, sebesar Rp351 Juta.

Keterlibatan Elen Pelealu, belakangan ini memang ramai diperbincangkan masyarakat.

Ada yang menilai, campur tangan istri Bupati Poso ini, bukanlah hal yang baru, sebab ibu dua anak ini, memang cukup populer di kalangan kontraktor.

Itu sebabnya para kontraktor di Poso menggelarnya dengan Ratu DAK (Dana Alokasi Khusus).

“Saya kira kita tidak perlu heran, sebab memang selama ini, semua proyek harus disetujui secara tidak tertulis oleh Ibu bupati,” kata seorang kontraktor yang menolak namanya dikorankan.

Pernyataan sang kontraktor tadi diperkuat oleh Zainal

SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 7

Laporan Utama Daiyya. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Poso, beberapa bulan silam, Direktur CV Nadya Pratama ini, menegaskan keikutsertaan perusahaannya dalam proyek pengadaan sepatu lars, semata-mata atas permintaan istri Bupati Poso, Elen Pelealu. “Waktu itu Budi sampaikan sama saya katanya ibu Bupati mau pinjam perusahaanku”, ujar Zainal Daiyya, saat memberi kesaksian, dalam persidangan terdakwa Matius Nello.

Kisah petualangan istri Bupati dalam bergerilya untuk mendapatkan bagian dalam sejumlah proyek yang bersumber dari dana recovery

Ingkiriwang ini juga menerima uang sebesar Rp300 Juta dari Budiyanto Theodora melalui Junifer Saguni. Penyerahan uang tersebut kata Budi, bersumber dari alokasi item sepatu lars.

Nah, jika benar item proyek pengadaan sepatu lars sepenuhnya dikelola oleh Elen Pelealu, lalu bagaimana proses pencairan uangnya? Bukankah uang tersebut harus dicairkan oleh rekanan?

“Saya yang keluarkan uang dari Pemda, lalu saya serahkan langsung kepada Ibu Elen, makanya jangan tanya saya soal di mana sepatu lars dipesan, karena Ibu Elen yang pesan semua, yang saya

ini, tidak berhenti sampai di sini. Dalam sebuah kesempatan di Losmen Beringin Poso, istri Piet

dengar sepatu lars itu dibeli di Pasar Senen Jakarta, lalu dikirim melalui salah satu jasa pengiriman Foto: AKSI/ YTM.doc

•

Aksi Aliansi Anti Korupsi (AKSI) di depan gedung Kejaksaaan Poso untuk mengungkap kasus korupsi dana recovery Poso yang diduga kuat melibatkan isteri Bupati Poso, Elen Pelealu. AKSI adalah gabungan ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Poso dan Palu.

8 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Laporan Utama

Mantan Direktur Pusat Resolusi Konflik dan Perdamaian (PRKP) ini menambahkan, bahwa pelaporan terhadap istri Bupati Poso, diharapkan menjadi pintu masuk untuk menguak tabir siapa di balik korupsi pengelolaan dana recovery. Karena itu katanya, pihak kejaksaan hendaknya membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dengan memanggil Elen untuk diperiksa dengan serius. “Kami minta kepada Kejati, agar tidak main-main dalam kasus ini, sebab menyangkut hak masyarakat korban konflik sosial yang banyak disalahgunakan”, tegas Darwis, usai memantau persidangan Budiyanto Theodora di Pengadilan Negeri Palu.

Senada dengan Darwis, aktivis Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR) Palu, Hajalia Somba, mengajak kepada masyarakat Sulawesi Tengah, agar menyikapi korupsi dana recovery Poso sebagai masalah bersama masyarakat Sulawesi Tengah, sebab katanya, kasus korupsi yang sementara menyeret tiga orang tersangka ini, adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap substansi amanah Deklarasi Malino yang melibatkan perwakilan masyarakat Sulawesi Tengah. Karena itu lanjut Lia, korupsi yang diduga melibatkan istri bupati sebagai dalang yang bergerak di belakang layar ini, harus

Foto: www.korupsiposo.com

barang di Surabaya”, urai Budi kepada Seputar Rakyat, pertengahan Febuari 2012 lalu.

Begitulah alur cerita keterlibatan Elen Pelealu dalam pengelolaan dana pemulihan Poso pasca konflik itu. Wajar jika kemudian Aliansi Anti Korupsi (AKSI), sebagai jaringan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, melaporkan istri Bupati tersebut kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. “Kami telah melaporkan Elen Pelealu kepada Kejaksaan Tinggi, terkait dugaan keterlibatannya dalam proyek pengadaan sepatu lars”, urai juru bicara AKSI Poso, Darwis Waru.

Jembatan dengan nilai proyek Rp2,8 M di desa Toare, Kec. Lore Barat, Kab. Poso, ambruk sebelum diresmikan. Akibat dari penggunaan bahan materil kualitas rendah, potret mark-up anggaran.

mendapatkan perhatian serius oleh pihak Kejaksaan.

Kini, setelah Aliansi Anti Korupsi (AKSI) Poso, menyerahkan berkas laporan yang disertai dengan barang bukti berupa sepatu lars dan surat pengiriman barang yang ditujukan kepada Elen Pelealu itu, memicu spekulasi masyarakat. Ada yang menilai, pihak Kejaksaan Tinggi tidak cukup nyali untuk menyeret orang sekelas istri Bupati. Namun tak sedikit pula yang optimis, bahwa Kejaksaan Tinggi, mendapatkan nafas baru, dengan adanya berkas laporan tersebut.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Abul H. Ra-bunah, berjanji akan membentuk tim khusus untuk mendalami laporan yang telah diserahkan. ”Jika dalam pendalaman ditemukan indikasi keterlibatan dan didukung oleh bukti yang kuat pasti akan kita tindak lanjuti”, kata Abul, kepada wartawan, usai menerima berkas laporan dari AKSI. (HJS/AM) SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 9

Laporan Utama LINGKARAN KORUPSI DI BAWAH BAYANG-BAYANG BENDERA BIRU (Sepatu Hansip Menapak ke Korupsi Dana Recovery Poso) Sarinah & Danel Lasimpo

Belakangan ini, santer kabar kasus korupsi yang melibatkan beberapa politisi Partai Demokrat di berbagai media nasional. Nama politisi “Angelina Sondakh” dan “Anas Urbaningrum” disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang. Tentu ini bukan sekadar kabar saja, mengingat Angelina Sondakh sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Barangkali, hanya kebetulan saja jika kasus korupsi di Poso juga semakin mengarah pada lingkaran Rujab (Rumah Jabatan) Bupati, Piet Inkriwang, yang juga berada di bawah naungan si Biru. Suatu kebetulan yang unik karena si Biru yang dulunya tidak ternama ini, terkenal membangun citra politiknya dalam Pemilu 2004 dan 2009 melalui kampanye berbasis advertising (periklanan) yang terkenal memakan biaya besar. Kini, setelah pesta pora politik usai, termasuk Pilkada Poso 2010, giliran aroma korupsi tercium dari arah Rujab Poso.

Kasus korupsi pengadaan seragam dan sepatu lars Hansip dengan nominal masing-masing Rp Rp411,5 juta dan Rp351 juta itu, mungkin terbilang kecil, jika dibandingkan dengan total dana Recovery Poso Rp58 Milyar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mulai dari proses pencairan dana hingga pengadaan program-programnya— belum lagi, jika dihitung dengan bantuan keuangan

10 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

dari Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah sebesar Rp1 M dan bantuan keuangan dari Wakil Presiden saat itu, Yusuf Kalla, senilai Rp1,5 M yang tidak dimasukkan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Poso tahun 2006. Namun, salah satu kemajuan yang patut diapresiasi dari perkembangan kasus ini adalah pemeriksaan isteri Bupati Piet Inkriwang, Elen Pelealu sebagi saksi oleh pihak Kejaksaan. Nama Elen disebut-sebut sebagai pihak yang melicinkan pengiriman barang berupa seragan Hansip dan sepatu lars yang tidak sesuai dengan kualitas barang dalam anggaran (mark up).

Sayangnya, belum ada tanda-tanda Elen akan dijerat sebagai tersangka. Pun, salah seorang saksi penting, Dedi Longkutoy terang menyebutkan Elen Pelealu terdaftar dalam nota belanja sebagai pemilik seragam dan sepatu lars Hansip tersebut.

“Waktu itu saya cerita lama, dan Ibu Elen curhat ke saya, “Ded, saya dicurangi Budi”, katanya. “Kenapa Bu? tanya saya. “Dana itu tidak sesuai yang diberikan Budi ke saya”. Saya katakan ke Ibu, kenapa tidak beritahukan ke saya awalnya, kalau saya tahu itu, begitu cair dana, saya serahkan ke Ibu karena memang itu hak Ibu. Dia katakan, “begitulah Budi dia curangi saya”. Lama Ibu curhat ke saya,” kisah Dedi dalam salah satu kesaksiannya di pengadilan pada 8 Desember 2010, yang membenarkan proyek seragam dan sepatu lars Hansip itu adalah milik Elen.

Dedi Longkutoy adalah karyawan pemilik CV Gita Persada, Budi Theodora. Budi juga mengendalikan perusahaan milik Bapaknya, CV Cahaya Cemerlang. Kedua perusahaan ini “memenangkan” beberapa tender proyek dari Pemkab Poso, salah satunya pengadaan seragam dan sepatu lars Hansip. Dedi bekerja sebagai penyalur barang pada perusahaan tersebut, termasuk

Laporan Utama menyalurkan seragam dan sepatu lars Hansip.

Foto: www.korupsiposo.com

Kenapa penting menguak keterlibatan Elen?

Pasca konflik Poso, miliaran dana mengalir deras untuk berbagai program pemulihan (recovery) Poso dengan harapan dapat menciptakan perdamaian sekaligus kesejahteraan di daerah ini. APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) 2006 mengalokasikan Rp58 M untuk biaya recovery, ditambah lagi dengan berbagai bantuan lain yang jumlahnya juga miliaran. Celakanya, bantuan ini hanya memperkaya segelintir elit lokal.

Indikasi ini sangat kuat karena tidak ada transparasi penyaluran dan laporan pertanggungjawaban dana.

Sebelum beranjak lebih jauh lagi, perlu diketahui sekurang-kurangnya ada empat modus korupsi dana bantuan tersebut. Pertama, mark-up anggaran yang dilakukan dengan cara menggelembungkan biaya pengadaan barang atau program di dalam anggaran, sementara harga barang/biaya ril (nyata) tidak sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak. Misalnya terlihat dalam pengadaan motor dinas, pengadaan laptop dan komputer serta pengadaan genzet.

Kedua, bantuan dana tidak dimasukkan ke dalam rekening kas daerah Kabupaten Poso. Bahkan alokasi Rp58 M dari APBN tahun 2006 itu tidak dimasukkan ke dalam rekening kas daerah Kab. Poso, tetapi dimasukkan ke rekening lain yang terpisah. Hal ini tidak mematuhi petunjuk

teknis yang dikeluarkan Gubernur Sulteng Nomor 456.2/116/Ro. Kumdang tanggal 26 Maret 2007.

Selain itu, bantuan dana dari Pemda Sulteng dan Wakil Presiden pada masa itu, Jusuf Kalla, juga tidak dimasukkan ke dalam rekening kas daerah Kabupaten Poso.

Ketiga, tumpang tindih mata anggaran dalam APBD Poso dengan mata anggaran dalam dana recovery. Jadi, satu proyek pengadaan barang atau program tertentu bisa menjadi dua laporan pertanggungjawaban ke APBD dan ke dana recovery, padahal sumber untuk dana proyek tersebut hanya dari APBD. Contohnya proyek Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU 250 Watt & Travo 15 KVA untuk beberapa kecamatan yang menggunakan anggaran Pemulihan Konflik Poso Tahun 2006 (dana Recovery) sebesar Rp.3.115.618.000,- tidak dikerjakan (walau dananya dicairkan) karena dalam APBD Kab. Poso TA 2006 juga terdapat anggaran untuk pemasangan jaringan listrik/lampu jalan serta pemasangan tiang lampu jalan sebesar Rp.997.271.382,-. (Hasil Penyelidikan Panitia Khusus (PANSUS II) Angket DPRD Kab. POSO SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 11

Laporan Utama Tahun 2007). Lantas uangnya dikemanakan???

Keempat, program-program fiktif, yakni merekayasa program agar bisa mencairkan dana padahal programnya tidak jalan (fiktif). Bahkan, sebagian besar koperasi dari 44 koperasi yang menerima bantuan dana masing- masing Rp100 juta adalah fiktif (tidak berbadan hukum dan beranggota).

Belum lagi ada pemotongan dana Rp25-75 juta, padahal pihak koperasi menandatangani kuitansi dengan tertera nominal Rp100 juta. Bantuan dana itupun lebih banyak dibelanjakan barang-barang konsumsi, bukan dijadikan modal usaha.

digunakan untuk memuaskan rasa dahaga masyarakat akan keadilan tanpa ada tindak lanjut.

Demikian lah, gurita korupsi di Poso sangat sulit dilakukan jika tidak melibatkan orang-orang penting, yakni mereka yang memiliki posisi strategis dalam jabatan pemerintahan, mengingat korupsi yang dilakukan terkesan dibiarkan dan berjamaah.

Artinya, pencapaian penyidikan kasus ini dimana baru Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Recovery Poso, Matius Nello yang dijatuhi vonis 1,2 tahun penjara dan mantan Bendaharanya, Isna Mustafa ditetapkan sebagai tersangkan, masihlah belum

Foto: AKSI/ YTM.doc

Selain itu, ada juga kasus dimana dana cukup. dipinjamkan, tetapi tidak dikembalikan, seperti Tersangkutnya nama Elen Pelealu dalam kasus dana Rp642 juta yang dipinjamkan kepada Satgas korupsi memperkuat dugaan bahwa ada keterlibatan Percepatan Penanganan Masalah Poso yang tidak orang-orang dekat di sekitaran Rujab dalam kasus dikembalikan. korupsi yang lebih besar lagi: Rp58 M Dana Meskipun Pansus II DPRD Poso, telah Recovery Poso. berhasil merekonstruksi adanya unsur korupsi yang Kiranya ada setitik harapan kasus ini akan mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta menyeret aktor utama yang paling bertangrupiah, tetapi, kontrol DPRD Poso menjadi lemah, gungjawab. Namun, harapan setitik ini jangan karena dominasi Partai Demokrat di DPRD Poso. sampai menjadi ilusi bagi rakyat Poso, karena proses Hasil pemilu 2009 lobi-melobi di tingkatan elit akan selalu ada untuk menunjukan bahwa, Partai mengkompromikan kejahatan mereka. Olehnya, Demokrat 8 kursi sebagai pemenang pertama, Partai Golkar pemenang kedua dengan 4 Kursi, PDS tiga kursi dan partai lain tergabung dalam fraksi gabungan – Poso Bersatu.

Komposisi kekuasaan di DPRD Poso hasil pemilu 2009, sangat berpengaruh pada keputusan politik dalam kasus dugaan korupsi Dana Recovery Poso. Sehingga temuan Pansus hanya • Massa mengawal penyidikan kasus korupsi dana recovery Poso

12 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Laporan Utama satu-satunya harapan yang paling masuk akal bagi pengusutan kasus korupsi Poso hingga tuntas adalah gerakan massa yang harus semakin meluas.

Penutup Itulah ironi penegakan hukum di negeri ini.

Hukum harus tunduk pada penguasa, dari bukti dan kesaksian saksi, sudah cukup bagi Kejaksaan Negeri Poso untuk menetapkan Istri Bupati Poso sebagai tersangka. Tetapi, itulah yang terjadi di negeri ini.

Mumpung masih berkuasa menjadi alasan pembenar untuk menghambur-hamburkan uang negara.

Mumpung lagi jadi pejabat pokoknya habiskan saja uang yang seharusnya menjadi hak milik rakyat.

Tanpa rasa takut, buktinya Istri Bupati masih bebas menghirup udara segara di Bumi Sintuwu Maroso.

Hal ini menjadi logis jika melihat model masyarakat yang secara umum masih bertenaga produktif rendah yang berimplikasi pada lemahnya (mekanisme) kontrol rakyat pada kekuasaan politik.

Sehingga elit-elit lokal bisa memanfaatkan otonomi daerah untuk kepentingan pribadi dan kroninya.

Saat ini, otonomi daerah adalah otonomi elit daerah, bukan otonomi rakyat. Karena, jangankan berkehendak membangun partisipasi langsung rakyat, transparasi anggaran saja tidak bisa dilakukan.

Aliran dana dari atas (pusat) menciptakan semacam monetisasi (meng-uang-kan) sehingga banyak uang beredar yang malah dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif melalui cara-cara korupsi. Pola bantuan uang tunai tersebut tidak berhasil digunakan untuk membangun sumber daya manusia dan sumber daya produksi masyarakat.

Uang tersebut dirampok oleh pejabat dan kembali mengalir ke pasar dan tidak menyisakan apaapa pada mayoritas anggota masyarakat, selain kemiskinan dan perpecahan.

Khuzaini: Soal Elen Jadi Tersangka, Lihat Nanti Tim Seputar Rakyat dan AKSI berkesempatan mewawancarai Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, M. Khuzaini (MK) pada 12, Desember 2011 lalu, terkait dengan pemanggilan Kejaksaan Negeri Poso kepada Elen Pelealu Inkriwang untuk dimintai keterangan mengenai kasus korupsi dana recovery Poso. Berikut petikan wawancaranya: SR/AKSI: Bagaimana tanggapan Elen saat diperiksan oleh Kasi Intel?

MK: Ya, tanggapannya fine-fine (baik-baik) saja, ha ha ha (tertawa). Kalau tanggapannya, nantilah kita lihat di persidangan. Bagaimana itu, toh, nantinya.

SR/AKSI: Apakah kira-kira ada peluang peningkatan status Elen sebagai saksi menjadi tersangka?

MK: Nanti kita lihatlah, kami tak mau berspekulasi.

SR/AKSI: Jadi, berarti Ibu Elen hanya diperiksa hanya terkait dengan persoalan proyek di Kesbang (Kesatuan Bangsa), pengadaan seragam dan sepatu lars Hansip?

MK: Ya, dia diperiksa atas terkait dengan tersangka Isna.

SR/AKSI: Jadi, apakah belum diperiksa berkaitan dengan proyek-proyek ini, ya, Pak? MK: Ya, keterlibatan Proyek ini. Isna, kan, termasuk di proyek itu.

SR/AKSI: Lantas apa pertimbangan pemeriksaan terhadap istri Bupati, Elen Pelealu?

MK: Pertimbangannya karena memang dia ada SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 13

Laporan Utama Foto: AKSI/ YTM.doc

SR/AKSI: Berapa lama pemeriksaan Elen Pelealu tadi?

MK: Dia diperiksa dari jam setengah sembilan sampai jam 12. Artinya sekitar 3 jam lebih.

keterkaitan dengan proyek yang di-markup Ibu Isna itu.

SR/AKSI : Berarti Elen dipanggil sebagai saksi hanya untuk memperkarakan tersangka, Isna, Pak? MK: Iya, dananya, kan, di-mark-up oleh Isna.

Kasi Intel Poso, M. Khuzeini

SR/AKSI: Apakah ada pengakuan tertentu?

Mungkin Bapak bisa menceritakan pertanyaan spesifik yang ditanyakan oleh Kasi Intel terhadap Ibu Elen.

MK: Ya, nantilah, kalau sudah bicara materi nantilah, hahaha (tertawa). Nanti lah hasil pemeriksaan ini akan kita ekspos kembali. Kita akan gelar gladi dengan seluruh tim Jaksa dan Pak Kajari.

Setiap hasil pemeriksaan siapapun yang kita periksa tetap hasilnya pasti akan kita laporkan progress-nya sesuai mekanisme.

SR/AKSI: Apakah nanti Ibu Elen akan dipanggil lagi, Pak? MK: Lho, kenapa harus dipanggil lagi (dengan nada meninggi)? Yang bersangkutan sudah datang, khok.

Ndak perlu itu. Ya, nanti jika dirasa diperlukan, tergantung kebutuhan, baru dipanggil lagi. Tapi kalau panggilan kedua seperti yang kemarin, ya, tak mungkin lah, yang bersangkutan sudah datang.

SR/AKSI: Bagaimana saksi, Ibu Elen, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Apakah dia menjawab kooperatif?

MK: Ya, dia cukup koperatif.

14 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

SR/AKSI : Apakah ada konfirmasi mengapa Elen Pelealu tidak hadir pada pemanggilan pertama?

MK: Katanya yang bersangkutan sedang mempersiapkan safari natal. Sakit masuk angin lah kalau kata orang Jawa.

SR/AKSI: Oh, jadi, saksi mengaku seperti apa ke Kasi Intel? Apa keterangan saksi soal itu?

MK: Khan, sudah ada fakta dalam persidangan.

Begitu, toh? Oh, dia (Elen) tidak tahu, katanya.

SR/AKSI: Bagaimana terkait dengan bukti yang diserahkan oleh AKSI, Pak? Di situ jelas menerangkan kalau Ibu Elen terlibat dalam kasus proyek pengadaan seragam dan sepatu lars Hansip?

Apa itu tidak diproses?

MK: Yang itu sudah saya ceritakan. Yang pokoknya, dia‌dia‌., intinya memberikan jawaban yang menurut kami rasional dan sesuai dengan fakta penyidikan yang kita butuhkan.

SR/AKSI: Rasional gimana maksudnya, Pak? MK: Ya, maksudnya sesuai dengan target yang sedang kita akan kita bidik, begitu, yakni dana yang di-markup.

SR/AKSI: Yang di-markup itu, berapa, Pak? MK: dana yang dimark-up menyebabkan kerugian negara sekitar Rp1,2 miliar, yang terkait dengan terdakwa Matius Nelloh sebagai PPK dan Isna sebagai Bendahara.

Sorot MENGURAI BENANG KUSUT ALIRAN DANA RECOVERY:

KIAT PIET MENGELABUI RAKYAT

Foto: humasposo.blogspot.com

“

Sejumlah Keputusan Bupati Poso tentang pengelolaan dana recovery membuat implementasi di lapangan carut marut. Selain melanggar petunjuk tekhnis Gubernur, juga dinilai sebagai penyelewengan administrasi.

Konon, korupsi ibarat udara, tak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Analogi ini pula yang berlaku terhadap kasus korupsi dana recovery di Bumi Sintuwu Maroso. Dan aroma korupsi itu kini mulai tercium, sejumlah bukti tertulis menunjukkan keterkaitan dengan keterangan sejumlah saksi.

Memang jika dicermati dengan baik, proyek yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi Poso ini, boleh dikata salah urus dari awal. Ada sebuah skenario untuk membelokkan tujuan peluncuran dana Rp58 Miliar ini dari pemberdayaan masyarakat menjadi penggemukan pejabat.

Tengok saja berbagai manuver Piet Ingkiriwang sejak peluncuran dana recovery ini.

Selaku Bupati, suami Elen Pelealu ini, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 188.45/0427/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Pembentukan Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Dana Recovery Pasca Konflik Poso.

Dalam SK yang menempatkan Piet Ingkiriwang sebagai Penanggungjawab disertai 185 orang lainnya tersebut, nyaris tidak berfungsi dari awal sampai program ini menuai sejumlah masalah. Bahkan beberapa nama tersebut yang dikonfrontir oleh Poso Studi Club, mengaku tidak tahu menahu soal proyek

Piet Inkiriwang bersama isteri, Elen Pelealu saat mencoblos dalam Pilkada Poso tahun 2010 lalu

ini. Satu-satunya nama selain Bupati sendiri yang berperan aktif dalam implementasi proyek tersebut adalah Jenifer Saguni yang dalam SK Pokja tersebut diposisikan sebagai sekretaris. Saat itu, Jenifer Saguni juga adalah Kepala Badang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.

Keberadaan SK ini tentu saja patut menjadi pertanyaan, sebab bukankah Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka? Jika kemudian Pokja tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan implementasi semua program (baik fisik maupun non fisik) yang menggunakan dana recovery di lapangan, bukankah dengan melibatkan ratusan orang tersebut justru membuat mekanisme kerja tidak efektif?

Inilah salah satu pintu masuk untuk membaca skenario implementasi program yang boleh jadi SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 15

Sorot memang hanya dimaksudkan sebagai alat kongkalikong untuk mengeruk keuntungan sebesarbesarnya, sekaligus dapat dijadikan sebagai “tameng” untuk berlindung (lempar batu sembunyi tangan) oleh seorang Piet Ingkiriwang dan koleganya.

Dan nyatanya memang, dalam beberapa kesempatan, Piet Ingkiriwang selaku Bupati selalu menyatakan bahwa yang

seragam Hansip, pengadaan sepatu lars Hansip, pembuatan dua unit pasar harmoni desa, pengadaan peralatan komputer dan alat pemotretan, pengadaan bibit kakao serta proyek cetak sawah baru yang menurut BPKP dinilai fiktif alias hanya merehabilitasi sawah lama milik petani setempat. Dan Isnah Mustafa yang juga terlibat, kini resmi jadi tersangka. Sementara,

Lini Mokonio, SH, Ir.R.Parawi, Ir.Zadrak Matasak, Idham Ince Dahlan,ST, Faidul Keteng, ST. MSi. Tak puas dengan “kinerja” Noldi Tobondo dkk, Bupati kembali mengeluarkan SK dengan perihal yang sama, dengan personil yang berbeda. Mereka yang tertera namanya dalam SK yang kedua ini adalah Ir.Husai Kaluti, Abdi Dharmawan,ST, Amos Torabu, ST, Moh. Jusuf,

bertanggungjawab dalam Program Dana Recovery adalah Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Matius Nello dan dan Pemegang Uang Muka (PUM) Isnah Mustafa, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menkokesra Bulan Desember 2006.

Dan harapan Ingkiriwang pun telah menemukan momentumnya. Awal Juli 2011 lalu Matius Nello telah divonis menjadi terpidana. Dalam dakwaan jaksa, M. Nelloh didakwa secara bersama-sama dengan Budiyanto Theodora dan Richardi Suwiryo Putra.

Budiyanto adalah kontraktor yang saat ini juga sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu, sementara Richardi adalah konsultan teknis yang saat masih buron. Neloh dkk didakwa pada markup proyek pengadaan

Bupati Poso yang nota bene adalah penanggungjawab dalam SK yang ditandatangani oleh Piet Ingkiriwang sendiri, belum tersentuh hukum. Berdasarkan SK Menkokesra, hanya ada nama M. Nelloh sebagai PPK dan Isna Mustapa sebagai Pemegang Uang Muka, tetapi kemudian Piet membuat beberapa SK lagi yang membuat peran M. Nelloh nyaris hanya sebagai penandatangan pencairan dana saja.

Berbagai kiat seorang Piet Ingkiriwang untuk mengelabui rakyat tidak berhenti sampai di sini, dalam hal pengadaan barang dan jasa, dirinya selaku Bupati juga mengeluarkan dua kali Surat Keputusan. Keputusan yang pertama, dikeluarkan tanggal 17 Januari 2007 dengan mencamtumkan 7 nama. Mereka yang tertera namanya dalam Surat Keputusan ini adalah Noldi Tobondo, ST, Ir.Alfian Samudin,

SE, dan Ir.Frank A.Tumonggi.

Lingkaran setan ini mengindikasikan bahwa, perputaran dana recovery sepenenuhnya dikendalikan oleh Piet Ingkiriwang melalui Jenifer Saguni. Asal tahu saja bahwa, Jenifer Saguni satu kantor dengan bendahara pemegang uang muka Isnah Mustafa. Kedekatan secara fisik ini menunjukkan bahwa ada skenario untuk mengeliminir kontrol Nello terhadap dana recovery.

“Ini, kan, nyata-nyata penyelewengan administrasi, untuk apa ada SK Bupati, sementara SK Menkokesra telah memberi wewenang sepenuhnya kepada Nello” kata Direktur Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) Budiman Maliki.

Hal yang sama dikatakan oleh Koordinator Aliansi Anti Korupsi (AKSI) Muh. Rafik Syamsuddin.

Menurut Rafik, standar ganda

16 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Sorot yang digunakan oleh Bupati Poso menunjukkan keserakahan seorang Bupati untuk mengeruk dana yang sejatinya diperuntukkan bagi orang miskin tersebut. “Ada hal apa Piet mengeluarkan SK sementara Nello telah mendapatkan mandat penuh dari Menkokesra”, ujar Rafik kepada Seputar Rakyat awal Januari lalu.

Pernyataan Budi dan Rafik menemukan benang merah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pengelolaan dana recovery. Sebab tindak lanjut dari semua dugaan penyelewengan administrasi tersebut nyata sekali terjadi di lapangan.

yang ditemukan di lapangan secara “telanjang”, dan beberapa fakta lain yang masih perlu penelusuran lebih mendalam. Dan lebih fatal lagi, pengelolaan dana recovery telah melanggar petunjuk teknis (Juknis) Gubernur Sulawesi Tengah. Juknis bernomor 456.2/116/Ro tersebut mengharuskan dana sejumlah 58 miliar Rupiah itu masuk ke kas daerah sebagai penguatan APBD Poso, sebagaimana dana serupa sebesar 10 miliar Rupiah masuk ke kas daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai dana penguatan APBD Sulteng.

Itulah sebagian kejanggalan skenario

Salah satu contoh terjadinya KKN adalah, penetapan Budiyanto Theodora sebagai pelaksana tunggal program dana recovery sebesar Rp9 M lebih untuk tujuh paket proyek. Sekedar diketahui bahwa, Budianto pada tahap awal proses tender bertempat tinggal di Rumah Jabatan Bupati Poso, sebelum akhirnya mengontrak salah satu kamar di Losmen Beringin Poso.

Itulah sejumlah fakta dan keterangan saksi

pengelolaan dana recovery Poso yang hingga kini terus menjadi sorotan publik. Mampukah pihak Kejaksaan mengurai lebih detail dalam tingkat penyidikan? Atau memang tidak ada keberanian untuk menyentuh level atas? Entahlah, yang pasti semua elemen masyarakat hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya dalam hal penegakan hukum, khususnya di Bumi Sintuwu Maroso. (FH/ANT) Foto: AKSI/ YTM.doc

•

Sejumlah elemen masyarakat Poso, termasuk kelompok perempuan, menuntut penuntasan kasus korupsi dana recovery Poso.

SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 17

Opini

ARTI SEBUAH NAMA Darwis Waru “Apa arti sebuah nama?” kata Shakespeare.

Sepintas, kalimat bersayap ini tampaknya bermaksud menekankan substansi daripada eksistensi. Dan bagi masyarakat kebanyakan, nama adalah sebuah doa, harapan, sekaligus semangat pembaharuan dalam melakoni kehidupan yang sarat dengan tantangan.

Begitulah cara orang tua dahulu memberi nama kepada anaknya, selain menunjukkan identitas seseorang, nama juga bermakna amanah.

Namun, bagi Elen Pelealu, nama memiliki makna yang relatif. Ada saat nama harus ditonjolkan, dan ada saat nama harus dibuat samar-samar, dan pada saat yang lain, nama harus ‘dikubur’ dalam-dalam. Bagi ibu dua anak ini, nama tidak harus dipahami secara permenen, karena itu penggunaan nama sesuai tuntutan dan kebutuhan.

Dan pemaknaan Elen ini pula yang dilakukannya untuk “bermain-main” dengan dana recovery.

Tengok saja keberanian seorang Elen dalam mengurus pengadaan pakaian Hansip. Dalam surat pengantar pengiriman barang dari PT Rosanta Cargotama Surabaya, sangat jelas tertera nama Ibu Elen selaku penerima barang. Surat pengantar tertanggal 8 Oktober 2007 itu, mencantumkan sebanyak 24 ball baju dan sepatu.

Keberanian Elen menghabiskan waktu untuk urusan pakaian seragam Hansip itu, tentulah memiliki posisi tawar yang pasti. Sebab bagi seorang jajaran pengelola dana recovery, nama istri Bupati tersebut cukup “sakti” untuk mengaburkan sejumlah kesalahan. Ada semacam sugesti bagi yang berkepentingan ketika mendengar nama Elen.

“Kosong satu pe istri punya koak” (kosongkan satu

18 SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012

Penulis dan Aktivis Anti Korupsi, Darwis Waru

proyek untuk bagian isteri Bupati), kalimat polos ini keluar dari bibir seorang saksi kasus korupsi dana recovery, menirukan ucapan seorang pegawai Kesatuan Bangsa (Kesbang), setelah baru saja menerima telepon dari Elen Pelealu. Peristiwa unik ini membuktikan kesaktian nama seorang Elen. Kisah pertama ini, lagi-lagi menunjukkan arti sebuah nama Elen. Andai saja Elen bukan istri seorang Bupati, tentulah nama ini tidak berarti apaapa.

Dalam kisah berikutnya, Elen kembali mempermainkan namanya. Kalau dalam kisah pertama Elen memainkan peran penting namanya, maka dalam kisah kedua Elen kembali memainkan perannya dalam menghilangkan namanya. Adalah Dedy Langkutoy, menuturkan secara jujur bahwa, dirinya diminta oleh koleganya Budiyanto Theodora membeli pilox hitam untuk menghapus nama Elen Pelealu pada sejumlah karung pembungkus sepatu

Opini Hansip, saat barang tersebut baru saja turun dari pelabuhan.

Kisah kedua ini lagi-lagi menunjukkan kepiawaian seorang Elen dalam memainkan irama namanya. Ada saat nama harus terukir indah, ada saatnya pula, nama harus dikubur dalam-dalam.

Kira-kira begitulah yang ada dalam pikiran seorang Elen. Rupanya istri Bupati Poso ini paham betul, bahwa dua sisi mata uang tersebut tidak bisa dipisahkan, namun juga tidak bisa berwarna sama.

Artinya, jika salah satu sisi dihilangkan, maka sisi yang lain tidak bisa berfungsi secara maksimal. Sisi kiri berupa nama terang berfungsi secara internal untuk melakukan intervensi terhadap koleganya, dan sisi kanan, tanpa nama berfungsi secara eksternal untuk membersihkan dirinya di mata publik.

Shakespeare dan Elen Pelealu memang beda.

Jaman Shakespeare dengan Elen Pelealu pun

terpaut jauh. Jika kemudian keduanya memaknai nama secara berbeda, adalah hal yang wajar. Tak perlu diperdebatkan siapa di antara keduanya yang benar, toh semua orang bebas memaknai namanya masing-masing. Dan nama pun tidak otomatis menentukan kualitas pribadi seseorang. Nama hanyalah eksistensi bukan substansi. Karena yang berpotensi menjadi substansi adalah reputasi.

Dan sebuah reputasi yang terpuji harus bermuara pada kemaslahatan bersama. Dan mereka yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik dari kemarin. Dan tentu saja Elen, pun bisa lebih baik dari kemarin, dengan catatan tidak lagi merugikan masyarakat. Dana recovery adalah hak masyarakat Poso, dan sebagai istri Bupati yang siang malam mendampingi suaminya sebagai Bupati, Elen berhak mendapatkan tunjangan dari negara. Tapi sekali lagi, bukan dari dana recovery.

Foto: AKSI/ YTM.doc

•

Suasana persidangan kasus korupsi dana recovery Poso (Kliping Koran, Mercusuar)

SeputarRakyat edisi 2 tahun 2012 19

Foto: Aksi Aliansi Anti Korupsi (AKSI).

AKSI merupakan gabungan dari LSM dan ormas Kabupaten Poso dan Palu.

Awas! Uang Rakyat Digerogoti Tikus!

Terbitan Bersama Yayasan 20 Tanah Merdeka dan Aliansi Anti Korupsi (AKSI) www.ytm.or.id

www.korupsiposo.com