Page 1

Kertas Posisi Nomor 10

Yayasan Tanah Merdeka Jl. Tanjung Manimbaya III No III B

Palu Sulawesi Tengah

Telp/Fax: 0451-425892 E-mail:ytm@.or.id

Website: http://www.ytm.or.id

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

(Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah)

Danel Lasimpo

Gambar foto master plan Sinoro 2

YTM 2011


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Kertas Posisi Nomor 10

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

(Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah)

Penulis : Danel Lasimpo

Tata Letak : Jopi Peranginangin

Gambar foto sampul : Master Plan Sinoro 2

Diterbitkan oleh : Yayasan Tanah Merdeka Palu Jl. Tanjung Manimbaya III No III B Palu Sulawesi Tengah Telp/Fax: 0451-425892 E-mail: ytm@.or.id Website: http://www.ytm.or.id

28

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA? (Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah)

S

Danel Lasimpo aya tidak ingat lagi, berapa kali

nah. Saya sedih, tanah kami di rampas dan sua-

kami jika kami tidak mau menjual

pernah direalisasikan hingga kini, janji hanya

aparat keamanan dan pemerintah datang membujuk dan mengancam

tanah tersebut. Masih segar dalam ingatan saya, ketika pegawai camat Kecamatan Batui,

pak Ogotan mengancam kami. “Hak ibu hanya tiga centimeter di atas tanah, apalagi ibu tidak

memiliki sertifikat tanah, jadi semua tanah ibu adalah hak Negara, makanya kalian harus mau menjual tanah tersebut”. Akhirnya dalam

suasana tertekan, suami saya bernama (Laba)

menanda tangani pembayaran ganti rugi yang

hanya dihargai sebesar Rp.300,- per meter. Peristiwa diatas dialami oleh Ibu Ungke dan keluarganya warga Desa Sinorang Kec. Batui

mi jatuh sakit hingga meninggal dunia. Janji pembangunan rumah besar untuk kami tidak

tinggal janji. Sekarang, saya terpaksa bekerja makan gaji harian di sawah-sawah tetangga

dan bahkan terkadang menggarap sawah milik saudara dengan perjanjian bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil

itu, saya masih bisa bertahan hidup memenuhi kebutuhan yang makin mahal sekarang ini.

“Andaikan tanah itu masih menjadi milik kami,

mungkin saya tidak terlalu susah membiayai sekolah anak-anak saya” Kata Ibu Ungke.

Sekitar tahun 2002, perusahaan penggebo-

Selatan, Kab. Banggai – Sulawesi pada akhir

ran kembali menggadakan peledakan dinamit

Sebenarnya, kami tidak mau menanda-

keras mengguncang seperti gempa bumi mem-

tahun 1999 yang lalu.

tangani penjualan tanah kami pada waktu itu,

namun karena rumah kami sudah didatangi dan dikelilingi satu truk tentara dan beberapa orang polisi serta bersama dengan aparat pe-

merintah dari desa, kecamatan hingga kabupaten, lalu suami saya dengan mengucurkan

air mata menanda tangani surat penjualan ta-

untuk membuat sumur-sumur minyak baru. Ledakan dinamit berturut-turut tiga kali dan

buat pondasi rumah retak – retak dan terbelah menganga selebar kurang lebih 5 cm. Operator perusahaan menjanjikan ganti rugi atas

kerusakan rumah kami. Tetapi sampai saat ini ganti rugi tidak pernah diterima masyarakat sepersenpun. Masyarakat menderita dan berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan.

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

1


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Sumber Foto : http://www.lngpedia.com/indonesias-pertamina-ups-stake-in-donggi-senoro-lng

pemenuhan gas dalam negeri atau luar negari

saat ini belum dieksploitasi, lapangan ini

Mengacuh pada persoalan yang di timbulkan

Gas Senoro yang seluas 6.100 hektar dengan

(ekspor).

dari rencana pembangunan kilang migas DS-

LNG, tulisan ini, ingin mengulas, seperti apa

posisi daerah penghasil (pemerintah daerah) terhadap mega proyek tersebut dan bagaimana

mereka berkolusi dengan pemodal serta apa

dampak secara sosial dan ekonomi, khususnya

terhadap rakyat Banggai dan Sulawesi Tengah secara umum, yang ditimbulkan apa bila kilang

DS-LNG beroperasi dan keuntungan pihak lain terutama aparat keamanan pada mega proyek •

tersebut.

Lokasi eksploitasi Donggi Senoro dalam peta Indonesia

CADANGAN MIGAS DI AREAL KONSESI Mereka berharap perusahaan menyelesaikan

han mereka untuk pembangunan mega proyek

Harapan dari fakta di atas, mengawali

DS-LNG. Karenanya, Medco melakukan bujuk

pembayaran ganti rugi.

tulisan ini, untuk menyelidiki lebih dalam

carut-marut rencana pembangunan kilang

migas di Kecamatan Batui, Blok Donggi-Sinoro

dan Matindok yang dimulai sekitar tahun 1990 an di Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili. Kurang lebih sepeluh tahun yang lalu, pemilik

konsesi Blok Migas Donggi-Sinoro, yakni PT Medco Energy Internasional (Medco), mulai melakukan upaya pembebasan lahan, yang difasilitasi oleh pemerintah setempat.

Praktiknya, masyarakat kebanyakan meno-

lak proyek ini dan ganti rugi yang murah atas la2

bernama Donggi Sinoro Liquified Natural Gas, yang di masyarakat lebih dikenal dengan nama rayu hingga intimidasi pun dilakukan dengan

menggunakan tangan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memuluskan kegia-

tan investasi disana. Pola-pola intimidasi dengan cara kekerasan yang dialami oleh rakyat,

seakan menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap industri tambang skala besar yang masuk menanamkan modalnya.

Dalam perkembangannya proyek DS-LNG

mengalami kebuntuhan, diperkirakan tertunda sampai tahun 2015, karena para pengambil kebijakan di Jakarta, masih tarik menarik pada

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Blok Senoro – Toili sendiri memiliki 3

lapangan, masing-masing Lapangan Minyak Tiaka dengan jumlah cadangan minyak mentah (original oil in place) di Lapangan Minyak

Tiaka sebesar 106,56 MMBO (million metric

barrel oil/juta barel) dengan Recoverable

Reserves sebesar 10,7 MMBO (10 persen recovery factor). Dengan cadangan yang tidak sebegitu besarnya, direncanakan produksinya

hanya sekitar sepuluh tahun saja, terhitung

sejak 31 Juli 2005 hingga tahun 2011. Dengan total kapasitas produksi maksimum per hari sekitar 6.500 BOPD (barrel oil per day) atau barel minyak per hari (Berdasarkan data

dari JOB PMTS). Kemudian Lapangan Minyak Kolo (5 Km sebelah selatan Lapangan Minyak Tiaka) yang telah dieksplorasi namun sampai

memiliki cadangan minyak, diperkirakan dapat

diolah selama 30 tahun. Terakhir Lapangan dimensi panjang 20 kilometer dan lebar 3,5

kilometer punya cadangan gas alam terbukti (proven) sebesar 1,532 TCF (triliun kaki kubik),

cadangan kemungkinan (probable) 1,051 TCF,

dan cadangan harapan (possible) 1,083 TCF. Selain gas, Senoro juga menyimpan cadangan kondensat dengan jumlah cadangan terbukti sebesar 24,50 MMBBL, cadangan kemungkinan

sebesar 31,38 MMBBL dan cadangan harapan

sebesar 31,60 MMBBL. Potensi sumber daya

alam ini diinginkan Jepang untuk memenuhi pasokan bahan baku gas bagi penduduknya.

Blok Sinoro sendiri selain akan mem-

produksi 10.000 BCPD (barrel kondensat per hari) juga akan memasok 250 MMSCFD (juta kaki kubik gas per hari) selama 15 tahun mu-

lai tahun 2013 ke kilang LNG (liquified natural gas) yang akan dibangun PT. Donggi Senoro

LNG (DSLNG) di Desa Uso. Selain dari Blok Senoro - Toili, Kilang yang akan dibangun oleh

PT. DSLNG juga akan mendapat Suplai gas dari Blok Matindok yang dikelola oleh PT. Pertami-

na E P PPGM, Blok Matindok sendiri memiliki 6 Lapangan gas, masing-masing lapangan Gas Matindok, lapangan Gas Maleo Raja, Lapangan Gas Sukamaju, Lapangan Gas Donggi, Lapangan

Gas Mentawa, dan Lapangan Gas Minahaki, namun hanya 4 lapangan gas yang akan me-

masok gas ke kilang PT. DSLNG, sedangkan 2 lapangan gas lainnya dipersiapkan untuk memasok gas bagi rencana pembangunan PLTG

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

3


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Foto : Dokumen YTM

Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai dan Morowali justru menuai banyak masalah serta

mereka dengan harga antara Rp 200.000,- per

PT. Pertamina EP PPGM dan PT. Medco Energy

harga tersebut.

kerugian di alami masyarakat hingga saat ini (Gogali 2007; 21). Misalnya, sejak tahun 1999, International telah melakukan pembebasan

lahan dengan menggunakan aparat keamanan

dan pemerintah setempat (Pemda Banggai) untuk menakut-nakuti masyarakat, agar mau

lahan

seluas

sumur gas Donggi dan 5.000 hektar lahan di

Pertamina EP PPGM dengan PT. Banggai Energi Utama.

Menurut Julian Sudarmonegoro General

Affairs Manager (Luwuk Operations) PT. DS LNG akan menginvestasikan USD 1,4 miliar atau

sekitar Rp 14 triliun untuk membangun kilang

mini LNG (liquefied natural gas/gas alam cair) di Desa Uso, Kecamatan Batui, biaya sebesar itu

dialokasikan untuk pembangunan kilang yang

akan dimulai pada tahun 2010 hingga 2012

mendatang. Nantinya, dari satu train kilang ini akan dihasilkan 2 juta ton LNG per tahun. Karena PT. DS LNG telah menandatangani kontrak jual 4

sumur gas Sinoro.

114 triliun dengan JOB (Join Operation Body) Pertamina – Medco EP Tomori Sulawesi dan

PT. Pertamina EP untuk pasokan bahan baku gas alam ke kilang mini LNG di Uso. (PANTAU Luwuk Edisi 26/ 10 September 2008)

dan

Dari sekian banyak perusahaan tambang perkebunan

yang

berinvesitasi

di

wilayah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali.

Ternyata,

bukannya

Dalam waktu dekat, paling lambat tahun

2012, pabrik kilang gas di Sinoro sudah harus

membawa

alam kemakmuran bagi masyarakat Sulawesi

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

nangani pembebasan lahan di wilayah Dongisenoro yang di sebut tim 9 dan di ketuai oleh

yang bekerja menekan warga melalui Camat, Polsek dan Koramil kecamatan Batui, dengan

cara-cara yang sangat intimidatif. Para unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika)

dan tim 9 yang berperan terhadap pembebasan

lahan di Donggi-Sinoro. Pemerintah Kabupaten

Banggai,melalui kepala bagian Adiminstrasi Pertanahan Drs. Alfian Djibran.MM, menyata-

berproduksi, kendalanya adalah sampai saat

kan Undang-undang akan paksa Pemilik lahan

dan Desa Uso, Kecamatan Batui, menurut Drs.

kepentingan investasi (Mercusuar edisi 6 Juli

ini baru sekitar 1000 hektar lebih lahan yang

baru dibebaskan. Di desa Onbola, Sinorang Muhammad Djuanda Balahanti yang waktu itu

menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Banggai.

GANTI RUGI LAHAN DAN INTIMIDASI

Untuk mempermudah pembebasan lahan

Drs. Altris Saadjat, MM. Tim sembilan inilah

menggunakan

Kecamatan Toili Barat. 15.000 hektar lahan

beli gas senilai USD 16 miliar atau setara Rp

• Kolusi antara Penguasa dan Pengusaha

diperkirakan

yakni Kecamatan Toili, Kecamatan Batui dan

yang merupakan proyek kerjasama antara PT.

harga dengan pihak DS-LNG, dengan tawaran

pemerintah daerah membuat tim yang me-

20.000 hektar, yang tersebar di tiga kecamatan,

Areal lahan masyarakat yang dibebaskan

meter. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan

membebaskan lahannya dengan harga murah.

Proyek Gas Donggi Sinoro di Blok Matindok,

Rp-12.500/m2. Masyarakat mau menjual lahan

Tetapi, ada 58 hektar lahan yang di gunakan

untuk pembangunan Central Position Plant (CPP) di desa Sinorang belum dibebaskan dengan pemilik lahan berjumlah 27 orang.

Masyarakat bertahan, dengan alasan, bahwa penawaran harga dari perusahaan sangat

murah, dengan harga antara Rp. 9.000,- s/d

sesuai UU No 51 tahun 1960. Pemerintah boleh

mengambil paksa tanah masyarakat atas dasar 2009).

Penetapan Ganti Rugi yang di lakukan

secara sepihak oleh pemerintah daerah Rp 90

juta s/d Rp125 juta per hektar, penetapan harga

tersebut bedasarkan. Surat Izin Bupati Banggai Nomor 593/824/ BAG TAPEM tertanggal 18

Agustus 2007, tentang izin lokasi pengadaan tanah untuk proyek LNG. Hal ini sangat

bertentangan dengan UU No 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal yang menyebutkan penetapan

harga

pengadaan

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

tanah

bagi 5


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

investasi, haruslah merupakan kesepakatan

74 Hektar berada di tepi pantai untuk

Tim sembilan mengundang masyarakat

Karena tidak ada kesepakatan masalah harga

antara pemilik Lahan dan Pemodal.

untuk hadir pada sosialisasi halaman belakang Bank BNI 46 cabang Luwuk. Tetapi apa yang terjadi, ada pembicaraan soal harga, masyarakat

dipanggil satu per satu ke dalam bank. Abner

M (pemilik lahan 2 hektar – warga desa Uso) adalah salah satu korban, tanahnya dihargai 180 juta. Ia tidak ikhlas pembayaran hari itu,

pembangunan Jetty dan Central Procecing Plan,

untuk menggantikan lahan seluas 58 hektar dengan petani, maka JOB PMTS melakukan

pemindahan lokasi dari Desa Sinorang ke Desa Paisubololi, Kec Batui Selatan, pecahan dari Kec Batui, yang dimekarkan pada bulan Januari 2010 lalu

Upaya

negosiasi

pembebasan

lahan,

karena undangan yang mereka terima adalah

terus dilakukan saat ini sudah di bentuk tim

Kapolsek Batui, yang melarang wartawan

membicarakan masalah harga. Keberadaan

sosialisasi harga tanah, bukan pembayaran.

Selain tim sembilan pada hari itu, ada juga meliput

pembayaran

tanah

warga,

yang

berkedok sosialisasi (Majalah PANTAU Luwuk, 31/01/08)

Pembebasan

Lahan

terkesan

sangat

dipaksakan, yang terjadi di Desa Uso kecamatan

Batui yang di mulai sejak desember 2007,

ternyata pembebasan Lahan, tersebut terjadi di saat dokumen AMDAL (Analisisi Dampak Lingkungan) belum di setujui oleh Departeman kementrian

Lingkungan

Hidup,

Dokumen

AMDAL baru di setujui pada Bulan November 2008.tetapi oleh Fihak perusahaan DS LNG melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terus

melaksanakan

Pembebasan.

Dalam

Dokumen Amdal juga disebutkan Adanya Kompensasi Tanam Tumbuh di lokasi hutan produksi, tetapi hal ini tidak terjadi.

Perkembangan terkini, ada lahan baru

yang mau dibebaskan oleh JOB PMTS, seluas 6

Surat pengajuan pembelian 1 unit laptop dan komputer dari Kepolisian

khusus

yangg

mengatasnamakan

pemilik

lahan untuk ketemu langsung dgn BP Migas

tim sangat meresahkan masyarakat, karena mereka menetapkan harga kepada pemilik

lahan sebesar Rp 50.000,- per meter, tetapi harga jual ke JOB PMTS Pusat dengan harga Rp 150.000,- ribu per meter. Menurut H.A, seorang warga desa Sinorang, tim ini mulai bekerja, sekitar bulan Maret 2010, keterangan

salah seorang anggota tim khusus kepada H.A, bahwa pertemuan antara tim khusus dengan

JOB PMTS di Jakarta, selalu difasilitasi oleh Ketua DPRD Banggai, Syamsul Bahri Mang, hal

ini dibenarkan oleh Alun (salah seorang petani pemilik lahan 74 hektar) yang dibawa oleh tim khusus ke Jakarta, untuk negosiasi ganti

harga tanah dengan JOB PMTS, tidak pernah

Desa Sinorang) dan Wahid Hi. Ineng (Mantan

Rp.50.000,- per meter1.

dipaksa untuk menerima harga yang sudah di

September 2010, Dewan Perwakilan Rakyat

rugi lahan dengan JOB PMTS, yang tidak mau

dibebaskan lahannya dengan harga sebesar Selama tim khusus melakukan negosiasi

1

Wawancara dengan H.A, November 2010, via telepon

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

mensosialisasikan hasil pertemuan mereka kepada pemilik lahan. Tetapi pemilik lahan

tetap oleh tim khusus. Belakangan diketahui, bahwa orang-orang yang terlibat sebagai

anggota tim khusus, adalah Azis T. Parman (Kades Sinorang skrg), Suardin (Ketua BPD

Kades Sinorang)2

Daerah (DPRD) Kab. Banggai, membentuk panitia 2

khusus

(pansus)

hak

angket

Idem

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

7


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Surat pengajuan permohonan dana untuk perjalanan dinas Camat ke Jakarta

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

menyelesaikan carut-marut pembebasan lahan

Uso. Pembentukan pansus, berdasarkan laporan masyarakat desa Uso, adanya perbedaan harga

pembebasan lahan petani. Hasil kerja pansus, menghasilkan beberapa temuan-temuan baru. Ketidakberesan yang terjadi selama ini, tidak hanya pada persoalan pembesan lahan, tetapi,

pansus menemukan adanya gratifikasi atas

pemberian dana kepada sejumlah satuan kerja perangkat dinas (SKPD), di kab. Banggai (Luwuk

Post, 12 Nov.2010). Meskipun kerja-kerja pansus tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap aktifitas DS-LNG saat ini. Tetapi

temuan pansus, membuktikan bahwa penguasa selalu berpihak terhadap pemilik modal.

Selain temuan pansus, DS-LNG menfasilitasi

tiket pesawat Luwuk – Jakarta pulang pergi (PP), Camat Batui, Drs Abuhanifah Manassai dengan bukti surat permohonan bantuan tiket perjalanan kepada pihak DS-LNG tertanggal

05 Maret 2009. Serta bantuan tiket kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Banggai, Drs. Altris Saadjat, MM. Dengan bukti surat tertanggal 22 Mei 2009. Permohonan bantuan ini disetujui ole pihak DS-LNG dan membuktikan bahwa adanya kolusi yang sangat baik antara pengusaha dan penguasa. Pada

hal publik tahu, setiap kali perjalanan dinas pejabat keluar kota, sudah pasti dibiayai oleh

negara yang anggarannya ditetapkan melalui surat perintah perjalanan dinas (SPPD). • Keterlibatan Aparat Keamanan

Pada pertengahan tahun 2007, Kapolda

8

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Sulteng Brigjen Pol Badrodin Haiti, membentuk

organisasi

kemitraan

antara

polisi

dan

masyarakat dengan nama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Organisasi berisikan preman kampung dan Polmas. Di Sinorang,

organisasi

tersebut

melakukan

intimidasi kepada petani (masyarakat) agar mau membebaskan lahannya untuk kebutuhan pembangunan pabrik gas Donggi-Senoro. Tetapi,

sebelum

pembentukan

sudah terjadi praktek intimidasi

FKPM,

terhadap

masyarakat. Pada pembebasan lahan milik

masyarakat untuk pembangunan pabrik gas Donggi-Senoro

sangat

intimidatif,

seperti

yang dialami oleh ibu Ungke (42 tahun) warga desa Sinorang, pihak investor menggunakan

aparat keamanan (polisi dan tentara) dan Pemerintah daerah untuk menakut-nakuti

masyarakat di kawasan investasi tadi. Pada

waktu itu perusahaan dan pemerintah daerah menjanjikan akan membangun rumah sebagai

ganti lahan miliknya. Tetapi sampai saat ini tidak terpenuhi. Sejak peristiwa perampasan

tanah mereka tahun 1999, untuk menghidupi anak-anaknya. Ibu Ungke harus menjadi buruh tani di sawah milik tetangganya.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2000

dialami oleh beberapa warga desa Sinorang,

waktu itu satu truk tentara dari Kodim Banggai bersama Danramil Batui dan Babinsa Desa Sinorang dengan Camat dan Kapolsek Batui

serta Pemda (Asisten I) Banggai dan Badan

Pertanahan Banggai, datang mematok tanah

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

9


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

milik masyarakat, milik Pak Muni, Masdur,

intimidasi PT Banggai Sentral Sulawesi, yang

diratakan untuk pembangunan industri hilir

Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Luas

mematok tanah masyarakat, untuk keperluan

dari Ma`mun Amir Bupati Banggai saat ini.

bongkahan-bongkahan tanah yang diperkirakan

Kecamatan Batui, Batui Selatan Toili dan Toili

Baki, Sukari, Burhan dan H. Matarang. Sesudah pembangunan perkantoran perusahaan, baru melakukan negosiasi dengan masyarakat dan menghargai tanah mereka, dengan harga tanah yang variatif

ada yang Rp 1.250/meter, Rp

1.500/meter dan juga Rp 1.000/meter.

Pada bulan Ramadhan September 2009, PT.

pemiliknya adalah Hedeo Amir, kakak kandung

Sentral Sulawesi mematok harga tanah antara Rp 3.000 s/d Rp 5.000/meter. Sementara konsorsium

PT.

DS-LNG

membeli

lahan

masyarakat antara Rp 8.000 s/d Rp 12.500/ meter.

Menurut Arnold Tongayo, salah seorang

Medco juga menggunakan Polisi Masyarakat

warga Desa Uso mengaku terkejut dengan

mau menjual tanah mereka, dengan pendekatan

sebab menurutnya, selama ini warga pemilik

(Polmas), untuk membujuk masyarakat agar yang berbeda, seperti yang dialami oleh Halim (juga warga Desa Sinorang). Pak Halim adalah

salah satu pemilik lahan 58 Hektar ini, di imingiming, kalau mau menjual tanahnya, anak-

anaknya Pak Halim dijamin masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemda Banggai.

Masyarakat yang tidak mau dibebaskan

lahannya

provokator,

dengan

harga

menentang

murah

dituduh

pembangunan/

pemerintah dah lebih parah lagi aparat keamanan

dan pemerintah daerah masih menggunakan

besaran harga yang diungkapkan DS LNG, lahan di desanya oleh Sentral Sulawesi membeli

lahan dengan harga tertinggi Rp 5 ribu per meter. Berarti ada selisih keuntungan Rp 7,5

diuntungkan. 10

Meskipun

tidak

melakukan

Bupati Banggai sebagai kroninya atas kehadiran

Sentral Sulawesi pada sejumlah pembebasan lahan masyarakat di areal konsesi blok migas donggi-senoro

adalah bagian dari masalah

yang muncul saat ini. DAMPAK

• Ekonomi

kepada

DS-LNG.

ketika

Menurutnya,

warga Uso bersedia melepas tanahnya dengan

harga tersebut dikarenakan tidak mengetahui patokan

harga

pembebasan

lahan

sebenarnya (PANTAU Luwuk, 13/11/08).

yang

Pernyataan yang lebih mengejutkan justru

• Keterlibatan Kroni Bupati Banggai

para petani, perusahaan lokal juga sangat

Terlepas dari semua itu, campur tangan

menjualnya

yang didapatkan Sentral Sulawesi,

pembebasan lahan yang sebenarnya berada

aparat keamanan dalam pembebasan lahan

13/11/08).

Rencana pembangunan pabrik gas Donggi

diperoleh dari sumber lain di lingkungan

Selain keterlibatan pemerintah sipil dan

mengandung nikel tersebut (PANTAU Luwuk,

ribu per meter atau Rp 75 juta per hektar

pola-pola lama dan mengintimidasi masyarakat dengan tuduhan komunis gaya baru.

nantinya, maka Sentral Sulawesi akan menjual

Sentral Sulawesi. Sumber, mengatakan, harga

pada angka Rp 35 ribu per meter. Kehadiran

Sentral Sulawesi sebagai tangan kedua di Desa Uso, mendapatkan keuntungan dari penjualan

tanah, karena disinyalir ada kandungan nikel pada lahan-lahan yang sudah dibebaskan. Ketika tanah di Uso yang berbukit-bukit itu

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Sinoro, berdampak pada:

Kebutuhan Lahan begitu besar sebanyak

350 Hektar, yang tersebar di Kecamatan

Batui dan Kecamatan Batui Selatan. Lahan

yang dibutuhkan terdiri atas, merampas lahan produktif yang isinya perkebunan dan

persawahan masyarakat serta pemukiman

warga. Memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat akan kehilangan tempat

tinggal dan lahan pertanian tempat mereka menyandarkan hidup.

Alih fungsih lahan masyarakat tersebut

dapat dipastikan akan menurunkan produksi

beras di kabupaten banggai khususnya dan

areal pertanian di tiga kecamatan yaitu

Barat sebesar 19.348 H,dengan produksi beras di sebesar 74.554 ton pertahun (www.sulteng.

go.id), alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri melalui pembebasan lahan

untuk kepentingan pabrik gas Donggi-Senoro mengancam produksi beras di tiga kecamatan

yang menjadi lumbung bagi kebutuhan beras

masyarakat kabupaten Banggai dan Sulawesi Tengah.

Bisa di lihat pada kegiatan pengoboran

sumur gas sinoro 4, pada tahun 2001 di Desa Sinorang, ada larangan dari pihak perusahaan

terhadap masyarakat agar tidak mendekat pada lokasi pengoboran dengan radius 300 meter.

Sementara lokasi pengoboran tersebut berada

di tengah-tengah persawahan masyarakat.

Tetapi ada kompensasi yang di berikan oleh pihak perusahaan kepada para petani sesuai luas kepemilikan lahan masing-masing dalam

bentuk uang tunai dan tidak sesuai dengan

hasil panen yang mereka dapatkan. Dampaknya secara

ekonomi

terhadap

masyarakat

penghasilan mereka menjadi berkurang, karena ada sekian hektar sawah tidak bisa di olah.

Saat ini, bagi petani yang tidak memiliki

lahan, harus menjadi buruh tani di lahan petani yang lain, pada musim panen

dan menjadi

nelayan untuk memenuhi kebutuhan seharihari.

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

11


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Dampak ekologi yang di timbulkan oleh

aktifitas eksplorasi yang di lakukan oleh PT.

Medco terjadi pada saat pengoburan sumur Sinoro II, pada tahun 2001. Dampaknya, pada

saat terjadi kebocoran pipa, di susul dengan kobaran api, seluruh penduduk di relokasi sampai radius 1 KM dari lokasi pengoboran sumur Sinoro II dengan menggunakan mobil truk, namun ada sebagian masyarakat yang

terlambat di relokasi sehingga menderita keracunan, muntah-muntah, karena menghirub

udara yang tercampur gas beracun ( H2SO4).

Tepatnya sekitar 5 orang warga yang menderita muntah-muntah, dan terpaksa harus mendapat

pengoperasian NSO (North Sulfhur Offshare).

Penghasil sulfhur atau blerang milik PT. Exxon

Mobil yaang di operasikan oleh PT. Arun NGL Co sejak tahun 1999 (harian-aceh.com, 12 November 2008). Selain

gas,

menurut

Kepala

Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Daerah Aceh, Husaini Syamaun yang melakukan

uji sampel pada lokasi bekas Areal Eksplorasi PT. Exxon Mobil di Aceh utara. Pengujian

tersebut dilakukan di dua laboratorium yang

berbeda, hasilnya sampel tanah permukaan hingga kedalaman 20 cm mengandung merkuri dan timbal (Nusantara-Aceh 12 Agustus 2010)

Kurangnya publikasi tentang eksploitasi

perawatan oleh dokter yang di sediakan oleh

migas Donggi-Sinoro yang rama lingkungan,

Pengalaman eksploitasi tambang nikel

yang dilakukan oleh perusahaan. Dominan

pihak PT. Medco.

oleh PT. INCO, di Soroako-Sulawesi Selatan, Jarak pabrik dengan kota Soroako yang sangat

dekat, mengakibatkan partikel yang keluar dari corobong pabrik nikel di Soroako dengan mudah menyebar ke pemukiman penduduk.

yang bisa di akses masyarakat baik lewat

sosialisasi maupun pemberitaan di media yang menjadi bahan pemberitaan, seputar pembebasan

lahan

pembangunan, dll..

bermasalah,

rencana

Saat ini, belum ada dampak secara signifikan

Menurut penduduk Soroako, jika menjemur

merusak kesehatan dan lingkungan dari rencana

(Sangaji 2001; 7).

memiliki pengetahuan dan

pakaian di malam hari, maka resikonya jemuran

dipenuhi debu kehitam-hitaman pada pagi hari Di Aceh Utara, efek buruk dari bau busuk

gas (H2S) pada PT. Arum, mengakibatkan cacat pada mata yang dialami oleh beberapa orang

warga yang disebabkan oleh tebaran gas yang hinggap ke sumur-sumur air terbuka milik

masyarakat disana. Tebaran gas tersebut dari 12

Sumber Foto : http://tribunindonesia.wordpress.com

• Kesehatan dan Lingkungan

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

pembangunan kilang migas blok Donggi Sinoro. Contoh kasus di atas, adalah agar masyarakat mendapatkan

informasi yang berimbang tentang dampak buruk dari pertambangan skala besar di daerah

lain di Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan oleh DS-LNG terhadap masyarakat di areal

konsesi selama ini, hanya menampilkan sisi baik dari wajah pertambangan di Indonesia.

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Areal pemukiman warga Sidoarjo yang terendam lumpur akibat pengeboran gas PT Lapindo Brantas

• Rencana Relokasi. Dampak

lain,

dari

rencana

investasi

tersebut dan kebutuhan lahan untuk investasi berada di tengah pemukiman dan perkebunan/ persawahan masyarakat. Masyarakat akan

kesulitan mencari lahan baru untuk pemukiman

alternatif lain menjadi buruh tani. Perusahaan

berpikir, bahwa sejumlah uang sebagai ganti rugi lahan masyarakat, kewajiban perusahaan telah selesai. Pemerintah daerah tidak memikirkan nasib masyarakatnya ke depan secara ekonomi.

Khusus di blok Donggi-Senoro, ada bebera-

dan persawahan mereka. Karena sampai saat

pa desa terancam direlokasi, Kecamatan Batui

daerah dan pihak perusahaan. maka akan

tengah pemukiman masyarakat. Jika direlokasi,

ini, belum ada tempat atau lahan baru untuk

masyarakat, yang ditetapkan oleh pemerintah

bertambah angka pengangguran dan terjadi perubahan corak produksi di masyarakat, yang

dulunya adalah petani, karena lahan mereka

sudah tidak ada lagi, maka mereka mencari

Selatan. Karena sumur gas dan lokasi pem-

bangunan pabrik (DS-LNG) berada di tengahmasyarakat menolak dengan alasan bahwa tidak ada lagi lokasi baru yang memiliki tingkat kesuburan tanah seperti di desa mereka saat

ini. Menghadapi ancaman ditempat baru, terba-

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

13


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Foto : Dokumen YTM

mengamankan sejumlah investasi raksasa

disana. Latihan perang-perangan di Toili,

Kabupaten Banggai—awal Agustus 2002, yang

dilakukan militer sebagai usaha pemerintah untuk melindungi investor. Serta latihan militer yang digelar di Batui, Kabupaten Banggai tanggal 1 sampai dengan 3 Oktoer 2002 dengan menurunkan satu pleton pasukan dari kompi

A Raktasama 711 Luwuk, dua pleton pasukan Brimob dan Perintis Polres Banggai serta dua Pleton dari Kodim Luwuk dengan jumlas

seluruhnya 125 personil. Latihan ini dihadiri

Komandan Kodim Banggai, Kapolres Banggai dan

unsur

Muspida

hak angket pembebasan lahan di desa Uso

tentang gratifikasi atas pemberian dana kepada sejumlah SKPD di Kab. Banggai oleh DS-LNG,

mungkin saja terjadi dan berlaku sama terhadap institusi keamanan.

Meskipun bukan dalam bentuk gratifikasi,

pihak DS-LNG juga memberikan bantuan satu unit

komputer kepada Polsek Batui, pemberian bantuan

tersebut, berdasarkan pemebicaraan Kapolsek Batui, IPTU Hanafi Tjinong dengan General Affairs

Manager PT. DS-LNG, Julian Sudarmonegoro, pada hari Jum`at, 09 Januari 2009.

Areal lahan masyarakat yang diklaim sebagai milik PT Donggi Senoro LNG

tasnya akses mereka terhadap lahan dan harus

oleh PT. Medco dalam melakukan aktifitas

antara penguasa dan pemilik modal melakukan

Kapolres Kabupaten Banggai setiap harinya di

beradaptasi dengan penduduk lokal.

Kondisi ini semakin menunjukan, bahwa

penelantaran dan lepas tangan atas tanggung jawab mereka terhadap nasib masyarakat. PROYEK PENGAMANAN Bagi aparat keamanan masuknya investasi

skala besar, memberi keuntungan yang sangat

besar. Pihak perusahaan menggunakan personil BRIMOB, bertugas mengawal setiap mobil truk yang memuat bahan peledak yang di butuhkan 14

Banggai.

ini, baru sebagian kecil. Tetapi, temuan pansus

Sumber Foto : http://www.lngpedia.com/indonesias-pertamina-ups-stake-in-donggi-senoro-lng

(Aditjondro, 2005).

Kabupaten

Fakta-fakta yang terungkap dalam tulisan

pengoboran. Selain itu pihak perusahaan juga menempatkan 4 orang personil kopolisian dari pintu masuk lokasi pengoboran, di bantu oleh 45 orang satpam, yang tugas mereka mengawasi

para petani agar tidak berada pada radius 300 meter dari lokasi pengoboran.

Berbagai contoh kasus di atas, mulai dari

mengintimidasi masyarakat untuk rela menjual

tanah dengan harga murah sampai mengawal kendaraan perusahaan adalah bukti, bahwa

keberadaan sejumlah komando teritorial TNI/ Polri diwilayah timur Sulawesi Tengah, untuk

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Luasnya areal pertambangan PT DS-LNG ini pasti akan menggusur lahan-lahan rakyat

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

15


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

2009, yang ditujukan kepada Sumardiyono,

SH perihal laporan tindak lanjut, mengenai perkembangan pemilik lahan yang sampe saat ini belum mau di bebaskan lahannya. Pada

surat tersebut, juga terdapat poin penjelasan

tentang kerjasama DS-LNG dengan Kepolisian Sektor Batui, untuk pengawasan lapangan.

Bukan hanya itu, TNI juga berencana

membangun satu Batalyon TNI, diperbatasan

Kec. Batui dan Toili, hal ini diungkapkan oleh Kepala

Komandan

Korem

132/Tadulako,

Kolonel AA Gode Suardhana. Nantinya tiga

Batalyon, yakni Batalyon 714 Sintuwu Maroso

- Poso , Batalyon 711 Raksatama – Palu. (Harian Mercuasuar

13

September

2007).

Foto : Dokumen YTM

Serta pada surat yang tertanggal, 20 Agustus

Ketiga

Batalyon tersebut akan dibawahi oleh satu Brigade Infantri (Brigif), sementara dibangun di Poso saat.

Keberadaan sejumlah komando teritorial

TNI/Polri

saat

mengamankan

ini,

sangat

investasi

jelas

dan

untuk

meredam

kemarahan rakyat dari tindakan perusahaan yang menggunakan tangan aparat keamanan

dan pemerintah daerah yang melakukan intimidasi terhadap petani yang kehilangan alat produksinya, atas nama pembangunan.

Sebaran komando teritorial TNI/Polri di Sulawesi Tengah •

Tanda larangan untuk melintas bagi siapapun jika tak punya izin

SOSIALISASI DAN JANJI KESEJAHTERAAN Sepanjang tahun 2008 s/d 2009, ada berapa

kali pertemuan sosialisasi. Di Desa Uso, Kec. Batui 2 kali pertemuan, Desa Sinorang 2 Kali pertemuan,

Kec. Batui Selatan (Kecamatan hasil pemekaran

bulan Januari 2010) dan di Ibu Kota Kec. Batui 1 kali pertemuan serta di Ibu Kota Kab Banggai (Luwuk)

2 kali pertemuan. Tetapi, setiap kali sosialisasi kepada masyarakat desa lingkar tambang migas

selalu dilakukan secara terpisah dan tidak pernah

disatukan disatu tempat. Sosialisasi membahas membahas pembebasan lahan milik masyarakat,

harganya harus disesuaikan dengan Nilai Jual 16

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Obyek Pajak (NJOP).

Kepapa masyarakat yang sudah dibebaskan

lahannya,

perusahaan

dan

pemerintah

menjanjikan lapangan kerja. Janji tersebut tidak sesuai dengan apa yang ungkapkan oleh Humas

DS-LNG kepada Rahmat Azis dari Indonesia Energy Watch, yang

mengatakan, bahwa

buruh yang melamar untuk bekerja di DS-LNG,

seleksinya sangat ketat dan persyaratan serta memiliki klasifikasi, jadi sarjana tambang pun, kalau melamar belum tentu diterima, kalau

tidak ahli gas. Sementara tingkat pendidikan

masyarakat di kecamatan Batui dan Toili mayoritas tamatan Sekolah Dasar.

Memang dalam pembangunan konstruksi

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

17


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Kilang di desa Uso, diperkirakan selama dua

arel konsesi PT. INCO di Kab. Morowali, rakyat

tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga

pertanahan

tahun, menurut Julian Sudarmonegoro dari PT DS-LNG akan menyerap sekitar 1.500-an kerja lokal Kabupaten Banggai. Setelah kilang

selesai di bangun, maka tenaga kerja yang akan

digunakan tinggal sekitar 300-an, yang diisi oleh tenaga ahli (Majalah PANTAU Luwuk Edisi 26/ 10 September 2008). Bagaimana dengan nasib masyarakat sesudah kilang beroperasi,

yang telah kehilangan tanah dan lapangan pekerjaan.

Tetapi mimpi tentang kesejahteraan akan

kehadiran perusahaan yang akan mengelolah

migas terus dilakukan secara sistematis, agar

selalu dalam posisi yang tidak diuntungkan, bahkan kerap menjadi korban. Konflik-konflik selalu

menempatkan

rakyat

sebagai pihak yang kalah, ketika menghadapi PT. INCO yang selalu di dukung pemerintah.

konflik lahan yang terjadi sejak tahun 80-an tak kunjung selesai sampai saat ini. Pemerintah

Indonesia memperoleh keuntungan sangat sedikit, dibanding keuntungan yang di raih oleh PT. INCO, penyebab dasarnya adalah kontrak

karya warisan rezim Orde Baru yang merupakan

wujud kongkrit dari politik pertambangan yang memihak pemodal (Sangaji 2001; 14)

Kasus yang paling dekat, secara kasat

masyarakat rela menjual tanahnya, tanpa

mata bisa dilihat pada, proses penyingkiran

serta dampaknya terhadap lingkungan dari

PT.

menjelaskan dampak buruk yang akan dialami

masyarakat secara ekonomi dan kesehatan

rencana eksploitasi migas donggi-senoro di masa datang.

Kasus lumpur Lapindo, adalah contoh kasus

kecerobohan dalam proses penambangan gas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ekonomi,

sosial, budaya,

dan

keamanan.

Peristiwa itu berubah menjadi tragedi ketika

lumpur panas tersebut menggenangi areal persawahan,

pemukiman

penduduk

dan

kawasan industri, mengakibatkan masyarakat harus tinggal di barak-barak pengungsian3.

Pelajaran buruk lain, yang bisa dipetik, pada

www.jatam.or.id/ Ketika Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Industri Migas 22 mei 2008. Diakses tanggal 10 Januri 2010.

3

18

Surat PT Donggi Senoro tentang pembebasan lahan yang harus dipercepat prosesnya

Petani Sawit di Kec. Toili Barat, untuk usaha

perkebunan Kelapa Sawit skala besar, milik Kurnia

Luwuk

Sejati,

dengan

dalih

mensejahterakan petani, melalui program

perkebunan inti plasma, Murad Husen, pemilik utama PT. KLS, melakukan penyerobotan lahan masyarakat. Penyerobotan tersebut, mendapat perlawanan rakyat yang mencuat dari tahun

2008 s/d 2010. Aksi petani terhadap tindakan sewenang-wenang PT. KLS, kemudian di

kriminalisasi yang berakibat pada pemenjaraan

2 orang pertani, masing di vonis 3 tahun, 6 bulan dan satu orang aktifis yang bernama Eva

Bande, di vonis 4 tahun oleh pengadilan negeri Luwuk (Syafei 2010; 42).

Sangat susah membayangkan, apa yang

dialami oleh masyarakat Sidoarjo sekarang

ini, akan sangat berbeda dengan masyarakat

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

19


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

yang berada diareal konsesi blok migas donggi-

memiliki saham 51%. Jumlah investasi adalah

Juli 2010 Kansai memutuskan kontrak, karena

sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah

petani terutama di desa-desa pada areal migas

tahun sejak akhir tahun 2014. Kontrak EPC

lainnya, yaitu Kyushu dan Korea gas5.

pemilikan saham DS-LNG, pemerintah daerah

sinoro, di masa yang akan datang. Tetapi proses yang terjadi selama 10 tahun terakhir, banyak

donggi-sinoro, yang tersebar di kec. Batui dan kec. Batui Selatan, kehilangan alat produksinya (tanah) dengan ganti rugi yang sangat murah.

Membuktikan, bahwa belum ada investasi skala besar, yang mampu mensejaterakan rakyat. KOMPOSISI SAHAM Dalam skema hulu (upstream) adalah PT.

Medco Energy International dan PT. Pertamina E & P pemilik tiga blok konsesi migas diwilayah

2,8 milyar dolar (230 milyar yen). DS-LNG

berencana mulai menjual LNG 2 juta ton per

(Engineering, Procurement, and Construction

beli dengan Chubu Electronic dan Kyushu

1 juta ton per tahun sejak akhir 2014 sampai

(Japan Gasoline Company) Corporation. DS-

LNG sudah menandatangani kontrak jualElectronic.

Setelah

keputusan

terakhir

komposisi kepemilikan saham di Sulawesi LNG Development (Mitsubishi 75% + Korea Gas (Kogas) 25%) 59.9%, Pertamina Hulu Energy 29%, Medco LNG Indonesia 11.1% saham4.

Namun sebelumnya, hingga Desember 2010,

tersebut masing-masing 50%. Namun demikian

hulu. Pertamina EP menguasai 29 % saham, Pt.

secara lebih rinci dapat dijelasakan bahwa Blok Senoro dan Blok Toili dalam perkembangannya kemudian lebih dikenal dengan sebutan Blok

Sinoro – Toili karena kedua blok tersebut dikelola oleh dua konsorsium, yang kemudian tergabung dalam JOB Pertamina – Medco EP Tomori Sulawesi (JOB PMTS), sedangkan untuk Blok Matindok hanya dikelola oleh PT. Pertamina melalui PT. Pertamina EP PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok).

Dalam release Mitsubishi Corp, melalui situs

resmi perusahaan tersebut, pada keputusan

terakhir tentang investasi eksploitasi LNG Donggi-Sinoro yang dilaksanakan oleh PT Donggi-Senoro 20

LNG,

di

mana

Mitsubishi

Release yang dikeluarkan melalui situs

resmi,

sektor hilir ini, kilang LNG yang akan di bangun

Matindok, kepemilikan saham dua perusahaan

Konsorsium kemudian mencari calon pembeli

Contract) akan ditandatangani dengan JGC

Kab. Morowali dan Kab. Banggai, masingmasing adalah Blok Toili, Blok Sinoro dan Blok

tidak ada kejelasan keputusan pemerintah.

Chubu

Electronic

menandatangani

kontrak jual-beli dengan DLNG pada 15 Okt

2010. Chubu berencana akan membeli LNG dengan Desember 20276 dan Kyushu Electronic akan membeli LNG 300 ribu ton per tahun sejak akhir 2014 sampai dengan 2027. BAGI HASIL

Sejak akhir tahun 2010, PT. DS-LNG,

oleh konsorsium PT DS-LNG berkapasitas 2,1

memberikan bantuan berupa alat peraga

Medco menguasai 20% dan saham terbesar

merupakan tanggung jawab perusahaan dalam

juta ton per tahun dan membeli gas dari operator

dimiliki Mitsubishi Corporation sebesar 51%. Pembeli gas dari konsorsium DS-LNG adalah dari Jepang yaitu Chubu Elektric dan Toyota Electric (jakartapress.com, 08/05/09).

Sejak pertengahan tahun 2009, pemerintah

tidak kunjung memutuskan apakah gas donggisinoro akan di ekspor atau untuk konsumsi domestik.

Sementara

Konsorsium

proyek

(Pertamina-Medco-Mitsubishi) tahun lalu telah membuat perjanjian jual-beli gas dengan Chubu

dan Kansai Electric Power. Namun, pada akhir

http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2011/ html/0000011632.html. Rilis Mitsubishi, 24 Jan 2011. Di akses tgl 30 Januari 2011.

4

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

pendidikan kepada salah satu sekolah di kec.

Batui (Luwuk Post; 09 Nov 2010). Hal tesebut bentuk kompensasi yang disebut dengan Company Social Responsibility (CSR) dan Community Devolopment (CD). Kedua program

ini, diluar kontrak resmi dengan pemerintah

seharusnya mendapat porsi penting dalam

investasi. Di sektor hilir, pada komposisi tidak bisa ganggu gugat. Di sektor hulu juga

demikian, pada Pasal 19 ayat 2 dan 3 UndangUndang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan secara

terperinci terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Daerah. DBH Minyak

Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota

lainnya

dalam

Provinsi

yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan

untuk

menambah

anggaran

pendidikan dasar. Disamping itu, beberapa aturan lain yang juga mengatur soal itu

misalnya, pengaturan mengenai cost recovery dari kegiatan usaha hulu migas diamanatkan oleh UU APBN tahun 2009 dan UU PPh.

Propaganda sesat yang menjelaskan, bahwa

kab. Banggai akan kehilangan penerimaan

sebesar Rp. 5 Triliun kalau produksi gas DonggiSinoro diperuntukan memenuhi kebutuhan domestik (Luwuk Post; 03 Maret 2010), angka

dan merupakan pengembangan lebih jauh

tersebut sangat menggiurkan dan sekaligus

dan sosial.

yang jelas, mengenai posisi pemerintah daerah

tentang tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari kompensasi terhadap lingkungan

Seharusnya bukan hanya kompensasi,

http://www.tempointeraktif.com, Senin, 03 Mei 2010, Pembeli Gas Donggi Ancam Mundur dari Proyek. Di akses 10 november 2011 6 http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/ press/3107166_6926.html, 15 oktober 2010. Diakses tgl 30 Januari 2011. 5

tidak masuk akal.

Dari mana nilai nominal

tersebut muncul, sementara tidak ada aturan pada bisnis migas tersebut. Ketidakjelasan

aturan

tidak

harus

melakukan penyesatan infomasi ke publik dengan dalih, keuntungan ekspor penjualan gas lebih tinggi, dari pada melayani kebutuhan

gas domestik. Serta tidak membuat pemerintah

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

21


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

TARIK MENARIK KEPENTINGAN

masih dimungkinkan dengan adanya Undang-

kebuntuhan, Mantan Wakil Presiden Jusuf

berlaku pada tanggal 30 April 2010. Pasal 3

diekspor dan tetap diperuntukkan memenuhi

apapun untuk menuntut hak mereka. Celah bagi hasil migas untuk pemerintah daerah

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan mulai

UU KIP menegaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk; (1) menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan

Kalla mengingatkan produksi gas blok DonggiSinoro di Sulawesi Tengah sebaiknya tidak kebutuhan dalam negeri, karena keuntungannya tiga kali lipat dibandingkan diekspor antara lain

terpenuhinya pasokan listrik, pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya subsidi listrik7.

Pernyataan JK, bertolak belakang dengan

proses pengambilan kebijakan publik; serta (3)

untuk ekspor dan 30 persen untuk kebutuhan

(2) mendorong partisipasi masyarakat dalam ,meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Kedua undang-undang tersebut sangat

umum dan kabur menjelaskan posisi pemerintah

daerah (daerah penghasil) pada bisnis migas,

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan skenario 70 persen gas dalam negeri merupakan skenario yang paling

tepat untuk diterapkan di blok gas Donggi-

Senoro di Sulawesi Tengah. Menurut Hatta,

skenario ini dianggap tepat berdasarkan keseimbangan produksi gas secara nasional8.

Publik pun, bereaksi atas keputusan

undang-undang juga tidak menyebutkan secara

pemerintah tentang peruntukan gas DS-LNG

ini, hanya berlaku pada sektor hulu untuk

Marwan Batubara. menilai pemerintah tidak

spesifik jenis pembagian hasil dalam kontrak

yang mana. Hanya untuk diketahui skema pemerintah daerah. Dari mana hitungan rupiah dalam jumlah triliunan itu muncul, sedangkan

tidak ada aturan yang memberikan kedudukan

penting kepada pemerintah daerah terhadap DS-LNG. Sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah mempunyai hak yang lebih besar dan

diberi kesempatan untuk memiliki saham yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

bisa dipertanggungjawabkan secara transparan

dalam pengawasan rakyat di Kabupaten Banggai. 22

Jalur distribusi penjualan gas yang direncanakan PT Donggi Senoro LNG

Mega proyek DS-LNG, tampaknya mengalami

proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

Sumber Foto : http://www.lngpedia.com/indonesias-pertamina-ups-stake-in-donggi-senoro-lng

daerah penghasil migas tidak mampu berbuat

yang lebih mengutamakan ekspor Direktur

Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES)

konsisten terhadap keputusan pernah dibuat sebelumnya terkait dengan penetapan alokasi

gas Donggi Senoro, Sulawesi Tengah hanya sebesar 25 persen sampai 30 persen untuk kepentingan domestik. ”Saya menyesalkan

keputusan pemerintah tersebut. Keputusan ini menunjukkan pemerintah tetap mementingkan

www.metronews.com, Jum`at 23 April 2010. Kalla meminta gas donggi-sinoro tak di exspor. Di akses tgl 10 November 2010. 8 www.kompas.com, Jum`at 21 Mei 2010. Tepat, Skenario 70-30 Donggi-Sinoro. Di akses tgl 10 November 2010.

7

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

kepentingan pemilik modal, bukan rakyat.

Rekayasa Industri dan PT Inti Karya Persada)

2010).

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). LNG EU

Justru dengan keputusan ini rakyat dan negara

yang dirugikan (waspadamedan.com: 21 Juni Wajar saja, keputusan pemerintah yang

lebih mementingkan kebutuhan gas pasar luar

negeri dan tunduk pada kepentingan asing.

yang hanya sebesar US$ 1,2 miliar. Kasus

ini pernah digugat oleh LNG EU ke Komisi melaporkan ada pesekongkolan antara Medco dan Mitsubishi pada tender proyek DS- LNG.

Pada tanggal 05 Januari 2011, KPPU

Pemilihan Mitsubishi sebagai vendor LNG

memutuskan bersalah Pertamina, Medco dan

Utama yang menawarkan US$ 1,6 miliar atau

Tahun 1999 tentang persekongkolan tender dan

plant dengan harga sebesar US$ 2,1 miliar di atas tawaran vendor lain seperti LNG Energi

konsorsium nasional (PT Tripatra Eng, PT

Mitsubishi,

Konsorsium

DS-LNG

tersebut

terbukti melanggar Pasal 22 dan 23 UU No. 5.

persekongkolan dalam mendapatkan informasi

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

23


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

rahasia perusahaan lain dan informasi tersebut

energi di Indonesia. Forum Bisnis Jepang Indo-

kilang

harus

kontrak-kontrak yang telah disepakati dan

kecantikan) untuk mengikuti tender proyek

tara itu 6 proyek adalah proyek pengembangan

sebagai pertanggungjawaban sosial negara

Kepemilikan saham perusahaan tidak boleh

diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan untuk

menyusun proposal beauty contest (kontes

DS-LNG (kppu.go.id : 5 Januari 2011)

Selain lebih mahal, pemilihan Mitsubishi

nesia yang diselenggarakan saat kesepakatan

EPA telah menyetujui rencana 7 proyek, dianenergi di Indonesia.

Bagi Jepang, negara bersumber daya energi

juga memunculkan “keharusan” menjual gas

yang terbatas, keamanan pasokan energi

gas di dalam negeri. Sementara itu Indonesia

dengan energi dan sumberdaya alam. Salah

ke Jepang. Juga

berpotensi menimbulkan

kerugian negara berupa menurunnya pasokan Corruption Watch (ICW) menilai rencana

pengembangan proyek Donggi Senoro Liquid Natural Gas (DSLNG) tidak akan optimal bagi penerimaan

negara.

ICW

memperkirakan

negara justru berpotensi mengalami kerugian jika proyek tersebut tetap dijalankan hingga 5,389 miliar dollar AS. Kepala Pusat Data dan

Informasi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Firdaus Ilyas, mengatakan total kerugian

tersebut terdiri dari skema pengembangan gas hilir dari pengembangan kilang 400-800 juta

dollar AS. Sedangkan dari penjualan gas dari

dianggap

masalah

terpenting.

Hubungan

Indonesia-Jepang pun tak mungkin terpisah

tanker minyak dari Timur Tengah melewatinya.

Menurut data Departemen Keuangan Jepang

24

pembebasan lahan yang merugikan petani di areal konsesi.

Pemerintah

seharusnya

pada

posisi

tentang peruntukan migas DS-LNG, lebih memperhatikan kebutuhan gas dalam negeri, melakukan

penjadwalan

kembali

dari 50% di miliki oleh rakyat dan pemerintah Indonesia (terutama pemerintah daerah).

Penjadwalan kembali kontrak yang telah

disepakati,

untuk

menempatkan

kembali

posisi pemerintah Indonesia dan masyarakat di sekitar areal konsesi secara lebih baik dan menguntungkan, agar kekayaan alam yang kita miliki, dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Indonesia9.

Sampai saat ini, belum ada kejelasan DS-

perjanjian-perjanjian tersebut, memposisikan Indonesia semakin tidak berdaya berhadapan kekayaan alam negeri ini di keruk para pemodal.

selama ini, terhadap rencana pembangunan

investasi dari Jepang demi tujuan eksplorasi

jasa bagi pemodal yang mengejar fee dari

lebih dari 50%, dan sebagian besar saham lebih

terbanyak) yang di impor oleh Jepang dari

(EPA: Economic Partnership Agreement) menetapkan susunan kerangka pemberian bantuan/

tidak dianggap sebagai calo, yang menyediakan

terpenting dalam investasi DS-LNG tersebut.

29,8% gas (terbanyak), 12,8% batu bara (ketiga

PENUTUP

menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi

terhadap rakyatnya. Sehingga tugas pemerintah,

memposisikan masyarakat sebagai bagian

2003, 3,6% minyak bumi (keenam terbanyak),

ini, merupakan buah dari hasil kerja sama 50 tahun Indonesia-Jepang pada bulan Agustus 2007

lahan yang diakibatkan oleh perusahaan,

dengan

sedang Selat Malaka disebut ”Garis Hidup

dengan kepentingan asing dan merelakan

terbesar di sektor hilir. Posisi Mitsubishi saat

bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik

Jepang” hingga kini karena seluruh kapal

mengamankan minyak bumi Hindia-Belanda,

Meskipun KPPU telah memutuskan bersa-

nya Mitsubishi tetap sebagai pemegang saham

Pemerintah

tawar yang kuat dalam mengambil keputusan

LNG tahun berapa mulai beroperasi, tetapi

lah terhadap konsorsium DS-LNG, kenyataan-

DS-LNG,

satu tujuan utama Perang Pasifik adalah

hulu ke hilir 4,589 miliar dollar AS (Kompas, 23 Agustus 2009).

migas

Terlepas dari silang sengkarut yang terjadi

Saeki Natsuko (2009), Rakyat Jadi Korban demi Kepentingan Negara 9

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

25


DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?

Daftar Pustaka Aditjondro, George (2005). Gemuru Wera Sulewana, Kertas Posisi YTM Palu Gogali, Lian (2007), Marmer, Migas dan Militer Di Ketiak Sulawesi Timur; Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor, Kertas Posisis YTM, edisi 06 Natsuko Saeky, 2009. Artikel. Rakyat Jadi Korban Demi Kepentingan Negera. Sangaji, Anto (2001), INCO Rahmat Atau Petaka? Perkebunan Kelapa Sawit, Kertas Posisi YTM Palu, Edisi 02. Sangaji, Anto (2009), Transisi Kapital di Sulawesi Tengah- Pengalaman Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Kertas Posisi YTM Palu, Edisi 08. T. Tama, Muhammad Syafei, (2010), Perluasan Sawit Berbuah Petaka- Sketsa Perlawanan Petani Atas Penyingkiran dan Pengingkaran Hak Atas Sumber Daya Agraria di Daratan Toili, Kab. Banggai. Kertas Posisi YTM Palu, Edisi 09. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Laporan hasil wawancara dengan petani di Desa Sinorang dan Desa Uso Media Majalah PANTAU Luwuk Edisi 26/ 10 September 2008 Harian Mercusuar edisi 6 Juli 2009. Majalah PANTAU Luwuk, 31/01/08 Majalah PANTAU Luwuk, 13/11/08 Harian Nusantara-Aceh, 12 Agustus 2010. Website www.harian-aceh.com http://www.mitsubishicorp.com http://www.tempointeraktif.com, www.kompas.com,

http://www.chuden.co.jp.

www.metronews.com www.jatam.or.id www.jakartapress.com www.kppu.go.id www.waspadamedan.com

26

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah

27

Kertas Posisi Nomor 10 Tahun 2011  

DONGGI-SENORO UNTUK SIAPA? (Studi kasus rencana pembangunan kilang Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai-Sulawesi Tengah) Oleh : Danel L...