KP No 13 Tahun 2012

Kertas Posisi 13

Cengkeh, HPH dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah | Andika |

Kertas Posisi ini Diterbitkan Hasil Kerjasama JATAM Sulteng Jl. Yojokodi lorong canggih No 4 B kota Palu - Sulawesi Tengah Email: jatam_sulteng@yahoo.co.id, Web: www.jatamsulteng.or.id

Yayasan Tanah Merdeka Jl. Tanjung Manimbaya III No III B Palu Sulawesi Tengah Telp/Fax: 0451-425892 E-mail: ytm@.or.id Web: www.ytm.or.id

YTM 2012

Kertas Posisi 13

Andika

Kertas Posisi Diterbitkan Hasil Kerjasama: Yayasan Tanah Merdeka Dan Jaringan Advokasi Tambang Sulteng 2012 Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 1

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal1 Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Latar Belakang

Andika2

Tulisan berikut menyajikan deskripsi berlatar etnografi yang dikembangkan dari rangkuman kasus dan pengalaman advokasi langsung, wawancara lapangan, laporan investigasi, dan sumbersumber sekunder lainnya. Kajian ini masih terbilang awal, hendak melihat kebijakan ekonomi politik pembangunan pedesaan yang terjadi di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap lingkungan dan ruang produksi petani.

Secara umum, ada dua hal yang penting dari tulisan ini; Pertama, membaca kembali dinamika dan asal usul masyarakat yang bermukim di daerah itu baik ditinjau secara historis maupun terhadap perkembangan-perkembangan yang sedang berlangsung dilapangan, sebagai sebuah pemetaan terhadap karakter masyarakat petani pedesaan di Tolitoli; Kedua, bagaimana proses kapitalisme terbentuk atau mempengaruhi kehidupan masyarakat Dondo Kabupaten Tolitoli dari waktu ke waktu, berdasarkan jenis dan karakter kapital yang berpenetrasi ke wilayah itu. Serta dampak nyata yang ditimbulkan terhadap warga yang bermukim di wilayah itu.

Penulis menyadari, apa yang tersaji di depan anda ini memiliki banyak kelemahan baik dari sisi teori maupun data-data yang diperlukan. Tulisan ini adalah sebuah upaya melihat dinamika masyarakat Tolitoli yang masih bersifat umum, akhir kata segala kekurangan dalam tulisan ini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Tetapi, sifat umum dari kebijakan terhadap masyarakat petani pedesaan (rural peasants) cenderung (bahkan) akomodatif terhadap proyekproyek Kapitalisme yang terbungkus oleh logika pembangunan. Tahap demi tahap inisiatif merubah cara hidup masyarakat pedesaan seringkali diawali dengan membongkar wilayah-wilayah yang dianggap pusat kehidupan (hutan) oleh masyarakat setempat, melalui investasi industri ekstraktif.

Dalam periode 1970an, di bawah pemerintah orde baru Soeharto, pembangunan berskala besar yang bertujuan mendorong transformasi masyarakat dalam kerangka teori modernisasi (Kapitalistik), masyarakat agraris-tradisional menuju tahap moderen-industrial, mulai ditancapkan.

Dawam M. Rahardjo (2012:57), melihat kebijakan itu dirumuskan dalam tiga strategi besar

Akibatnya, posisi rentan dialami oleh masyarakat adat dan petani pedesaan yang telah turun temurun tinggal dan menggantungkan hidup pada fasilitas yang tersedia oleh alam. Industrialisasi ekstraktif, hutan maupun pertambangan telah mencerabut mereka dari akar kehidupannya.

Kedaulatan mereka hilang setelah hutan diobrakabrik dan munculnya tata nilai baru� yang cirinya lebih banyak ditentukan oleh pasar dan uang (Gunawan, 1998).

Melihat problem semacam itu, penting kembali pada apa yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai� primitive accumulation�. Dimana, dalam proses pembentukan kapital terjadi dua sisi proses yang berlangsung secara beriringan: perampasan tanah rakyat petani dan menciptakan tenaga kerja pengangguran ( labour reserve army) (Rahman, 2012).

Palu, 29 Desember 2012

1

Studi masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah

2

Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, 2012.

2 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Andika

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 3

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Pengantar

Inisiatif pemerintah untuk memperbaiki keadaan rakyat selalu bersandar pada sudut pandang tertentu. Pemerintah punya cara tersendiri untuk menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi di daerah pedesaan. Acapkali, pandangan itu berujung pada kebijakan yang bersifat menggeneralisasi keadaaan masyarakat yang bersifat partikular, entah ditinjau dari segi geografis maupun latar budaya masing-masing.

pembangunan; Pertama, pemerintah sebagai agen pembangunan, sebuah rezim yang dibangun dari koalisi militer– teknokrat lewat dukungan negara-negara barat (imperialisme); Kedua, penerapan strategi pertumbuhan ekonomi dua kaki; pembangunan pertanian pedesaan berbasis swasembada pangan dan industrialisasi; bahan makanan dan ekstraktif; Ketiga, keterlibatan Indonesia dalam ekonomi dunia dengan membuka kran partisipasi penanaman modal asing serta menjadi medan pasar perdagangan internasional.

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Problem selanjutnya terjadi pasca orde baru (reformasi) yang muncul seiring dengan praktek desentralisasi adalah munculnya klan politik tingkat lokal. Wacana direproduksi sedemikian rupa, melalui kuasa-kuasa lokal yang dibangun atas semangat revitalisasi “raja” (feodalistik). Dibalik itu, tangan-tangan tidak kentara mengambil manfaat sebagai pedagang perantara yang memonopoli rantai kegiatan vital ekonomi rakyat.

Tolitoli Orang Tolitoli memiliki bahasa yang disebut “totoli’ oleh beberapa antropolog. Bahasa ini masih dipergunakan oleh sekitar 5000 orang, namun terancam punah oleh dominasi bahasa dari luar, terutama bahasa bugis. Banyak orang juga beranggapan bahwa totoli bagian dari anggota bahasa Tomini-Tolitoli, meskipun masih belum jelas apakah bahasa sebenarnya membentuk kelompok genetik dengan bahasa Dondo, atau apakah mereka hanya terkait secara geografis .

Language Family Tree Akibatnya, ada keAustronesian lompok masyarakat yang termarjinalkan karena dorongan manifestasi ekonomi maupun terbuang jauh oleh stigMalayo - Polynesian [.........] matisasi dan kekuasaan wacana itu sendiri. Dominasi “kata” dan bahasa menjadi media paling penting melihat [.........]

Sulawesi bagaimana kekuasaan terbangun dalam relasi sosial yang lata pembangunan. Pandangan atas kehidupan komunitas lain dirajut berbasis stig[.........]

Tomini - Tolitoli ma (merendahkan, prasangka). Seperti pepatah, ‘gajah berkelahi pelanduk mati di tengah”, seringkali, arus poliTolitoli Tomini tik tingkat atas telah membenamkan masalah-masalah Southern Tolitoli krusial yang muncul diten- Boano Nothern gah-tengah rakyat. Suara-suara marginalisasi senyap oleh hiruk-pikuk kompetisi poliDondo Lauje Tomini Balaesang Dampelas Taje Tajio Pendau tik elit lokal, bahkan bisa jadi mengeksploitasi peminggiran kelompok masyara- Fig.1: Commonly assumed genetic affiliation of kat tertentu sebagai komoditas politik.

Totoli according to ethnologue.com Pengaruh dan kekuasaan disusun diatas kata dan kalimat “ moderen dan primitif”. Momok 4 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Foto : Dokumen Jatam Sulteng

ini menjadi cover yang menyelimuti akses dan peluang untuk setara, mengaburkan penghisapan yang merajai petani cengkeh dalam beberapa tahun belakangan. Hal itulah yang sedang melanda Dondo, salah satu Kecamatan di Kabupaten Tolitoli. Komposisi masyarakat yang kompleks berhadap dengan ekspansi Kapitals (modal) besar-besaran melalui investasi industri ekstraktif.

Totoli berbeda jauh dari bahasa lain dari kelompok yang berkaitan dengan fonologi, leksikon

Anak-Anak Lauje di Dondo. Bayangan kelam menanti masa depan mereka, karena tanah dan hutan mereka hilang dirampas pemodal

dan tata bahasa. Perbedaan fonologis mencolok termasuk sering terjadi hilangnya toleransi dan kecenderungan suku untuk tertutup. Secara gramatikal, totoli tampaknya memiliki suara yang unik dan sistem aplikatif dan jenis suara yang khas dengan fitur dari sistem aplikatif yang ditemukan di Indonesia bagian barat dan bagian selatan Sulawesi. Meskipun sistem ini jauh dari sepenuhnya dipahami, tetapi memberikan banyak catatan, totoli memainkan peran kunci dalam memahami perubahan bahasa jenis Filipina- jenis sistem suara simetris yang banyak ditemukan dibagian barat bahasa Indonesia (Wolff 1996).

Selain suku Tolitoli sebagai kategori penghuni asli, terdapat juga suku Dondo dan Suku Dampal. Namun komposisi masyarakat yang hidup di Tolitoli sendiri cukup beragam, bahkan sebelum aneksasi Belanda, daerah ini sudah mulai berinteraksi baik dari hubungan dagang maupun sebagai daerah tujuan oleh berbagai macam suku bangsa yang bermigrasi dalam kurun periode yang panjang. Suku bugis dan Mandar, dua kategori migran yang cukup tua di daerah itu, menjadi populasi terbanyak saat ini.

Semula, Tolitoli memiliki wilayah administrasi yang cukup luas membentang dari Dampal perbatasan Donggala hingga perbatasan Gorontalo. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah di Sulawesi Tengah tahun 1999, maka Kabupaten Buol Tolitoli dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Dengan demikian maka Kabupaten Tolitoli tinggal mempunyai luas wilayah 4.076,77 Km2, yang terdiri

dari sembilan Kecamatan dan 70 Desa/Kelurahan.

Sedang tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tolitoli ini, kurang lebih rata – rata 1,07% per tahun (RTRW Kab. Tolitoli, 2010 ).

Populasi orang bugis di Kabupaten Tolitoli saat ini menurut beberapa pihak sudah mencapai 40 persen dari total penduduk. Dominasi orang bugis tidak hanya berlangsung dari segi ekonomi, perdagangan, perkebunan rakyat cengkeh, dan kakao, tetapi juga dari segi bahasa. Bugis menjadi bahasa yang sangat dominan dipergunakan sehari-hari, baik itu orang Dondo, maupun generasi orang-orang Buol.

Pandangan umum mengidentifikasi orangorang dari Sulawesi Selatan yang bermigrasi ke Dondo dinilai banyak pihak sangat kabur. Misalnya, komunitas Palopo dianggap sebagai Bugis.

Demikian pula dengan Suku Mandar yang dikenal sebagai pemanjat pohon kelapa yang ahli, juga sering disamakan sebagai Bugis, lantaran interaksi dan komunikasinya dengan orang lain menggunakan bahasa bugis3.

Meski bahasa bugis mendominasi linguistik masyarakat Kecamatan Dondo secara umum, tetapi bisa dibilang, daerah ini cukup beragam dengan komposisi penduduk yang relatif seimbang. Selain 3

Wawancara Keluarga Hasan Douw (almarhum) tahun 2012.

Anak Hasan Douw, punya cerita yang original tentang komposisi masyarakat di Dondo, sebab Hasan Douw salah satu guru dari Buol yang berinteraksi lintas suku, Lauje maupu komunitas bugis. Pria ini mendalami kehidupan suku-suku lain secara tidak sengaja karena dorongan aktivisme sebagai anak mantan pejuang Sarekat Islam di Kabupaten Buol.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 5

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Beberapa bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat adat dan petani independen akibat intervensi melalui kapitalisasi tanah dan sektor kehutanan diantaranya, (1) terjadi pembukaan isolasi perkampungan masyarakat adat melalui pembangunan jalan koridor. Hal itu disertai dengan praktek perampasan tanah baik yang dilakukan secara ‘halus’ maupun disertai kekerasan; (2) masuknya aneka kegiatan ekonomi baru diatas sistem semi -subsisten yang membuat masyarakat adat tergantung pada produk industri dari luar (Gunawan, 1998).

Kedatangan orang-orang suku Buol di Kecamatan Dondo dan daerah lain di Kabupaten Tolitoli, bukanlah lahir dari proses migrasi spontan pra dan pasca kemerdekaan, seperti yang terjadi pada suku bugis dan lauje. Bukan pula hasil dari persilangan generasi yang tidak disengaja. Orang Buol datang ke Dondo sebagai tenaga pengajar (guru), khususnya sekolah dasar negeri (SDN).

Ketika Kabupaten Tolitoli dan Buol masih menyatu dalam satu administrasi pemerintahan, unsur pegawai hingga Bupati diisi oleh cendekia dari Buol. Beberapa nama yang terkenal itu adalah Rajawali Pusadan yang pernah menjabat sebagai Bupati Toli-toli Buol. Pada tahun 1970-an, pendidikan guru dibangun di Kabupaten Buol dengan nama Sekolah Persatuan Guru (SPG). Hal itu mendorong orang Buol bersekolah ditempat itu menjadi guru, terutama sekolah dasar. Faktor sekolah guru ada di Buol, maka secara otomatis peneri-

Buol. Tetapi dimasa lalu, gaji seorang guru saja tidak cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga, apalagi ketika hendak menyekolahkan anak. Sehingga, diantara guru-guru itu juga bekerja menggarap lahan pertanian. Lahan itu dibeli dari masyarakat Dondo, lalu ditanami aneka macam tanaman pasar seperti kakao dan cengkeh. Adanya kesempatan mengakses lahan seperti itu turut meningkatkan taraf kehidupan guru-guru tersebut, rumah-rumah mereka umumnya dibangun secara permanen dari tembok. Peluang itu dimanfaatkan oleh saudaranya yang lain dari Buol untuk datang membantu menggarap lahan, terutama ketika musim panen cengkeh tiba.4

yang semula jarang ada yang bersekolah, menjadi terpacu mengikuti tradisi orang Buol dan Bugis menyekolahkan anak. Saat ini terdaftar lebih dari seratus orang mahasiswa Dondo bersekolah di beberapa universitas terkemuka di Kota Palu, Makassar Sulawesi Selatan dan juga terdapat di Universitas swasta Madako kota Toli-Toli. Presentase kasarnya, nyaris 50 persen itu bersekolah di kejuruan pendidikan seperti penjaskes, kesenian dan fisika. Sebagian lainnya kuliah di jurusan tertentu seperti jurusan hukum dan lain-lain.5

Kedudukan sosial karena pekerjaan sebagai guru merupakan profesi yang dianggap terhormat punya derajat sebagai kaum terpelajar. Hal itu mendorong lahirnya semacam tradisi pewarisan orang tua, tidak saja bagi orang Buol, tetapi juga terjadi pada orang Bugis. “Jikalau bapaknya guru, maka sebagian anaknya juga di sekolahkan menjadi guru.� Anak-anak itu yang memicu per-

Untuk mengerti dinamika politik ekonomi dan kebudayaan masyarakat Tolitoli secara umum dapat dilihat dalam beberapa periode; Pertama, Era pra Kolonial. Dalam periode ini masyarakat Tolitoli umumnya hidup secara terpisah dalam kekuasaan-kekuasaan yang otonom. Dondo dan Dampal terpisah dari kekusasaan Raja Bantilan. Tetapi penetrasi pengaruh dari luar mendorong integrasi daerah dan kekuasaan. Dimulai dari asal usul pengislaman masyarakat Tolitoli. Islam dianut oleh masyatakat Tolitoli pada tahun 1655 berawal dari syiar Datu Bandang yang berasal dari Kesultanan Ternate. Akibat dari interaksi keagamaan itu melahirkan hubungan politik antara Kerajaan Ternate dan Tolitoli yang kemudian selanjutnya disebut Kesultanan Tolitoli (Latief, 2002).

Tinjauan Historis: Tolitoli Dalam Beberapa Periode

Hubungan kerajaan ini bersifat paternalistik, raja Tolitoli mengakui kekuasaan kerajaan ternate atas Kesultanan Tolitoli. Setiap raja yang naik tahta di Tolitoli, penobatannya selalu dilakukan di Ternate sebagai bentuk pengesahan jabatan. Hal itu terjadi sebagai ekspresi dari derasnya pengaruh Islam di Tolitoli yang di syiarkan oleh kerajaan Ternate. Tetapi dalam soal dukungan politik, kesultanan Tolitoli mendapat legitimasi dari rakyatnya secara otonom (Latief, 2002).6

maan guru pun akan lebih banyak menyerap orang Buol yang punya latar belakang pendidikan guru.

Guru dan calon guru yang terpilih dikirim ke berbagai daerah di Kabupaten Tolitoli, termasuk di Kecamatan Dondo hingga Kecamatan Dampal.

Nyaris tidak satu pun sekolah-sekolah di daerah Tolitoli yang tidak terdapat guru orang 6 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

gaulan lintas suku. Anak Lauje dan Suku Dondo 4

Periode 60-70-an ketika tanah belum ditanami komoditi pasar, dan tanah itu sendiri belum menjadi komoditi barang dagangan, orang dondo mudah menyerahkannya pada orang luar. Orang sering menyebut, tanah-tanah itu ditukar dengan radio, bahkan ada yang ditukar batteray. Hal itu menunjukkan betapa tanah sungguh mudah diakses oleh orang luar. Wawancara petani asli Dondo, 2011, dan Mahasiswa dondo di Palu, 2012.

Kedua, Intervensi Kolonial Belanda ke wilayah Tolitoli di mulai pada tahun 1855. Pemerintah Belanda melalui Residen Manado mengutus Piet Broogh untuk melihat keadaan wilayah Tolitoli. Atas laporan perjalanan ini, Tolitoli dijadikan 5

Wawancara dan diskusi reguler dengan mahasiswa Dondo di Palu, 2011-2012.

6

Jabatan-jabatan di bawah raja Tolitoli: raja Muda, jogugu, syahbandar, kapitan laut, todaka, mayor, kapten raja, anak kupuno, dan sulea. Ibid.

sebagai bagian dari Karesidenan Manado di bawah afdeling Sulawei Tengah. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan (kontrol) daerah yang geografisnya masuk wilayah Karesidenan Manado Pada tahun 1858 Tolitoli digabungkan dengan Karesidenan Celebes dengan maksud yang sama untuk mengontrol wilayah dari aksi perampokan dan perompak yang sering berkeliaran di perairan, sekaligus memperkuat armada laut di dekat Tolitoli. Labuan Dede kampung baru, menjadi tempat penyimpanan Batubara. Tidak lama berselang, pada tahun 1858, Raja Bantilan Safiudin mengakui supremasi kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda dalam sebuah kontrak Politik. Tetapi jarak antara Karesidenan Manado Tolitoli sangat jauh, maka perjanjian tidak terealisasi secara efektif. Pada tahun 1862-1968, kembali penggabungan Tolitoli dengan Karesidenan Manado di bawah afdeling Sulawesi Tengah, dilakukan oleh pemerintah Belanda. Petugas pemerintahan sepenuhnya ditunjuk oleh Residen Manado. Pada tahun 1967, Raja Bantilan Safiudin meminta pada Belanda agar pemerintahan tradisional Tolitoli diserahkan pada Abdul Hamid, walaupun bukan dari keluarganya. Pelimpahan ini dilakukan karena tidak ada anggota keluarga yang dianggap mampu, sementara raja sudah sakit-sakitan. Haji Ismail berikutnya menjadi raja setelah abdul Hamid wafat.7 Kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda menjadi mutlak pada abad 20. Intervensi (campur tangan) dilakukan, nyaris, pada seluruh aspek kehidupan. Intervensi dimulai dengan penandatangan plakat pendek secara ketat (Latief, 2002).8 7 Piet Broogh adalah orang Belanda pertama yang menginjakan kaki di Tolitoli. Ibid 8

1) Plakat pendek bertujuan untuk mengikat kekuasaan raja, juga berguna untuk mengatur kebijakan penguasa terhadap pribumi. Disusul dengan pembaharuan sistem pemerintahan di tingkat afdeling dan onder afdeling. Seterusnya, setiap raja baru, dilantik dan dinobatkan oleh pemerintahan Kolonial Belanda dalam bentuk Korte Verklaring; 2) Isi Plakat Pendek nomor 1 yang ditandatangani oleh Haji Ismail Bantilan Raja Tolitoli 12 Februari 1908 meliputi: Pertama, daerahnya adalah bagian dari Hindia Belanda yang berada dibawah kekuasaan Induk Negeri Belanda dan sebagai pemimpinnya adalah Gubernur Jenderal; Kedua, tidak akan mengadakan hubungan politik negara-negara asing yang berseteru dengan Negeri Belanda; Ketiga, akan memenuhi dan mempertahankan semua peraturan yang dilakukan atas nama Ratu Belanda, Gubernur Jenderal atau wakilnya; Keempat, Kerajaan Tolitoli tidak boleh melakukan hubungan politik dengan kerajaan lainnya tanpa izin dan persetujuan dari pemerintah Kolonial Belanda; Kelima, segala kebijakan kekuasaan Raja Tolitoli harus bersumber dan berdasar dari kebijakan pemerintahan Belanda. Dengan demikian setiap raja Tolitoli yang terpilih sebelum kemerdekaan, tidak lebih dari lambang pajangan.Ibid Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 7

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

penduduk asli Dondo dan migran Bugis, suku Buol juga terbilang banyak di daerah ini.

Ketiga, Periode perjuangan petani melawan kolonialisme. Organisasi yang berperan besar terhadap radikalisasi petani Tolitoli melawan praktek Kolonialisme adalah Sarekat Islam (SI). Organisasi pergerakan yang berawal dari persekutuan dagang pribumi ini, berkembang menjadi organisasi gerakan yang mengapresiasi kepentingan kalangan pribumi. Dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin Samanhudi, berkembang menjadi alat perjuangan dan persatuan melawan Kolonilaisme menggunakan Islam sebagai identitas pribumi, menjadi Sarekat Islam.

Pada tahun 1919, wakil ketua Central Sarekat Islam (CSI) Abdul Muis melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara dan Tengah. Abdul Muis datang ke Tolitoli dengan tujuan memajukan program SI melalui, propaganda tentang pelaksanaan heerendiensten dan belasting yang dibebankan oleh kolonial Belanda terhadap kaum pribumi Tolitoli yang mengakibatkan kaum pribumi mengalami penderitaan. Selain propaganda politik, ia juga menganjukan agar umat muslim selalu taat memadukan kesadaran agama dan Politik (Latief, 2002).

Kehadiran SI di Tolitoli dengan berbagai atribut pembebasan bertemu dengan kenyataan sosial yang tengah dihadapi masyarakat pribumi Tolitoli akibat praktek penghisapan dan penindasan oleh pemerintahan kolonial Belanda. SI seb8 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

agaimana yang ada daerah lain, meluaskan paham anti terhadap penindasan, monopoli dan anti terhadap kaum kapitalis Eropa dan China. Sikap yang sama tumbuh dengan cepat dalam alam kesadaran masyarakat Tolitoli.

Pemicu lain yang juga perlu dilihat, modal kolonial kala itu sedang berkembang sedemikian rupa terutama penanaman modal dalam urusan penggalian bahan-bahan mineral (tambang) yang didukung oleh fasilitas tenaga kerja murah. Akibatnya, kekuatan rakyat berusaha tidak berkembang, dan daerah jajahan tidak mampu memiliki modal sendiri. Periode 1913-1914 ini juga dianggap sebagai titik dari perkembangan Kapitalisme moderen. Periode setelah ini ekonomi kapitalis tidak mengalami pertumbuhan yang sehat, diikuti krisis perusahaan gula sejak 1918 yang susul menyusul dengan krisis ekonomi pada tahun 1921-1925.

Dampak itu mengakibatkan ekspor menurun disertai penurunan pajak hingga 15,5 persen. Kehidupan rakyat semakin menderita karena Belanda meningkatkan pajak rakyat sebesar 40 persen. Krisis itu ditanggapi oleh rakyat lewat sejumlah pemberontakan-pemberontakan petani di Jambi (1916), Pasar Rebo, Sumatera Barat hingga ke Tolitoli (Rahardjo, 2012).

Di Tolitoli, pemberontakan rakyat terbangun dari rasa kebencian yang bergerak secara diam-diam dengan proses radikalisme terhadap be-

Situasi yang mencekik seperti itu, di bawah pimpinan Haji Hayyun sebagai pemuka Sarekat Islam dengan penduduk Salumpaga dan sekitarnya melakukan pemberontakan.10 Para petani itu berhasil membunuh J.P. de Kat Angelino dan para pengawalnya tewas ditempat serta raja Muhammad Ali Bantilan (Raja Mogi Hadji Ali), meninggal setelah dilempari tombak dari belakang oleh para petani. Polisi Belanda yang ikut pada saat itu senjatanya dirampas oleh para pekerja wajib dan mengeroyok ke lima polisi hingga tewas.11Dua hari setelah peristiwa, Haji Muhammad Bantilan Kepala Divisi Distrik Tolitoli ditemukan oleh para pemberontak. Lelaki bangsawan itu dipaksa mengirim surat kepada Residen Donggala, Residen Manado, dan Pimpinan CSI, tentang huru-hara

9 Ketika jembatan Salumpaga dibangun roboh akibat banjir bandang. Akibatnya 52 tenaga kerja dari Salumpaga dipaksa bekerja, mesitu bulan puasa sedang berlangsung. Ibid 10

Sebelum pemberontakan terjadi, pertemuan untuk mencari jalan keluar atas masalah yang menimpa para pekerja wajib.

Pertemuan itu berlangsung di rumah Haji Hayyun. Dari sini masyarakat bertekad untuk melawan dan rencana pemberontakan pun dibulatkan. Haji Hayyun dan masyarakat membuat siasat yaitu mengajukan kembali permohonan agar kerja wajib ditangguhkan terlebih dahulu sampai akhirnya bulan suci ramadhan, pengajuan ini akan disampaikan langsung oleh Haji Hayyun pada kontrolir J.P. de Kat Angelino. Haji Hayyun memberikan pernyataan bawah apabila pengajuan ini ditolak, maka

yang terjadi di Salumpaga.12 Kabar tentang pemberontakan berdarah pun tersiar ke seluruh wilayah Hindia Belanda hingga ke luar sampai ke negeri Belanda. Sembilan hari sejak peristiwa terjadi.

Tanggal 14 Juni 1919, datanglah Residen Manado, Asisten Residen Donggala, Raja Banawa Lamarauna, Raja muda Tolitoli, membawa dua infanteri tiba di Salumpaga dengan tujuan menumpas pemberontakan. Rakyat Salumpaga yang memberontak kalah dari segi taktik dan kualitas persenjataan.

Sebanyak 100 petani ditangkap, senjata tradisional mereka juga diamankan. Kisah pemberontakan berakhir, pemimpin dan anggota yang tertangkap semua diadili berdasarkan tindakan masing-masing. Hukumannya meliputil, kerja paksa, hukuman penjara, bahkan hukuman mati melalui tiang gantungan (Latief, 2002).

Pada tahun 1940-an, terjadi peralihan wilayah jajahan dari pemerintah Belanda pada Pemerintah Jepang. Awalnya ini dianggap sebagai pintu terang bagi penduduk Tolitoli. Tetapi ternyata kondisinya jauh lebih parah. Seluruh situs produksi rakyat dikontrol langsung oleh pemerintah Jepang.

Setiap hasil produksi pertanian warga dikenakan pajak diatas 75 persen, akibatnya keadaan petani menjadi menderita.

Masyarakat Dondo, yang memiliki wilayah terpisah oleh belantara hutan dengan Tolitoli tidak luput dari kekejaman ini. Tetapi beruntung, mereka menolak tunduk pada kekuasaan Jepang yang telah bekerjasama dengan Raja Muda Tolitoli. Penolakan yang berakibat pada pemberontakan ini berawal dari informasi Tantong Madayuni, salah satu warga Dondo asli yang merantau ke Kalimantan.

Ia pulang demi satu informasi penting bahwa “Jepang telah menyerah karena serangan tentara sekutu terkait jatuhnya Bom Hirosima dan Nagasaki�.

Informasi ini sekaligus menjadi semangat perjuangan masyarakat Dondo dalam pertempuran tersebut. Bersama masyarakat bugis mereka membangun konsolidasi secara tradisional dengan membagi wilayah pertempuran yang telah disiapkan.

Terjadilah perang Malomba pada tahun 1943. Orang Dondo yang dipimpin oleh pemberani Lanoni, menolak tunduk saat pemerintah Jepang

11

Mayat Kontrolir Angelino dikuburkan di tepi pantai, sedangkan mayat Raja Tolitoli Mogi Hadji Ali Bantilan dan C Suatan dibawa ke Tolitoli untuk dikuburkan dikampung Nalu. Mayat dari lima polisi dikuburkan di Salumpaga tidak jauh dari kuburnya Kontrolir Angelino. Kelima Polisi tersebut adalah kaum pribumi yang dipekerjakan oleh pemerintahan Belanda.

12

Seperti yang telah diduga, pada tanggal 5 Juni 1919, Haji Hayyun menemui kontrolir mengajukan tuntutan tersebut.

Tetapi kontrolir menolak usulan masyarakat. Sebaliknya, dia memerintahkan polisi mengangkut para pekerja untuk melaksanakan kewajibannya.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 9

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Foto : Dokumen Jatam Sulteng

Perkampungan Suku Lauje di Kilo 7

berapa hal: Pertama, herediensten merupakan mekanisme penyediaan tenaga kerja secara paksa.

Pada masa pra kolonial belanda, hal ini semacam kebiasaan tradsional, tetapi kehadiran Belanda mengubah konsep ini menjadi kewajiban bagi setiap penduduk. Model ini diintegrasikan ke dalam sistem tanam paksa (1820-1870). Wujud dari kerja wajib ini, para petani harus mengeluarkan tenaga untuk melayani kepentingan pemerintahan membangun jalan, jembatan dan lain-lain; Kedua, bekerja untuk menggarap kebun yang separuh hasilnya diberikan pada Belanda. Kesulitan ekonomi yang melanda petani selalu dilaporkan berbeda, seolah-olah petani Tolitoli sejahtera. Masuknya SI telah membentuk dorongan solidaritas diantara petani yang sama-sama mengalami penindasan. 9

Dondo Luas wilayah Kecamatan Dondo adalah 544,50 km2 (13,34 persen dari total luas Kabupaten Tolitoli). Dengan Luas wilayah terbesar pada Desa Malala, yaitu mencapai 24,52 persen dari total luas Kecamatan Dondo. Kecamatan Dondo terdiri dari 14 desa, dengan ibukota di Desa Tinabogan. Dari 14 desa Jumlah penduduk Dondo relatif kecil, mencapai 21.358 jiwa pada tahun 2010. Tetapi tingkat pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2000-2010 tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 0,91 persen. Dengan luas wilayah sekitar 544,50 km2, setiap km2 ditempati penduduk sebanyak 39 orang pada tahun 2010 (Statistik Daerah, 2011).

Percakapan seputar Suku Dondo sudah sejak lama menuai beragam perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Dondo dan Tolitoli adalah dua suku yang sama. Tolitoli dianggap sebagai suku asal mayoritas. Bahkan tahun 1980 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membagi sebaran suku Tolitoli di enam kecamatan dengan presentase 15-20 persen adalah pendatang, sisanya suku Tolitoli (Melalatoa, 1995).

Beberapa temuan sejarah misalnya yang dituliskan oleh Juraid Abdul Latief (2002) menyebutkan, pada awalnya Dondo dan Dampal adalah memiliki kekuasaaan sendiri-sendiri yang terpisah dengan Tolitoli tetapi tiba-tiba harus mengakui supremasi Tolitoli dan Banawa. Agar bisa menjadi wilayah yang besar dan luas, keduanya bergabung dengan Tolitoli.14 Dari segi linguistik, bahasa Tolitoli dan 13 Orang Dondo tidak tahan dengan penyiksaan dan pemaksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang. Mereka dipaksa membayar upeti sebesar 75 persen dari hasil pertanian, dan peternakan tradisional mereka.

14

Lihat buku Juraid Abdul Latief yang berjudul, Pemberontakan Petani Tolitoli 1919: Sarekat Islam dan Perjuangan Kaum Tertindas (2002).

10 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Dondo memang sangat berbeda. A.C. Kruyt dan Dr. Andriani sebut sebagai bahasa Geiga termasuk ke dalam kelompok bahasan Tomini. Daerah sebarannya, antara Desa Towera di wilayah Kabupaten Donggala sampai ke Desa Molosipat yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gorontalo (Adriani dan Kruyt, 1912).15

Koja, Bambasiang, dan Tongkou. Sementara di Tomini tersebar antara lain Pogolimpangatang, Punsung Uayang, Silipoi. Di Kecamatan lain juga terdapat orang Lauje, misalnya Sirenja. Pusat pemukiman terbesar berada di Labani yang melewati sedikitnya 8 anak sungai dan sebuah danau untuk mencapai daerah itu.17

Sistem sosial keduanya pun berbeda dari segi teritori dan kebudayaan. Orang justru memiliki kemiripan bahasa dengan orang Lauje. Dari segi kesenian, orang Dondo memiliki tari-tarian dan kesenian sendiri yang terus dipromosikan oleh pionir suku sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ‘kekaisaran Bantilan”16. Mereka membuat sebuah lagu yang berjudul” Petu Dondo”. Lagu ini sering dinyanyikan dalam acaraacara tertentu di Dondo sebagai salah satu identitas kebudayaan. Meski demikian, orang Dondo tidak menapihkan keberadaan orang migran Bugis yang datang secara bergelombang sejak pra kemerdekaan hingga saat ini.

Diperkirakan, migrasi orang Lauje paling besar berlangsung di Kinapasan Desa Ogowele Kabupaten Tolitoli. Pada tahun 1967, lebih dari 20 Kepala Keluarga (KK) bermigrasi dari Tomini (Palasa) yang saat itu masuk dalam kawasan Kabupaten Donggala-sekarang Parigi Moutong.18

Migrasi Orang Lauje Suku Lauje adalah suku bangsa yang diketahui populasinya banyak bermukim di Tomini Kabupaten Parigi Moutong (dulu Donggala). Pada tahun 1984, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anrini Sofian dan Tri Choesianto melaporkan bahwa keberadaan dan tujuan perpindahan orang Lauje tidak lagi diketahui secara pasti. Sebagian telah migrasi ke tempat lain lintas Kabupaten, seperti Poso, Banggai dan Tolitoli. Tetapi sebagian besar anggota komunitas masih berdiam di wilayah pantai Tomini (Melalatoa, 1995).

Di Kabupaten Parigi Moutong, orang Lauje tersebar dibeberapa kampung yang mereka namai agak berbeda dengan orang luar, di Palasa meliputi 15 Pendokumentasian yang baik dilakukan oleh N. Adriani seorang ahli bahasa suku dan juga seorang misionaris bersama Albert C. Kruyt misionaris dan juga seorang antropolog, dalam misinya mengkristenkan orang Pamona. Berhasil mendokumentasikan dengan baik sebaran suku-suku, kebudayaan, adat dan bahasa masing-masing. Hasil karya itu dicetak dalam bentuk buku berjudul De Bare’e-Sprekende Toradja’s, Batavia Landsdrukkerij, 1992. Buku ini dijadikan rujukan oleh banyak peneliti antropolog seperi Lorrain Aragon, Tania LI, David Henly dan lain-lain.

16

Menurut beberapa ahli, Dondo adalah bagian dari Suku Lauje dari proses migrasi yang panjang. Tania Li misalnya, menyebut Dondo sebagai Lauje Utara. Selain Dondo, Tajio adalah bagian dari suku Lauje yang bermigrasi ke Utara dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Migrasi dipicu oleh kebutuhan lahan peladangan baru yang lebih subur untuk menyesuaikan pecahan keluarga yang terus berlangsung akibat pola perkawinan. Selain itu, terjadi kesenjangan kepemilikan lahan dalam anggota komunitas.

Faktor lain adalah meningkatnya populasi, serta penetrasi migrasi spontan dan transmigrasi di wilayah Tomini yang memperkenalkan tanaman komoditi pasar, kakao.19 Perubahan akses terhadap lahan (land) orang Lauje di Palasa (Tomini) sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Lahan atau tanah di dalam kawasan tersebut telah lama dikuasai secara adat melalui pembukaan lahan yang dilakukan oleh para pionir (pemimpin adat) pembuka hutan dari suku Lauje. Tanah yang dibuka kemudian digunakan dalam pertanian ladang berpindah. Lahan-lahan tersebut secara adat dikuasai dan diwariskan kepada ahli waris dari para pionir. Dalam prosesnya, para ahli waris tidak melakukan pembagian penguasaan atas tanah sehingga akhirnya tanah dikelola secara kolektif. Penguasaan tanah dilakukan oleh keluarga ahli waris atau keluarga lain yang diberikan izin untuk bercocok tanam di atas tanah tersebut (Li, 2002).

Pada saat tanaman kakao diperkenalkan di daerah ini, terjadi perubahan secara drastis. Harga kakao yang sangat tinggi di pasar internasional mengundang para petani di daerah tersebut untuk 17

Wawancara Alkiyat J Darise, mahasiswa Untad keturunan Lauje dari Palasa Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, 18 November 2012.

18 19

Wawancara Taji, 2012.

Wawancara Taji, Kaka dari Kepala Suku Lauje di Kinapasan, tahun 2011

mulai menanam kakao (coklat) di atas lahan masing-masing. Sehingga terjadi penyempitan areal rotasi ladang berpindah. Secara sederhana, dampak penetrasi kakao mempengaruhi siklus pertanian ladang berpindah karena tidak mungkin membuka tanah baru dengan menebang tanaman kakao yang bernilai tinggi. Pada akhirnya terjadi diferensiasi (kesenjangan) akses anggota komunitas (petani) terhadap tanah (Li, 2002).

Tetapi proses migrasi ke wilayah Dondo tidak berlangsung lama, pemberontakan DI TII yang memaksa mereka harus meninggalkan tempat itu dan kembali ke Palasa (Tomini). Sebanyak 12 orang dari rombongan itu dibantai karena menolak di “Islam-kan,” atau ikut bergabung dengan tentara pemberontak.20 Pemberontakan DI-TII berakhir, situasi sekitar Kinapasan pun berangsur-angsur aman. Hal itu mendorong mereka untuk kembali bermukim di Kinapasan hingga sekarang.

Migrasi periode kedua terjadi pada tahun 1980-an, sebanyak 2 (dua) Kepala Keluarga (KK) melakukan migrasi ke pegunungan Takudan Dondo Tolitoli. Perpindahan itu kurang lebih sama dengan proses migrasi yang pertama, dilatari oleh keperluan mencari lahan peladangan baru yang lebih subur.

Awalnya, proses pembukaan lahan dilakukan di pegunungan Betengon. Namun kondisi tanah kurang bagus, akhirnya mereka pindah ke hulu Sungai Takudan atau mereka sebut dalam bahasa Lauje Matanu Taudan Mattanyomo Ta’udan.

Ntene adalah orang Lauje pertama yang menemukan tempat itu21.

Hingga saat ini jumlah suku Lauje yang ada di kabupaten Tolitoli berjumlah kurang lebih 2000 jiwa, dan tersebar berkelompok, tiap kelompok berjumlah sekitar 100-200 jiwa dan mendiami wilayah-wilayah hutan yang kemudian dalam suku Lauje dikenal dengan sebutan Iyanan. Kelompokkelompok mayarakat suku Lauje yang tepat berada di wilayah Kabupaten Tolitoli ini terpencar dan mendiami sekitar wilayah Kecamatan Dampal Utara sampai dengan wilayah pegunungan Keca20

Wawancara cucu dan anak korban DI TII di Kinapasan. Tentara DI TII sangat beringas membantai orang-orang yang tidak mau ikut dalam perjuangan mereka. Penuturan itu sering ditemukan saat melakukan wawancara di daerah tersebut.

21

Wawancara Taji, kakak dari Kepala Suku Lauje di Kinapasan 20 November 2012.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 11

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

yang dipimpin Ken kan Rikan komando distrik Tolitoli, mendatangi Malomba dengan sejumlah tentara. Pertempuran pun tidak terhindarkan, mengakibatkan Ken kan Rikan meninggal setelah ditebas Lanoni, dan Lanoni sendiri meninggal ditembak oleh tentara Jepang di tempat kejadian13.

Kinapasan yang dihuni kurang lebih 362 jiwa orang Lauje dari 88 Kepala Keluarga. Komunitas ini diperkirakan adalah migran spontan pertama orang Lauje pasca kemerdekaan yang sudah berlangsung dari tahun 1960-an hingga saat ini.

Mereka membuka pemukiman komunitas yang berada di bantaran sungai Lais (ogolais-dalam bahasa dondo) dipimpin oleh ketua adat bernama Te’i.

Meski demikian orang Lauje disini juga terdaftar sebagai penduduk desa Ogowele Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli.

Lahan atau tanah yang mereka tempat saat ini sudah masuk kategori warisan orang tua. Hutan yang semula dibuka dan dimanfaatkan dalam perspektif adat dengan fungsi untuk menghidupi semua komunitas, kini telah beralih menjadi kepemilikan pribadi. Tiap-tiap komunitas mengusahakan tanahnya secara sendiri-sendiri dan bebas menjualnya. Tetapi pola pengelolaan lahan secara berkelompok tetap dilakukan.

Pada tahun 1974, Gereja Masehi Injil Minahasa berhasil mengkristenkan mereka melalui pelayanan keagamaan secara intensif yang dipadukan dengan penyuluhan pertanian dan sekolahsekolah non-formal yang dibangun sebagai rangkaian dari kegiatan mengkristenkan orang Lauje, yang pada saat itu sebagian besar masih menganut agama suku. Pelayanan keagamaan selanjutnya diteruskan dibawah pendampingan intensif, Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli.

Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli (GPIBT) lahir dari proses penginjilan GMIM yang pada pertama kalinya mengutus A. Rondonuwu ke Tolitoli dan Ev. A.D.Siwy ke Buol. Tetapi setelah makin berkembang, dalam Sidang Sinode GMIM tanggal 14-18 Desember 1964 di Manado, diresmikan menjadi gereja yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Protestan Indonesia di Buol Tolitoli.

Pada Sidang Sinode yang pertama tanggal 18 April tahun 1965, ditetapkan Badan Pekerja Pertama dan terpilih sebagai ketua adalah Pdt.J.J.Ch.W.Wala. Saat ini GPIBT telah memiliki 51 Gereja dan sebanyak 10.374 jiwa anggota jemaat.

12 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Beberapa orang yang memiliki warisan tanah yang agak luas dan akses terhadap dunia luar (diluar komunitas), terutama administrasi pemerintahan, pendidikan dan gereja, mulai meninggalkan perlahan-lahan tradisi lamanya sebagai orang Lauje yang dianggap primitif.22 Sebaliknya, ia tampil sebagai penjaga hak dan eksistensi komunitas terhadap hubungannya dengan orang luar, seperti yang dilakukan ‘pak Taji” kakak kandung Te’i ketua adat. Setiap ada urusan menyangkut surat-surat tanah, perkelahian atau sengketa antara orang Lauje dengan orang luar, dirinyalah yang banyak diharapkan berperan oleh sesama orang Lauje. Beberapa tradisi yang tergolong bi’dah sudah tidak lagi mereka ritualkan. Diantara tradisi itu dianggap bertentangan dengan ajaran agama kristen yang mereka anut.

Keluarga ini bisa disebutkan sebagai ‘orang gereja”, selain rumah mereka yang berdampingan dengan gereja, keluarga ini juga aktif sebagai anggota jemaat dan pengurus gereja setempat. Keadaan rumah mereka berbeda dengan orang Lauje pada umumnya, tidak lagi memakai rumah panggung, melainkan rumah tembok lantai beratap seng. Anak-anak mereka rata-rata punya jenjang sekolah yang lebih tinggi hingga bangku Sekolah Menengah Atas, di Kota Tolitoli. Bahkan tahun ini, salah seorang anak perempuan mereka rencana kuliah di salah satu universitas terkemuka di Kota Palu.

Tetapi banyak perubahan yang terjadi pada anak-anak itu usai di sekolahkan. Ketika pulang 22

Pandangan orang-orang luar. Pemerintah bahkan membuat program pemberdayaan dengan judul besar” Pendidikan Buta Aksara suku terasing, yang dikelola alumni Universitas Terkemuka di Kota Palu yang tinggal bersebelahan desa dengan mereka”

Komunitas Adat Lauje sedang bekerja memanen jagung di Ladang mereka

sebagai kaum terpelajar. Mereka sudah tidak lagi bergabung bersama komunitasnya di Kinapasan.

Milsalnya, beberapa orang yang menjadi guru, memilih berpindah agama setelah mendapatkan suami diluar komunitasnya.23 Sebagian ada yang merasa malu untuk bergabung dalam pemukiman tempat dimana ia dilahirkan. Mereka memilih menjadi pendeta di daerah lain seperti di Kota Tolitoli dan Buol. Sementara yang lain memilih menjadi PNS dan guru, atau pedagang di pasar desa di bagian jalur pantai (dianggap agak moderen). Untuk diketahui, generasi itu kini ada yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tolitoli.

Ta’udan Penemuan Takudan atau Matano Taudan Mattanyomo Tau’dan menjadi kabar baik bagi sebagian orang Lauje di Palasa. Sebanyak 21 KK ikut Keluarga Ntene membuka lahan baru di Takudan. Mereka membuka lahan memakai kebiasaan (aturan adat) dari Palasa. Selain pemimpin kampung (Kepala Suku) juga diangkat seseorang sebagai ketua adat mewakili ikatan kekerabatan dari Palasa memimpin pemukiman baru.

Bagi orang Lauje, praktek konsep hidup dalam hutan secara turun temurun merupakan 23

Wawancara dan diskusi informal dengan guru dan Kepala Sekolah di Dondo, 2012.

kunci dari perjalanan panjang mereka dari generasi ke generasi. Konsep dan pengetahuan itu terus bertahan dan dipertahankan ketika hendak berpindah tempat (migrasi) pemukiman maupun pembukaan peladangan baru. Misalnya, Loponye, Mata Nu Ogo, Nunu dan lain-lain.

Loponye adalah hutan yang tidak bisa diolah karena merupakan wilayah hutan yang keramat. Ada juga beberapa kawasan hutan wilayah tertentu yang dilarang oleh adat Lauje untuk dikelola yakni: Mata Nu Ogo atau kawasan mata air, pohon Nunu atau beringin. Untuk diketahui, dalam konsep hutan To Lauje tidak mengenal jenis-jenis kawasan hutan yang di sebutkan oleh pemerintah, seperti hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan suaka margasatwa.

Sebelum membuka lahan tiap anggota komunitas (KK) diminta menentukan ukuran lahan yang akan dibuka. Setelah itu kemudian dibuatkan sesaji yang terdiri dari rokok dan siri yang dibungkus kain putih. Sesajian itu ditujukan pada roh tanah (togu petu) sebagai bentuk permintaan restu penggunaan lahan. Ada dua hal yang menandai restu itu diberikan atau tidak; Pertama, restu itu ditunggu lewat mimpi selama dua atau tiga hari. Dalam mimpi itu juga diberikan isyarat berapa lama boleh menggarap tanah tersebut; Kedua, menunggu hasil sesajen, jika tidak ada salah satu sajian yang hilang artinya Togu Petu telah memberi restu. Setelah ada restu, barulah pohon-pohon di areal yang sudah di ukur itu ditebang.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 13

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Kinapasan

Berkat gereja, kebiasaan mereka berpindahpindah kampung mulai memudar bersamaan dengan pembangunan gereja di Kinapasan. Anak-anak muda mulai diajarkan sistem pendidikan moderen, tetapi masih sebatas baca tulis. Beberapa anak yang dinilai memiliki prestasi diajak untuk bersekolah di Minahasa Sulawesi Utara. Tetapi hanya beberapa orang saja yang bersedia. Ada semacam ketakutan dengan pergumulan dunia luar yang belum mereka mengerti. Selain itu, banyak orang tua yang tidak rela melepaskan anaknya pergi, mereka khawatir ketika meninggal, anaknya tidak berada di dekat orang tuanya.

Foto : Dokumen YTM

matan Basidondo (Humas Tolitoli, 2011) .

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Sebaran peladangan Suku Lauje di pegunungan Tau’dan tersebar di kilo tujuh (7), kilo lima (5), kilo tiga (3), dan kilo satu (1). Kilo 7 adalah tempat pemukiman permanen. Di sekitar pemukiman orang Lauje di tanami aneka jenis tanaman palawija seperti kentang, ubi jalar, ubi kayu, tebu, pisang yang diselingi beberapa tanamana jangka panjang seperti rambutan dan nangka. Sementara di Kilo 5 dan Kilo 3 tempat peladangan jagung secara rotasi. Sejak tahun 2008, kedua lokasi itu mulai ditanami cengkeh yang mengakibatkan terjadi perubahan pola penggunaan (penyempitan) areal ladang berpindah.

Akibat dari penyusutan areal peladangan karena penanaman cengkeh dan kakao mendorong orang Lauje mencari lahan baru. Sejak tahun 2011, orang Lauje kini lebih lama menghabiskan waktu di Kilo 1, meski status tanah yang mereka tempati dimiliki oleh orang Desa Malala. Orang Lauje hanya meminjam pakai tanpa menyewa, ia hanya memberikan seperlunya sedikit hasil. Orang Lauje sebagian kembali ke Kilo 7 pada hari minggu siang, sebab malam hari mereka harus melakukan aktivitas ibadah gereja. Mereka akan bermalam sampai tiga hari, kamis barulah kembali turun ke Kilo 1. Sebagian kelompok lain tidak menjalankan praktek ini, termasuk keluarga Domino, hanya kelompok pendeta saja yang melakukannya. Jarak tempuh antara kilo 1 menuju Kilo 7 bagi orang Lauje dapat dicapai dalam waktu kurang dari 2,5 jam. Tetapi bagi orang baru, bisa memakan waktu lima (5) hingga enam (6) jam.

Ada empat alasan orang Lauje menghabis14 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

kan waktu yang agak panjang di Kilo 1; Pertama, mereka baru saja membuka ladang jagung, kualitas tanah masih agak subur dan sumber air pun mudah terjangkau karena berada dipinggiran danau Malala radius 100 meter; Kedua, orang Lauje lebih mudah mengakses pasar di Desa Malala yang aktif seminggu sekali yakni pada hari minggu. Mereka menjual macam-macam hasil tanaman, maupun kerajinan seperti anyaman rotan, tali, bakul dan lain-lain yang mereka produksi dari keterampilan menganyam; Ketiga, orang Lauje sebagian sudah bisa berbahasa Indonesia dan membaca. Mereka menggunakan handphone (HP) layaknya masyarakat pada umumnya, mereka dulu membeli 2 buah mesin genset yang ditempatkan di Kilo 7 namun kini mengalami kerusakan. Orang Lauje menumpang listrik pada malam hari untuk mengisi battery HP di Desa Malala. Disana mereka memiliki saudara yang sudah beralih menjadi pedagang di Pasar Malala; Keempat, orang Lauje sudah mulai terbiasa mengakses obat-obatan dan pelayanan medis moderen (rumah sakit). Aktivitas perdukunan (sando) sudah mulai mereka tinggalkan setelah banyak bergaul dan aktivitas gereja dan pemuka agama kristen yang memberikan pendidikan.

Apalagi, tahun 2012 ini ada dua anggota komunitas mereka yang sedang hamil tua, maka tempat dipersiapkan terlebih dahulu agar tidak terlalu kesulitan ketika masa bersalin tiba. Orang Lauje punya pengalaman yang buruk tentang reproduksi dan proses bersalin yang gagal. Dalam sebulan ini ada dua orang ibu melahirkan tetapi anaknya meninggal. Angka kematian ibu dan bayi bagi orang Lauje di Takudan cukup menakutkan karena seringkali terjadi, akibat lambatnya proses akses menuju pelayanan rumah sakit. Mereka harus pergi ke Kota Tolitoli yang jarak tempuhnya 2 jam kurang lebih waktu normal. Selain itu, sama sekali tidak ada pelayanan kesehatan seperti perawat, posyandu, atau puskesmas yang ditempatkan dipemukiman mereka.

Masyarakat Lauje di Takudan tidak satu pun yang memiliki akses ke Bank atau membuka rekening tabungan, meski penghasilan mereka sudah lumayan dalam hitungan ‘uang”. Masyarakat Lauje apabila berpenghasilan tidak disimpan di Bank. Jika pendapatan mereka anggaplah 300 ribu, seratus ribu disimpan dirumah dan 200 ratus ribu lainnya digunakan untuk keperluan membeli beras, petcin, garam, terasi, gula, dan lombok. Orang

Lauje di Takudan tidak menanam lombok dan tomat. Apabila barang yang dibeli telah habis, maka uang seratus yang disimpan tadi dipergunakan untuk membeli barang yang sama. Terkadang juga mereka pinjamkan pada anggota komunitas.

Konsep hutang bagi orang Lauje tidak mengenal bunga atau persentase jasa dari piutang. Jumlah yang dipinjam oleh orang tertentu akan dikembalikan dalam jumlah yang sama. Di Kilo 1, mereka tidak hidup sendiri-sendiri, atau membuka lahan dan membangun rumah sendiri. Mereka hidup secara berkelompok dalam satu rumah berdasarkan bawaan dari Takudan. Misalnya, kelompok ‘pendeta” berbeda dengan kelompok “domino”. Setiap jalur rotasi ladang berpindah kelompok selalu ikut bersama, kecuali pada lahan pribadi masing-masing.

Pertanian yang dikembangkan orang Lauje di Takudan dan Kinapasan sepenuhnya terintegrasi dengan pasar. Untuk tanaman jangka panjang, mereka menanam kakao dan cengkeh mengikuti tradisi pertanian yang diperkenalkan lebih dulu oleh migran bugis secara independen dibagian hilir. Di sela-sela rumah, orang Lauje menanam pohon kelapa. Kelapa itu tidak dijual mentah, orang Lauje mengolahnya menjadi kopra baru kemudian dijual pada tengkulak di desa tetangga.

Cengkeh yang mereka hasilkan diproses mengikuti tradisi petani bugis, meski pohon cengkeh mereka jauh lebih muda dan batangnya masih pendek. Tiap keluarga pemilik lahan menyewa atau menggunakan tenaga kerja untuk memetik.

Tenaga kerja didapatkan dengan muda, sebab ketika musim panen cengkeh, banyak orang luar yang datang meminta pekerjaan musiman ini. Kadangkadang tetangga rumah sesama orang Lauje juga dipakai untuk bekerja. Upah yang dibayarkan bagi setiap tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah satuan (dalam liter) cengkeh yang yang dipetik.

Cengkeh adalah hasil pertanian tahunan sehingga bukan jenis pertanian yang dipilih secara intensif. Perhatian orang Lauje lebih banyak dicurahkan untuk menanam jagung. Pusat peladangan jagung Lauje Takudan sekarang ini dipusatkan di Kilo 1 untuk masa panen tiga bulan kedepan.

Lahan ini sudah dua kali ditanami karena terbilang subur. Berada di pinggir danau Malala yang sekelilingnya dialiri sungai-sungai kecil.

Orang Lauje membudidayakan sendiri jagung yang dipilih dari hasil panen secara selektif.

Jagung itu dipisahkan dan dikeringkan di tempat khusus. Ketika musim menanam tiba jagung itu disemai kembali. Sementara hasil yang lain di jual ke tengkulak (penada) yang berada di Desa Malala dengan harga yang kadang-kadang bervariasi, antara Rp.2000 hingga Rp.2.500 per kilogram. Ratarata produksi jagung berkisar 4-5 ton untuk setiap lahan dua (2) hektar.

Tanaman jagung ini umumnya diolah di atas lahan orang Desa Malala yang statusnya pinjam pakai, sehingga setiap ladang jagung dikerjakan secara berkelompok. Demikian pula tempat tinggal, mereka tidur dan makan dalam satu pondok yang lumayan besar, bisa menampung hingga sepuluh (10) orang. Mereka tidak dikenakan biaya khusus, atau pembagian hasil pada umumnya cara bertani sewa tanah, orang Lauje cukup memberikan seperlunya.

Cengkeh Kecamatan Dondo, dan Tolitoli pada umumnya adalah penghasil cengkeh terbesar di Sulawesi. Kota Tolitoli mendapat julukan sebagai kota cengkeh lantaran tanaman komoditi pasar itu “ibarat lautan hijau” dilereng-lereng gunung, membentuk gugusan rapi mirip perkebunan sawit.

Tahun 1972, dimulainya penanaman cengkeh secara massal di Kabupaten ini. Lahan-lahan daratan dan bukit-bukit yang ditanami aneka macam varietas lokal, dianggap kurang produktif.

Warga yang dipelopori oleh petani bugis mengusahakan secara swadaya membudidayakan cengkeh dan mengganti tanaman yang dianggap tidak produktif dengan pohon bibit cengkeh. Dalam sekejap lereng-lereng bukit dan kaki pegunungan disulap menjadi “hutan cengkeh ” (Melalatoa, 1995).

Pada tahun 1991, luas keseluruhan areal kebun cengkeh mencapai 28.000 hektar dengan kurang lebih 15 juta pohon. Hasil yang signifikan itu terus berkembang dari masa-masa. Jenis cengkeh yang ditanam di Tolitoli terdiri dari tiga jenis zanzibar, siputih, dan sikotok. Cengkeh Tolitoli sejauh ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia (Sangaji, 2007).

Pada awalnya komoditi ini sempat menseKertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 15

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Pola pembukaan lahan dilakukan secara bersama-sama pada tiap lahan ukuran anggota.

Alat penebang yang digunakan adalah kapak (baliung) dan parang (piging). Apabila lahan sudah kering, pohon-pohon dibakar, dengan tujuan pembersihannya, menyuburkan tanah, dan mengusir roh jahat yang berdiam di tanah (puang ma petu). Di Takudan, lahan yang siap itu diserahkan pada masing-masing KK sesuai ukuran yang disebutkan.

Mereka bertanam padi, jagung, dan pisang.

Tetapi dari 23 KK yang turut membuka lahan mengalami gagal panen padi. Hal itu yang mengakibatkan pembukaan lagi lahan baru. Sementara itu, 13 KK pulang ke Palasa untuk bertani bawang.

Sebagian yang lain turun digunung bagian bawah (sekarang disebut Kilo 5) membuka lahan kebun Jagung.�

jahterakan petani setempat. Namun karena proses tata niaga cengkeh yang tidak bisa mengendalikan keseimbangan harga, membawa petaka dan penderitaan. Harga yang sedang berada di “puncak�, tiba-tiba merosot tajam tanpa bisa dikendalikan misalnya, dari harga Rp.9000 anjlok menjadi sekitar Rp.2000.

Pada tahun 2010, Berdasarkan data Dinas Perkebunan Tolitoli, luas areal tanaman cengkeh di wilayah tersebut mencapai 25.681 hektar yang dimiliki 24.500 orang, dari 190.579 jiwa penduduk kota Tolitoli. Terpuruknya harga cengkeh hingga di bawah Rp.50.000 perkilogram membuat banyak petani tidak memanen cengkeh selama beberapa tahun. Selain itu faktor serangan juga turut mengakibatkan produksi cengkeh Tolitoli merosot tajam (Kompas,2010).

Kondisi semacam ini terjadi pada periode 1990-1991 dan terulang kembali pada tahun 1998-hingga 2005. Semula harga mencapai Rp.200.000 turun kadang-kadang sampai Rp.90.000. Tahun 2008-2009 sempat mencapai harga yang tinggi, berkisar antara 200.000 hingga 250.000, tetapi kembali mengalami penurunan hingga tahun 2010. Petani kembali bisa menikmati hasil cengkeh di tahun 2012 ini, sebab terjadi kenaikan harga saat ini mencapai Rp.100.000 rupiah per kilogram.

16 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Tabel.3 Produksi Cengkeh Toli-toli (dalam ton) No

Tahun

Produksi

1.

1998

1.448

2.

2000

2.174

3.

2002

6.350

4.

2006

8.000

5.

2007

6.000

6.

2008

500

7.

2009

500

8.

2010

6.000

9.

2011

4.117

10

2012

-`

35.083 Total Sumber: (Kompas, 2012) Hancurnya harga cengkeh pada periode itu, berdampak buruk pada kehidupan petani di Tolitoli, terjadi sebagai dampak dari pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), berdasarkan Keppres Nomor 20/1992 jo Inpres Nomor 1/1992 oleh Presiden Soeharto. Saat itu pemerintah melihat peran Cengkeh terletak pada tiga hal: Pertama, sebagai bahan baku utama rokok kretek yang mencakup 80 persen produksi rokok nasional; Kedua, rokok kretek yang dihasilkan

Soeharto, memberikan kuasa monopoli penuh kepada BPPC untuk membeli dan menjual hasil produksi cengkih dari petani. Elemen usaha yang tergabung dalam BPPC terdiri dari unsur Inkud (koperasi), PT Kerta Niaga (unsur BUMN), dan PT Kembang Cengkih Nasional (swasta), yang juga perusahaan milik keluarga cendana Tommy Soeharto. Sebelumnya petani bebas menjual cengkeh pada pedagang dan Koperasi Unit Desa (KUD). Tetapi pada tanggal 11 April 1992, Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 20/1992 tentang Tata Niaga Cengkih. Keputusan itu memberikan perintah mutlak, petani harus menjual cengkeh ke Koperasi Unit Desa (KUD), kemudian dijual ke BPPC, sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Saat itu pemerintah menetapkan harga cengkeh dengan Inpres Nomor 1/1992 sebesar Rp 7.900 dan Rp 6.000/kilogram. Harga ini diubah berdasarkan Inpres Nomor 4/1996 sebesar Rp 8.000/kilogram (Pujiati, 2007).

Berdasarkan Inpres tahun 1992, keuntungan dari pembelian menjadi Dana Penyertaan Modal (DPM) dan simpanan wajib khusus petani (SWKP). Dana yang dikelola oleh BPPC itu seharusnya dibayarkan kembali kepada petani. Namun faktanya, dana yang menurut ICW hampir Rp 2 miliar itu tak pernah dibiarkan. Pemerintah akhirnya memberi kompensasi kepada petani. Petani cengkih “menjerit,� hasil cengkeh yang dulu memuliakan sekarang jadi sumber derita, setelah monopoli (Pujiati, 2007).

Di Tolitoli, keadaan yang amburadul seperti diatas bertambah akibat jarak transportasi cengkeh menentukan harga cengkeh itu sendiri dalam skala tertentu. Kondisi jalan yang rusak, fasilitas pengangkut yang tidak memadai serta keamanan pengiriman membuat harga tidak menentu. Ambil contoh, Desa Malala misalnya harga Rp.90.000 di Kota Tolitoli bisa mencapai Rp.250.000, (Melalatoa, 1995).24 24 Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Tengah Baso Opu Andi Syarifuddin mengatakan, rasa nyaman masyarakat di Tolitoli sebagai daerah penghasil cengkeh terganggu setiap musim panen tiba. Aksi pencurian dan perampokan merajalela, apalagi ketika harga cengkeh diatas rata-rata harga normal. Kondisi ini selalu menimbulkan keresahan tetapi pemerintah tetap membiarkan hal itu terus berulang dari tahu ke tahun tanp mencari akar masalah dan proses penangannya. Musim Panen Rakya Cengkeh Tolitoli Rawan Pencurian. Antaranews.com edisi Kamis, 7 Juni 2012.

Tetapi kini, faktor paling menentukan status harga di Tolitoli dipegang oleh para tengkulak. Petani seringkali melihat perbedaan harga yang senjang hingga dengan tingkat perbedaan 60 persen, misalnya tengkulak Tolitoli membeli dengan harga Rp.90.000, di Manado justru sudah mencapai Rp.150.000. Harga cengkeh itu ditentukan oleh sedikitnya tujuh (7) orang pedagang China yang berpusat di Kota Tolitoli, dan (dua) 2 orang yang berada di Kecamatan Dondo serta kecamatan lain.

Rantai perdagangan cengkeh dikuasai mulai dari skala desa hingga pada proses ekspor (penjualan keluar).25 Pemerintah Tolitoli sama sekali tidak berperan untuk mengatur soal harga. Tujuh orang tengkulak China itu berperan mengatur harga sesuka hatinya. Ia mudah sekali menaikkan harga dan juga mudah menurunkan harga. Para tengkulak itu menjerat petani lewat metode pemberian modal awal pra musim panen tiba, misalnya meminjamkan uang, obat-obat tanaman, pupuk dan lain-lain dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Syarat yang harus dipenuhi oleh petani hanya satu, menjual hasil cengkehnya pada tengkulak China tersebut.

Metode lain yang sering digunakan, bagi petani yang memiliki produksi cengkeh besar, didatangi secara diam-diam oleh para tengkulak dan menawarkan harga yang tinggi dibanding petani yang lain secara rahasia. Bagi yang produksinya sedikit, ia harus menerima kenyataan harga sesuka hati para tengkulak. Para tengkulak jauh-jauh hari sudah mengetahui kisaran harga minggu selanjutnya dan mematok harga menyesuaikan peningkatan maupun minggu-minggu turunnya harga. 26 Keadaan seperti itu memaksa petani tidak bisa mengambil pilihan alternatif lain, kecuali harus menyimpan cengkeh menunggu harga yang tinggi. Seringkali petani datang mengeluhkan harga cengkeh pada tengkulak yang memusatkan kekayaannya di Surabaya itu. Tetapi para tengkulak mengaku tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi, sebab pejabat pemerintahan di Kabupaten Tolitoli mendapat jatah khusus dari para tengkulak itu, biasanya dihitung keuntungan per kilo dari penjualan petani. Terkadang juga menelpon langsung pada tengkulak meminta uang dalam jumlah

25

Wawancara Bahrun. Petani Cengkeh Tolitoli.

26

Wawancara Bahrun, 27 November, 2012.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 17

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Foto : Dokumen YTM

Diskusi Kampung Suku Lauje Tentang Tata Kelola Hutan

dari cengkeh menyumbang sekitar Rp 23,2 triliun dari perkiraan Rp 29 triliun penerimaan cukai rokok; Ketiga, tenaga kerja yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan industri rokok kretek, yaitu di sektor pertanian, industri rokok, dan perdagangan, serta sektor informal sekitar 6 juta tenaga kerja (Prastowo, 2007).

Sementara itu, petani tidak bisa mengakses informasi soal harga karena absennya peran pemerintah. Fungsi humas pemerintahan tidak berjalan, harga justru ikut didiamkan oleh pemerintah.

Harapan petani cengkeh, jika pemerintah terlibat jauh untuk mengatur harga mungkin para tengkulak itu tidak sewenang-wenang menentukan harga dan mengendalikan sirkulasi rantai perdagangan cengkeh di Tolitoli.

Tetapi harapan itu berbeda dengan yang dimengerti oleh Ma’ruf Bantilan sebagai Bupati Tolitli. Tahun 2007, ia mempromosikan konsep kerjasama ekonomi dengan negeri-negeri tetangga seperti Malaysia dan Philipina yang katanya, dirintis sejak tahun 2000. Ia memberi nama konsep itu “Totata-Tosamin”, singkatan dari Tolitoli, Tarakan, Sandakan, Tawau, dan Mindanao, seolah-olah bernuansa lokalistik. Konsep ini ditujukan untuk meningkatkan perdagangan cengkeh di wilayah itu.

Ide itu dituangkan oleh Ma’ruf Bantilan dalam sebuah buku. Tetapi lawan politiknya menilai, ide itu tidak lebih dari sekedar pencitraan karena sejak tahun 1950-1967, tidak sesuatu yang baru karena kerjasama semacam ini, telah terbangun hubungan dagang lewat komoditi kopra antara masyarakat Dampal (Tolitoli) dengan Tawau di Malaysia (Sangaji, 2007).28 Pohon cengkeh yang sudah sangat tinggi, kini mulai diremajakan kembali, setelah secara mengagetkan tahun 1999-2005, harga cengkeh melambung tinggi. Tetapi produktifitasnya sudah mulai berkurang, sebagian kecil pun sudah mulai diganti dengan pohon kakao, yang harganya jauh lebih rendah ketimbang cengkeh (Melalatoa, 1995).

Secara nasional, pada tahun 2000 luas areal cengkeh hanya tersisa 428.000 ha dan tahun 2003 hanya 228.000 ha. Perkiraan untuk 2005 areal tanaman menghasilkan (TM) tinggal 213.182 ha.

Produksi juga turun sejak tahun 2000, sehingga diperkirakan tanpa upaya penyelamatan tahun 2009 produksi cengkeh Indonesia hanya akan mampu 27

Wawancara bekas pegawai tengkulak sebagai pengumpul di desa, yang menolak namanya disebutkan.

28 Saat ikut pertemuan pada tahun 2007, gagasan ini dicela oleh lawan politik Ma’ruf sebagai gagasan pencitraan keluar, tetapi faktanya petani lah yang bekerja keras mencari peluang harga.

18 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

menyediakan sekitar 50% dari kebutuhan pabrik rokok kretek yang rata-rata pada empat tahun terakhir mencapai 92.133 ton (Prastowo, 2007).

Ironisnya, Dinas Perkebunan Tolitoli menyebutkan, terdapat 3.000 hektar areal tanaman cengkeh menunggu untuk diremajakan karena sudah tua dan diserang hama penggerek batang, cabang, dan tangkai. Tetapi alokasi dana pemerintah sangat terbatas, APBN dan APBD tahun 2011 hanya menggelontorkan 400 juta rupiah, non APBD Provinsi, dari Rp 10 Miliar jumlah anggaran yang dibutuhkan (Kompas, 2012).

Argumentasi anggaran terbatas ini dijadikan sebagai alasan untuk mengundang keterlibatan investasi (kapitalis) melalui penetrasi modal, terhadap perkebunan cengkeh yang telah diusahakan rakyat jauh-jauh hari secara swadaya. Sebagai pintu keterlibatan pemodal, tahun 2010, pemerintah Kabupaten Tolitoli mempromosikan tiga jualan: Pertama, pengadaan bibit meliputi penambahan areal lahan pembibitan, penyediaan bibit unggul, penyediaan modal petani, dan penyediaan pupuk serta obat-obatan; Kedua, budidaya meliputi peremajaan dan perluasan lahan perkebunan cengkeh, peningkatan mutu tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta penyediaan permodalan petani; Ketiga, panen dan pasca panen meliputi peningkatan mutu cengkeh, perluasan pasar, dan diversifikasi produk yang erat kaitannya dengan agro industri (Dinas Perkebunan Tolitoli, 2010).

HPH “Bulan madu” sektor kehutanan terjadi ketika Soeharto memisahkan kehutanan dari wilayah agraria. Pemimpin orde baru itu meluncurkan Undang-undang (UU) kehutanan No.5 tahun 1967 yang disusul UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), UU No.8 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan UU No.11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Paket UU lintas sektor ini dibuat sebagai ‘jembatan” aliran investasi modal dari luar dan dalam negeri untuk kegiatan industri ekstraktif (Rahman, 2012).

Soal lain, UU kehutanan itu telah membangkitkan kembali prinsip domain negara yang dengan susah payah di “semayamkan” pada masa pemerintahan Soekarno. Domain negara ini tak ubahnya revitalisasi kekuasaan “tuan tanah” (feodalisme) yang menyatakan bahwa negara adalah

pemilik lahan hutan (Rahman, 2012).

Dampak dari ‘kegilaan’ ini, tahun 1993 Soeharto memisahkan Direktorat Jenderal Kehutanan dari Departemen Pertanian. Ia meningkatkan status Direktorat menjadi Departemen Kehutanan yang memiliki yuridiksi sekitar lebih dari 140 juta hektar lahan hutan di seluruh Indonesia. Luas lahan tersebut mencakup 70 persen dari luas lahan seluruh Indonesia. Dengan demikian, sektor kehutanan menjadi sasaran empuk pengusaha, dianggap sebagai sektor paling strategis ketika itu (Rahman, 2012).

Berkah ini menjadi jalan bagi rezim Soeharto dan kroni-kroninya yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penebangan hutan dari luar, menumpuk kekayaannya. Mereka mengeksploitasi hutan primer untuk mengambil kayu secara besar-besaran, di Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Tahun 1972, beberapa perusahaan Perhutani di Jawa dan Madura dihidupkan kembali menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola lahan hutan, terutama mendatangkan keuntungan dari sektor kayu jati (Rahman, 2012).

Regulasi yang dipandang sangat terbuka ini, menjadi landasan pacu Kebijakan pembangunan nasional di era Soeharto yang dititikberatkan pada maksimalisasi ekstraksi kekayaan alam yang sebagian besar memiliki relasi (hubungan) kuat baik secara spritual maupun ekonomi dengan hutan, tanah, dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Kebijakan semacam itu, memberikan kesempatan yang besar bagi arus modal (capital) besar mengintegrasikan modal dalam pendirian perusahaan-perusahaan berbasis industri kayu untuk mengakses Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang sejalan dengan agenda industrialisasi kehutanan.

Legitimasi kampus juga menjemput kesempatan ini. Universitas terkemuka di Indonesia membuka jurusan sendiri, fakultas kehutanan pokok studinya memuat studi kejuruan misalnya, manajemen dan produksi hutan, serta industri kehutanan.

Pasca orde baru (orde reformasi), regulasi kehutanan mengalami perubahan dari UU No.5 tahun 1967 diganti dengan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999. Tetapi prinsip domain negara masih melekat dalam bentuk lain. Status kepe-

milikan sektoral di bidang kehutanan mengalami fungsi berbeda, negara bersifat regulatif dan jauh lebih liberal. Misalnya, pasal 1 angka 6, memberi penjelasan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sementara itu, instrumen legalitas eksploitasi dirubah wajahnya sedemikian rupa, misalnya, Hak Penguasaan Hutan (HPH) Berganti nama menjadi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Demikian pula dengan industri ekstraktif lainnya, misalnya tambang, Izin Pinjam Pakai Kawasan menjadi prasyarat ampuh yang memberikan kesempatan pada Kapitalis esktraktif mengobrak-abrik hutan alam.

Di Sulawesi Tengah, umumnya deforestasi dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Sebanyak 11 pemilik HPH menggasak tegakan hutan alam di Sulawesi Tengah. Proses deforestasi diperparah oleh aktivitas penebangan kayu diluar blok tebang yang telah ditentukan, berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing perusahaan yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Investigasi Walhi Sulteng dari tahun 2006 hingga 2008 mencatat, delapan (8) perusahaan pemilik izin HPH melakukan aktivitas demikian.

Walhi Sulteng pula mencatat, kawasan hutan alam yang menjadi lokasi blok tebangan sebagian masuk di wilayah hutan masyarakat “tempatan” (adat). Dua perusahaan paling terkenal adalah PT Bina Balantak Raya (BBR) yang menggasak hutan alam komunitas Tau Taa Wana. Di Malala Kabupaten Tolitoli, PT Kalhold menggasak hutan adat masyarakat Dondo di Takudan yang juga di diami suku migran Lauje, Bugis dan Buol.29 Pada tahun 2008, eksploitasi hutan oleh sektor pemegang Hak Pengusahan Hutan (HPH) di Sulawesi Tengah mengalami penurunan. Luas penebangan di tahun 2008 mencapai 883,12 ha, jika dibandingkan dengan luas penebangan di tahun 2007 sebesar 1.090,05 ha, terjadi penurunan sebesar 18,98 persen. Demikian halnya dengan Produksi (eksploitasi), tahun 2008 sebanyak 25.570,08 m³, jika dibandingkan dengan produksi 29

Diskusi Informal dengan Direktur Walhi Sulteng Ahmad Pelor, 23 November 2012. Ahmad adalah pengkampanye hutan profesional Walhi Sulteng yang turun langsung melakukan investigasi ketika masih menjabat sebagai Divisi Kampanye Hutan Walhi Sulteng tahun 2006.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 19

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

besar hingga ratusan juta.27

tahun 2007 sebanyak 35.064.89 m³, menunjukkan penurunan sebesar 20,25 persen. Pemerintah mengklaim terjadi efesiensi pengusahaan hutan pada tahun 2007 sebesar 32,17 m³ per hektar hutan menjadi 28,95 m³ per hektar hutan pada tahun 2008 (BPS, 2009).

2005

2006

No

Jenis Kayu Bulat/Log species

1.

Agathis (Aghatis celobica Warb )

22.282,00

6.732,24

2.

Cempaka (Aromadendron spp)

1.819,59

157,00

3.

Dao

26,00

26,00

4.

Durian (Durio spp )

70,00

70,00

5.

Kayu cina

23,00

23,00

6.

Kayu Pasang

1.068,00

0,00

7.

Lengori

785,00

0,00

8.

Mangga hutan (Mangifera spp )

22,00

22,00

9.

Matoa (Pometia spp )

4.298,26

216,74

10.

Meranti (Shorea spp )

10.438,00

5.607,00

11.

Nyatoh (Ganua spp )

10.618,49

3.039,95

12.

Palapi (Heritiera spp )

3.049,50

92,30

13.

Pulai (Alstonia spp )

1.606,00

0,00

_

14.

Tapi-tapi

507,00

0,00

2.437,00

15.

Rimba campuran/ Others Jumlah/Total

Rencana (M3)

38.810,02 95.422,86

Sumber: Dishut Sulteng (diolah kembali, 2012) Keterangan / Note : ( 0 ) : Tidak ada realisasi produksi / No realization ( - ) : Tidak ada data / No data

Realisasi (M3)

14.478,22 30.464,45

Rencana (M3)

Realisasi (M3)

37.187,00

15.355,97

1.903,00

77,82

45,00

0,00

81,00

0,00

86,00

0,00

4.437,00

476,12

2.276,00

131,24

107,00

0,00

2.287,00

373,28

9.687,00

8.395,90

11.014,00

3.988,42

1.159,00

127,72

38.651,00 111.357,00

PT CPM Versus PT SMM Percakapan seputar ekspansi pertambangan, kini telah meluas hingga ke wilayah Dondo Kabupaten Tolitoli. Ada begitu banyak perbincangan mengenai aktivitas perusahaan dilapangan, namun tidak semua orang mengetahui dengan persis

Tabel. 2 Daftar Target Dan Realisasi Luas Tebangan dan Produksi IUPHHK, PT Kalhold No

Tahun

Rencana

Realisasi

Luas (Ha)

Volume (M3)

Luas (Ha)

Volume (M3)

1.

1989/1990

-

-

-

-

2.

1990/1991

900.00

35,000.00

400.00

14,541.54

3.

1991/1992

900.00

33,100.00

900.00

24,124.72

4.

1992/1993

900.00

27,200.00

900.00

21,077.78

5.

1993/1994

900.00

25,200.00

900.00

22, 544.05

6.

1994/1995

800.00

13,200.00

800.00

20,875.29

259,87

7.

1995/1996

700.00

15,396.00

300.00

8,288.99

20.385,67

8.

1996/1997

700.00

21,311.00

314.00

6,571.36

49.572,01

9.

1997/1998

587.01

34,977.68

299.17

11,191.06

10.

1998/1999

906.14

32,366.69

87.22

33,978.82

11.

1999/2000

923.91

36,374.65

290.00

11,623.76

12.

2000

872.80

32,366.69

381.00

14,187.44

13.

2001

1,090.80

38.468.03

364.00

12,895.61

14.

2002

-

-

-

-

15.

2003

493.00

16,996.00

203.80

15,051.50

16.

2004

704.00

23,545.00

617.44

20,647.81

17.

2005

639.00

14,119.00

262.00

5,686.40

12,016.66

361,152.71

7,018.63

243,286.13

_

Kawasan hutan di Kecamatan Dondo mencakup; Hutan Lindung 15.888,0 Ha, Hutan Produksi 23.833,00 Ha, Hutan Konservasi 4.158,00 ha, Hutan Rakyat 1.208,0 Ha, Hutan Suaka 2.215,00 Ha. Terdapat Cagar Alam Tinombala yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 339/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 37.106,12 ha. Secara keseluruhan hingga tahun 2011, Kecamatan Dondo luasnya mencapai 624,23 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai 21.828 jiwa (Hadi, 2012).

Tetapi kondisi hutan alam di pegunungan Takudan itu mengalami kerusakan yang serius sudah sejak lama. Berdasarkan data Badan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah luas wilayah Kabupaten Tolitoli 4.076, 77 Km2 dengan luas hutan 80 % dari luas wilayah. Sejak tahun 1989, hampir 60 % telah dikuasai oleh pengusaha yang memiliki izin HPH dintaranya PT. Gunung Manik, PT. Rimba Sulteng, PT. Kolano Dua Tiga, PT. Raslim dan PT. Kalhold (Dopalak, 2012).

PT Kayumanis Holding Company (PT Kalhold), salah satu perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berjasa merusak hutan alam Kecamatan Dondo. Areal konsesi perusahaan ini tersebar di dua Kabupaten, Tolitoli dan Buol dengan luas areal yang dikuasai 48. 000 Ha. Penguasaan diperoleh berdasarkan izin SK. HPH Nomor 389/Kpts-II/1989 tanggal 2 Agustus. Khusus di KabupatenTolitoli berlokasi di kecamatan Dampal utara, Dampal selatan, Dondo dan Baolan. Sementara dikabupaten Buol terletak diwilayah Kecamatan Momunu. Untuk penguasaanya di dua Kabupaten dilakukan selama 20 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Dari 48. 000 Ha yang di kuasai di dalamnya terdapat beberapa wilayah hutan yaitu hutan lindung (HL) 2. 763, 00 Ha, hutan produksi terbatas (HPT) 30. 315, 00 Ha, hutan produksi tetap (HPT) 11, 516, 00 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) 6. 169, 49 Ha. Sehingga secara garis besar sisa wilayah penguasaan untuk di kelola PT. Kalhold di Kabupaten Buol dan Tolitoli tinggal 19. 989, 95 Ha (Dopalak, 2004).

Sungai Silondou. Untuk melaksanakan pengelolaan hasil hutan PT. Kalhold melakukan kerjasama dengan industri PT. Santi Murni Plywood yang berlokasi di Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Jumlah

Sumber:RKT, 2006 (Data Base Walhi Sulteng) Lokasi konsesi PT. Kalhold terletak di dua kelompok hutan yakni hutan Sungai Talau dan 30

Tulisan Harli menjelaskan seluk-beluk ekspansi Kapital di SulawesI Tengah dengan judul: Ekspansi Modal, Isu Identias, Kekerasan : Perlawanan Rakyat Terhadap Ekspansi Kapitalis Di Sulawesi Tengah

siapa yang sesungguhnya sedang mengincar Tolitoli, terutama wilayah Kecamatan Dondo dan sekitarnya. Demikian pula konflik yang tengah memanas berkaitan dengan keterlibatan Pemda sebagai pihak tergugat, dalam kasus tambang Dondo.

Kini diketahui dua raksasa tambang sedang mengancam kawasan ini sebagai arena operasi perKertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 21

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Tabel 1. TARGET DAN REALISASI PRODUKSI KAYU BULAT (BERDASARKAN JENIS) DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2005-2006

20 Tahun, dari tahun 1989 hingga 2009. (Dopalak, 2009)30.

Eksplorasi PT SMM berlokasi didataran pegunungan Nancy, dapat ditempuh satu hari perjalanan waktu normal dari perkampungan orang Lauje di hulu Sungai Takudan. Kegiatan itu sudah berlangsung dari tahun 2008, mempekerjakan lebih dari 50 orang masyarakat dari Kalimantan dan beberapa orang penduduk setempat, dan orang Lauje.

Aktivitas Eksplorasi Tambang PT SMM di Malala

tambangan; Pertama, PT Sulawesi Molibdenum (PT. SMM). Perusahaan ini merupakan kesatuan vertikal yang lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni: PT. Sumber Sembilan Emas, PT. Promistis, PT. Era Moreco, PT. Indo Surya, PT. Inti Cemerlang.

Secara umum perusahaan ini beroperasi dibawah kontrol Victory West Moly Limited Ltd sebuah perusahaan dari Australia yang banyak mendapatkan suntikan anggaran dalam merger saham dengan Jinsiang Group sebuah raksasa tambang di China yang sedang menanjak. Kontrol Victory atas deposit molib diseputar Dondo dilakukan dengan pola manajemen integrasi vertikal, melalui anak perusahaan Victory West Pty, dengan total luas konsesi 23, 747 hektar.

Kedua, PT Citra Palu Mineral (CPM) adalah atas nama pemilik kontrak karya. Kemudian oleh PT.Bumi Resources salah satu perusahaan skala Trans Nasional Cortporation milik Konglemerat Abu Rizal Bakrie yang juga pejabat menteri rezim SBY-JK (sekarang Ketua Umum Golkar terpilih periode 2009-2014). Membeli saham CPM dari PT.New Cress dengan Komposisi Kepemilikan saham 99,9%.

22 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Sementara Dalam Laporan Kepemilikan saham tanggal 31 Desember tahun 2007, PT. Bumi Resources merupakan aliansi modal dari sejumlah perusahaan raksasa yakni PT Samuel Sekuritas Indonesia 3.69%, JPMorgan Chase Bank Na Re Nominees Ltd. 1.95%, Bank of New York 1.89% dan PT Bakrie and Brothers Tbk 14.28%, serta Jupiter Asia No. 1 Pte. LTD 4.30%. Secara prinsip proses penjualan semacam ini telah melanggar ketentuan kontrak yang tidak memperbolehkan pemindahan tangan kontrak karya.

Kontrak Karya emas CPM diterbitkan pada tahun 1997 dan ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto. Melalui surat Presiden RI No Presiden No. B-43/Pres/3/1997 tanggal 7 Maret 1997, PT Citra Palu Mineral resmi menjadi perusahan pemegang KK generasi ke VI, dengan bahan galian utama emas dan mineral ikutannya. Melalui East Kalimantan Coal Pte. Ltd, Rio Tinto menguasai 90 persen saham PT CPM. Saham sisa sebanyak 10 persen dimiliki oleh PT Arlia Karyamaska. KK PT CPM seluas 561.050 hektar membentang dari Kabupaten Buol, Tolitoli, Donggala dan Parigi Moutong (Sekarang masuk daerah Kabupaten baru mekar Sigi Biromaru.

Tetapi ternyata dua konsesi IUP PT SMM yakni PT Inti Cemerlang dan Promistis tumpang tindih dengan konsesi Kontrak Karya (KK) PT Citra Palu Mineral (CPM). Pemerintah Kabupaten Tolitoli berharap Pemerintah pusat (Kementeriaan ESDM) memfasilitasi negosiasi kedua perusahaan.

Pemerintah meminta masyarakat mengirim tanda tangan untuk dikirim pada pemerintah pusat, tapi ide itu gagal.

Pada bulan Maret 2011, PT CPM menggugat Pemerintah Kabupaten Tolitoli sebagai tergugat 1 (satu) dan Promistis serta Inti Cemerlang sebagai tergugat 2 (dua), untuk membatalkan kedua IUP yang diberikan pada PT SMM. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu memenangkan gugatan PT CPM tertanggal 16 Juni 2011. Pemerintah Tolitoli tidak menerima putusan itu, ia melakukan intervensi keberpihkan pada dua IUP milik PT SMM mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Makassar 4 Juli 2011, hasilnya, Pemda Tolitoli dinyatakan kalah.

Pemerintah Tolitoli berpendapat, keberadaan PT CPM tidak memberikan manfaat ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tolitoli. Pasca kekalahan ini pemerintah terus melakukan protes terhadap Kementeriaan ESDM. Selain alasan diatas, pihak SMM telah memfasilitasi banyak pada pejabat teras di lingkungan pemerintahan Tolitoli. Kepala dinas dan

jajarannya tertentu diberikan fasilitas, seperti naik haji, kapal Boat, dan beberapa kali kunjungan ke Australia markas tempat berkedudukan PT SMM.31 Sebelumnya, pemerintah menggalang dukungan dari tokoh agama, aparat desa, pemuda dan camat. Melalui surat DPRD Nomor:176/226/ DPRD/ T/II/ 2008, tanggal 15 Mei 2008, pemerintah mengajukan usulan penciutan lahan konsesi KK PT CPM pada kementrian.

Surat ini dilayangkan hampir bersamaan dengan penerbitan 13 IUP di Kecamatan Dondo.

Masyarakat Dondo di tiga desa yakni Malala, Malulu, Malomba, diilusi dengan isu ganti rugi tanah yang sebenarnya adalah kawasan hutan (Nancy), mereka sibuk mengurus SKPT pada kepala desa masing-masing. Pemerintah menggunakan masyarakat sebagai legitimasi mencaplok kawasan hutan yang beririsan dengan Cagar Alam Tinombala dan Gunung Sojol.32 IUP dalam Kawasan Hutan Hingga tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Tolitoli menerbitkan lisensi pertambangan pada perusahaan sebanyak 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP itu sebagian besar masuk dalam kawasan hutan dan sebagian masuk dalam kawasan Cagar alam Tinombala. Pemerintah berani mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di areal hutan, namun belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Bahkan masih dalam tahap pengajuan izin ke Kemenhut.

Padahal, dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pengalihfungsian hutan dari menteri Kehutanan, adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalan UU No. 41 Tahun 1999 Jo Tentang Kehutanan. Dalam hal ini, harus ada tindakan tegas dalam penegakan hukum berupa pemberian sanksi hukum terhadap pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pengalihfungsian kawasan hutan tanpa melalui prosedur yang benar.

31

Wawancara mantan Humas PT SMM, tahun 2011. Wawancara Tim Kuasa hukum Pemda Tolitoli tahun 2011. Dari percakapan itu terkesan pihak Pemda Tolitoli tidak menguasai materi pokok dalam pertambangan. Argumentasi mereka terlalu lemah dan tidak memiliki basis legitimasi yang jelas.

32

Wawancara tertutup dengan administrator PT SMM tahun 2011. Lelaki itu bercerita banyak tentang profil SMM, dan oknum pejabat Tolitoli yang bersikeras meloloskan proyek ini.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 23

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Foto : Dokumen Jatam Sulteng

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan beberapa perusahaan dalam kelompok usaha Bakrie menandatangani perjanjian jual beli (sale and purchase agreement) dengan Perusahaan Rothscild, yaitu Vallar PLC (Vallar). Vallar PLC melepas sekitar 5,2 miliar saham di PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pada harga Rp2.500 per unit atau sekitar 75% dari total saham. Tetapi belakangan diketahui, Rothscild sebagai pemilik Vallar berseteru dengan Bakrie, terkait soal hutan dan peralihan pengaruh dalam perusahaan yang baru dibangun bernama Bumi PLC berkedudukan di London Inggris.

Total penggunahan lahan areal konsesi seluruh IUP tersebut seluas 39.005 Hektar. Sebagian besar izin tersebut berada dalam wilayah Cagar Alam Tinombala yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 339/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 37.106,12 ha.

Stigma dan Perspektif Pemerintah terhadap Orang Lauje Ada semacam persepsi yang keliru dialamatkan oleh pemerintah pada komunitas orang Lauje di Takudan. Mereka tetap saja dianggap sebagai suku bangsa terbelakang yang tidak memerlukan kesempatan atau akses fasilitas kesehatan dan pendidikan modern. Seringkali pula stigmatisasi dari orang luar atau hilir sekitar pemukiman orang Lauje, menyebut mereka sebagai “orang dayak” atau “Bela”.

puh berjalan kaki. Sekolah ini dihuni mayoritas anak-anak Suku Dondo yang memiliki kemiripan bahasa. Kedua suku itu memiliki jarak kebudayaan yang tidak terlampau senjang. Sebenarnya, di Kinapasan terdapat SDN II yang jaraknya cukup dekat. Tetapi mereka sering dihina dengan nada ejekan penuh makna merendahkan misalnya, mereka disebut “orang dayak”, anak dalam,” sebutan yang sering ditampilkan, sebagai bentuk diskriminasi yang merendahkan pada suku bangsa tertentu yang diproduksi sejak rezim orde baru berkuasa.

Kenyataan itu membuat orang Lauje lebih memilih sekolah di SDN 1 untuk menghindari bermasalah dengan orang-orang Bugis. Guru-guru yang berasal dari Buol sendiri sebetulnya tidak memberikan jarak atau label tertentu pada muridnya, semua diperlakukan sama.

Perkembangan selera konsumsi dengan tingkat relasi penguasaan atas tanah yang kian timpang, mengakibatkan akses terhadap media (barang) yang dianggap oleh orang bugis sebagai simbol modernitas, motor, mobil, teknologi, sulit dipenuhi oleh orang-orang tersebut. Kehidupan me-

wah bukan menjadi pilihan alternatif bagi orang Lauje dan Dondo secara umum, hanya beberapa keluarga saja yang terhitung mampu.

Selain stigma masyarakat terasing dan lainlain, sebutan sebagai masyarakat “pongko” atau manusia jadi-jadian di alamatkan secara merata bagi komunitas yang bermukim, terutama di bagian ogowele tengah. Masyarakat ini dijepit oleh stigma semacam itu, mengakibatkan jangkauan mereka terbatas dan kesulitan untuk mengakses informasi dan pergaulan ke luar lebih longgar.

Stigmatisasi itu sering sejalan dengan proses peralihan tanah. Di Ogowele Tengah, lahan pertanian sawah seluas 200 hektar, tidak lagi aktif berproduksi karena rentannya penjulan tanah pada masyarakat di wilayah hilir (kawasan pantai itu memanjang dari Lais hingga Malala). Tanah dan kelapa dibelakang rumah mereka dijual pada pedagang bugis, guru-guru dari Buol. Disaat yang sama, isu “pongko” merajalela. Orang luar penuh ragu dan dipenuhi prasangka yang buruk ketika berinteraksi dengan orang di desa ini. Banyak orang Don-

Foto : Dokumen Jatam Sulteng

Beberapa perusahaan yang diduga langsung masuk dalam kawasan hutan itu antara lain, PT. Indonesia Eka Risti Alfa, PT. Tunas Kasih, PT Andhika Bhakti, PT. Inti Cemerlang, PT. Promistis, PT. Sumber Mas, dan PT. Era Moreco. Beberapa perusahaan tambang tersebut, adalah anak perusahaan dari PT Sulawesi Molybdenum Managemen, yang akan mengeruk habis Molybdenum, tembaga dan lain sebagainya di wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli.

Orang Lauje Sedang Berladang

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih tegas lagi, pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

24 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Sebutan “orang dayak” mengandung pelecehan, merendahkan yang artinya masyarakat yang terbelakang diambil dari anggapan atau stereotip kebijakan pemerintah orde baru, diikuti defenisinya yang melihat orang bermukim di hutan sebagai suku “rendahan”.33 Anggapan itu muncul dari perilaku dan tradisi kehidupan yang berbeda.

Sejak tahun 1990-an anak-anak orang Lauje terkesan atau dikesankan sebagai masyarakat “aneh”, oleh komunitas migran lain. Hal itu berdampak pada jarak dan hubungan pergaulan lintas suku. Anak orang Lauje yang berada di Kinapasan memilih bersekolah di SDN 1 Ogowele yang jaraknya lima kilometer, setiap hari mereka tem33

Tania Li selalu menyebut hal ini sebagai latar dari tujuan pemerintah memperbaiki atau kehendak merubah yang dilandasi dari cara pandang yang salah, hingga berakhir pada kesimpulan tehknis. Dalam buku The Will To Improve, Tania melihat hal itu sebagai bentuk “Governmentality” kehendak yang punya kuasa atas yang dikuasai.

Rumah Orang Lauje di Kilo 7 Malala : Mengalami Agresi Pembangunan

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 25

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Foto: Dokumen YTM

Pada tahun 2011, sebuah program pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli yang dikelola oleh pemuda setempat di desa ini. Sarjana antropologi lulusan universitas terkemuka di Sulawesi Tengah itu mengajarkan baca tulis. Sasaran program ditujukan bagi ‘kaum ibu” suku Lauje. Dilakukan pada sore hari selepas orang Lauje mengelola ladangnya. Program itu diberi judul besar” pendidikan buta aksara” untuk masyarakat “terasing.”

Di Kilo 1, Pemerintah Tolitoli memberikan jatah beras raskin pada orang Lauje setiap tiga bulan karena mereka sudah terdaftar sebagai penduduk Desa Malala. Tetapi perlakuan terhadap mereka tetap saja menyisahkan nuansa interaksi berbau stigma. Pada tiga bulan pertama, mereka diberikan jatah secara merata 15 kilogram setiap rumah tangga.

Tetapi, pada bulan-bulan selanjutnya jatah raskin itu berubah, jumlahnya tidak tetap seperti awal pembagian, turun kadang-kadang 4 kilogram dan jatah terakhir hanya 9 kilogram setiap rumah tangga. Kondisi beras yang diberikan cukup memperihatinkan, seperti nampak tidak layak dimakan karena sudah menyerupai limbah padi yang kalau dimasak membengkak seperti jagung. Beras itu lebih layak disebut ‘makanan tahanan” penjara belanda.35 Dampak Penetrasi Kapital dan Komoditi Pasar Secara teknis penguasaan lahan PT. Kalhold dalam jumlah besar telah menimbulkan sejumlah masalah. Khususnya bila ditinjau dari aspek kualitas lingkungan maupun segi opresionalisasi pengelolaannya berdasarkan Rencana Kerja 34 Desa Ogowele Tengah dikisahkan oleh orang luar sebagai pusat “pongko” (wawancara, 2011-2012). Kata mereka “pongko disitu jadi-jadian, kadang-kadang jadi monyet, kucing, dan kadan-kadang jadi ular, atau anjing. Selama penulis pulang pergi ditempat itu, belum pernah melihat cerita yang disampaikan orang-orang tersebut.

35

Penulis ikut merasakan langsung beras Raskin tersebut, saat disajikan oleh Keluarga Doman orang Lauje.

26 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Tahunan (RKT). Hal tersebut terbukti dari beberapa temuan hasil investigasi Yayasan Dopalak Indonesia pada tahun 2003-2005.

Pertama, PT Kalhold telah melakukan kegiatan penebangan hutan bukan pada rencana kerja tahunan (RKT). Hal ini sesuai dengan peta rencana kerja areal HPH, bahwa untuk pengelolaan dan penguasaan hutan, PT. Kalhold dalam RKL II untuk RKT I berada di Kecamatan Baolan tepatnya di Desa Janja( RKT 1995-1996 ) dan RKT II-V berada di Kecamatan Momunu di mulai dari tahun 1996-2000. Demikian pula RKL III dari tahun 2000-2005 masih berada di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Namun dalam aksinya justru pihak perusaahaan kembali melakukan aktivitasnya pada bulan Januari 2003-2004 di Kabupaten Tolitoli. Aktivitas tersebut dapat dikatakan bahwa PT Kalhold telah melakukan Ilegal logging dengan volume produksi tahun 2003 mencapai 15.033.

21 meter kubik, sesuai dengan SK. RKT No. 522.21/0512/Subdin PH. Kepala Dinas Kehuatan Kabupaten Tolitoli; Kedua, PT. Kalhold telah melakukan Relogging (penebangan kembali) pada areal bekas penebangan. Halinise mestinya tidak dapat dilakukan, sebab mekanisme operasi penebangan harus sesuai dengan RKL-RKT. Dimungkinkan melakukan relloging apabila ada izin kembali oleh Mentri Kehutanan berdasakan KEPMENHUT/23/KPTSII/1994 tentang perpanjangan hak penguasaaan hutan.

Ketiga, dampak operasi PT. Kalhold di Kabupaten Tolitoli terdiri dari: a) Erosi pada kelompok hutan S. Talau (Takudan) pada awalnya sebesar 55, 98 ton setiap Ha per tahun. Setelah beroperasi selama lima (5) tahun laju erosi meningkat sampai 132, 56 ton setiap Ha per tahun. Indikatornya, perusahan tidak sepenuhnya melakukan reboisasi/pelaksanaan pola Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) pada blok tebangan sepenuhnya sebagaimana keputusan Dirjen penguasaan hutan, Departemen kehutanan No. 564/Kpts/IV/ BPHH/1989 tentang Pedoman TPTI; b) Banjir akibat dari meningkatnya laju erosi, maka berdampak pada ketidakmampuan hutan dalam menyerap secara maksimal debit air hujan. Ketidakmampuan tersebut berakibat pada meningkatnya debit air sehingga terjadi pelebaran disekitar pinggiran sunggai hingga mencapai 50 meter tepatnya di Desa Janja. Pada tahun 2000-2003 terdapat 40 rumah

penduduk yang dipindahkan dari pinggiran sungai.

Tahun 2004 ada sekitar 30 rumah penduduk, fasilitas umum seperti Masjid, lapangan serta kuburan teranca mbanjir; c) Kebakaran hutan terjadi diareal bekas tebangan PT Kalhold yang berdekatan dengan dusun Salusupan Desa Janja. Areal kebakaran hutan kurang lebih 270 Ha. Selain beberapa fakta diatas, Yayasan Dopalak Indonesia juga mencatat terjadinya proeses pemiskinan masyarakat sekitar lokasi HPH. Para petani pedesaan itu masih memiliki hubungan ketergantungan dengan keseimbangan alam, misalnya, untuk kebutuhan rumah tangga non kayu.

Bermasalah akibat banjir bandang yang menimpah persawahan mereka sejak tahun 1998. Hancurnya kebun – kebun ladang di wilayah Salusupande akibat tumpahan minyak solar dan akibatnya tidak dapat difungsikan lagi. Namun pihak perusahaan hanya memberikan ganti rugi yang tidak sepadan dengan apa yang dirasakan warga selama ini.

Differensiasi Orang Lauje Tanaman cengkeh juga mengakibatkan peralihan status kepemilikan tanah pribadi secara permanen berbasis kepala keluarga (KK). Meski demikian, orang Lauje belum mengenal praktek jual beli tanah. Tetapi ukuran lahan setiap anggota komunitas sangat ditentukan oleh seberapa besar yang diinginkan setiap calon subjek pemilik lahan, saat proses pembukaan dilakukan. Sebab hal itu sifatnya jangka panjang, misalnya tenaga yang harus dikeluarkan saat pengelolaan selanjutnya. Hal itu yang menyebabkan struktur kepemilikan lahan bertingkat-tingkat. Perhitungan luas lahan menggunakan jumlah tanaman dan lokasi, misalnya, cengkeh seratus pohon ditiga tempat, atau kakao 200 pohon di dua tempat.

Pemilik tanah terluas diantara anggota komunitas Lauje di Takudan berada ditangan keluarga Domino anak kepala suku. Domino memiliki lahan yang berada di lima tempat. Bagi orang Lauje, Domino adalah pekerja keras (giat) dalam sehari waktunya dihabiskan diladang-ladang dan kebun. Apabila kembali ke rumah, ia hanya paling lama menghabiskan waktu 1 jam. Pola waktu kerja berbeda dari orang Lauje pada umumnya yang menunggu rumput tumbuh di lokasi ladang baru ada aktivitas (basube/melamung), atau merotasi diri ke tempat lain menunggu produksi ladang lain-

nya. Domino memiliki 2 anak perempuan muda yang membantunya mengelola lima lahan tersebut.

Posisi kedua ditempati oleh Risman, adik kandung Domino. Ia memiliki lahan yang berada di tiga tempat, sebagian pemberian dari bapaknya sebagai kepala suku. Kepala suku sendiri sekarang hanya memiliki lahan disatu tempat di Kilo 5, umurnya sudah cukup tua jadi sudah tidak mampu lagi ikut mengelola semua ladang yang dipunyainya.

Selain karena faktor genealogis dan kebudayaan, diferensiasi akses terhadap lahan juga banyak dipengaruhi oleh intervensi pihak luar. Tahun 2006, orang Lauje di Takudan mereka mendapatkan pelayanan ritual kekristenan yang intensif. Ketika seorang misionaris lokal dari Manado bernama Chris, memfasilitasi pembangunan gereja praktek pelayanan. Selain pelayanan gereja, Chris juga memberikan pengetahuan dan penyuluhan pertanian melibatkan ahli yang dikirim oleh pihak gereja, dipadukan dengan sekolah non-formal bagi anakanak suku Lauje perempuan dan Laki-laki. Anakanak lelaki dan perempuan muda diajarkan membaca dan menulis. 36 Pemilik lahan terluas lainnya dipegang oleh pemimpin jemaat Gereja Takudan. Orang Lauje sering menyebutnya “pendeta,” meski pengetahuan kekristenannya bukan didapatkan dari sekolah Teologia dan proses pelayanan Vicaris (kependetaan). Melainkan pengetahuan dari misionaris karena aktif menjadi pengurus jemaat. Termasuk soal budidaya dan pemanfaatan lahan, pengetahuan itu memberikannya alasan memanfaatkan lahan. “Pendeta” memiliki kebun atau lahan di dua tempat. Di Kilo 3 ia memiliki 200 pohon cengkeh dan 100 pohon lainnya di bekas TO (tempat penampungan kayu) PT Kalhold, wilayah hilir Takudan.

Orang Lauje Menjadi Kuli Seperti yang sudah disebutkan di atas, tiga periode eksploitasi hutan di Malala Kecamatan Tolitoli terjadi dari periode tahun 1980-an, ketika perusahaan HPH Kalhold di hulu Sungai Takudan 36

Sebagian dari perempuan itu sekarang sudah menikah. Umur pernikahan orang Lauje untuk ukuran orang luar dinilai sangat cepat beresiko karena dilakukan pada umur belasan tahun 12 hingga 14 tahun. Kepribadian mereka juga tampak agak lebih cepat dewasa karena orang tua mereka dari umur tiga tahun sudah memperkenalkan cara hidup di hutan, termasuk mengajarkan cara berburu (ba tado) dan mendaki gunung.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 27

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

do yang semula memiliki lahan turut menjualnya dan memilih untuk pergi merantau ke Kalimantan, Pantai Timur Parigi Moutong, dan Malaysia.

Orang Dondo yang tersisa bekerja sebagai buruh tani, memanjat pohon kelapa dengan pola upahan, serta menggarap kebun kakao secara bagi hasil34.

Operasi PT Kalhold di camp tujuh (7) atau hulu sungai Takudan memberikan peluang interaksi dan perubahan cara hidup bagi masyarakat Lauje di Sungai Takudan. Kondisi hidup yang tertutup dan selektif secara paksa dibuka melalui pembangunan camp penampungan kayu (terminal) yang berada persis di bawah rumah-rumah orang Lauje.

Interaksi awal terjadi ketika perusahaan memberikan kesempatan mereka ikut bekerja di PT Kalhold. Sebagai orang yang paham keadaan hutan, pengetahuan mereka yang tanpa ijasah dijadikan sebagai modal yang berguna untuk membantu proses penebangan hutan. Tenaga kerja mereka dimanfaatkan untuk kegiatan produksi perusahaan pada jenis kerja kasar seperti: sebagai buruh angkut bahan makanan, alat-alat kerja yang diperlukan serta beperan sebagai penunjuk jalan.

Setelah PT Kalhold keluar dan menyatakan berhenti. Justru tenaga dan pengetahuan hutan orang Lauje dimanfaatkan oleh para tengkulak kayu di Desa Malala untuk mengambil kayu dalam bentuk bantalan. Kayu-kayu sisa tebangan Kalhold yang diameternya tidak cukup 40 cm, ditebang secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk penggalan-penggalan besar (bantalan). Para tengkulak itu memberikan upah yang tidak seberapa pada orang Lauje untuk menarik kayu menuju hilir (kilo 1) Desa Malala.

Menyusul sebuah perusahaan rotan. Perhatian orang Lauje yang semula aktif terlibat dalam mengambil kayu, perlahan-lahan berubah masuk dalam kegiatan pengambilan rotan di dalam hutan.

Selain dijual pada tengkulak di Desa Malala, sebagian hasil rotan itu dibuat anyaman dan dijual sendiri pada hari minggu di Pasar Malala.

Pada tahun 2007-2008, PT SMM memu37 Nancy, adalah nama Blok Anomali B PT SMM, orang Lauje menyebut tempat itu dengan sebutan pegunungan Nancy. Nama itu sebetulnya pemberian PT Rio Tinto atas jasa seorang ahli geolog yang melakukan eksplorasi untuk kepentingan Rio Tinto, yang kemudian hari mendapatkan Kontrak Karya tahun 1997 dengan nama perusahaan PT Citra Palu Mineral. Hasil dari eksplorasi itu menemukan kandungan Molibdenum terbesar di Sulawesi Tengah berada dalam perut Bumi Kecamatan Dondo, tepatnya memanjang di” Pegunungan Kembar” hingga ke wilayah hilir Kinapasan Ogowele Tengah.

28 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Pada tahun 2011, SMM menghentikan aktivitas eksplorasi sementara waktu karena tersangkut konflik dengan PT Citra Palu Mineral (CPM).

Sebanyak 6 orang Lauje bekerja menjaga camp dengan upah 2.250.000 per bulan. Tetapi gaji mereka hanya dibayarkan selama empat bulan, selebihnya perusahaan kabur dan sampai sekarang tidak ada kabar. Orang Lauje yang semula bekerja disitu, kembali melakukan aktivitas bertani dan meladang.

Di Kecamatan Dondo, pada tahun 2008, ketika musim cengkeh booming, tiap tenaga kerja diupah Rp. 4.500 per liter. Agak rendah dari sistem upah petani bugis yang berada di bagian selatan Tolitoli arah ke Kabupaten Buol. Disana, upah diberikan pada tenaga kerja dihitung dalam satuan (liter). Setiap liter cengkeh yang dikumpulkan diupah seharga Rp.5000 ribu rupiah, ditambah dengan jatah makanan dan rokok, orang Lauje menyebut insentif terakhir itu dengan sebutan “di jamin”.

Ketika musim cengkeh tiba, banyak anakanak Lauje ikut merantau ke arah Selatan Tolitoli sebagai tenaga kerja memetik cengkeh. Kepergian mereka, biasanya paling lama memakan waktu 15 hari, sebab mereka harus kembali membantu keluarganya. Dengan ukuran waktu seperti itu, anak-anak Lauje sudah bisa memegang uang hingga Rp.3.000.000 juta rupiah. Uang yang mereka dapatkan sebagian dibelanjakan untuk keperluan dapur orang tua.38

38

Wawancara Martinus, Oktober 2012, pemimpin pemuda Lauje, anak ini berasal dari Tompe, bekas anggota rombongan berburu babi (ba tado) yang kini menetap sebagai penduduk Takudan. Ia disukai oleh orang Lauje karena bisa memahami kehidupan mereka, Tinus juga berperan menghubungkan orang Lauje dengan dunia luar, termasuk mengajari orang Lauje cara menggunakan HP. Orang Lauje di Takudan rata-rata memiliki HP. Mereka memutar lagu-lagu tempo dulu seperti karya Siti Sandora, Tommy J Pisah, dan lagu-lagu bernuansa dero.

Foto : Dokumen Jatam Sulteng

lai eksplorasi digunung Nancy. Sebanyak 4 orang Suku Lauje diserap menjadi tenaga kerja harian dengan upah ribu per hari. Mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar membantu mengangkat peralatan pengeboran, bangun rumah, dan camp-camp karyawan. Selain itu, 12 orang lainnya bekerja sebagai kuli angkut sampel Molybdenum. Tiap orang rata-rata memikul Moly seberat 40 kilo dengan upah 5000 rupiah per Kilo, dari pegunungan Nancy menuju Sibaluton yang ditempuh satu hari penuh. Rata-rata orang Lauje berhasil memikul Moly 20 kali per orang. Secara keseluruhan, total Moly yang mereka angkut sebanyak 200 box atau sekitar 8 ton.

Perempuan dan Anak Lauje, Peserta Balai Belajar di Kinapasan

Anak-anak Lauje Takudan yang sudah mengenal baca dan tulis, bahasa Indonesia mereka relatif juga baik. Modal itu dipergunakan untuk bergaul dengan pemuda di Desa Malala dan sekitarnya. Hasil dari interaksi itu yang membuat mereka cukup mudah mendapatkan pekerjaan serabutan di Kota atau jadi Kuli di musim pertanian cengkeh.

Politik Lokal dan Ekspresi Konflik Pilkada Dibawah kekuasaan “Ma’ruf Bantilan, kehidupan masyarakat Tolitoli justru semakin merosot. Meskipun daerah itu terkenal sebagai penghasil cengkeh terbesar, tetapi hasil dari sektor itu tidak kunjung merubah wajah Tolitoli dari keterpencilan. Jalan-jalan menuju ibu kota Propinsi sejauh 200 km, kondisinya buruk dan berlubang. Demikian halnya dengan Kecamatan seperti Dondo, orang tidak bisa menikmati listrik disiang hari sebab hanya menyala dari pukul 18.00 wita sore hari hingga pukul 00.00 wita dini hari (CGA, 2012).39 Sepuluh tahun berjalan kekuasaan Ma’ruf tidak kunjung memberikan harapan yang baik bagi

penduduk Tolitoli. Klan Bantilan justru menggali kekecewaan karena tidak kunjung ada kemajuan dari segi pembangunan serta pengelolaan anggaran pembangunan dan cara para elit yang didominasi keluarga Bantilan, mengelolanya. Dari tahun 2003 hingga 2007, sejumlah organisasi non pemerintah (ornop) mensinyalir dugaan penyalahgunaan anggaran. Tanggal 20 september 2007 lima anggota DPRD dan salah satu keluarga Bantilan ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi (CGA, 2012).40 Dinamika politik di Tolitoli mengalami perubahan, sejak gerakan masyarakat adat yang muncul dalam kurun periode senja orde baru hingga reformasi, juga menggaung hingga ke daerah itu.

Pada bulan Februari tahun 2002, Yayasan Dopalak Indonesia memfasilitasi terbangunnya Dewan Adat Masyarakat Dondo (DAMD) yang berlangsung dari akhir Februari hingga awal Maret tahun 2002. Tetapi inisiatif ini tidak berjalan mulus, muncul reaksi dari Bupati Tolitoli Ma’ruf Bantilan yang masih keturunan darah biru, menghalanghalangi kegiatan kongres. Rumah adat dan ruang kongres yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat Dondo dibakar oleh orang tidak dikenal.

Selain itu, beredar selebaran gelap yang menuduh

39

Kondisi demikian itu masih berlangsung hingga kini, 2012.

Keadaan semacam itu penulis rasakan saat melakukan sejumlah wawancara dan observasi dibeberapa desa di Kecamatan Dondo.

40 Selain dugaan korupsi pasar, korupsi yang menjerat para anggota legislatif itu terkait dugaan penggelembungan biaya pembangunan rumah jabatan ketua DPRD.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 29

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

dan sekitarnya melakukan eksploitasi kayu berkelas. Ketika itulah orang Lauje Takudan pertama kali berkenalan dengan cara kerja upahan (uang).

Kemudian disusul 2008-2009 eksplorasi tambang PT SMM di dataran pegunungan Nancy (gunung kembar). 37

Distribusi anggaran daerah yang tidak proporsional dan sarat dengan korupsi itu, menciptakan kesenjangan baik dari segi kultural maupun akses sumber daya. Hal itu memunculkan perlawanan terhadap “kekaisaran Bantilan” Tolitoli. “Perang dingin” pertama kali di dengungkan pada periode 1999-an hingga 2000-an dalam bentuk tuntutan pembentukan Kabupaten baru, bernama Dondo Dampal (Dompal). Dewan Masyarakat Adat Dondo (DAMD) yang di pimpin oleh ketua adat M. Radjaili mendukung gerakan itu, sebagai bagian dari tokoh pemekaran. Ia mengklaim bahwa Kecamatan Dondo dan Dampal adalah teritori yang didiami oleh suku Dondo, dan layak untuk mekar mengelola daerahnya sendiri.42 Perlawanan selanjutnya muncul dari kalangan orang Bugis melalui Azis Bestari. Azis adalah PNS, dipercayai sebagai pionir perlawanan terhadap “kekaisaran Bantilan” untuk membawa perubahan. Ia menggunakan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang disponsori keluarga cendana, sebagai alat untuk melakukan propaganda perubahan, terutama pembagian alokasi anggaran secara lebih adil bagi kelompok bukan suku asli (CGA, 2012).

Tetapi keberadaan Azis sebagai perwakilan bugis terlalu mengusung kesukuannya. Kampanyekampanye pilkada sering mempromosikan tantangan yang bernuansa “aparteid” untuk mendulang keuntungan politik. Padahal isu ras dan agama adalah bagian yang paling sensitif dalam masyarakat, sehingga banyak pihak yang khawatir dengan sepak terjangnya (CGA, 2012).

Perseteruan dengan Ma’ruf mengencang ketika Desember 2003, ia berhenti jadi PNS dan maju dalam Pemilu DPRD tahun 2004. Tetapi Ma’ruf yang kalah itu sementara menjabat Bupati mensiasati niat lawan politiknya itu. Pertama-tama 41 Marwan Dahlan sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buol periode 2009-2014 dari Partai Hanura.

42

Pernyataan Radjaili saat membukan Seminar Lingkungan di Kecamatan Dondo tahun 2012. Sejumlah tari-tarian dan lagu khas Dondo ditampilkan sebagai pembuka acara.

30 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

ia menolak memberikan permohonan berhenti, lalu memecatnya setelah pendaftaran kandidat ditutup.

Pada tahun 2004, Azis maju sebagai kandidat bupati tetapi kalah dari Ma’ruf yang memperoleh suara 45 persen dan Azis 34 persen. Pada tahun 2009, persaingan terus berlanjut, Azis maju sebagai calon legislatif DPRD dibawah dukungan suku bugis dan kelompok pro perubahan. Ia terpilih menjadi ketua, dan Ma’ruf Bantilan gagal, yang masa jabatannya akan berakhir di tahun 2010 (CGA, 2012).

Ketegangan panjang kedua elit politik itu bertemu dalam Pemilu kada tahun 2010. Azis kembali mencolok, ia satu-satunya kandidat yang dikeroyok oleh keluarga Bantilan. Masing-masing kandidat itu adalah Iskandar yang didukung oleh Ma’ruf Bantilan, Saleh Bantilan mantan ketua DPRD Toli-Toli dan Ismail Bantilan. Seluruh kandidat menggunakan orang bugis sebagai pasangan, kecuali Azis, ia menggunakan Amiruddin Nua orang Buol yang pernah jadi kolega Ma’ruf tapi disingkirkan.

Tapi sayang, enam hari menjelang pemilihan, Amirudin meninggal dunia usai berkampanye di Kecamatan Dampal selatan. Situasi politik pun berubah, Tra Bantilan melihat peluang besar untuk menyingkirkan Azis dari bursa pertarungan.

Dalam kebingungan KPUD meminta bantuan KPU untuk mengeluarkan keputusan yang bertepatan dengan kunjungan KPUD provinsi dan kabupaten di Jakarta tanggal 26 Mei 2010, mengikuti training penanganan kasus diskualifikasi yang berbeda (CGA, 2012).

Di Jakarta mereka bertemau Andi Nurpati untuk membicarakan persoalan ini. Andi Nurpati menyimpulkan, pasangan calon baru dianggap tidak sah apabila kedua orang dalam pasangan itu meninggal dunia. KPUD Toli-Toli tidak setuju, tapi ia menghargai keputusan atasannya. Secara mengagetkan, Andi rupanya sudah menulis surat yang mendukung Azis, ditandatangani Ketua KPU Hafiz Anshary. Surat itu dikirim lewat fax ke tim sukses Azis, dan segera dibagi-bagikan pada warga untuk menghapus nestapa dan membangkitkan harapan. Pada tanggal 17 Mei KPU Jakarta mengadakan rapat yang terjadwal dengan DPR dihadiri keluarga Bantilan. Bawaslu mengkritik putusan KPU itu, dan KPU menjawab kritik dengan menarik keputusan tanggal 29 Mei 2010 dan menerbitkan surat yang menggugurkan Azis (2010).

Gubernur Sulawesi Tengah memantik “percikan api padang rumput kering”, ia menerbitkan surat tertanggal 30 Mei yang tidak menghiraukan putusan KPU ke dua. Menteri dalam negeri membatalkan putusan gubernur dan memastikan pemilu kada digelar 2 Juni 2010, tanpa Azis Bestari. Amarah pendukung Azis seketika memuncak, lantaran keputusan yang saling meniadakan itu dianggap sebagai legitimasi atas dugaan upaya pencurangan (pencekalan) terhadap Azis. Massa pendukung Azis tumpah ruah ke jalan melakukan aksi pembakaran surat-surat suara termasuk fasilitias perkantoran.

Tanggal 22 Oktober 2010, 32 pelaku pembakaran telah menerima vonis hukuman enam bulan penjara. Tanggal 15 Juni 2010, Azis mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstiusi (MK) dan akan diputuskan dalam dua minggu dari waktu pengajuan. MK memutuskan pada tanggal 19 Juli 2010, tidak ada yang diskriminatif dalam penggunaan pasal-pasal yang digunakan KPU untuk mengakhiri pencalonan Azis. Azis menerima putusan itu, situasi pun menjadi normal, pemilu kada diselenggarakan pada 31 Juli 2010 yang dimenangkan oleh Saleh Bantilan, meski partisipasi pemilu kada hanya berkisar 57 persen dari jumlah pemilih.

Di Bawah Kekuasan Saleh Bantilan, kebijakan bernuansa industri ekstraktif terus berlanjut dan justru semakin diperluas. Indikasi itu menguat jika dilihat dari orientasi pembangunan: Pertama, ada rencana industrialisasi perkebunan Cengkeh swadaya petani terintegrasi ke dalam usaha perkebunan yang melibatkan pemilik kapital melalui proyek peremajaan Cengkeh; Kedua, Pemerintah Kabupaten mendorong proyek industri ekstraktif yang bertambah menjadi 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP), sebagai salaht indikator mengejar pertumbuhan ekonomi.43 Perlawanan Mahasiswa: Menolak Tambang Untuk Keselamatan dan Kesetaraan

Marginalisasi yang cukup panjang terhadap orang Dondo melalui sejumlah kebijakan pembangunan yang kapitalistik, menuai perlawanan dari kebangkitan gerakan kaum terpelajar di Kota Palu.

Pada tanggal 12 Januari 2007 berdiri organisasi Ikatan Mahasiswa Pemuda Dondo (IMPD). Hal itu 43

Pertambangan menjadi salah satu Idola Saleh Bantilan, dalam berbagai ceramahnya saat berkunjung ke Kecamatan Dondo , 2012.

menunjukan bahwa orang Dondo juga mulai mendorong anak-anak mereka untuk mengenyam dunia pendidikan lebih tinggi.

Pada bulan Mei 2011, berlangsung Kongres ke II yang sekaligus merubah nama menjadi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Dondo (IPPMD), terpilih sebagai ketua Moh. Rifai M Hadi. Pada periode ini berhasil mencatatkan anggota organisasi sebanyak 115 orang. Organisasi ini memberikan nafas kebangkitan daerah yang tujuannya bukan saja merekrut atau mengorganisasikan orang Dondo, tetapi semua suku yang mendiami wilayah itu, termasuk Bugis, Buol, Mandar dan Suku Lauje.

Moh. Rifai M Hadi, sebagai Ketua Umum juga terlibat dalam berbagai pergerakan sosial dan Lingkungan yang ada di Kota Palu. Pada pertengahan 2011, bertemu dengan organisasi Jatam Sulteng dalam sebuah diskusi. Jatam Sulteng pada saat itu memaparkan rencana investasi tambang yang akan berekspansi ke wilayah Dondo. Sebanyak 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Bupati Tolitoli sejak tahun 2008, melalui Ma’ruf Bantilan.

Informasi itu mendapat tanggapan serius dari kalangan mahasiswa Dondo yang hadir dalam pertemuan itu. Hasilnya, dibuatlah rekomendasi investigasi dan membangun wacana pergerakan tolak tambang di Dondo. Sebanyak 12 orang ditugaskan turun lapangan untuk mengecek dan menggali informasi soal ini. Hasil dari investigasi tersebut, menjadi sebuah bahan dalam konsolidasi lebih lanjut.

Pada tanggal 16 Februari 2012, mahasiswa Dondo menggunakan IPPMD bekerjasama dengan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum Untad (KUMTAPALA) menggelar Seminar Lingkungan Hidup bertema” One Plane One Future”, pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Dondo yang berlangsung di Gedung Balai Desa Tinabogan. Dalam seminar itu dihadirkan pihak Pemerintah Tolitoli yang diwakili staf Badan Lingkungan Hidup (BLH), Anggota DPRD Tolitoli, Ketua DAMD dan aktivis Jatam Sulteng. Sebanyak kurang lebih 300 orang peserta hadir dalam kegiatan itu, yang didominasi para guru dan pegawai setempat.

Dalam seminar itu mengemuka wacana ancaman tambang terhadap kehidupan petani di Dondo. Jatam Sulteng membeberkan fakta aktiviKertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 31

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Marwan Dahlan Direktur Dopalak sebagai anak seorang eks tahanan Politik PKI.41 Meski mendapat rintangan yang berat, kongres itu terbilang sukses, berhasil membentuk DAMD, beserta alat kelengkapannya seperti kepengurusan, program kerja, dan status organisasi (Sangaji, 2010).

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

pusat dari rencana ekspansi pertambangan. Dengan demikian, komunitas yang berada ditempat itu perlu mendapatkan penguatan baik dari segi pengetahuan maupun kelembagaan. IPPMD dan Jatam Sulteng berharap, komunitas itu dapat menstimulasi kesadaran dari dalam menuju masyarakat bagian luar kawasan hutan untuk berjuang atas perlindungan wilayah kelola dan sumber penghidupan petani di Dondo secara umum.

Upaya membangun wacana tolak tambang tidak berakhir disitu, bahkan IPPMD sebagai organisasi pelajar ikut bergabung dalam aliansi strategis gerakan sosial Kota Palu, Front Penyelamat Kedaulatan Rakyat (FPKR). Pada tanggal 22 Februari 2012, menggunakan atribut FPKR mereka melalu aksi di depan Kantor PT Citra Palu Minerals (CPM), menuntut PT. CPM keluar dari Dondo, Kabupaten Tolitoli. Mispawati, menilai kehadiran CPM merupakan agenda Imperialisme sehingga pemerintah harus segera mencabut kontrak karya PT CPM. Bagi mereka, beroperasinya tambang di Dondo akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat dihari depan.

Pada tanggal 24 Juni 2012, diselenggarakan Kongres ke III IPPMD, bertempat di Gedung KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Kongres ini mengukuhkan Alkiyat J Dariseh sebagai ketua Umum.

Hingga tahun 2012, anggota organisasi bertambah menjadi 125 orang. Alkiyat yang terpilih sebagai Ketua Umum, melanjutkan perjuangan melawan rencana ekspansi tambang di Dondo.

Aksi ini rupanya memantik reaksi keras dari pihak PT CPM. Beberapa orang diutus untuk melakukan intimidasi terhadap keluarga Mispawati di Kecamatan Dondo. Ia diancam karena posisinya sebagai Korlap saat aksi penolakan PT CPM. Tetapi intimidasi tidak menyurutkan perlawanan mahasiswa. Justru, berbagai aksi nasional turut melibatkan peran mereka, misalnya aksi Tolak BBM 29 Maret 2012, dan beberapa aksi solidaritas lainnya.

Tujuannya adalah untuk mencari sekutu yang bisa mendukung gerakan mereka menolak tambang di Kecamatan Dondo.

Pada tanggal 12 September 2012, IPPMD bersama Jatam Sulteng yang dipimpin langsung oleh Alkiyat J Dariseh sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) memimpin aksi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka membawa tiga tuntutan besar: Pertama, mendesak Dinas Kehutatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli untuk tidak menerbitkan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Foto: Dokumen YTM

Hutan (IPPKH) terhadap 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tolitoli serta memeriksa dugaan pengalifungsian sektor kehutanan ke sektor pertambangan; Kedua, menolak aktivitas eksplorasi ataupun eksploitasi perusahaan tambang di Kecamatan Dondo, Tolitoli; Ketiga, meminta pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Dondo, Tolitoli.

Untuk meluaskan pengaruh di wilayah pemerintahan Kabupaten dan mencari sekutu perjuangan, dalam periode ini IPPMD membentuk cabang di Kota Tolitoli yang melaksanakan Kongres Pertama tanggal 25 November 2012, terpilih sebagai ketua Umum Asrip. Kongres ini juga berhasil merampungkan pengurus dan melakukan pencatatan anggota, mahasiswa Dondo yang berada di Tolitoli. Perjuangan melawan ekspansi tambang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Meski gerakan mahasiswa mulai meluas dan berjejaring dengan sejumlah organisasi non pemerintah di Kota Palu, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan; Pertama, gerakan yang dibangun mahasiswa belum terintegrasi dengan tuntutan reel masyarakat Dondo secara umum, baik pada level pembangunan kekuatan petani (organisasi) maupun gerakan masyarakat adat yang pernah tumbuh berkembang di daerah itu; Kedua, masih terdapat sekat-sekat primordial, baik dari segi geografis perbatasan desa maupun dari soal etnisitas; Ketiga, gerakan mahasiswa kurang memberikan perhatian serius terhadap proyek pembentukan kelas yang disuplai secara vertikal maupun yang berkembang dari proses interaksi sosial, migrasi, dan penetrasi pasar seperti yang telah diuraikan panjang lebar.

Program dilapangan, IPPMD bersama Jatam Sulteng memfasilitasi pembangunan Balai Belajar komunitas. Pada Juni 2012 Launcing pertama kegiatan ini dalam suatu diskusi bertema: “Tata Kelola Hutan Menurut Lauje”. Program ini bertujuan sebagai medium silang pengetahuan komunitas To Lauje dan Orang Dondo dengan daya rusak pertambangan sebagai sebuah ancaman. Inventarisasi pengetahuan sebagai basis wacana perlawanan terhadap ekspansi pertambangan menjadi target utama kegiatan.

Catatan-catatan

Pemusatan Balai Belajar berada di dua komunitas yakni Lauje Kinapasan dan Lauje Tau’dan. Kedua tempat itu dianggap sebagai titik

Sementara itu, disaat yang sama perkebunan dan peladangan swadaya terbatas kini didesak oleh kebijakan bernuansa konsesi-konsei perkebu-

32 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Belajar dari kondisi orang Dondo dan Lauje Tolitoli, ekspansi Kapital di atas kompleksitas identitas telah mendorong terbentuknya ketimpangan sosial dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) . Masyarakat saling berebut “sisa rejeki” dengan menanam cengkeh, Kakao dan Jagung untuk kebutuhan ekspor, di atas lahan-lahan bekas tebangan HPH yang dihantui ekspansi pertambangan.

Orang Lauje Sedang Memanen Jagung

nan. Cirinya bermuara pada suatu tahapan menuju proyek besar perampasan tanah yang dibangun diatas mentalitas korupsi yang menggurita.

Disamping itu, kebijakan perluasan ekonomi dan penetrasi kapital dalam kurun waktu yang cukup panjang. Ekonomi rakyat, terutama petani independen terus didesak oleh ambisi kekuasaan Tra Lokal (politik klan) untuk membangun kekuasaan ekonomi dan politik. Sehingga beberapa hal bisa menjadi catatan: Pertama, kritik yang diperlukan adalah “membidik” penetrasi kapitalis menjadi jauh lebih prioritas. Karakter penarikan surflus jarak jauh berbasis skala dari desa hingga global, adalah kunci dari hubungan global kapitalis agar dapat terus survive untuk menyerap bahan baku, tanpa perlu datang langsung menimbang cengkeh orang Lauje.

Peran itu diambi alih oleh tengkulak dengan peran mandor-mandor perkebunan cengkeh.

Penetrasi kapital mendorong transformasi masyarakat terjadi secara bertingkat-tingkat dengan ke khususan masing-masing. Lahirnya tenaga kerja dalam pertanian skala swadaya menyebabkan differensiasi yang mengencang dalam internal petani. Demikian pula dengan penetrasi komoditi pasar perlahan-lahan telah mengubah cara hidup asli masyarakat adat.

Hak kepemilikan individu atas tanah menjadi menara tiang jauh yang menarik secara integratif dan vertikal masyarakat dalam hubunganhubungan produksi baru yang senjang. Pola komunal diganti dan disusun dalam giat-giat ekonomi keluarga yang berbasis pada pengupahan dan ekonomi uang.

Kedua, beragam ‘godaan” dari pemilik modal menghantui keberadaan masyarakat yang diselimuti euforia otonomi daerah. Kebimbangan besar terjadi ketika rakyat kesulitan memutuskan harus percaya pada siapa, dan disaat yang sama terbawa arus dalam sengketa kekuasaan politik dibawah bayang-bayang semangat ‘aparteid” (kesukuan).

Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan masyarakat Dondo, adalah potret untuk menyusun kembali kerangka pembangunan dan kebijakan terhadap masyarakat desa dan sekitar hutan. Program-program tersebut harus merangkai kebijakan Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 33

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

tas perusahaan di dalam hutan yang mulai merusak sumber air di pegunungan Tau’dan Malala.

Rupanya, seminar itu menjadi media informasi terhadap orang-orang Dondo, sebab sebagian besar dari warga setempat belum mengetahui adanya rencana tambang tersebut. Terbentuk opini diantara pemuka masyarakat dan pemerintah lokal: sebagian tampil menolak dan sebagian lain memihak perusahaan.

(1) Peran sentral pemerintah harus berada pada jalur distribusi hasil produksi dan menciptakan pembangunan industri berbasis skala kecil dan menengah untuk menghasil suatu produk yang bernilai tambah, entah dia dikelola secara koperasi atau dalam bentuk lain. Struktur rantai produksi dan perdagangan harus menghilangkan peran pedagang perantara. Digantikan atau diserahkan pada

kelembagaan komunitas dengan mekanisme Peraturan Daerah (Perda) yang diikuti dengan sanksi; (2) Pemerintah mesti membangun jalur intervensi pasar lokal tentu saja tidak mengulang praktek lama orde baru yang menghasilkan derita bagi petani; (3) proyek ekstraksi alam, baik perkebunan berbasis korporasi swasta maupun pertambangan mesti ditinjau kembali. Peninjauan itu dititikberatkan padan hubungan kesinambungan antara manfat dari sektor ekstrasi alam dengan aspek peningkatan produksi rakyat serta pertimbangan pemanfaatan lahan untuk distribusi bagi petani penggarap yang kekurangan, atau tanpa lahan.

***** Daftar Pustaka Antara (News-online) (2012). Musim Panen Raya Cengkeh Tolitoli Rawan Pencurian. Dapat diakses disini: http://makassar.antaranews.com/berita/39447/musim-panen-raya-cengkeh-tolitoli-rawan-pencurian. Diakses 27 November 2012.

Anonimous (2010), Indonesia: Mencegah Kekerasan Dalam Pemilu Kepala Daerah. Crisis Group Asia Report Nº 197.

Ayu. Reni. Sri. ( KOMPAS cetak) (2012) Harga Cengkeh Meroket Peremajaan Tanaman Butuh Rp 10 Miliar.

Dapat diakses disini: http://cetak.kompas.com/read/2012/05/02/05211682/harga.cengkeh.meroket. Diakses 27 November 2012.

Aditjondro.George Junus, (2010), Pragmatisme Menjadi To Sugi” dan To Kapua Di Toraja, Dominasi Aristokrasi dalam Oligarki Bisnis, Politik, dan Gereja, Gunung Sopai Press, Yogjakarta.

C. Korten. David (2002). The Post-Corporate World –Kehidupan Setelah Kapitalisme. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Dokumentasi (2012). Gereja Protestan Indonesia Buol Tolitoli (GPIBT) Gunawan. Rimbo dkk. (2008). Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur. Bandung Yayasan Akatiga.

Harli.(2009) “Ekspansi Modal, Isu Identias, Kekerasan Perlawanan Rakyat Terhadap Ekspansi Kapitalis Di Sulawesi Tengah: http://harlimuin.wordpress.com/2009/10/07/ekspansi-modal-isu-identias-kekerasan-perlawanan-rakyat-terhadap-ekspansi-kapitalis-di-sulawesi-tengah/.

Diakses tanggal 21 November 2012 Hadi. Rifai (2012). Laporan Balai Belajar di Komunitas Suku Lauje. Jatam Sulteng Li. Murray.Tania. (2002). “Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi”. Development and Change 33(3):415-437.

Hall.Derek, Hirsch.Philip, Li. Murray.Tania, (2011) Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast. 260 Halaman. National University of Singapore (NUS) Press.

34 | Kertas Posisi No 13 Tahun 2012

Li. Murray.Tania, (2012). The Will to Improve:Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan Di Indonesia, Marjin Kiri, Tanggerang Selatan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi.

Cetakan pertama, terbit pertama kali oleh Duke University di Amerika Serikat dengan judul: The Will to Improve : Governmentality, Development, and Practice of Politics.

Lefebvre, Henri. (1991). The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell.

Laporan Investigasi (2004) Yayasan Dopalak Indonesia.

Melalatoa.Junus.M. (1995), Ensiklopedia Suku Bangsa Di Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. RI, CV.Eka Putra.

Mediapalu (online) (2011) Pemda Tolitoli Peringati Hari Penanaman Pohon Indonesia. Dapat diakses disini: http://mediapalu.com/?p=12487. Diakses 27 November 2012.

Nicolaus. Adriany. C. Kruyt. Albertus (1914), De Bare’e-sprekende Toradja van Midden Celebes. Vol. III. Batavia: Landsdrukkerij.

Prastowo.Bambang. Dr. (2007). Prospek Dan Arah Pengembangan Agribisnis Cengkeh. Edisi II. Jakarta.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

Pernyataan Sikap (2004) Yayasan Dopalak Indonesia.

Pujiati.Sasi. (2007). Pahitnya Cengkih setelah Monopoli: http://www.suaramerdeka.com/harian/0707/21/nas16.htm. Diakses 27 November 2012.

Radar Sulteng, (2009) Lima Pejabat Tolitoli Tersangka Korupsi Akta Fiktif Rp1,8 M, Baru 1 Ditahan. Edisi 1 Juli.

REID.Anthony. Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450-1680/Anthony Reid;penerjemah, Mochtar Pabotinggi; kata pengantar, Onghokham.-Ed. 1. Cet.2-Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Rencana Kerja Tahunan (2006). Usaha Pemanfaat Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.Kalhold, Kabupaten Toli-Toli Buol Sulawesi Tengah.

Rahardjo. M. Dawam (2012). Ekonomi Politik Pembangunan; Penyunting: Faiq Ihsan Anshoru dan Moh. Shofan-Jakarta:LSAF. Rahman, Noer Fauzi. (2012). Land Reform Dari Masa Ke Masa, Tanah Air Beta. Yogyakarta. Aman, KPA, Karsa, Huma, Sains Yayasan Bina Desa.

Sangaji. Arianto, (2010): Kritik terhadap gerakan masyarakat adat di Indonesia (Bab 14Hlm:347) dalam Buku: Adat Dalam Politik Indonesia terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Sangaji. Ruslan (2007). Membangun Kota Cengkeh dengan Totata Tosamin. Dapat diakses disini: http://ochansangadji.blogspot.com/2007_06_01_archive.html. Diakses 25 November 2012.

Sulawesi Tengah Dalam Angka (2009). Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Tjoek Soedarmadji dkk. (1983), Mengenal Boul Tolitoli, Tolitoli: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buol Tolitoli, hal. 63 Wolff, John U. (1996) ‘Perkembangan Verb Pasif dengan Awalan pronominal dalam bahasa Austronesia Barat.

Dalam Bernd Nothofer, ed, Rekonstruksi, Klasifikasi, Deskripsi -. Kumpulan artikel di Honor of Isidore Dyen.

Hamburg: Abera-Verlag.

Kertas Posisi No 13 Tahun 2012 | 35

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

Cengkeh, HPH Dan Ekspansi Tambang Dalam Politik Lokal | Studi Kasus Dondo Kabupaten Toli-toli Sulawesi Tengah

yang memerlukan penataan kembali tata guna lahan, pengorganisasian perekonomian rakyat berbasis swadaya seperti kasus cengkeh. Tetapi inisiatif itu tentu saja akan menghasilkan kegagalan-kegagalan jika melibatkan penetrasi kapitalis.