Agama dan Suku

DITERBITKAN OLEH

YAYASAN TANAH MERDEKA (YTM) Jl. Tg. Manimbaya No. 111 B Palu 94113 Sulawesi Tengah Indonesia Telp/Fax. 0451- 425892 www.ytm.or.id ytm@ytm.or.id desain & layout andi miswar arman Š 2007

2

Agama dan Suku: Kepemilikan dan Penguasaan Usaha Pertanian Di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah

3

Agama dan Suku: Kepemilikan dan Penguasaan Usaha Pertanian Di Dataran Tinggi Sulawesi Tengah

I. PENDAHULUAN Secara garis besar, pola penguasaan dan kepemilikan tanah di Lembah Napu, Lembah Doda dan Lembah Palolo sangat beragam dan rumit. Pola kerumitan itu, bisa dilihat dari aspek penguasaan misalnya, antara lain sewa menyewa, bagi hasil, hak milik, buruh tani, dan lainnya.

Pola penguasaan lahan juga diikuti oleh penguasaan berdasarkan etnis, sub-etnis dan agama. Terjadinya berbagai konflik tanah di ketiga lembah pada dataran tinggi itu selama lima tahun terakhir merupakan akses dari kepemilikan di atas tanah tumpang tindih antara suku, agama dan bentuk hak milik dan hak menguasai. Apalagi masuknya sejumlah investasi ke dataran itu, selama kurun waktu tiga puluh tahun terakhir.

Kerumitan itu, pertama, selama ini pengelolaan sumber daya tanah di ketiga lembah itu, selalu dipandang dari sudut nilai ekonomi penguasaan tanah. Tanpa melihat asal usul dan dinamika tanah di tingkat masyarakat. Sejarah asal usul kepemilikan tanah di ketiga lembah sudah berlangsung lama dengan tujuan dan motif yang berbeda dan tekanan penduduk komposisi yang berbeda ke wilayah itu. Sekurangnya itu telah menyebabkan perubahan bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah dan memiliki aspek yang sangat kompleks, seperti tanah dari aspek hukum, aspek

4

sosial, budaya, demografi dan politik.

Menurut Aragon (2003) pola perubahan tanah itu di Lembah Napu berkembang berdasarkan periodesasi. Aragon membagi kedalam tiga periodesasi. Pertama, pada waktu wilayah itu dihuni para suku, tidak dikenal bentuk kepemilikan tanah, kecuali menguasai tanah dengan cara memanfaatkan tanah untuk pertanian. Karena suku-suku itu percaya, bahwa tanah adalah milik yang kuasa (Pue). Paruh kedua, ketika masuknya pemerintahan kolonial Belanda ke Sulawesi Tengah tahun 1905. Pemerintah Kolonial mulai memperkenalkan komoditi pertanian yang bernilai ekonomi untuk di budidayakan, kemudian mendorong masyarakat uintuk memanfaatkan hasil hutan non kayu (Damar, Rotan dll). Tujuannya agar pemerintah kolonial dapat menarik pajak penghasil dari orang pribumi, dan mendorong pertanian berpindah-pindah (Nomaden) menjadi pertanian menetap (Araggon, 2001).

Kedua, konflik tanah di kedua wilayah semakin mengalami segragasi yang menajam, menyusul berbagai persoalan demografi, karena tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan terhadap sumber daya alam, antara suku, agama, dan klaim adat. Apa lagi kedinamikaan suku, agama di

dataran tinggi itu, menunjukkan angka meningkat karena menyusul tekanan pendatang ke wilayah itu semakin meningkat, yang datang dari latar belakang dan motivasi yang berbeda di wilayah itu. Akan tetapi motivasi yang dominan untuk masuk ke dataran tinggi Sulawesi Tengah itu, sebagian besar dipengaruhi kepentingan ekonomi yang berbasis pertanian.

Indikatornya, bisa dilihat dari tanah di ketiga lembah itu menyediakan lahan subur untuk tanah pertanian. Kedua, menurut laporan statistik provinsi sulawesi tengah tahun 2000, melalui sensus penduduk terdapat 52 % dari rumah tangga di Sulawesi Tengah adalah bekerja sebagai petani.

Jumlah ini menunjukkan, bahwa sektor tani merupakan mayoritas penduduk di Sulawesi Tengah, yang menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil pertanian dan Sebagian besar mereka tinggal di pedesaan. Dengan kata lain, bahwa tanah merupakan faktor produksi utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Indikator ketiga, jumlah ekspor sektor pertanian dan hasil hutan Sulawesi Tengah menempati urutan teratas dibandingkan dengan jenis industri lainnya.

Itulah sebabnya, penggunaan sumber daya tanah meningkat sejalan dengan permintaan terhadap sumber daya produksi komoditi pertanian di berbagai pasar di daerah Sulawesi Tengah maupun diluar Sulawesi Tengah meningkat sedemikian rupa.

Permintaan itu, baik berupa palawija,Jagung, Teh, produk non kayu, Kakao, Vanili, Kopi dan lainnya.

Untuk itu semakin banyak tanah diperlukan.

Pada saat berlangsungnya penggunaan sumber daya tanah untuk perkebunan berbagai komoditi itu, pada saat yang sama bidang tanah yang mengandung mutu lahan yang subur senantiasa terbatas. Namun, permintaan dan kebutuhan terus mendesak dengan penggunaan tanah yang yang tinggal menyisahkan tanah di lereng bukti dan tidak subur, bahkan sebagian kwalitas tanah juga sudah mulai menurun. Tekanan penggunaan tanah untuk pertanian berlangsung yang tinggal menyisakan tanah untuk kebutuhan pekarangan rumah, dan tanah pertanian yang diperoleh dari warisan.

Sementara tanah lain telah jatuh ke negara, dan perusahaan perkebunan dan para pendatang.

Ketiga, terkonsentrasinya pemilikan dan penguasaan tanah pada sekelompok kecil masyarakat. Penyebab ini, karena meningkat pendatang dan pengungsi dari berbagai daerah,

yang rata-rata sebagai petani, yang secara nyata membutuhkan tanah pertanian. Terjadi dua ketimpangan secara bersamaan, selain ketimpangan dalam komposisi kepemilikan luas tanah, juga pada saat yang sama terjadi ketimpangan penguasaan tanah yang subur. Dimana sebagian besar luas tanah dikuasai sedikit orang jatuh ke tangan pendatang, juga hampir semua lahan subur dan produktif jatuh ke tangan para pendatang dan perusahaan perkebunan.

Keempat, lemahnya jaminan kepastian hukum atas pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah.

Gambaran sengketa tanah dapat dilihat dari berbagai kejadian di Lembah Napu, Doda dan Donggala. Hal ini diperparah dengan keamanan tanah, karena sebagian besar kepemilikan tanah di ketiga lembah di dataran tinggi itu, tidak memiliki bukti kepemilikan berdasarkan hukum positif 1 . Sebagai besar penguasaan tanah dibuktikan lewat klaim dan bukti pembayaran pajak (PBB), maka tidak heran jika kemudian muncul berbagai sengketa dan ancaman terhadap masyarakat yang tinggal di 64 desa yang berhubungan langsung dengan Taman Nasiona Lore Lindu.

Hal di atas sekurangya telah menjadi masalah lama bagi sengketa tanah yang ada di TNLL, meski di satu sisi, pemerintah tengah mempercepat proses sertifikasi tanah terhadap warga negara yang yang tinggal di lembah itu melalui berbagai program pemerintah dan program Organisasi nonpemerintah, dengan harapan konflik antara pemerintah rakyat, konflik antara warga, konflik antara pelaku bisnis berkurang. Akan tetapi disisi lain, kecenderungan pemilikan pribadi dan klaim hak milik atas tanah, bisa berdampak jatunhya kepemilikan dan penguasaan tanah ke tangan investaor, karena dengan begitu, transaksi penjualan tanah dimungkinkan secara besarbesaran terjadi, yang dilakukan oleh masyarakat lokal.

Kelima, konflik yang bersifat sektoral dan horisontal, yakni tarik-menarik antara kepentingan perlindungan kawasan konservasi dengan kepentingan sektor pembangunan. Disisi lain, otoritas yang dimiliki TNLL sama sekali tidak membolehkan masyarakat masuk merusak TNLL. Apa lagi tinggal di dalamnya untuk mengambil kayu, mengolah lahan untuk usaha pertanian. Padahal

5

masyarakat di sekitarnya TNLL 99% hidup mereka adalah petani dan kekurangan lahan.

Artinya kehadiran Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan luas wilayah sebesar 218.000 hektar terletak di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Dari jumlah 67 desa yang berhubungan langsung dengan TNLL dengan jumlah penduduk sekitar 104.631 jiwa berada di dalam otonomi TNLL. Sebagian besar mereka adalah etnik yang sudah sejak lama turun-temurun berdiam di daerah tersebut, seperti: To Lindu, To Kulawi, To Gimpu, To Pili, To Moa, To Bada, To Behoa, To Pekurehua, To Tawaelia, dan lain-lain, selain itu penduduk pendatang baru yang bermigrasi oleh karena konflik sosial politik, seperti: Orang Rampi (1958), Orang Seko (1958), Orang Pamona dan Poso (1998) atau karena migrasi lokal. Disamping itu penduduk dan desa transmigrasi yang sengaja didatangkan oleh pemerintah melalui proyek transmigrasi (Sangadji, et.el., 2003 ). Sekiranya keberadaan TNLL dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah TNLL, mengisyaratkan adanya ketimpangan struktur agraria di wilayah lembah Napu, Doda dan Palolo.

Sementara pada saat yang sama, ditengah terjadinya krisis lahan itu, pemerintah mengizinkan sejumlah usaha yang menguras penggunaan lahan begitu luas di satu pemilik. Contoh yang paling nyata, pemerintah mengizinkan 8.600 hektar konsesi Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Haspam, di Lembah Napu. Belum lagi pemberian izin ini mengundang kotraversi terutama masyarakat yang tinggal lembah itu, mereka datang dari Maholo, Watumaeta, Wanga dan lainnya, sebab menguasai dan mengusir paksa penduduk sebagai pemilik tanah yang dikuasai secara adat oleh orang Napu.

Contoh lain, di tengah otoritas TNLL melarang masyarakat masuk ke dalam TNLL, pada saat yang sama pemerintah telah menyetujui konsesi pertambangan seluas 500.000 hektar diberikan kepada PT Uli Mandar Mineral2 di dalam TNLL. Proyek-proyek pembangunan pemerintah dan Ornop yang buruk3, sekurangnya telah memicu konflik-konflik lahan bagi masyarakat yang tinggal di daratan tinggi Sulawesi Tengah itu. Karena kehadiran proyek itu, selain memicu ekspansi penanam komoditi berorientasi pasar secara besarbesaran juga, pada saat yang sama melakukan marginalisasi masyarakat dengan cara pemindahan dan mega proyek yang merugikan. Kasus penduduk

6

Desa Katu di Kecamatan Lore Tengah Kabupaten Poso, misalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pernah memaksa orang Katu pindah dari TNLL melalui proyek Central Sulawesi Integrated Area Conservation and Development Project (CSIACDP). Proyek ini didanai dari loan Asian Development Bank (ADB) pada tahun 1997. Pemerintah menganggap orang Katu mengancam kawasan konservasi itu. Sebaliknya, orang Katu menolak dan menganggap bahwa wilayah yang saat ini mereka tempati merupakan bagian dari milik tradisional yang diperoleh dari para leluhur (Sangaji, 2002a).

Studi bertujuan untuk menggambarkan komposisi kepemilikan dan penguasaan tanah antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di ketiga lembah di dataran tinggi Napu, Doda dan Dongidongi. Komposisi kepemilikan tanah diuraikan berdasarkan periodesasi waktu,juga berdasarkan sejarah pada masa sebelum kolonial Belanda masuk ke Sulawesi Tengah, masa kolonial Belanda Masuk ke Sulawesi Tengah dan postcolonialistme di Sulawesi Tengah. Selain karakter komposisi kepemilikan dan penguasaan, juga mengungkap pola pemanfaatan atau pengefektifan tanah, jaringan pemasaran, dan juga pola pemanfaatan hasil hutan non kayu.

Sajian deskriktif, yang menggambarkan kepemilikan dan penguasaan tanah di dataran tinggi Napu, Doda dan Dongidongi dilakukan dengan metode survey per-kepala keluarga. Survey dilakukan secara langsung dengan mendata seluruh kepala keluarga di lima desa di ketiga lembah itu.

Selain itu, ketiga wilayah itu memiliki karakter suku yang berbeda, dan cara memperoleh, menguasai dan memiliki tanah yang berbeda pula.

II. Istilah Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Beberapa pandangan mengenai istilah kepemilikan dan penguasaan dilihat dari berbagai aspek pendekatan. Istilah penguasaan dan kepemilikan tanah memiliki makna yang berbeda.

Istilah penguasaan tanah dalam literatur asing disebut land tenure. Land berasal dari bahasa Inggiris jelas artinya adalah tanah, dan tenere berasal dari bahasa Yunani, yang artinya mencakup memelihara, memegang, memiliki.4 Karena itu, istilah land tenure biasanya dipakai dalam membicarakan mengenai status hukum tanah,

seperti sewa menyewa, buruh tani, hak milik, gadai, bagi hasil dan lainnya (Wiradi, 1984; Fausi, 2003). Implikasi terhadap land tenure adalah tumbuhnya pembedaan antara penguasaan, maka institusi atau lembaga yang menguasai dinamakan land tenacy (Wiradi, 1984).

Seperti juga pendekatan di atas, tapi dalam penggunaannya, land tenure kerap kali dianggap sebagai salah satu sumber kepemilikan, dimana mengurus dan memerintah praktek distribusi merata dan penanaman melalui prosedur (Sikor, 2002). Jika demikian, maka Ridell (1987) menyebutkan sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak, “tenure system is a bundle of rights�.5 Karena itu, tenural sistem ini dilihat sebagai sekumpulan atau serangkaian hakhak (tenure system is a bundle of rights) yang mana didalamnya juga terkandung makna kewajiban (obligation) Pendekatan Ridell itu, jika ditelaah dalam pendekatan hukum, maka sistem tenurial, sekurangnya mengandung tiga komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya. Selain itu, dalam sistem tenurial juga penting untuk mengetahui siapa yang memiliki hak (de jure) atas sumberdaya dan siapa yang dalam kenyataannya (de facto) menggunakan sumberdaya. Berdasarkan kedua hal itu, maka istilah penguasaan dapat didefenisikan tanah atau hak atas tanah (Fauzi, 2003).

Sedangkan istilah kepemilikan merujuk pada penguasaan formal, seperti hak milik atas tanah, dengan merujuk pada hukum agraria. Sedangkan penguasaan merujuk pada efektifitas penggunaan tanah (Wiradi, 1984).6 Misalnya jika seseorang memiliki hak atas tanah dua hektar, sementara pada saat yang sama orang itu juga menyewa dua hektar tanah. Artinya orang itu memiliki dua hektar tanah dan menguasai empat hektar tanah pada saat yang sama.

Namun dari pendekatan umum mengenai penguasaan dan kepemilikan, baik tanah, laut udara dan sumber daya alam lainnya. Secara garis besar, pada dasarnya, ada empat kategorisasi mengenai kepemilikan, yakni property rights atas sumberdaya yang sangat berbeda satu dengan yang lain, yaitu : milik pribadi (private property), milik umum atau bersama (common property), milik

negara (state property), tidak bertuan (open access).

Karena itu, istilah penguasaan dan kepemilikan yang yang disebutkan di atas, di Indonesia bersumber dari konstitusi Undang Udang Dasar 1945, bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara.7 Dalam pengertian tanah, menurut Peraturan Pemerintah No.8/1953, maka tanah yang dikuasai negara meliputi semua tanah yang sama sekali bebas dari hak-hak seseorang, baik yang berdasarkan hukum adat maupun hukum barat. 8 Pengelolaan tanah negara diletakkan pada satu instansi pemerintah yang diserahi tugas mengurusi soal tanah. Instansi yang dimaksud adalah kementerian dalam negeri (Sekarang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Implikasinya, tanah-tanah yang tidak digunakan atau diperlukan, maka masing-masing instansi yang diberi kewenangan sesuai tugas menyerahkan tanah itu kepada Menteri Agraria Kepala BPN. Berbeda dengan yang di atas, domain yang merujuk pada Undang undang Pokok Agraria No.5/ 1960 istilah penguasaan dan kepemilikan, atau, “menguasai�, dan bukan memiliki, diletakkan dalam hubungan antara negara dengan tanah.

Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewenangan tertinggi untuk mengatur penggunaan dan penyelenggaran tanah.

Dalam Undang-undang ini dikenal berbagai bentuk penguasaan dan kepemilikan tanah, antara lain: Hak guna usaha, hak milik, hak guna bangunan, kak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan.9

III. Beberapa Aspek Lokasi Penelitian: Komposisi demografi.

Aspek kepemilikan dan penguasaan tanah di lembah Napu memiliki dinamika yang berbeda dari tiap kampung yang di teliti. Dari empat lokasi yang di survey, diantaranya dua desa di Lembah Napu, yakni Toe Jaya (Dodolo), Wanga dan Dua Desa di Lembah Doda, yakni Desa Doda, Desa Lempe dan Satu Kampung di Lembah Palolo, yakni Dongidongi.

Secara garis besar, memiliki keragaman etnis yang rata-rata memiliki usaha pertanian di wilayah

7

itu, antara lain: Behoa; Napu; Rampi; Bugis; Toraja; Kulawi; Mori; Bada; Pamona; Tator; Flores; Manado; Bali; Saluan (banggai); Jawa; Poso; Sangir. Kedua memiliki keragaman agama yang mayoritas Kristen sebagai penduduk asli, sementara hanya sebagaian kecil yang beragama Islam sebagai suku asli.

Sementara sebagian besar beragama Islam, bersumber dari pendatang, yang masuk kira-kira 60-an ke lembah Napu dan lembah Doda. Sedangkan pemukiman di Dongidongi terbentuk ketika baru tiga tahun lalu. Ketiga, kelahiran berbagai di desa itu dilatar belakangi oleh berbagai sejarah yang berbeda. Desa Toe Jaya di Lembah Napu terbentuk karena proyek transmigrasi lokal. Dari proyek ini, tanah diberikan masyarakat dua hektar per-kepala keluarga dan pekarangan rumah seluas nol koma delapan area. Selama hidup ditempat baru sebagai transmigrasi lokal pemerintah memberikan jaminan hidup selama dua tahun berturut.

Orang yang ditransmigrasikan di Toe Jaya berasal dari Dodolo, dibagian selatan lembah Napu dan atau bagian Tenggara Taman Nasional Lore Lindu. Sebelumnya, mereka adalah pengungsi korban Darul Islam Tentara Indonesia (DI/TII) pada tahun 1950 karena dipaksa masuk Islam. Dari pemaksaan ini mereka berpindah terpencar sebelum kemudian sampai di Dodolo tahun 19. Karena itu, Toe Jaya merupakan desa terbentuk karena trasmigrasi lokal, sebelumnya mereka bermukin di Dodolo10. Satu wilayah yang terletak di Taman Nasional Lore Lindu (TNNL) di Selatan, yang berdekatan dengan Desa Katu. Orang Rampi ditransmigrasikan, karena pada tahun 1993, wilayah yang di tempati itu ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu. Program transmigrasi lokal baru dimulai sejak tahun 1996 (Sangadji.et.el, 2003).

Berbeda dengan desa tetangga, Wanga, yang terletak di lembah yang sama, desa ini merupakan pemukiman tua, yang sudah ada sebelum Belanda masuk ke Sulawesi. Pembentukan Wanga menjadi desa sudah terjadi sejak tahun 1906. Itulah sebabnya, komposisi penduduk di daerah ini lebih didominasi oleh suku asli (Napu). Desa-desa itu, memiliki tanah dengan pola yang berbeda.

Sedangkan memanfaatkan tanah dengan pola yang sama, hanya dibedakan kategorisasi modal dan bentuk pola penguasaan.

Komposisi kepemilikan dan penguasaan tanah di ketiga lembah itu, juga ditentukan oleh faktor

8

etnisitas 11 , dan agama. Penguasaan tanah berdasarkan suku menunjukkan ciri khas yang paling menyolok yang terdapat di lembah Napu, Doda dan Dongidongi. Komposisi penguasaan etnis, agama ditunjukkan dalam berbagai klaim atas nama suku, agama dan lainnya.

Namun selama lima tahun terakhir, sejak menguatnya orientasi produk komoditi yang bernilai ekonomi tinggi seperti coklat, vanili dan cengkeh, komposisi kepemilikan dan penguasaan tanah diketiga lembah itu, mulai mengalami pergeseran, dimana penguasaan lahan berdasarkan klaim suku, agama dan ras mulai digantikan dengan dengan penguasaan tanah berdasarkan modal dan teknologi pertanian .

Secara garis besar gambaran lokasi penelitian dapat digambarkan latar belakang memperoleh tanah. Pertama, adalah memperoleh tanah karena desa-desa itu terbentuk dari warisan dan kepemilikan adat sebelumnya. Misalnya di desa Wanga, Doda, Lempe; Pola kedua, melakukan reklaiming, tanah negara yang berada di wilayah taman nasional, direklaiming oleh masyarakat menyusul terjadinya krisis tanah terhadap orang-orang yang korban transmigrasi lokal. karena tidak sesuai dengan rencana semula, seperti yang dijanjikan pemerintah, maka masyarakat di lembah Palolo melakukan reklaiming terhadap tanah-tanah di Dongidongi, yang berada di wilayah taman nasional bagian timur. Contoh kasus yang mirip ini adalah orang yang bermukim di Dongidongi.

Ketiga, memperoleh karena diberikan pemerintah melalui proyek transmigrasi. Proyek transmigrasi lokal, yang memindahkan orang di Dodolo ke Toe Jaya, yang dibiayai pemerintah, dan menyediakan tanah dua hektar tanah per-kelapa keluarga, IV. Pola Pegeseran dan Penguasaan Tanah Pergeseran penguasaan tanah di tiga lembah pada dataran tinggi Sulawesi Tengah berlangsung secara pasif selama dua tiga tahun terakhir.

Dinamika tumpang tindih antara suku, agama dalam usaha tani merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran dan penguasaan tanah di lembah Napu, Behoa, Dongidongi. Pola pergeseran antara lain:

berbagai suku dengan pola penguasaan dan usaha tani berbeda; kelompok agama juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan lahan; tumpang tindih yang lain juga terjadi karena pembangunan pemerintah yang tidak mempertimbangkan aspek sosial agraria dalam menata pembangunan di ketiga daerah itu.

Pertama, Penguasaan berdasarkan komposisi etnis dan agama, dari sekian banyak etnis terdapat di lembah Behoa dan Napu. Etnis Behoa dan Napu rata-rata memiliki tanah untuk usaha pertanian, karena secara demografi kedua suku itu paling banyak menghuni kampung-kampung seperti di Doda dan Wanga.

Berbeda dengan di Dongidongi, suku Kaili Sub etnis Da’a rata-rata memiliki dan menguasai lahan dua hektar per-kepala. Penguasaan lahan berdasarkan etnistas, meski warga Behoa dan Napu memiliki lahan hampir merata, tetapi mereka memiliki lahan antara setengah hektar hingga dua hektar ke bawah. Hanya sepuluh hingga dua puluh diantaranya memiliki lahan di atas puluhan hektar.

Sementara berbagai warga yang masuk ke wilayah itu, meski jumlah komposisi mereka sedikit tetapi menguasai lahan rata-rata di atas dua hektar perkepala keluarga.

Tingkat keamanan tanah bagi kelompok suku, maka penduduk asli memiliki tingkat keamanan tanah paling rendah, karena sebagian besar tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, kecuali bukti

pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Sedangkan penduduk pendatang lebih banyak memiliki bukti berupa sertifikat dan Surat Keterangan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah (SKPPT) Jika rata-rata, etnis Behoa dan Napu memiliki usaha tanah yang merata, maka beberapa etnis, seperti Bugis, Jawa, dan Toraja memiliki usaha pertanian rata-rata diantara lebih besar dari dua hektar keatas, meski jumlah kepala keluarga mereka jauh lebih kecil jika dibanding dengan penduduk asli. Sementara etnis seperti Rampi; Kulawi; Mori; Bada; Pamona; ; Flores; Manado; Bali; Banggai; Bugis; Poso; Sangir tidak memiliki dan menguasai dominan di dataran tinggi Napu dan Behoa.

Berkaitan dengan kedatangan etnis di kedua lembah itu, maka sebelum masuk ke lembah Napu, para etnis itu, melalui berbagai daerah, terlebih dahulu. Lalu kemudian masuk ke Lembah Behoa dan Napu. Alasan berpindah, karena ditempat semula tidak subur. Misalnya, sejumlah orang Bugis yang terdapat di Lembah Napu dan Behoa, sebelum mereka masuk kedua lembah itu, mereka terlebih dahulu tinggal di Poso. Karena alasan ekonomi dan kerusuhan, lalu kemudian mereka berpindah ke lembah Napu dan Doda, karena dianggap tanah pertanian lebih subur. Diagram 1 memperlihatkan luas penguasaan usaha pertanan di Dongidongi, Wanga, Dodolo, Lempe dan Doda berdasarkan agama dan suku, sebagai berikut:

9

Sementara berkaitan dengan penguasaan berdasarkan komposisi agama, penguasaan berdasarkan komposisi agama, 458 (92%)kepala keluarga beragam Kristen menguasai dan memiliki tanah di lembah Napu, 38 kepala keluarga Islam menguasai (8%). Terutama di lembah Behoa, suku menguasai sejumlah 453 kepala keluarga, baik mereka yang beragama Islam maupun Kristen. Tabel berikut memperlihatkan komposisi suku dan agama yang menguasai usaha pertanian di lembah Napu dan Doda.

Komposisi penguasaan di atas, berdasarkan suku dan agama, jika dilihat dari pergeseran kepemilikan, sudah berlangsung sejak pemerintahan kolonial mulai mengintrodusir berbagai komoditi ke wilayah dataran tinggi Napu dan Doda (Aragon, 2003). Akan tetapi jika dilihat dari segi keragaman penguasaan tanah pertanian berdasarkan luas, antara kurang dari setengah hektar hingga dua hektar ke atas, sebagian besar kelompok suku dan agama memiliki sebagian besar agama Kristen di lembah Napu dan Doda memiliki antara 05-1 sebesar 180 kepala keluarga Kristen, perbedaan kepemilikan dan penguasaan tanah antara agama yang sama, dengan luas antara 1- 2 hektar tidak berbeda jauh, yakni 136 kepala keluarga. Di kelompok agama islam, yang minoritas di kedua lembah itu, sebagian besar diantara mereka adalah pendatang dari berbagai daerah 41 kepala keluarga menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar. Sementara sebagian kecil diantara kelompok orang yang beragama Islam di lembah Napu menguasai tanah di atas 2 hektar. Meski jumlah sedikit tetapi penguasaan tanah cukup luas per-kepala keluarga. Tabel berikut memperlihatkan penguasaan dan kepemilikan tanah berdasarkan agama dan suku.

Kedua, perpindahan penduduk, baik dilakukan secara alami (migrasi) maupun dilakukan dengan proyek pembangunan transmigrasi. Dalam pembangunan ini, negara memberikan tanah secara cuma-cuma kepada para trasmigrasi. Perolehan hak atas tanah itu, diberikan negara atas nama tanah negara.. Proyek transmigrasi pemerintah tahun 1979. Proyek Ini memindahkan tidak kurang dari 1000 KK masyarakat yang berasal dari Kulawi, Palu, Rondingo, Kamalisi dan lainnya. Mereka dipindahkan ke Desa Rahmat, Kadidia, Togoga, Kamarora di Lembah Palolo, bagian Timur Laut TNLL Proyek

10

Transmigrasi Toe Jaya (Dododolo) 1996, pemindahan tidak kurang dari 70 KK. Mereka ditempatkan di Lembah Napu. Pemindahan secara besar-besaran ini merupakan penyebab utama terjadinya kepadatan penduduk di Lembah Palolo (Sitorus, 2003) dan lembah Napu.

Proyek transmigrasi yang disebutkan itu, sekurangnya telah menguras luas lahan penghilangan hak atas tanah adat; pembangunan perkebunan skala besar; pembangunan jalan, yang menggabungkan poros lembah Palu-lembah Napulembah Besoa. Dengan kata lain proyek pembangunan diatas turut berkontribusi bagi dinamika penguasaan dan kepemilikan tanah bagi masyarakat lokal. Misalnya proyek pembangunan transmigrasi lokal di desa Dodolo, yang juga memberi dampak bagi kompoisisi politik penguasaan tanah (Sikor, 2002) Dalam dua puluh tahun terakhir, jumlah perpindahan dari berbagai suku masuk kewilayah itu, antara lain Rampi; Bugis; Toraja; Kulawi; Mori; Bada; Pamona; Tator; Flores; Manado; Bali; Saluan (banggai); Jawa; Poso; Sangir. Suku yang disebutkan di atas, termasuk suku yang melakukan perpindahan dengan berbagai kepentingan dalam usaha di bidang pertanian, yang membutuhkan lahan. Aspek Perpindahan (migrasi) pertambahan pengungsi, juga berpengaruh pada aspek ketimpangan kepemilikan dan penguasaan disatu sisi, pada masyarakat lokal yang sudah tinggal di Lembah Napu, Doda, dan Lembah Palolo. Penduduk pendatang yang begitu banyak berdatangan bermukim di ke-tiga lembah itu, yang sudah berlangsung lama. Bahkan perpindahan besarbesaran sudah terjadi sejak tahun 1964, ketika orang dari Rampi, Seko, Sulawesi Selatan masuk ke lembah Napu dan Doda. Kemudian diikuti oleh membludaknya pengungsi Poso, yang merupakan imbas dari kerusuhan Poso sejak Mei 1998 hingga kini.

Perpindahan penduduk itu, karena motivasi lahan pertananian subur. Actioli (2003) menyebutkan, bahwa migrasi Bugis kecenderungan bergerak kearah daerah yang lebih subur(Actioli, 2003). Namun Sesungguhnya problem migrasi bukan hanya menjadi problem di Lembah di daratan tinggi Napu, Behoa, dan Palolo, tetapi menjadi masalah umum pelik di Indonesia, dimana migrasi kecedrungan terjadi ke daerah yang lebih kaya atau

daerah yang lebih potesial dari segi sumber daya alam.

Aspek ini tidak hanya berpengaruhi pada luasnya komposisi penggunaan tanah, tetapi lebih dari itu, juga pola kewajiban dan kewajiban para pemakai tanah dan komposisi efektifitas ekonomi penggunaan tanah dalam kerangka formal dan non formal. Hal ini juga menyebabkan menipisnya pola penguasaan tanah dari sudut pada pelapisan sosial (strata sosial) Pola ketiga, Pembangunan pemerintah dalam berbagai proyek infraksturuktur dan proyek perkebunan swasta. Pemicu pergeseran penguasaan lahan lain, pembangunan jalan poros yang menghubungkan Palu–Palolo–Napu, pertengahan tahun 80-an. Poros jalan ini sekurangnya telah mempengaruhi pola penguasaan agraria di lembah Napu, karena kehadiran jalan raya ini, sekurangnya telah memicu tumbuh investasi skala besar di lembah Napu, yang menguras sumber daya tanah begitu luas.

Kemudian diteruskan pembangunan jalan poros yang menghubungkan Napu –Lembah Doda, pada akhir tahun 90-an, juga telah menyebabkan pola penggunaan lahan dari usaha pertanian subsistence ke usaha pertanian, berorientasi komoditinya produksi kapitalis. Artinya pola penggunaan lahan mengikuti perkembangan harga pasar komoditi.

Proyek pembangunan jalan poros yang menghubungkan lembah Palu-Palolo-Napu dan Doda; Serta proyek jalan yang menghubungkan lembah Poso dan Lembah Napu, Doda. Meski sesungguhnya kontribusi proyek ini cukup besar bagi perekonomian, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi rendahnya pajak bagi investasi skala besar di sektor pertanian, subsidi penanaman modal dalam negeri. Keadaan ini menyebabkan meluas investasi pertanian dalam skala besar di Lembah Doda, Napu, misalnya dengan PT Haspam, yang mengelola teh, kopi dan coklat.

Sementara kehadiran sejumlah perusahaan swasta, hal ini bisa dilihat selama beberapa 10 tahun terakhir, perusahaan-perusahaan berbasis sumber daya tanah masuk ke lembah Napu, selain berkontribusi bagi menipisnya tanah, tetapi yang

paling penting berkontribusi mengubah tanah menjadi modal dan menghubungkannya dengan pasar global, dimana hampir semua orientasi komoditi perusahaan itu, bersentuhan dengan pasar global. Misalnya PT Hafrm Napu dengan 7.700 Hektar berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor, 65/ HGU/PHN/1995 tanggal 11 Oktober 1995, lokasi Desa Maholo, Wanga, Winowanga dan lainnya, komoditi Kakao, Teh, Kopi Arabika; PT Wuasa Sardana Lestari, Lembah Napu, luas 10.000 hektar berdasarkan izin lokasi Gubenur Sulawesi Tengah No.460/GKDH-ST/IX/ 95 tanggal 5 September 1995, Lembah Napu, Kopi Arabika (belum aktif) ; PT Tulus Sintuwu Karya, Kakao, luas 99 hektar, Lembah Palolo, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), No. 246/I/PMDN/1995 tanggal 29 Mei 1995 ; PT Kebun Abdi Dharma, Kulawi, luas 99 hektar, Kakao, berdasarkan Hak Guna Usaha Nomor, 570/ 10/HGU/B.II-BKPMD/1991; PT Gimpu Jaya Coklat, Kakao, luas 99 hektar berdasarkan Hak Guna Usaha No.04/HGU/1991 tanggal 20 Mei 1991; PT Gimpu Jaya Coklat, PMDN No.525/4263/1995 tanggal 27 September 1995, luas 5000 hektar; PT Tangkolowi Makmur, Lembah Kulawi, berdasarkan No.496/ GKDH-ST/XI/95 1 November 95, luas 275 hektar, Kopi Arabika; Koperasi Pegawai Negeri Adhyaksa Kejati, Kulawi No.496/GKDH-ST/XI/95, 1 November 95) luas 125 hektar, Kopi Arabika; Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah 375 hektar, Cengkeh, Lembah Kulawi; PT. Nagali Jaya, Kecamatan Dolo, SK.Pencetakan Tanah HK.350/E.4.641/07-91, luas 1.450, Kakao; PT Sinar Tabiora, Kecamatan Dolo berdasarkan SK Pencetakan Tanah No. HK.350/ E.4.900/10-91, 4.000 hektar, Kakao; . PT. Lestari Tani Teladan, Kecamatan Dolo, berdasarkan HGU, No.47/HGU/BPN/1994, luas 10.000 hektar, Kelapa Sawit; PT Lanang, Kecamatan Dolo berdasarkan surat keputusan Gubenur Sulawesi Tengah No.550/ GKDH-ST, luas 7.500 hektar, Pisang Abaca; PT Graha Lestari Pakar Mandiri, Kecamatan Dolo berdasarkan surat izin gubernur No.385/GKDH-ST/V/96, luas 5.000 hektar, pisang Abaca; PT A Rasmamulia, Dolo, berdasarkan izin PMD No.02-19/I/PMDN/1998, luas 420 hektar, Kakao. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah juga memberikan KK kepada PT Mandar Uli Mineral seluas 590.000 hektar, di mana sebagian arealnya berada di dalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) (Seputar Rakyat, April 2003) Kehadiran perusahaan yang demikian luas, mempersempit lahan subur yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat lokal. Karena jauh

11

sebelumnya, pemerintah telah mendorong berbagai program land reform melalui program transmigrasi di wilayah itu, karena proletarisasi tanah, tetapi pada saat yang sama pemerintah memberikan sejumlah izin kepada perusahaan dengan memanfaatkan areal yang cukup luas.

Nampaknya, bahwa kehadiran perusahaan itu, pada saat yang tidak berselang lama, pergeseran pekerjaan petani menjadi buruh tani terjadi di wilayah lembah Palolo, Napu, dan Doda. Dari jumlah perusahaan itu, tidak kurang mempekerjakan sekitar 10.000 tenaga kerja, baik mereka yang berasal dari lembah Palolo, Napu, Kulawi.

Sementara mereka yang didatangkan dari Pulau Jawa melalui program transmigrasi, yang bekerja sebagai PIR-trans di PT Hasfam, Napu.

Masalah kedua, kehadiran perusahaan perkebunan di ketiga lembah itu, sekurangnya telah memicu ketimpangan pemilikan lahan. Dimana sebagian besar lahan dikonversi menjadi perkebunan Kopi, Kakao, Pisang Abacca di tanah yang diklaim diatas tanah negara. Makanya acapkali ada pembukaan selalu diikuti dengan proses ganti rugi. Itulah sebabnya proses perizinan dengan mudah terjadi. Padahal tanah yang diklaim sebagai tanah negara itu, adalah tanah warisan dan tanah adat. Karena tidak memiliki bukti sah, menurut prepektif hukum negara, makanya dianggap tanah negara. Tidak heran kemudian jika terjadi berbagai macam konflik kekerasan untuk mempertahankan tanah, dengan alasan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat kampung.

Pola keempat, politik hegomoni pemerintahan orde baru selama berkuasa, sekurangnya telah mengubah komposisi penguasaan tanah secara tidak langsung dengan memperkenalkan penyeragaman bentuk desa melalui regulasi dalam UU No.5/1979 tentang pelaksanaan pemerintah desa12. Regulasi ini, unit pemerintahan terkecil dilakukan secara seragam, yakni perubahan bentuk pemerintahan itu menjadi nama “Desa�.

Sekurangnya hal itu telah memperlemah posisi hukum adat dana lembaga adat adat yang ada di tingkat kampung. Dengan kata lain pemerintah semakin memperketat kontrol gerakan terhadap komunitas lokal (Mahanani, 2001). Sebaliknya memperkuat peran negara melalui lembaga kepala desa dan perangkatnya. Akibatnya, peran pemerintah desa yang begitu dominan

12

menyebabkan hukum adat kehilngan fungsi dalam menyelesaikan sengketa baik, pertanahan, maupun masalah kemasyarakatan yang lainnya.

Pola Kelima, Aspek Pasar mengenai harga komoditi ditingkat global, kenaikan harga coklat13. di pasar internasional sejak sejak tahun 1990-an memicu konversi hutan menjadi perkebunan coklat.

Hal yang sama juga terjadi di perkebunan, dimana sebagain besar masyarakat mengubah komoditi pertanian mereka untuk dijadikan perkebunan Kakao dalam skala besar.

Tidak heran hanya dalam jangak waktu lima, tahun provinsi Sulawesi Tengah termasuk daerah penghasil biji Kakao di Sulawesi Tengah. Namun pola perubahan usaha komdoditi Kakao diatas karena harga di pasar global naik, tetapi juga sudah terjadi pada satu dasawarsa sebelumnya, dimana harga Cengkeh naik secara besar-besaran pada tahun 1980-an. Praktis hampir sebagain besar petani di Sulawesi Tengah memiliki usaha perkebunan Cengkeh. Tidak lama kemudian setelah harga Cengkeh anjlok di pasar internasional, maka kemudian banyak petani di Sulawesi Tengah tidak mengolah usaha kebun Cengkehnya lagi. Bahkan banyak diantara para petani mengubah komoditi Cengkeh itu ke perkebunan Kakao.

Tidak heran kemudian selama periode 20012003 hasil biji Kakao yang keluar dari Sulawesi Tengah menempati urutan kedua setelah Kopra, misalnya pada tahun 2001, biji Kakao hasil bumi Sulawesi Tengah sebesar 56.825 ton kemudian meningkat menjadi sebesar 59.294 ton pada tahun 2002, pada tahun berikutnya, 2003 tidak mengalami perubahan berarti, yakni 59.358 ton. Tabel 1 memperlihatkan hasil berbagai komoditi pertanian Sulawesi Tengah selama periode 2001-2003.

Selama tahun 2004 dan awal 2005, Sulawesi Tengah berhasil mengekspor sekitar 14.708 ton (Januari – Februari 2005) biji Kakao ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Mancanegara. Ekspor komoditi itu, sekurangnya telah menyumbang devisa bagi negara tidak kurang dari 15 juta Dollar Amerika Serikat (US$) . Perolehan ini menurun dibandingkan dengan volume ekspor maupun perolehan devisa yang diperoleh periode yang sama tahun 2004, sebesar 20% (berkurang sekitar US$ 3 juta)14. Penurunan tersebut, disebabkan karena persediaan kakao di tangan para petani masih

Tabel 1. Hasil berbagai komoditi pertanian Sulawesi Tengah selama periode 2001-2003 Volume (Ton) Komoditi

No. 1.

Kelapa

2.

2002

2001 185.474,0

185.323,0

2003 194.504,0

Kakao

56.825,0

59.294,0

59.358,0

3.

Kelapa sawit

28.926,0

34.791,0

40.054,0

4.

Cengkeh

8.345,0

9.322,0

9.350,0

5.

Kopi

5.705,0

7.257,0

7.368,0

6.

Jambu mete

2.164,0

4.063,0

4.144,0

7.

Karet

2.371,0

2.415,0

2.215,0

8.

Teh

673,0

655,0

1.101,0

9.

Kemiri

199,0

383,0

Berkaitan dengan kecenderungan pemanfaatan sumber daya tanah bergeser tinggi rendah harga komoditi di berbagai pasaran lokal maupun internasional.

Misalnya, kecenderungan, naiknya harga komoditi Coklat dan Vanili di pasar internasional, pada saat yang hampir sama, harga kedua komoditi itu juga mengalami lompatan harga di tingkat lokal.

394,0

Itulah sebabnya banyak para petani mengubah pemanfaat lahan mereka, 12.

217,0 165,0 Lada 159,0 dari umumnya menanam komoditi 13.

61,0 81,0 Pala (nutmeg) 68,0 Jagung menggantinya menjadi 14.

54,0 58,0 Panili 57,0 komoditi Kakao dan Vanili. Karena 15.

8,0 57,0 Aren 22,0 kedua komoditi Kakao dan Vanili 16.

0,0 0,0 Jahe 0,0 mengalami peningkatan sejak dua tahun terakhir.15 Laju perkembangan kebun Coklat dan Vanili mengalahkah kurang sebab musim panen raya belum tiba dan komoditi lainnya, jika dibanding dengan tanaman kedua disebabkan menurunnya nilai harga coklat pertanian lahan basa (sawah) di pasaran, sehingga ada Sebagian petani menelantarkan kebun kakaonya. Tujuan ekspor itu, Selain aspek pasar, pengetahuan teknologi dan antara lain ke negara Asia, Amerika Serikat, modal dalam mengelolah kebun Coklat dan Vanili Jerman, Belanda dan lainnya. Menyangkut Boom- turut mempengaruhi perkembangan tanaman coklat ing Coklat, di tingkat nasional, negara berhasil di ketiga lembah itu. Pengalaman perkembangan meraup 297 juta US$ dalam tahun 1999; 236 juta pengelolaan Kakao di Sulawesi Tengah sudah US$ dalam tahun 2000; 277 juta US$ dalam tahun berkembang sejak tahun 70-an, ketika para Tenaga 2001 dan 521 juta US$ dalam 2002; 853 juta US$ Kerja Indonesia asal indonesia bekerja di perkebunan Kakao di Malasyia pulang dan berbekal dalam tahun 2003.

10.

Kemiri

199,0

383,0

394,0

11.

Kapok

189,0

292,0

174,0

13

pengalaman itu, kemudian mereka mengembangkan perkebunan Kakao di Sulawesi Tengah.

Berkaitan dengan itu, sampai dengan saat ini kecenderungan menanam komoditi yang berhubungan dengan pasar dapat dilihat dibeberapa desa berikut: Pada diagram 2, memperlihatkan penggunaan tanah (lahan) dalam berbagai jenis komoditi.

Komoditi Kakao menempati urutan terbesar diberbagai daerah itu. Daerah yang baru terbuka tahun 2000, Dongidongi menempati urutan teratas dalam menanam komoditi Kakao dan Vanili.

Sementara di Doda, lebih dominan menguasai komoditi padi, kemudian di Wanga.

Pola Ketujuh, pergeseran pemanfaatan komoditi mengalami perubahan ketika pola pertanian yang dibawah para pendatang dan ini menguat ketika terbukanya jalan di kedua lembah itu. Pada tahun 1970-an, di lembah Napu, dan tahun 1960-an di Lembah Palolo dan lembah Doda pada akhir tahun 2000-an. Teknologi pertanian moderen yang dibawah para pendatang ke lembah itu, telah turut mengubah pola pertanian lokal.

Pertanian orang pendatang lebih dominan berorientasi pasar ketimbang orang lokal.

Sementara orang lokal hanya terbiasa menjalankan pertanian mereka yang sudah dikembangkan sejak dulu. Meski ada perubahan tidak seradikal pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat pendatang. Misalnya jika di Doda, lebih dominan ditemukan pertanian lahan basa dengan usaha pertanian sawah tada hujan, maka di Dongidongi tidak ditemukan usaha pertanian sawah.

Penyebabnya, karena orang Kaili sub-etnis Da’a mempunyai pengalaman panjang dengan pertanian lahan kering, menyusul mereka berasal dari punggung gunung Gawalise, yang tak tersedia pertanian lahan basa. Pola pemanfaatan lahan secara garis besar juga dipengaruhi oleh kebiasaan etnis di lembah itu mengelola pertanian dan sebagian besar diantara suku asli mereka memiliki memanfaatkan lahan berdasarkan kebiasaan mereka mengelola pertanian, berdasarkan tradisi yang sudah berlangsung lama (subsituen).

Terlepas dari soal pengaruh harga pasar mengenai komodoti itu, migrasi, peguasaan tanah

14

berdasarkan suku, agama dan lainnya, tetapi secara garis besar, perubahan semacam itu, sekurangnya telah memicu menipisnya penguasaan tanah bagi komunitas miskin.Sebagian besar perkebunan coklat itu hanya bisa tumbuh subur di daerah geografi tertentu. Misalnya di lembah napu, dan daerah yang beriklim sedang di Sulawesi Tengah. Berarti, perkembangan perkebunan Kakao dapat mengurangi jatah penggunaan lahan masyarakat lokal di daratan tinggi dan iklim sedang.

Jika ini terus berlangsung, maka wajar pertanian dataran tinggi yang di dominasi masyarakat adat akan semakin terancam kehilangan tanah-tanah mereka. Apalagi sebagai besar mereka memiliki tingkat keamanan tanah sangat rendah dari sekian banyak bukti kepemilikan hak atas tanah.

Gambaran di atas, bisa disebutkan bahwa evolusi pola pergesearan kepemilikan dan penguasaan tanah di Lembah Napu, Doda dan Palolo jika dilihat dalam sebelum kolonial,kemerdekaan cenderung bergeser kearah kepemilikan struruktur penguasan dan pemilikan berdasarkan suku, agama.

Kemudian, karena berbagai program kemudian disusul dengan program pembangunan pemerintah yang merusak, baik infrastruktur jalan, program penguatan ekonomi rakyat di wilayah itu, maka pergeseran kepemilikan berdasarkan agama, suku sudah mulai bergeser ke arah penguasaan dan kepemilikan menurut kekuatan modal dan alat dan sarana pertanian. Dengan kata lain, bahwa evolusi Perubahan sangat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan politik menjadi penentunya (Sikor, 2003).

Kekuasaan politik dalam penguasaan sumber daya alam dapat dilihat berubah ke cara produksi sekarang dapat dilihat dalam dua tahap, yakni tahap pertama, sedang terjadi perubahan kekayaan alam menjadi modal dalam ekonomi produksi pertanian dalam bentuk kapitalisasi komoditi pertanian; tahap kedua, pada saat yang sama, banyaknya petani yang tumbuh menjadi buruh upahan dalam berbagai bentuk sistem pengupahan, antara lain bagi hasil, sewa menyewa lahan, buruh harian, perpanen dan lainnya. Boleh dikata petani diubah menjadi buruh upahan.

Hal yang sama, di Afrika Selatan ketika masih Apartheid berkuasa, sebagian besar penduduk negeri itu bekerja sebagai buruh tani di ladangladang orang kulit putih, setelah tanah mereka

dikuasai dengan cara kolonilisasi dan berbagai kebijakan diskriminatfi di negeri itu16.

Tapi sesungguhnya secara garis besar bisa disebut, proses ini yang ditandai dengan kebrutalan dan perampasan harta benda secara kekerasan, melalui berbagai penggusuran paksa. Dalam konteks sistematik, terjadi transformasi dari ekonomi produksi untuk subsistensi menjadi ekonomi produksi komoditi. Dominasi absolut dari ekonomi produksi komoditi merupakan salah satu ciri pokok kapitalisme di sektor pertanian yang berkembang di Indonesia. Gambaran transformasi ini secara massif berlangsung dari kekayaan nonmodal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalis di satu pihak; dan di pihak lain, transformasi dari kelas petani yang pada gilirannya menuju terbentuknya kelas buruh.

Pendapat di atas, bisa diterapkan untuk melihat lebih jauh bagaimana kekayaan alam diubah menjadi modal dan tumbuhnya corak produksi baru dalam pertanian di Lembah Napu, Palolo, dan Behoa di beberapa desa. Kemudian dampak dari proses itu, melahirkan berbagai macam konflik di tingkat desa di lembah itu. Mengingat wilayah itu, merupakan daerah termasuk menyediakan sumber daya lahan subur bagi usaha pertanian.

Di desa Wanga terletak di Lembah Napu, Hampir rata-rata orang yang bermukin di Desa Wanga 98% adalah petani dan memiliki luas lahan antara: 0,5 hektar hingga 2 hektar ke bawah. Sebagian besar usaha pertanian di dominasi pertanian lahan kering, seperti kopi, coklat, jagung. Sementara usaha pertanian lahan basa, juga terdapat di daerah itu, usaha pertanian lahan basa di jumpai seperti pasi sawah. Pada awalnya usaha pertanian di wilayah itu, didominasi oleh komoditi pertanian pada sawah dan padi ladang.

Lahan pertanian subur terkonsentrasi pada petani migran dengan komoditi yang berhubungan dengan pasar, seperti Kakao, Vanili. Sementara usaha pertanian tradisional, seperti sawah dikuasai penduduk lokal dengan komoditi Jagung, Padi sawah dengan merata. Meski sebagian lahan usaha pertanian dengan kesuburan sederhana, tiap kepala keluarga lokal memanfaatkan lahan lebih dari satu komoditi pertanian. Rata-rata tiap hektar tanah ditanami lebih dari dua jenis komoditi, terutama Vanili, Padi, Kakao, Kopi, Jagung dan lainnya.

Komposisi kepemilikan berdasarkan agama dan suku di Wanga, dimana tiap agama rata-rata menguasai antara 1-2 hektar luas lahan. Tidak ada kepemilikan yang paling dominan diantara kedua agama yang terdapat di daerah itu. Namun jika dilihat kecenderungan pergeseran penguasaan tanah berkembang dari kelompok penduduk asli yang sebagian beragama Kristen menuju kelompok suku Pendatang seperti Kulawi, Bugis, Flores, Toraja, Behoa, Manado, Jawa.

Jadi pergeseran kepemilikan dan penguasaan tanah dapat terjadi ke dalam dua penguasaan yang berbeda. Pertama, pergeseran pemilikan berdasarkan suku, dimana suku asli semakin mengalami penyempitan kepemilikan tanah, zaman mereka menguasai 42% luas lahan di Wanga (39 KK). Sementara lima puluh delapan kepala keluarga pendatang menguasai tanah sekitar 58% tanah di Wanga.

Pergeseran kedua, dari segi luas pemilikan tanah, jika dilihat dalam penguasaan agama di Desa Wanga, dimana terjadi pergeseran pemilikan dan penguasaan tanah dari kelompok agama mayoritas (kristen) yang dianut suku Wanga, ke kelompok orang yang beragama Islam, yang di motori kelompok suku Bugis. Contoh ini bisa dilihat dari 24 KK Bugis berada di Wanga, mereka menguasai tanah rata-rata diatas dua hektar dengan 58 jenis komoditi diatasnya. Tabel 2 memperlihatkan penguasaan dan kepemilikian tanah berdasarkan luas, suku, dan agama, sebagai berikut: Karena tingkat keamanan tanah di Wanga sedang bertransisi menuju penguasaan berdasarkan hak milik. Kecenderungan itu, bisa diamati dari petani yang berminat membuat sertifikat untuk usaha pertanian mereka. Misalnya dari 77 kepala keluarga di Wanga, yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat pembayaran Pajak Tanah (SPPT) sebesar 57% (65 KK); hanya 17% (19 KK) yang memiliki bukti kepemilikan berupa surat keterangan penguasaan tanah (SKPT); dan 16% (18 KK)) memiliki sertfikat hak milik tanah. Kepemilikan sertifikat hak milik itu, lebih banyak ditemukan pada areal pekarangan rumah tinggal. Selebihnya, 10 % (12 KK) lainnya memiliki bukti berupa kwitansi jual beli, surat hibah, akte jual beli. Jika dibandingka tiga tahun sebelumnya (2002), dari 75 KK keluarga hanya 15 KK yang memiliki bukti

15

Tabel 2. Komposisi Penguasaan Luas Tanah berdasarkan agama dan suku di desa Wanga Islam Islam Islam Suku < 0,5 0,5 - 1 ha ha 1 - 2 ha Napu 0 39 39 Kulawi 0 0 0 Bugis 0 0 19 Flores 0 39 0 Toraja 0 0 0 Behoa 0 0 0 Manado 0 0 0 Jawa 0 0 19 Poso 0 0 0 other 0 0 0 Totals 0 78 77 %Agama 0% 17% 15%

Islam > 2 ha 0 0 58 0 0 0 0 0 0 58 116 23%

SKPT; 7 KK yang memiliki bukti serfikat termasuk pekarangan rumah dan kebun Sementara transisi kedua menuju ke penguasaan berdasarkan suku dari 77 KK, diantaranya 58 KK suku Napu, hanya 12 KK (51)% memiliki sertifikat dari 58 KK itu. Sertifkat itu

Kristen Kristen Kristen Kristen < 0,5 0,5 - 1 1 - 2 Total ha ha ha > 2 ha Suku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 4 0 8 4 0 0 0 4 13 76 0%

15%

33 11 0 3 5 8 5 3 3 6 77

57 8 0 0 4 0 4 0 0 4 77

15%

%Suku

211 23 77 50 13 8 9 22 7 81 501

15%

42% 5% 15% 10% 3% 2% 2% 4% 1% 16% 100%

100%

berupa pekarangan rumah lebih dominan. Dari jumlah 58 KK itu, 5 KK memiliki SKPT dan 37 KK lainnya memiliki SPPT. Dibandingkan dengan yang masuk ke Wanga selama 20 tahun terakhir, seperti suku Bugis, Jawa, Flores, Toraja, Behoa, Manado dan Kulawi memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertfikat, SKPT, SPPT, Akte jual belih tidak kurang

Tabel 3. Alat Bukti Kepemilikan Tanah di Wanga Surat Surat Akte Keterangan Surat Kwitansi Pembayaran Sertifikat jual Jumlah hibah Jual beli Penguasaan Pajak Tanah beli.

Tanah 58

5

1

1

2

37

12

% -Suku 51%

Kulawi Bugis

10 21

0 14

2 0

1 0

1 0

6 4

0 3

9% 18%

Flores Toraja Behoa

3 7 3

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

3 4 3

0 1 0

3% 6% 3%

Manado Jawa

4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 0

1 0

4% 0%

Poso Other No Answer

0 8 0

0 0 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 5 0

0 1 0

0% 7% 0%

Totals % - Bukti pemilikan

114

19

5

4

3

65

18

100%

100%

17%

4%

3%

3%

57%

16%

Suku Napu

16

dari 43%. Badingkan dengan tahun sebelumnya (2003), angka itu berjumlah 30% dari jumlah 75 KK warga Wanga Sementara tingkat keamanan tanah tertinggi hampir rata-rata dikuasai para pendatang ketimbang penduduk asli, dimana Bugis memiliki

sebagian besar ditanami untuk komoditi Kakao, Vanili, dan Jagung. Karena ketiga komoditi, harganya cukup mahal dibanding dengan komdoiti lainnya. Sementara komoditi Jagung banyak di tanam, karena mudah mengolah dan menjualnya, karena pembeli datang ke kampung di Wanga. Tabel 4 memperlihatkan cara memperoleh tanah di Desa

Tabel 4. Cara memperoleh tanah di Wanga Cara Memperoleh/Peruntukan

Membuka hutan

Beli Warisan Pinjam Hibah Sewa

Pembagian negara

%Totals peruntukan

Sawah

10

9

26

2

6

0

13

66

Kolam Ikan

1

1

4

1

2

0

3

12

4%

Kebun Coklat

6

14

21

3

9

0

14

67

23%

Kebun Kopi

2

3

7

1

4

0

4

21

7%

3

13

4% 34% 2%

Kebun Vanili

2

2

3

1

2

0

Ladang jagung

9

19

29

5

12

0

26

100

Ladang sayur-sayuran

0

0

3

1

1

0

2

7

Ladang kacang-kacangan

0

0

2

0

1

0

1

4

Totals

30

48

95

14

37

0

66

13%

0%

%_ Peroleh

10% 17%

33%

tingkat keamanan tertinggi (18% - 21 KK) memiliki bukti kepemilikan tanah. Terdiri dari memiliki SKPT (14 kk) dari 21 kepala keluarga. Bisa dipaham, bahwa sebagian besar orang Bugis memperoleh tanah karena membeli, karena itu, untuk pembuktian kepemilikan, maka Camat mengeluarkan SKPT. Sementara tingkat keamanan tanah suku lainnya cukup rendah, sebagain besar mereka hanya memiliki bukti SPPT. Tabel 3 memperlihat keamanan tanah berdasarkan bukti kepemilikan di desa Wanga dan komposisi kepemilikan alat bukti berdasarkan suku.

Sebagian besar tanah dengan tingkat keamanan rendah diperoleh dari tanah warisan, dan pada umumnya adalah tanaman pada usaha pertanian lahan basa, yang dikuasai Suku Napu. Sementara tingkat keamanan tanah paling tinggi di Napu adalah tanah diperoleh dengan cara membeli.

Sekurangnya tanah yang diperoleh dengan cara membeli sudah memiliki seperti: Kwitansi, akte jual beli dari kantor camat, surat penguasaan tanah juga di keluarkan camat. Meski tanah pembagian negara merupakan konversi tanah negara menjadi tanah hak milik, tetapi banyak diantara mereka yang menerima tanah pembagian dari negara tidak memegang alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

Berbeda dengan tanah warisan, sebagain besar adalah sawah yang diperoleh dengan cara membeli

5%

290

23%

1% 100%

23% 100%

Wanga, sebagai berikut: Seperti disebutkan dalam tabel 4 di atas, bahwa sebagian besar suku asli yang tinggal di Wanga, mereka pada umumnya memperoleh tanah dari warisan, yang sudah dicetak menjadi sawah sebelumnya. Selain itu, bagi memperoleh warisan dari lahan kering, maka sebagian besar berupa warisan diatas tanahnya sudah dicetak menjadi ladang jagung dan kebun kopi.

Pergeseran penguasaan lahan yang memiliki bukti hak milik sedang terjadi di Wanga. Lahan usaha pertanian yang disertfikatkan umunya adalah lahan yang subur dan produktif, sementara lahan usaha pertanian kurang produktif jarang sekali disertifikatkan. Paling kurang memiliki bukti SPPT dan umumnya dikuasai orang lokal. Pergeseran ini juga menunjukkan sedang terjadi pergeseran luas lahan produktif ke tangan pendatang bersamaan dengan meningkatnya jumlah bukti penguasaan lahan tiap tahunnya ke para pendatang.

Meski demikian, orang di Wanga menyadari hal ini, bersama lembaga desa dan lembaga adat, mereka sudah membangun sistem pertahanan mengenai tanah, dimana tanah tidak dapat diperjual belikan kepada orang yang berasal dari luar. Jika itu terjadi maka adat, aparat desa akan memberikan sanksi kepada pelaku penjual tanah.

17

Berkaitan dengan perkembangan pasar begitu cepat, maka orang Napu di Wanga, sudah mulai mengubah wajah kebun Kopi, ladang Jagung dan sebagian sawah untuk dijadikan perkebunan coklat dan vanili, mengikuiti jejak-jejak petani migran lainnya seperti yang berasal dari tanah Bugis, Manado, Jawa dan Toraja. Tabel 5, berikut memperlihatkan penguasaan berbagai suku di Desa Wanga dalam memanfaatkan lahan:

menghasilkan sekitar tiga sampai empat ton per hektar. Sedangkan komoditi Kacang-kacangan, Sayuran, orang Wanga menyebutnya sebagai komoditi tingkat rendah. Itulah sebabnya komoditi ini tidak begitu banyak ditemukan di daerah ini, meski sesungguhnya daerah lembah Napu, Doda merupakan pemasok sayur-sayuran yang tergolong besar di pasar lokal Palu.

Sebagian besar biaya produksi untuk tiap

Tabel 5. Usaha tani, kepemilikan lahan berdasarkan suku di Wanga Suku/Lad ang

Sawah

Kolam ikan

Kebun Coklat

Kebun Kopi

Kebun vanili

Ladang jagung

Ladang sayur â&#x20AC;&#x201C; sayuran

Ladang kacang kacangan

Tot als

% - Suku

Behoa

2

0

2

0

0

2

0

0

6

4%

Bugis

0

0

2

1

1

4

0

0

8

5%

Flores

0

0

1

0

0

4

0

0

5

3% 1%

Jawa

0

0

1

0

0

1

0

0

2

Kulawi

1

0

3

1

0

6

0

0

11

7%

Manado

3

0

3

0

0

1

0

0

7

4%

Napu

29

7

21

7

3

32

3

2

10 4

62%

Poso

1

0

1

0

1

1

0

0

4

2%

Toraja

1

0

2

0

0

2

0

0

5

3%

Other

3

1

3

1

1

7

0

0

16

10%

Totals

40

8

39

10

6

60

3

2

16 8

100%

%Usaha Tani

24%

5%

23%

6%

4%

36%

2%

1%

10 0%

Sebagain besar komoditi menopang kebutuhan keluarga di Wanga lebih banyak didominasi oleh komoditi Padi sawah, Jagung, Kakao. Sementara komoditi Vanili belum memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomi di daerah itu, karena sebagain besar penduduk baru mulai menanam kebun mereka dengan Vanili sekurangnya dua tahun terakhir, sehingga boleh dikata belum dapat berproduksi secara maksimal.

komoditi memiliki ragam yang berbeda. Biaya produksi mencakup, antara lain: pembelian pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian, pengadaan benih, biaya buruh tani dan lainnya. Pembelian pengadaan benih untuk komoditi Padi sawah misalnya di Wanga memiliki biaya produksi yang paling tinggi perhektarnya, yakni Rp. Antara Rp.1.000.000 â&#x20AC;&#x201C; 2.000.000 per-hektar, ketimbang komoditi lainnya seperti komoditi Jagung, komoditi Sayur-sayuran.

Kecuali komoditi Kakao yang dipasarkan di Palu, komoditi seperti Jagung, Kopi, dan Gabah lebih banyak diperdagangkan di pasar lokal, dimana sebagain besar perjualan itu dilakukan melalui pembeli yang dari Palu ke Wanga. Frekwesi kedatangan mereka hampir tiap minggu mendatangi desa-desa yang terletak di Lembah Palolo, Napu, dan Doda.

Pembelian pupuk, obat-obatan, alat pertanian dari 77 KK di Wanga 32% diantaranya mengaku meminjam modal dari tengkulak untuk digunakan sebagai biaya produksi dengan catatan, para peminjam melakukan pembayarannya hasil panen komoditi yang bersangkutan dengan persetujuan memberikan nilai panen per-kilogramnya dikurangi hingga 21% dari harga pasar. Misalnya Jagung kering, jika di pasar lokal dibeli dengan harga Rp.1400/Kg, maka jika para peminjam (debitor) menjual Jagung itu dengan berat yang sama ke tengkulak maka akan dihargai sekitar Rp.1100/Kg.

Hampir rata-rata, hektar sawah dapat memproduksi rata-rata tiga sampai empat ton berar( bukan gabah). Komoditi Jagung dapat

18

Kehilangan nilai harga dari Jagung kering tidak hanya terjadi pada tengkulak, tetapi juga terjadi pada corak lain, penjualan komoditi pada pedagang pembeli yang datang ke Wanga, yang memberlakukan biaya pembelian di kampung dengan pasar di Palu.

bekerja gotong royong (Mapalus) usaha pertanian di Wanga perlahan mulai terkikis digantikan dengan buruh upahan, meski sebagian orang asli masih menjalankan sistem mapalus.

Meski demikian berbagai kendala yang dihadapi komunitas di Wanga dalam mengelola pertanian Sebagian besar penggunaan buruh tani, dengan lebih banyak di jumpai karena kurangnya alat dan berbagai variasi pola pengupahan, seperti bagi sarana pertanian. Meski sudah terdapat sarana hasil, sistem pengupahan per-minggu, per-panen, irigasi di Wanga untuk pertanian sawah, akan per-kelompok. Rata buruh tani yang dipakai dalam tetapi masih membutuhkan irigasi untuk tiap hektarnya, antara tiga sampai enam orang, mengelolah tanah-tanah yang hingga kini belum di terutama ditemukan pada komoditi Padi, sementara kelolah menjadi sawah. Demikian pula dengan kebun komoditi Kakao dan Vanili tergantung luasnya komoditi Jagung, membutuhkan prasarana ketersedian modal dan tingkat kesibukan. Jika pengelolaan Jagung berupa, sarana pabrik untuk tidak para pemilik kebun masih bisa melakukan memisahkan biji jagung (pemipil biji Jagung) dari sendiri tanpa menyewa buruh tani. Tabel 6 tongkolnya, sehingga pengelolaan komoditi jagung memperlihatkan penggunaan buruh tani diberbagai dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar. usaha pertanian di Wanga: Hambatan kedua di Wanga adalah, hama pertanian, hama tidak hanya gulma, tetapi juga, kerbau dan juga sering adanya Tabel 6. Luas komoditi dan rata-rata tenaga kerja yang digunakan di pencurian untuk kasus Wanga kebun Vanili. Sementara Luas/Tenaga Kerja Overall 1 - 3 orang 3 - 6 orang 6 - 9 orang > 9 orang komoditi Kopi tidak ditemukan hama yang < 0,5 ha 38 0 12 21 5 berarti.

0,5 - 1 ha.

54 0 25 18 11 1 -2 ha.

11

0

4

> 2 ha.

3

0

0

Totals

106

0

41

Jika dilihat dari tabel 6 di atas, tanah yang kurang dari setengah hektar dari 77 KK responden di Wanga dikerjan sampai 21 orang tenaga kerja.

Ini menunjukkan pekerjaan tersebut membutuhkan buruh tani semacam itu, bukan buruh upahan, melainkan sistem gotong royong (Mapalus) yang sudah lama dikembangkan di Wanga. Dibandingkan dengan tanah yang luas 2 hektar dari 77 KK responden, hanya 3 KK yang menjawab dikerjakan antar enam orang keatas tenaga kerja. Ini menunjukkan buruh upahan di perkebunan para migran. Dibandingkan dengan 30 tahun sebelumnya sistem buruh upahan di Wanga tidak di kenal sama sekali.

Ada kecenderungan meningkat penggunaan buruh tani, baik dari segi jumlah buruh tani yang bekerja di pertanian orang lokal mapun pertanian yang dikuasai para pendatang. Dimana, sistem

3

4

1

2

Di Dodolo (Toe Jaya) Orang di Dodolo, hampir 43 22 sebagian besar menguasai tanah rata-rata antara 1-2 hektar, karena mereka memperoleh tanah dari pembagian negara melalui proyek transmigrasi lokal. Penduduk desa ini, sekitar 97,4% dari 76 KK adalah petani dan komposisi etnis adalah Rampi 47 KK (61.8%) Bugis (13 KK - 17.1%); Behoa 3,9% (3 KK); Tator 3,9% (3 KK) dan lainnya 9%. Dan komposisi agama di Dodolo adalah Kristen (60 Kk) 78.9%, Islam (16;KK) 21.1% Bisa disebutkan, orang yang bermukim di Toe Jaya hampir semua adalah pendatang. Dominasi orang Rampi tinggal di Dodolo, karena mereka merupakan program transmigrasi lokal utama dan sebagian besar adalah orang yang melakukan migrasi dari Sulawesi Selatan karena DII/TI pada tahun 1964 (Arianto, 2003). Sebagian besar orang atau sekitar 95 % dari (76) KK menyatakan mereka tinggal di Dodolo lebih dari empat tahun yang lalu.

Di Dodolo suku yang baru datang kemudian sekitar dua tahun terakhir, Behoa, Pamonan, Bugis dan

19

Tabel 7. Kendala Dihadapi Petani di Wanga Komoditi

Overall Hama

Ladang jagung.

Sawah.

Kebun Coklat Kebun Kopi.

Kolam ikan.

Kebun vanili.

Ladang sayur - sayuran.

Ladang kacang kacangan.

Total

Biaya Lahan Alat dan produksi Pemasaran pertanian sarana Other hasil yang yang pertanian tinggi sempit

125 89 81 27 21 18 10

52 32 30 9 8 6 3

13 13 11 5 3 5 3

5 5 4 3 2 1 1

44 32 27 5 5 4 2

10 6 8 4 2 2 1

1 1 1 1 1 0 0

6 377

2 142

2 55

1 22

1 120

0 33

0 5

Toraja.

Kedatangan mereka karena motivasi yang berbeda, suku pamona karena termotivasi sebagai penyiar agama (Pendeta), yang ditugaskan organisasi dan kawin dengan orang Rampi yang tinggal di Dodolo, demikian pula dengan kedatangan orang Toraja dan lainnya. Orang Behoa masuk ke Dodolo, selain karena kawin juga termotivasi karena menipisnya tanah di tanah asal mereka, seperti di lembah Doda.

tambahan di desa itu, juga masih kurang karena pasar, kecuali rotan yang mengalami perkembangan meningkat. Tabel 8, memperlihatkan suku dan cara memperoleh tanah di desa Dodolo Seperti diketahui tanah di Wilayah Dodolo diklaim sebagai tanah adat orang yang bermukim di Wanga. Tabel diatas memperlihatkan, bahwa sebagian besar tanah yang dikuasai orang yang bermukim di Dodoloa diperoleh dari negara lebih dominan. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa tanah telah diubah menjadi modal usaha dengan berbagai komoditi pertanian.

Karena kekurangan tanah, kemudian orang bermukim di Dodolo membuka hutan di dalam Taman Nasional Lore Lindu di bagian timur. Karena faktanya, jumlah pertumbuhan penduduk lebih besar ketimbang jumlah lahan yang tersedia untuk para transmigran, sementara alternatif pekerjaan lain seperti mengambil hasil non kayu, seperti damar, rotan dan lainnya, merupakan perkerjaan

Berkaitan dengan jual - beli tanah, dari 77 KK, 85.7% (12) diantaranya menyatakan pernah menjual tanah satu kali dan 14,3% (2 KK) menyatakan pernah menjual tanah dua kali. Menjual tanah disebabkan Karena kebutuhan biaya anak sekolah (20%), kebutuhan keluarga (20%); modal usaha pertanian (20%); pesta kematian (7%); pesta kawin (7%) dan (27%) lainnya. Pembelian tanah yang mempunyai bukti kepemilikan Tabel 8. Cara Memperoleh Tanah berdasarkan kepala keluarga di sebagian besar dilakukan Dodolo Bugis yakni 70% dari 10 Peroleh Jumlah % KK yang pernah beli tanah Pembagian Dari Negara.

47 35% Membuka Hutan.

39 29% di Desa Dodolo, 30% Pinjam.

22 17% lainnya adalah suku Beli.

21 16% Toraja, Pamona dan Warisan.

4 3% Behoa.

20

Hibah.

0

0%

Sewa.

0

0%

Totals

133

100%

Sementara berkaitan dengan kehilangan hak

atas penguasaan dan pemilikan tanah, dari 76 KK yang diwawancarai 14 Kk menyatakan pernah dirampas tanahnya oleh berbagai aktor , antara lain: saudara, pemerintah, warga desa, pengusaha tengkulak. Perampasan berbagai aktor dapat dilihat dalam tabel 9 berikut:

memiliki sertifikat sebagian besar adalah tanah yang diperoleh dari pembagian negara berupa pekarangan rumah. Sementara tanah yang memiliki bukti SPPT adalah lahan dua atau tanah perkebunan yang diperoleh dari negara karena program transmigrasi. Pada Tabel 10 memperlihatkan administrasi kepemilikan tanah di Dodolo.

Tabel 9. Aktor Perampas Tanah di Dodolo

Pemerintah Saudara Warga desa Pengusaha Tengkulak Totals

6 4 4 0 0 14

43% 29% 29% 0% 0% 100%

Pergeseran penguasaan tanah berdasarkan suku di Dodolo lebih besar dikuasai oleh oleh Suku Rampi, karena mereka memperoleh tanah dengan berbagai metode pembagian negara, membuka hutan di areal Taman Nasional Lore Lindu, warisan dan membeli. Suku Bugis 9 KK dinatarnya memperoleh tanah dengan cara membeli dari 13 KK suku itu tinggal di Dodolo. Sementara 5 KK Suku Behoa dari 28 KK yang bermukin di Dodolo memperoleh tanah dengan metode membeli. Meski suku Rampi mengaku menguasai jumlah kwantitas tanah lebih banyak, namun jika dibandingkan dengan suku Bugis, Behoa, Pamona, dan Toraja, maka dari segi luas tanah mereka hampir sama dengan luas tanah

Dari tabel 9 di atas juga memperlihatkan, bahwa kehilangan hak atas tanah dari 14 KK, enam KK (43%) yang menyatakan di kehilangan hak atas penguasaan tanah karena alasan pemerintah.

Alasan pemerintah mengambil tanah untuk kepentingan umum dan tanah negara. Kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, sekolah, Taman Nasional Lore Lindu dan lainnya. Namun ada juga warga Dodolo yang mengklaim, bahwa tanah mereka dirampas pemerintah dengan alasan tanah negara, dimana mereka tidak dapat memperlihatkan bukti hak milik kepada Tabel 10. Kepemilikan Administrasi Tanah di Dodolo pemerintah kecamatan.

Surat Pembayaran Pajak Tanah Surat Keterangan Penguasaan Tanah Kwitansi Jual beli Akte jual - beli.

Sertifikat Surat hibah Totals

Bukti penguasaan dan kepemilikan tanah di Dodolo berdasarkan administrasi pemerintahan. Dari 80 KK, rata-rata memiliki bukti kepemilikan lahan antara satu sampai di atas dua hektar, berupa SPPT atau 58 KK (73%); sementara 9% (7 KK) memiliki bukti penguasaan SKPT yang dikeluarkan pemerintahan kecamatan; 8% (6 KK) memiliki bukti penguasaan berupa kwitansi jual beli; 6% ( 5 KK) memiliki bukti akte jual beli; dan 5% (4 KK) memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat.

Luas kepemilikan antara 05-1 hektar sampai dua hektar ke atas, adalah tanah yang memiliki bukti akte jual-beli dan SKPT yang dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan. Sementara tanah yang

58 7 6 5 4 0 80

73% 9% 8% 6% 5% 0% 100%

yang dikuasai Suku Rampai. Pembagian tanah menurut tabel dibawah, dalam tiap kepala keluarga memperoleh tanah dengan lebih dari satu cara yang berbeda. Tabel 11 memperlihatkan Cara Memperoleh Tanah berdasarkan Suku di Desa Dodolo.

Di Doda, penduduk yang bermukim berjumlah 193 KK yang tinggal di Desa Doda Komposisi kepemilikan tanah di daerah ini sebagian besar antara 0,5 â&#x20AC;&#x201C; 1 Hektar per-kepala keluarga.

Pergeseran komposisi penguasaan tanah ada dua

21

Suku/ Asal

Tabel 11. Cara Memperoleh Tanah berdasarkan Suku di Dodolo Membuk Beli Warisan Pinjam Hibah Sewa Pembagian a Hutan Negara

Rampi

75

16

11

28

0

0

89

Total

%-Suku

219

68%

Bugis

3

9

0

1

0

0

0

13

4%

Behoa

10

5

0

3

0

0

10

28

9%

Pamona

2

2

0

4

0

0

0

8

2%

Tator

0

2

0

0

0

0

2

4

1%

Other

8

19

1

11

0

0

12

51

16% 100%

Totals

98

53

12

47

0

0

113

323

% - Peroleh

30%

16%

4%

15%

0%

0%

35%

100%

kategorisasi. Pergeseran penguasaan berdasarkan agama suku bergeser penguasaan berdasarkan agama . Awalnya di Doda merupakan warga yang menganut agama suku, mulai dari tumpang tindih penguasaan tanah berdasarkan agama, suku, lainnya. Penguasaan berdasarkan agama bisa dilihat setelah masuknya agama Kristen di Doda pada tahun 1905, dimana sebagian besar tanah dikuasai agama suku bergeser ke agama Kristen.

Sampai saat ini penguasaan di Doda 94 % (182 kk) beragama kristen menguasai tanah di atas dua hektar sebesar 30 KK; dan 72 KK menguasai tanah antara satu sampai dua hektar dan 22 KK menguasai tanah antara nol hingga satu hektar; sementara agama Islam dari 7 KK, 5 KK diantaranya menguasai tanah antara satu hingga dua hektar; dua KK menguasai tanah kecil dari 0,5 hektar di atas dua hektar.

Pergeseran kedua, penguasaan tanah berdasarkan komposisi suku dari 193 KK diantaranya: 83.9%; (162KK ) Behoa; 3.1%; ( 6 KK) Toraja; 2.1% (4 KK) Mori; 1.6% (3 KK)Napu;1.0% (2 KK) Bada; 5.2% (10 KK) ; lainnya 3.1% (6 KK).

Dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya (2002), penguasaan suku asli Behoa berkurang,

dari 108 KK, 93% diantara mereka menguasai tanah dan 6% lainnya dikuasai suku pendatang, seperti Mori, Toraja. Pergeseran ke arah komposisi suku bersamaan dengan beralihnya kwalitas kepemilikan tanah ke tangan para pendatang. Dimana sebagian besar tanah subur di daerah itu, jatuh ke tangan migran melalui jual beli tanah. Orang Behoa, yang mayoritas beragama Kristen, memiliki tanah dari warisan orang tua mereka, sementara Toraja memperoleh tanah selain karena perkawinan, juga membeli tanah, demikian pula dengan orang Mori, selain membeli tanah ada juga yang datang ke Doda karena datang sebagai pegawai negeri Belakangan, penguasaan tanah juga mulai bergeser ke beberapa perusahaan sejak terbuka jalan poros Doda yang menghubungkannya dengan lembah Napu, kemudian menghubungkannya dengan kota Poso dan kota Palu. Soni Tandra (pengusaha asal Poso) kini menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, mempunyai bukti hak milik 1000 hektar tanah pertanian di lembah Napu.

Tabel 12 memperlihatkan komposisi kepemilikan tanah berdasarkan agama dan suku di Desa Doda.

Cara memperoleh tanah sebagian besar

Tabel 12. Luas Lahan Dikuasai Berdasarkan Suku dan Agama di Doda Suku

< 0,5 ha Islam

< 0,5 ha

0,5 - 1 ha Kristen

1-2 ha Islam

1-2 ha Kristen

> 2 ha

> 2 ha

Kristen

0,5 - 1 ha Islam

Behoa

1

Toraja

Islam

Kristen

14

4

64

2

42

2

0

1

0

1

0

2

0

Mori

0

1

0

3

0

0

Napu

0

1

0

1

0

1

% - Suku

28

157

77%

1

5

2%

0

0

4

2%

0

0

3

1%

Bada

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1%

Other

0

1

0

5

1

25

0

1

33

16% 100%

Totals % -Agama

22

Totals

1

18

4

74

3

72

2

30

204

0%

9%

2%

36%

1%

35%

1%

15%

100%

Tabel 13. Cara memperoleh Tanah dan Usaha Pertanian di Doda Suku /Ladang

Sawah

Kola m ikan

Kebun Coklat

Kebun Kopi

Kebun vanili

Ladang jagung

Ladang sayur â&#x20AC;&#x201C; sayuran

Ladang kacang â&#x20AC;&#x201C; kacangan

Tota l

%-Peroleh tanah

Buka Hutan

25

3

17

10

6

11

2

1

75

14%

Beli

46

12

36

13

10

16

1

6

140

26%

Warisan

119

17

71

28

12

19

4

7

277

51%

Pinjam

3

0

2

3

1

0

0

1

10

2%

Hibah

4

0

3

2

1

3

0

1

14

3%

Sewa

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0%

Pembagian Negara

6

1

9

2

3

1

0

0

22

4%

204

33

139

58

33

50

7

16

540

100%

Totals

masyarakat di Doda melalui warisan 51% (227 KK); pesta kematian dan pesta kawin; 24% untuk dan 26% (140 KK) diperoleh karena membeli; 14% kepentingan lainnya. Orang Toraja menjual (75 KK) diperoleh karena membuka hutan. Dan tidak tanahnya, karena pesta kematian keluarga mereka terdapat sewa menyewa tanah di Doda.

Perolehan warisan lebih besar Tabel 14. Penjualan Tanah di Doda dibandingkan frekwesi lain, karena Suku/Freqwensi Jual 1X 2X 3X > 3X Doda merupakan warisan tanah Behoa 34 2 1 0 kampung tua.

Toraja Mori Napu Bada Others

Cara memperoleh tanah melalui pembelian tanah terjadi karena menyusul meningkatnya laju migrasi belakangan ini masuk ke Lembah Totals Behoa dengan motivasi tanah pertanian subur untuk komoditi Kakao dan Vanili yang baru berlangsung selama tiga tahun terakhir. Tabel 13, memperlihatkan cara memperoleh Tanah dan Usaha Pertanian di Doda.

Ini juga bisa dilihat dari tingkat frekwensi penjualan tanah, dimana suku Behoa lebih banyak melakukan penjualan tanah, sementara suku lain tidak pernah menjual tanah, melainkan hanya membeli tanah lebih besar. Alasan utama penjualan tanah disebabkan untuk kepentingan biaya anak sekolah dan rumah tangga (36%); (30%) biaya

Suku/Pela ku Behoa Toraja Mori Napu Bada Other Totals

0 0 0 0 1 35

1 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

di Tanah Toraja. Tabel 14 memperlihatkan Suku dan frekwensi menjual.

Kehilangan tanah bagi suku behoa, tidak hanya disebabkan oleh penjualan, juga disebabkan oleh perampasan, terutama sebagian besar dilakukan oleh warga desa, kemudia saudara dan pemerintah.Suku yang paling banyak kehilangan tanah dari 193 reponden yang di wawancarai, mengaku 17 KK (81%) suku Behoa kehilangan hak atas, kemudian suku Bada 2 KK (5%) dalam berbagai cara penghilangan penguasaan tanah oleh berbagai

Tabel 15. Penyebab Kehilangan Hak Milik atas Tanah di Doda Pengusaha Pemerintah Saudara Warga Tengkulak Total desa 0 2 6 9 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4 7 10 0 21

%-Suku 81% 5% 0% 0% 10% 5% 100%

23

Suku/Pela ku Behoa Toraja Mori Napu Bada Other Totals

Tabel 15. Penyebab Kehilangan Hak Milik atas Tanah di Doda Pengusaha Pemerintah Saudara Warga Tengkulak Total desa 0 2 6 9 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4 7 10 0 21

aktor, seperti pengusaha, pemerintah, saudara, warga desa. Tabel 15 memperlihatkan suku dan penyebab kehilangan hak atas tanah.

Kehilangan hak atas tanah di Doda, pada saat yang bersamaan juga diiringi dengan tumbuhnya buruh tani, yang bekerja di ladang pertanian milik para pendatang di Doda. Usaha pertanian antara satu hingga dua hektar sebagian besar mempekerjakan buruh tani antara tiga sampai sembilan orang keatas. Meski sesungguhnya sistem kerja Mapalus (gotong Royong adat) untuk usaha pertanian masih tetap dipertahankan hingga kini, tetapi menunjukkan frekwensi yang menurun tiap tahunnya. Sistem pengupahan tenaga kerja di Doda dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bagi hasil, bayar per-minggu; bayar per-musim panen dan lainnya.

%-Suku 81% 5% 0% 0% 10% 5% 100%

Tidak berbeda jauh dengan desa tetangga, Doda, pergeseran penguasaan tanah di Lempe memiliki karakter yang sama dengan Doda. Karena, antara Lempe dan Doda memiliki komposisi penduduk yang sama, latar belakang sejarah yang sama. Lempe sebelum masuknya agama Kristen ke wilayah itu, tanah dikuasai oleh agama suku dengan berbagai hukum adat. Setelah masuknya siar agama kristen ke wilayah itu, maka pada saat yang sama peralihan penguasaan tanah mulai bergeser ke agama kristen. Saat ini dari 64 KK di Lempe, diantaranya menguasai tanah usaha pertanian adalah agam kristen 82% (52 KK) dan 18% (12) tanah usaha pertanian dikusai oleh orang yang beragama Islam.

Dengan kata lain, secara kwalitas dari 2500 hektar tanah pertanian di Lempe, tidak kurang dari 2132 hektar dikuasai agama Kristen dan 368 hektar dikuasai oleh agama Islam. Penguasaan berdasarkan agama Islam sebagian dikuasai melalui hak kepemilikan, sewa menyewa, warisan dan bagi hasi, buka hutan. Sementara sebagian besar penguasaan penguasaan agama Kristen diperoleh dengan warisan, membuka hutan, pinjam dan lainnya. Tabel

Di Lempe, seperti halnya di Doda, sekitar 98,40% (64 kk) orang tinggal di Desa Lempe adalah petani, selebihnya adalah pegawai negeri sebagai guru, pekerja sosial di lembaga pelayanan ibadah.

Rata- rata orang yang berada di Lempe adalah petani dan mereka berasal penduduk asli yang sudah bermukim di daerah itu Tabel 16. Memperoleh tanah berdasarkan Agama di Lempe lebih dari lima dan sepuluh Memperoleh tanah Overall Islam Kristen Others tahun terakhir. Dari 64 KK Membuka hutan 22 2 20 0 penduduk yang tinggal di Lempe, diantaranya 95 % Beli 10 2 8 0 penduduk mengaku Warisan 38 4 34 0 memiliki tanah untuk Pinjam 6 1 5 0 pertanian dan lokasi Hibah 1 0 1 0 perumahan. Namun sekitar Sewa 1 0 1 0 satu sampai tiga orang tidak memiliki tanah untuk Pembagian dari negara 1 0 1 0 pertanian di desa Lempe.

Totals 79 9 70 0

24

16 memperlihatkan komposisi penguasaan tanah di Lempe berdasarkan luas dan agama.

perkembangan pembelian tanah mengalami peningkatan terus tiap tahunnya. Sementara perolehan tanah melalui membuka lahan baru tidak Pergeseran penguasaan tanah kedua, adalah akan berubah lagi di Lempe, karena wilayah dari suku asli Behoa ke suku pendatang yang baru mereka berada di Eklaf Taman Nasional Lore Lindu, masuk belakangan ini sejak 30 tahun belakangan demikian pula perolehan tanah melalui warisan. ini. Suku pendatang di Lempe seperti Toraja, Napu Sebagai contoh, dalam kasus jual beli tanah, pada dan lainnya, memperoleh tanah karena membeli, tahun sebelumnya, menurut laporan Sekdes Lempe, sewa dan membuka hutan. Tabel 17, komposisi Mbalea, ada 14 kejadian jual beli tanah, sementara suku, dan cara memperoleh tanah di Desa Lempe. setahun kemudian meningkat menjadi 24 kejadian jual beli tanah.

Peningkatan jual-beli Tabel 17. Cara memperoleh tanah berdasarkan Suku Lempe Suku/ Overall Membuka beli Warisan Pinjam Hibah. Sewa Pembagian tanah selain karena perolehan hutan dari negara motivasi kebutuhan Behoa 50 19 5 33 2 0 1 1 keluraga, anak sekolah, Napu 2 1 1 2 1 0 0 0 pesta kawin dan biaya Toraja 2 1 1 1 0 0 0 0 upacara kematian di Other 10 2 4 3 3 1 0 0 Totals 64 23 11 39 6 1 1 1 Lempe.

Sebagaian besar orang di daerah ini memiliki usaha petanian untuk satu Meski demikian, laju pergeseran tanah komoditi kurang dari setengah hektar, dan hanya ketangan para pendatang cukup tinggi dari sebagian kecil orang memiliki usaha pertanian untuk satu komoditi Tabel 18. Cara peroleh tanah berdasarkan bukti kepemilikan di Lempe dengan luas lebih dari dua Perolehan Tanah Overall Surat Kwitansi Akte jual Surat Surat Sertifikat hektar. Meski demikian, Keterangan Jual beli - beli hibah Pembayaran Pajak Tanah Penguasaan rata-rata kepala keluarga Tanah memiliki lebih dari satu Warisan 63 16 3 1 0 38 5 komoditi untuk usaha Membuka hutan 44 12 1 3 0 21 7 Beli 24 5 1 4 0 9 5 pertanian yang mereka Pinjam 7 2 0 0 0 4 1 kelolah. Misalnya untuk Hibah 0 0 0 0 0 0 0 tiap kepala keluarga, Sewa 2 1 0 0 0 1 0 Pembagian dari negara 1 0 0 0 0 1 0 selain memiliki usaha Totals 141 36 5 8 0 74 18 pertanian jenis komoditi Kakao, juga memiliki Kopi, penduduk asli di desa Lempe tinggi. Karena menanam Padi, Vanili dan lainnya. Rata-rata Luas mudahya orang kehilangan hak atas penguasaan Komoditi di Lempe, diperlihatkan pada tabel 19. lahan, selain soal keamanan hak atas tanah, juga Sebagian besar komoditi pertanian orang di karena bukti kepemilikan berdasarkan hukum Lempe di pasarkan di kampung sendiri, dimana positif semakin kuat digunakan sebagai alat untuk hampir tiap minggu pedagang berasal dari Palu menyelesaikan masalah belakangan ini di daratan mengunjungi desa Lempe, mereka membeli tinggi itu. Sementara sebagian besar penduduk asli berbagai komoditi, terutama komoditi setingkat hanya memiliki bukti yang paling dominan adalah palawija, misalnya Jagung, sayur-sayuran, kacangSurat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT). Hanya kacangan. Sementara komoditi Kopi, selain dijual sedikit diantara mereka yang memiliki sertifikat. ke pedagang membeli datang kerumah, mayoritas Tanah yang disertifikatkan itu, sebagian besar hasil di kopi digunakan untuk konsumsi sendiri. adalah tanah pekarangan rumah yang diperoleh dari Berbeda dengan komoditi diatas, bagi komoditi warisan. Tabel 18 memperlihatkan cara memperoleh seperti Kakao, gabah, sebagian besar dijual ke tanah dan bukti kepemilikan tanah di Desa Lempe pedagang pengumpul yang ada di desa Lempe.

Meski angka membeli tanah cukup rendah Hanya sebagian kecil diantara komoditi itu di jual dibanding dengan, angka perolehan tanah melalui langsung ke ibukota provinsi Sulawesi Tengah, di warisan dan membuka hutan cukup tinggi, tetapi

25

Palu. Pemasaran Hasil Komoditi di Desa Lempe dapat dilihat dalam tabel 20 berikut:

pedagang.

Penguasaan dalam komposisi agama, dimana

Tabel 20. Pemasaran Hasil Komoditi di Lempe Pemasaran/Komoditi

Overall

Sawah

Kolam ikan

Kebun Coklat

Kebun Kopi

Kebun vanili

Ladang jagung

Ladang sayur â&#x20AC;&#x201C; sayuran

Ladang kacang kacangan

Pembeli datang ke rumah

74

15

7

15

8

0

24

3

2

Konsumsi sendiri

49

30

6

0

10

0

1

1

1

Dijual ke pedagang pengumpul

35

19

0

5

5

0

1

3

2

4

1

0

1

1

0

1

0

0

162

65

13

21

24

0

27

7

5

Dijual Langsung ke Ibu Kota Totals

Di Dongidongi, Berbeda denga pola pergeseran penguasaan tanah yang terjadi di Desa Lempe, Doda dan Wanga maupun di Desa Dodolo, di Dongidongi krisis tanah terjadi pada berbagai suku dari dataran tinggi Kulawi, Kamilisi yang mengikuti Program Transmigrasi Masyarakat Terasing (PMKT) kehilangan hak atas penguasaan sumber daya tanah. Penyebabnya, selain menjualnya kembali tanah pemberian negara itu ke tangan orang lain, juga karena sebagian tanah yang di janjikan pemerintah sebesar dua hektar sebelumnya kepada mereka tidak direalisasikan oleh pemerintah yang sudah menjelang hampir dua puluh tahun. Akibat krisis tanah ini, tidak kurang dari 1.000 anak usia sekolah tidak menikmati sekolah karena alasan biaya.

Proletarisasi tanah oleh berbagai proyek pemerintah di wilayah lembah Palolo, kabupaten Donggala yang sudah berlangsung sejak dua puluh tahun terakhir, karena berbagai program pembangunan transmigrasi terus belangsung.17 Puncak krisis tanah terjadi di wilayah lembah Palolo, ketika 1030 KK orang yang berasal dari lembah itu memasuki wilayah Dongidongi di dalam Taman Nasional Lore Lindu membuka areal kawasan konservasi itu menjadi perkebunan. Tanah-tanah usaha pertanian dibagi dua hektar per-kepala keluarga.

Survey dilakukan pada wilayah Dongidongi ratarata ditujukan pada kepala keluarga berusia antara 20 hingga 53 tahun. Mereka membagi wilayah yang diduduki itu ke dalam, pembagian wilayah, antara lain: Boyalentora; Anutapura, Toraranga.

Tidak kurang dari 99.2% dari 1055 KK bekerja sebagai petani, selebihnya adalah bekerja sebagai

26

Kristen lebih banyak tinggal di Dongidongi, menguasai tanah lebih dominan. Seperti diketahui, dari 1064 kk orang yang tinggal di Dongidongi tidak kurang 80.9% atau 865 kk beragama Kristen dan memiliki usaha pertanian ; 18.2% atau 193 beragama Islam mengaku menguasai tanah usaha pertanian. Rata rata diantara kedua agama itu menguasai luas tanah usaha pertanian diatas dua hektar dan juga rata-rata tanpa ada perbedaan yang menyolok.

Keragaman kepemilikan itu, di pengaruhi oleh semangat land reform para pejuang orang di Dongidongi merebut tanah lebih banyak tentukan oleh perjuangan aksi bersama, atau biasanya disebut reclaiming. Dari 1064 KK di Dongidongi 99.1%; (1026 KK) mengakui memperoleh tanah dengan cara reclaiming. Kemudian, sari 1064 KK yang disurvey, 80% diantaranya memperoleh tanah 1-2 hektar dengan cara reclaiming lalu membuka hutan untuk usaha pertanian. Dari jumlah itu, 20% memperoleh tanah karena mendapat pembagian dari Forum Petani Merdeka, karena telah dianggap berusia 17 tahun.

Dari jumlah disebutkan di atas, hanya sebagian kecil kepala keluarga yang tinggal di Dongidongi tidak memiliki usaha pertanian. Mereka yang tidak memiliki usaha pertanian itu, karena tidak tinggal menetap di Dongidongi. Selain karena alasan modal, juga karena alasan keluarga dan lainnya.

Tabel berikut memperlihatkan usaha pertanian berdasarkan suku dan agama di Dongi dongi.

Mereka yang bertani secara menetap dan tinggal di wilayah Dongidongi menetap 88.5% (920 kk), dan 11.5% (120 kk) tidak menetap. Tabel 21 memperlihatkan Kepemilikan Usaha Tani

Berdasarkan Agama, dan Suku di Dongidongi

kedua setelah Kaili Sub-etnis Daâ&#x20AC;&#x2122;a. Kemudian disusul Suku Uma (kulawi) diurutan ketiga. Cara memperoleh tanah orang Dongidongi Tabel 21. Kepemilikan Usaha Tani Berdasarkan berdasarkan suku dapat dilihat dalam tabel Agama, dan Suku di Dongidongi 22 .

Suku Islam (KK) Kristen (KK) Dari 1064 KK orang Dongidongi 98,9% Daa 21 366 (1040 kk) memiliki usaha pertanian dengan Kulawi 1 67 berbagai komoditi baik skala kecil dan Kaili 76 50 besar.Usaha petanian berdasarkan suku, Seko 1 9 hampir tidak bisa diidentifikasi, karena Manado 1 6 hampir semua suku dan agama menanam Toraja 1 4 komoditi yang sama, seperti Kakao, Vanili, Behoa 1 3 Jagung dalam jumlah dan komposisi yang Bugis 1 1 hampir sama Lindu 0 2 Napu 0 3 Dari 1064 KK yang menghuni Tialo 1 0 Dongidongi, 40% diantaranya memiliki Other 33 61 kebun Kakao dan, 30% memiliki kebun Totals 137 572 Jagung. Umumnya kebun Kakao digunakan sebagai komoditi jangka panjang, karena usia mulai sejak ditanam, Kakao di Dongidongi membutuhkan waktu tiga tahun Suku yang menghuni wilayah itu, antara lain: baru dapat dipanen. Sementara kebun Jagung, rataDaâ&#x20AC;&#x2122;a, Kulawi, Kaili, Seko, Mandar, Manado, Batak, rata tiga bulan sejak waktu ditanaman sudah bisa Napu, Behooa, Bali, Mori, Bugis, Toraja. Rata-rata dipanen, lalu kemudian dijualkan ke pasar di Palu. orang yang bermukim di Dongidongi mayoritas Itulah sebabnya banyak diantara mereka menanam sudah berdomisili 2-4 tahun lalu, yakni sejak tahun Jagung sebagai sumber ekonomi keluarga untuk 2001, meski sebelumnya, seperti Papa Lili, sudah jangka pendek. Sementara komoditi lainnya, berdomisili di Dongidongi sejak tahun 1979,ketika seperti Sayur-sayuran, kebun Kopi hanya digunakan baru pertama kali mereka dipindahkan ke daerah sebagai komoditi tambahan. Karena itu, komoditi itu. Penguasaan berdasarkan komposisi suku, lebih ini tidak pernah ditanam dalam kebun-kebun di dominan dikuasai Kaili Sub-etnis Daâ&#x20AC;&#x2122;a, sementara Dongidongi secara besar-besaran Kaili Sub-etnis lainnya menguasai tanah terbesar Tabel 22.

Suku Asal/ Menggarap Tanah/Luas (Ha)

Memperoleh Tanah Membuka hutan dan Beli di Dongidongi

< 0,5 ha

< 0,5 ha

0,5 - 1 ha Membuka hutan

0,5 - 1 ha Beli

Membuka hutan

Pinjam

Da'a

25

Kaili Kulawi

5 0

0

39

1

2 0

27 11

0 0

Manado Others

1 1

0 1

1 1

0 0

1 - 2 ha

1- 2 ha Beli

1- 2 ha Warisa n

126

0

40 29

3 0

8 3

0 0

Membuka hutan

>2 ha beli

Totals

0

>2 ha Memb uka hutan 15

0

206

0 0

7 9

1 1

85 50

0 0

0 2

0 0

10 8

Mandar

0

0

1

0

5

0

0

0

0

6

Behoa Napu

3 2

0 0

1 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

4 3

Bada Poso

0 2

0 0

3 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

3 4

No Answer

7

0

48

1

252

2

1

24

1

336

Totals

46

3

132

2

465

5

1

58

3

715

6%

0%

18%

0%

65%

1%

0%

8%

0%

100%

%Perolehan Tanah

27

IV. PENUTUP Sebagai kesimpulan hasil penelitian ini, terjadinya berbagai konflik di berbagai wilayah di Doda, Lempe, Wanga, Toejaya dan Dongidongi disebabkan oleh aspek penguasaan tanah yang tumpah tindih dengan suku, agama. Pergeseran hak penguasaan atas tanah, berjalan beberapa arah yang berbeda, penguasaan berdasarkan suku, kemudian bergeser penguasaan berdasarkan agama, penguasaan berdasarkan Pendatang (migran), penguasaan berdasarkan komposisi luas dan penguasaan berdasarkan tingkat kesuburan.

Pertama, Penguasaan berdasarkan suku, di Wanga, kecenderungan suku Napu menguasai tanah lebih dominan ketimbang suku pendatang yang masuk ke Desa itu sejak 20 tahun terakhir. Suku napu, juga menguasai komposisi tanah yang luas ketimbang migran. Hal yang sama juga terjadi di Desa Doda, Lempe, dimana kecedrungan suku Behoa, menguasai komposisi tanah yang luas, dibandingkan dengan para pendatang. Namun bila dilihat pada tingkat kesuburan lahan, maka suku pendatang lebih banyak menguasai usaha pertanian dilahan-lahan yang subur.

Kedua, penguasaan berdasarkan agama, dimana penguasaan tanah berdasarkan agama suku, yang

28

merupakan paham yang dianut orang di Lembah itu, bergeser ke penguasaan agama Kristen dan Islam, dimana agama Kristen lebih dominan menguasai usaha pertanian, sebagai agama yang mayoritas dianut suku asli saat ini di Wanga, Lempe dan Doda.

Ketiga bersamaan bergesernya penguasaan tanah subur ke para pendatang, kemudian pertumbuhan buruh tani mengalami angka menanjak tiap tahunnya. Buruh tani ini sebagian besar berasal dari masyarakat asli yang tinggal menetap di Desa itu., dengan berbagai sistem pengupahan, seperti bagi hasil, bayar per-minggu; bayar per- sekali panen dan lainnya. Perlahan-lahan sistem buruh tani dengan cara adat, seperti Mapalu, mulai tergusur dengan hadirnya sistem upahan.

Pola pergeseran penguasaan hak atas tanah dipengaruhi lebih besar dipengaruhi faktor luar, seperti tumbuhnya sejumlah perusahaan perkebunan skala seperti Kakao, Pisang Abacca, Kopi dan lainnya; proyek pemerintah yang merugikan rakyat (transmigrasi), pembangunan berbagai fasilitas infrasturktur), Taman Nasional Lore Lindu, yang juga turut berkontribusi bagi

proses pergeseran penguasaan tanah Doda, Lempe, Wanga, Toejaya dan Dongidongi. Selain faktor itu, juga tingkat kemampuan modal para petani dan kemampuan teknologi untuk mengelolah usaha pertanian di Lembah itu.

Ketiga, seperti pada proletarisasi tanah di lembah Palolo telah memaksa 1064 KK masuk ke Dongidongi, Taman Nasional Lore Lindu karena terjadi proletarisasi tanah di wilayah Lembah Palolo.

Sebagai salah satu cara untuk memperoleh tanah di Wilayah itu.

Rekomendasi Untuk mengurangi pergeseran penguasaan tanah, maka penting dilakukan: Pertama, meninjau kembali izin usaha perkebunan di sekitar Lembah Napu, Lembah Doda, Lemba Palolo, yang saat ini masa berlakunya belum berakhir. Karena dengan begitu dapat memberi kesempatan kepada

pemerintah untuk membuka kembali program land reform kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah subur untuk usaha pertanian. Tanah yang sudah berakhir izin usahanya diberikan kepada dengan catatan pemerintah tidak memperpanjang lagi sejumlah izin di Lembah Napu, Palolo dan Doda.

Kedua, gambaran tentang desa Wanga, Lempe, dan Doda memperlihatkan pergeseran penguasaan tanah berdasarkan tingkat keseburan ke para pendatang. Proses ini mesti dilihat sebagai masalah terhadap masyarakat asli di wilayah itu, yang berpeluang terjadinya konflik horizontal antara masyarakat pendatang dan penduduk asli.

Ketiga, kasus masuknya orang dari Palolo dan Orang Dodolo ke Dalam Taman Nasional Lore Lindu karena program transmigrasi yang menyebabkan proletarisasi tanah bagi peserta transmigrasi, maka program yang berkaitan dengan pemindahan penduduk di dataran tinggih itu, sudah perlu di tinjau kembali, juga pada saat yang sama program transmigrasi menyebabkan proletarisasi tanah terhadap masyarakat lokal.

29

Atlov, Hans, 2002, Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Sikor Thomas, Conflict And Concepts: The Politics Of Forest Devolution In Postccolonialist Vietnam, Paper Presented in Biennal Confrence of the International Association for study of common Property, Victorial Fals, 17-21 June 2002.

Aragon, Lorraine, V,, 2003, “Japanese time” and the mica mine: occupation experiences in the Central Sulawesi Highlands, artikel dalam Journal of Southeast Asian Studies 03/96.

Sangadji, Arianto.et.el, 2003, Masyarakat Di Sekitar Kawasan Konservasi : Orang Rampi Dan Kulawi Di TNLL, Paper Posisi, Yayasan Tanah Merdeka Palu

Fauzi, Noer, 2003, Bersaksi UntukPembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecendrungan Global, KPA, Karsa, Insist Press, Jogjakarta.

Sitorus Felix, 2003, Revolusi Coklat: Social Formation, Agrarian Structure, and Forest Margins in Upland, central sulawesi, indonesia, Storma discusion paper series, No.9 (november, 2003), Palu

Reference

Mahanani, Subekti, Kedudukan UUPA 1960 dan Sumber Daya Agraria di Tengah Kapitalisasi Negara: Politik Kebijakan Agraria Melanggenggengkan ketidak adilan, Jurnal Analisa sosial, Vol.6,No.2 Juli 2001, Akatiga, Bandung.

Leber, Tom, 2003, Land Reform Orientasi Pasar: Politik Orang Tanpa Tanah dan Kemiskinan di Pedesaan Afrika Selatan, dalam buku Membongkar Kepalsuan Land Reform Bank Dunia, Federasi Serikat Petani Indonesia, Jakarta.

Lounela, Anu, 2002, Menogosiasikan Hak-Hak Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia: Desentralisasi Di Wonosobo Dalam Buku Berebut Tanah Beberapa Kajian Berprespektif Kampus Dan Kampung yang di edit Anu Lounela dan R Yando Zakaria, Penerbit Insist Pres Dan Karsa, Yogjakarta.

Ridell James C. 1987. Land Tenure and Agroforestry : A Regional Overvew, dalam Land, Trees and Tenure : Proceedings of an International Workshop on Tenure Issue in Agro-Forestry, John B. Raintree (Editor). ICRAF and Land Tenure Centre.

30

Wiradi Gunawan, 1984, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria bagian tulisan dalam buku, Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Gramedia , Jakarta.

Situmorang, Abdul Wahib, 2005, The Toba Batak, Figthing For Environemental Justice (1988 – 2003), Walhi, Jakarta.

Soimin, Soehardayo, SH, 2004, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, Sinar Grafikas Jakarta.

Undang Undang Dasar 1945 Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang pokokpoko agraria Widjaja, Gunawan dan Mulyadi, Kartini, 2004, Hak Ata Tanah, Seri Hukum Kekayaan, Kencana, Jakarta.

Endnote Berbagai macam hak atas tanah menurut UUPA No.5 tahun 1960, pasal 16 ayat 1, antara lain: Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, Hak sewa, Hak Pakai, Hak Milik, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, 2 Perusahaan ini adalah Holding Company dan PT Rio Tinto Groups. Izin yang sama juga telah diberikan kepada PT Palu Citra Mineral, di Taman Hutan Raya Palu. Kedua perusahaan itu, di bawah payung Rio Tinto.

3 Proyek dan dana di TNLL: 1 Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (1998-2005) oleh ADB- Pemerintah Indonesia sebesar Rp 382.400.000.000; 2 Management of a GIS unit for environmental monitoring of Lore Lindu National Park (2002-2004) oleh The Nature Conservancy-TNC (Rp.517.200.000; 3. Protection of tropical forests through ecological conservation of marginal land phase II (2001-2005) oleh CARE sebesar Rp. 27.123.528.000. Lihat Seputar Rakyat, Edisi VI 4 Gunawan Wiradi, 1984, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria bagian tulisan dalam buku, Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah di Jawa dari Masa ke Masa, Gramedia , Jakarta, hal 290.

5 Ridell, James C. 1987. Land Tenure and Agroforestry : A Regional Overview, dalam Land, Trees and Tenure : Proceedings of an International 1

Workshop on Tenure Issue in Agroforestry, John B. Raintree (Editor). ICRAF and Land Tenure Centre.

6 Ibid. hal 291.

7 Lihat pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, ayat berbunyi,â&#x20AC;? Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.â&#x20AC;?

Lihat pasal 519 dan pasal 520 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

9 Lihat Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Pokok Agrarian No.5 tahun 1960.

10 Sebelum bermukin di Dodolo, orang yang saat ini tingga di Toe Jaya itu, berasal dari Rampi, Sulawesi Selatan. Ia datang ke Lembah Napu sebagai pengungsi pada tahun 1964, karena di kejar oleh Darul Islam Indonesia, yang berpusat di Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka pindah ke Sulawesi Tengah, melalui lembah Doda, kemudian ke Lemba Napu (menetap di Dodolo), lihat Sangadji, Arianto 2002, Masyarakat dan Taman Nasional, YTM, Palu.

11 Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai identitas tergantung kepada apa yang kita pikirkan sebagai bukan kita. Orang Jawa bukan Madura, Batak dll.

8

31

Konsekuensinya, etnisitas akan lebih baik dipahami sebagai proses penciptaan batas-batas formasi dan ditegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik (Barth 1969), lihat Antariksa, 2003, Ras dan Etnisitas, Newsletter KUNCI No. 8, September 2000 12 Sesungguhnya regulasi ini sangat bertentangan dengan UU Dasar 1945, sebagai konstitusi. Karena bertentangan dengan semangat pluralisme di Indonesia, ketika meletakkan semangat kepemilikan maupun hak pengelolaan pada pemerintah pusat. lihat Sembering Sulaiman, 2002, Studi Hukum Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat, Laporan Hasil Studi, Kerjasama ISHA dan WWF Indonesia, Jakarta.

13 Harga coklat di pasar lokal Sulawesi Tengah pada tahun 1990, sebesar Rp.10.000/Kg. 14 Lihat, Agro Indonesia.com, 25 Februri,2005, Sulteng berhasil ekspor kakao sebanyak 14.708 ton 15 Pada bulan Juni 2000, harga coklat Rp. 15.000/ kg di Pasar local; sementara pada saat yang sama

32

di pasar internasional harga coklat sebesar US $.1000/100 kg. Sedangkan Vanili kwalitas atas sebesar Rp.300.000/kg. Sementara di pasar internasional harga vanili per-kg kwalitas atas sebesar US $.100/kg. Lihat Deperindag RI, 2001, Laporan pemantauan harga komoditi, Deperindag.

16 Labert, Tom, Land Reform Berorietasi Pasar: Politik Orang Tanpa Tanah Dan Kemiskinan Pedesaan Di Afrikan Selatan, dalam Indar Lubis, Membongkar Kepalsuan Land reform Bank Dunia, FSPI, Jakarta, hal 4 17 Orang yang bermukim di Dongidongi merupakan transmigrasi lokal, dengan proyek Pemukiman Masyarakat Terasing (PPMT) pada tahun 1975.

Kemudian proyek ini memindahkan sejumlah orang dari gunung Gawalise di bagian Barat kota Palu, yang banyak dihuni oleh suku Kaili sub-etnis Daâ&#x20AC;&#x2122;a.

Kemudian Kulawai, dan sejumlah suku lainnya, yang berada di Kota Palu, dan etnis Kaili yang memang sudah berada di lembah Palolo sebelumnya. [z]