Swara Dokter Edisi 5

EDISI

TEMA : "Kode Etik Kedokteran Baru Untuk Dunia Masa Depan"

IKATAN DOKTER INDONESIA

Agu us 2022 Edisi 5

Dewan Pengarah : dr. Ulul Albab SpOG Dr. dr. Beni Satria, MKes, SH, MH

Pemimpin Redaksi/ Redaltur Pelaksana dr. Muhammad Shoifi SpOT(K)

Editor/Kontributor :

Primum Non Nocere Penanggung Jawab : dr. Moh Adib Khumaidi SpOT 2. Dokter Masa Kini : ALTRUISME atau PROFESIONALISME ?

1. dr. Farhan H. F. Rahman 2. dr. Ahmadin Yusuf R. S. 3. dr. Prima Ardiansah S. 4. dr. Pandit Bagus T. S. Layout/Ilu rator : Tata Bahasa :

dr. Ahmadin Yusuf R. S. Naomi Lesmana

1. Jannatin Nisa Arnindita, dr. 2. Chronica Elsa R. L. Tobing, dr. 3. Nabilah Azzah Putri Wairooy, dr. 4. Indira Syahraya, dr.

Alamat Kantor : Sekretariat PB IDI Jalan Jl. Dr. GSSJ Ratulangi No.29, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

oleh : Dr. Iqbal Mochtar

4. Etik Kedokteran Di Persimpangan Pandemi 5. ICoME 2022 ? oleh : dr. Pandit Bagus Tri Saputra

1. Editorial : Kode Etik Kedokteran Baru Untuk Dunia Masa Depan oleh : dr. Muhammad Shoifi., SpOT (K) 3. Sejarah Etik Kedokteran oleh : dr. Prima Ardiansah, dr. Ahmadin Y. R. Susatyo 6. Diaspora Dokter : Mesir oleh : Dr. Shafa Madhy

oleh : Dr. Iqbal Mochtar

TABLE OF CONTENT

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-77

SWARA DOKTER MENGUCAPKAN

EDITORIAL

"Kode Etik Kedokteran Baru Untuk Dunia Masa Depan"

Noun

IIstilah etika medis pertama kali diungkapkan oleh Thomas Percival, seorang dokter asal Manchester Inggris dalam bukunya Etika Medis tahun 1803, namun banyak juga sejarawan yang berpendapat bahwa “etika medis” telah menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari praktek pengobatan berabad lamanya. Sejarah pengobatan sendiri telah ada sejak peradaban manusia terbentuk, sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi dan dorongan rasa “belas kasih”. Hubungan timbal balik antara penderita yang sakit dan penyembuh seiring dengan waktu menjadi semakin kompleks. Seiring berkembangnya waktu, peradaban, relasi sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi etika medis menjadi kosern yang sangat penting. Ikatan yang sedari awal hanya dilandasi rasa saling percaya berkembang menjadi relasi professional, dari “rasa iba/belas kasih” dimana dokter ditempatkan sebagai “penyembuh” yang terpercaya/trusted menjadi hubungan antara pasien yang membutuhkan jasa (konsumen) dan dokter sebagai penyedia layanan. Pada sisi ini dokter terikat setidaknya pada 2 aspek yakni kompetensi dan etika kedokteran.

Etika adalah nilai yang semula bersifat personal kemudian menjadi nilai yang mengikat secara lebih universal kepada para dokter. Etika ini kemudian dirumuskan dan dibakukan. Semua dokter tanpa kecuali sebagai penyedia layanan kedokteran kepada para pasiennya terikat dengan norma ini. Bermula dari para murid Pythagoras melihat perilaku para penyembuh saat itu mulai abai terhadap nilai-nilai baik sehingga muncul “public distrust” di masyarakat. Kemudian Hippocrates seorang filosof Yunani berhasil meletakkan dasar bagi sumpah dokter dan etika kedokteran.

Tahun 1947 setelah lebih dari 2300 tahun pasca Hippocrates, World Medical Association (WMA) memperbarui Sumpah Dokter Hippocrates dengan beberapa penyempurnaan sehingga Sumpah Dokter dapat diterima secara universal dan menjadi acuan bagi dokter-dokter di hampir semua negara di dunia. Sebagai kelanjutannya di tahun 1949 WMA merumuskan Kode Etik Kedokteran untuk menjaga nilai kesusilaan dan harkat martabat profesi dokter agar dapat terjaga dengan baik.

Peradaban yang terus berkembang menjadi semakin modern dengan tuntutan dan kepentingan pasien yang semakin beragam maka norma dan standar etik pun berkembang tanpa bertentangan dengan prinsip dan standar moral yang telah disepakati.

oleh : dr. Muhammad Shoifi., SpOT (K)

: moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity

Hal ini tentu menjadi tantangan bagi para dokter untuk merumuskan standar etik yang berkesesuaian dengan zaman. Pandemi Covid 19, Millenialisme dan Revolusi Industri 4.0 membawa dunia pada era baru dengan percepatan yang sangat jauh berbeda dengan era sebelumnya. Kecepatan perkembangan dunia secara eksternal terasa jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kesiapan sumber daya dan perangkat etik kedokteran yang melingkupinya. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi kesiapan seorang dokter untuk tidak gagap dalam menjalani profesinya, menjaga keterikatan yang kokoh antara laku profesional dan etik.

Problem besar dunia kedokteran masa depan memang menjadi tidak sederhana. Ketika dunia mengalami arus perubahan dan kemajuan dengan percepatan maha dahsyat, seorang dokter tetap dituntut mampu menjaga nilai etiknya. Pertanyaan kedepan apakah nilai etik akan dianggap sebagai penghalang kemajuan ataukah mampu menjadi suluh yang kian bercahaya menerangi profesi dokter sebagai profesi mulia? Kita para dokter yang harus mampu menjawabnya!

EDITORIAL

"New Medical Ethics for the Future World"

by : dr. Muhammad Shoifi., SpOT (K)

Noun : moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity.

The term medical ethics was first introduced by Thomas Percival, a doctor from Manchester, England in his book Medical Ethics in 1803. However, many historians have argued that medical ethics has been an essential and inseparable part of medical practices for centuries. The history of medicine itself has existed since civilization was formed, as an effort to preserve human existence and cultivate empathy. The reciprocal relationship between the sick and healer has become more complex as time goes by. Over time, civilization, social relations, medical ethics knowledge and technology have become essential concerns. The bond that was originally based on trust evolves into professional relations, from a feeling of pity/compassion where a doctor was placed as a trusted healer into a relationship between patients who need service (consumer) and a doctor who acts as a service provider. On this side, doctors are bound by 2 aspects and those are competence and medical ethics. Ethics was first considered as a personal value then became a universal value for doctors. Ethics was then formulated and standardized. All doctors without excep-

tion are bound by this norm as medical service providers to the patients. It started when Phytagoras’ students saw healers who at that time were creating public distrust by ignoring moral values. Hippocrates who was then a Greek philosopher managed to land a foundation for the Hippocratic oath and medical ethics.

In 1947, more than 2300 years after Hippocrates, the World Medical Association (WMA) revised the Hippocratic’s Oath with several improvements so that it could be universally accepted and become a reference for doctors in almost all countries in the world. This is done in order to preserve the moral value of doctors so that they can be maintained properly. As civilizations continue to develop and become increasingly modern with increasingly diverse demands and interests of patients; ethical norms and standards need to develop without conflicting with current moral principles and standards. This is certainly a challenge for doctors to formulate ethical standards that are in accordance with the era. The COVID-19 pandemic, Millennialism, and Industrial Revolution 4.0 brought the world into a new era with an acceleration that was extremely different from the previous era. The world develops so much faster than the preparedness of a doctor not to stutter in carrying out his profession, maintaining a strong bond between professional and ethical behavior.

The big problem of the future of medicine is indeed not simple. When the world experiences a current of change and progress with tremendous acceleration, a doctor is still required to be able to maintain his ethical values. The question in the future will be whether ethical values will be considered as a barrier to progress or will they be able to become a torch that increasingly shines, illuminating the medical profession as a noble profession? We doctors must be able to answer it!

Esensi dokter sebenarnya tidak ada yang berubah dari dulu. Tetap sama. Sejak zaman Hippocrates hingga kini, dokter bertugas merawat dan melayani orang sakit. Nilai etik yang dipegang juga relatif sama. Semua dokter tunduk pada standar etika profesi. Saat melakukan pekerjaannya, mereka memegang teguh prinsip-prinsip etik: Tidak membahayakan pasien (non maleficence), memberi kebaikan pasien (beneficence), menghormati hak pasien (autonomy) dan bersikap adil (justice).

Lain esensi, lain pula nilai intrinsik. Sejalan dengan perubahan era, nilai intrinsik yang diharapkan masyarakat terhadap dokter tampaknya akan berubah. Dulu, dokter selalu dituntut bersifat altruism. Altruisme merujuk kepada sifat yang selalu mendedikasikan kehidupan untuk orang lain; bahkan bisa mengorbankan kebutuhan diri sendiri (self-sacrifice). Bisa juga berarti sifat mulia untuk melayani dan memberi secara totalitas tanpa mengharap berlebih (go extra miles without expecting rewards). Sedemikian kokoh tuntutan altruisme menyebabkan masyarakat sering memilah kriteria dokter baik atau tidak hanya berdasar nilai ini. Dokter yang baik adalah dokter yang setia melayani pasien meski telah lewat jam kerja, mendatangi rumah pasien bila diminta serta menerima berapa saja pembayaran atau bahkan menggratiskan pasien. Makanya tidak heran, dokter yang bekerja di pedalaman dan menarik tarif Rp 1.000 per pasien amat dipuja-puja. Sebaliknya, masyarakat menilai negatif bahkan menghujat dokter yang mengambil bayaran “banyak”, melakukan praktek di banyak tempat atau melakukan bisnis lain diluar profesi kedokteran. Masyarakat belum bisa menerima dokter terkesan komersial, termasuk mematok biaya tinggi untuk konsultasi dan tindakan. Mereka menuntut dokter bersikap altruism : mudah didapat, mudah dimintai bantuan dan ringan pembayarannya.

Perjalanan Berliku

Perjalanan menjadi seorang dokter merupakan kisah panjang dan berliku. Untuk menjadi dokter umum, seorang perlu bergulat dengan pendidikan dokter yang rigid dan serius selama 5-7 tahun.

Periode ini 1,5 kali lipat lebih panjang dibanding periode strata satu lain. Setelah menjadi dokter, mereka perlu mengikuti ujian kompetensi dan menjalani internship selama 1 tahun. Setelah itu mereka baru bisa mendapat registrasi dan dibolehkan praktik independen. Praktis diperlukan waktu 6-8 tahun untuk menjadi dokter yang bisa praktek mandiri.

Persoalannya, selama periode pendidikan tersebut dibutuhkan sokongan finansial yang tidak kecil. Setiap fase dari periode panjang tersebut membutuhkan cuan; no free lunch. Mungkin ada yang tidak percaya bahwa selain harus menjalani seleksi yang amat ketat dan melelahkan, untuk masuk fakultas kedokteran sejumlah institusi mengharuskan pembayaran antara Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar. Ini baru uang masuk; belum termasuk biaya semester, biaya pendidikan dan biaya hidup. Syukur-syukur kalau pendidikannya selesai 5 tahun. Bila molor, biayanya bisa jadi double atau multiple.

Untuk menjadi dokter spesialis, perjalanannya lebih runyam lagi. Seleksinya amat ketat. Lulusan dokter yang tertampung pendidikan spesialis hanya berkisar 10-30%. Sisanya berhenti sebagai dokter umum atau berkiprah di bidang lain. Untuk menjadi spesialis, bukan saja dokter harus ber-IP tinggi, tetapi juga punya modal dan seringkali perlu bekingan kuat. Modalnya harus gede; bila tidak, bakal runyam. Makanya saat mendaftar, calon peserta kadang ditanya jumlah tabungan yang ada. Ada pendidikan spesialis yang uang masuknya saja sampai ratusan juta rupiah. Ini diluar biaya pendidikan lain dan biaya hidup. Lama pendidikan spesialis sekitar 3-7 tahun. Selama periode pendidikan ini mereka bekerja di rumah sakit full-time tanpa insentif signifikan dari institusi pendidikan atau rumah sakit. Lantas dari mana suplai finansial mereka? Ya dari bantuan orang tua, tabungan, menjual sawah atau ngutang. Menjadi dokter memang merupakan perjalanan berat, berliku dan mengharukan. Kalau mendengar ceritanya-ceritanya, dada kadang terasa sesak.

Lantas apa outcome pendidikan yang lama dan berliku? Lulusan dokter umum hingga saat ini gradasinya disejajarkan dengan strata satu meski pencapaian SKS mereka jauh lebih banyak. Karena gradasinya dilevelkan demikian, reward terhadap mereka pun minim. Bahkan boleh disebut miris. Baru-baru ini ada iklan lowongan yang menawarkan gaji Rp 3 juta per bulan untuk dokter. Survei IDI terhadap ratusan dokter menemukan 26% dokter umum mendapat gaji dibawah Rp 3 juta perbulan dan hanya 10% yang dapat diatas Rp 10,5 juta. Data IDI juga menunjukkan 95% dokter umum tidak mendapat upah sesuai rekomendasi IDI, yaitu Rp 12,5 juta perbulan. Come on… dunia ini rasional enggak sih? Nilai nominal ini bukan hanya dibawah UMR tetapi juga sangat tidak masuk akal. Nilai ini mencerminkan pelecehan intelektual dan profesionalisme. Seorang tukang lap kaca mobil di persimpangan sebuah jalan di Makassar bercerita tentang penghasilannya sebesar Rp 100.000-150.000 per hari. Artinya, perbulan ia dapat lebih banyak dari dokter. Miris banget. Karena kondisi ini, banyak dokter umum terpaksa berbisnis sambilan. Ada yang menjadi pengacara, konsultan bisnis, makelar kendaraan, bisnis makanan hingga multi-level marketing. Ada yang banting stir ke profesi lain.

Bagaimana dengan spesialis? Taraf pendapatan spesialis lebih baik dari dokter umum, meski terdapat perbedaan antara spesialis satu dengan lain. Spesialis bidang klinik dan mayor umumnya berpenghasilan lebih besar daripada spesialis non-klinik dan minor. Sebagai gambaran, ada spesialis penyakit dalam dan spesialis bedah yang gajinya dibanderol Rp 20-30 juta perbulan. Ada juga spesialis yang bisa mendapat Rp 80-150 juta perbulan. Namun nilai ini tidak bisa digeneralisasi sebagai pendapatan dokter secara umum. Alasannya, jumlah dokter umum 3,3 kali lipat lebih banyak dibanding dokter spesialis. Penghasilan ini pun diraup bukan dengan duduk tenang-tenang saja. Mereka bekerja keras dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Ada ahli radiologi yang mesti membaca ratusan foto rontgen setiap hari; ada pula ahli bedah dan penyakit dalam yang harus menempuh jarak puluhan kilometer setiap hari untuk menemui pasiennya.

Profesionalisme bukan Altruisme

Mempertimbangkan perjalanan panjang serta beban dan tanggung jawab berat profesi ini, mestinya ada penghargaan proporsional terhadap mereka. Mesti ada upaya sistematis dan berkesinambungan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan profesi dokter, terutama dokter umum.

Pertama, tuntutan bahwa seorang dokter harus bersifat altruism mesti pelan-pelan ditanggalkan. Seorang dokter mesti dibiarkan menggunakan prinsip profesionalisme dalam pekerjaannya dan tidak lagi dituntut selalu bersikap altruism. Dunia saat ini memasuki era dimana semua pekerjaan dituntut dilakoni secara profesional. Profesionalisme identik dengan kualitas kuat (powerful quality). Profesionalisme artinya melakonkan peran terbaik sesuai kapabilitas, yang ujung-ujungnya melahirkan perasaan puas dan bahagia (sense of satisfaction and self-worth). Perasaan puas dan bahagia mencakup aspek material dan spiritual. Artinya ada paralelitas antara tingkat jasa yang diberikan dengan reward yang diterima. Bila dokter melakukan tindakan yang spesialistik dan berisiko, ia berhak untuk mendapat reward atau bayaran yang sesuai tindakannya. Jangan tindakan kelas langit, tetapi bayaran kelas bumi. Itu insane dan tidak profesional.

Selain itu, profesionalisme merujuk kepada upaya mencapai standar tertinggi dalam perilaku dan pekerjaan. Untuk mencapainya perlu elemen-elemen kompetensi, kebaruan pengetahuan dan keterampilan, conscientiousness, integritas, respect, kematangan intelegensi, appropriateness dan confidence. Elemen-elemen ini hanya bisa dicapai dan dipertahankan bila dokter memiliki resources yang memadai, terutama aspek finansial. Tanpa kecukupan finansial, dokter akan sulit mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, rentan mempertahankan integritas profesionalnya serta sulit menjaga keseimbangan intelijen dan confidence. Kasarnya, tanpa kecukupan finansial seorang dokter sulit menjaga dan mengembangkan profesionalitasnya.

Makanya, dokter selayaknya memiliki penghasilan yang cukup. Dengan ini, mereka dapat hidup layak, tenang menjalankan pekerjaannya, aktif meningkatkan pengetahuannya dan mampu meredam conflict of interest dalam pekerjaannya. Bila dokter terus diharapkan bersikap altruisme, sulit baginya mempertahankan keseimbangan profesionalismenya. Seorang dokter tidak akan bisa maksimal melayani pasien bila ia memiliki kendala kecukupan dalam dirinya (self-sufficient problem). Altruisme tidak tegak lurus dengan profesionalisme. Untuk menggapai profesionalisme, insting altruism perlu perlahan-lahan ditanggalkan.

Kedua, pemerintah perlu menempatkan kesejahteraan dokter sebagai sebuah isu krusial dan menelisik jalan keluar. Sebagian besar persoalan profesi dokter terkait dengan isu kesejahteraan. Tidak meratanya distribusi dokter di Indonesia berkorelasi langsung dengan keinginan dokter berpraktek di perkotaan dan memperoleh penghasilan lebih baik. Tidak ada yang salah; toh mereka sekolah dengan modal mereka sendiri. Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, pemerintah perlu melakukan terobosan : salah satunya, menetapkan UMR khusus bagi dokter. Nilai UMR yang berlaku saat ini kurang relevan untuk disematkan ke dokter. Bagaimana bisa nilai UMR umum digunakan sebagai standar pembayaran bagi sebuah profesi yang memiliki tingkat expertise dan skill yang tinggi? Nilai Rp 12,5 juta perbulan sebagaimana usulan IDI dapat ditetapkan sebagai UMR dokter umum. Selayaknya pemerintah menetapkan nilai ini sebagai standar UMR dokter dan menjamin bahwa tidak ada dokter yang dibayar lebih rendah dari nilai ini.

Kedua, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan akses dan kuota program spesialis. Semakin banyak kuota akan semakin baik; bukan hanya bagi kesejahteraan dokter tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan. Saat ini pemerintah mengeluh kekurangan dokter dan distribusinya tidak merata. Jawabannya adalah peningkatan dan pemerataan kuota pendidikan spesialis. Salah satu alasan dokter diaspora melanjutkan pendidikan diluar negeri

adalah karena mereka kesulitan mendapat tempat pendidikan di Indonesia. Selain kuota, perlu ada kemudahan pendidikan termasuk pemberian gaji atau insentif bagi yang menjalani pendidikan spesialis. Di negara-negara lain, dokter yang menjalani pendidikan spesialis tidak membayar pendidikannya tetapi justru mendapat gaji. Nominalnya pun besar; cukup untuk membiayai hidup dan bekerja secara tenang.

Pada saat lampau, tuntutan masyarakat agar dokter selalu bersifat altruism masih dapat diterima. Tetapi saat ini, tuntutan tersebut perlu ditanggalkan, atau setidaknya dilonggarkan. Dokter harus dituntut untuk profesional dan bukan altruism. Profesionalisme tidak tegak lurus dengan altruism. Altruisme konstan dan berlebihan justru menjadi fenomena patologis yang bisa mengancam kesejahteraan dokter sekaligus kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. (red/pap)

Iqbal Mochtar, Pengurus PB IDI dan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah.

by: Iqbal Mochtar

The essence of a doctor hasn’t changed from the past. It stays the same. From the era of Hippocrates until the present days, the duty of a doctor is to care and treat the ill. The ethical view they hold is relatively similar. All doctors have to obey professional ethics. When doctors perform their duties, they hold the ethical principles: do no harm (non-maleficence), do only good to the patients (beneficence), respecting the patient’s rights (autonomy), and being fair justice).

Different essences come with different intrinsic values. As the era evolves, the intrinsic values that the community expects from doctors will likely change. In the past, doctors were expected to be altruistic. Altruism here refers to the nature of always dedicating their lives for the sake of others; even sacrificing their own needs (self-sacrifice). It can also mean that the noble character will serve and give the best without expecting more (to go the extra mile without expecting rewards). These demands of altruism are so strong that people start to pick good doctor criteria based on this value. A good doctor is a doctor who will still treat the patient past the working hour, go to the patient’s house if asked, and accept any amount of payment even giving treatment for free. Hence, it is not a surprise that a doctor who works in a rural area and charges Rp. 1000 per patient is very much adored. In contrast, they view doctors who charge more, who practice in several places, and do business outside the medical field as negative even coming to mock them. People have not been able to see doctors as something commercial, even charging treatment and consultation with a high price. They demand doctors be altruistic: easy to get, easy to ask for help, and easy on the wallet.

The Winding Journey

The journey to become a doctor is a long and winding road. To become a general practitioner, one must deal with 5-7 years of rigid and serious medical education. This period is 1,5 times longer than other bachelor’s degrees. After becoming a doctor, they need to take a competency test and internship for a year.

Then, they will finally be able to attain registration letters and practice medicine independently. It takes 6-8 years in total to be able to practice medicine independently.

The problem is, the educational period required a hefty amount of financial support. Every phase of the long period costs money; no free lunch. There maybe those who doesn’t believe that apart from passing a very strict and tiring selection, to be accepted into the faculty of medicine in some institution, it required a fee of three hundred million - 1 billion rupiahs, and this is just the enrollment fee; not including the tuition fee you have to pay every semester, education fee, and living expenses. One has to be really fortunate if they finish the study at exactly 5 years. If you held back a year, the expenses could be doubled or multiplied.

Becoming a specialist is a more complicated road with a very strict selection. Doctors who apply for a specialist education only range from 10-30%. The rest stop as general practitioners or work in other fields. To become a specialist, not only does a doctor need to have a high GPA, they also need the money and a strong backup. You need to have a high amount of money, if not, things will become complicated. Hence, when you first apply, you will be first asked how much money you have saved. There are some specialistic fields that require hundreds of million rupiahs. This excludes the educational and living expenses. Specialistic education takes about 3-7 years to finish. During this period they have to work full-time at a hospital without significant incentives given by the education institution or the hospital. Where does their financial supply come from? It is from their parents, savings, selling their farm, or debt. Becoming a doctor is certainly a hard, winding and heartwarming journey. Hearing their stories makes your chest feel tight.

Then what is the outcome of this long and winding study? General practitioners until now are considered on a par with other bachelor degrees even though the course credits in medical education are much more.

Because of this, the rewards given are minimum. It can even be considered as pitiful. Recently, we can find job advertisements that offer a salary of 3 million rupiahs per month for doctors. IDI surveys on hundreds of doctors and found that 26% of general practitioner doctors receive a monthly wage of less than 3 million and only 10% are paid more than 10,5 million. The data also reveals that 95% of general practitioners do not receive the 12,5 million rupiahs that IDI recommends for a monthly wage. Come on, is this even rational? Not only the nominal under the (regional) minimum wage, the amount also doesn’t make any sense. The amount reflects intellectual and professionalism abuse. A car window wiper in Makassar once told a story that he makes 100-150 thousand rupiahs a day. This means he makes more money than doctors in a month. Because of such conditions, doctors are forced to do side business. Some become lawyers, business consultants, car dealers, run food businesses until multi-level marketing. Some even swerve to another profession.

What about specialists? Specialists have a better income than general practitioners, although there are differences between specialist fields. Clinical and major specialist fields are paid better than non-clinical and minor fields. For example, an internist and a surgeon are paid 20-30 million rupiahs per month. Some specialists are paid 80-150 million per month. However this number cannot be used to generalize doctors’ income, the reason being the number of general practitioners is 3,3 times more than specialists. That big amount of income is not achieved by sitting idly at their desks. They do their work diligently and responsibly and their work is not easy by all means. Radiologists have to read at least 100 x-ray photos every day, and some surgeons and internists need to travel tens of kilometers every day to reach their patients.

Professionalism Not Altruism

Considering the long, difficult, and heavy responsibility this profession demands, there should be some kind of proportional reward.

There should be a systematic and continuous effort to elevate the well-being of doctors, especially gene al practitioners.

First, the demand that a doctor has to be altruistic must slowly be abandoned. A doctor must be allowed to assert their own professionalism in their work and not be required to always be altruistic. The world is entering an era where every work should be done professionally. Professionalism is identical to a powerful quality. Professionalism means performing a job to the best of their capability, which in the end gives a sense of satisfaction and self-worth. Feelings of contentment and happiness include both physical and spiritual aspects. This means that there is a parallel between the service given and the rewards received. If a doctor does a specialistic or risky procedure, they should be allowed to receive rewards or payments appropriate to the service given. It is both insane and unprofessional if a doctor is given earthly fees while perform ing godly treatments.

Furthermore, professionalism refers to obtaining jobs and behavior of the highest standard. To accomplish it, we need elements of competence, updates of both knowledge and skill, conscientiousness, integrity, respect, intellectual maturity, appropriateness, and confidence. These elements can only be achieved and maintained if a doctor has the appropriate resources, especially the financial aspects. Without financial adequacy, doctors will find it difficult to maintain and improve their knowledge and skills, their professional integrity, and a balance of intelligence and confidence. Basically, without financial adequacy, it is difficult to maintain and improve their professionalism.

Therefore, doctors should be paid enough. With this, they can live decently, will be calm in performing their duties, actively upgrading their knowledge, and will be able to dampen conflicts of interest in their duties. If a doctor is always expected to be altruistic, it might be difficult to maintain their professional balance. Doctors will not be able to optimally treat their patients if they have self-suff cient problems.

Altruism does not go hand in hand with professionalism. In order to attain professionalism, one’s natural altruistic instincts must be taken off.

Second, the government has to see doctors' well-being as a crucial issue and looks for a way out. Most doctors' problems are related to well-being issues. The unequal doctor distribution in Indonesia is correlated with some working-in-big-cities-desires to get better earnings. Nothing is wrong in this issue because they went to medical school with their own money. But the government has to make some breakthroughs, such as setting up a regional minimum wage for doctors to increase their well-being. This current regional minimum wage is not relevant to the doctors. How can general regional minimum wage value be used as a payment standard for a profession with a high level of expertise and skill? This value of 12.5 million rupiahs per month, as proposed by IDI can be set as the regional minimum wage for general practitioners. Therefore, the government should set this value as the standard regional minimum wage for doctors and ensure that there is no doctor with a lower payment.

Third, the government needs to increase access and quotas for specialistic programs. The more quota the better, not only for the well-being of doctors but also for the quality of healthcare. Currently, the government complaints about the lack and the uneven distribution of doctors. The answer is to increase and equally distribute the residency education quota. One of the reasons doctors chose to continue their study abroad is because they are having difficulty finding a place to study in our homeland. Aside from quota, there need to be educational facilities in giving students incentives or salaries for those undergoing residency programs. In other countries, residents do not pay tuition fees; instead, they are given salaries. The number of salaries is also quite big, enough for one to make a living and work in peace.

In the past, the people’s demands for doctors to be altruistic could be accepted. Nowadays, those demands should be abandoned, if not at least loosened. Doctors must be demanded to be professional, not altruistic. Professionalism does not go hand in hand with altruism. Constant and demanding altruism is a pathological phenomenon and could threaten the welfare of doctors as well as the healt care quality given to the people.

SWARA DOKTER MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-77

DOKTER DIASPORA

EGYPT

Pertengahan tahun 2010 awal mula saya menjadi mahasiswa Kedokteran Umum di salah satu universitas swasta di Jakarta, Indonesia. Dan merupakan awal perjalanan menempuh pendidikan di tanah air sendiri. Perjalanan SD sampai SMA saya tempuh di luar negeri, yaitu Jeddah, Saudi Arabia karena mengikuti Orang tua yang bekerja di sana.

Pertengahan tahun 2016 saya menyelesaikan studi Kedokteran Umum setelah mengikuti UKMPPD. Pada awal tahun 2017 saya memulai internship di salah satu RS di Jakarta Pusat. Pada awal 2018 saya menyelesaikan internship dan memulai bekerja sebagai Dokter Umum di Jakarta. Pada tahun yang sama saya mempersiapkan berkas-berkas untuk mendaftar PPDS di luar negeri. Awal perjalanan panjang dikarenakan saya ingin mencari suasana baru. Setelah beberapa pencaharian panjang, saya memilih untuk melanjutkan pendidikan di Mesir.

Sebagai dokter, tahap awal pendidikan di Mesir adalah melewati penyataraan ijazah. Penyataraan ijazah dilakukan di Supreme Council of Universities. Di tempat tersebut akan dilakukan evaluasi sistem pendidikan yang dijalani, apakah bisa di setarakan dengan di negara tersebut atau tidak.

Penulis:

Dr. Shafa Madhy; Dokter Non-Arab Pertama Diterima Fellowship Cardiology di Mesir

Setelah menunggu 2 bulan dan beberapa kali bolak balik karena permintaan berkas-berkas pendukung, akhirnya hasil penyataraan saya dinyatakan diterima di negara tersebut. Sistem PPDS di negara tersebut terdapat 2 jenis. Sistem Hospital based dan University based. Pada tahap awal, sebagai orang asing untuk memudahkan jalan saya daftar sebagai University based. Ini dengan biaya pendidikan yang pada dasarnya sama dengan Master student. Tahap mendaftar di Universitas juga tidak tergolong mudah karena sistem waiting list atau berdasarkan peminat. Untuk beberapa jurusan seperti kulit, mata, jantung dan beberapa jurusan harus menunggu bertahun-tahun dan berdasarkan nilai dari ijazah dan pasti juga faktor pendukung lainnya.

Pada saat menunggu tahap ini, saya masih berposisi di Indonesia. Setelah dapat panggilan wawancara dan acceptance dari head of departement saya untuk pertama kalinya datang ke Cairo, Mesir. Untuk berkas dan penyataraan saya dibantu oleh teman yang ada di kota tersebut. Setelah penerimaan, masih harus melewati beberapa tahap untuk dapat acceptance dari beberapa pihak seperti pihak kepala RS, pihak kepala Universitas dan banyak lainnya.

Dalam 2 bulan setelahnya saya memulai residensi saya di Ilmu Penyakit Dalam. Dan saat saya sudah memulai residensi saya bertahap mencoba mendaftar ke hospital based juga.

Setelah menjalani 6 bulan residensi di Universitas, saya mendapat penerimaan di High Committee of Medical Specialties yang merupakan sistem Hospital based. Saat itu, saya merupakan mahasiwa pertama non Arab paspor yang keterima. Untuk halnya dipermudah karena Ibu saya berpaspor Arab walau bukan paspor Mesir. Karena sistem Hospital based mengutamakan dokter berbasis Arab agar tidak terjadi kendala dalam berbahasa dan kultur.

Dalam mengurus berkas saya mendapat pengantar dari bagian High Committee of Medical Specialties. Setelah pendapat acceptance saatnya memilih Rumah Sakit pendidikan yang dituju.

Perbedaan jika Universitas, kita hanya akan berpraktek di Universitas tersebut. Tetapi dalam Hospital based kita dapat memilih untuk apply di Rumah Sakit Pendidikan yang kita inginkan. Dalam pemilihan kita bisa memilih untuk ditempatkan di RS Pendidikan Universitas atau RS training yang tidak berbasis Universitas. Yang menjadi kendala adalah surat pengantar apply yang diberikan tergantung dari kadar kuota kosong ditempat tersebut dan beberapa hal lain juga.

Setelah mendapat RS penempatan kita akan training ditempat tersebut sampai minimal 6 bulan untuk pindah ke RS lain jika kita tidak merasa nyaman di RS tujuan. Dan harus dengan alasan yang jelas untuk resign dan reapply.

Untuk sistem pendidikan tidak ada sistem seangkatan seperti di Indonesia. Sistem dijalankan seperti kerja, dan kita bisa apply ujian part 1 dan seterusnya apabila kita telah memenuhi requirement untuk ujian seperti part 1 harus minimal pengalaman training 6 bulan.

Untuk sistem pendidikan di hospital based, sistemnya tidak jauh berbeda dengan UK yaitu membangun sistem ST 1 dan seterusnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar penyakit dalam atau bedah umum kita bisa melanjutkan ke subspecialty atau Fellow yang kita inginkan.

Untuk persyaratan pendaftaran Fellow akan lebih mudah jika kita memulai tahapan pendidikan awal di Mesir. Jika tidak, akan melalui beberapa tahapan evaluasi terhadap ijazah dan pengalaman yang sebelumnya dan akan dinyatakan lulus atau tidak untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Program Fellowship pada umumnya selama 2-4 tahun tergantung dari subspecialty yang dikehendaki. Dan perlu melalui 3 tahapan ujian untuk mendapatkan gelar. Sistem ujian berupa MCQ, Short Essay Question dan OSCE. Semua tahapan ujian dalam berbahasa inggris dan mayoritas guidelines yang digunakan berdasarkan UK.

Saat ini saya berpraktek di National Heart Institute di Cairo dalam tahap tahun pertama pada program Fellowship Jantung dan Pembuluh Darah setelah menyelesaikan pendidikan Ilmu Penyakit Dalam di negara yang sama.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan kisah perjalanan pendidikan saya diluar negeri.

DIASPORA DOCTORS

EGYPT

Mid-2010 was my beginning toward becoming a medical student at one of the private universities in Jakarta. This is also my first time studying in my own nation. I attended elementary and high school in Jeddah, Saudi Arabia, tagging my parents, who had to work there.

Mid-2016 was the moment when I finished medical school after taking the competency examination. In early 2017, I entered the internship program at one of the hospitals in Central Jakarta. In early 2018, I finished the program and started working as a general practitioner in Jakarta. I started collecting the necessary documents to apply for residency abroad. This long journey started because I wanted to work in a new environment. After a long search, I chose to continue my education in Egypt.

As a doctor, the first step of starting my education was to go through certificate equalization. This process was done in the Supreme Council of Universities. The Council will decide whether or not the education system can be made equitable. After 2 months of waiting and going back and forth for supplementary documents, the equalization process was finally accepted, and I was formally accepted in the country.

by : Dr. Shafa Madhy;

The first non-Arab doctor to be accepted into Egypt's Cardiology Fellowship.

The residency program in Egypt was divided into 2 separate systems. Hospital-based system and University based. In the early phase, as a foreigner, I chose the university-based system to make it easy. This cost the same as a Master’s student. The early days of university were quite difficult due to the waiting list. In certain departments, like dermatology, ophthalmology, cardiology, and a few others, where we had to wait for years for acceptance, the degree score, among other factors, was also a deciding factor.

At this point, I was still in Indonesia. After receiving a call for an interview and approval from the Head of Department, I headed to Cairo, Egypt. I had a friend in town assist me with matters like files and requirements. Following acceptance, I must still go through a few more processes to acquire acceptance from other parties such as the hospital, the university's rector, and many more.

Within 2 months I started my residency in Internal Medicine. And when I started my residency, I gradually tried to apply to the hospital as well.

After 6 months of residency at the university, I got admission to the Higher Committee of Medical Specialties, which is a hospital-based system. At that time, I was the first student with a non-Arab passport that was accepted. To make things easier, my mother has an Arab passport, although not an Egyptian passport. Because the hospital-based system prioritizes Arabic-based doctors so that there are no language and cultural barriers.

In managing the file I received a recommendation letter from the High Committee of Medical Specialties. After obtaining the letter of acceptance, it's time to choose the intended teaching hospital. At the university, we will only practice at the university. However, in hospital-based positions, we have the option of applying to the teaching hospital of our choice. In the election, we can choose to be placed in a university teaching hospital or a non-university-based training hospital.

The problem is that the cover letter to apply depends on the level of the available quota in the place and several other things as well.

After getting to the chosen hospital, we will be trained in the hospital for at least 6 months before moving to another hospital if we do not feel comfortable at the preceding hospital. And there must be a clear reason to resign and reapply.

For the education system, there is no batch system like in Indonesia. The system is run as if we are employed there, and we can apply for the part 1 exam and so on if we have met the requirements. For exams such as Part 1, you must have a minimum of 6 months of training experience.

For the hospital-based education system, the system is not much different from the UK, namely building the ST 1 system and so on. After completing basic education in internal medicine or general surgery, we can continue to the subspecialty or fellow we want.

For fellow registration requirements, it will be easier if we start the early stages of education in Egypt. If not, you must go through several stages of evaluation of the previous diploma and experience and will be declared passed or not to continue to the next stage. Fellowship programs are generally for 2-4 years, depending on the desired subspecialty, and need to go through 3 stages of examination to get a degree. The exam system is in the form of MCQ, short essay questions, and OSCE. All stages of the exam are in English and the majority of the guidelines used are based on the UK.

I am currently practicing at the National Heart Institute in Cairo in the first year stage of the Cardiovascular Fellowship program after completing my Internal Medicine education in the same country. Thank you for the opportunity given to me to tell the story of my educational journey abroad.

ETIK SEJARAH KEDOKTERAN

Perkembangan etika kedokteran terjadi sejak beberapa ratus tahun sebelum tarikh masehi di Yunani. Nama-nama seperti Hippocrates, Hammurabi, dan Imhotep memperkenalkan bentuk etika yang mengikutkan theism ke dalam naskah etika kedokteran. Saat itu, penyembuhan penyakit dilakukan di tempat ibadah, karena penyakit diyakini diberikan oleh Tuhan, walaupun Hippocrates sudah mulai memperkenalkan prinsip berbuat baik dan menyimpan rahasia pasien.

Sebelum Masehi: manife o pythagorean

Munculnya ide sumpah dokter diawali dari kegalauan pengikut pythagoras pada perilaku dokter yang saat itu dianggapnya menyimpang. Perilaku tersebut antara lain: Lebih suka melakukan euthanasia dengan racun daripada berupaya sungguh-sungguh menyembuhkan pasien, acap kali melakukan aborsi, sering membocorkan rahasia kedokteran, suka melakukan hal-hal tidak jujur, dan beberapa pelanggaran lainnya. Akibatnya kepercayaan masyarakat waktu itu kepada para dokter terdegradasi. Dalam rangka merebut kembali public trust, pengikut pythagoras membuat sumpah kepada dewa-dewi yang disebut manifesto pythagorean.

Di masa yang berbeda, Hipokrates memberikan sumbangan pemikirannya kepada etika kedokteran, antara lain: Perlunya melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek pengobatan yang sifatnya coba-coba, perlunya berupaya semaksimal mungkin, perlunya larangan melakukan hal-hal yang merugikan pasien, perlunya menghormati makhluk insani melalui pelarangan euthanasia dan aborsi, perlunya meletakan hubungan terapetik sebagai hubungan paternalistik dimana pengobat dilarang memanfaatkan profesinya untuk memperoleh keuntungan finansial semata, dan perlunya memegang teguh rahasia kedokteran.

Sebelum Masehi: Hipokrates

Abad Pertengahan

Konflik dalam pemahaman etika pelayanan kesehatan memuncak dalam Abad Pertengahan di Eropa, disebabkan oleh pemisahan gereja (Katolik Roma) dan negara (para raja). Para raja,

Setelah Perang Dunia ke-II

Jauh, 2000 tahun setelah munculnya buah pemikiran pengikut Pythagoras dan Hipocrates, pada bulan Oktober, tahun 1949, di London, WMA (World Medical Association) merumuskan Kode Etik guna memastikan agar tatasusila terjaga dengan baik dan citra profesi yang mulia tidak tercederai. Tiap profesional di bidang amalan perobatan diwajibkan untuk mematuhi poin-poin berikut: Tidak memanfaatkan superioritasnya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, tidak berkongsi dengan perusahaan farmasi atau perusahaan lain yang dapat membelenggu kebebasan profesionalnya, tidak melakukan aborsi kecuali ada indikasi medis.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pada 1969

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) sendiri pertama kali disusun dan disahkan dalam Musyawarah Kerja Sosial Kedokteran Indonesia pada tahun 1969. Berturut-turut KODEKI diperbaiki pada tahun 1981, 1993, dan 2012, hingga sampai pada versinya sekarang KODEKI sendiri memuat 21 pasal yang terdiri dari kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Kadang, KODEKI tidak bisa menyelesaikan semua persoalan etika profesi medis, tetapi jika ada suatu perilaku yang tidak tercantum dalam kode etik dan moral standard-nya masih belum ada. Maka, perilaku tersebut harus dikaji dari aspek moral principles, meliputi: beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice.

Disadur dari powerpoint berjudul Sejarah dan Perkembangan Kode Etik Profesi karya Sofyan Dahlan, dr., Sp. F. dan powerpoint berjudul Sejarah Profesi dan Etika Kedokteran di Dunia dan di Indonesia karya R. Sjamsuhidajat.

THE CODE HISTORY OF OF MEDICAL ETHICS

The evolution of medical ethics started for hundred years before the century. Figures such as Hippocrates, Hammurabi, and Imhotep introduced ethics' configuration involving theism in medical ethics scripture. At that time, curing disease was done in some religious places, as it was a God-given disease, although Hippocrates had already begun introducing principles of beneficence and keeping patients' privacy.

BC: Manife o Pythagorean

The idea of hippocratic oath was first started when a Pythagoras' follower contemplated on a doctor’s behavior that he found inappropriate. Those behavior include: performing euthanasia with toxins rather than sincerely try to treat the patient, often performing abortion, disclosing medical confidentiality, performing dishonest practices, and a few other violations.

As a result, the trust of the people began to wane. In order to reclaim back public trust, the Pythagoras’ followers made an oath to the Gods, this oath is called manifesto phytagorean.

At a different era, Hippocrates gave his opinion on medical ethics such as: the need of protecting people from fraud and trial-and-error-based-medical practice, striving with maximum effort for the patients, prohibiting any maleficence, respecting human beings through the prohibition of abortion and euthanasia, practicing therapeutic relationships in paternalistic manner where the therapist is not allowed to utilize his profession merely for financial advantage, and upholding medical's confidentiality.

BC: Hippocrates

Middle Age

Conflicts in understanding healthcare ethics escalated in middle age Europe, it was caused by the separation of the church

After the Second World War

A long time apart, 2000 years after the idea of Pythagoras and Hippocrates' followers, in October 1949, in London, the World Medical Association (WMA) formulated The Code of Medical Ethics to ensure a good morality and an unflawed image of the medical profession. Every professional in medical practice field is required to adhere to the following points: Not to utilize their superiority to get any financial beneficence, not to ally with any pharmaceutical company or others that could restrict doctors' professionality, and not to perform abortions except there is a medical indication.

Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI) in 1969

Indonesian Medical Codes Ethics (KODEKI) was first arranged and validated in medical social discussion back in 1969. The KODEKI was continuously updated in 1981, 1993, 2012, until its current version nowadays.

KODEKI itself contains 21 clauses which consist of general obligations, obligations towards patients, obligations towards fellow doctors, and towards oneself. Sometimes the KODEKI can not solve all medical profession ethics problems, however if a certain behavior is not listed in the ethical code or if the standard morale is not available, then this behavior must be reviewed from the principles of moral aspects, which includes: beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice.

Adapted from a powerpoint entitled History and Development of the Code of Professional Ethics by Sofyan Dahlan, dr., Sp. F. and a powerpoint entitled History of the Medical Profession and Ethics in the World and in Indonesia by R. Sjamsuhidajat.

ETIK KESEHATAN DIPERSIMPANGAN PANDEMI

Pandemi memang melahirkan issu kompleks diberbagai bidang, termasuk etik. Selama pandemi, konflik terkait etik makin marak. Makin sering terjadi pertentangan antara ahli etik (ethicist) satu dengan lainnya terkait beragam issu pandemi.

Saat awal-awal pandemi, Rusia pernah memberikan vaksin Covid-19 kepada sekelompok penduduknya padahal vaksin tersebut belum melewati fase 2 uji klinis. Sebagian ethicist menganggap hal tersebut tidak etis karena menabrak etika studi vaksin. Namun ethicist lain membenarkan program tersebut; alasannya, Rusia hendak memberi perlindungan secepatnya kepada rakyatnya. Disini terjadi benturan etik; antara keinginan menyelamatkan penduduk sesegera mungkin dengan keharusan melengkapi syarat uji vaksin. Pada setting lain, akhir tahun 2020 lalu sejumlah negara maju berlomba memborong vaksin Covid-19 yang baru akan diproduksi. Mereka memesan dalam jumlah banyak, bahkan hingga tiga kali lipat jumlah penduduknya.

Sebagian ethicist menganggap tindakan ini tidak etis karena mengurangi peluang negara lain mendapat jatah. Ethicist lain menganggap hal ini tidak keliru karena negara bersangkutan berupaya melindungi rakyatnya semaksimal mungkin. Kasus lain, saat ini sejumlah negara cenderung ‘memaksakan’ program vaksinasi. Meski tidak menggunakan istilah ‘mandatory vaccine’, mereka melakukan pembatasan kegiatan dan sosial terhadap orang yang tidak divaksin. No vaccine, no mall and travel. Sebagian ethicist menganggap ‘pemaksaan’ tersebut sebagai pelanggaran etika individu. Sebagian lainnya dapat menerima karena ‘mandatory vaccine’ dianggap satu-satunya cara untuk dapat keluar dari pandemi.

Penulis: Iqbal Mochtar

Ikatan Dokter Indonesia

Etik saat normal

Pada setiap individu melekat nilai-nilai moral yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap program kesehatan. Tidak boleh ditabrak. Nilai-nilai tersebut adalah beneficence, non-maleficence, autonomy dan justice. Beneficence artinya setiap program kesehatan harus memiliki manfaat jelas bagi individu. Bukan bermanfat bagi pemerintah atau kelompok lain. Non-maleficence merujuk kepada tidak adanya bahaya yang timbul pada individu akibat suatu program. Sebuah program dapat saja memberi manfaat besar namun saat yang sama juga menimbulkan efek samping serius. Program seperti ini tidak dapat diterima. Autonomy mengingatkan bahwa individu memiliki hak atas dirinya. Termasuk hak menentukan pengobatan yang diterima. Individu dapat menolak sebuah tindakan sekalipun tindakan itu dianggap terbaik baginya. Sedangkan justice merujuk kepada hak individu untuk memperoleh pelayanan adil dan merata tanpa melihat latar belakang sosial, ras maupun agama. Sebuah program kesehatan dianggap etis apabila tidak melanggar nilai-nilai moral tersebut.

Dalam keadaan normal, setiap program kesehatan harus mempertimbangkan secara maksimal keempat nilai moral tersebut. Tidak boleh ada reduksi signifikan. Misalnya, sebelum diberikan kepada masyarakat, vaksin harus melewati semua fase dan prosedur standar uji klinik. Tidak boleh ada fase yang dilangkahi. Karena ini merupakan pemenuhan prinsip beneficence dan non-maleficence pada individu. Pembelian vaksin harus proporsional dengan kebutuhan. Tidak dibenarkan ada kelompok yang memborong vaksin berlebihan karena ini bertentangan dengan prinsip justice bagi individu. Dalam keadaan normal, tidak dibenarkan pemaksaan vaksinasi. Individu berhak menerima atau menolak vaksin yang ditawarkan. Ini bagian dari hak autonomy-nya.

Etik saat krisis Pandemi adalah sebuah krisis. Dalam krisis, standar pelayanan yang berlaku bukan standar normal (normal standard of care).

Artinya, tidak bisa diharapkan standar-standar normatif berlaku maksimal, termasuk nilai-nilai moral individu. Kondisi krisis memicu konflik antara nilai moral individu dengan kepentingan masyarakat (individual values versus public goods). Akibatnya, terjadi pergeseran standar etis. Hal-hal yang dianggap tidak etis saat kondisi normal dapat menjadi etis saat pandemi. Demikian pula sebaliknya.

Dalam keadaan normal, tindakan Rusia menggunakan vaksin yang belum menyelesaikan fase 2 tentu merupakan tindakan tidak etis. Bertentangan dengan prinsip non-maleficence dan autonomy. Namun ketika ini dilakukan saat pandemi mengganas, sebagian ethicist dapat menerima. Alasannya, tindakan ini dilakukan saat angka kasus dan kematian Covid-19 sangat tinggi dan obat belum tersedia. Artinya ada urgency bagi Rusia untuk segera menyelamatkan penduduknya dan hal ini dianggap memenuhi prinsip beneficience, non-maleficience dan justice.

Sejumlah negara maju memesan vaksin dalam jumlah banyak saat awal pandemi. Padahal saat itu vaksin Covid-19 belum selesai dibuat. Bagi sebagian ethicist, hal ini tidak etis. Namun tindakan ini bukan tanpa justifikasi. Saat itu, vaksin Covid-19 belum diproduksi. Belum ada informasi terkait efektivitas, dosis, dan kemanjurannya. Jadi bagi sebagian ethicist, tindakan memborong tersebut dapat diterima. Dengan memborong, negara ingin menyediakan vaksin yang efektif dan cukup bagi masyarakatnya. Tindakan mereka dianggap sejalan dengan prinsip beneficence, non-maleficence dan justice bagi masyarakatnya.

Hingga kini, belum ada negara yang mewajibkan vaksinasi Covid-19 bagi penduduknya. Tetapi sebagian negara membatasi akses kegiatan bagi penduduk yang tidak divaksin. Sebagian ethicist menganggap hal ini melanggar autonomy. Sebagian lainnya menerima. Alasannya, hingga saat ini belum ada obat efektif melawan virus dan vaksin dianggap satu-satunya modalitas yang dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas.

Efeknyapun bukan hanya pada proteksi individu tetapi juga proteksi komunitas. Jadi wajar bila hal ini ‘setengah dipaksakan’. Program ini dianggap memenuhi prinsip-prinsip beneficence, non-maleficence dan justice.

Trade-off prinsip etik

Dalam krisis, memang terjadi trade-off antara berbagai nilai moral. Nilai-nilai moral individu harus disesuaikan dengan nilai kepentingan masyarakat. Bahkan bila terjadi konflik, nilai-nilai masyarakat harus didahulukan. Seberapa jauh nilai moral individu harus dinomorduakan demi kepentingan masyarakat? Apakah nilai individu harus dinegasi total?

Terkait hal ini, ethicist berbeda pendapat. Sebagian mengambil jalan ekstrim dan berpendapat bahwa nilai individu harus diabaikan demi kepentingan kesehatan masyarakat. Alasannya, pandemi memiliki risiko sangat berbahaya bagi masyarakat. Karenanya, keselamatan masyarakat harus didahulukan dan nilai lain harus dibelakangkan. Di Amerika, negara memiliki ‘police power’ untuk ‘memaksakan’ program kesehatan masyarakat bila keselamatan masyarakat dalam bahaya. Dalam konsep hukum, ini dikenal dengan prinsip salus populi suprema lex (kesejahteraan dan kepentingan orang banyak harus menjadi hukum tertinggi). Bila berpegang pada prinsip ini, orang dengan mudah setuju bahwa vaksin Covid-19 bisa diberikan kepada masyarakat walaupun uji klinisnya belum lengkap. Alasannya, ini adalah kondisi krisis dan masyarakat butuh pengobatan secepatnya. Orang juga mudah setuju bila sebuah negara memborong vaksin karena negara bersangkutan ingin memproteksi penduduknya. Dengan alasan ini pulalah, masyarakat dapat mudah menerima program mandatory vaccine karena ini terkait keselamatan orang banyak. Tidak boleh ada penolakan dan tawar menawar. Sebagian ethicist lain berpendapat bahwa dalam keadaan krisis sekalipun, hak-hak individu harus tetap diperhatikan dan dihormati. Tidak boleh ada pengabaian mutlak. Jadi walau kepentingan masyarakat didahulukan, nilai-nilai moral individu harus tetap diakomodir.

Prinsip ini dianut oleh berbagai organisasi dunia seperti WHO, Hasting Centers dan Konsil Bioetik Eropa.

Merujuk pada prinsip ini, program kesehatan masayarakat dapat diterima sepanjang nilai-nilai individu diakomodir. Misalnya, program mandatory vaccination bisa dilakukan tetapi targetnya bukan seluruh masyarakat. Cukup kepada kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, polisi dan petugas publik. Pelaksanaannyapun mesti bijak. Individu perlu diberi informed consent dan dijelaskan jenis vaksin yang akan diberikan, manfaatnya dan efek sampingnya. Juga diidentifikasi komorbiditas dan aspek kontraindikasi yang membuat individu tidak layak untuk vaksinasi. Jadi bukan langsung jab dan mengabaikan nilai-nilai moral individu.

Pandemi yang masih berjalan ini akan terus memunculkan beragam konflik etik. Orang akan makin sering berdebat tentang apakah sebuah program kesehatan bersifat etis atau tidak, baik atau buruk, dapat diterima atau tidak. Tidak mudah untuk mengklaim sebuah keputusan etik sudah tepat atau tidak. Banyak faktor determinannya. Apalagi nilai etik memang tidak harus kaku. Ia bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah bersikap searif dan seseimbang mungkin saat mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ada sesuai ruang waktu dan kondisi.

Iqbal Mochtar, Pengurus PB IDI dan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah.

Ikatan Dokter Indonesia

MEDICAL ETHICS IN THE MIDST OF PANDEMIC

Pandemic has created a complex issue in every aspect, including ethics. As the pandemic goes through, ethic-related conflicts are increasingly blooming. Then, these various pandemic issues create a contradiction between one and another ethicist.

During the early days of the pandemic, Russia gave the COVID-19 vaccine to a group of their populations, although the vaccine had not yet passed the second phase of clinical trial. Some of the ethicists consider this to be unethical because it violates the rule of appropriate vaccine-study ethics. However, other ethicists justify this vaccination program, where the reason is: Russia just wants to provide an immediate protection to their populations. Here there is an ethical clash; between the desire to save the population as soon as possible and the need to complete the vaccine clinical trial requirements.

In another setting, at the end of 2020, a number of developed countries competed to buy the COVID-19 vaccine that was just about to be produced. They ordered in large quantities, even up to three times the number of their population. During the early days of the pandemic, Russia gave the COVID-19 vaccine to a group of its population even though the vaccine had not yet passed phase 2 of clinical trials. Some ethicists consider this unethical because it violates the ethics of vaccine studies. However, other ethicists justify the program; the reason is that Russia wants to provide immediate protection to its people. Here there is an ethical clash; between the desire to save the population as soon as possible and the need to complete the vaccine test requirements.

by: Iqbal Mochtar

In another setting, at the end of 2020, a number of developed countries competed to buy the COVID-19 vaccine that was just about to be produced. They ordered in large quantities, even up to three times the number of their population.

Ethics in Normal Life

Every individual has moral values that must be respected and considered in every health program. They must not be violated. These values are beneficence, non-maleficence, autonomy and justice. Beneficence means that every health program must have clear benefits for the individual. It should not benefit the government or other groups. Non-maleficence refers to the absence of harm caused to individuals by a program. A program may provide great benefits but at the same time cause serious side effects. Such a program is not acceptable. Autonomy reminds us that individuals have rights over themselves. This includes the right to determine the treatment they receive. Individuals can refuse an action even if it is considered best for them. Meanwhile, justice refers to the right of individuals to obtain fair and equitable services regardless of social background, race or religion. A health program is considered ethical if it does not violate these moral values.

Under normal circumstances, any health program should take all four moral values into account. There should be no significant reductions. For example, before being administered to the public, a vaccine must pass all phases and procedures of standard clinical trials. No phase should be skipped. Because this is the fulfillment of the principles of beneficence and non-maleficence to individuals. Vaccine purchases must be proportional to needs. It is not permissible for any group to purchase excessive vaccines because this is against the principle of justice for individuals. Under normal circumstances, forced vaccination is not justified. Individuals have the right to accept or reject the vaccines offered. This is part of their right to autonomy.

Some ethicists think that this is unethical, because it constrains the probability of other countries to obtain vaccines. Other ethicists said that this is not wrong, because the aforementioned countries only tried to protect their people by all means. In another case, currently some countries tend to “force” the vaccination program. Although they do not use the term “mandatory vaccine”, however, some countries restrict access to activities for the unvaccinated population. No vaccine, no mall, and travel. Some ethicists think that this “constrainment” as an individual ethics violation. However, some could agree because they think that this is the only way we could get out of this pandemic.

Ethics in normal era (before pandemic)

Every individual has moral values which must be respected and considered in any health program and should not be violated. These values are beneficence, non-maleficence, autonomy and justice. Beneficence means every health program must have clear benefits to the individual. Not beneficial for the government or other groups. Non-maleficence refers to the absence of danger arising in individuals as a result of a program/intervention. A program can provide great benefits but at the same time it also causes serious side effects. Programs like this are unacceptable. Autonomy reminds us that individuals have the right to themselves. Including the right to determine treatment received. Individuals can resist an action even if it was the best for them. While justice refers to individual rights to obtain fair and equitable services without looking at social background, race and religion. A health program is considered ethical if it does not violate these moral values. Under normal circumstances, every health program must be considered based on the highest standards of these four moral values. There should not be any significant reduction. For example, before being given to the public, the vaccine must pass through all clinical trial phases and procedures. There should not be any skipped phase. Because this is the implementation of the beneficence and non-maleficence principles on the individual.

Vaccine purchase must be proportional. It is not allowed if there is a group that purchases too much vaccine because this is against the principle of justice for individuals. Under normal circumstances, forced vaccination is not allowed. Individuals are entitled to receive or refuse the offered vaccine. This is part of his right of autonomy.

Ethics in Crisis Era

A pandemic is a crisis. In a crisis, applicable service standards are not the usual normal standard of care. This means we can not expect normative standards to be applied at best, including individual moral values. Crisis conditions trigger conflicts between individual moral values and the public interest (individual values versus public goods). As a result, ethical standards shift. Things that are considered unethical under normal conditions can become ethical during a pandemic. Vice versa

Under normal circumstances, Russia's actions in using the unfinished phase 2 vaccines is certainly an unethical act. This is contrary to the principles of non-maleficence and autonomy. But when this is done during a raging pandemic, some ethicists can accept it. The reason is that this action is carried out when the number of cases and COVID-19 deaths is very high and drugs are not yet available. This means that there is an urgency for Russia to immediately save the inhabitants, and this thing is considered to meet the principles of beneficence, non-maleficence, and justice.

A number of developed countries ordered vaccines in large numbers at the start of the pandemic. At that time, the COVID-19 vaccine had not been completed. For some ethicists, this is unethical. But action like this is not without justification. At that time, the COVID-19 vaccine was not yet produced. There is no information regarding the effectiveness, dosage, and efficacy. So, for some ethicists, the act of buying up can be accepted. By buying up, the state wants to provide effective and sufficient vaccines for the population.

Their actions are considered in line with the principles of beneficence, non-maleficence, and justice for the people.

Until now, there has been no country that requires COVID-19 vaccination for the population. But some countries restrict access to activities for the unvaccinated population.Some ethicists consider this as a violation of autonomy. Others agreed, citing the fact that there is no effective medicine against the virus and vaccines are the only method that can minimize morbidity and mortality. The effect is not only on individual protection but also on community protection. So it is natural that this is 'half-forced'. This program is considered to meet the principles of beneficence, non-maleficence, and justice.

Ethical principle trade-off

In a crisis, a secondary trade-off between different moral values happens. Individual moral values must be adjusted to cater to the needs of the people. Even if a conflict happens, public interests must be put first. To what extent should individual moral values be subordinated to the interests of the people ? Do individual values have to be totally negated?

Regarding this matter, ethicists have different opinions. Some people take the extreme way and say that individual values must be completely disregarded for the people’s values. The reason is that the pandemic has a ghastly risk for the people thus the safety of the people should be more of a priority and other values should be put behind. In the United States, the country has what’s called ‘police power’ to ‘force’ public health programs if the safety of the people is in danger. In the concept of law, this is known as ‘salus populi suprema lex’ which means that the welfare and interests of the majority should be the supreme law. If we adhere to this principle, people will easily agree that Covid-19 vaccine should be administered to the people even when the clinical trial has yet to be completed.

The reason is that we are currently in dire condition and the people need a cure as soon as possible. The public will likely agree when a country buys vaccines in order to protect its people. For this reason, the public can easily accept the mandatory vaccine program because it is related to the safety of many people. There can be no rejection and bargaining.

Other ethicists think that even in a critical situation, individual rights should be paid attention to and respected. This principle is embraced by various world organizations such as WHO, Hasting Centers, and the European Bioethical Council. In accordance with this principle, as long as individual rights are protected public health programs can be accepted. For example, mandatory vaccination programs can be carried out however the target is not the whole community but for high-risk community groups such as health workers, police, and public officials. It should also be implemented wisely, Individuals should be given informed consent and be explained the type of vaccine given to them, its benefits, and side effects. They must also identify comorbidities and contraindications that make the patients unfit to receive the vaccination. It should not be just a jab while ignoring all the individual morale values.

This ongoing pandemic will continue to lead to various ethical conflicts. More and more people will argue about whether a health program is ethical or not, good or bad, acceptable or not. It is not easy to claim whether an ethical decision is right or not. There are many determining factors. Moreover, ethical values do not have to be rigid. It can change according to changes in place and time. Therefore, what can be done is to be as wise and balanced as possible when considering existing moral values according to the place, time, and conditions.

Iqbal Mochtar Pengurus PB IDI dan Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah

Biografi dr. Prawiroharjo,PukovisaSp.S(K), Ph.D

Dokter Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S(K) menamatkan pendidikan sarjana kedokteran, spesialis dan konsultan ilmu saraf di Universitas Indonesia. Beliau adalah salah satu dokter di Indonesia yang mendalami bidang etika kedokteran, serta telah berpartisipasi banyak perihal bidang tersebut, baik di kancah nasional maupun internasional. Dalam usia yang masih muda, beliau menjabat sebagai ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2021-2022 menggantikan almarhum Dr Broto Wasisto, DTM&H, MPH. Dalam kesempatan forum World Medical Association ICoME (International Code of Medical Ethics) 2022, beliau menerima amanah sebagai ketua panitia.

ICoME 2022 ?

International Code of Medical Ethics 2022

Kenapa dari lebih 168 negara yang tergabung dalam World Medical Association (WMA), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ditunjuk menjadi tuan rumah even besar ICoME 2022?

Berawal dari hubungan baik dan partisipasi aktif IDI, khususnya MKEK Pusat IDI yang saat itu diwakili oleh saya sebagai Ketua-nya, dalam berkomunikasi dan berkontribusi aktif pada penyusunan draf International Code of Medical Ethics. Hal ini membuat kami ditawari penggagas dan koordinatornya, Dr Ramin Parsa-Parsi dari Jerman, untuk menjadi tuan rumah dalam bagian pembahasan draft tersebut, yang diharapkan kelak akan disahkan di WMA General Assembly Oktober mendatang.

Kebetulan penawaran untuk bidding menjadi tuan rumah ini dikirimkan per email saat penyelenggaraan Muktamar IDI 2022. Mengingat kewenangan menjadi tuan rumah ini adalah kewenangan PB IDI ke depannya, saya menghubungi dr. M. Adib Khumaidi Sp.OT selaku Ketua Umum PB IDI pasca Muktamar. Beliau meminta saya melanjutkan proses bidding dan Alhamdulillah berhasil. Keberhasilan itu saya laporkan kepada Dr Adib, kemudian diserahkan kepada Ketum PB IDI dan jajarannya untuk ditindaklanjuti kemudian.

Dalam sesi wawancara yang bersifat substansif, dokter Pukovisa menyarankan agar pertanyaan yang ada dijawab dari tangan pertama (pakar-pakar etika kedokteran dan pejabat WMA yang memberikan kuliah dalam ICoME 2022), baik dari pemaparan, diskusi maupun kesimpulan saat simposium atau pers release. Kami merangkum jawaban wawancara berdasarkan simposium ICoME 2022 yang berlangsung hari Minggu, 3 Juli 2022 sebagai berikut:

Ada beberapa orang yang mengatakan organisasi profesi bukan hanya WMA, ada organisasi yang lain. Sebenarnya. Apa itu WMA, dan kenapa peran dan pernyataanya sedemikian berpengaruh? (kuliah dari Dr Otmar Kloiber)

World Medical Association adalah wadah raksasa yang menaungi dan merupakan representasi dokter di dunia. Saat ini, world Medical Association merepresentasikan lebih dari 10 juta dokter di dunia,

serta menjadi mitra resmi World Hearlh Organization (WHO) dan berbagai organisasi profesi kesehatan di tingkat Internasional. Sejak pembentukanya, WMA berpartisi aktif dalam meningkatkan kualitas penelitian dan derajat pelayanan yang berlandaskan etika kedokteran. Selain itu WMA turut serta membantu organisasi dokter tingkat nasional, pemerintah atau badan lain demi pelayanan kedokteran yang lebih berkualitas dan beretika. World Medical Association berperan aktif dalam menanggapi berbagai isu di dunia kedokteran di tingkat nasional dan internasional, serta jika diperlukan, akan turut serta membantu menyelesaikan persoalan terkait asosiasi dokter nasional maupun pemerintahan. Keputusan atau resolusi yang dikeluargkan WMA memiliki nilai dan pengaruh yang besar di dunia internasional, khususnya tenaga kesehatan.

Etik menjadi salah satu unsur yang penting dalam kedokteran, sampai-sampai WMA memiliki divisi khusus terkait etik dengan segala panduan dan pertemuan rutinya, mengapa etika sedemikian penting? (pendapat Dr Otmar Kloiber dan Dr Ramin Parsa-Parsi)

Profesi dokter adalah profesi yang luhur dan beretika, maka sudah seharusnya etik menjadi landasan dan orientasi dalam dunia kedokteran. Ketiadaan etika akan merusak profesi yang luhur dan berpotensi membahayakan atau setidaknya merugikan pasien, sebagaimana pemberian terapi yang tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan akan merugikan pasien.

Sejarah WMA pun tidak lepas dari pelanggaran etik yang dilakukan pada perang dunia II, saat manusia diberlakukan secara tidak manusiawi dalam penelitian kedokteran.

Hal tersebut menekankan pentingnya divisi khusus etik pada WMA, untuk terus melakukan penyempurnaan terhadap etika kedokteran baik di bidang pelayanan maupun penelitian kedokteran.

Salah satu topik diskusi simposium adalah adanya standar ganda dan organisasi profesi kedokteran yang multipel, bagaimana hal tersebut dipandang dari sisi etik? Apakah masyarakat diuntungkan atau dirugikan? (mengambil keterangan kuliah dari Dr. dr. Setyo Widi, SpBS (K) dan Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, SpPD KKV)

Profesi bukanlah sembarang pekerjaan, dalam memenuhinya membutuhkan "body of knowledge" dengan training yang lama, serta kode etik sebagai landasan dan orientasi utama dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, selain keahlian, profesi memerlukan standard dan tanggung jawab, yang mana hal itu diberikan oleh negara kepada organisasi profesi dalam mengaturnya, demi kepentingan rakyat. Praktik kedokteran bersifat kompleks dan diatur oleh 4 standar yang terdiri dari standard etik, pelayanan, pendidikan, dan kompetensi.

Dalam mengatur standard-standard tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) selaku organisasi profesi satu-satunya, bersama dengan MKKI, KOLEGIUM, AIPKI, ARSPI, KKI serta 3 kementrian (Kemenkes, Kemendikbud dan Kemkumham) menggodoknya bersama, lalu dituangkan dalam undang-undang yang telah ada.

Kolegium yang turut serta dalam penentuan standard merupakan representasi dari Guru besar, Kadep dan KPS program studi profesi kedokteran, Ketua perhimpunan dan Ketua organisasi profesi sebagai suatu struktur yang rigid dan solid.

Tidak bisa dibayangkan jika tiba-tiba muncul organisasi profesi atau kolegium baru, yang tentunya akan menimbulkan gesekan nyata pada struktur solid yang telah ada. Pertanyaan yang muncul adalah, untuk apa dibentuk organisasi profesi baru jika menimbulkan gesekan yang nyata, ditambah tidak ada jaminan bahwa organisasi profesi baru memberikan standard yang lebih baik?

Standard yang dikeluarkan pun akan berbeda dan menimbulkan disparitas. Standard ganda yang akan menimbulkan kerancuan,

serta merugikan masyarakat. Satu standard mengatakan benar, sedangkan standard lain salah. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab jika banyak masyarakat dan tenaga kesehatan dirugikan karena keberadaan organisasi dokter yang multipel? Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah dokter-dokter akan mengikuti organisasi yang baru jika standard yang ada telah berjalan dengan baik atau dengan standard yang digunakan sama? Jika standardnya sama, untuk apa membuat organisasi baru? Timbul satu kemungkinan, organisasi profesi dokter yang baru membuat standard yang lebih rendah untuk menarik lebih banyak anggota. Jika benar demikian, kembali masyarakat-lah yang dirugikan dengan adanya organisasi profesi dokter yang mutipel.Itulah sebabnya tidak ada organisasi profesi dokter yang multipel, diberbagai negara seperti halnya USA, UK, Jepang dan berbagai negara lainya.

Penentuan standar yang ada di Indonesia telah melalui proses panjang berpuluh tahun dan melibatkan banyak pihak diatas dalam penyempurnaanya. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah melakukan fungsinya dengan baik sebagai organisasi profesi, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, membantu negara secara sukarela.

Apa yang telah, sedang dan akan dilakukan IDI adalah peran yang konkrit dan kompleks, bukan utopia atau mimpi semu atau khayalan siang bolong belaka.

Bagaimana jika keberadaan dua organisasi profesi dokter menyebabkan dua standard etik yang berbeda, apakah masyarakat diuntungkan atau dirugikan? (mengambil dari keterangan kuliah Ketua MKEK Dr Djoko Widyarto)

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah aturan internal profesi kedokteran yang disusun dalam bentuk buku oleh MKEK, berupa pasal-pasal beserta penjelasannya dan disahkan oleh Muktamar IDI. Keberadaan KODEKI bersifat esensial dalam praktik kedokteran dan berfungsi sebagai SATU pedoman, SATU tolok ukur, dan SATU standard profesi. Jika terdapat lebih dari satu KODEKI,

artinya terdapat lebih dari satu pedoman, lebih dari satu tolok ukur dan lebih dari satu standard.

Hal tersebut dapat diprediksi akan menimbulkan kegaduhan, kebingungan dan ketidak pastian dalam praktik kedokteran dan segala konsekuensi logisnya, dan tentunya akan merugikan masyarakat banyak. Dengan demikian, sudah seharusnya KODEKI hanya satu dan dibuat oleh satu organisasi profesi, yang mana juga hanya boleh satu (1) menurut undang-undang.

Satu KODEKI sebagai pedoman yang ditaati akan memberikan jaminan kepastian pada masyarakat dan tenaga kesehatan. Sebaliknya, seorang Filsuf Prancis Albert Camus mengatakan bahwa manusia yang tidak mentaati etik (yang ada) selayaknya hewan liar yang tersesat di dunia, mereka akan menimbulkan banyak kerusakan.

Terkait isu organisasi profesi kesehatan multipel di tanah air, bagaimana WMA memandangnya? Bagaimanakah posisi IDI di mata WMA? (mengambil dari keterangan kuliah Sekretaris Jenderal WMA Dr Otmar Kloiber)

Sekretaris jenderal WMA mengungkapkan bahwa sudah seyogyanya satu negara hanya memiliki satu organisasi profesi dokter, dan WMA hanya akan menerima satu organisasi profesi dokter sebagai wakil negara tersebut di WMA. Beliau menegaskan bahwa IDI merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia yang menjadi wakil Indonesia di WMA dan yang diakui oleh WMA. Tidak ada organisasi selain IDI yang diakui. Lebih dari itu, IDI berperan aktif dalam WMA, serta keduanya (WMA dan IDI) memiliki hubungan yang spesial dan sangat amat kuat.

Inovasi dan pelayanan menjadi unsur yang penting dalam kedokteran. Bagaimana jika kedua hal itu tidak dilakukan sesuai etik kedokteran? (diambil dari keterangan kuliah Prof. Dr.med dr. Urban Wiesing)

Inovasi adalah hal vital dalam membentuk pelayanan kedokteran.

Setiap inovasi terapi yang diberikan pada pasien atau diklaim sebagai terapi yang efektif harus di uji coba dahulu untuk mengetahui resiko dan manfaatnya. Uji coba pun dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika yang benar. Dengan demikian, dokter dapat bertanggung jawab dan yakin, bahwa terapi yang diberikan terbukti memberikan manfaat kepada pasien. Baik inovasi maupun pelayanan seharusnya mengikuti kadiah etik yang ada.

Jika dilakukan tanpa kaidah etik, baik inovasi maupun pelayanan akan sangat berpotensi merugikan masyarakat. Sebagaimana ketika seorang dokter memberikan terapi yang tidak memberikan manfaat, atau bahkan merugikan pasien. Pun juga ketika dokter melakukan riset yang merugikan pada peserta riset.

Apakah melakukan terapi berdasarkan testimoni adalah tindakan yang beretika dan dibenarkan di dunia kedokteran? (pendapat Prof. Dr.med Urban Wiesing)

Di dalam dunia kedokteran, setiap pelayanan yang berikan harus berdasarkan evidence-based yang bisa dipertanggung jawabkan. Testimoni, dalam dunia kedokteran, memiliki nilai yang sangat amat kecil sampai tidak bernilai sama sekali sebagai landasan terapi. Tidak dibenarkan memberikan terapi hanya berdasarkan testimoni. Perlu digaris bawahi juga bahwa patients’ experience yang diramu berdasarkan kaidah ilmiah dan etik dengan benar berbeda dengan testmoni yang lebih cenderung berkaitan dengan iklan. Demikian tutur pihak WMA.

Bagaimana ketika dalam suatu negara, ada sejumlah politisi atau pejabat negara yang mengatakan bahwa testimoni atau ‘fakta’ dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran tindakan kedokteran, dan tidak diperlukan clinical research? (Pendapat Prof. Dr.med Urban Wiesing dan Sekretaris Jenderal WMA Dr Otmar Kloiber)

Penilaian medis hanya dapat diterima berdasarkan kaidah ilmiah dan etik yang telah disepakati.

Ada sebuah negara yang menutup mata, ketika segelintir orang di parlemenya mengijinkan obat yang belum terbukti secara ilmiah dapat beredar ke masyarakat. Dalam hal itu masyarakat dirugikan, dan segelintir politisi atau pejabat negara tersebut telah mengkhianati rakyatnya. Pihak WMA menentang jika ada politisi dan pejabat negara yang melakuan demikian, dan dapat membantu melakukan mediasi untuk menjelaskan etika dan clinical research yang bisa dipertanggung-jawabkan dalam kedokteran.

Jika terdapat suatu pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang dokter, apakah sebaiknya pelanggaran tersebut diproses secara terbuka atau tertutup? (pendapat dari Dr. Otmar Kloiber)

Dalam konteks keadilan, transparasi memiliki nilai yang amat penting. Perlu dilihat pula derajat beratnya pelanggaran etik yang dilakukan serta manfaat yang didapat (baik pada dokter maupun masyarakat). Namun sekali lagi, transparasi memiliki tempat yang sangat dekat dengan keadilan.

Apakah ada perbedaan antara perspektif etik Barat dan Asia? Jika ada, bagaimana perbedaan dan implikasinya? (diambil dari presentasi Prof. Dr. Jung Yul Park)

Secara garis besar nilai etik dalam dunia internasional adalah sama, namun dalam penerapanya, setiap negara atau regio memiliki norma dan nilai yang sangat mungkin berbeda. Masyarakat Asia cenderung menghargai kebersamaan, senioritas serta kenyamanan norma yang telah ada di masyarakat. Hal ini dapat digambarkan pada hubungan pasien-dokter di Asia lebih bersifat paternalistik, sementara di Barat lebih ke arah partnership. Autonomi pasien di Asia cenderung di dominasi oleh dokter, selain itu pasien relatif dipandang sebagai satu bagian dari keluarga, bukan satu individu. Sebagaimana masyarakat memandang bahwa keluarga merupakan satu unit yang tidak bisa terpisahkan dan setiap yang terjadi pada satu keluarga akan berpengaruh terhadap keluarga yang lain.

Dalam penutup. Dokter Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S(K), Ph.D menambahkan “Alhamdulillah seluruh kegiatan sukses, sangat diapresiasi oleh seluruh delegasi yang hadir. Atas berkah silaturrahim yang baik, WMA sendiri sampai membuat surat apresiasi khusus yang dikirimkan ke Ketum PB IDI.”.

Biography dr. Prawiroharjo,Pukovisa Sp.S(K), Ph.D

dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S(K) graduated with a bachelor's degree in medicine, specialist and consultant in neurology at the University of Indonesia. He is one of a few doctors in Indonesia who is focused on medical ethics and has participated in several occasions in this field, both nationally and internationally. At a young age, he served as the chairman of Honorary Council for Medical Ethics (MKEK) of IDI for the period 2021-2022 replacing the late Dr Broto Wasisto, DTM&H, MPH. On the occasion of World Medical Association ICoME (International Code of Medical Ethics) forum 2022, he accepted the mandate as chairman of the committee.

ICoME 2022 ?

International Code of Medical Ethics 2022

Why was Indonesian Doctors Association (IDI) appointed to host the 2022 ICoME forum among more than 168 member countries of the World Medical Association (WMA)?

It was due to good relations and active participation of IDI, especially the Central MKEK of IDI, which at that time was represented by me as its Chair, in communicating and actively contributing to the draft of the International Code of Medical Ethics. The initiator and coordinator, Dr Ramin Parsa-Parsi from Germany, then offered us to host the discussion section of the draft, which is expected to be ratified at the WMA General Assembly in October.

Incidentally, the bid to host was sent by email during the IDI Conference 2022. Considering that the authority to host this is for the upcoming PB IDI committees, I contacted dr. M. Adib Khumaidi Sp.OT as the General Chair of PB IDI after the congress. He asked me to continue the bidding process, and Alhamdulillah it worked. I reported this to Dr Adib, then handed it over to the General Chairperson of PB IDI and his staff for further follow-up.

In a substantive interview session, Doctor Pukovisa suggested that the questions be answered first-hand by experts in medical ethics and WMA officials who gave lectures at ICoME 2022, both from presentations, discussions, and conclusions during the symposium or press release. We summarize the interview answers based on the ICoME 2022 symposium taking place on Sunday, July 3, 2022 as follows:

There were few people who said that there is another professional association besides the World Medical Association (WMA). Actually, what is WMA, and why do their role and statement significantly become influential? (taken from a lecture by Dr. Otmar Kloiber)

World Medical Association (WMA) is a massive media that represents doctors in the world. At present, WMA represents more than 10 million doctors in the world, and also becomes an official partner of the World Health Organization (WHO) and other international professional associations. Since it was established, WMA has actively participated in improving research quality and service degrees based on medical ethics. Therefore, WMA contributes to helping the national doctor association, governments, and other corporations for creating better quality and well-mannered health services. WMA also plays an active role in responding to various medical issues nationally or internationally, and if necessary, will participate in resolving some national doctors' organizations or governmental problems. The decisions and resolutions issued by WMA have great value and influence internationally, especially for health workers.

Ethics has become an essential principle in the medical field, even the World Medical Association (WMA) has a particular division that takes care of medical ethics with all its guidance and regular meetings. Why does ethics become so crucial? (opinion of Dr. Otmar Kloiber and Dr. Ramin Parsa-Parsi)

A physician is basically a noble and ethical profession, therefore it’s a must that ethics become the principle and orientation in medicine. An absence of ethics will undermine its noble profession and potentially harm the patients, such as prescribing therapies that didn’t have any scientific evidence and couldn’t be trusted for its responsibility.

WMA history also couldn’t be separated from ethics violations in the 2nd World War, when people were inhumanly involved in medical research. This emphasizes the importance of a particular division in medical ethics in WMA, to continuously improve medical ethics in both medical practice and medical research.

One of the symposium topics is the existence of double standards and multiple medical professional associations, how this was viewed from an ethical perspective? Is the public benefited or harmed? (taken from the lecture description of Dr. dr. Setyo Widi, Sp.BS (K) and Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, Sp.PD, KKV)

A physician is not just any job, it requires a long-period training with a principle of “body of knowledge”, as well as an ethical code as the principle and orientation in providing health services. For this reason, the medical profession needs a standard and great responsibility besides medical skills, which are regulated by professional associations for the public’s sake.

Medical practice was complex and regulated by 4 standards that consist of standards of medical ethics, health services, medical education, and competencies. In establishing these standards, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), the one and only Indonesian medical professional association, along with Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI; Indonesian Medical Collegiate Council), Kolegium Dokter Indonesia (Indonesian Doctor Collegium), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI; Indonesian Medical Education Association), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI; Indonesian Teaching Hospital Association),

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI; Indonesian Medical Council) also Indonesian Ministry of Health, Ministry of Education, and Ministry of Law and Human Rights expressed their ideas together and set them out in the existing law. Indonesian Doctor Collegium that participates in determining medical standards is represented by Medical Professors, Head of Department, Head of Medical Profession Education Program, Head of Association in Each of Specializations, and Head of Medical Professional Association, who became a solid and rigid structure.

It is unimaginable if suddenly there will be a new medical professional association or new doctor collegium, that surely will bring up a great impact on the existing solid structure. The question is, what’s the benefit of forming a new professional association if it will bring up an actual discordance? Moreover, there is no guarantee that the new professional association provides better medical standards. Furthermore, the new-issued medical standards will be different and create a disparity. Double standards are going to rise up, giving ambiguity and harming society. One standard says that “it was true”, besides, one standard says that “it was wrong”. So, who was responsible if many people and health workers were disadvantaged by the existence of multiple medical professional associations?

Another concern that will arise is, who will join the newly-formed professional association? Because in fact, the previous standard has gone well before. If they only use the same standard, what’s the advantage of forming a new association? There’s one thing that might rise up, the newly-formed professional association may create a lower standard to attract more members to enroll. If this is the case, eventually, society will be harmed by the existence of multiple professional associations. Therefore, there are no multiple medical professional associations, as there have been in the USA, UK, Japan, and other countries.

The formation of medical standards in Indonesia has gone through a long process through decades and involved many parties above for its improvement.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) has performed its function properly as a professional association, as well as collaborating with many stakeholders, and voluntarily supporting many countries. Things that have been done and will be done by IDI are a concrete and complex role, not utopia, delusions, or daydreams.

4. Will society benefit or be harmed if the existence of two medical professional organizations causes two different ethical standards? (taken from the lecture description of the Chairperson of the MKEK Dr Djoko Widyarto)

The Indonesian Medical Ethics Code (KODEKI) is an internal regulation of the medical profession compiled in a book by the MKEK, consists of articles and their explanations, and ratified by the IDI Congress. The existence of KODEKI is essential in medical practice and serves as ONE guideline, ONE benchmark, and ONE professional standard.

If there is more than one KODEKI, it means that there is more than one guideline, more than one benchmark, and more than one standard.

This potentially will cause chaos, confusion, uncertainty in medical practice and all its logical consequences, therefore will certainly harm many people. Thus, there should only be one KODEKI and be made by one professional organization, which also can only be one (1) according to the law.

One KODEKI as a guideline to obey will provide certainty for the community and health workers. On the other hand, the French philosopher Albert Camus said that humans who do not obey (existing) ethics are similar to wild animals that stray in the world and will cause a lot of damage.

5. Regarding the issue of multiple health professional organizations in the country, how does WMA view it? What is the position of IDI in the eyes of WMA? (taken from the lecture statement of the Secretary General of WMA Dr Otmar Kloiber)

The secretary general of the WMA revealed that one country should only have one medical professional organization, and WMA would only accept one medical professional organization as the country's representative in the WMA. He emphasized that IDI is the only professional medical organization in Indonesia that represents Indonesia in WMA and which is recognized by WMA. No organization other than IDI is recognized. Moreover, IDI plays an active role in WMA, and the two (WMA and IDI) have a special and very strong relationship.

6. Innovation and service are important elements in medicine. What if those two things are not done according to medical ethics? (taken from the lecture statement of Prof. Dr.med dr. Urban Wiesing)

Innovation is vital in developing medical services. Every therapeutic innovation given to the patient or claimed to be an effective therapy must be tested first to find out the risks and benefits. Trials were also carried out based on precise scientific and ethical principles. Thus, doctors can be responsible and confident that the therapy is proven to provide benefits to patients. Both innovation and service should follow the existing code of ethics.

If both innovation and service are conducted without ethical principles, they will have the potential to harm the community. When a doctor administers therapy that is ineffective or even harmful to the patient, even when doctors conduct research that is detrimental to research participants.

7. Is doing therapy based on testimonials an ethical and justified action in the medical world? (Opinion of Prof. Dr.med. Urban Wiesing)

In the medical world, every service provided must be based on evidence-based accountability. Testimonials, in the medical world, have very little value, to the point of being of no value at all as a basis for therapy. It is not justified to provide therapy based solely on testimonials.

It should also be underlined that the patients' experience, which is formulated based on scientific and ethical principles, is different from the testimonials which tend to be related to advertisements. That's what the WMA said.

8. What if in a country, where a number of politicians and government officials said that testimony or ‘facts’ can be made as justification for a medical procedure and that clinical research is not needed? (Opinion of Prof. Dr. med Urban Wiesing and Dr Otmar Kloiber acting Secretary General of the WMA)

Medical judgment can only be accepted based on scientific principle and ethics which has been agreed upon. There is a certain country that neglects when a scientifically unproven medicine is allowed by a few people in a parliament and that medicine managed to be distributed to the people. In such cases, the people are at a disadvantage and these politicians and officials have betrayed their people. The WMA is against such politicians and officials and can help mediate to explain ethics and clinical research which can be held accountable in the world of medicine.

9. If an ethical violation is made, what should a doctor do? Is it better to process the violation openly or closed? (Dr. Otmar Kloiber’s opinion)

In the context of justice, transparency is crucial. We should also weigh the degree of violation and the merit gained (by the doctors and the people). However, once again, transparency has a closer standing to justice.

10. Are there any differences between the west’s ethical perspective and the east’s? If so, how is it different and what are its implications? (Taken from Prof. Dr. Jung Yul Park’s presentation)

Generally speaking, ethical values across cultures are the same, however, in its practice, every country or region has different norms and values.

Asian people have the tendency to appreciate solidarity, seniority, and existing norms in society. This can be seen in the patient-doctor relationship in Asia which is more paternalistic, in contrast, in the west, they approach the patient as a kind of partnership-like relationship.

Patient autonomy in Asia tends to be dominated by the doctor, moreover, the patient is also considered to be a part of a family, not an individual. They believe that a family is an unbreakable union and that when something bad happens to one family, it will also affect all the other families.

At the end of the interview, dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S(K), Ph.D added, “Alhamdulillah, the event was a success, the WMA sent a special appreciation letter to the PB IDI.”.