Suara Media Nasional Edisi #121

SEPUTAR DAERAH

8

Suara Media Nasional Edisi 121 / VI / 3 - 9 Februari 2014

Jatim Dukung Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu-Lintas

Suasana Sidang Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Dalam Rangka Penyampaian Raperda DPRD Kabupaten Malang Tentang Ketenagalistrikan dan Perubahan Atas Peraturan Perda Kabupaten Malang Malang, SMN - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Kamis (30/1) dalam rangka penyampaian Raperda dan DPRD tentang Ketenagalistrikan Dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan took modern.

Dalam penyampaian siding paripurna berikut disampaikan 4 latar belakang usulan pembentukan Raperda tentang ketenagalistrikan.

1) Latar belakang, berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. 2) Landasan filosofi, kesejahteraan dan kepentingan bagi masyarakat yang diharapkan adalah kesejahteraan dan kepentingan bagi masyarakat untuk generasi sekarang dan yang akan datang, sesuai dengan tujuan tersebut, maka pemerintah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan tersebut menempatkan kepentingan ekonomi, social dan lingkungan pada kedudukan yang sama kedudukannya.

Dengan adanya undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistik, disadari sangat diperlukan.

Adanya desentralisasi ini, dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, karena sistem ini sangat demokratis dan implementasi ketenagaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing.

3) Landasan sosiologis. Pendekatan sosiologis didalam kajian ketenagalistrikan dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau perspektif sosiologi untuk digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasarkan pada teori fungsional struktural teori ini merupakan teori sosiologi yang berdasar pada unsur-unsur sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara fungsional.

Wilayah Kabupaten Malang secarageograis memiliki keragaman potensi laut, keragaman potensi bagi Kabupaten Malang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan tersebut harus diatur sedermikian rupa terjadi keseimbangan antara kepentingan ekonomi, social dan lingkungan.

Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan social secara adil dan makmur kepada masyarakat sehingga kesejahteraan dapat dirasakan setiap individu didalam hokum dan kebijaksanaannya, berdasarkan gambaran sosiologis dapat disimpulkan bahwa landasar sosiologis yang mendasar penyusunan Perda tentang ketenagalistrikan adalah dalam rangka memberikan kebijakan pro rakyat.

4) Landasan yuridis. Merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permaslahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Terkait pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindingan dan pemberdayaan pasar tradidional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

Keberadaan pasar tradisional harus dilindungi keberadaannya saat ini. Kabupaten Malang melalui Perda No. 3 Tahun 2012 tentang perlidnungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern, setelah beberapa tahun berjalan regulasi tersebut mendapat beberapa tanggapan dan masukan dari para pihak terhadap pelaksanana Perda tersebut.

Di dalam mengakomodir tanggapan dan masukan dari masyarakat DPRD mengkaji kembali rancangan peraturan tersebut dan merubah beberapa ketentuan yang ada didalamnya sesuai dengan kondisi yang ada did lam masyarakat. Perubahan tersebut terdapat pada jarak pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional serta pembatasan jumlah toko modern yang berstatus waralaba disetiap kecamatan. (Jun)

Suasana mendukung gerakan nasional selamat berlalu-lintas

Surabaya, SMN - Kepolisian Daerah (Polda) bersama Muspida dan Masyarakat di Jawa Timur siap mendukung pencanangan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu-lintas. Dimana pernyataan ini ditandai setelah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Ediwan Prabowo melakukan Teleconference dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (26/1).

Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono dalam Teleconference dengan SBY melaporkan kondisi lalu lintas di sekitar Jawa Timur terpantau aman dan lancar.

Meski begitu, Polda Jatim juga melakukan pendekatan budaya lokal demi menyadarkan masyarakat taat mematuhi peraturan lalu lintas.

“Kami juga mengantisipasi terkait pembangunan mal, pabrik dan hotel supaya nantinya tidak memakan korban pengguna lalu lintas. Selain itu juga kami lakukan pendekatan budaya lokal yakni wayang kulit lalu lintas dan Opera Van Police,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi lalu lintas baik di kawasan pantura,

tengah maupun selatan terpantau aman dan lancar. Artinya, tidak ada bencana alam, baik longsor maupun banjir. Unggung juga melaporkan masih adanya penegakan hukum lalu lintas di kawasan Jatim. “Pelanggaran marka jalan, misalnya garis tidak terputus kan harusnya kendaraan tidak boleh mendahului.

Pelanggaran batas maksimal, contoh untuk bus antar kota, kecepatan maksimal 60 km per jam untuk dalam kota, 80 km per jam untuk luar kota,”ujarnya.

Selain melaporkan kondisi jalan di Jatim, Kapolda Jatim juga melaporkan untuk mengantisipasi kecelakaan di jalan raya yaitu penggelaran kekuatan Polri di lokasi rawan kecelakaan dan kriminalitas dengan mendirikan 495 pos pantau di black spot rawan kriminalitas. “Polda jatim juga bekerjasama dengan media di Surabaya juga memberikan informasi pada masyarakat terkait informasi untuk keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam mendukung langka program nasional, Polda Jatim telah melakukan langkah yaitu menertibkan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standar seperti melakukan

penertiban terhadap permainan kereta kelinci di Jalan Raya, Becak bermotor (Bentor). “Saya sudah perintahkan kepada jajaran kepolisian di Jatim untuk melakukan penertiban motor yang tidak layak pakai di Jalan Raya, sehingga ke depan tidak lagi terjadi kecelakaan karena kendaraan yang tidak layak di Jalan raya,” tegasnya.

Usai mendengarkan laporan dari Kapolda Jawa Timur, Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar Jawa Timur tetap siaga pada adanya bencana alam. Ini mengingat berdasarkan prediksi dari BMKG cuaca di Indonesia masih belum kondusif. “Mengenai bencana beberapa hari lalu saya sudah bicara dengan Pakde Karwo soal Jatim bebas bencana. Tapi prediksi BMKG cuaca di Indonesia belum kondusif sehingga saya mengimbau Jatim tetap waspada bencana,” ujarnya.

Presiden juga mengatakan agar Polda Jawa Timur tetap menjalankan program yang selama ini dilakukan.” Pengendara makin sadar hukum tidak perlu ditegakkan tapi jika sudah membahayakan orang lain maka harus ditegakkan. Selamat bertugas Jatim dan teruslah menjadi contoh,” ujarnya.

Gubernur Jatim, H Soekarwo mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk ikut menyukseskan Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan. “Ayo rek kerjo bareng nyuksesno gerakan iki. Tulung atiati nek nang ndalan. Nang omah keluarga podo ngenteni. Ojok lali moco Basmallah sak durunge budal, nek wis teko omah moco Hamdallah. Matur suwun yo,” tegas Pakde Karwo panggilan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo dengan Bahasa Suroboyoan. (syam)

Dinas Peternakan Kurang Tegas

Sapi Induk Ditukar Sapi Pedet Pasuruan, SMN - Masih bergulirnya permasalahan Bansos(bantuan sosial)sapi yang ada di Kemiri, Puspo, bukan tanpa sebab. Saat ditemui diruang kerjanya kamis(30/1) Bambang Hariyanto, kepala dinas peternakan kabupaten pasuruan mengatakan bahwa urusan sapi yang diterima kelompok Sido Muncul di Kemiri sudah beres Semua dan jumlahnya sudah sesuai jumlah penerima. “Semuanya sudah beres dan tidak ada masalah”, terangnya.

Apa yang dikatakan kepala dinas peternakan bahwa semuanya sudah beres ternyata masih saja tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Ternyata, hasil penelusuran SMN di Kemiri, sapi milik Sudi yang sudah dijual hamoir 3 bulan yang lalu itu sudah dikembalikan atau diganti dengan sapi baru. Ironisnya sapi yang baru dikandang Sudi tersebut hanyalah sapi anakan atau masih pedet.

“Jelas harganya berbeda denngan sapi yang sudah dijual. Jadi tetap saja tidak sesuai dengan kondisi awal”, kata sumber terpercaya warga setempat yang namanya enggan dipublikasikan ini. Bahkan warga ini meragukan penggantian sapi Sudi meski masih pedet tersebut. “Iya kalau beli, kalau sapi milik tetangga atau kerabatnya dipinjam karena sudah terlanjur ramai dimedia, kan ndak tahu sampean”, tambahnya lagi.

Itu sapi milik Sudi, hingga berita ini diturunkan sapi milik Prayitno yang juga raib hingga saat ini juga belum ada pengembalian atau penggantian. Pengaakuan yang sama juga disampaikan oleh Budiono selaku pendamping bansos itu, serti ditulis SMN edisi 120, melalui pesan singkat yang disamapaikan Bambang Irianto kabid produksi dinas terkait, bahwa sapi 10 ekor tetap utuh, katanya saat itu. Jelas-jelas raib masih saja ditutup-tutupi.

Entah hanya laporan asal bapak senang ataukah memang ada ‘main’ sikap pendamping seperti itu. Lebih

Ilustrasi

lanjut Bambang Hariyanto menjelaskan bahwa bansos tersebut setelah anggaran diterimakan kepada kelompok, semuanya terserah kelompok. “Ya kita realisasikan proposalnya, terkait nanti diapakan oleh kelompok ya kita tidak tahu”, kata Bambang Lagi.

Berarti dalam hal ini dinas peternakan tidak melakukan pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh kelompok, lagi-lagi Bambang membantah.

Dikatakannya pengawasan tetap dilakukan bahkan akan dikenai sanksi jika benar-benar ada penyalahgunaan ungkapnya. Tapi dengan apa yang terjadi di Kemiri dinas terkait terkesan menutup-nutupi dan bersihkukuh tidak ada sapi yang raib di kelompok Sido Muncul.

“Sanksi apa, tindakan apa kan semua sapinya ada tidak dijual hanya di tukar”, ujar Bambang yang masih saja mengelak dengan adanya penyimpangan dikelompok. Pertanyaan ‘hanya ditukar’ oleh kepala dinas peternakan rupanya memerlukan waktu hingga 3 bulan untuk mengembalikan sapi milik Sudi bahkan milik Prayitno yang ‘penukarannya’ tidak kunjung terealisasi itu. Ada apa? (wan)

Ditembak Polisi

Ismawati Tuntut Keadilan Atas Kematian Suaminya

Ismawati didampingi Lujeng Sudarto, Ketua LSM Pusaka saat berada di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, SMN - Puluhan warga Desa Coban Joyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, di Raci, Kecamatan Bangil, Kamis (23/1) lalu, menuntut

keadilan atas kematian Saeri (32 tahun) yang ditembak polisi karena diduga terlibat perampokan.

Ismawati (27 tahun) istri Saeri, bersama warga mendatangi DPRD Kabupaten Pasuruan dengan

menggunakan bus, mereka didampingi Lujeng Sudarto Ketua LSM Pusaka.

Kedatangan Ismawati dan Lujeng Sudarto ditemui Ketua DPRD Pasuruan Sobih Asrori, Wakil Ketua DPRD Sutar.

Dalam pertemuan ini Ismawati memaparkan kronologis penangkapan Saeri, suaminya. Penangkapan dilakukan oleh anggota polisi yang berjumlah 20 orang.

Saeri ditangkap saat sedang duduk bersama teman-temannya.

Ada anggota polisi yang melepaskan tembakan dua kali ke udara. Salah satu anggota polisi sempat mengatakan kepada Ismawati,” Saya akan membunuh suamimu, “ ungkap Ismawati kepada Koran ini.

Dua hari setelah penangkapan Saeri, Ismawati dikejutkan dengan kedatangan melihat mobil jenazah

mendatangi rumahnya yang membawa jasad suaminya yang sudah terbungkus kain kafan. Ismawati sempat shock melihat kejadian ini.

“Saya berharap ada keadilan kepada keluarga kami, kenapa suami saya ditembak? Kami merasa suami saya tidak melakukan perampokan seperti yang diberitakan.” kata Ismawati.

Menanggapi kasus ini, Lujeng Sudarta, Ketua LSM Pusaka mengatakan, jika yang telah terjadi ini benar, ia berharap Propam dan Polda Jawa Timur segera turun tangan dan menangani permasalahan ini.

Sementara Ketua DPRD Pasuruan ,Sobhih Asrori, mengatakan pihaknya akan segera memangil Polres Pasuruan, terkait penembakan Saeri di bagian dada sebelah kiri dan kaki sebelah kanan.

Sobhih menilai ini merupakan kesalahan prosedur dan dewan akan menampung dan membantu menyelesaikan permasalahan ini hingga selesai. (wan)

Sidoarjo, SMN Banyaknya siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang mengajukan mutasi keluar pada awal semester, terutama bagi siswa kelas VII membuat pihak sekolah meradang.

Sebagaimana dituturkan oleh Pengurus MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP Kabupaten Sidoarjo, Drs. H. Abdul Syukur, SH.MM bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang memberi kelonggaran kepada para siswa untuk mengajukan mutasi keluar dari SMP Swasta ke SMP Negeri dirasa sangat merugikan.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo nomer 7 tahun 2010, pasal 7, ayat 2 tentang pendidikan mengatakan bahwa perpindahan siswa hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama

Tampak bagian produksi sedang memproses kedelai untuk dihancurkan, namun terkendala mesin yang hanya 1 unit. (foto; wawan/SMN)

Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Terkendala Mesin Penggilingan Kedelai Pasuruan, SMN - Demi merealisasikan obsesinya bisa menciptakan lapangan kerja baru, Sumarlin rela merogoh dalam-dalam tabungan pribadinya sebesar Rp.15 juta. Dengan uang tersebut lalu ia membangun pabrik tahu berskala rumahan atau home industri.

“Iya, sementara saya hanya mempekerjakan 10 orang karyawan, pemuda Desa Kemiri sini, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap”, ucap Sumarlin.

Sulitnya lapangan pekerjaan bagi para pemuda mendorong Sumarlin mencoba memproduksi tahu, meski dengan segala keterbatasan alat atau mesin selep penggilingan kedelai, yang hanya satu unit dimilikinya.

Dengan satu unit mesin selep, dua tandon tungku pematangan di ruangan 5x8 meter ini, bisa dihasilkan lebih kurang 1000 (seribu) potong tahu, dari kedelai seberat setengah kuintal atau 50 kilogram tiap harinya.

“Bahan baku sama sekali tidak kesulitan, permintaan pasar malah sekarang diluar desa kami(Kemiri)juga cukup banyak. tapi kami kesulitan atau kekurangan mesin selep penggilingan kedelai,” jelas Sumarlin yang juga sehari-harinya menjabat Kepala Desa Kemiri, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan ini.

Hal senada juga dikeluhkan Taufik dan Sauri, karyawan bagian produksi. Keduanya mengaku kewalahan memenuhi permintaan pasar seperti yang disampaikan bagian pemasaran atau penjualan . “Keterbatasan mesin selep saja kita, soal pemasaran kita malah kewalahan, sebenarnya permintaan diluar desa Kemiri banyak,” kata Taufik.

“Kalau ada tambahan mesin selep lebih dari satu unit, yakin kapasitas produksi akan bisa penuh setiap harinya . “Sementara kita kerja ya cuma beberapa jam saja, pagi ke ladang, merumput dan sore baru kita membuat tahu ini”, tambah Sauri di lokasi pabrik tahu, yang untuk sementara masih menempati lahan milik Kepalsa Desa Sumarlin, yang desanya telah memiliki Badan Keswadayaan Antar Desa( BKAD), dengan berbagai bidang usaha yang telah berjalan dan berkembang selama hampir empat tahun ini.

Kades Sumarlin berharap ada perhatian Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Pasuruan dengan menyediakan bantuan mesin selep penggilingan kedelai ataupun kucuran kredit dengan cicilan bunga ringan.

Sementara itu, dihubungi melalui telpon Sekretaris Disperindag Kabupaten Pasuruan H. Ec. Sundoro mengatakan, untuk tahun anggaran 2014 ini semua bantuan peralatan skala kecil melalui proposal sudah di verivikasi oleh dinas. “Untuk tahun ini semuanya sudah kita verifikasi, ya coba saja, usaha kecil pembuatan tahu tersebut kalau terkendala peralatan atau mesin, dicoba mengajukan bantuan melalui proposal yang diketahui Kepala Desa serta Camat setempat.” tuturnya.

“Mungkin bisa direalisasikan tahun berikutnya. Yang perlu diingat syaratnya usaha kecil tersebut harus kepunyaan atau dimiliki kelompok di masyarakat,” kata mantan camat Lekok yang akrab disapaAbah ini. (wan)

Semester Pertama, Banyak Siswa SMP Swasta Pindah Ke SMP Negeri

Drs. H. Abdul Syukur, SH.MM, Pengurus MKKS SMP Kabupaten Sidoarjo/Kepala SMP PGRI1 Buduran

dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. “Perbup itu sudah pernah kita tentang, karena hal itu sangat merugikan bagi SMP-SMP Swasta yang ada Sidoarjo,” katanya.

Menurut H. Abdul Syukur bahwa SMP-SMP Swasta yang ada di Kabupaten Sidoarjo terkesan hanya sebagai batu loncatan saja, karena pada saat penerimaan siswa baru (PSB) tidak diterima di SMP Negeri.

Sehingga para siswa mendaftar ke SMP Swasta yang memiliki akreditasi A dan pada saat semester awal/pertama para siswa tersebut banyak yang mengajukan mutasi keluar ke SMP Negeri dengan berbagai alasan. “Sehingga kelas-kelas di SMP Swasta bangkunya banyak yang kosong, karena telah ditinggalkan siswanya,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMP PGRI 1 Buduran itu.

Dia juga mencontohkan bahwa di SMP PGRI 1Buduran yang dipimpinnya, sudah ada 15 siswa yang telah mengajukan mutasi keluar ke SMP-SMP Negeri. Untuk itu pihaknya meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk meninjau ulang Perbup tersebut, karena dirasa sangat merugikan SMP-SMP Swasta yang ada di Sidoarjo.

Namun mutasi keluar tidak hanya terjadi dari SMP Swasta ke SMP Negeri saja, namun juga terjadi antara SMP Negeri dengan SMP Negeri. Hal itu biasanya terjadi di SMP Negeri pinggiran yang siswanya mengajukan mutasi ke SMP Negeri favorit atau yang letaknya di dalam kota, akan tetapi hal itu tidak merugikan pihak sekolah yang ditinggalkan karena SMP Negeri anggarannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

(Met)