Suara media nasional edisi 267

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 267 Tahun VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Per Februari 2017

Media Massa Kredibel Akan Distempel Dewan Pers Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo

Jakarta, SMN - Dewan Pers akan memberikan stempel kepada perusahaan media massa di Indonesia yang telah sesuai dengan peraturan serta

perundangan yang ada. Kebijakan ini diambil agar masyarakat bisa memilah sumber informasi yang didapat dari media massa yang terverifi-

kasi dan kredibel.

“Kami akan melakukan verifikasi. Perusahaan media yang terverifikasi akan diberi logo. Seluruhnya, mulai dari

online, cetak, hingga radio,” ujar Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat Rabu (21/12) lalu.

Dijelaskan pria yang akrab

disapa Stanley ini bahwa logo stempel akan disesuaikan dengan jenis media massa.

Untuk televisi, stempel bisa berupa running text dan radio,

stempel bisa berbentuk suara.

Sementara media massa online, logo stempel bisa ditaruh di bagian laman utama.

Bersambung di halaman 11

Pemerintah Bakal Hapus Cabai dari Daftar Harga Acuan Bahan Pokok

Akankah Pengadilan Negeri Bangil Masuk Angin?

Pasuruan, SMN Sidang perdata antara Kaamun selaku Penggugat melawan Mulyati cs selaku Tergugat dan Jumaiyah Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Bangil sudah memasuki PutuGedung Pengadilan Negeri Bangil san Sela hari Selasa kemarin (13/12) dimana Hakim menolak Duplik dari kuasa hukum Tergugat dan Bersambung di halaman 11

DPR Puji Langkah Pemerintah Gaet Swasta Biayai Infrastruktur

“Sekarang 7 kurang 1 (daftar harga acuan bahan pokok yang diatur dalam Permendag). Kalau nggak salah sudah diputuskan, itu cabai,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Oke Nurwan

Jakarta, SMN Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menggenjot pembiayaan inPekerja menyelesaikan proyek vestasi non APBN dengan memanfaat- Jalan layang Ciledug-Tendean di Jakarta, (28/1). kan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang. Misalnya dari

Jakarta,SMN-Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghapus komoditas cabai dari daftar harga acuan

Bersambung di halaman 11

bahan pokok yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Bersambung di halaman 11

Kilas Balik Tahun 2016

Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui SDM Profesional Berdasar Iman dan Taqwa Kabupaten Tulungagung mendapat Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 5 Februari 2016.

Tulungagung, SMN - Kabupaten Tulungagung tak pernah berhenti berinovasi mewujudkan visi sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, yakni Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Profesional Berdasar Iman dan Taqwa.

Selama tiga tahun yakni 20142016, telah dilakukan kebijakan pembangunan yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, peningakatan pelayanan dasar, peningkatan good governance dan penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan infrastruktur yang tangguh dan mantap diwujudkan

dengan pembangunan jalan konstruksi hotmix sepanjang 293.77 km, pembangunan jalan 160,21 km, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 938,31 km. Sampai tahun 2016 juga dibangun jembatan sebanyak 32 unit dan merehab 19 jembatan, normalisasi saluran irigasi 12.600 m dengan jumlah baku sawah terlayani mencapai 8.400 hektar. “Infrastruktur itu penggerak ekonomi dan termasuk skala prioritas bagi pemerintah Tulungagung,” ujar Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, S.E, M.Si. Pemkab Tulungagung juga mengembangkan kawasan pertumbuhan baru dengan program Selingkar Wilis, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) diantaranya RTH hutan kota, RTH Ibu Kota

Kabupaten Tulungagung meraih Penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik pada 26 Mei 2016.

Kecamatan dan RTH Kali Ngrowo dengan konsep Kali Ngrowo Jogging Track dan Kali Ngrowo Waterfront. Sementara itu, peningkatan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan penyediaan dan pengembangan sarana pra sarana produksi, pengembangan kawasan khusus dan revitalisasi pasar rakyat serta Pengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Pemkab Tulungagung juga terus meningkatkan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan. Diantaranya dengan menambah sarana angkutan sekolah, membentuk kampung KB, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga miskin, layanan Public Safety Center (PSC), Perlindungan Sosial Anak Integratif

Pemkab Tulungagung meraih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di Alun-Alun Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 25 April 2016.

(PSAI), rehab rumah tidak layak huni. “Selain itu kita bangun sarana pra sarana Balai Latihan Kerja (BLK), optimalisasi BUMDesa dan pasar desa,” ujar Bupati Syahri Mulyo.

Semua upaya itu menjadikan Kabupaten Tulungagung menorehkan hasil dan prestasi positif.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik

Pemkab Tulungagung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435, 082 233 313 345

(BPS) tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Tulungagung 4,99 persen, PDRB per kapita Rp 2,8 juta dan angka harapan hidup tercatat 73,28 persen. Semua itu menjadikan Ideks Pembangunan Manusia (IPM) di Tulungagung tercatat 70,07. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingginya

Kabupaten Tulungagung mendapat Penghargaan Adipura Paripurna pada bulan Juli 2016 di Kabupaten Siak, Riau.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, S.E, M.Si saat menerima penghargaan Sebagai Kepala Daerah Inovatif

kualitas hidup masyarakat, yang merupakan makna dari kesejahteraan masyarakat secara umum.

Prestasi – Prestasi yang Diraih Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 1. Meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 dari BPK. 2. Meraih Adipura Paripurna Tahun 2016, merupakan Adipura tertinggi karena menjadi kota layak huni dengan meraih Adipura Buana dan Adipura Kirana karena mampu mendorong peningkatan ekonomi berbasis lingkungan hidup.

3. Penghargaan BPOM kategori kemandirian daerah dengan inovasinya menerbitkan perda mengenai pengawasan obat tradisional dan kosmetik 4. Tulungagung menjadi satu

dari 35 TOP Invoasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional dengan program Instalasi Gawat Darurat Modern di RSUD dr Iskak.

5. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo,S.E, M.Si, meraih Penghargaan sebagai kepala daerah inovatif tahun 20166 dari Kementrian Dalam Negeri 6. Juara I tingkat Provinsi Jatim untuk 10 Program Pokok PKK tahun 2016 7. Meriah Parasamya Purnakarya Nugraha sekaligus Satyalancana karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2016 8. Penghargaan tingkat Jawa Timur untuk Unit Pelayanan Publik 9. Berpredikat terbaik I untk Lomba kearsipan dan Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa 10. Meraih predikat kabupaten Layak Anak tahun 2016. (hms/adv/yas)

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Kuatkan Daya Saing Gangsar

Pemkab Trenggalek Launching Sekolah Pasar Dispenda me-launching sekolah pasar, Selasa (20/12) lalu.

Trenggalek, SMN - Pasar tradisional merupakan urat nadi

perekonomian masyarakat menengah kebawah. Sehingga untuk

tetap melestarikan perekonomian masyarakat agar tetap survive dan memiliki daya saing, Pemkab Trenggalek terus melakukan inovasi.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan menggelar sekolah pasar.

Sekolah pasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek tersebut telah terlaksana tahun 2016. Dan

pada hari Selasa (20/12), Dispenda me-launching kembali sekolah pasar. Tak tanggung-tanggung, untuk mensukseskan program tersebut sehinga pasar tradisional dapat lestari, Pemkab Trenggalek menggandeng Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

PUSTEK UGM sendiri telah

Bupati Tulungagung Kukuhkan DPC GOPTKI Kabupaten Tulungagung Masa Bakti 2015-2020 Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE. M.Si Rabu, 14 Desember 2016 Kukuhkan pengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) GOPTKI (Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak Kanak Indonesia ) Tulungagung masa bakti tahun 2015 – 2020, di Ruang Sidang Praja Mukti Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Dalam acara pelantikan yang disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Wiwik Syahri Mulyo,Wakil Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny Siuk Maryoto Birowo, Sekertaris Daerah Kabupaten Tulungagung Ir. Indra Fauzi , MM ini dihadiri sekitar 100 orang tamu undangan terdiri dari SKPD terkait Lingkup Pemkab, para penyelenggara Taman Kanak Kanak yang ada di kabupaten Tulungagung, serta Ketua Tim penggerak PKK Kecamatan yang ada di Wilayah kabupate Tulungagung.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, M.Si. dalam sambutannya pada acara pengukuhan pengurus DPC GOPTKI Tulungagung masa bakti tahun 2015 -2020 diantaranya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Lebih lanjut Bupati juga berharap kepada

kala nasional. Di daerah pun program tersebut tertuang dalam RPJMD. “Jadi revitalisasi pasar tradisional ini merupakan program nasional strategis yang didukung dana dari Pusat, Provinsi maupun Daerah. Kalau kita cermati ada tiga modal dasar pasar tradisional yang perlu kita kembangkan. Tiga modal dasar ini adalah SDM, Material dan

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si. saat pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Tulungagung masa bakti tahun 2015-2020 di Ruang Sidang Praja Mukti Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

seluruh peserta KONFERCAB X DPC GOPTKI Kabupaten Tulungagung supaya dapat mengevaluasi program kerja yang lalu, dan yang relevan hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan. “ selain itu terus dikembangkan inovasi dan kreatifitas demi tercapainya

tujuan pendidikan taman kanak – kanak di kabupaten Tulungagung “ . kata Bupati.

Usai Pengukuhan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan tema Kebijakan Menteri Pendidikan dalam peningkatan PAUD oleh Dra. Puji Hartatik,

M.Pd dari Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan kabupaten Tulungagung, Penyampaian hasil Kongres serta Sambutan ketua DPC GOP TKI Kabupaten Tulungagung periode 20152020 Ny Lilik Indra Fauzi.(yas)

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE., M.Si saat memberikan sambutan diacara Peringatan HUT PGRI

tahun 2016 di Ballroom Crown Victoria Hotel Tulungagung. Kegiatan yang berlangsung Sabtu, 17 Desember 2016, dihadiri Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE,

Msi dan Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM. “Selamat HUT ke 71 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016. Terima kasih dan penghar-

gaan yang tinggi atas dedikasi komitmen dan segala upaya yang telah dilakukan oleh guru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa’’ demikian disampaikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, Msi. Guru memiliki peran yang amat mulia dan amat strategis. Berbanggalah menjadi seorang guru karena masa depan bangsa ini salah satunya ada ditangan pendidik disekolah-sekolah, di sanggar-sanggar kita akan menentukan masa depan bangsa .

Sugiarno Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung menjelaskan, PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945, tepat 100 hari Indonesia merdeka . Puluhan organissi guru berkongres dan bersepakat, berhimpun membentuk satu-satunya wadah organissi guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dalam rangka HUT PGRI dilakukan beberapa kegiatan antara lain, senam,upacara, bedah rumah dan acara lainnya.(yas)

Kelembagaan,” ungkapnya.

“Untuk modal SDM dan kelembagaan ini fokusnya pada para pedagang. Jadi tidak ada artinya bila hal-hal yang bersifat material ini kita perbaiki, apabila SDM dan kelembagaannya tidak kita perhatikan dengan baik kualitasnya,” imbuh Yudi Sunarko. (hms/kan)

Pemkab Trenggalek Gelar Forum Discussion Group: Pemberdayaan Usaha Mikro

Forum Discussion Group ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Trenggalek, H. Moch. Nur Arifin, yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Trenggalek

Peringatan HUT PGRI di Crown

Trenggalek, SMN - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Peringatan HUT PGRI ke 71 dan Hari Guru Nasional (HGN)

memiliki banyak pengalaman dalam pendampingan pasar tradisional, bahkan beberapa pasar tradisional di Yogyakarta tetap lestari dan eksis di bawah persaingan pasar global dan pasar modern.

Kepala Dispenda Trenggalek, Ir. Yudi Sunarko, M.Si., saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa program revitalisasi pasar tradisional merupakan program yang berse-

Trenggalek, SMN - Segala upaya dilakukan pemerintah untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan menggelar Diskusi Kelompok Terarah/ Focus Group Discussion (FGD) tentang Ekonomi yang dilaksanakan hari Rabu (21/12) di Balai Benih Ikan Trenggalek. Bappeda selaku pelaksana kegiatan tersebut, mengambil tema Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Prespektif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Untuk mensukseskan serta memenuhi tujuan dan sasaran FGD yaitu untuk memberikan solusi pengentasan kemiskinan di Trenggalek, panitia mengundang

berbagai kalangan mulai dari SKPD terkait, camat, kalangan perbankan, lembaga keuangan, pengusaha, pengusaha mikro, praktisi ekonomi, akademisi maupun tokoh masyarakat.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Prof. Jupono dari APN Malang, Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM, praktisi akademisi yang juga menjadi mentor Desa Adopsi.

Kegiatan FGD dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Trenggalek, H. Moch. Nur Arifin, yang juga sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Trenggalek.

Agar lebih menarik dan terdapat ilmu yang bermanfaat panitia mendatangkan narasumber H.

Mujito Santo, pelaku UKM dan inisiator sentra oleh-oleh Kranding dan Wabup Arifin yang juga pengusaha peralatan rumah tangga. Laju diskusi ini dimoderatori oleh Asisten II Setda Trenggalek, Ir. Agung Sujatmiko.

Dalam paparannya Ketua TKPK Trenggalek, H. Moch Nur Arifin memaparkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang ada hampir di seluruh daerah di Indonesia bahkan dunia. “Angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sebesar 13, 39 %, sebenarnya angka ini cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Namun bila standart kemiskinan yang kita gunakan, menggunakan standart dunia pastinya angka ini akan semakin lebih besar lagi,” ungkapnya.

“Angka ini merupakan PR kita, bagaiman cara untuk mengentaskannya. Setelah kemarin kita berbicara mengenai GERTAK (Gerakan tengok bawah masalah kemiskinan), saat ini kita membahas mengenai bagaimana cara pengentasannya,” imbuhnya.

Beberapa hal dipaparkan oleh wakil bupati termuda tersebut, mulai terkait kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun bagaimana upaya serta sarana pendukung untuk menghidupkan UMKM, pertanian dan beberapa hal lainnya. (kan)

Bupati Meresmikan RSU Prima Medika Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, Msi didampingi Wakil Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM meresmikan Rumah Sakit Umum (RSU) Prima Medika, Sabtu, 17 Desember 2016.

Sambutan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, Msi mengharapkan agar RSU Prima Medika akan berkembang semakin baik dan semakin besar. Perlu diketahui bahwa saat ini di Kabupaten Tulungagung terdapat, 1 RS Pemeritah kelas B Pendidikan, 1

RS Polri Kelas C, 2 RSU swasta kelas C dan 4 RS khusus Ibu dan Anak .Maka dengan berdirinya RSU Prima Medika ini, di Kabupaten Tulungagung terdapat 13 RSU dan Khusus.

Sebagai RS yang baru, Syahri Mulyo berpesan kepada diektur dan seluruh karyawan RSU Prima Medika sebagai berikut, jadikanlah pelayanan terbaik sebagai ujung tombak dan nafas kehidupan kalian, maka masyarakat akan mudah menerima kehadiran kalian dan hendaknya mempu-

nyai pelayanan unggulan.

Saifullah Direktur RSU Prima Medika melaporkan bahwa RSU Prima Medika tergolong kelas B dan akan melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pelayanan paripurna dengan kemandirian RS. RSU Prima Medika memiliki moto “Saya Mau Sehat”.

Peresmian sekaligus Grand Opening RSU Prima Medika ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan untaian bunga melati di pintu masuk RS tersebut oleh Bupati Tulungagung. Diteruskan dengan peninjauan di dalam RSU Prima Medika. (yas)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Eko Budi S, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Junaidi, Sudharmanto. Blitar SK Menkum Ham Kota/Kab: Agus Imam S, Fero Ferdias. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan.

Nomor: Pamekasan: Dyah Heny Andrianty. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, AHU-62124.AH.01.01 Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi. Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Tahun 2013.

Made Isabela. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari.

Penanggungjawab: Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau: Iwan. Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Kabupaten Kepulauan Kanti Wiyoto Meranti: Bukhari. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Biro Provinsi Banten: Riyan Dwi Prastika. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435.

Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/ Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Hari Ibu Momentum Kebangkitan Bangsa IAD Ny. Anik Pipuk Firman Priyadi.

Barulah setelah upacara selesai semua peziarah menaburkan bunga ke seluruh makam para pejuang yang gugur dimedan pertempuran.

Ketua TP-PKK Kabupaten Kediri Ny. Rosyidah Masykuri disela Penaburan bunga mengatakan Hari Ibu lahir dari pergerakan bangsa Indonesia. Dimana dalam

pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya. Jelas Rosyidah Maskuri.

Peringatan ini mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum Kebangkitan Bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terang Rosyidah Masykuri. (kan)

Kegiatan tabur bunga ke makam para Pahlawan

Kediri, SMN - Rangkaian peringatan Hari Ibu ke 88 tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan Pare.

Hadir dalam ziarah tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri Rosyidah Masykuri, Ketua Ikatan Adyaksa Dharmakarini (IAD) Ny. Anik Pipuk Firman

Priyadi, Ketua Bayangkari Ratih Sumaryono, Ketua Dharmawanita Kabupaten Kediri Yuni Supoyo dan ibu-ibu Karyawati Pemda Kediri.

Sebelum acara tabur bunga ke makam para Pahlawan didahului dengan Upacara yang berlangsung sangat khidmat. Bertindak sebagai Pimpinan Ziarah Ketua

Rangkaian peringatan Hari Ibu ke 88 tahun 2016 Pemkab Kediri

BKP3 Adakan Temu Teknis PPL Tingkat Kabupaten Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3), melaksanakan Temu Teknis PPL Tingkat Kabupaten.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Janti, Kecamatan Wates, Kamis (22/12).

Hadir pula sebagai narasumber

3 Desa Cinandang Dapat Ilmu Berharga dari Kabupaten Kediri

Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

dalam temu teknis kali ini adalah Endro Pujiastoko, Kepala Koperta Langgeng Mulya Utama sebagai pakar pemasaran modern.

Plt. Kepala BKP3, Sutrisno, mengatakan peran para penyuluh pertanian amatlah penting dalam menyukseskan program pertanian dari pemerintah. Sehingga kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh adalah

Kegiatan Temu Teknis PPL Tingkat Kabupaten

Kegiatan Temu Teknis PPL Tingkat Kabupaten

suatu keharusan.

“Tanpa kehadiran penyuluh di lapangan, program pertanian pemerintah tidak akan berhasil. Sehingga temu teknis seperti ini menjadi wahana bertukar informasi dan meningkatkan wawasan. Terutama kini kita perlu menekankan pada masyarakat mengenai optimalisasi budidaya tanaman, analisa pemasaran hasil produksi, analisa dampak lingkungan,” jelas Sutrisno.

Ditambahkan oleh Sutrisno, kegiatan ini menghadirkan pembicara yaitu kepala dinas pertanian dan kepala dinas peternakan dan

perikanan. Dijelaskan olehnya, tahun depan dinas BKP3 akan bergabung dengan kedua instansi tersebut sehingga perlu mendapat gambaran orientasi program ke depan.

“Untuk bidang penyuluhan akan bergabung dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan akan bergabung dengan dinas peternakan. Sehingga perlu kita sampaikan pada rekan-rekan BKP3 sebagai gambaran tupoksi dan fokus masing-masing dinas,” ujarnya. (kan)

Kediri, SMN - Kabupaten Kediri memang cocok sebagai tempat untuk menimba ilmu. Hari ini Rabu (21/12) sebanyak 30 orang, yang di pimpin oleh Kepala Desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Hj. Ikfianah melaksanakan study banding tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pengembangan Potensi Desa ke Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

Sudah tidak asing lagi di telinga kami dengan nama Desa Jambu ini yang sering tampil mengisi surat kabar, media sosial maupun Website Resmi Kabupaten Kediri, Puji Hj. Ikfianah saat berkeliling ke Desa Jambu.

Memang Sangat luar biasa melihat potensi Desa Jambu yang sudah mampu mandiri dengan budidaya Buah Kelengkeng. Saya melihat disini setiap rumah warga menanam buah Kelengkeng di pekarangan rumahnya. Terang Hj. Ikfianah.

Kepala desa perempuan ini menambahkan setelah dari sini saya pasti akan mengiplementasikan ke warga desa saya apa yang telah saya dapat dari Desa Jambu. Warga disini yang biasanya hanya menanam pagi, jagung dan kacang saja mulai saat ini akan saya anjurkan menanam Kelengkeng di pekarangan rumahnya masing-masing agar dapat meningkatkan perekonomiannya.

Saat ditemui oleh kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Ir. Adi Suwignyo, M.Si rombongan mendapatkan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat tentang

Foto bersama di Monumen Simpang Lima Gumul Kab. Kediri

bagaimana menggali potensi yang ada di desa dan bagaimana membangun potensi yang ada agar menjadi destinasi wisata yang menggiurkan.

Lihat saja Kabupaten Kediri ada berbagai macam potensi yang memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Lihat saja Monument Smpang Lima Gumul yang tidak pernah sepi pengunjung yang merupakan icon dari Kabupaten Kediri.

Berbeda dengan Monumen SLG Kabupaten Kediri juga memiliki wisata alam Gunung Kelud yang sudah mendunia dan fenomenal karena memiliki pemandangan alam yang begitu indah dilihat dari sudut manapun.

Kelud merupakan menu wajib yang harus dikunjungi jika datang ke Kabupaten Kediri dan sangat rugi jika melupakan wisata yang satu ini.

Yang terbaru saat ini juga tumbuh dan berkembang desa wisata, salah satunya Desa Medowo di Kecamatan Kandangan.

Dipoles sedikit dan dikelola dengan baik desa ini tiada tandingannya. Desa ini memiliki paket

Luas Area Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Blitar Masih Dibawah 30%

Bupati Blitar: Jaga Kondusifitas dan Toleransi Blitar, SMN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 15 Desember 2016 di 21 desa pada 15 kecamatan di Kabupaten Blitar telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Situasi juga tetap kondusif. Bahkan, pada 23 Desember 2016 ini, seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang melaksanakan Pilkades Serentak tersebut telah mengirimkan laporan kelengkapan kepada Bupati Blitar melalui camat masing-masing bahwa, 21 desa tersebut tidak ada perselisihan dan bisa melanjutkan pada tahap berikutnya, yakni penetapan, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa (30 Desember 2016 sampai dengan 29 Januari 2017). Sedangkan pelantikan Kepala Desa terpilih dijadwalkan antara 30 Januari 2017 sampai dengan 20 Maret 2017.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si pada Rapat Evaluasi DESK Pilkades 2016 di Ruang Rapat Kantor Bupati Blitar Di kanigoro, Jum’at (23/12).

Sementara itu Bupati Blitar, H.Rijanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan Pilkades Serentak tersebut. Dari awal persiapan, pada saat kampanye dan pencoblosan, situasi bisa terkendali dengan baik dan aman.

Ini karena seluruh pihak yang terlibat bahu-membahu, melakukan koordinasi demi suksesnya Pilkades Serentak. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Blitar yang telah dengan bijak dan kedewasa-

keamanan gereja-gereja tersebut sehingga bagi yang merayakan natal merasa aman dan nyaman.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD, Suwito Saren Santoto juga mengungkapkan, meskipun Pilkades Serentak telah berlalu, namun menjaga kondisi masyarakat agar tetap kondusif harus tetap menjadi tugas bersama. Perbedaan jangan dijadikan perpecahan. (mam)

Rapat Evaluasi DESK Pilkades 2016

annya menggunakan hak pilih dengan baik serta turut menjaga kondusifitas.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Blitar juga menyarankan agar para Camat, anggota Muspika pada daerah yang baru saja melaksanakan Pilkades Serentak mensosialisasikan kepada Kades terpilih untuk tidak melaksanakan syukuran terlebih dahulu. Taskuran disarankan setelah pelantikan kades terpilih. Ini untuk menjaga situasi tetap kondusif juga sebagai bentuk rasa empati kepada calon kades yang kalah dalam Pilakdes Serentak tersebut.

Dihadapan undangan yang hadir dalam rapat tersebut, Bupati Blitar juga menyampaikan apresiasi kepada kinerja Densus 88 yang telah melumpuhkan teroris di Tangerang Selatan. Bupati Blitar menyerukan, teroris harus diperangi bersama. Ini dengan deteksi dini di wilayah masing-masing. Jika ada tamu yang tidak dikenal, masyarakat diharapkan segera melapor ke pihak RT setempat. Operasi lilin yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian harus didukung. Seluruh

elemen masyarakat merapatkan barisan agar situasi tetap kondusif.

H.Rijanto juga menghimbau agar semua pihak memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan natal dan tahun baru.

Sementara itu, Komandan Kodim 0808, Letkol Arhanud Surya Dhani menegaskan agar himbauan tamu wajib lapor 1 X 24 jam harus ditekankan kembali. Penekanan ini terkait dengan tertangkapnya para teroris di Tangerang Selatan.

Menurutnya, jika ada kawanan teroris tertangkap, maka kelompok mereka yang belum tertangkap akan menyingkir pada tempat tempat yang aman. Blitar merupakan wilayah yang aman. Untuk itu, kerjasama untuk memerangi meraka harus dari tingkat bawah. Terkait perayaan natal, Dandim 0808 ini menegaskan agar masyarakat saling menghormati, menghargai.

Pasalnya, negara Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan bahasa. Seperti diketahui, jumlah gereja yanga ada di Kabupaten Blitar 138 gereja. Diharapkan Muspika dan masyarakat memastikan

wisata yang sangat luar biasa.

Bayangkan saja produksi susu sapi segar disini tiap harinya mencapai 12.000 liter per hari, belum dari sektor perkebunan, Cengkeh, Kopi lokal. Selain itu disini juga termasuk pusatnya Buah Durian yang setiap panen mencapai ribuan buah.

Ada juga Air Terjun Sumber Jodo yang cukup indah dengan nuansa alami yang disuguhkan.

Yang terbaru ada Bukit Gandrung Tanggulasi yang memiliki pemandangan sangat indah jika mampu mencapai puncaknya.

Itulah baru sekelumit tentang Kabupaten Kediri masih banyak lagi potensi-potensi lain yang tidak kalah bagusnya.

Kepala Desa Jambu Kayen Kidul Agus Joko Susilo mengatakan saya sangat mengapreasiasi kunjungan dari desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ini. Semoga hasil yang didapat dari kegiatan bisa bermanfaat bagi warga desa tersebut. Ayo kita manfaatkan lahan dipekarangan untuk tanaman buah lokal seperti kelengkeng. (kan)

Krisna Triatmanto, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Blitar, SMN - Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Krisna Triatmanto menjelaskan, terkait wacana alih fungsi Pasar Kanigoro menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemerintah Kabupaten Blitar sudah menyiapkan anggaran sedikitnya 10 Milyard dari berbagai sumber

dana termasuk anggaran dari Banprov jika kebutuhan pembangunan RTH dirasa masih kurang, sementara secara keseluruhan, luas area untuk kebutuhan RTH di Kabupaten Blitar masih kurang. Krisna mengakui, luas area untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Blitar masih

berada jauh dibawah standar penataan kota, dimana sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 luas wilayah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau setidaknya 20% dari cakupan luas wilayah, sedangkan di Kabupaten Blitar, RTH hanya ada di Wlingi saja.

Menurut Krisna, pembangunan RTH tak bisa dilakukan secara serentak karena keterbatasan anggaran, sehingga pembangunan akan dilakukan secara bertahap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk 1 area RTH membutuhkan anggaran yang sangat besar. Krisna menambahkan, pembangunan RTH di Kanigoro dilakukan di 2 titik untuk menunjang kebutuhan Paru-Paru kota serta sarana rekreasi keluarga dan sebagai menue olahraga outdoor. (mam)

Disporbudpar Optimis, Pendopo Ronggo Hadi Negoro Akan Jadi Wisata Unggulan Blitar, SMN - Pasca pembukaan atau Soft Launching Cagar Budaya dan Peninggalan sejarah di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar, Kepala Disporbudpar Kabupaten Blitar Luhur Sejati mengatakan optimis pendopo Ronggo Hadi Negoro akan menjadi salah satu wisata unggulan dan memiliki daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

Menurut Luhur, setelah wisata pendopo ini nantinya di expos lebih luas, ia meyakini wisatawan yang mengunjungi makam bung Karno maupun istana gebang, juga akan mengunjungi Pendopo. Karena pendopo memiliki nilai historis yang tinggi.

Luhur mengungkapkan, selain wisata gunung, candi, kuliner, maupun kolam renang, Kabupaten Blitar memiliki wisata sejarah Budaya yang diyakini menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi.

Luhur berharap nantinya wisata pendopo ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. (mam)

Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar

4

Potret

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Humas Pemkab Bondowoso Gelar Temu Insan Pers

Polres Bondowoso Siapkan Personil Gabungan untuk Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Bondowoso, SMN Bagian Humas dan PDE Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengundang seluruh media untuk menghadiri Temu Insan Pers di aula Dinas Pariwisata (Dispar), Kamis (22/12/2016).

Dalam sambutannya, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan PDE, Haeriah Yuliati mengatakan bahwa Temu Insan Pers digelar dalam rangka mengintensifkan hubungan antara Pemkab Bondowoso dengan media.

“Semoga dengan aca-

Bondowoso, SMN Polres Bondowoso siapkan seribu personil untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Petugas tersebut disiagakan di sejumlah titik penting untuk menjaga kondusifitas selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Dalam rangka mengamankan Natal dan Tahun Baru, kita terjunkan seribu personil gabungan dari TNI, Satpol PP, Dishub, termasuk juga Ansor,” kata Kapolres Bondowoso, AKBP Afrisal.

Kapolres mengemukakan, Polres juga telah mendirikan pos pengamanan (pospam) yang disiagakan di empat titik, yaitu di Alun-alun Kota, Maesan, Tapen dan Wringin.

“Empat pospam ini sudah mulai beroperasi dan akan berakhir 2 Ja-

ra yang kami gelar kali ini, komunikasi antara Humas Pemkab dengan Insan Pers di Kabupaten Bondowoso bisa lebih intensif seiring jumlah media yang semakin bertambah, meskipun komunikasi yang terjalin selama ini tidak hanya dalam pertemuan seperti ini saja,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan semacam ini perlu dilakukan agar antara pihak Humas Pemkab dengan media bisa saling sharing serta tidak ada lagi yang namanya miss communi-

Kegiatan Temu Insan Pers bersama Bagian Humas dan PDE Pemkab Bondowoso

cation seperti isu yang beredar belakangan ini terkait cideranya kerjasama.

“Di tahun 2017 mendatang, kami akan lebih meningkatkan intensitas dengan lebih sering meng-

gelar kegiatan seperti ini,” lanjutnya.

Sedangkan Asisten I Pemkab Bondowoso, Agung Trihandono berharap agar kedua belah pihak meningkatkan kinerja, se-

hingga bisa saling menguntungkan antara Pemkab dan media.

“Dengan adanya kerjasama yang baik, bisa dipastikan kinerja juga pasti akan baik,” tuturnya.

Dalam temu insan pers kali ini, Agung berharap agar pemberitaan yang berbau Advertorial (Adv) bukan hanya acara seremonial Bupati, Wabup dan Sekda.

“Diharapkan semua pemberitaan yang penting dan perlu diketahui masyarakat, juga masuk dalam berita Adv. Tetapi itu semua diukur oleh Bagian Humas,” pungkasnya. (dar)

Bupati Resmikan Kecamatan Ijen Bondowoso, SMN Bupati Bondowoso Amin Said Husni resmikan perubahan Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen, Selasa (20/12/2016).

Dalam peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh bupati, sekalian meresmikan rumah dinas koramil yang akan ditempati para prajurit di daerah tersebut.

“Perubahan ini harus dibarengi dengan dukungan masyarakat, sehingga mampu membawa kemajuan, seiring dengan permintaan masyarakat sendiri nama Ijen harus tetap melekat, jelasnya saat memberikan sambutan.

Menurut Amin, nama Ijen yang berada di per-

batasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso tidak lepas dari peristiwa sejarah.

“Selain Banyuwangi kami juga akan berupaya mengelola sumber daya wisata yang ada di daerah ini, dengan diberikan nama Kecamatan Ijen akan lebih melekat pada wisata Ijen,” tambahnya.

Bupati ini juga tidak segan-segan di hadapan tamu undangan dan wartawan menyebutkan satu persatu obyek wisata andalan yang ada di lereng gunung itu.

“Ada agro wisata kopi, perkebunan, pertanian, Bondowoso republik kopi, sayur organik, kawah wurung, megasari, dan pemandian air panas serta

lia, Kamis, 22/12/2016.

Menurutnya, kendaraan tersebut sudah dilakukan modifikasi sehingga sudah tidak sesuai dengan SUT (Sertifikat Uji Tipe), jika kendaraan tersebut

Bupati Bondowoso Amin Said Husni menandatangi peresmian perubahan Kecamatan Sempol menjadi Kecamatan Ijen

banyak lagi,” sebutnya.

Bupati yang dijuluki presiden republik kopi ini berjanji akan berjuang

dengan sekuat tenaga bersama masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayah

itu supaya lebih dikenal lagi di kancah nasional maupun internasional. (dar)

sudah tidak sesuai dengan SUT nya, maka bisa dikenakan tilang dengan pasal 285 ayat 1 dengan ancaman denda Rp 500.000.

AKP Mellysa menjelaskan, klakson masuk

dalam pengujian layak jalan yang harus sesuai dengan SUT, sehingga jika suaranya melebihi batas aturan yang ditetapkan bisa dilakukan tilang.

Meski begitu pihaknya mengatakan bahwa

ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penindakan. “Awalnya kita himbau dulu, namun jika masih dilakukan akan dilakukan penindakan secara preventif, preentif dan represif,” ujarnya. (Tin)

Dana CSR Dikelola Satu Pintu Lumajang, SMN Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag mengukuhkan Forum Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (DTSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) mulai tahun depan sudah harus dikelola satu pintu, Kamis (22/ 12).

Dibentuknya Forum CSR ini, kata bupati, karena selama ini peran dari pengusaha melalui dana CSR masih belum jelas. Sehingga perlu dibentuk forum seperti ini.

Serta diperkuat dengan adanya Perda tentang CSR yang sudah diundangkan.

Fungsi forum ini, di antaranya untuk mengetahui berapa jumlah total dana CSR dari perusahaan yang ada di Lumajang.

Pasalnya selama ini masih belum bisa diketahu berapa besarannya secara ke-

Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag mengukuhkan Forum Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (DTSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR)

seluruhan.

“Berapa jumlahnya dan disalurkan kemana sebelumnya masih belum tahu,” katanya saat sambutan.

Dana CSR ini, kata bupati sangat dibutuhkan, mengingat untuk melakukan pembangunan di Lumajang tidak cukup hanya

dengan mengandalkan dana dari APBD dan APBN. Sehingga pengusaha juga harus memberikan kontribusi.

Bupati berharap, tahun depan dana CSR sudah bisa dikelolah dengan bagus secara transparan dan efektif penyalurannya. Sehingga tidak boleh

ada dana CSR yang keluar hanya terbuang sia-sia saja. “Harus tahu semua dan harus benar-benar difungsikan,” ungkapnya.

Bupati mencontohkan, salah satu manfaat dari dana CSR adalah untuk mendukung pengelolaan potensi di Lumajang sehingga lebih bagus lagi.

Seperti potensi pertanian dan perkebunan di Lumajang.

Jika hasil potensi tersebut, dapat dikelola lagi dengan maksimal oleh UMKM tentunya akan menambah nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya gula merah yang ada di Kecamatan Pasrujambe dan Senduro, bisa menghasilkan harga 18 ribu perkilogram.

“Jadi lebih mahal, ketika sudah dikelolah,” tegasnya.

Dengan dukungan

dari semua pengusaha, bupati berharap bisa mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lumajang yakni untuk menuju masyarakat sejahtera dan bermartabat.

Caranya, dengan melakukan komunikasi dan kontribusi yang baik.

“Kita harus mendampingi mereka, bersama-sama untuk maju,” tegasnya.

Adapun pengurus Forum CSR Kabupaten Lumajang yang sudah dikukuhkan untuk periode 2017-2019 yakni sebagai Ketua Umum (PT. Mirai Alam Sejahtera), Ketua I (PT. Bank rakyat Indonesia), Ketua II (PT. Prima Sejahtera Internasional), Ketua III (PT. Bank Jatim),danSekretaris(PT. Mustika Tama). (tik)

Bupati Resmikan Klinik Koperasi dan UKM

Pamekasan, SMN Usai pelaksanaan Peresmian Klinik Koperasi dan UKM yang telah diresmikan langsung oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, rabu (21/12) seputar

pukul 08.00 wib di halaman Dinas Koperasi UKM menuai perselihan antara pegawai instansi koperasi dengan wartawan.

Sejumlah wartawan yang ikut hadis pasca pe-

merayakan Natal dan Tahun Baru.

“Kita tetap siaga satu, kita tidak boleh menganggap remeh situasi ini,” ujarnya Kapolres memimpin langsung apel pengecekan kesiapan pengamanan

malam Natal di Mapolres Bondowoso. Apel berakhir pada pukul 17.00 wib. Petugas langsung bergeser ke gereja-gereja untuk melakukan pengamanan misa malam natal. (dar)

Kapolres Bondowoso, AKBP Afrisal saat mempersiapkan seribu personil untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru

Wabup Jember Serahkan DIPA 2017 Demi Proses Percepatan Pembangunan

Bunyikan Klakson Telolet Berlebihan Akan Ditilang Jombang, SMN Kendaraan yang membunyikan klakson Telolet secara berlebihan bisa ditilang. Hal ini diungkapkan Kasatlantas Polres Jombang AKP Mellysa Ama-

nuari 2017,” terangnya.

Menurut Kapolres, meskipun di Bondowoso hingga saat ini masih kondusif namun petugas tetap harus waspada untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga Bondowoso yang akan

liputan Peresmian Klinik Koperasi dan UKM merasa kecewa terhadap salah satu pegawai koperasi yang berinisial AN. Pasalnya wartawan merasa tersinggung terhadap sikap dan lisan AN yang terkesan menggunjing saat break acara peresmian.

Sehingga wartawan yang mendengar tutur kata AN langsungengkritik AN pegawai koperasi yang bersangkutan dan sempat terjadi adu mulut antara wartawan dan pegawai koperasi tersebut.

Pantauan SMN, sejumlah wartawan Pamekasan yang merasa tersinggung mengatakan pada awak media mengharapkan adanya Change Of Attitude dan berhati hati atas apa yang sudah dilakukan oleh AN yang terkesan telah melecehkan sejumlah wartawan saat pasca acara tersebut.

Ditambahkan dari keterangan wartawan yang telah dilecehkan bahwa dirinya tidak suka dilecehkan seperti itu, mbak dan

itu sikap yang tidak wajar di lakukan oleh seorang PNS, tandasnya.

Ditambahkan, dari hasil komentar wartawan yang merasa dilecehkan oleh sikap yang dilakukan oleh salah satu oknum pegawai diskop. Kejadian yang tengah menimpa wartawan rersebut perlu dikaji dan dijadikan perhatian serta untuk Kadis Koperasi dan UKM setidaknya memberikan panisment (sanksi) terhadap pegawainya, terangnya. (hen)

Jember, SMN - Wakil Bupati (Wabup) Jember Drs. KH. A. Muqit Arief menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Jember yang bertemakan “Mari Kita Wujudkan Penggunaan APBN Tahun Anggaran 2017 secara Kredibel dan Transparan” di kantor KPPN Kabupaten Jember, kemarin.

Menurut Kepala KPPN Jember Drs. Suparman, alokasi dana DIPA dan transfer di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember saat ini berjumlah kurang lebih Rp. 4,2 T. “Ada dana tugas bantuan yang dulu banyak, sekarang tinggal dua yaitu Pertanian Lumajang dan Pertanian Jember, dengan keterangan dana yang masuk Pemkab ialah dengan dana transfer dan transdesa sekitar Rp. 47 T yang terbagi dana bagi hasil Rp. 28,4 M, dana alokasi umum Rp. 1,8 T, dana alokasi fisik sebesar Rp. 154,4 M, dana alokasi khusus non fisik Rp. 342,8 M, dana bagi hasil pajak Rp. 59,7 M, dana insentif daerah Rp. 7,5 M, dana desa Rp. 205,10 M,” jelas Suparman kepada awak media kemarin.

Dikatakan Suparman, kalau dana yang ditransfer ke Lumajang dan dana desa sebesar Rp. 1,5 T, dana bagi hasil Rp. 27,7 M, dana alokasi umum hampir Rp. 1 T, dana alokasi khusus fisik Rp. 86,5

M, dana alokasi khusus non fisik Rp. 224,9 M, dana bagi hasil pajak Rp. 31,9 M, dana insentif daerah Rp. 75 M dan dana desa kurang lebih Rp.165 M. “Ini dalam rangka meningkatkan kualitas KPPN 2017 perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan proyek terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang jasa dalam skala besar proses percepatan tersebut dapat di lakukan dengan melaksanakan proses pengadaan barang jasa sebelum tahun 2017,” ujarnya.

Adapun proses pengadaan barang jasa tersebut, kata Suparman antara lain meliputi penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengadaan lelang dan penetapan pemenang lelang, yang rangkaian proses tersebut dilaksanakan sesegera mungkin setelah APBN di tetapkan namun penandatangan diberikan setelah penandatanganan DIPA disahkan.

Sementara itu, Pembantu Rektor 2 Universitas Jember, Drs. Wachju Subchan M.S. Ph.D yang bersyukur terhadap pelayanan dan koordinasi yang baik dari KPPN. Yang mana sebagai pengelola keuangan ini juga bersyukur berada dalam naungan KPPN dengan harapan koordinasi yang baik dalam naungan KPPN Jember lebih ditingkatkan lagi

Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017

dalam memperteguh memperkukuh seluruh kinerja yang baik dan ditingkatkan bersama untuk kedepannya.

Kemudian acara di lanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan DIPA TA. 2017 secara simbolis oleh Kepala KPPN Jember bersama Polres Jember, KPP Pratama Jember, Kantor Pertanahan Jember, Pengadilan Negeri Lumajang dan Kantor Kemenag Lumajang.

Di sisi lain, Wakil Bupati Jember Drs. KH. A. Muqit Arief yang menyampaikan bahwa terdapat rasa pesimis terhadap pengelolaan anggaran yang ada namun saat ini harus dapat bekerja dengan optimisme yang tinggi, harus di tunjukkan arti penting daerah dalam persoalan-persoalan pembangunan yang ada dan atas dasar tersebut di perlukan sinergi yang berkesinambungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi pembangunan kedepan yang dilaksankan dari pinggiran.

“KPPN juga membutuhkan sinergi dari semua pihak untuk kinerja ber-

sama menjadi lebih baik dan diminta kepada segenap pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember agar bergerak cepat agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan sejak di awal tahun untuk menggerakkan perekonomian daerah peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah yang mendorong produktifitas dan inovasi,” paparnya.

Wabup Kyai Muqit juga berpesan untuk mengupayakan menghilangkan berbagai hambatan kemudahan berusaha sehingga dapat meningkatkan daya saing yang tidak hanya di tingkat lokal juga tingkat regional.

Pada akhir acara, di akhiri dengan Pembacaan surat keputusan Kepala KPPN Jember bagi satuan kerja yang berprestasi serta penganugerahan piagam penghargaan kepada Pengadilan Negeri Lumajang, Balai Taman Nasional Meru Betiri, MTsN Sukowono oleh Wabup Kyai Muqit, juga penyerahan DIPA TA. 2017 kepada KPA di Wilayah pembayaran KPPN Jember. (tik)

Buron Illegal Loging Tertangkap Polisi Jombang, SMN Menjadi buron sekitar 4 bulan lebih, unit Reskrim Polsek Plandaan akhirnya berhasil membekuk Sujiono alias Ronggeng (47 th), asal Dusun Rapah, Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan Selasa, 20/12/2016.

Kata Kapolsek Plandaan, AKP Gatot Sudiyoto pelaku berhasil diringkus di kawasan hutan di wilayah Plandaan, penangkapan pelaku berawal dari aksinya mencuri kayu jati

di hutan akhir Agustus lalu.

Saat itu petugas sedang patroli berhasil membekuk keduanya pada saat akan membawa kayu. “Satu orang diamankan ternyata cuma buruh angkut, sementara Sujiono berhasil kabur setelah sebelumnya berpamitan ke belakang,” katanya.

Tersangka kemudian ditetapkan sebagai DPO oleh petugas, hingga pada Selasa, 20/12/2016 pe-

tugas mendapat informasi dari warga jika pelaku tengah berada di rumah.

Mendapat informasi sejumlah petugas berpakaian preman kemudian melakukan pengintaian, sekitar pukul 10.00 pelaku diketahui sedang mencari rumput di hutan, petugas langsung bergerak melakukan penangkapan.

Selain mengamankan pelaku petugas juga menyita barang bukti berupa 2 balok kayu Jati ukur-

an 100cm x 30cm x 30cm dan 110 cm x 30 cm x 30 cm serta sepeda motor yang diduga untuk mengangkut hasil curian.

Atas perbuatannya pelaku terancam dijerat pasal 12 huruf b, c, f, Jo pasal 82 (1) huruf b, c Jo pasal 84 (1) UU RI No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa ijin. (Tin)

Fokus

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

5

Pembangunan Infrastruktur di Segala Lini Pada Kabupaten Madiun Perwujudan Kemakmuran dan Kesejahteraan dari Tahun Ketahun Terus

Madiun, SMN Pembangunan infrastruktur di segala lini itu sangat penting sekali, demi kelancaran, kemudahan dalam peningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur yang sangat vital diantaranya pembangunan pengaspalan jalan, rabat jalan, talut / pelengsengan putusan/ pembuangan air, selokan, saluran air dan rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala Desa Blimbing Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun “Slamet” telah menyampaikan, selama kepemimpinannya kondisi dari perkembangan desa Blimbing semakin hari semakin tambah maju dan baik begitu juga kehidupan masyarakatnya semakin hari semakin membaik dan sejahtera.

Slamet Kades Blimbing Saat Meninjau Lokasi Pembangunan Talud

Dengan adanya pembangunan infrastruktur di desanya pendapatan ekonomi masyarakatnya semakin hari semakin meningkat dan semakin sejahtera,“ jelasnya Slamet”.

Pembangunan infrastruktur di segala lini ini diambil dari dana Desa tahun 2016 sebesar 485 juta diperuntukkan pembangunan rabat jalan, pe-

ngaspalan jalan, talut atau plengsengan, putusan atau perimbangan air, saluran air, selokan, rumah tidak layak huni (RTLH),“ tambahnya Slamet”.

Dalam pembangunan infrastruktur di desa Blimbing kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini, pelaksanaannya di bantu oleh masyarakat, Desa Blimbing dengan bergo-

tong royong saling bahu membahu demi kemajuan desanya. Begitu juga seluruh perangkatnya Kades Blimbing : Slamet, Sekdes : Sarwan, Kaur Pemerintahan : Winaji, Kaur Keuangan : Endang W.C., Kaur Kesra : Gutoyo, Kaur Umum : Rebo, Kasun Duren : Sirus, Kaur Krajen : Sunaryo dan Kaur Pakis Aji : Eka S. Dibantu juga oleh pengurus BPD diantaranya = Ketua : Edi Purwanto, Wakil Ketua : Sutrisno, Sekretaris : Andika Rohman. Anggota : Siti Aminah, Yudiono, Suyadi dan Niestiana.

Begitu juga tidak ketinggalan LPKMD Desa Blimbing diantaranya = Ketua : Zainal Abidin, Sekretaris : Mujiono, Bendahara : Wakiran, Anggota : Sakur Untung, Urip Widodo, Prastiko Gunawan, Agus

Sugianto, dan Diki Mas Aji, seluruh masyarakat desa dan lembaga desa Blimbing sangat antusias dan bergotong royong, saling bahu membahu dalam pembangunan infrastruktur desanya, agar lebih baik dan maju.

Desa Blimbing dengan penduduk 2.795 jiwa, laki – laki = 1.447 jiwa dan perempuan 1.348 jiwa dengan batas wilayah desa : sebelah Selatan : Desa Suluk, Sebelah Utara : Desa Sareng, Sebelah Barat : Desa Bader dan sebelah Timur : Desa Tileng dengan luas wilayah 378 ha.

Desa Blimbing perkembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakatnya semakin hari semakin membaik, meningkat dan sejahtera, kemamkuran masyarakatnya semakin hari semakin kelihatan dan membaik. (sy)

Pemkot Madiun Peringati Upacara Hari Ibu Ke 88 Tahun 2016 Madiun, SMN - Pada hari kamis 22 Desember 2016 bertempat di Gedung Wisma Haji Jl. Ring Road barat Kota Madiun dilaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 dengan tema “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Kekerasan, Perdagangan Orang dan Kesenjangan Akses Eko-

nomi dan Perempuan” yang dihadiri ibu-ibu Dharma wanita Kota Madiun sekitar 100 orang dan sebagai irup Sekda Kota Madiun Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd. Kamis (22/ 12/16) Sekda Kota Madiun Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd menyampaikan atas rahmat dan karunia-nya pada tahun 2016 ini kita dapat memperingati kem-

Pemkot Madiun Bersama Jajaran Forpinda Peringati Upacara Hari Ibu Ke-88 Tahun 2016

bali hari ibu yang ke-88.

Hari ibu indonesia lahir dari pergerakan bangsa Indonesia.

Dalam pergerakan kebangsaan kemerdekaan, peran perempuan Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya. Keterlibatan perempuan dibuktikan melalui kongres perempuan pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna hari ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, peng-

Pemkot Madiun Bersama Jajaran Forpinda Peringati Upacara Hari Ibu Ke-88 Tahun 2016

galangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 desember sebagai hari nasional bukan hari libur.

PHI juga diharapkan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan

dalam berbagai sektor pembangunan. PHI juga diharapkan dapat membawa pengaruh posttif.

Turut hadir dalam acara Dandim 0803/ Madiun diwakili oleh Kasdim 0803 Mayor Inf M. Yusuf, Danyonko 463 Paskhas diwakili Pjs Pasintel Yonko 463 Paskhas Lettu Pas Didik, Kapolres Madiun Kota diwakili oleh Kompol Rusmawati Pakor Polresta Madiun, Kepala Dharma wanita Kota Madiun. Ibu Hj. Yuni Maidi dan Staf Ahli Kota Madiun. (sy)

Kemesraan Pejabat untuk Para Istri di Hari Ibu Ngawi, SMN Kemesraan ditunjukkan para pejabat pria di lingkup Pemkab Ngawi untuk para istri mereka dalam peringatan Hari Ibu yang diselenggarakan di Pendapa Wedya Graha DPRD Ngawi. Tak kurang dari bupati, Ketua DPRD, kepala dinas, kepala badan hingga camat, terbawa suasana untuk mengingat jasa ibu dan istri mereka dalam membesarkan dan mengasuh anak-anak.

“Betapa besar jasa ibu, tak mungkin kita bisa membalasnya dan ibu

adalah tempat pertama belajar bagi anak, karena itu peningkatan akses demi kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi perempuan wajib dilakukan,” ungkap Bupati Ngawi Budi Sulistyono.

Peringatan Hari Ibu ke- 88 itu juga diwarnai dengan keharuan ketika dikumandangkan lagu berjudul Bunda dan hadirin ikut serta menyanyikannya. Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi, juga mengawali memberikan hadiah bunga dan kecup-

an untuk istrinya Antiek Sulistyono dan kemudian diikuti Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Kepala RSUD dr Soeroto, (plt) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala bagian dan camatcamat.

Dalam peringatan tersebut juga diberikan penghargaan untuk beberapa perempuan yang sudah terbukti tangguh dalam melayani kebutuhan perempuan terutama di bidang kesehatan dari Badan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Di anta-

sampai sebelum akhir tahun ini,” ujar pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupten Ngawi, Agus Sri Gunawan, 22 Desember 2016 lalu.

Agus Sri Gunawan menyatakan, pihaknya selama ini sudah berusaha untuk mengejar pencairan dana BOK tersebut namun berbagai masalah selalu ada. Dari dana yang dikucurkan untuk Ngawi sekitar Rp 5 M sudah pernah cair Rp 2 M lebih sehingga tersisa Rp 2,8 M saja.

“Kita optimis masih bisa menyerap dana itu,

apalagi dana tersebut juga penting untuk kinerja puskesmas-puskesmas,” ungkapnya.

Demi mengejar pencairan dana ini, Dinkes bahkan harus menyetorkan berkas sebelum libur Natal tahun 2016 ke Jakarta. Dana ini, menurut Agus, kalaupun tak dapat cair tahun ini, bisa cair pada tahun 2017 namun pihaknya tak mau menyia-nyiakan waktu dan terus berusaha melakukan upaya terbaik demi menunjang kinerja Puskesmas di Ngawi.

Madiun, SMN - Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun dari tahun ketahun semakin meningkat dilihat dari data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun mulai dari tahun 2005 sampai 2016 ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) terus meningkat, contohnya PAD tahun 2008 sebesar 26,5 milyar, dan tahun 2009 PAD 30,1 milyar, tahun 2010 naik lagi yang sangat signifikan sampai melampaui 44,9 milyar, ini benarbenar peningkatan PAD yang sangat tajam dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Indra Setyawan selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda Kabupaten Madiun) selalu optimis untuk peningkatan pencapaian PAD dari tahun ketahunnya pada tahun 2011 PAD Kabupaten Madiun mencapai angka 57,9 milyar, tahun 2014 me-

ningkat lagi hingga 100 milyar dikarenakan adanya trobosan-trososan baru untuk meningkatkan PAD. Terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Kepala Dispenda Kabupaten Madiun di antaranya pengembangan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Madiun dan juga didukung dengan regulasi baru tentang pengelolaan pajak bumi dan pembangunan (PBB) yang tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat melainkan diserahkan ke daerah, menjadi komponen pajak daerah.

Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang pajak dan ritribusi daerah yang mengatur PBB termasuk salah satu pajak yang akan dialihkan seluruhnya ke pemerintah daerah. Aturan itu akan semakin membuka peluang Pemerintah Kabupaten

Kepala Dispenda Kabupaten Madiun Ir. Indra Setyawan saat memeriksa data Target PAD tahun 2017

Madiun untuk meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Dispenda Kabupaten Madiun telah mencatat tetnang potensi PBB tahun 2012 dari warga Kabupaten Madiun telah mencapai 72,4 milyar, selain ini dengan adanya perpindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban, secara otomatis akan berpeluang besar pendapatan PAD nya akan meningkat pula, karena kan ada para investor-investor yang masuk ke wilayah Kabupaten Madiun terutama di wilayah

Caruban,“ jelasnya Indra Setyawan”.

Indra Setyawan optimis bahwa target PAD yang dibebankan ke Dispenda akan bisa terpenuhi, walau dari tahun ke tahun selalu meningkat, karena beliau, akan selalu memanfaatkan berbagai peluang yang ada potensi yang ada di Kabupaten Madiun, untuk digali agar bisa tercapainya target PAD 2016 dan bisa menjadikan visi dan misi Kabupaten Madiun lebih sejahtera di tahun 2018 lebih sejahtera tercapai,“ tambahnya Kepala Dispenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan. (sy)

Bupati Madiun Menghadiri Upacara Pelantikan Taruna dan Taruni SMKN 1 Wonoasri (SMKN PINK) Madiun, SMN - Pada hari Sabtu, 17 Desember 2016 bertempat di Alon Alon Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dilaksanakan Upacara “Taruna Siap Pertahankan Empat Pilar Karakter Bangsa Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika Dan NKRI” oleh SMK PING Wonoasri dengan Peserta 612 orang Siswa dan dihadiri oleh Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Madiun, Drs. Suhardi, M.Si, Dandim 0803/ Madiun yang diwakili, Kapolres Madiun diwakili Kompol Rochani, SKPD Kab. Madiun, Ja-

Bupati Madiun Bersama Jajaran Muspika Dalam Pelantikan Taruna Taruni SMKN 1 Wonoasri (SMKN Pink)

jaran Muspika Kec. Mejayan dan Kecamatan Wonoasri serta Wali murid peserta Taruna.

Pelantikan Taruna dan Taruni oleh Bupati Madiun didampingi Jajaran Forpimda ditandai dengan penyematan tanda dan penyiraman air bunga serta persembah-

an atraksi dari Taruna dan Taruni berupa senam balok, haling rintang, PBB dan Beladiri Militer di bawah naungan binaan Koramil Wonoasri.

Sambutan Bupati Madiun dengan mengucapkan selamat kepada para Taruna dan Taruni yang pada hari ini di-

lantik, diharapkan pelatihan Diklat Sar ini semoga bisa bermanfaat setelah selesai menyelesaikan sekolah, dan kepada wali murid untuk mensuport Putra Putrinya untuk menempuh ketarunaan ini guna untuk mendukung program Pemerintah dalam mewujutkan empat pilar yakni Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI guna untuk mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kami dan Jajaran Pemkab Madiun mengucapkan selamat dan sukses kepada para Taruna dan Taruni SMK Ping Wonoasri yang telah dilantik semoga berguna bagi Bangsa dan Negara Amin, tandasnya. (sy)

Akhir Tahun, Dewan Kejar Tayang Paripurnakan Raperda Para suami beri bunga untk istri

ranya anugerah diberikan untuk Antiek Sulistyono kategori Kokoh Memperjuangkan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, dr farida, SPOG dalam bidang kesehatan ibu hamil, dan sebagainya.

Walaupun berlang-

sung sederhana, namun peringatan hari ibu di pendapa itu sendiri juga dihadiri beberapa wanita hamil dari keluarga pra sejahtera yang telah mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan. (ari)

Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Terancam Hangus Ngawi, SMN - Biaya Operasional Kesehatan (BOK) untuk menunjang kinerja puskesmas di Kabupaten Ngawi terancam batal cair. Ini setelah sampai menjelang libur Natal yang lalu, Dinas Kesehatan tak kunjung usai mengurus administrasi dan kelengkapan berkas untuk dana yang masih ada sekitar Rp 2,8 M tersebut.

“Memang sempat agak tersendat karena berbagai kendala, namun sudah kita lakukan koordinasi intensif, kita kejar

Meningkat

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, mengakui adanya kendala dalam pencairan BOK tahun 2016.

Jumlahnya yang signifikan membuat bupati tak segan meminta Dinkes intensif mengejar pencairan dana BOK yang semestinya bisa terurus di bulanbulan sebelum Desember tersebut.

“Namun kami optimis bisa mengejar pencairan dana itu, karena berkas sebenarnya sudah lengkap dan masih ada waktu untuk pengajuan anggarannya,” ujar Kanang, sa-

paan akrab Bupati Ngawi tersebut.

Kanang mengungkapkan sampai akhir tahun 2016, nyaris semua penyerapan berlangsung lancar. Evaluasi terakhir yang dilakukan pada 21 Desember 2016, bahkan serapan dana sudah mencapai 90 persen lebih.

“Pada akhir tahun begini, dimana banyak proyek fisik dan pengadaan yang kejar tayang, penyerapan memang besarbesaran, sehari bisa saja lebih dari Rp 100 miliar,” katanya. (ari)

Ngawi, SMN - Tahun akan segera berganti, DPRD pun mengejar tenggat sampai akhir tahun untuk pengesahan berbagai raperda yang sudah dibahas sebelumnya di dalam panitia khusus (pansus).

Sepanjang bulan Desember saja, ada tiga kali paripurna DPRD dimana mengesahkan berbagai raperda termasuk yang dilakukan kemarin, 22-23 Desember 2016 mengenai 5 raperda inisiaif dewan dan raperda usulan eksekutif. “Paripurna untuk pengesahan raperda ini diantaranya juga membahas tentang raperda trantib dimana di dalamnya menyoal pengaturan untuk tempat hiburan malam,” ujar Dimas Alfinur, salah satu anggota Pansus Raperda Ketentraman dan Ketertiban.

Dalam raperda Trantib, beberapa hal detail tentang lokasi hiburan diperjelas, misalnya tempat hiburan malam tidak boleh menyediakan sarana memajang pemandu lagu dan mengeksploitasi sensualitas perempuan,

serta tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Dalam rapat paripurna tersebut, berbagai fraksi juga meminta Pemkab untuk lebih memperhatikan raperda tentang keuangan dengan cermat, dan pengelolaan keuangan agar dilakukan berkesinambungan, bukan hanya melihat secara parsial.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, menyatakan, pembahasan raperdaraperda di akhir tahun ini diharapkan menjadi salah satu tonggak perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Ngawi. Dia juga tak memungkiri beberapa raperda termasuk penetapan Perda Trantib tidak bisa serta merta diterima pelaku usaha hiburan dan pariwisata, namun hal itu dilakukan demi kebaikan masyarakat secara lebih luas. “Bukan kontroversi sebenarnya, karena untuk sarana hiburan selama ini perda kita memang menyebutkan tentang tempat hiburan untuk keluarga,” katanya.

Rapat paripurna DPRD Ngawi tanpa pandangan akhir fraks

Bupati juga menyetujui usulan dewan untuk menunda penetapan wilayah Kecamatan Pitu sebagai kawasan industri.

Apalagi dalam kenyataannya, akses dan pembangunan fisik di daerah ini masih belum sederas wilayah lain. “Saya juga setuju penundaan kawasan industri di Kecamatan Pitu ini, kita benahi dulu semuanya di berbagai bidang dan wilayah,” ungkapnya.

Tak seperti biasanya, dalam paripurna DPRD tersebut, tidak dilakukan pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi. Setelah dilakukan pembacaan nota bupati atas 4 raperda eksekutif, langsung disambung dengan pandangan umum fraksi pada hari pertama sidang (22/ 12). Kemudian di hari ke-

dua (23 Desember 2016) dibacakan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi dan tidak ada pandangan akhir fraksi-fraksi. Bupati bahkan langsung membacakan tanggapan atas usulan 5 raperda inisiatif dewan dan menyatakan menerima.

Disusul dengan pendapat akhir pansus DPRD yang dibacakan Ketua Pansus Amirul Yati yang juag menyatakan menerima pengesahan raperda menjadi perda. “Akhir tahun 2016 ini, kita akan paripurnakan tata tertib DPRD dan di dalamnya memang sudah tidak ada lagi agenda pandangan akhir fraksi, dengan asumsi, pembahasan raperda semestinhya tuntas di tingkat pansus,” ujar Supeno, Ketua Komisi III DPRD Ngawi. (ari)

6

Probolinggo

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Pemerintah Kota Probolinggo Gelar Seminar Memacu Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016

Walikota Hj. Rukmini, SH, MSi didampingi Setkota Drs. H. Johny Haryanto, MSi dan Kepala Bappeda Ir. H. Nurkhamdani serta Narasumber saat Seminar di Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah Kota Probolinggo

Probolinggo, SMN - Dengan tema “Tidak ada kata tidak mungkin, sekarang atau tidak pernah sama sekali“ Pemerintah Kota Probolinggo yang dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar seminar memacu inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertempat di ruang Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah Kota Probolinggo (20/12 ).

Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Hj. Rukmini, SH, M.Si, Setda Kota Drs. H. Johny

Haryanto, M.Si, Kepala Bappeda Ir. H. Nur Khamdani, Asisten, Staf Ahli, SKPD, Camat, Lurah, dan para peserta sebanyak 140 undangan dari SKPD, Kepala Sekolah SD, SLTP, SLTA , Tim jaringan Panitia inovasi, serta Narasumber dari Jawa Post Institut Of Pro Otonomi Surabaya.

Kepala Bappeda yang diwakili oleh Sekretarisnya Dra. Heri Astuti M.Si, dalam laporannya menjelaskan bahwa yang melatar belakangi kegiatan tersebut adalah pemerintah berupaya untuk mengatasi

masalah yang dihadapi dalam proses penyenggaraan pemerintah daerah dan beberapa hal pokok yang memerlukan perhatian pemerintah daerah, yang antara lain mampu dalam mengembangkan inovasi untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat, Mampu memberikan program program inovatif yang dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dalam mendorong program inovasi harus didukung dengan sumber anggaran yang memadai dan dikelola sesuai dengan prinsif tata kelola pemerintahan daerah.

Lebih lanjut Dra. Heri menjelaskan, dalam penyelenggaraan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, penyelenggara daerah.

Dra. Heri juga melaporkan tentang maksud dan tujuan diselenggarakanya seminar tersebut yaitu untuk memberikan gambaran inovasi program program anggaran pemerintah daerah serta bagaimana inovasi diselenggara-

kan, Mendukung inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan daerah daerah lain.

Walikota Hj. Rukmini, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk memahami penyenggaraan inovasi pemerintah daerah, apa dan bagaimana inovasi tersebut, yang berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut Walikota mengatakan Inovasi mempunyai arti yang sangat penting dalam menciptakan suatu trobosan untuk kemajuan, “Inovasi tidak sekedar inisiatif tapi sebuah trobosan yang mendabakan propertes yang tinggi atau perpaduan antara ketepatan untuk keluar dari kebuntuan baik yang diakibatkan oleh keterbatasan maupun dari upaya yang biasa, dan Inovasi harus bernilai strategis, berpotensi produktif, dan memberi output kemajuan“.

Setelah dibuka secara resmi oleh Walikota dilanjutkan dengan paparan dari Narasumber yang membahas materi tentang Memulai Inovasi pemerintahan dan sosialisasi inovasi pemerintahan. (edy)

Walikota Probolinggo Buka Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Pemberian Hibah dan Bansos Probolinggo, SMN - Bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah Kota Probolinggo hari ini (19/12) pemerintah kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Hj. Rukmini, SH, M.Si, perwakilan dari Polresta, Asisten, Kepala SKPD, Camat dan 140 peserta undangan yang terdiri dari pejabat pengelola hibah dan perwakilan badan, lembaga penerima hibah serta Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit, SH, MH, selaku Nara sumber.

Kepala Bagian Hukum Wahono Arifin, SH, MM dalam laporannya menjelaskan bahwa materi yang disosialisasikan yaitu terkait hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD. Lebih lanjut Wahono menjelaskan tentang maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut yaitu agar semua SKPD yang menganggarkan hibah dan bansos dapat mempunyai gambaran yang utuh mengenai proses pemberian hibah dan persyaratan lembaga penerima hibah khususnya

Badan atau lembaga kemasyarakatan, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Walikota Hj. Rukmini, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Praturan Menteri Dlam Ngeri Nmer 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Hibah dan Bansos adalah cukup rusial karena banyak yang membutuhkannya, banyak kepentingan yang perlu diakumudir, baik epentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas.

Lebih lanjut Walikota mengatakan Hibah atau bantuan berupa uang maupun barang dapat diberikan kepada pemerintah atau instansi vertikal di daerah atau yang lainnya perusahaan daerah, masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang secara sfesivik telah menetapkan keperuntukannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan program pemerintah daerah baik urusan wajib maupun pilihan.

Adapun sesuai peraturan

Walikota Hj. Rukmini, SH, M.Si saat membuka sosialisasi peraturan perundang undangan mengenai hibah daerah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD di Ruang Puri Manggala Bhakti

Mendagri Badan atau lembaga yang dapat menerima hibah secara kontinew yaitu Palang Merah Indonesia (PMI), Pramuka, Korp Pegawai (Korpri), Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komisi Penanggulangan AIDS, Baznas.

Selanjutnya Walikota mengatakan bahwa kegiatan soialisassi ini sangat penting selain untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perencanaan, pelaksanaan, ketata usahaan, akutansi, pertanggung jawaban, pelaporan, juga untuk pemahaman kepada semua pihak agar mengetahui dan

memahami tentang dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, agar tidak salah pengertian, dengan membangun transparansi yang akuntabel dalam penggunaan dana hibah dan bansos.

Diharapkan adanya mekanisme dan prosedur penganggaran untuk pemberian hibah dan bansos yang bisa memperhatikan asas manfaat, asas kepatutan, keadilan serta sesuai kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya paparan dan sosialisasi oleh narasumber dari Kepala Biro Hukum Kemendagri. (edy)

Pemkab Probolinggo Raih Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016

Bupati Probolinggo HJ.P.Tanriana Sari.SE Saat Berada di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Rabu (21/ 12/2016).

Penghargaan yang diberikan di Istana Wakil Presiden RI ini diterima oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. Turut mendampingi dalam kesempatan ter-

sebut sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.

APE merupakan anugerah yang diberikan kepada pimpinan daerah atas prestasi dan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengungkapkan

bahwa penghargaan ini merupakan kesuksesan bersama. Ini sebuah hasil dari upaya kerja keras dan kerja cerdas dari semua pihak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang didukung penuh oleh segenap lapisan masyarakat.

“Kita bersyukur menjadi salah satu daerah yang mendapat penghargaan ini. Tentunya penghargaan ini akan dijadikan motivasi untuk terus bekerja optimal dalam hal pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak,” katanya.

Anugerah diberikan dengan indikator antara lain kelembagaan, dukungan forum, komitmen pemerintah, pengarusutamaan gender, perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan.

Dimana dalam hal ini, Pemkab Probolinggo dipilih karena kebijakan yang mendukung dan melibatkan perempuan, bupati perempuan, perempuan ada di pimpinan Perangkat Daerah dan lembaga legis-

Launching dan Pengukuhan Petugas Klik-On Situbondo, SMN - Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Pemkab Situbondo melalui Inspektorat melaunching program Klik-On (Klinik Konsultasi Pengeloaan Keuangan Desa) se-Situbondo, Rabu, 21 Desember 2016.

Kegiatan juga diawali dengan Pengukughan 14 Petugas Klik –on.

Acara yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten itu dibuka Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto SH, didampingi

Kepala Inspektorat Bambang Priyanto dan Waka Polres Situbondo, Kompol Edith Yuswo Widodo.

Menurut Bupati Situbondo, peluncuran program Klik On mengacu pada banyaknya laporan masyarakat dan LSM kepada aparat penegak hukum maupun Inspektorat tentang pengelolaan ADD dan DD serta pembangunan fisik yang tdak sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, kata Bambang, kini

banyak pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari ADD/DD disampaikan tidak tepat waktu.

Kepala Inspektorat Bambang Priyanto mengatakan, program KlikOn ini juga didasarkan kepada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Inspektorat sebagai penjamin mutu pengelolaan keuangan yang, baik di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan desa.

Yang jelas, kegiatan Klik-On ini untuk

latif serta adanya penganggaran responsif gender.

“Pemkab Probolinggo juga dinilai sukses melaksanakan program pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan melalui integrasi isu gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,” kata Kabag Kominfo Setda Kabupaten Probolinggo, Yulius Christian.

Indikator penilaian APE ini antara lain kelembagaan, dukungan forum, komitmen pemerintah, pengarusutamaan gender, perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak serta partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan.

Selain Kabupaten Probolinggo, penghargaan ini juga diberikan kepada 84 kabupaten/kota, 17 provinsi serta 12 kementerian/ lembaga di Indonesia. Penghargaan serupa pernah diterima Kabupaten Probolinggo tahun 2008 lalu. Sementara tahun 2014 sempat masuk 10 besar kabupaten/ kota se-Jawa Timur tapi belum mendapatkan penghargaan. (edy)

membantu perangkat desa, khususnya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) mulai pelaksanaan perencanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban administrasi.

Bupatimenekankan, dengan program Klik-On ini para Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan stake holder lainnya benar-benar memanfaatkan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin. Yang terpenting pada program Klik-On ini bisa mewujudkan sistem pertanggungjawaban ADD dan DD dengan tepat waktu dan akuntabel. (han)

DKP Kota Probolinggo Sidak Formalin di Beberapa Pasar Tradisional

Probolinggo, SMN - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo (23/12) melakukan sidak ke sejumlah pasar di kawasan Kota Probolinggo Makanan dan minuman tak layak konsuM.Si masih ada beredar di pasar Kota Probolinggo.

Dalam Inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo menemukan ikan teri asin berformalin yang dijual Sidak yang dipimpin oleh Setkota Drs. H. Johny Haryanto, M.Si , diikuti Kepala DKP Ir. Budi Krisyanto, M.Si, Asisten, Dispertan, LPK, serta para petugas ahli DKP ini mengunjungi beberapa Pasar tradisional yang diantaranya Pasar Ketapang, Pasar Baru dan pasar Kronong Mayangan Kota Probolinggo.

Ikan teri asin berformalin itu diambil dari salah satu pedagang di Pasar Ketapang, Kademangan Kota Probolinggo.

Dari hasil sidak ini, banyak diambil sempel dari pedagang dan 1 sampel terbukti positif mengandung formalin. Yakni, sampel ikan teri asin, sedangkan yang lainnya masih dalam penelitian.

Melihat temuan tersebut Setda kota Drs. H. Johny Haryanto, M.Si, sangat menyesalkan masih adanya pedagang yang menggunakan bahan pengawet yang membahayakan bagi kesehatan tubuh, kami menhimbau kepada para pedagang untuk tidak lagi menjual ikan yang memakai bahan penga-

Setkota Drs. H. Johny Haryanto, MSi didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ir. Budi Krisyanto, MSi dan pejabat lainnya saat sidak dan mengambil sempel ikan di pasar tradisional

wet yang berbahaya “Disatu sisi pemerintah menggalakkan masyarakat untuk mengkomsumsi ikan namun di sisi lain pedagang menggunakan bahan berbahaya ini sangat bertentangan“ Kepala DKP melalui kepala bidangnya mengatakan bahwa dengan temuan ini, DKP akan menindaklanjuti dengan memberikan kepada pedagang tersebut berupa peringatan pertama, kedua dan langsung memberikan Tegoran keras dan selanjutnya DKP akan memberikan sosialisasi sosialisasi untuk pedagang yang menggunakan bahan berbahaya tersebut, dan karena ditemukan ikan teri yang mengandung bahan berbahaya dari Pasar Ketapang maka akan diadakan sosialisasi di pasar tersebut.

Dibeberapa pasar yang dikumungi tersebut berbagai sempel ikan yang diambil seperti ikan segar, ikan asin, petis, serta terasi. dari sekitar 35 sampel itu, 1 sampel ikan teri asin positif mengandung formalin dengan kandungan cukup tinggi.

Petugas dari DKP menghaluskan sampel ikan untuk dilarutkan dan ditambahkan cairan keres 1 dan keres 2. Selanjutnya, disaring dan ditambahkan cairan SO 1 dan SO 2. Larutan sampel ikan akan berwarna ungu jika positif mengandung formalin.

Semakin pekat warna ungu, kandungan formalin semakin besar. Fitri mengungkapkan, sampel ikan asin yang mengandung formalin ini berasal dari luar Kota Probolinggo seperti dari Pasuruan. (edy)

Banyuwangi Siap Sambut Lonjakan Wisatawan Hingga 500 Persen pada Libur Akhir Tahun Banyuwangi, SMN - Menyambut musim liburan akhir tahun, Pemkab Banyuwangi telah melakukan sejumlah persiapan. Para pelaku usaha pariwisata telah diajak berkoordinasi untuk memberi pelayanan terbaik kepada wisatawan yang biasanya melonjak hingga 500 persen pada libur akhir tahun. ”Kami persiapan sejak Oktober 2016 untuk menyambut peak season pada akhir tahun 2016 berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Para pelaku usaha wisata juga sudah dikumpulkan untuk diajak berkoordinasi oleh dinas terkait pada tanggal 17 November lalu. Jadi ini benar-benar disiapkan,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Anas menyebut, sejumlah pelaku pariwisata yang terus intens berkoordinasi adalah Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Paguyuban Usaha Tempat Rekreasi (Putri), dan sejumlah pelaku wisata lainnya.

Libur akhir tahun dipastikan membuat kunjungan wisatawan ke Banyuwangi melonjak drastis.

Para wisatawan banyak berkunjung ke sejumlah destinasi wisata unggulan, seperti Kawah Ijen yang memancarkan api biru (blue fire), Pantai Pulau Merah, Pulau Tabuhan, Bangsring Underwater, Wisata Hutan Pinus Songgon, Grand Watudodol, Karo Rafting, dan Teluk Hijau.

”Kami mengajak semua pihak, ayo bareng-bareng bikin nyaman wisatawan, semuanya harus aman, bersih, ramah. Yang bisnis agen perjalanan ya dilayani dengan baik, yang bisnis makanan jangan asal menaikkan harga.

Insya Allah semua siap memberi pelayanan terbaik. Perilaku sadar wisata atau tourism behaviour ini secara berkelanjutan terus kami dorong ke seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha pariwisata,” papar Anas.

Anas juga memohon maaf jika Banyuwangi masih memiliki banyak kekurangan untuk menjamu wisatawan, terutama bila banyak yang tidak mendapatkan kamar hotel. Total saat ini, jumlah kamar hotel di Banyuwangi mencapai 3.200 unit, belum termasuk rumah-rumah warga yang disulap menjadi homestay. ”Sekarang sedang dalam pembangunan tiga hotel berbintang baru di Banyuwangi, yaitu dari Grup Aston, Singgasana, dan Alila. Tahun depan selesai dan bisa menambah jumlah kamar.

Kami mohon maaf bila ada wisatawan yang belum bisa mendapatkan kamar hotel sesuai yang diharapkan,” ujar Anas.

Anas menambahkan, pihaknya memang tidak mengobral izin hotel meski banyak yang berminat. Selain batasan tidak boleh membangun hotel melati, Banyuwangi juga mempertimbangkan keseimbangan penawaran dan permintaan pasar. ”Sekarang Banyuwangi kan

sedang membentuk pasar.

Sudah tumbuh bagus, tapi masih dalam kerangka membentuk pasar. Jadi kami tidak obral izin hotel agar kompetisi antar-hotel menjadi sehat,” papar Anas.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata MY Bramuda menambahkan, dari monitoring saat ini, sejumlah hotel sudah mengalami lonjakan okupansi.

Hampir semua hotel berbintang membukukan okupansi 100 persen alias semua kamar penuh atau telah dipesan hingga awal Januari 2017. ”Beberapa hotel menengah, okupansinya sudah di kisaran 90 persen. Satu-dua hari ini pasti penuh karena banyak wisatawan yang biasanya go show,” kata Bramuda.

Dia telah mengumpulkan para pelaku usaha pariwisata dan menekankan pemberian pelayanan terbaik. ”Kami juga meminta agar para pelaku wisata bisa memperhatian masalah kenyamanan dan kebersihan lokasi wisata maupun hotel masingmasing. Kami ingin para wisatawan mendapatkan kesan terbaik selama berada di Banyuwangi,” ujar Bramuda.

Bramuda mengatakan, peningkatan pengunjung liburan akhir tahun mulai terasa pada 23 Desember. Biasanya peningkatan wisatawan rata-rata 100 persen. Bahkan di destinasi favorit, seperti Kawah Ijen dan Pantai Pulau Merah, lonjakan bisa mencapai 400-500 persen. (syam)

Gebyar Sholawat Dalam Rangka Maulid Nabi Nganjuk, SMN - Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan “Gebyar Sholawat” di pendopo Pemkab Kabupaten Nganjuk pada Kamis, 15 Desember 2016. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad S.A.W sekaligus memberikan apresiasi terhadap para santri di Nganjuk.

Acara dibuka oleh Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wachid Badrus MPdI diikuti oleh ratusan santri dari seluruh

wilayah Kabupaten Nganjuk.

Nampak pula pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ikut bersholawat membaur dengan para santri.

Gus Wachid berharap gebyar sholawat ini sebagai momentum membangun kebersamaan, dengan semangat kebersamaan inilah merupakan kekuatan bersama untuk terus berjuang bersama demi bangsa dalam menciptakan kesejahteraan umat.

Sementara itu Masrukin, Ketua Taman Santri Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa acara serupa rencananya akan

rutin diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Alasannya adalah karena kegiatan seperti tersebut merupakan wujud apresiasi kepada santri. “Rencana diselenggarakan 3 bulan sekali sebagai wujud apresiasi kepada santri,” katanya.

Denga menggunakan alat musik rebana, para peserta menyenandungkan lagu religi dengan khidmat. Bagi peserta dari kalangan santri yang mendapatkan penilaian bagus dalam memainkan alat rebana dan lagu religi, akan mendapat penghargaan berupa trofi dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk. (rmb)

Ponorogo

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

7

Bupati Ponorogo Lantik 29 Kepala Desa Baru Wakil Ketua DPRD Jatim Saksikan Ponorogo, SMN - Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni melantik 29 kepala desa baru di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Senin (19/12).

Dari 29 kepala desa tersebut, 23 kepala desa merupakan hasil pemilihan serentak yang dilaksanakan tanggal 29 November 2016 kemarin dan 6 kepala desa antar waktu.

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Ponorogo, Drs H. Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati Ponorogo, Drs H. Sudjarno, MM, Sekda Dr Agus Pramono, Asisten Bupati, Plt Kepala Bapemas Pemdes, Siswondo, dan 29 kepala desa terlantik beserta pasangannya serta forpimcam dari desa yang bersangkutan.

Dalam amanatnya, Bupati Ipong Muchlissoni meminta para kepala desa terpilih untuk segera

bekerja mensejahterakan rakyatnya. “Parameter keberhasilan seorang pemimpin adalah berhasil mensejahterakan rakyatnya, namun jika ada seorang pemimpin yang banyak program kerjanya namun belum bisa mensejahterakan rakyatnya maka dikatakan gagal dan tidak berhasil menjadi pemimpin,” ujar Bupati Ipong Muchlissoni.

Penyerapan dana desa yang maksimal untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi adalah prioritas kerja kita.

Selain itu penataan birokrasi, pendidikan dan kesehatan murah juga harus kita laksanakan, sambung Bupati Ipong.

“Selain itu, program tambahan dana sebesar 300 juta/desa/tahun untuk pembangunan infrastruktur jalan juga akan kita mulai tahun 2017, tambahan 25 juta per

Produksi Pupuk Organik Bringinan

Pose Bersama Antara Bupati dan Forkopimda Bersama 29 Kepala Desa yang Dilantik

BUMDes akan membantu program one village one product”, untuk itu saya memohon kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa untuk mempersiapkan diri bersinergi dengan pemerintah kabupaten, lanjut Bupati Ipong.

Untuk membangun infrastruk-

tur kesehatan kita juga akan memberikan bantuan per desa 1 unit mobil ambulance, namun untuk teknisnya kita dahulukan desa yang terpencil, namun 5 tahun kedepan seluruh desa akan mendapatkan mobil ambulance,” pungkas Bupati Ipong. (Wied)

Inilah Komentar Adityawarman Alur Pembagian Dana ADD dan DD di Sampang Sampang, SMN - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak Polda Jatim di Sampang yang lalu, kini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkapkan alur pemotingan alokasi dana desa ( ADD) dan dana desa (DD) di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Inilah alur pemotongan yang dilakukan oleh para oknum. Pemotongan dana tersebut rata rata 50 persen dari total dana yang sudah dicairkan dari per masing masing desa. Di Kecamatan Kedudung terdapat 18 desa yang sebagai penerima ADD dan DD yang sama sama anggarannya berasal dari dana APBN, akan tetapi pengajuan dari anggaran ADD dan DD tersebut tidaklah sama, tutur Dikres Krimsus Polda Jatim Komisaris Besar polisi Adityawarman ( 12/12) sekitar senin lalu.

Di kutip dari SMN, Adityawarman mengatakan kepada awak media dari masing masing desa yang menerima ADD dan DD berfariasi nominalnua yang sesuai dengan tingkat pengajuan kebutuhan masing masing desa melalui pemerintah Kabupaten namun dari hasil pencairannya langsung dari pusat rekening pemerintah desa yang diterima langsung oleh kepala desa (Klebun), tandas Aditya-

Tim Saber Pungli saat melakukan Operasi Tangkap Tangan

warman.

Di tambahkan dari keterangan oknum Kecamatan Kedungdung yang mengorganisir pihak pemerintah desa sekaligus menyampaikan uang pencairan ADD dan DD akan dipotong dengan dalihnya bahwa pemotongan uang tersebut akan dipakai untuk beberapa hal yang di antaranya pajak, papan nama, RAB,SPJ ADD, materi dll.

Alhasil dari pemotongan dana

yang dilakukan beberapa saat setelah uang ADD dan DD yang di cairkan dari bank.

Seperti halnya dalam kasus di Kecamatan Kedungdung, tim samber pungli sesaat setelah pencairan di halaman kantor Bank Jatim Cabang Sampang pada seputar Senin sore, sekitar (5/12) uang yang telah diamankan berjumlahkan 1.5 M. Adapun nominal dari pemo-

tongan terbilang besar yang nilainya rata rata ADD dan DD sebesar 50 persen per desa.

Dan dari total bantuan yang seharusnya diterima oleh Desa Kramat misalkan dari total Rp 118,6 jt yang terpotong kisaran 65 jt, sedangkan untuk Desa Nyeloh pemotongan dananya dari kisaran 50 persen desa tersebut yang menerima Rp 21,2 jt dan seharusnya nilai yang diterima Rp 139,3 jt, terangnya.

Adityawarman menambahkan bahwa penyidik masih mendalami apakah oknum PNS Kecamatan Kedungdung yang mengkoordinir pungli ADD dan DD tersebut yang dilakukan atas perintah atasannya atau tidak. Adityawarman juga masih tengah mendalami apakah pungli seperti itu hanya terjadi di Kecamatan Kedungdung ataukah di kesemua Kecamatan yang ada di kawasan Kabupaten Sampang, masih dikembangkan, paparnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera, menjelaskan dan dari tujuh orang yang semula telah diamankan di Sampang dan hanya satu orang yang masih tetap di tahan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Tak lain dia adalah Kun Hidayat (KH), Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. (Dya)

Warga Musirawas Khawatir Daging Sapi Dioplos dengan Daging Babi Musirawas, SMN - Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Kadisnakan Mura) Bambang Hariadi melalui Kabid Kesehatan Hewan, Drh Marzuki, memastikan bila daging sapi yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mura tidak dioplos dengan daging babi hutan.

Pernyataan yang disampaikan,

Marzuki tersebut, terkait adanya keluhan masyarakat yang menduga, adanya babi hutan hasil buruan masyarakat yang dibersihkan dengan cara dipotong kepala dan dibuang isi perutnya di Jembatan Musi, Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu di pasarkan di seputaran pasar tradisional Kabupaten Mura. “Kita menduga babi-babi yang dipotong kepala dan isi da-

Babi hutan hasil buruan masyarakat yang dibersihkan dengan cara dipotong kepala dan dibuang isi perutnya di Jembatan Musi, Desa Tambangan, Kecamatan BTS Ulu, Musirawas

lamnya dibuang ke sungai itu merupakan hasil berburu malam hari, biasanya juga hasil buruan mereka langsung ada pembelinya atau sistemnya pesananan dari orang non muslim,” ucapnya, Kamis (22/12/2016) Marzuki menegaskan, dari zaman dahulu sampai dengan sekarang belum pernah di temukan warga yang berani memasarkan daging babi hutan secara terbuka.

Meski pun proses jual beli daging babi hutan tidak di arang di Kabupaten Mura, namun kebanyakan saat transaksi memilih untuk tidak terbuka.

“Kalau harga borongan saya tidak mengetahui betul berapa.

Namun kalau untuk per kilo dijual Rp 40 ribu. Dan hanya di beberapa desa saja yang penduduknya banyak non muslim, seperti di kampung Bali dan di Desa Y Ngadirejo,” tegasnya.

Marzuki juga mengatakan, untuk proses pengiriman daging babi hutan menuju luar daerah juga tidak dilarang.

Hanya saja daging babi tidak kirim dalam bentuk daging beku atau pun daging utuh, melainkan harus dikemas terlebih dahulu dan dibuat semacam dendeng.

“Kita juga mengeluarkan izin pengiriman, biasanya sudah dalam bentuk dendeng, paling banyak 30 Kg, seperti ke pengiriman ke Lampung, Jakarta, dan Bandung, barang tersebut juga tidak dipasarkan tapi sudah ada pemesannya,” ungkapnya.

Sementara ketika ditanya, apakah maraknya perburuan babi hutan di Kabupaten Mura disebabkan karena menjelang natal dan tahun baru, sekali lagi Marzuki menegaskan tidak ada hubungannya sama sekali.

Bahkan saat ini daging sapi di pasaran tidak mengalami kenaikan.

“Saya yakin daging yang dijual di pasaran semuanya aman. Tidak ada yang dioplos daging babi hutan karena ada beberapa titik pasar saja yang ramai menjual daging. Itu pun penjualnya hanya dua orang,” ujarnya. (trb)

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mendengarkan penjelasan dari Barno mengenai pembuatan pupuk organik disaksikan Ketua DPC PDIP Ponorogo, Agus Widodo

Ponorogo, SMN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, SH, M.Hum, mengunjungi Desa Bringinan Kecamatan Jambon Ponorogo, Sabtu, (17/12).

Selain konsolidasi dengan pengurus DPC PDIP Ponorogo, Kusnadi melihat langsung proses pembuatan pupuk organik yang juga dihadiri puluhan peserta pelatihan dari pengurus PAC PDIP se Kabupaten Ponorogo.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD PDI P Jawa Timur, Kusnadi, SH, M.Hum, Ketua DPC PDI Perjuangan Ponorogo, Agus Widodo, Anggota DPRD Ponorogo Fraksi PDI Perjuangan.

Dalam sambutannya, Ketua DPC PDIP Ponorogo, Agus Widodo menyampaikan harapan agar peserta pelatihan dapat menyerap ilmu yang diberikan dan dapat diaplikasikan di lingkungannya masing-masing.

“PDIP sangat mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pembuatan pupuk organik yang dilangsungkan di Desa Bringinan Kecamatan Jambon”, ujar Agus.

Harapannya dengan pelatihan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

usaha pembuatan pupuk organik, selain dipakai sendiri juga dapat dijual kepada para petani, sambung Agus.

Sementara Kusnadi, SH, M.Hum, Ketua DPD PDI P Provinsi Jawa Timur, mengucapkan apresiasi atas upaya Kepala Desa Bringinan, Rahardi Subarno yang dengan ikhlas melatih warga PDIP dan warga masyarakat yang lain untuk peduli terhadap lahan dengan menggunakan pupuk organik.

“Pupuk organik sebagai solusi untuk mempertahankan kesuburan tanah, karena kebutuhan akan pupuk organik sangat tinggi maka akan menimbulkan nilai ekonomis dan dapat menghasilkan sumber keuangan yang cukup besar”, ujar Kusnadi.

Apalagi Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang lahan pertaniannya sangat luas, petani yang ada juga cukup banyak, sehingga saya yakin kebutuhan pupuk organik sangat besar dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambung Kusnadi.

“Kami dari PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur akan terus mensupport kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi kemasyarakatan termasuk salah satunya dengan melalui pelatih-

an pembuatan pupuk organik seperti saat ini”, lanjut Kusnadi.

Sementara dalam paparannya, Rahardi Subarno menyampaikan bahwa proses pembuatan pupuk organik tidaklah sulit, hanya diperlukan kemauan, niat dan tekat. “Selain itu bahan dasar pembuatan pupuk organik tidaklah mahal dan susah, karena bisa didapatkan dari bahan-bahan organik yang sangat melimpah yang ada disekitar kita”, ujarnya.

Bahan baku pupuk organik adalah kotoran sapi atau tlethong, yang dicampur dengan biang atau bio melalui bahan organic yang sudah difermentasi.

Setelah itu kita akan masukan kedalam mesin yang selanjutnya kita keringkan. Maka pupuk organik siap untuk digunakan dan dipasarkan, urai Kepala Desa Bringinan tersebut.

“Selama setahun kita sudah berhasil memproduksi 400 ton dan mampu melayani kebutuhan pupuk organic di 5 desa di sekitar desa Bringinan, kedepan kita akan meningkatkan kapasitas produksi dengan membangun gudang yang lebih besar. Selama ini kita menjual pupuk organik dengan harga Rp 25.000/sak atau per 40 kg,” pungkas Barno.

(Wied)

Palangka Raya Terus Tambah Ruang Taman Permainan Anak Palangka Raya, SMN Pemerintah Kota Palangka Raya, terus menambah jumlah taman bermain sebagai upaya intervensi Pemerintah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah dalam memaksimalkan pertumbuhan anak di daerah itu.”Saat ini di kota kita sudah ada enam taman bermain anak. Untuk tahun depan kita akan kembali membangun satu taman bermain anak di Kelurahan Petuk Bukit,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB kota, Aratuni D Djaban di Palangka Raya, Rabu.

Namun rencana pembangunan taman bermain yang berada di wilayah Kecamatan Rakumpit itu masih dalam pemilihan lokasi yang dinilai tepat untuk pembangunan taman.

“Selain agar nantinya taman bermain tersebut tepat sasaran juga agar nantinya tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar. Apalagi soal tanah ini juga rawan masalah. Maka proyek tersebut akan dibangun di tanah pemerintah,” katanya.

Menurut Aratuhi, jumlah taman bermain yang ada di “Kota Cantik” ini masih dinilai kurang jika dibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tersedia.

Untuk itu, secara bertahap pihaknya akan terus menambah

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan KB kota, Aratuni D Djaban

taman-taman bermain anak termasuk sarana dan prasarana penunjang seperti infrastruktur dan jenis permainan yang disediakan.

Arathuni mengatakan, salah satu indikator yang harus terpenuhi agar tumbuh kembang anak maksimal ialah harus ada interaksi dan komunikasi dengan sebayanya.

“Untuk itu, pembangunan

taman anak ialah upaya kita mengumpulkan anak sebaya di tempat dan aktifitas yang sama, sehingga diantara pengunjung diharapkan terjadi komunikasi dan interaksi sosial,” katanya.

Dia berharap, agar setiap instansi pemerintah kota yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dapat menyediakan taman bermain atau minimal ruang menyusuhi. (tab)

13 Jabatan Eselon II di Pemkab Musirawas Dilelang

Rudi Irawan Ishak, Plt Kepala BKPP Musirawa s

Musirawas, SMN - Pemkab Musirawas melalui panitia seleksi akan melakukan seleksi secara terbuka untuk pengisian 13 formasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Bagi pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Musirawas dan PNS di instansi lainnya dalam wilayah Propinsi Sumsel yang memenuhi syarat, bisa mendaftarkan diri pada seleksi terbuka tersebut, yang mulai dibuka pada 22

Desember 2016.

Adapun formasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka yaitu, staf ahli bidang pemerintahan dan politik, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan P erlindungan Anak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya,

Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan.

“Untuk seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka ini, dilaksanakan oleh panitia seleksi. Formasi ja-

batan yang diisi untuk jabatan eselon II,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Musirawas, Rudi Irawan Ishak, Kamis (22/12/2016).

Adapun tahapan seleksi antara lain meliputi tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi. Kemudian tahapan selanjutnya adalah presentasi makalah dan wawancara, yang akan dinilai oleh panitia

seleksi. Adapun jadwal pendaftaran dan penyerahan berkas pada 22 Desember 2016 - 3 Januari 2017.

“Hasil penilaian panitia seleksi akan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Musirawas pada 16 Januari 2017, dan laporan proses pengisian JPT pratama ke Komisi ASN dijadwalkan pada 17 Januari 2017,” ujar Rudi Irawan Ishak. (sjp)

8

Pariwara

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Membangun Keadilan Negeri Batam, SMN - Satu hal yang sepertinya banyak dilupakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia sejak Presiden pertama sampai Presiden ketujuh, suatu standart keadilan sosial yang seharusnya menjadi sebuah barometer perekonomian negara maju , dari sekian banyak item dalam penguatan ekonomi sebuah negara, ada satu item yang menurut pengamatan penulis merupakan satu unsur krusial dalam mewujudkan kekuatan ekonomi sebuah negara yaitu pemerataan pendapatan dasar masyarakat dan pendapatan pokok seorang presiden tidak boleh lebih dari 20 : 1, artinya jika pendapatan dasar masyarakat Indonesia sebesar 2 juta rupiah perbulan maka pendapatan pokok Presiden Indonesia seharusnya sebesar 40 juta rupiah per bulan.

Namun kenyataan yang ada sekarang ini pendapatan pokok Presiden Indonesia sebesar 134,5 juta rupiah per bulan, maka seharusnya pendapatan dasar masyarakat Indonesia sekarang ini seharusnya sebesar 6,8 juta rupiah per bulan jika memakai perbandingan 20:1.

Hal tersebut juga dilakukan di negara negara Eropa barat dan Eropa timur yang dibuktikan oleh

pengamatan pribadi penulis selama penulis menetap kurang lebih 8 tahun di Eropa, bahkan hal tersebut juga dilakukan oleh negara tetangga kita Malaysia.

Ketika kita melihat perbandingan diantara negara negara maju tersebut teryata dapat dipahami bahwasanya keseimbangan penghasilan bagi warga negaranya menjadi perhatian yang sangat penting terhadap meratanya sektor keuangan dan sirkulasi keuangan dalam menciptakan kemakmuran suatu negara semisal, USA, German, Belanda, Perancis, Hungary bahkan Malaysia dan Singapura menetapkan teory 20 : 1.

Hal itu terlihat pada Pemerintahan Malaysia yang mana seorang perdana mentrinya mempunyai pendapatan pokok

sebesar 72,89 juta rupiah per bulan dan pendapatan dasar rakyat Malaysia sebesar 6 juta rupiah, di Belanda Pendapatan pokok perdana mentri Belanda sebesar 350 juta rupiah per bulan dan pendapatan dasar masyarakat Belanda sebesar 22,4 juta rupiah perbulan,pendapatan dasar minimum masyarakat USA sebesar 19,5 juta rupiah per bulan sedangkan pendapatan pokok presiden USA Obama sebesar 427,9 juta rupiah perbulan, pendapatan dasar mayarakat German sebesar 16,8 juta rupiah per bulan sedangkan pendapatan pokok konselir German Angela Merkel sebesar 270,2 juta rupiah per bulan.

Pendapatan dasar masyarakat Perancis sebeasr19,6 juta rupiah perbulan sedangkan pendapatan pokok presiden Prancis Hollande sebesar 208 juta rupiah per bulan, pendapatan dasar masyarakat Hungary sebesar 5,6 juta perbulan sedangkan pendapatan pokok perdana mentri Viktor Urban sebesar 72,3 juta rupiah perbulan, penulis berharap Pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan positif dalam upaya pemerataan ekonomi negara dan juga nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (was)

Asisten 1 Alizar Kunjungi Sekolah yang Rusak Parah Selatpangjang, SMN Sekolah SD 6 segomeng dan MTS Islamiayah segomeng Jalan Ky kabiruddin, kejadian tersebut pada minggu malam (18/ 12), Menurut kepala sekolah Samsudin kerusakan di SD 6 berupa dua ruang belajar dan satu ruang guru atap sengnya yang terbang berantakan di bawa angin, sementara kerusakan lainnya adalah 15 meja guru dan 30 meja anak-anak, buku rapor anak juga basah dan buku yang digunka untuk sistem belajar mengajar.

Sementara kerusakan di MTS islamiayah 4 ruang, 3 ruang belajar dan 1 ruang TU, kerusakan lainnya adalah 3 unit komputer 2 printer. “untuk sementara anak-anak kita liburkan dulu,” kata Samsudin.

Asisten 1 menangapi akan segera membenahi kerusak yang terjadi di Dua sekolah tersebut dalam waktu yang secepatnya, mengingat sekolah ini sangat penting untuk sistem belajar anak-anak, Senin (19/12/2016)

Asisten 1 bidang Pemerintahan Alizar S.Sos, M.Si di dampinggi oleh Drs. H. Izhar, MH Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kabid Dikdas, saat mengunjungi Sekolah di Segomeng kecamatan Rangsang Barat di hantam angin puting beliung

Pemda Meranti dan Pemprov Riau Teken MoU Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tranparan dan Akuntabel Pekanbaru, SMN - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan Akuntable, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberdayakan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Daerah, bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, serta Pemerintah Provinsi Riau dalam pengawasan pengelolaan keuangan.

Kerjasama Pemda Meranti dengan Pemerintah Provinsi Riau ditandai dengan penandatanganan Memorendum Of Undestanding (MoU), yang pada kesempatan itu dilakukan oleh Sekdaprov Riau H. Achmad Hijazi dan Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, penandatangan MoU disaksikan oleh Pihak Kemendagri Bambang Supriyadi, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Dadang Kunia, Kepala BPKP Riau Didik Sadikin, Kepala BPKP yang lama Suep Cahyadi, dalam acara Rapat Koordinasi Pengawas Daerah (Rakorwasda) Provinsi Riau Tahun 2016, bertempat di Ballroom Hotel Premier, Pekanbaru, Selasa (20/12).

Seperti dijelaskan Sekdaprov Riau H. Achmad Hijazi, MoU itu dalam rangka koordinasi dan penyatuan persepsi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov Riau dan Pemda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Yang mengacu pada Peraturan Mendagri No. 76 Tahun 2016, terkait kesepakatan pengawasan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau, dimana kesepakatan itu akan menjadi objek pengawasan fokus dan prioritas serta jadwal pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.

“Ini akan menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, sehingga tidak terjadi fungsi tumpang tindih pengawaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Kota se-Provinsi Riau,” jelas Sekdaprov Riau.

Kegiatan dalam rangka mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah terse-

Foto bersama usai Penandatanganan MoU antara Pemda Meranti dan Pemprov Riau

but juga dihadiri oleh Kepala Badan Inspektorat Kabupaten Meranti Drs. Suhendri, Bupati/Walikota dan Para Inspektur Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

Menyikapi kegiatan itu, dikatakan Wakil Bupati H. Said Hasyim, yang pertama Pemda Meranti akan meningkatkan kualitas Aparatur Pengawas Internal Daerah, yang secara kuantitas dan jumlah diakuinya kurang, namun kekurangan itu akan ditutupi dengan peningkatan kualitas APIP iru sendiri, yang kedua ia berharap semua SKPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan pengawasan yang dilakukan itu dinilai sangat penting sebagai pembinaan agar kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

“Kita tentu tidak ingin ada aparatur yang dapat masalah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu Pemda Meranti akan terus menggalakan dan meningkatkan pengawasan dalam upaya memperkecil tingkat kesalahan,” ujar Said Hasyim.

Sejauh ini pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemda Meranti diakui H. Said Hasyim sudah berjalan dengan baik, meski begitu Pemda Meranti akan terus meningkatkannya agar kedepan lebih baik lagi.

Saat ini Pemda Meranti telah

Disinyalir Banyak Aparatur Negara Terlibat Akan Keberangkatan TKI Ilegal di Pelabuhan Batam Center Internasional

Calon TKI ilegaal pelabuhan Batam Center International

Batam, SMN - Termasuk mungkin pengelola pelabuhan Batam center telah mengetahui dan juga aparat imigrasi yang diduga keras telah mengetahui keberadaan mereka ,diduga keras pihak imigrasi di pelabuhan Batam Center juga telah mengetahui tentang modus operandil keberangkatan para TKI tersebut, namun mereka seakan-akan menutup mata dikarenakan besarnya kisaran uang yang berada pada bisnis ini.

Pada kesempatan 2 minggu yang lalu awak Suara Media Nasional telah menemui di kantor pihak penggelola pelabuhan Batam Center lantai 2 dan bertemu dengan Bpk Lilik namun beliau mengatakan bahwa: Apakah tidak boleh orang mempunyai pasport Indonesia untuk menyebrang ke Malaysia maupun ke Singapura, dikarenakan modus operandil keberangkatan TKI yang melintas

melalui pelabuhan Batam Center biasanya mereka mengunakan tujuan wisata, yang mana pemegang pasport Indonesia bebas visa untuk 30 hari sebagai turist di Malaysia maupun di Singapura namun setalah mereka di Malaysia atau Singapura biasanya TKI bekerja secara gelap.

Menurut keterangan salah seorang TKI kepada awak Suara Media Nasional dan itu merupakan modus dari para pengelola jasa Tenaga Kerja Indonesia illegal yang mengunakan ketidaktahuaan informasi dari para korban tersebut, dan dari pantauan awak Suara Media Nasional biasanya para tekong mengumpulkan para calon TKI tersebut di suatu tempat di daerah sekitar Kota Batam lalu dibawa secara berkelompok sekitar 7 sampai 15 orang setiap jaringan dan dibawa menuju ke pelabuhan Batam Center Internasional menggunakan

modusnya dengan mengumpulkan seluruh passport dan membelikan tiketnya secara berkelompok kemudian TKI dikumpulkan di pelabuhan lalu diberi sedikit arahan dan memberikan passport beserta tiket Ferry kepada TKI di sekitar pintu keberangkatan yang kemudian para tekong tersebut mengiring para TKI hingga ke pintu masuk keberangkatan.

Para tekong tersebut sudah mempunyai jaringaan di Malaysia maupun di Singapura, setelah sampai Singapura atau Malaysia lalu mereka ditampung oleh para tekong-tekong yang bertugas menyalurkan mereka sebagai pekerja bangunan maupun pembantu rumah tangga di Malaysia maupun sebagai pekerja di pasar malam di Singapore atau bahkan di diskotik maupun sebagai wanita penghibur di Singapura.

Pada hari Jum’at, 23 Desember 2016, awak Suara Media Nasional melakukan investigasi di pelabuhan Batam Center, namun ketika di pelabuhan Batam Center awak Suara Media Nasional diusir oleh keamanan lokal pelabuhan supaya jangan melakukan investigasi tentang kebaradaan TKI yang melewati pelabuhan Batam Center karena pihak pengelola pelabuhan Batam Center terkesan tidak mau perihal tersebut dipublikasikan oleh awak suara media nasional akan modus operandil keberangkatan TKI dari pelabuhan Batam Center International tersebut.

Bersambung... (tim)

Penandatanganan MoU antara Pemda Meranti dan Pemprov Riau

menandatangani MoU Peta Kerjasama Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman fungsi pengawasan yang dilakukan Pemprov Riau dan Auditor Internal Pemda Meranti, artinya telah disepakati, objek pengawasan apa yang bisa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan objek mana yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau dan pengawasan oleh BPKP. Diharapkan dengan sinergitas itu tercipta peningkatan kualitas pengawasan dan tidak terjadi tumpang tindih dari segi pemeriksaan dan pengawasan. “Kita berharap tidak terjadi tumpang tindih tugas pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan disemua lini dapat dilaksanakan dengan baik,” harap H. Said Hasyim.

Terkait pengawasan pengelolaan di tingkat SKPD di Kabupaten Meranti, diakui Wakil Bupati sudah terbina dengan baik, dan pembinaan itu harus berkelanjutan, apalagi peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah terus berubah dan butuh penyesuaian. Dan Pemerintah Daerah sendiri menurut Wabup, berkomitmen untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah, seperti diketahui Pemda Meranti sejak dua tahun terakhir telah menggunakan Aplikasi Online dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya.

Apa yang dilakukan oleh Pemda Meranti ini berimbas pada pengakuan BPK RI kepada Kabupaten Meranti atas pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan Akuntable, yang dibuktikan dengan dirainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel, dikatakan Wabup, Pemda Meranti juga akan meningkatkan peran Auditor Internal Daerah dalam menanggapi laporan masyarakat, dalam bentuk saran dan pendapat ataupun kritikan serta rasa tidak puas yang dilengkapi dengan hasil temuan oleh

masyarakat. Hal itu didasari Peran Aparat Pengawas Internal Daerah paska UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Kita harapkan pihak Inspektorat melakui Auditor Internal untuk lebih cepat menangggapi laporan maayarakat,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang Transparan dan Akuntabel dan bebas Korupsi, tak lupa Wakil Bupati mengingatkan kepada seluruh Aparatur yang ada di Kabupaten Meranti untuk meningkatkan kualitas kerja dan menjaga moral untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan, apalagi sampai menyalah gunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.

Ditambah lagi Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan perhatian serius dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya menyikapi keluhan masyarakat menyangkut pelayanan yang tidak dijalankan sesuai prosedur, dengan diterbitkannya peraturan Presiden tentang satuan tugas sapu bersih Pungutan Liar (Pungli).

Yang ditindaklanjuti melalui Intruksi Mendagri tentang pengawasan pengendalian penyelenggaran keuangan daerah yang mengamanatkan APIP untuk melakukan pengawasan terhadap pungutan liar dan Pemprov Riau sendiri telah membentu Satgas Sapu Bersih Pungli melalui keputusan Gubernur beberapa waktu lalu. Satgas itu akan melakuian pengawasan terhadap segala praktek Pungli dalam aktifitas pelayanan publik di Provinsi Riau.

“Jangan sampai ada yang tertangkap tangan, apalagi saat ini sedang digalakan sapu bersih Pungli oleh Pemerintah Pusat maupun Pemrov Riau melalui Satgas Anti Pungli. Saya minta semua aparat menghidari atau tidak melakukan tindakan diluar ketentuan,” tutupnya. (hms/bukhori)

DPRD Pamekasan Terkesan Kurang Kerjaan Jika Raperda Poligami di Bahas Pamekasan, SMN - Pamekasan merupakan Kabupaten yang lebih di kenal dengan sebutan Kota Gerbang Salam.

Gerakan pembentukan peraturan dareah tentang poligami yang tengah di gagas oleh beberapa tokoh di Kabupaten Pamekasan Madura perlu di dukung atau perlu di tolak?. Dari sudut pandang agama dan hukum positif NKRI, poligami bukanlah persoalan yang tabu (dibolehkan) walaupun dengan beberapa persyaratan.

Kali ini pembahasan raperda poligami tengah asyiik di bahas oleh DPRD Pamekasan.

Wacana rancangan peraturan daerah (Raperda) pembahasan poligami yang di gulirkan oleh DPRD Pamekasan.Pembahasan raperda poligami tersebut tak lain untuk meminimalis perbuatan bermaksiat dan positif di masyarakat.

Pembahasan raperda poligami ini menuai pro dan kontra di kalangan

Aktivis perempuan Pamekasan, Ina Zuyyinah

masyarakat rabu ( 21/12).

Seorang aktivis perempuan menilai DPRD Pamekasan beranggapan bahwa DPRD Pamekasan terkesan kurang kerjaan dan membung anggaran jika raperda poligami tersebut terus di bahas. Di lansir dari SMN, Ina Zuyyina mengatakan kepada wartawan sangat tidak setujuh atau menolak adanya pembahasan raperda poligami. Di tambahkannya, hal itu alan dampat negatif lebih banyak serta sangat merugikan para kaum perempuan khususnya, karena raperda ini di

nialai mengada ngada yang seolah olah tidak di butuhkan masyarakat Pamekasan. Kesannya DPRD tidak mempunyai kerjaan yang positif.

Karenaasih banyak persoalan yang lebih penting untuk di buatkan raperda dari pada pembahasan poligami, tandasnya.

Ina merupakan aktivis perempuan yang tidak menyetujui adanya raperda poligami. Di sisi lain ina menjelaskan adanya persoalan anak putus sekolah, kemiskinan, anak jalanan (anal yang menjadi gelandangan) ini yang harus

di bahas untuk menata masyarakat pamekasan bukan perda tentang “Poligami“ yang hanya akal akalan dan hal ini merupakan kepentingan diri sendiri yang hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, katanya.

Dari salah satu koordinato AAP, Magfiroh mengatakan kepada awak media, bahwa “ Perda Poligami” sama halnya memberikan Legislatif bagi pria untuk memuaskan nafsunya tanpa mempertimbangkan perasaan perempuan, tuturnya. Menurutnya, pihaknya setuju jika poligami tidak perlu di buat “Perda”, karena hal merupakan suatu anjuran agama, dan tidak perlu dibuatkan perda, ungkapnya.

Magfiroh mengakui bahwa poligami bisa menekan kemaksiatan namun solusinya bukan pembuatan perda, dan kami khawatir bila perda diberlakukan hanya di terima masyarakat, pungkasnya. (hen)

Nusantara

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

KNPI Kabupaten Serang Ajak Pemuda dan Mahasiswa Waspadai Kebangkitan PKI di Banten

Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Serang Eeng Kosasih (kiri) memberikan piagam kepada pemateri acara Dialog Pemuda ‘Peran Pemuda dalam Mengantisipasi Kebangkitan PKI’ Kamis (22/12)

Serang, SMN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Serang memberikan perhatian terhadap bahaya komunisme yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan di masyarakat.

Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Serang, Eeng Kosasih mengatakan, isu komunisme yang berkembang belakangan ini, sedang hangat dibicarakan di ruang-ruang publik. Menurutnya, masyarakat harus memahami dan kritis dalam menyikapi munculnya isu komunisme tersebut.

“Kalau pertanyaannya apakah PKI ini bangkit lagi? Maka saya menjawab bisa saja iya, kalau kita melihat simbol-simbol yang muncul hari ini di ruangruang publik lebih-lebih di media sosial”. kata Eeng Kosasih dalam sambutan membuka acara dialog ‘Peran Pemuda dalam Mengantisipasi Kebangkitan PKI’, Kamis (22/12/2016).

Melalui dialog tersebut,

KNPI Kabupaten Serang mengajak masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa serta pelajar, untuk mewaspadai munculnya gerakan dan paham paham komunisme di wilayah Serang, umumnya di Provinsi Banten.

Menurut Eeng, paham komunis tentu sangat bertentangan dengan Ideologi Bangsa Indonesia, dan jelas dilarang di Indonesia melalui TAP MPR. “Ideologi bangsa kita kan Pancasila, maka kita perang melawan komunisme, karena tidak sesuai dengan dasar Negara kita sesuai dengan TAP MPR. Kebangkitan PKI harus diwaspadai,” tuturnya.

Ia pun mengimbau kepada pemuda di Kabupaten Serang untuk tetap solid dan menjaga keutuhan Negara Indonesia, serta waspada dengan bangkitnya PKI di tengah masyarakat Banten. “Apabila menemukan adanya tanda-tanda bahaya laten komunis, segera laporkan kepada pihak berwajib,” pinta-

nya.

Acara dialog yang diikuti pemuda, mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Serang ini menghadirkan pembicara Sejarawan Banten Nadjmudin Busro, dan Laksamana TNI Purn, Slamet Soebijanto.

Laksamana TNI Purn, Slamet Soebijanto mengatakan bangsa Indonesia harus bangga, karena indonesia adalah bangsa yang besar dengan jumlah populasi penduduk yang banyak dan memiliki wilayah yang luas, serta kekayaan alam yang melimpah.

“Dalam menghadapi persoalan seperti adanya kebangkitan PKI atau paham komunisme di Indonesia, tentu kita sebagai bangsa indonesia harus memiliki karakter kepribadian yang kuat, solid, dan kompak. Persoalan paham komunisme adalah masalah yang serius yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Sejarawan Banten Nadjmudin Busro juga mengatakan bahwa kebangkitan PKI atau paham komunisme di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memecah belah NKRI. “Negara yang menganut paham komunis jelas sudah masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya populasi warga negara yang menganut paham tersebut, itu artinya ada indikasi bahwa negara yang menganut paham komunis, akan merebut kedaulatan bangsa ini. Ideologi pancasila kita mungkin diganti dengan ideologi komunis,” ujar Nadjmudin. (nmd)

Gerakan Kebersihan Massal di Tangerang Raih Rekor MURI Tangerang, SMN - Gerakan Kebersihan Massal di 274 Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Tangerang berhasil memecahkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) Muri mencatat, sebanyak 180 ribu lebih masyarakat Kabupaten Tangerang dari semua elemen berpartisipasi dalam pemecahan rekor gotong-royong ini.

Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengingatkan masyarakat bahwa kegiatan yang berlokasi di Situ Kelapa Dua dan serentak seKabupaten ini bukanlah acara seremonial saja.

“Program ini sudah kita canangkan sejak awal 2016. Aksi 2212, bukan hanya pemecahan rekor, yang terpenting adalah partisipasi, komitmen dan implementasi dari kegiatan bersih bersih ini,” tegas Ahmad Zaki Iskandar (Kamis, 22/12).

Zaki berharap masyarakat mampu menjaga lingkungannya sendiri, terutama rumah tinggal, sehingga dapat terhindar dari penyakit maupun banjir.

“Semangat kebersihan yang kita tunjukan, bukan hanya hari ini saja. Smoga bisa berjalan dengan konsisten,” pintanya jelas.

Piagam Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)

Sementara itu, Senior Manager Muri, Yusuf Ngadri mengatakan bahwa bukan hanya masyarakat Kabupaten Tangerang saja, tetapi aksi ini juga dapat menjadi motivasi serta inspirasi daerah lain untuk mampu menggerakan kebersihan.

“Tidak banyak rekor kegotong-royongan, terakhir di

Medan dengan 115 ribu (peserta) pada 2014 lalu,” ungkap Yusuf.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mencatat sekitar 180 ribu peserta ikut dalam kegiatan ini, melebihi target sebelumnya 140 ribu.

“Kami akan catat ini sebagai rekor baru atas nama Kabupaten Tangerang,” tutupnya. (rmo)

Mantan Ketua KPK, Ruki, Dukung Cawagub Embay di Pilkada Banten 2017 Lebak, SMN - Cawagub Banten Embay Mulya Syarief berkampanye di kediaman orang tua mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki di Desa Kumpay, Banjarsari, Lebak.

“Dengan kehadirannya Haji Embay bisa memberikan pendampingan yang melekat ke Rano Karno untuk mengatur provinsi yang betul-betul diharapkan,” kata Taufiequrachman Ruki kepada wartawan, Banjarsari, Lebak, Rabu (21/12/2016).

Menurut Ruki, dirinya secara pribadi dan keluarga memang memberikan dukungan penuh kepada cawagub Embay Mulya Syarief. Dukungan itu adalah untuk mendampingi termasuk memberikan supervisi terhadap jalannya pemerintahan Rano-Embay jika keduanya terpilih memimpin Banten.

Ruki juga memberikan gambaran bahwa selama ini di Banten tidak ada yang bisa diandalkan untuk memberikan pendampingan, pengawasan kepada jalannya pemerintahan. Sehingga, menurutnya terjadi pemerintahan yang eksesif dan tidak efisien di Banten.

Menurut Ruki, alasan dirinya kemudian mendukung RanoEmbay adalah atas harapan yang banyak terhadap sosok Embay Mulya yang bisa membawa atmosfir lebih bersih bagi pemerintahan Provinsi Banten ke depan.

Sosok Rano juga perlu disupervisi dan diawasi kinerjanya.

“Rano sendiri saya anggap masih perlu disupervisi, di-backup, didukung, dan diawasi kinerjanya,” kata Ruki.

Sebetulnya, tambah Ruki, secara kekeluargaan dirinya dengan Embay seperti kakak dan adik.

ngan uang terbitan baru tersebut.

Kontan saja, saat itu ditawarkan, petugas yang menyediakan penukaran uang yang baru tersebut “diserbu” warga untuk menukarkan uang lama dengan uang rupiah cetakan yang baru itu.

“Saya tukar uang baru 200 ribu, soalnya anak saya suka jika ada uang cetakan baru,” ujar Supardi, salah satu warga yang antusias untuk menukarkan uang cetakan lama dengan yang baru dalam kegiatan tersebut. (bmp)

Mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki

Dalam istilah Sunda Banten, ‘Baubau Sinduk’ yang artinya ternyata orang tua cawagub Embay dan ibu Ruki berasal dari daerah yang sama di Kadupinang, Pandeglang.

Embay sendiri saat ditanya bagaimana atas dukungan mantan pimpinan KPK mengaku luar biasa terima kasih. Apalagi, sosok Ruki yang sejatinya memang asli Banten sebelumnya tidak pernah dukung-

mendukung terhadap calon kepala daerah. Menurut Embay, Ruki melihat kesungguhan yang ada dalam dirinya untuk membenahi Banten.

“Saya konsisten untuk terus melakukan bersih diri dan membersihkan orang lain. Percuma kalau kita kotor nggak bisa membersihkan orang lain,” ujar Embay Mulya Syarief. (dtk)

Amankan Natal, Tim Penjinak Bom Sisir Seluruh Gereja di Tangerang Tangerang, SMN - Polres Metro Tangerang menerjunkan tim penjinak bom dalam melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2017. Tim ini nantinya akan ikut dalam penyisiran di tiap gereja dan wilayah keramaian di Kota Tangerang.

“Kami akan menerjunkan tim penjinak bom. Penyisiran juga akan dilakukan di seluruh gereja. Selain itu daerah keramaian juga kami lakukan penjagaan,” kata Kabag Ops Polres Metro Tangerang AKBP Budi Asrul Kurniawan, Jumat (23/12/2016).

Budi menegaskan, Polres

Ilustrasi

Metro Tangerang akan menerjunkan sedikitnya 700 pasukan

dalam melakukan pengamanan selama perayaan Natal.

“Memang ada sekitar 58 gereja yang terdaftar, tetapi tidak semua gereja melaksanakan ibadah tersebut. Dan juga ada 16 pusat keramaian di wilayah Kota Tangerang yang akan dilakukan pengamanan secara intensif,” tegasnya.

Budi berharap, selama perayaan Natal tahun ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlebih, dengan adanya antisipasi yang sudah dilakukan aparat keamanan.

“Sudah ada yang stand by, mudah-mudahan tidak akan ada kejadian yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (okz)

Kota Denpasar Miliki Aturan Ketentuan Bangunan Denpasar, SMN - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar telah menetapkan setiap instansi yang akan membangun harus mengacu pada aturan sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. “Setiap instansi yang akan membangun gedung harus mengacu pada aturan yang telah ada, sehingga setelah berdiri bangunan tersebut tidak ada permasalahan di masyarakat,” kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, Made Kusuma Diputra, di Denpasar, Kamis (22/12).

Ia mengatakan, Pemkot Denpasar terus melakukan sosialisasi tentang tata ruang, seperti yang dilakukan pada Rabu (21/12), yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Denpasar.

Dengan pemahaman tersebut, kata Kusuma Diputra, diharapkan bangunan atau gedung di Kota Denpasar memiliki karakter desain kreatif. Selain itu, perda ini juga dipakai acuan bagi SKPD terkait

dalam melaksanakan tertib administrasi dan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung baik dalam tahap perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta pemeliharaan.

Kusuma Diputra mengatakan, agar perda ini dapat dilaksanakan dengan sempurna diperlukan peraturan tambahan berupa Peraturan Wali Kota Denpasar.

“Saat ini kami mendapat pendampingan implementasi Perda Bangunan Gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa penyusunan Perwali IMB, SLF dan Pendataan Bangunan dengan hasil draf berupa Perwali,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Denpasar Anak Agung Rai Iswara mengatakan penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina untuk mewujudkan bangunan gedung yang andal, jati diri budaya lokal yang kreatif, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, kata dia, pe-

Ilustrasi gedung perkantoran dan pemukiman

ngaturan bangunan gedung harus mengacu peraturan perundangundangan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Rai Iswara mengatakan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang termuat dalam Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 .

“Kami sangat berharap dalam sosialisasi ini dapat dipahami intisari tentang peraturan bangunan gedung ini baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis

untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung,” ujarnya.

Ia mengatakan dengan memahami peraturan tersebut dapat lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kota Denpasar.

“Sehingga dapat terwujudnya bangunan-bangunan yang menjadi cerminan wajah Kota Denpasar dapat memiliki karakter desain yang khas dengan jati diri budayanya, andal, dan serasi dengan lingkungannya,” katanya. (bst)

Resmi Dikukuhkan, PHRI Denpasar Usung Konsep Green Hotel

Warga Palangkaraya Ramai-Ramai Memburu Uang Rupiah Baru Palangkaraya, SMN Kebijakan Pemerintah Pusat yang melakukan perubahan gambar pada mata uang rupiah mulai disosialisasikan oleh Bank Indonesia Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2016, di Swissbel Hotel Danum Palangkaraya yang mengundang pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan media, Rabu (21/12/2016) uang cetak kertas dan benggol yang baru diperkenalkan.

Bahkan, pihak Bank Indonesia juga mempersilakan kepada warga yang hadir untuk menukarkan uang terbitan lama de-

9

Suasana Pengukuhan PHRI BPC Kota Denpasar di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Rabu (21/12/2016).

Denpasar, SMN - Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kota Denpasar periode 2016 - 2021 resmi dikukuhkan hari ini, Rabu (21/12/2016) di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar.

Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Ketua PHRI BPC Kota Denpasar, mengatakan pengukuhan pengurus ini merupakan kelanjutan

proses organisasi yang sudah berjalan sebelumnya.

Pihaknya berharap kepengurusan baru ini semakin kuat dan solid, sebagai sebuah organisasi serta terus memberikan kontribusi pada pemerintah, anggota, maupun masyarakat.

“Ada beberapa hal yang menjadi program kerja kami dalam 5 tahun ke depan, diantaranya isu global mengenai perhatian terha-

dap pemeliharaan lingkungan.

Sehingga kami akan melakukan beberapa kegiatan dalam menjaga alam lingkungan sekitar kami,” jelasnya disela-sela pengukuhan pengurus PHRI BPC Kota Denpasar.

Pihaknya juga mengonsepkan green hotel di lingkungan Kota Denpasar.

“Green hotel itu sudah ada standarisasi dari UNWTO. Konsep lokal, seperti tri hita karana itu juga sudah ada, peraturan walikota pun mengatur pembangunan 1 are 1 pohon, sehingga kami dari PHRI dan karena tekanan regulasi ini, juga dari assessment UNWTO atau signing blue dari WWF itu yang kami lakukan, ini yang akan kami dorong pada member kami,” jelasnya.

Green hotel, kata dia, cocok untuk wilayah Denpasar karena berwawasan budaya dan sangat concern akan green itu sendiri.

“Nantinya selain ada even -

even seperti penanaman terumbu karang dan lain sebagainya itu.

Beberapa seperti penanaman pohon itu, akan kami lakukan. Intinya green itu, masih karakter Bali yang harus ditonjolkan, termasuk pengolahan limbah yang hotel, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan,” cetusnya.

Pihaknya juga bersama pihak perizinan Kota Denpasar akan memberikan arahan kepada para anggota guna mendapatkan pemahaman yang jelas sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

“Untuk pemenuhan standar kompetensi karyawan dalam dunia pariwisata, kami juga akan bekerjasama dengan pihak pemerintah, untuk tetap diberikan subsidi dalam upaya sertifikasi kompetensi karyawan yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Usaha yang berada di Kota Denpasar,” imbuhnya. (trb)

10

Iklan

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Komisi A : Perda Bakorwil Tingkatkan Koordinasi dan Peran Gubernur Surabaya, SMN - Pembuatan Raperda Perubahan No 12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dan Pembangunan Jatim untuk mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Jatim. Perda lama ini dicabut dan dibuat yang baru karena terlalu banyak jika hanya direvisi.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fatcullah di DPRD Jatim, Selasa (20/12) mengatakan Raperda ini dibuat untuk meningkatkan koordinasi bupati/wali kota dengan Pemprov.Selama ini, keberadaan Bakorwil memang dinilai belum maksimal kinerjanya. “Mereka hanya kerjanya seremonial saja. Di pusat tak diakui dan di daerah keberadaannya juga tak maksimal,”ujar Fatcullah.

Menurut Fatchullah, sebelum adanya Perda ini setiap surat atau kebijakan Gubernur kadang-kadang tidak dihiraukan bupati atau walikota. “Setelah ada Perda ini kedepannya Bakorwil yang fungsinya sebagai kepanjangan tangan Gubernur nanti bisa berperan aktif turun ke daerah untuk mewakili Gubernur. Ini yang kami kebut untuk secepatnya diselesaikan,” ujarnya.

Saat ini ada empat Bakorwil yang sudah ada yaitu di Malang, Madiun, Bojonegoro, dan Madura. Dengan adanya perda ini nanti juga ditambah satu yaitu Bakorwil Jember.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur

Jatim Soekarwo di rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (5/12) mengatakan, pengajuan perda tentang perubahan Bakorwil tersebut, karena ada perubahan regulasi sesuai dengan UU No 23 tahun 2014 dan PP No 18/2016 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim, maka itu perlu penguatan dan penambahan Bakorwil.

“Dengan adanya penguatan dan kewenangan Bakorwil akan sangat membantu keberhasilan gubernur dalam melaksanakan peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemerintah kabupaten/kota, atau kepanjangan tangan dari gubernur untuk membantu urusan pemerintah provinsi di kabupaten/kota,” ujar mantan Sekdaprov Jatim ini.

Lebih lanjut adapun tambahan peran Bakorwil yaitu, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Kedua memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya, ketiga memberikan penghargaan atau sanksi kepada kepala daerah kabupaten/kota terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. Keempat yaitu pemberian rekomendasi atas usulan DAK daerah kabupaten/kota di wilayahnya. (kom)

BI Jawa Timur Siapkan 100 Miliar Uang Baru Surabaya, SMN - Setelah Presiden Joko Widodo meluncurkan uang baru, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur mempersiapkan sebanyak 340 dos atau sekitar Rp 100 miliar uang pecahan baru tahun emisi (TE) 2016, Selasa (20/12).

Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Ru-

piah BI Jatim Hestu Wibowo di Surabaya mengatakan, pecahan uang kertas baru itu masingmasing Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan Rp 1.000. Sedangkan untuk koin, yakni Rp 1.000, Rp 500, Rp 200 dan Rp 100.

“BI Perwakilan Jatim telah mendapat jatah uang baru seba-

nyak 340 dus, dan kami memperkirakan kisaran uang baru dalam 340 dos itu senilai Rp100 miliar.

Nantinya, uang baru itu akan segera didistribusikan,” katanya.

Ia mengatakan, distribusi itu akan dilakukan ke sejumlah perbankan BUMN di Jatim, dan dibarengi dengan penarikan uang lama di sejumlah perbankan tersebut.

“Kami akan bagi secara merata di setiap perbankan secara bertahap,” kata Hestu di sela-sela peluncuran uang baru di Gedung BI Jatim.

Hestu mengatakan, dengan hadirnya uang baru tersebut uang pecahan lama masih tetap berlaku, sampai ada keputusan resmi BI untuk mencabut izin edarnya.

“Dalam aturan BI, uang yang

telah beredar masa berlakunya mencapai 30 tahun sejak masa penerbitannya. Jadi, uang pecahan lama yang anda pegang saat ini masih berlaku,” katanya.

Pihaknya mengaku, BI secara perlahan akan menarik uang pecahan lama untuk digantikan dengan uang pecahan baru TE 2016, dan untuk mempercepat BI

membuka penukaran uang di setiap kantor perwakilan se Indonesia.

“Setiap warga yang ingin menukar uangnya bisa langsung datang ke BI. Dengan demikian, itu bakal mempercepat proses edar uang baru dan penarikan uang pecahan lama,” katanya. (kom)

Rona-rona

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Hapus Cabai

Pengadilan Negeri Bangil

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Nomor 63 Tahun 2016 soal Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Saat ini, ada 7 komoditas yang diatur dalam Permendag tersebut, di antaranya beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai dan daging.

“Sekarang 7 kurang 1 (daftar harga acuan bahan pokok yang diatur dalam Permendag). Kalau nggak salah sudah diputuskan, itu cabai,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Oke Nurwan

kepada media saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/12/2016).

Ia mengatakan, komoditas cabai dihapus lantaran harganya yang fluktuatif lebih dipengaruhi oleh faktor cuaca, bukan teknis seperti pemantauan stok dan distribusi di lapangan.

Hal ini lah yang juga mendorong pemerintah kepada masyarakat agar melakukan budidaya menanam cabai di pekarangan rumahnya guna mengamankan ketersediaan pasokan cabai di masyarakat. Sebab, komoditas ini mudah untuk ditanam di mana saja.

“Cabai sebenarnya harganya sudah mulai turun. Tapi karena kondisinya kondisi bukan teknis.

Jadi seperti kondisi cuaca. Lagi pula, kalau cabai sebetulnya dia tanaman yang mudah ditanam di masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah sendiri terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan ketersediaan seluruh bahan pokok dan distribusi yang lancar sehingga harga yang sampai di masyarakat tidak tinggi.

Beberapa upaya yang tengah dilakukan di antaranya koordinasi dengan Asosiasi bahan komoditas

terkait, pemerintah daerah, pemantauan langsung ke lapangan, dan berbagai peraturan pemerintah yang tengah digodok.

“Kita sudah lakukan kontrol langsung. Pak menteri langsung kontrol ke lapangan. Begitu juga semua eselon I. Kita juga sudah komunikasi dengan semua asosiasi. Baik asosiasi ritel, Asparindo, Aprindo dan lain-lain. Mereka semua sudah menjamin. Bahkan mereka menjamin di luar harapan kita. Kita ekspektasi sampai Januari, mereka sampai Maret,” pungkasnya. (drk/dtk)

Hadapi Tenaga Kerja Asing, Pemerintah Tingkatkan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi SMN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus menggencarkan Sertifikasi Pekerja Konstruksi, salah satunya dengan melakukan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib, Selasa (20/12) mengatakan, bahwa dalam menghadapi era MEA pekerja konstruksi Nasional harus menyiapkan modal yakni dengan meningkatkan kompetensi, keahlian dan keterampilan melalui proses sertifikasi, sehingga Tenaga Kerja Asing dapat melihat bahwa Indonesia memilki pekerja konstruksi yang kuat dan berdaya saing.

“Kita tunjukan kepada mereka tenaga kerja asing (TKA), kita siap bersaing dengan memperlihatkan

semua kemampuan kompetensi yang kita miliki. Tunjukan bahwa kita siap!,” tegas Yusid.

Sertifikasi tenaga konstruksi merupakan program yang tengah digencarkan diseluruh Indonesia.

Tujuannya antara lain melindungi tenaga kerja konstruksi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN 2015 dan Asia Pasifik 2020. Dibutuhkan sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi untuk bisa memberikan sertifikasi secara menyeluruh di Indonesia.

Dikatakannya, bahwa para tukang dan pekerja konstruksi mempunyai andil besar dalam tahap proses pembangunan Infrastruktur ASEAN GAMES 2018, pekerja yang berkompeten dan handal harus bisa diperdayakan,

karena ini merupakan keberhasilan dari program Kementerian PUPR yang dijalankan selama ini dengan sertifikasi dan uji kompetensi.

Dirjen Bina Konstruksi menghimbau kepada perusahaan-perusahaan di bidang konstruksi, pemilik Kontraktor, agar kedepan bisa melakukan fasilitasi sertifikasi ini secara mandiri, jangan mengandalkan Pemerintah karena dengan APBN di tahun kedepan pemerintah tidak akan bisa mencukupi untuk bisa memfasilitasi sertifikasi pekerja konstruksi di seluruh indonesia, dibutuhkan kerjasama yang harmonis, untuk terciptanya pembangunan Infrastruktur maju.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan dalam lima tahun kedepan 750.000 pekerja sektor konstruksi sudah bersertifikasi sehingga

mendapatkan pengakuan dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Untuk tahun 2017 pemerintah menargetkan 200.000 pekerja konstruksi yang sudah mengantongi sertifikasi. “2017 semua kontraktor BUMN harus mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat.

BUMN mereka siap 2017 mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat,” kata Yusid.

Apabila BUMN masih mempekerjakan tenaga kerja tanpa sertifikasi harus segera disertifikatkan.

Proses sertifikasi juga bisa disinergikan antara pemerintah, BUMN, maupun kontraktor untuk meringankan pembiayaan. Pada tahap awal, kata Yusid, Kementerian PUPR akan mulai membentuk assessor dan instruktur dari guruguru sekolah kejuruan maupun dosen-dosen di politeknik. (jal/kom)

DPRD Jatim Minta Raperda Poligami di Pamekasan Dikaji Ulang

Surabaya, SMN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur meminta kepada DPRD di Pamekasan agar melakukan kajian mendalam atau kajian ulang. Bahkan membatalkan rancangan peraturan Daerah (Raperda) tentang Poligami yang saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh DPRD Pamekasan.

“Intinya jangan sampai dalam memutuskan, atau membuat kebijakan publik tanpa didasari kajian yang ilmiah, dan mendalam,” ujar Anggota DPRD Jatim, M Mahhud

ditemui di DPRD Jatim, Rabu (21/12) Pihaknya merasa terkejut dengan adanya raperda tersebut.

Meski demikian, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait Raperda Poligami. “Karena kami juga belum mengetahui seperti apa isi raperda itu. Jadi masih belum tahu, apakah juga akan berlanjut hingga ke Jawa Timur, atau tidak,” ujarnya

Sementara itu Anggota DPRD Jatim lainnya, Fredy Poernomo mengatakan pihaknya tidak mendukung atau menolak adanya perda poligami yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD Pamekasan. Pasalnya perda tersebut bisa bertentangan dengan UU No 1 tahun 1974 tentag Perkawinan.”Kami berharap ke anggota DPRD untuk membatalkan perda tersebut. Pasalnya apabila

disahkan nanti bisa menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat di Pamekasan,”ujar Fredy.

Seperti diketahui, wakil rakyat di DPRD Pamekasan tampak bersemangat meloloskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Poligami. Regulasi tersebut dipandang mendesak karena kalangan masyarakat di Kota Gerbang Salam sangat membutuhkannya.(kom)

Tingkatkan Layanan, Semua Container Crane Di TPS Gunakan Tenaga Listrik Surabaya, SMN - PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada tahun 2017 akan terus meningkatkan Level of Service. Dalam hal ini, semua Container Crane (CC) TPS menggunakan motor listrik, saat ini dua unit CC yaitu CC 01 dan CC 10 telah bertransformasi menjadi CC bertenaga listrik dari total 12 CC yang dimiliki oleh TPS. Engineering Director PT TPS, Kartiko Adi, dalam rilisnya, Selasa (20/12) mengatakan, mengubah mesin CC dari diesel genset on board ke electric middle voltage rata-rata satu unit crane membutuhkan waktu sekitar satu bulan, jadi optimis tahun 2017 semua CC di TPS sudah bertenaga listrik, dan semoga dengan perubahan ke listrik, TPS dapat meningkatkan level of service kepada para pengguna jasa khususnya pelayaran.

“Dari hasil pemantauan dilapangan, data yang kami peroleh dari dua unit CC bermotor listrik yang telah kami operasikan, kehandalan CC meningkat 50%, dibuktikan selama uji coba satu bulan untuk satu unit CC yang telah diganti dengan motor listrik dapat kami sebut tidak mengalami kerusakan yang mengakibatkan CC harus berhenti beroperasi, dimana sebelumnya satu bulan rata-rata kami catat CC mengalami dua sampai tiga kali berhenti operasi karena

harus mengalami proses pergantian spare parts.” Ujarnya.

Dia menjelaskan, selama ini arus petikemas internasional di Pelabuhan Tanjung Perak masih didominasi oleh TPS, dengan prosentase sampai 87.6% dibandingkan dengan Terminal lainnya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sebagai terminal yang menangani proses bongkar muat kapalkapal internasional, maka diperlukan peningkatan improvement alat agar TPS dapat turut melancarkan arus logistik dan menjamin kelancaran proses bongkar muat.

Tidak hanya produktivitas tinggi saja yang menjadi tujuan elektrifikasi CC, katanya, upaya menjaga lingkungan dengan mengurangi emisi gas buang (CO2 emission) dan mengurangi kebisingan (Environment Issue) dilingkungan kepelabuhanan juga menjadi perhatian karena TPS menerapkan sistem manajemen ISO 14001.

Menginggat, TPS memiliki komitmen untuk memperbaiki secara menerus kinerja lingkungannya untuk suasana kerja yang sehat.

Sementara itu, Public relations TPS M. Solech menjelaskan, elektrifikasi tersebut juga dalam rangka mendukung kehadiran tiga unit CC baru yang dipesan oleh TPS. Ketiga CC tersebut memiliki spesifikasi paling tinggi dibanding CC lain

yang ada di terminal lainnya di pelabuhan Tanjung Perak.

“Tiga unit crane baru tersebut dapat menangani kapasitas kapal petikemas yang lebih besar. Jika pada umumnya crane di Tanjung Perak hanya dapat menjangkau 13– 14 row, crane baru yang akan dikirim sekitar bulan Februari 2017 nanti twin lift dan dapat melayani hingga 16 row. Jangkauan itu memungkinkan TPS melayani kapal berkapasitas hingga 3.000 TEUs.” Ujarnya.

Selain modernisasi crane, ditahun 2016 ini TPS telah melakukan pendalaman kolam pelabuhan di dermaga internasional yang semula 10,5 LWS menjadi -13LWS sehingga kapal dengan draft hingga 12 LWS dapat dilayani.

TPS menargetkan dari semua investasi yang dilakukan yaitu elektrifikasi 9 unit CC, penambahan tiga unit CC baru, dan pendalaman kolam mampu mendorong pertumbuhan arus peti kemas minimal 3 persen. (kom)

Surabaya, SMN - Rencana proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Surabaya diharapkan mampu mendongkrak perkonomian di Jawa Timur. Bahkan KA ini bisa menjadi alternatif transportasi bagi para pelaku bisnis.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi ditemui di DPRD Jatim, Selasa (20/12) mengatakan pihaknya berharap proyek ini segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat. “Transportasi itu sekarang menjadi variabel penting bagi peningkatan perekonomian,” kata Lutfi Dijelaskan, KA cepat tersebut sangat penting di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Alat transportasi menjadi bagian penting

untuk mendukung pemerataan pembangunan. “Olah karena itu, jika KA cepat itu dibangung akan sangat membantu. peningkatan perkonomi di daerah-daerah,” ujar Lutfi politisi asal Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Terkait tiket KA cepat ini yang kemungkinan besar tidak murah, Lutfi menilai hal tersebut bukan menjadi masalah. Itu salah satu opsi pengusaha untuk memilih alat transportasi, selain pesawat yang kini sudah padat jadwal. “Saya kira kalau sudah menjadi kebutuhan pelaku usaha, berapa pun harga tiketnya tidak masalah. Itu kan relatif. Jika memang sudah butuh, harga tidak masalah,” tegas Lutfi.

Meski dibutuhkan dan harus

Turut Tergugat.

Ditemui usai sidang, R. Maimun Paramartha Katjasungkana, S.H mengatakan bahwa hakim menolak duplik yang telah diajukannya pada Selasa lalu dan pada hari Selasa (27/ 12) besok sidang akan dilanjutkan pada pengajuan bukti-bukti dari pihak Penggugat, mundur satu minggu dari agenda yang sudah dijadwalkan. Lebih lanjut Maimun mengatakan bahwa dia berharap tiga Hakim yang menyidangkan kasus perdata ini nantinya akan tetap balance dan lebih teliti lagi dalam pemeriksaan bukti-bukti yang akan diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, karena Maimun merasa sudah

ada celah ketika hakim tetap melanjutkan sidang, padahal jelas dari kuasa hukum Penggugat telah sengaja merubah isi gugatan awal yang tidak sama dengan isi gugatan pada replik. Dimana gugatan kuasa hukum penggugat dinilai tidak berdasar dalil hukum (Obscuur Libel) hibah dikatakan waris. Ditambah lagi dengan tidak dimasukkannya salah satu ahli waris yang lain/ Satui sebagai penggugat yang notabene masih terhitung orang tua dari kuasa hukum penggugat dan terkesan dibiaskan sehingga sengaja tidak dilibatkan dalam permasalahan.

Lebih lucunya lagi dengan

11

adanya kabar miring di masyarakat tentang tidak dilibatkannya Satui yang juga diamini oleh pihak keluarga ahli waris lain pada wartawan media ini mengatakan bahwa sebagian tanah milik Lamsuri, Satui lah yang lebih bertanggung jawab atas peralihan kepemilikan tanahtanah milik Lamsuri ke pihak lain.

Sebelum menutup perbincangan Maimun mengatakan bahwa dia tetap akan mengikuti alur persidangan di Pengadilan Bangil sampai putusan, namun apabila dirasa putusan yang dijatuhkan nantinya terkesan miring, Maimun pun tidak akan tinggal diam. (bad)

Media Massa Kredibel Sambungan dari hal. 1 Logo ini nantinya bisa dipotret dengan smartphone dan terkoneksi dengan data Dewan Pers.

“Jadi Ketahuan media massa itu mulai dari alamatnya, penanggungjawabnya, dan sebagainya,”

sambung Stanley.

Stanley menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku efektif pada Februari 2017 dan rencananya diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Presiden sendiri yang akan meluncurkan program tersebut bertepatan pada Hari Pers Nasional pada 7 Februari 2016 di Ambon,” pungkasnya. (rss)

Puji Langkah Pemerintah Sambungan dari hal. 1 dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Menanggapi rencana Bambang Brodjonegoro, anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut baik. Menurutnya, itu akan menyelamatkan program-program pembangunan infrastruktur yang direncanakan Presiden Jokowi yang telah memulai pembangunan infrastruktur dari wilayah pinggiran.

Dengan demikian, lanjut dia, pembiayaan infrastruktur non APBN tidak tergantung dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, di mana saat ini APBN sedang mengalami kontraksi akibat penerimaan pajak.

“Itu langkah yang cerdas yang menunjukkan pak Bambang sebagai seorang pemikir ekonomi yang

bisa mencari jalan keluar terhadap kendala-kendala dalam keuangan negara,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Minggu (25/12/ 2016).

Menurut Misbakhun, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikirimkan ke DPR terkait PMN, disebutkan dalam audit tersebut menyisakan permasalahan serius dalam PMN yang selama ini sudah diprogramkan oleh pemerintah.

Langkah pembiayaan infrastruktur non APBN ini, menurut Misbakhun, harus makin diberi peluang dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas oleh presiden kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Supaya dalam melaksanakan kebijakan tersebut,

menteri itu mempunyai dasar penugasan yang tidak tumpang tindih dengan kewenangan-kewenangan yang lain.

“Hal ini mengingat peran strategis dari pembiayaan infrastruktur non APBN untuk menyelamatkan pembangunan infrastruktur yang dicita-citakan pak Jokowi sebagaimana tertuang dalam Nawacita,” tukas politisi Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan perlu keterlibatan swasta yang lebih besar dalam investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 20152016 mencapai Rp 63,86 triliun.(lp6)

Diskominfo Jatim Terima Tim Komisioner KPID Jatim Surabaya, SMN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim menerima tim Komisioner Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jatim guna membahas rencana program kerja 2017.

Ketua KPID Jatim, A Arif Amrullah saat audiensi di kantor Diskominfo Jatim Surabaya Rabu (21/12) mengatakan, selama ini kinerja KPID Jatim sangat kompleks yakni memantau penyiatan televisi dan radio di Jatim mulai dari program hingga pelenggaran.

Arif berharap, Pemprov bisa mendukung kinerja KPID Jatim dengan menyiapkan anggaran untuk program yang akan dijalankan pada 2017 mendatang.

“Kami butuh dukungan Pemprov sehingga program kerja kami bisa berjalan sesuai target,” ungkapnya.

Mengenai anggaran yang

dibatasi untuk tahun depan, Arif mengaku akan melakukan kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun Kominfo di kabupaten/kota. “Sasaran kerja kami cakupannya sangat luas, agar semua berjalan, kami berencana melakukan beberapa kerjasama dengan pihak luar, “ imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Jatim, Eddy Santoso menuturkan sampai saat ini belum menandatagani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga belum mengetahui berapa jumlah anggaran yang akan digunakan KPID Jatim tahun depan. “Meski DPA belum saya tandatangani, tapi kebutuhan dasar mulai Komisioner hingga PTT serta operasioanal kantor KPID Jatim sudah siap,” kata Eddy Santoso.

Rencana Komisioner KPID

yang ingin bekerjasama dengan pihak lain, menurut Eddy harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum Sekretariat Pemprov sehingga kerjasama yang nantinya dilakukan tidak melanggar aturan.

“Jangan sampai terobosan yang nantinya dilakukan baik itu kerjasama atau support pihak luar untuk mendukung program KPID berujung masalah, semua harus jelas diawal,” tutur Eddy Santoso.

Eddy Santoso berharap, kreatifitas Komisioner KPID bisa terus dilakukan sesuai aturan.”Kami siap berkolaborasi dengan KPID mengenai sosialisasi penyiaran karena kami punya program siaran televisi dan kami juga bisa mengumpulkan kepala daerah, itu bisa dimanfaatkan KPID untuk sosialisasi,” katanya. (kom)

DPRD Berharap KA Cepat Dapat Dongkrak Perekonomian Jatim disegerakan, namun proyek ini tidak perlu dilakukan tergesa-gesa.

Perlu dilakukan kajian yang mendalam, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, juga Jawa Barat.

Anggota Komisi D Abdul Halim mengatakan pihaknya mendukung adanya proyek kereta cepat tersebut, karena bisa mendongkrak perekonomian. Namun sebelum dilaksanakan proyek tersebut pihaknya meminta kepeda pemerintah untuk mengkaji secara mendalam proyek tersebut. “Informasi yang saya dapat itu saat ini masih ada tiga negara yang menangani proyek tersebut, yaitu Jepang, Kanada dan Tiongkok,” kata Halim.

Memang Jepang akan mengadakan kunjungan ke Indonesia.

Namun terkait teknologi kereta api yang terbaik adalah Kanada. Untuk itu, Halim, berharap proses pemilihan pelaksana proyek harus terbuka dan transparan. “Yang perlu diantisipasi itu adalah lintasan di

kawasan padat dan beberapa wilayah yang tidak ada palang pintunya,” imbuh politisi Partai Gerindra.

Ia juga menilai, proyek ini belum terlalu urgen, mengingat tingkat kenaikan kecepatan keretanya tidak terlalu jauh. “Kecepatannya kan hanya 150 Kilometer per jam. Itu kan selisih waktu tempuhnya tidak beda jauh. Jadi

ini memang dibutuhkan, tapi persiapkan dengan matang dulu,” pungkas dia.

Diberitakan, KA cepat JakartaSurabaya ini segera dibangun.

Pemerintah Indonesia disebutkan menggandeng Jepang untuk merealisasikan proyek USD3 miliar ini.

Studi kelayakannya mulai dilakukan pada awal 2017 mendatang. (kom)

CMYK

12

Jawa Timur

Edisi 267 / VIII / 26 Desember 2016 - 1 Januari 2017

Pakde Karwo Dukung Penetapan Dua Perda Tentang BUMD dan Pengelolaan Sungai

Gubernur Jatim menandatangai keputusan bersama DPRD Prov. jatim tentang 2 Raperda Pengabungan 5 Perusahaan daerah dalam PT Panca Wira usaha Jatim dan pengelolaan sungai

Surabaya, SMN - Dalam rangka mendukung pembangunan yang berhasil dan berdayaguna, Pemprov Jatim terus melakukan pembenahan, salah satunya melakukan penyehatan BUMD. Berbagai penyehatan BUMD yang dilakukan antara lain penggabungan terhadap BUMD dengan core bisnis yang sama dan penguatan permo-

dalan BUMD melalui mekanisme penyertaan modal. Disamping itu juga dilakukan penyehatan melalui langkah regulasi yang mengatur pengelolaan BUMD agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Untuk itu, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo memahami dan mendukung sepenuhnya usulan DPRD Jatim dalam perubahan

kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan 5 perusahaan daerah tingkat I Jatim dan perubahan bentuk badan hukum 5 perusahaan daerah yang digabung dari perusahaan daerah menjadi PT Panca Wira Usaha Jatim. Usulan ini pada intinya melakukan pengaturan ulang pembagian laba bersih sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jatim di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (22/12).

Penggabungan ini, lanjut Pakde Karwo, sapaan akrabnya, untuk meningkatkan kinerja PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim karena adanya tambahan pengaturan bahwa PT PWU dapat menjual saham kepada pihak swasta tetapi Pemprov Jatim tetap harus menjadi pemegang saham mayoritas untuk mengamankan bahwa PT PWU tetap menjadi BUMD milik Pemprov Jatim.

Selanjutnya, terkait penetapan

Raperda tentang pengelolaan sungai, hal ini sangat penting karena keberadaan dan fungsi sungai sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jatim. Di Jatim banyak wilayah sungai baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat maupun kewenangan Pemprov Jatim. Sehingga membutuhkan pengaturan komprehensif terhadap keberadaannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap masyarakat dan mengurangi dampak negatif seperti bencana alam banjir, dsb.

“Soal sungai ini, Gubernur harus mengkoordinasikan tentang kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten di bidang sungai. Sungai yang dikelola provinsi seperti kemuning di Sampang dan Bajulmati di Tuban. Di Jatim ini airnya yang butuh pengelolaan sekitar 22 juta meter kubik, dan yang bisa dikelola sekitar 19,5 juta meter kubik. Jatim masih kurang 2,5 juta meter kubik. Jadi manajemen harus jelas. Saya kira Raperda ini sangat

Upacara Peringatan Hari Ibu ke-88 dan Hari Bela Negara ke-68 Tahun 2016

Prinsip Kesetaraan, Laki-laki dan Perempuan adalah Partnership Kab. Mojokerto, SMN - Perempuan Indonesia masa kini memiliki hak dan kewajiban sama dengan laki-laki, hal ini adalah prinsip kesetaraan. Garis besar tersebut menjadi intisari upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-88 tahun 2016, yang dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto yang bertindak sebagai inspektur upacara, Mustofa Kamal Pasa, Kamis (22/12) pagi bertempat di halaman kantor Pemkab Mojokerto.

“Perempuan Indonesia kini adalah perempuan yang sadar dan paham akan hak serta kewajiban sama seperti laki-laki. Ini merupakan prinsip kesetaraan yang menjadi dasar pentingnya pembagian tugas mulai lingkup keluarga, masyarakat bahkan kehidupan berbangsa. Perempuan dan laki-laki adalah ‘partnership’ sekaligus sumber daya insani penentu keberhasilan pembangunan nasional,” ujar bupati dalam sambutan resminya.

Istri Bupati Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa yang juga hadir dalam upacara kemarin pagi, bahkan pernah mengatakan pada satu kesempatan jika wanita adalah kata lain dari ‘masa depan’, dimana masa depan keluarga maupun bangsa ada di pundak para wanita.

Dalam perspektifnya, perempuan hebat adalah perempuan yang menjiwai kodrat, baik dalam keluarga maupun sebagai sosok yang mengawal kelanjutan peradaban suatu bangsa.

Sebagai infromasi, rangkaian PHI ke-88 tahun 2016 yang mengusung tema “Kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan

Upacara Peringatan Hari Ibu ke-88 tahun 2016 yang dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa

dan anak, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan” sendiri telah dilakukan sejak tanggal 11 Desember lalu, yakni kegiatan senam bersama Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) Kabupaten Mojokerto di Trawas.

Disusul acara senam bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Mojokerto sekaligus pameran produk koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mojokerto, lomba memasak, lomba slogan, lengkap dengan kegiatan bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis seperti tekanan darah dan kolesterol, tanggal 18 Desember lalu bertempat di lapangan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal.

Terkait Hari Bela Negara, bupati mengajak para peserta upacara dan seluruh masyarakat, agar lebih siap menatap masa depan penuh tantangan. Menurutnya, ancaman terhadap kedaulatan dan kelangsungan hidup negara di era globalisasi, kini dirasa makin kompleks.

“Ancaman makin kompleks dan bersifat multidimensi dan ada di tiap aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, keselamatan umum serta legislasi. Dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak ‘hanya’ siap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tapi juga punya kualitas mental dan kesadaran bela negara.

SDM dengan kualitas inilah yang jadi modal sosial sekaligus soft power negara, dalam menjamin kelangsungan hidup dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya,” urai bupati.

Upacara Peringatan Hari Ibu dan Hari Bela Negara kemarin, dihadiri oleh unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa serta SKPD. Para peserta upacara perempuan di lingkup pemkab, nampak anggun berkebaya sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan.

Termasuk Ketua TP PKK Pacet, Evi Lusiawati Norman Handito, yang tetap menjalankan tugas sebagai komandan upacara dengan memakai kebaya PKK lengkap. Ikfina Kamal Pasa beserta bupati selanjutnya menyerahkan piala pemenang lomba HUT DWP ke-17 dan lomba-lomba kegiatan PHI ke-88 tahun 2016.(hms/kan)

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa didampingi istri menyerahkan piala pemenang lomba HUT DWP ke-17 dan lombalomba kegiatan PHI ke-88 tahun 2016

bagus, tidak semua DPRD di tempat lain memikirkan hal seperti ini,” katanya.

Tidak dipungkiri, sungai memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai sumber air, sungai juga berperan sebagai urat nadi perekonomian bagi sebagian masyarakat. Beberapa materi yang diatur dalam Raperda Pengelolaan Sungai ini diantaranya tentang konservasi sungai, pendayagunaan sungai dan pengendalian daya rusak air sungai, yang secara komprehensif mengatur bagaimana perlindungan dan pemanfaatan sempadan sungai, badan sungai dan pemanfaatannya. Serta, beberapa upaya untuk mencegah rusaknya sungai.

Di akhir, Pakde Karwo berharap

setelah Raperda ini disahkan, sungai-sungai di Jatim dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsinya, dan pemanfaatannya dapat dikendalikan melalui mekanisme perijinan. Sehingga, sungai-sungai di Jatim dapat memberikan berkah bagi masyarakat Jatim.

Rapat paripurna kali ini dihadiri anggota dewan. Agenda rapat paripurna kali ini terdiri dari tiga hal.

Pertama, pendapat akhir fraksi terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang perubahan ke-2 atas Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan 5 perusahaan daerah tingkat I Jatim dan perubahan bentuk badan hukum 5 perusahaan daerah yang digabung dari perusahaan daerah menjadi PT Panca

Wira Usaha Jatim dan Raperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan sungai. Kedua, pengambilan keputusan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Jatim terhadap Raperda tentang perubahan ke-2 atas perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan 5 perusahaan daerah tingkat I Jatim dan perubahan bentuk badan hukum 5 perusahaan daerah yang digabung dari perusahaan daerah menjadi PT Panca Wira Usaha Jawa Timur dan Raperda tentang pengelolaan sungai. Ketiga, laporan kedua pimpinan Komisi A pembahas Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur. (*)

Resepsi Peringatan Hari Ibu Tahun 2016 “Yakni meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.” Kata Wuryandani Josep Kediri, SMN - Dalam memperingati Hari Ibu ke 88 yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember, BPPKB Kabupaten Kediri menggelar Resepsi Peringatan Hari Ibu tahun 2016 yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kediri.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri Dra. Wuryandari Josep, M.Si. menjelaskan maksud dan tujuan Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ibu Ke 88 Tahun 2016.

“Yakni meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.” Kata Wuryandani Josep.

Resepsi Peringatan Hari Ibu ke 88 tahun 2016 ini dihadiri oleh Anggota GOW, TP-PKK Kabupaten Kediri, Ikatan Adhyaksa Dharmarini Kabupaten Kediri, Bhayangkari Kabupaten Kediri, Persit KCK Kodim 0809 Kediri, Dharma Yukti Karini Kabupaten

Resepsi peringatan hari ibu di Pendopo Kabupaten Kediri

Kediri, Dharma Wanita Persatuan dan PLKB Perempuan Se Kabupaten Kediri, sejumlah 400 orang.

Tema dalam Peringatan Hari Ibu tahun 2016 ini adalah “Kesetaraan Perempuan Dan LakiLaki Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Perdagangan Orang Dan Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan.”

Resepsi Peringatan Hari Ibu ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan. Setelah sebelumnya telah dilaksanakan Kunjungan Pada Korban Kekerasan Pada Anak (14 Desember 2016), Senam Bersama (16 Desember 2016) dan Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan Pare (20 Desember 2016).

Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM hadir dalam Resepsi Peringatan Hari Ibu tersebut. Dalam sambutannya Wakil Bupati Kediri menjelaskan betapa pentingnya berbagai upaya untuk melindungi Perempuan dan Anak dari berbagai bentuk kekerasan dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

“Harapan saya pada Peringatan Hari Ibu ke 88 tahun 2016 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan Perempuan dan Laki– laki pada setiap aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun Bangsa dan Negara.” Terang Drs. H. Masykuri, MM. (kan)