Suara media nasional edisi 268

CMYK

Media Online: suaramedianasional.co.id

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

@smedianasional

Edisi 268 Tahun IX / 3 - 8 Januari 2017

Nomor ISSN: 2355-6501

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Ketua Dewan Pers: Ada 43.300 Media Abal-abal di Indonesia Diskusi Catatan Akhir Tahun Kondisi Pers Sumatera Utara di Kota Medan, Kamis (29/12/2016).

Pemerintah Diharapkan Konsisten Upayakan Stabilitas Ekonomi Makro

Medan, SMN - Media abal-abal yang kerap menyampaikan informasi tak akurat dan berimbang tumbuh subur di Indonesia, jumlahnya mencapai puluhan ribu.

“Dari data yang kami peroleh di Indonesia ada 43.300 media abal-abal yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Sebagian media ini masih dalam bentuk blog,” ujar Ketua

Dewan Pers, YosepAdi Prasetyo dalam Diskusi Catatan Akhir Tahun Kondisi Pers di Medan, Kamis (29/12/2016) siang.

Yosep merasa heran kenapa begitu banyak media

abal-abal di Indonesia. Di negara lain, lanjut Yosep, jumlah media tidak sebanyak yang ada di Indonesia.

“Di Malaysia, Myanmar, Brunai, Filipina dan Amerika

sendiri tidak banyak seperti ini. Makanya, nanti kami akan membuat suatu sistem untuk menertibkan media abal-abal ini,” ungkap dia.

Dewan Pers akan mener-

Tarif Pengurusan STNK & BPKB Beberapa tarif yang Naik Hingga 3 Kali Lipat dinaikkan seperti pengesahan STNK kendaraan bermotor, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara

Yogyakarta, SMN - Pemerintah diharapkan konsisten mengupayakan stabilitas ekonomi makro pada 2017 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kata pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Maruf.

“Konsistensi pada upaya stabilitas makro dan memperbaiki ketimpangan pembangunan yang sudah diprogramkan dalam Nawa Cita akan lebih bermakna dan strategis dibandingkan melakukan eksperimen program

Jakarta, SMN - Pemerintah Jokowi-JK menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada 6 Desember 2016. Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, dan berlaku efektif

Bersambung di halaman 11

Ilustrasi

Jakarta, SMN - Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode III dengan tarif

Jakarta, SMN - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai peran hutan adat sangat penting. Tidak hanya sekadar menjaga ekosistem di hutan, tapi juga melestarikan kearifan lokal.

Jokowi mengatakan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dilindungi oleh undangundang. Pengakuan ini juga berarti menjaga nilai-nilai jati diri bangsa. Oleh karena itu, hutan adat harus dijaga dengan baik.

“Sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni, harmoni hidup

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

Ilustrasi

SMN - GURU harus berkarya dan menulis. Itulah pesan implisit yang disampaikan Sumarna Surapranata, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, kepada komunitas Media Guru di Surabaya, 11 Desember 2016 lalu. Dia menegaskan kembali, bahwa guru mulia karena karya dan karena karya, guru mulia.

Pesan ini langsung ditindaklanjuti Media Guru Indonesia Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Jokowi: Kita Harus Evaluasi Media Online Pembuat Berita Bohong Jakarta, SMN - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas terkait antisipasi perkembangan media sosial. Jokowi ingin ada evaluasi bagi media online yang sengaja menyebarkan berita bohong tanpa sumber yang jelas.

Jokowi menegaskan teknologi informasi, termasuk media sosial,

Bersambung di halaman 11

Bank Infrastruktur Asia Siap Biayai Tiga Proyek di Indonesia Jakarta, SMN - Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) akan membiayai tiga proyek potensial yakni, jalan tol di Sumatera, pembangkit listrik dan pembiayaan operasional serta perawatan waduk. “Sudah masuk

juga memiliki dampak negatif. Dampak inilah yang harus diantisipasi agar tidak semakin meluas.

“Seperti yang kita lihat akhirakhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba, yang memecah belah. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataanBersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

Resolusi Guru di Tahun 2017: Satu Guru Satu Buku

Jokowi: Hutan Adat Jaga Kearifan Lokal dan Harmoni Alam

Tax Amnesty Periode III, Pemerintah Bisa Fokus Dua Hal

Bersambung di halaman 11

6 Januari 2017

Ilustrasi: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Suasana deretan gedung bertingkat di Jakarta.

Presiden Joko Widodo saat menjadi keynote speak dalam sebuah acara CEO di Jakarta, 24 November 2016.

Dalam pidatonya Jokowi sebut Donald Trump seperti meniru Indonesia soal Tax Amnesty dan Infrastruktur.

tibkan media abal-abal dengan membuat suatu pembeda dengan media yang terverifikasi. Salah satu contohnya menyematkan barcode pada

Ilustrasi

Foto udara aktivitas pembangunan jalan tol Medan Kualanamu di Medan

Bersambung di halaman 11

Indonesia Masih Menarik Bagi Investor Asing Jakarta, SMN - Saat ini, animo terhadap produk reksadana penyertaan terbatas (RDPT) berlanjut tahun ini. Sebab, ada dana repatriasi Rp 143 triliun yang membutuhkan instrumen investasi yang menguntungkan.

“Terbuka kemungkinan ke

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435, 082 233 313 345

pasar modal dalam surat berharga negara, kontrak pengelolaan dana (KPD), dana investasi real estate, dan RDPT,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida.

Menurut Nurhaida, OJK Bersambung di halaman 11

Ilustrasi

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Bupati Emil Dardak Manfaatkan Coffee Morning untuk Memaksimalkan Penataan OPD dan Songsong Tahun Baru

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Dardak saat acara coffee morning, Jumat (30/12/2016) lalu

Trenggalek, SMN - Bupati Trenggalek, Dr. Emil Dardak manfaatkan moment coffee morning untuk memantapkan penataan OPD baru serta menyongsong tahun baru 2017, Jum’at (30/12).

Bersama Sekda dan seluruh jajaran Kepala SKPD, Badan, Kantor. Emil Dardak membahas kesiapan penataan personil, kantor dengan OPD baru yang ada. Padalnya ada beberapa SKPD maupun kantor yang dimerger menjadi satu sehingga kesiapan personil maupun kantor perlu untuk dipersiapkan.

Selain pemantapan penataan OPD Bupati juga membahas beberapa hal di penghujung tahun serta mungkin kendala-kendala dan cara mengatasinya, di awal tahun baru nanti dengan adanya OPD baru nanti.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Bupati Emil Dardak menyatakan “coffee morning ini tidak

hanya untuk penataan OPD baru saja, kita menyongsong struktur yang baru. Kita saat ini berada di penghujung tahun dan menyongsong datangnya tahun baru, sehingga dalam acara ini seperti halnya kata-kata terakhir di penghujung tahun.”

“Tahun ini merupakan tahun

pertama saya, meskipun tidak genap satu tahun, kita sedang berupaya bagaimana di tahun 2017 nanti kita akan lebih baik lagi,” ucapnya.

“Artinya akan ada semangat baru, OPD baru, program-program itu berjalan lebih efektif. Kita tadi juga mengapresiasif apa yang telah dicapai di tahun 2016 dan rencana

Pemkab Tulungagung Lakukan Mutasi Jabatan

Gandeng Sarinah dan Beberapa Pengusaha Emil Dardak Dorong Pertumbuhan UKM Trenggalek Trenggalek, SMN - Segala daya dan upaya dilakukan Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng Sarinah dan beberapa pengusaha untuk mendorong UMKM di Trenggalek.

Bupati Emil Dardak ingin mencoba mendorong produk-produk kerajinan, mebelair, kakau dan beberapa produk lainnya untuk bisa memiliki daya saing di pasar komersil.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Bupati Emil menyampaikan “di Jakarta ada dua kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama saya ditemani oleh Rudi Rusadi ingin merealisasikan potensi kakau yang katanya mencapai ribuan hektare di Trenggalek,” ucapnya.

“Kita ingin produk olahannya bisa memiliki daya saing di pasar comersial, maka saya menemui salah satu produsen kakau yang sudah punya gerai dan sudah ekspor ke Jepang”.

“Saya bawakan produk kakau Trenggalek mulai yang sudah dikupas, difermentasi, sampai dengan hasil akhirnya. Langsung ada beberapa masukan yang sudah bisa diverifikasi, di Trenggalek merupakan sebuah kota yang mempunyai image coklatnya memiliki kualitas unik yang perlu untuk diperbaiki. Dan mereka siap mendampingi”, tandas Emil Dardak.

“Sedangkan yang kedua saya bersama dengan Presdir PT. Sarinah Handrini Setiowati dan Direktur Operasional 2 PT. Sarinah Indyruwani Natanegara, dan mereka sangat melakukan kunjungan kerja ke Indonesia Design Development Center (IDDC). Pada kunjungan kerja ini, kami disambut oleh Dit. P2E, Sulistyawati mewakili Dirjen PEN. Kami membahas rencana sinergi program antara IDDC dengan Kabupaten Trenggalek.

Kita sampaikan kita punya program

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc berupaya mensejahterakan rakyatnya dengan menggandeng Sarinah dan beberapa pengusaha untuk mendorong UMKM di Trenggalek

Lab Kriya, kita sampaikan disana mereka sangat salut. Pasalnya selama ini hanya kota-kota besar seperti Jepara, Bandung, Surabaya yang melakukan itu”.

“Di tahun 2017 mereka sudah menyediakan plot untuk Trenggalek dalam pada program Designers Dispatch Service (DDS). Dalam pe-

ngembangan produk, desainerdesainer top melalui koordinasi Kementerian Perdagangan Ditjen PEN yang rencananya akan dilakukan secara co-sharing dengan melibatkan pelaku usaha daerah Trenggalek, untuk bisa eksport.

Produk-produk itu nantinya juga akan dipamerkan di tempat Expo

Indonesia terbesar di Asia”.

“Produk-produk yang sementara ingin kita dorong seperti permebelan dari material-material bambu, kayu alam, kerajinan tangan ataupun bebatuan (gemstone) dan produk-produk home decor juga perhiasan”, tandas Waketum Apkasi ini.(hms/kan)

Tulungagung, SMN - Malam akhir tahun 2016 Kapolres Tulu-

ngagung AKBP Yong Ferryjon SIK MH merilis data kriminalitas dan

laka lantas tahun 2016. Selama tahun 2016 telah terjadi 1060 kasus meningkat 193 kasus dibanding tahun 2015 sebanyak 867 kasus.

“Penyelesaian kasus tahun 2016 sebanyak 789 kasus atau telah terselesaikan 74% dari jumlah kasus 1060 pada tahun 2016. Pada tahun 2015 penyelesaian kasus sebanyak 607 kasus atau 70%. Bila dibandingkan tahun 2015, di tahun 2016 penyelesaian perkara mengalami peningkatan sebanyak 4%,” ungkap Kapolres.

Dari data di tahun 2016 didominasi penipuan sebanyak 150 kasus, kedua kasus narkoba sebanyak 139 kasus dan ketiga adalah perjudian sebanyak 107 kasus.

“Untuk kejadian laka lantas di wilayah Tulungagung di tahun 2016 telah terjadi 865 laka lantas

pergantian tahun”, imbuhnya.

“Bagaimana kita bersilaturahmi yang lebih khidmad. Biasanya kita melakukan sedikit pesta rakyat, karena terdapat banyak warga yang kesusahan akibat beberapa bencana di Trenggalek, sehingga kegiatan ini kita alihkan dengan kegiatan doa bersama”, tandas Bupati.(hms/kan)

Serah terima jabatan

Tulungagung,SMN-Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami pergeseran posisi.

Berdasarkan SK Bupati Tulungagung Nomor: 821.2 / 250 / 205 / 2016 Tanggal 28 Desember 2016, pada hari Jum’at, tanggal 30 Desember 2016, bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangso, Bupati Tulungagung Syahri Molyo SE, M.Si., telah melantik Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) unsur Pimpinan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pelantikan disaksikan oleh DPRD, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung beserta fungsionaris dapat berjalan secara tertib dan lancar.

Dari sekian pejabat ada 60 pejabat, baik dari eselon II dan III mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas yang baru dari Pemkab Tulungagung.

Bupati Syahri Mulyo menyatakan bahwa mutasi pejabat esellon II dan III adalah semata untuk mengoptimalkan kinerja dilingkup SKPD. “Mjtasi ini untuk memaksi-

malkan kinerja SKPD yang selama ini sudah bekerja dengan baik agar menjadi yang lebih terbaik,” ujarnya.

Menurut Bupati hal ini dikarenakan orang orang yang terpilih ini adalah orang lama yang sudah berkompeten.

“Saya berharap tambal sulam pejabat di lingkup SKPD akan menjadikan kinerja SKPD semakin lebih baik guna pelayanan terbaik untuk masyarakat khususnya masyarakat Tulungagung,” pungkasnya.(yas)

Polres Tulungagung Rilis Hasil Ungkapan Selama 2016

Kapolres Tulungagung ketika dikonfirmasi oleh wartawan

dengan korban meninggal dunia 163 orang, luka berat 7 orang dan luka ringan 1367 orang. Bila dibanding tahun 2015 jumlah laka mengalami kenaikan sebanyak 77 kejadian yaitu tahun 2015 terjadi 788 kejadian laka lantas dengan korban meninggal dunia 176, luka berat5danlukaringan1116,”imbuhnya.

Kalau dilihat kejadian memang mengalami peningkatan akan tetapi korban meninggal dunia mengalami penurunan 13 jiwa dari 176 jiwa ditahun 2015 dan 163 jiwa ditahun 2016.

Selain itu Kapolres Tulungagung juha merilis hasil penangkapan miras yang dilakukan siang

ini. 258 botol ciu dan miras berbagai merek yang di sita dari wilayah Pakel dan Besuki.

Kapolres juga menekankan malam ini kita akan terus lakukan operasi miras agar situasi kamtibmas di wilayah Tulungagung aman tertib dan lancar pada perayaan malam tahun baru, ungkap Kapolres.(yas)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Junaidi. Blitar Kota/Kab: Agus Imam SK Menkum Ham S, Fero Ferdias. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Dyah Heny Nomor: Andrianty. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto.

AHU-62124.AH.01.01 Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi.

Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela.

Tahun 2013.

Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Penanggungjawab: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau: Iwan. Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Kabupaten Kepulauan Meranti: Bukhari.

Kanti Wiyoto Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Biro Provinsi Banten: Riyan Dwi Prastika. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/ Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Pesta Kembang Api Menyambut Tahun Baru 2017 ngunjung menyaksikan meriahnya rangkaian acara penutup tahun 2016 ini. Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Kapolres Kediri, AKBP Sumaryono, Kajari Kabupaten Kediri dan Dandim 0809 Kediri juga turut hadir hingga acara berakhir.

Menurut pengamatan Tim

kominfo di Lokasi, kendati dalam kondisi hujan deras tidak mengurangi semangat warga kabupaten Kediri dalam menunggu pesta kembang api dan panggung hiburan. Tidak sedikit pun dari mereka bergeser dari lokasi hingga tepat tengah malam.

Akhirnya tepat tengah malam pergantian tahun, hujan mulai reda dan pesta kembang api langsung disambut tepuk tangan riuh masyarakat yang hadir. Sepanjang puncak acara masyarakat yang hadir bertepuk tangan dan bersorak sorai gembira seiring letupan kembang api.(kan)

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno ikut menyaksikan Pesta Kembang Api di Simpang Lima Gumul Kediri

Kediri, SMN - Menyambut malam pergantian tahun, pemkab Kediri mengelar pesta kembang api dan panggung hiburan Rakyat yang dipusatkan di area monument Simpang Lima Gumul, Minggu (1/ 1). Kegiatan ini menghadirkan bintang tamu band papan atas

3 Bupati Kediri Tinjau Pelaksanaan Pilkades Serentak

Dari Kediri untuk Indonesia

Nidji.

Sejak sore Hari ribuan pengunjung sudah memadati area SLG. Mulai Dari anak-anak remaja hingga orang tua memenuhi setiap sudut tempat yang menjadi ikon kebanggaan kabupaten Kediri ini.

Tercatat sekitar 300 ribu pe-

Kediri, SMN - Kamis, (28/12/ 2016), sebanyak 61 desa di 13 kecamatan wilayah Kabupaten Kediri melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades). Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, meninjau langsung proses pelaksanaan pemungutan suara di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu.

Saat ditengah masyarakat, Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno menyampaikan semoga berlangsungnya proses demokrasi di tingkat desa ini berlangsung aman dan menghasilkan pemimpin yang diinginkan masyarakat.

“Sampai sejauh ini berdasar laporan yang saya terima proses pemungutan suara pilkades

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat meninjau pelaksanaan Pilkades Serentak di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu

berlangsung lancar. Warga juga antusias memberikan suaranya dan berpartisipasi aktif menjaga situasi agar kondusif.” Jelas dr.

Kemeriahan pesta kembang Api di Area Simpang Lima Gumul (SLG)

Track Downhill di Wisata Air Terjun Irenggolo Kediri, SMN - Kabupaten Kediri kini memiliki Track Downhill berstandart Nasional yang terletak di Kawasan Wisata Air Terjun Irenggolo. Wisata air terjun yang terletak di Desa Besuki Kecamatan Mojo lereng Gunung Wilis dengan tekstur tanah liat dan perbukitan yang sangat cocok untuk olah raga ekstrem yang satu ini.

Melihat peluang bagus ini dan sekaligus untuk menggelorakan pariwisata di Kabupaten Kediri Pemerintah Bersama Komunitas sepeda yang ada menggelar acara Kediri Fun Bike DH 2016 sekaligus meresmikan Track Downhill sepanjang 1,4 Km. Ratusan pembalab berkumpul ingin menjajal kedahsyatan track dengan menuruni bukit terjal.

Memang dalam olahraga ini membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus untuk bisa menaklukkannya.

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno bersama Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. hadir dalam acara tersebut sekaligus meresmikan Track Downhill ini Minggu (25/12/2016) lalu. Bupati Kediri sangat mengapresiasi semangat para pemuda khususnya yang serius dalam membangun Kabupaten Kediri.

Bupati Kediri dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini memang kegiatan para anak-anak muda, sehingga saya sangat mendukung apa yang mereka kerjakan selama itu positif dan membantu membagun Kabupaten Kediri.

Bagi anak-anak muda, dibangunnya Track Downhill ini akan

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno bersama Wakil Bupati Kediri Drs. H. Masykuri, MM. saat meresmikan track Downhill, Minggu (25/ 12/2016) lalu

mampu menyalurkan bakat mereka.

“Selain itu saya juga turut bangga kepada bapak Wakil Bupati yang sangat hobby dengan olah ini dan sekaligus berperan sebagai pembina komunitas sepeda yang ada di Kabupaten Kediri,” Ungkap Bupati.

Untuk kedepannya bentuk dukungan ini kami akan bantu mengurus ijin-ijin dan setiap ada kegiatan disini kami siap menyediakan hadiah untuk para peserta.

Tujuan kami adalah untuk merangsang agar para penggemar downhill akan berdatangan meramaikan setiap kegiatan yang ada disini.

Imbuh Bupati.

“Saya sangat bangga Kabupaten Kediri ternyata memiliki pembalap Downhill yang menjadi juara Nasional yaitu Rendy dari Kecamatan Kandat. Semoga dengan dibangunnya track downhill akan lebih banyak lagi lahir juara

Nasional seperti Rendy ini,” Ujar Bupati.

Rendy Varera Sanjaya Pembalap muda Kabupaten Kediri yang sudah malang melintang didunia Downhill. Usianya baru 17 tahun namun sudah menjuarai di berbagai kompetisi. Dia pernah menjadi juara di berbagai event nasional diluar Kabupaten Kediri seperti Pekalongan, Salatiga, Kudus, juara 2(dua) Batu Malang, dan juara 3 (tiga) di Semarang.

Dalam kesempatan tersebut Rendy mengatakan “Saya sangat senang sekali bisa mengenalkan olah raga ini ke masyarakat. Olah raga ini mampu membuang hal negatif seperti kluyuran tidak jelas, Narkoba, miras dll. Sekarang kita bisa berkumpul di Irenggolo ini dengan olah raga downhill bersama sambil menikmati keindahan Wisata Air Terjun Irenggolo”. Ujar Rendy.

“Saya berpesan kepada selu-

ruh pembalap agar selalu fokus berlatih agar mampu berprestasi.

Saya berharap kita semua sebagai anak muda mampu banggakan orang tua kita dengan prestasi dibidang olah raga,” Tambah Rendy.

Wawan Krisbianto Ketua Panitia mengatakan Track Downhill disini tanahnya lebih gembur dari pada ditrack lainnya. Dengan tekstur tanah seperti ini para pembalap akan mampu memacu sepedanya secara maksimal. Selain itu resiko cedera juga lebih kecil karena tanahnya gembur.

“Sementara ini panjang lintasannya 1,4 Km kedepannya untuk menjadi standart Nasional akan saya tambah manjadi 2 Km,” Ujar Wawan.

Saya memilih track disini karena memiliki fasiltas dan sarana pendukung yang sangat lengkap. Disini dekat dengan Wisata Air terjun Irenggolo dekat hotel untuk peserta menginap ada banyak warung juga. Ini sangat pas untu Meramaikan kawasan wisata Air Terjun Irenggolo. Terang Wawan.

Harapan kedepannya ada pembinaan atlit2 junior untuk bisa berlatih dan mengikuti ajang Tingkat Nasional. Bagi masyarakat umum kalau ingin ikut latihan disini harus memenuhi standart keamanan dengan memakai kelengkapan kostum standart. Ungkap Wawan.

“Selain itu koordinasi dengan loket wisata dan Karang Taruna dengan retribusi per sepeda 10 ribu rupiah untuk biaya perawatan,” Tambah Wawan.(kan)

Bupati Blitar: Negara Hadir Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Publik Blitar, SMN – Terbitnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku efektif mulai Oktober 2016, membawa konsekuensi logis yang harus segera dilaksanakan yaitu pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan yang sudah dikerjakan adalah melaksanakan pengalihan personil ke provinsi Jawa Timur yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SMA/SMK, penyuluh perkebunan, pengawas ketenagakerjaan, dan pegawai terminal Type B yang kesemuanya berjumlah 752 orang. Sedangkan yang beralih statusnya ke pusat yang meliputi penyuluh perikanan dan penyuluh KB masih ditangguhkan dan di-status quokan sampai dsengsan adanya keputusan dari pusat, meskipun secara administrative sudah dilimpahkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016. Hal ini mengemuka saat Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Rabu (28/12) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro.

Bupati Blitar, H.Rijanto dalam sambutannya mengungkapkan, tahapan selanjutnya adalah penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyusunan Kelembagaan OPD dengan azas efetif dan efisien sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengharuskan negara untuk tetap hadir dalam setiap kehidupan masyarakat. Juga dapat mengurus serta memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat.

Dihadapan undangan yang hadir seperti Wakil Bupati Blitar, Marhaenis, Ketua TP PKK Kabupaten Blitar, dan anggota Forpimda, Bupati Blitar juga menyampaikan, tahapan paling krusial dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penataan personil. Perlu disadari bahwa struktur kelembagaan yang baru disahkan ini belum dapat dikatakan ideal. Namun, merupakan upaya pimpinan daerah untuk mengakomodir kelebihan pejabat yang berdasarkan PP 41 Tahun 2007 harus dipangkas dan disesuaikan dengan PP 18 Tahun 2016. Seperti diketahui, dalam organisasi perangkat daerah yang baru terdapat penggabungan beberapa Kepala SKPD seperti Dinas Pertanian

yang terdiri dari Eks BP4K, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian itu sendiri. Untuk Dinas Peternakan terdiri dari eks Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Peternakan itu sendiri. Ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan pembinaan sehingga dapat focus pada peningkatan kesejahteraan petani. Menyiapkan Kabupaten Blitar menjadi lumbung pangan tingkat regional bahkan nasional.

Bupati Blitar juga menjelaskan, apabila dibandingkan dengan kelembagaan yang lama sesuai dengan PP 41 Tahun 2007, secara kuantitas tidak mengalami perubahan dari jumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yaitu sebanyak 35 orang. Sedangkan kelembagaan baru jumlah jabatan pimpinan tinggi tetap 35 orang, Namun dari sisi kualitas mengalami perubahan yang signifikan. Jika dahulu terdapat kelembagaan berbentuk kantor sekarang ini statusnya menjadi dinas dengan berbagai tipologi. Sementara itu untuk kelembagaan kelurahan yang semula merupakan SKPD namun pada kelembagaan yang baru berubah menjadi UPT Kecamatan.

Semula di masing-masing kelurahan ada 4 eselon IV-B, namun dengan kelembagaan yang baru hanya ada 3 sehingga terdapat kelebihan pejabat eselon IV-B di lingkup Kelurahan sebanyak 28 orang.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pejabat yang baru saja dilantik serta semua pihak yang telah melaksanakan tugas dan mengambil langkah konstruktif dan bekerja keras mengawal terbentuknya organisasi perangkat daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Ini telah ditindaklanjutid dengan Peraturahn Bupati Blitar tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi SKPD. Seiring dengan pembentukan OPD baru, penyusunan APBD 2017 tidak boleh diabaikan. Guna kelancaran tugas dan program kerja maka harus disiapkan pengampu perencanaan dan pengampu pertanggungjawaban. Artinya, untuk menyusun

Warga mengantri untuk Mencoblos

Hj. Haryanti Sutrisno.

Sebagai informasi, Desa Gadungan merupakan salah satu desa yang menyelenggarakan pilkades dengan jumlah daftar pemilih tetap terbanyak di Kabupaten Kediri yakni 12.629 orang. Dimana diikuti lima calon kepala desa yakni, Suciati, Moh. Solikin, Gunawan, Zaenal Mustofa, Suprayitno.

Total Pilkades serentak ini diikuti sebanyak 194 calon Kades.

Dengan total jumlah pemilih sebanyak 246.565 orang. Proses pemilihan dimulai sejak pukul 07.00 sampai dengan 14.00 WIB. Sampai berita ini diturunkan proses penghitungan suara masih dilakukan.(kan)

UNP Laksanakan Penghijauan di Gunung Kelud

Mahasiswa UNP melakakukan penghijauan di gunung Kelud dalam rangka memperingati Bulan Menanam Nasional dan Hari Keanekaragaman Hayati

Kediri, SMN - Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri melaksanakan aksi penghijauan di area PD Margomulyo, Wisata Gunung Kelud, Kecamatan Ngancar, Kamis (29/12/2016).

Sebanyak 3300 bibit ditanam oleh 250 mahasiswa dan komunitas pecinta alam Kediri.

Rektor UNP Kediri, Dr. Sulistyono, MSi., mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 tetap menjadi kewajiban pejabat lama meskipun struktur organisasinya mengalami pemecahan atau penggabungan. Ditegaskan pula, Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam Periode 5 tahun masa kepemimpinan Bupati Blitar/Wakil Bupati Blitar, H.Rijanto dan Marhaenis.Agenda sangat padat bahkan kedepan akan lebih padat.

Untuk itu perlu perhatian untuk menyelesaikannya. Olah karena itu, harus dapat memilah dan memilih kegiatan yang menjadi super prioritas. Hal itu yang menjadi pertimbangan guna meminimalisir ekses negative atas penyelenggaraan pemerintahan ini. Terkait hal itu, penataan personil dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka, namun untuk pengisian jabatan dalam rangka penataan kelembagaan baru berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 diperbolehkan untuk dilakukan pergeseran saja. Tentunya, tetap memperhatikan persyaratan kompetensi, kebutuhan organisasi. Sedangkan untuk promosi tetap menggunakan mekanisme seleksi terbuka.

Diakhir sambutannya, Bupati Blitar menjelaskan, dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016, maka tunjangan jabatan untuk eselon III-B yang pernah menduduki eselon III-A sebagaimana diatur pada PP 41 Tahun 2007 yang selama ini dibayar dengan tunjangan eselon III-A, akan dihentikan dan dibayarkan tunjangan sesuai dengan jabatan yang diduduki sekarang. Ditegaskan pula, dalam menempatkan jabatan

memperingati Bulan Menanam Nasional dan hari keanekaragaman hayati. Sekaligus juga menggelorakan semangat kepedulian kepada lingkungan sekitar.

“Pohon adalah sumber kehidupan. Kehadirannya memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan menanam pohon kita mewujudkan aksi nyata peduli kepada lingkungan sekitar.” Jelas Sulis-

bagi pejabat yang baru saja dilantik, tidak ada unsur like and dislike. Namun sudah melalui berbagai macam pertimbangan dari berbagai pihak, dan semata-mata dinilai mampu menjalankan tugas.

Bupati juga berpesan, bagi pejabat yang baru saja dilantik segera menyesuaikan diri serta melakukan konsolidasi dalam menyongsong tugas-tugas yang baru.

Bupati Blitar juga akan mengadakan evaluasi antara 4 sampai 6 bulan kedepan guna mewujdukan the right man on the right place. Ini guna mendukung terwujudnya visi Bupati/Wakil Bupati Blitar, Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.

Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, sesuai dengan SK Bupati Blitar nomor 820/181/409.2015/2016 tentang pengangkatan jabatan struktural, SK Bupati Blitar Nomor 820/178/ 409.205/2016 tentang pengangkatan, pemindahan dan pembinaan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SDN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar serta SK Bupati Blitar 820/179/409.205/2016 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan Kepala sekolah SMPN dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas dilantik sebanyak 1061 orang dengan rincian, JPT Pratama 4 orang, Kepala UPTB 11 orang, KTU SMP 46 orang. Sementara untuk eselon Baru dengan rincian II b sebanyak 32 orang, IIIa 67 orang, IIIb, 127 orang,

tyono.

Ditambahkan oleh Sulistyono, lokasi Gunung Kelud dipilih karena penghijauan ini bermanfaat untuk meningkatkan vegetasi di lereng gunung usai meletus tahun 2014 lalu. Terlebih usai letusan tahun 2014 lalu, banyak tanaman yang mati dan akhirnya juga mengurangi debit air.

“Harapannya jumlah tanaman bisa meningkatkan kemampuan mengikat air, produksi oksigen dan menambah pendapatan masyarakat dari hasil buahnya. Karena jenis pohon yang kami tanam adalah terdiri dari tanaman keras dan buahbuahan “ Tambah Sulistyono.

Plt, Dirut PD Margomulyo, Suroso, mengapresiasi program kerjasama dari UNP dalam penghijauan di area Gunung Kelud.

“Kami terbuka bila ada pihak yang berniat penghijauan di area PD Margomulyo. Semoga peningkatan vegetasi pada akhirnya memperkuat ekosistem yang ada dan melestarikan lingkungan hingga bisa dinikmati anak cucu kita.” Ujar Suroso.

IVa 623 orang, IVb 212 orang. Sekedar diketahui, untuk promosi dari Staf Eselon IVa sebanyak 48 orang, eselon IVb 29 orang total 77 orang.

Sedangkan dari eselon IVa yang ke eselon IIIb yakni eselon baru IIIb 15 orang dan IV a 530 orang total 545 orang.

Dalam kesempatan tersebut juga diacarakan penandatanganan secara simbolis surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas pengelolaan APBD Tahun 2016. Ditempat yang sama Bupati Blitar yang didampingi Wakil Bupati Blitar juga berkesempatan melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SDN, SMPN serta Pengawaas Sekolah yakni sebanyak Kepala SDN 444 orang, Kepala SMP sebanyak 35 orang dan pengawas 3 orang.

Bupati berpesan, para pendidik memberikan motivasi, dukungan kepada anak didik agar lebih berprestasi, mempunyai karakter kuat untuk menjadi insan yang berkepribadian baik, berkarya untuk bangsa dan negara.

H.Rijanto juga berpesan agar anak didik di Lingkungan Kabupaten Blitar harus mengetahui terlebih dahulu potensi wisata yang ada di wilayah ini sebelum mengenal wisata di luar daerah Blitar.

Para siswa juga bisa meliohat cagar budaya Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro yang pada Sabtu, 17 Desember 2016 telah dibuka untuk kaum pelajar dan masyarakat umum. Melalui pertukaran pelajar dengan Kabupaten Bantul, DIY.Yogyakarta, diharapkan pelajar dari Kabupaten Blitar juga mengenal daerah tersebut.(mam)

4

Potret

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Kapolres Bondowoso Lakukan Pasca Libur Natal Tim Gabungan Sidak Dinas Pengairan Sidak Ke Pos Pengamanan Ops Lilin

Bondowoso, SMN Libur panjang perayaan Hari Natal 2016 usai sudah.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso tanggal15Desember2016Nomor: 800/1508/430.11.7/2016 tentang himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan setelah cuti bersama Natal 2016, maka tidak dibenarkan pemberian ijin cuti tahunan setelah beberapa hari libur tersebut.

Dalam rangka evaluasi dan monitoring tingkat disiplin dan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di akhir tahun ini, tim gabungan bentukan Sekretaris Daerah kembali lakukan

Tim gabungan saat melakukan sidak ke Dinas Pertanian, Selasa (27/12/2016) lalu

inspeksi mendadak, Selasa (27/12). Kali ini Dinas Pengairan menjadi sasaran satu- satunya.

Tim yang terdiri dari Inspektur, kepala BKD dan Kepala Satpol PP bergerak secara bersamaan dari kantor BKD kurang lebih pukul 06.45 WIB sehingga

sampai di lokasi sasaran tepat jam 07.00 WIB. Kedatangan tim gabungan cukup mengagetkan seluruh personil Dinas Pengairan. Pasalnya mereka tidak mengira akan ada tim sidak. Tiba di kantor Dinas Pengairan Inspektur berinisiatif memimpin apel

pagi.

Didampingi oleh kepala Dinas (Drs. Karna Suswandi, MM), Kepala Satpol PP, Slamet Yantoko, S.Sos,.

MM dan kepala BKD Wawan Setiawan SH,MH. Dalam arahannya, Inspektur menyampaikan banyak hal terkait dengan disiplin, peningkatan kinerja dan fungsi pengawasan.

“Saya bersyukur, pada hari ini menurut laporan masing-masing bidang tingkat kehadiran personil lengkap,” ungkap Inspektur.

“Disiplin dan kinerja

yang baik pula selama ini yang membawa dinas pengairan berhasil meraih prestasi membanggakan sampai level nasional,” terang inspektur, Ir. Wahjudi.

Dalam kesempatan yang sama inspektur mewarning semua ASN agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. “Jangan sampai bersinggungan dengan praktek pungli, karena di Kabupaten Bondowoso sudah terbentuk satgas saber pungli yang ketuanya saya sendiri,” ujar inspektur mengingatkan.(dar)

Madrasah Diniyah

Diberi Bantuan Sesuai Dengan Komitmen Bupati dan Wakil Bupati Jember,SMN-Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah dan pondok pesantren (Ponpes), serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik di Kabupaten Jember, ini merupakan komitmen Bupati Jember, dr Faida MMR, bersama Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqiet Arif, dalam RPJMD 20162017.

Menurut Bupati Faida, pihaknya berharap dengan adanya bantuan ini bisa memotivasi mengajar dan kinerja guru/ustadz, serta meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan di Madrasah Diniyah.

“Kalau bisa bantuan ini segera dicairkan oleh Dinas Pendidikan dalam minggu-minggu ini,” kata

kepada media, kemarin.

Dikatakanpula oleh Bupati Faida, bahwa pendidikan Diniyah sangat berpengaruh dalam proses pembentukan karakter, baik secara pendidikan umum maupun pendidikan agama.

“Inilah yang menjadi pertimbangan kami selaku Pemerintah Kabupaten Jember untuk memberikan bantuan operasional bagi Madrasah Diniyah yang ada di Kabupaten Jember,” bebernya.

Dari informasi yang diperoleh, ada sekitar 1000 orang, dari unsur guru dan pengasuh Madrasah Diniyah (Madin), dikumpulkan di aula PB Sudirman, untuk mendapatkan arahan sekaligus informasi terkait dengan pencairan bantuan untuk sekolah-sekolah

swasta dan penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah.

“Jika pada tahun-tahun lalu, Madrasah Diniyah hanya memperoleh bantuan operasional sebanyak 6 Bulan saja dalam setahun, maka untuk kali ini, 6 bulan berikutnya akan dibantu melalui APBD Kabupaten Jember, sehingga bantuan operasional Madin menjadi genap 12 kali setahun,” jelasnya.

Untuk satuan Biayanya, yaitu sebagai berikut: - Santri/warga Belajar/ Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula. Paket A dan Paket A Pondok pesantren, sebesar Rp. 15.000,/siswa.

- Santri/warga Belajar/ Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho. Paket B dan Paket B pondok

pesantren, sebesar Rp. 25.000,-/siswa - Guru Swasta SD/MI/ SDLB/SB/Salafiyah Ula/ S M P / M Ts / S M P L B / Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap /MTs Satu Atap, sebesar Rp. 300.000,-/guru/bulan.

Selain meningkatkan pendidikan di Madrasah Diniyah, Bupati Faida, juga tidak menginginkan adanya siswa-siswi

SMA/SMK dari keluarga yang tidak mampu harus putus sekolah atau Drop Out. Meski masih menunggu keputusan dari MK, terkait dengan status SMA/SMK. Namun, Bupati Faida telah menye-diakan anggaran untuk menyelamatkan siswa-siswi SMA/ SMK tersebut, agar tidak Drop Out sekolah. (atiek)

Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Kecamatan Tempursari meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Lumajang, SMN Jawa Timur selama sepuluh tahun berturut-turut menjadi juara Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia. Sejak Tahun 2006 hingga 2016, Jatim tak pernah absen dalam meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam hal PUG. Bahkan, Jatim telah dua kali meraih penghargaan tertinggi APE, yakni kategori Mentor pada Tahun 2014 dan 2016.

“Ini menandakan bahwa Jatim adalah tempat yang paling nyaman dan aman untuk perempuan dan anak-anak. Masyarakatnya sangat toleran, open minded, dan senang bergotong-royong. Jadi, jangan pindah dari Jatim, ya ibu-ibu,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat membuka acara peringatan Hari Ibu, Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN), dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Provinsi Jawa Timur yang mengambil tema “Kese-

taraan Perempuan dan Laki-laki untuk Mewujudkan Indonesia yang bebas dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan” di Gedung Negara Gra-hadi Surabaya, Rabu (28/12) lalu.

Pada kesempatan itu, diberikan pula penghargaan kepada mereka yang berprestasi dalam bidang PUG. Diantaranya penghargaan Pelaksana terbaik KB Award (Juara 1: Kab. Ngawi, Juara 2: Kab. Pacitan, dan Juara 3: Kab. Ponorogo).

Lalu Penghargaan Pelaksana Terbaik Kecamatan Sayang Ibu (Juara 1: Kec. Konengan, Kab. Malang, Juara 2 : Kec. Taman, Kota Madiun, dan Juara 3: Kec. Tempusari Kab. Lumajang). Lalu Penghargaan Karang Wredha Berprestasi (Karang Wredha Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, Karang Wredha Wijaya Kusuma, Kec. Blimbing Kota Malang, Karang Wredha

berhasil menjalankan program gerakan sayang ibu yang digulirkan pemerintah,” kata Bupati As’at waktu itu.

Bupati As’at, yang pada saat itu menghadiri penyerahan penghargaan tersebut mengatakan, dalam menjalankan program gerakan sayang ibu di Tempursari, pihaknya telah menyiapkan fasilitas pelayanan untuk kesehatan masyarakat, sesuai dengan program Bupati Lumajang periode 20132018, yakni “Satu Desa Satu Ambulan” yang siap satu kali 24 jam.

“Kita memberikan am-bulan sebagai fasilitas pe-layanan kesehatan untuk semua masyarakat hingga tingkat desa, agar pena-nganan saat masyarakat bisa dilakukan secara cepat,” bebernya.

Menurutnya, dengan adanya fasilitas itu, juga akan sangat membantu dalam menekan tingkat angka kematian ibu melahirkandanbayidiLumajang.

Selain itu, Pemerintah

Kabupaten Lumajang yang bermitra dengan TP PKK Kabupaten Lumajang serta organisasi lainnya juga sangat berjuang keras untuk memberikan perhatian secara khusus bagi kesehatan ibu-ibu hamil.

Sebuah program Gerbang Mas Siaga (Gerakan Membangun Masyarakat Sehat) yang memiliki kader-kader hingga tingkat desa yang selalu berperan aktif dan kompak dalam hal ini, untuk setiap bulan, petugas kesehatan mengunjungi ibu-ibu hamil dari rumah ke rumah, memastikan kesehatan mereka.

Ibu hamil yang ditemukan mengalami masalah dengan kandungannya, para petugas akan segera memberikan pelayanan kesehatan, sehingga kondisi ibu hamil segera pulih kembali. Bagi ibu hamil yang mengalami gangguan kesehatan serius, petugas kesehatan merujuknya ke rumah sakit. (atiek)

tahun baru 2017, puluhan kendaraan roda 2 berknalpot brong berhasil ditindak.

Tak tanggung- tanggung sebanyak 75 sepeda motor berknalpot brong

berhasil diamankan, Kasatlantas Polres Jombang Akp Mellysa amalia mengatakan pihaknya akan terus melakukan penindakan kepada kendaraan

dalam kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru nanti,” jelas Kapolres.

Terpantau seluruh Pos Pam Ops Lilin Semeru

2016 Polres Bondowoso telah diisi oleh personil gabungan dari unsur Polri, TNI, Dinkes, Dishub dan Satpol PP.(dar)

Ditolak Perpanjangannya Oleh Warga

Tower protelindo yang ditolak warga

Jember, SMN - Warga Lingkungan jalan Sumatra gang 13 RT/RW 01/32, Kelurahan/Kecamatan Sumbersari secara kompak menyegel dan siap kan membongkar keberadaan tower milik PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), yang dianggap habis masa kotraknya.

Menurut penuturan dari salah satu Warga RT/ RW01/032, Bagus Pujianto, kepada wartawan menerangkan, bahwa keberadaan Tower milik Protelindo tersebut sudah berdiri sejak tahun 2006, dengan masa kontrak selama10 tahun, yang seharus nya berakir pada 17 Oktober 2016 kemarin.

“Karena keberadaan tower itu tidak bermaanfaat pada warga, yang ada justru was-was, sebab tidak

ada kopensasi kepada warga sekitar, sehingga masyarakat berkeinginan diakhiri masa kontrak,” kata Bagus kepada wartawan kemarin.

Namun pada saat ma-syarakat menolak kebera-daan tower, ada hal yang terungkap yaitu ada pem-berian uang kompensasi sebesar Rp 35 juta yang diberikan kepada Ketua RW 032, Poniran pada 8 Januari 2014 lalu.

“Setelah mendapatkan kabar adanya kompensasi pada warga sebesar Rp 35 juta, yang diterima Poniran sebagai ketua RW 032, warga berinisiatif mengundang pihak terkait, yang dihadiri oleh perwakilan PT Protelindo selaku pemilik Tower, dan pemilik lahan serta masyarakat,” ungkap Bagus me-

nambahkan.

Masih kata Bagus, saat terungkap bawasanya PT Protelindo sebenarnya sudah memberikan kompensasi pada warga, cuma dananya tidak turun pada warga.

“Tapi itu dibuktikan adanya berita acara penyerahan dana bantuan tertanggal 8 Januari 2014.

Ini yang akan kami selidikilebihlanjut,”tambahnya.

Sementara Ketua RW 032 Poniran, saat ditemui wartawan dirumahnya mengatakan, untuk penerimaan uang Rp 35 juta pada 8 Januari 2014 lalu, sudah diperuntukan untuk normalisasi saluran di gang XIII dan gang IX dan juga honorarium penjaga tower, selain itu untuk perbaikan penerangan di makam.

“Uang sebesar Rp 35 juta tersebut bukanlah sebagai perpanjangan tetapi sebagai uang perubahan saja, namun dalam berita acara tidak ada klausul perpanjangan, hanya penyerahan dana bantuan, itu pun kami terima dua tahun sebelum masa kontrak habis.

Selain itu sudah kami buktikan, bahwa saya sebagai ketua RW maupun semua ketua RT

setuju/menolak perpanjangan keberadaan tower tersebut,” ujarnya.

Sementara itu pihak Protelindo saat dimintai keterangan belum menjawab konfirmasi wartawan via email sampai berita ini ditayangkan.

Dan diketahui bahwa Profesional Telekomunikasi Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Protelindo itu, merupakan salah satu penyewaan Menara Base StationTransceiver (“BTS”) terkemuka di Indonesia.

Daerah operasi utama Protelindo adalah di Indonesia. Sampai dengan tanggal 30 September 2013, Protelindo dan anak perusahaan mengoperasikan 9.000 lebih menara di seluruh Indonesia dan 323 menara di negara lain.

Para penyewa Protelindo yang ada saat ini termasuk 3 (tiga) besar operator telekomunikasi di Indonesia.

Sedangkan Kabid Telekomunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, M Satuki saat ditemui di kantornya tidak ada ditempat untuk dimintai keterangan juga terkait perpanjangan izin tower tersebut. (atiek)

Tahun 2017

Pelajar/Mahasiswa NaikAngkot Gratis Lumajang, SMN Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lumajang mensosialisasikan program 2017 tentang subsidi BBM. Bertempat di Radio Suara Lumajang, hari Rabu (28/12) pagi, Dishub Kabupaten Lumajang menyapa masyarakat dengan sosialisasi melalui Radio Suara Lumajang pada program acara Berita Opo Maneh (BOM).

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kabid Lalu Lintas AH Trisunu SH, Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pujo Sumanto SE, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Heru Purwanto dan Kasi Angkutan dalam Trayek MochArifin SH. Dialog sosialisasi terse-but berlangsung selama 1 jam dengan menyam-paikan program kerja Dishub Tahun 2017.

Dimulai tanggal 14 bulan Januari tahun 2017 akan berlaku program

Polisi Razia Sepeda Motor Berknalpot Brong Jelang Tahun Baru Jombang, SMN Satlantas Polres Jombang menggelar razia knalpot brong di perempatan jalan Wahid Hasyim, Rabu (28/ 12/2016), jelang perayaan

Kapolres Bondowoso AKBP Afrisal SIK., didampingi Wakapolres Kompol Kukuh S. Kurniawan, SH.,MH. bersama sejumlah pejabat utama jajaran Polres Bondowoso saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pos pengamanan (Pos Pam) Ops Lilin Semeru 2016 Polres Bondowoso.

Tower Milik Protelindo

Bupati Jember saat diwawancarai wartawan

Kecamatan Tempursari

Marzuki Waras, Kec. Dlopo, Kab. Trenggalek, Karang Wredha Wisma Kec. Lawang, Kab. Malang dann, Karang Wredha Rias, Kab. Mojokerto).

Lalu Penghargaan KORPRI Teladan 2016 (Dwi Purwanti dari KORPRI Jatim), dan pemberian bantuan secara simbolis kepada Disabilitas dan PMKS (Puji Santoso berupa kursi roda, Elok Aprilia dari Kota Malang berupa alat bantu pendengaran, Lalu Titania Ramadhan dari Surabaya berupa bingkisan sembako) Lalu bantuan kepada PMKS (Mustofa penjaga TMP Surabaya).

Menurut Bupati Lumajang, Drs. As’at, M.Ag, Kecamatan Tempursari ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih juara 3 pelaksana terbaik dari Gubernur Jatim, DR. Soekarwo sebagai kecamatan sayang ibu.

“PemprovJatimmemberikan penghargaan itu karena pemerintah kecamatan Tempursari dianggap

bahwa situasi di jajarannya selama kegiatan Natal ini dalam keadaan aman dan kondusif. Para personil jajarannya telah melaksanakan tugas dengan baik dan bersinergi dengan aparat keamanan lainnya untuk menjaga stabilitas kamtibmas Kab. Bondowoso.

Untuk arus lalin yang melewati ruas di wilayah Kabupaten Bondowoso, saat ini terpantau masih normal dan lancar, kemungkinan akan terjadinya peningkatan arus lalin diprediksi saat mendekati tahun baru.

“Pemeriksaan Pos Pam memang wajib dilaksanakan guna memastikan kesiapan personil dan unsur terkait lainnya

Bondowoso, SMN Kapolres Bondowoso AKBP Afrisal SIK., yang didampingi Wakapolres Kompol Kukuh S. Kurniawan, SH.,MH. bersama sejumlah pejabat utama jajaran Polres Bondowoso mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pos pengamanan (Pos Pam) Ops Lilin Semeru 2016 Polres Bondowoso.

Senin (26/12/2016) lalu.

Kegiatan sidak dilaksanakan dalam rangka pengecekan personil serta sarana prasarana terkait dengan Ops Lilin Semeru 2016 dalam rangka pengamanan hari raya Natal dan Tahun Baru 2017.

Kapolres pada kesempatan ini menyampaikan,

yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, selain membahayakan hal itu juga dianggap mengganggu pengendara lain. Kendaraan berknalpot brong

langsung kita hentikan dan digiring ke pos polisi untuk ditilang sebab mereka melanggar pasal 285 Undang- undang lalu lintas tentang spesifikasi kendaraan,” ujar Mellysa. (tin)

subsidi BBM untuk angkutan kota Lumajang.

Subsidi tersebut diberikan untuk memberikan pelayanan tranportasi gratis bagi para pelajar, mulai dari tingkat SD/ SLTP/SLTA hingga Mahasiswa.

“Dalam mekanismenya jam keberangkatan angkutan kota gratis diatur mulai pukul 05.30 – 07.00 WIB dan 12.00 – 14.00 WIB. Para pelajar cukup dengan memakai baju seragam sekolah dan bagi mahasiswa cukup menunjukan kartu mahasiswanya,” kata Kabid Lalu Lintas Dishub Lumajang,AHTrisunu SH. Dalam kesempatan yang sama kata Trisunu, Dishub Kabupaten Lumajang juga mensosialisasikan adanya perubahan arus Lalu Lintas dalam rangka pengembangan wilayah. Pengalihan tersebut dimulai tanggal 14 Januari 2017, sedangkan yang dialihkan diantara-

nya Jalur Lintas Timur (JLT) akan di operasikan sebagai jalur bus AKDP jurusan Lumajang – Kencong.

“Sebagai transportasi tambahan, Dinas Perhubungan telah menyiapkan armada angkutan kota trayek A, trayek B dan trayek C,” ujarnya.

Seperti rute trayek A, kata Trisunu melewati Wonorejo – Sukodono – Jl Gatot Subroto – Jl. Panjaitan – Minak Koncar – Suwandak Barat – Suwandak Timur dan berakhir di Halte Tukum.

“Untuk rute trayek B melewati Wonorejo – Sukodono – PB Sudirman - Alun Alun Utara – Alun Alun Timur – Alun Alun Selatan – Suwandak Timur – dan berakhir di Halte Tukum,” bebernya.

Sedangkan untuk Trayek C melewati Wonorejo – Sukodono – Kayubi – Jl. Haryono – P3 – Swandak Timur – dan berakhir di Halte Tukum. (atiek)

Fokus

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

5

Bupati Madiun Mendapat Anugerah Dana Rakca 2016 Wakil Walikota Madiun Melantik 532 Madiun, SMN - Bertempat di Gedung Dhanapala Kompleks Kementiran KeuanganRepublik Indonesia di Jakarta Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menerima Anugerah Dana Rakca Tahun 2016 dari Pemerintah Pusat yang diserahkan langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Hadir dalam kesempatan ini Menteri Dalam Negeri Menteri Perencaaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Eselon I Kementrian Keuangan. Kepala Daerah Gubernur, Bupati Walikota yang hadir penerima Anugerah Dana Raksa.

DirjenPerimbanganKeuangan Budiarso Teguh Widodo menjelaskan, bahwa daerah yang menerima Agunerah Dana Raksa pada hari ini adalah daerah penerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2016. Pada tahun 2017 alokasi DID diberikan kepada 317 daerah terdiri atas 21 propinsi 232 kabupaten dan 64 kota. Dari jumlah tersebut terdapat 83 daerah yaitu 6 propinsi 65 kabupaten dan 12 kota yang telah memenuhi kriteria utama dan sekaligus berkinerja baik didalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah dalam penyediaan layanan dasar pu-

blik serta dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Kriteria utama daearah yang menerima DID dan Anugerah Dana Rakca tahun 2016 adalah 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) sekurang-kurang Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).dan 2, Penetapan Pera APBD yang tepat waktu, Daerah yang memenuhi kriteria tersebut diberikan DID minimal sebesar 7,5 Milyar Rupiah per daerah. Sedangkan penilaian kinerja daerah dimaksud menggunakan 3 indikator utama yaitu : pertama Indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup 11 parameter. Kedua Indikator kinerja layanan dasar pubik yang mencakup 7 parametar (kesehatan, pendidikan dan sanitasi dan air minum). Ketiga indikator kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang mencakup 4 parameter yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengagguran dan pengendalian inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan peranan investasi

swasta peranan pemerintah mungkin bukan yang terbesar secara rata-rata, tetapi kalau dilihat daerah per daerah maka akan ada sejumlah daerah yang peranan anggaran pemerinthnya justru paling besar dalam menggerakkan ekonomi daerahnya. Untuk sangat diperlukan peranan seorang Kepala Daerah untuk menggundang dan menggerakkan swasta dalam menjalankan perekonomian di daerahnya masing-masing.

Disampaikan pula, bahwa pada hari ini Presiden RI telah menyerahkan DIPA tahun 2017 kepada sejumlah Menteri dan Gubernur, Buku alokasi dana transfer ke daerah dan Dana Desa kepada seluruh Gubernur dan juga penganugerahan Dana Rakca Tahun2016 kepada daerah yang berkinerja baik. Acara seperti ini sangat bagus untuk berbagi pengalaman dari masing-masing daerah dalam beberapa hal. Ditambahkan, bahwa semua kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah kriteria teknis yang pada akhirnya yang paling menentukan adalah bagaimana seorang kepala daerah mampu mendorong jalannya ekonomi dan mengundang investasi dan mengkombinasikannya. Pilih apa yang sebaiknya dikerjakan seorang

Pejabat Di Gedung Asrama Haji

Bupati Madiun mendapat anugerah Dana Raksa Tahun 2016 dari Pemerintah Pusat diserahkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution pemerintah daerah dan apa sebaiknya diundang swasta.

Jangan paksakan menggunakan dana APBD yang besar-besar untuk kegiatan yang bisa membuat swasta tertarik sehingga bisa melahirkan dampak optimal dari APBD itu sendiri.

Untuk itu kepada Kepala Daerahyang menerima anugerah Dana Rakca ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution menyampaikan ucapan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi yang diperoleh daerah, dan semoga penghargaan yang diterima hari ini bisa memberiakan motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat.

Atas diraihnyaAnugerah Dana Rakca tahun 2016 dari

Pemerintah Pusat ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun. Ini merupakan buah kerja keras seluruh komponen pemerintah daerah Kab. Madiun.

Untuk itu Bupati H. Muhtarom, S.Sos juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh komponen yang telah bekerja keras dalam manyajikan Laporan Keuangan Daerah Kab. Madiun.

Diharapkan kedepannya akan lebih baik lagi dan akan terus mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat seperti yang diterima pada hari ini. (Sy)

Bupati Madiun Melantik Pejabat Pimpinan Pratama, Administrator dan Pengawas di Kab. Madiun

Bupati Madiun saat penyematan lencana kepada 5 kepala Kelurahan Madiun,SMN-Bertempat diAloun-alun Mejayan Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Adinistrator dan Pengawas di Kabupaten Madiun dengan disaksikan oleh Wakil Bupati Madiun, Anggota Forpimda, Ketua DPRD, Ketua Komisi A DPRD Kab. Madiun pada hari Jumat, 30 Desember 2016.

Mereka yang dilantik dan diambil sumpah terdiri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.A sebanyak 1 orang, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II. B sebanyak 26 orang, Jabatan Administrator setara eselon III. A sebanyak 59 orang, Jabatan Administrator setara Eselon III.B sebanyak 105 orang dan Jabatan Pengawas setara Eselon IV.A dan IV.B sebanyak 536 orang. Total Pejabat

yang dilantik sebanyak 727 orang.

Mereka yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama antara lain Ir. Tontro Pahlawanto sebagai Sekretaris daerah, Agrim Kurnia, S.Sos sebagaiAsisten Administrasi Pemerintahan, Drs. Suyadi, M.Si sebagai Asisten Adm. Perekonomian dan Pembangunan, drg. Farid Dimyati sebagai Asisten Adm. Umum, Drs. Suhardi, MM sebagai sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Sawung Rehtomo, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Mohamad Hadi Sutikno, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris DPRD, Drs. Basito, M.Si sebagai Inspektur, dr.

Soelistyo Widyantono, MM sebagai Ka. Dinkes, Drs. Barono sebagai Kadin Komunikasi dan Informatika, Ir. Arnowo Widjaja, MM seba-

gai Kadin PU dan Penataan Ruang, Joko Lelono,AP sebagai Kadin Pemdes, Sodik Hery Purnomo, S.Si sebagai Kadin Dikbud, Kurnia Aminulloh, SH sebagai Kadin Perhubungan, Moch. Najib, SP, MM sebagai Kadin Pertanian dan Perikanan, RM. Hekso Setyo Rahardjo, ST sebagai Kadin Perumahan dan Kawasan Permukiman, Drs. Sugiharto sebagai Kadin Sosial, ir.

Wijanto Djoko Poernamo, MM sebagai Kadin Teaga kerja, Anang Sulistiyono, S.Sos, M.Si sebagai Kadin Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, drh. Lilin Syarifah Aniesah sebagai Kadin Ketahanan Pangan, Dra. Siti Zubaidah sebagai Kadin Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak, Endang Setyowati, SH, MM sebagai Kepala BKD, Ir. Edy Bintardjo, MTP sebagai kepala Bappeda, Drs. Rori Priambodo, M.Si sebagai kepala BPKAD, Indra Setyawan, SE, M.Si sebagai Ka. Badan Pendapatan Daerah, Drs. Agus Budi Wahyono, M.SisebagaiKa.Bakesbangpol dari dan Drs. Pudji Wahyu Widodo sebagai Kadispenduk dan Capil.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya antara lain mengatakan, bahwa sesuai PP No. 18b tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 harus disesuaikan kembali dengan penataan ulang no-

menklatur, uraian tugas pokok dan fungsi, sekaligus penempatan atau pengisisn Pejabatnya. Sehubungan dengan hal itu maka Pemkab.

Madiun melakukan seluruh rangkaian dan mekanisme pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah yang konsepsi pembentukkannya didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, Rentang Kendali, Tata kerja yag jelas, Flisibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan derah, dan intesitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dikatakan pula, bahwa pelantikan Pejabat merupakan proses final dari mekanisme penataan organisasi perangkat daearah yang baru dan tentu saja dalam penempatan dan penataan para pejabatnya tetap disesuaikan dengan pola manajemen Aparatus Sipil Negara berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2014, bahwa Aparatur Sipil Negara adalah sebuah bentuk profesi yang diperlukan adanya asas nilai dasar, kode etik dank ode perilaku serta pengembangan kompetensi yang semuanya bertujuan untuk menghasilkan Pegawai yang Profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi,KolusidanNepotisme.

Pengembangan karier Pegawai tidak hanya untuk kepentingan pegawai yang

bersangkutan, tetapi untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan umum, dengan menggunakan parameter utama yaitu pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan dan pelatihan serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab kepada Negara.

Mengakhiri sambutannya Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berharap agar seluruh Pejabat yang baru dilantik untuk menyamakan persepsi dan pemahaman, bahwa jabatan ini amanah, karena pada hakekatnya setiap PNS sejak diangkat menjadi CPNS telah menandatangani kesanggupan untuk siap ditempatkan dimana saja.

Jalankan tugas dengan sebaikbaiknya dengan semangat pengabdian dan keikhlasan serta selalu mengharap ridlo Alloh, SWT. Segera menyesuaikan diri, menempati tugas baru serta segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran yang ada untuk mengawali tugas di tahun 2017. Selanjutnya dalam waktu enam bulan kedepan akan diadakan evaluasi kerja dan bila diperlukan akan diadakan penataan ulang. Sedangkan adanya SKPD yang belum terisi sementara ini akan diisi oleh Plt. Dan akan segera dibentuk pansel untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. (Sy)

Bus Jurusan Madiun-Bojonegoro Tersangkut di Jembatan Klitik

Oleng Mendadak dan Nyaris Masuk Sungai Ngawi, SMN - Bus jurusan Madiun-Bojonegoro menabrak pembatas jembatan di Klitik, Geneng, Ngawi. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun bus yang tersangkut di tepian jembatan dan nyaris masuk sungai, menjadikan perhatian warga sekitar Klitik.

Bus Cendana AE 7225 MB, semula melaju dari arah utara. Bus itu bermaksud pulang ke kandangnya di Madiun sehingga sama sekali tak membawa penumpang. Saat hampir

masuk Ngawi kota, tepatnya di jembatan Klitik, bus menabrak pembatas jembatan. Sopir bus Mujianto, asal Desa Padas, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro rupanya tak dapat menguasai laju kendaraan diduga akibat jalan licin karena hujan.

Saat tiba di jembatan Klitik, bus malah oleng ke kanan dan menabrak pembatas jembatan. Kru bus yang saat itu hanya sopir dan kondektur tak terluka dan tak ada korban jiwa.

“Tapi ya apes, tas yang

berisi surat-surat kendaraan jatuh ke sungai yang sedang deras arusnya,” ujar Mujianto, sopir bus yang masih tampak terkejut akibat kejadian tersebut.

Karena terjadi tepat di malam pergantian tahun baru 2017, polisi pun bekerja keras untuk mengevakuasi bus tersebut.

Apalagi, kecelakaan itu menarik perhatian warga yang kemudian memadati jalan sekitar jembatan untuk melihat bus yang tersangkut dan hampir terjun ke sungai tersebut. (ari)

Bus tersangkut di jembatan Klitik

Wakil Wakil Kota Madiun Sugeng Rismiyanto saat melantik 532 pejabat Pemkot termasuk Sekda Maidi

Madiun,SMN-Mutasi atau perombakan pejabat di lingkup Kota Madiun banyak mengalami perubahan. Hal ini diketahui saat 532 Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon II, III, IV dan kepala sekolah negeri di lingkungan Kota Madiun, yang berlangsung di Wisma Haji, Madiun, Rabu(28/12/2016).

Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, perubahan

yang mencolok pada mutasi kali ini, diketahui dari banyaknya pejabat eselon II b yang bergeser dari jabatan semula, untuk menempati Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Orang nomor dua di Kota Madiun ini menyatakan, pelantikan pejabat merupakan amanat UU No.23/2014sertaPPNo.18/ 2016 tentang pemerintahan daerah.

Karena itu wawali berpesan kepada pejabat dan ASN baru, meme-

gang teguh sumpah jabatan. Selain itu,ASN di lingkup Kota Madiun dalam menjalankan tugasnya menerapkan 3K yakni, Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi, sehingga tidak ada saluran informasi yang tertutup.

“Banyak berubah menurut saya. Saya kuncinya di eselon II. Mereka mulai on bekerja di tempat baru, tanggal 3 Januari, sekarang masih menyelesaikan pertanggungjawabannya. Untuk sarpras kita lihat dulu lah ya, karena memang ada kantor yang terlalu sempit, mungkin kita geser. Yang jelas, pegang teguh sumpah jabatannya,” ungkap Wawali kepada wartawan, Rabu (28/12/2016).

532 ASN di Kota Madiun yang menempati SOTK baru, diantaranya Gandhi Hatmoko menjabat Kepala Dinas Pen-

didikan, Suryo Hadidono menjabat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Suwarno menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Agus Siswanta menjabat Staf Ahli bidang Pembangunan, Rusdiyanto menjabat Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah, Gaguk Haryono menjabat Kepala Disperindag.

Selanjutnya Heri Suwartono menjabat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ansar Rasidi menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Sudandi menjabat Badan Pendapatan, Edy Hermayanto menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Dearah serta Agus Purwowidagdo menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.(Sy)

773 Pejabat di Mutasi Sampang, SMN Untuk menindak lanjuti PP 18/2016 tentang perangkat daerah dan perda Pemkab Sampang 7/2018 Bupati KH A. Fannan Hasib menetapkan serta mengukuhkan pejabat struktural dan eselon dalam struktur organisasi daerah (SOD) di lingkungan Pemkab Sampang, Kamis (29/12). Tak kurang 781 jabatan yang harus terisi dari eselon II,III dan IV namum dengan alasan tertentu baru 773 pejabat yang bisa dilantik dan selanjutnya menjalankan jabatan baru.Pejabat yang dilantik mulai tingkat SKPD, camat, sekretaris camat (Sekcam),lurah dan seketaris lurah (Seklur), dari data yang ada, empat SKPD yang masih kosong, akan tetapi prosesi pengambilan sumpah serta pembacaan nota struktural berjalan

lancar disaksikan lebih kurang 800 undangan.

Pelantikan pejabat ini bertujuan semata-mata penyegaran struktur SKPD serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.dalam sambutanya Bupati KH A. Fannan Hasib menyampaikan, pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut merupakan hasil perampingan SO daerah. Melalui mutasi jabatan, diharapkan tercapai visi dan misi yang telah dicanangkan.Mutasi ini dilakukan murni demi penyegaran dan menggerakkan roda organisasi. Bupati berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar menunjukkan prestasi dan semangat perubahan menuju Sampang sejahtera dan makmur “ Semoga pejabat yang dilantik dapat bekerja sesuai tupoksi dan bertang-

Suasana pengambilan sumpah

gungjawab menjalankan program kerja di 2017,” ucapnya.

Bupati Fannan Hasib juga berpesan supaya pejabat tidak menyianyiakan amanah. Tunjukkan dan buktikan Kinerja serta prestasi para pejabat hal ini yang ditunggu masyarakat Sampang. Bupati menitipkan kepada pejabat untuk bekerja sebaik-baiknya.

“Berikan yang terbaik

untuk Sampang yang kita cintai. Laksanakan amanah dengan ikhlas,” ujarnya.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang Slamet Terbang mengatakan, mutasi jabatan dilakukan untuk melanjutkan PP 18/ 2016 dan Perda Pemkab Sampang 7/2017.” Semoga apa yang diamanahkan betul-betul ditunaikan.

Ini kesempatan untuk berprestasi,” katanya.(why)

Human Error, Faktor Utama Kenaikan Lakalantas di Ngawi

Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmaji saat konferensi pers

Ngawi, SMN - Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ngawi tercatat meningkat drastis. Walaupun korban luka berat bisa menurun namun jumlah data kejadian tahun 2016 mengalami kenaikan 31,8 persen yakni dari 561 kejadian menjadi 737 kejadian.

Dari data lakalantas tersebut, korban meninggal dunia juga meningkat sampai 45 persen yakni dari 91 orang menjadi 132 orang. Bahkan dari korban pejalan kaki dari sebelumnya hanya 6 orang menjadi 128 orang atau meningkar sampai 2033,3 persen. “Berdasarkan penyebabnya yakni pelanggaran marka, menyalip dari kiri, out of control dan tidak

hati-hati saat menyalip, kesimpulannya, human error menjadi faktor utama penyebab kecalakaan,” ujarAKBPSuryoSudarmaji, Kapolres Ngawi dalam konferensi pers antispasi dan evaluasi pengamanan perayaan tahun baru 2017, Sabtu petang 31 Desember 2016 lalu.

Menurut Kapolres, faktor tidak berhati-hati saat menyalip merupakan salah satu yang paling menonjol. Trend atas faktor penyebab ini naik hingga 127 persen dri 200 kejadian di tahun 2015 meningkat jadi 254 kejadian di tahun 2016. “Faktor lain seperti jalan rusak, rambu kurang, penerangan tidak maksimal, kendaraan tidak layak

pakai, menyumbang sedikit sekali sebab-sebab kecelakaan tahun 2016 ini,”ujar Suryo.

Wilayah Ngawi juga meningkatkan kewaspadaan karena temuan adanya terduga teroris di wilayah Kecamatan Widodaren di bulan Desember ini. Sedangkan untuk data kejadian kriminilitas, tercatat menurun sampai 4,2 persen yakni dari 427 kasus menjadi 309 kasus dan kenaikan tertinggi pada kasus penipuan.

Kapolres juga menegaskan, pihaknya memberikan rewarrd untuk anggota yang berjasa menungkap kasus dan demikian sebaliknya, memberikan punishment untuk anggota yang melanggar. Pemberian reward pada tahun 2016 diberikan pada 45 orang anggota kepolisian dan dua warga sipil. Sedangkan hukuman diberikan pada 19 orang karena pelanggaran disiplin (9 orang), kode etik (8 orang) maupun pidana (2 orang).

“Mengalami kecenderungan meningkat sebanyak 180 persen yakni dari 2 orang menjadi 19 orang,” kata Kapolres.

Jenis pelanggaran disiplin menurut Kapolres bermacam-macam dari

mulai terlambat apel sampai membolos sementara pelanggaran kode etik biasanya ketika menyalahgunakan wewenang misalnya petugas yang menarik pungli. “Ini bisa berpotensi terjadi di berbagai sektor misalnya di Samsat, saat pengurusan SKCK,maupundireskrim,” ungkapnya.

Hukuman yang diterapkan pun bervariasi, misalnya untuk pelanggaran disiplin mulai dari teguran sampai penempatan di ruang khusus paling lama 10 hari. Sedangkan untuk pelanggara kode etik mulai dari teguran, penurunan pangkat sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). “Sedangkan untuk pelanggaran pidana, merujuk pada keputtusan pengadilan,” ungkap Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmaji.

Tahun 2017 diharapkan catatan buruk mengenai kinerja aparat kepolisian ini bisa terhapus demikian pula dengan banyaknya angka kejadian lakalantas. Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, kalangan swasta dan lembaga-lembaga lain. (ari)

6

Probolinggo

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Bupati Probolinggo Lantik Pejabat Lantik Pejabat Eselon II dan IV Sejumlah 646 Eselon II, III, IV Sejumlah 833 Orang Walikota Probolinggo

Probolinggo, SMN - Walikota Probolinggo melantik pejabat eselon II sampai V sejumlah 646 orang, sesuai dengan struktor organisasi tata kerja (SOTK) yang baru, (27/12/2016). Pelantikan dilakukan di Ruang Puri Manggala Bhakti,kantor pemkot setempat.

SKPD yang sementara ini diisi oleh Plt tersebut adalah Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kepegawaian Daerah, Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Kepala Sat Pol PP sebelumnya dijabat oleh Sudiman, kini Sudiman dipindah menempati posisi sebagai Sekretaris Dinas Sat Pol PP,. Ir. Imanto.Mm, Kepala Dinas PU menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perkim. IR.H.Nur Khamdani.St.Mt dari Kepala Bappeda sekarang menjadi Plt BKD. Drs.Ach. Sudiyanto dari Kepala Disnaker kini menjadi Asisten Pembangunan.

Drs. Sukam, M.si dari Kepala BKD menduduki jabatan baru

sebagai Kepala Inspektorat., Drs. Acep Arif Hidayat Msi dari Kepala Dishub sekarang menjadi Staf Ahli, Ir.Gogol Sujarwo.Msi, dari Kepala Bapemas kini menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas PU. Beberapa dinas tersebut merupakan dinas yang cukup strategis untuk pelayanan masyarakat, utamanya peningkatan SDM dan peningkatan pembangunan, seperti Dinas Perkim, kini sedang dalam proses pemindahan yang kini menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Begitu juga dengan dinas pendidikan, kini sedang dalam proses mutasi ribuan guru SLTA sederajat yang sebelumnya di bawah pembinaan Pemkot menjadi kewenangan Provinsi.

Walikota HJ.Rukmini.SH.Msi mengatakan Ini untuk efektivitas pengelolaan pemerintahan dan menghindari tumpang tindih,” Ia meminta, para pejabat yang dilantik legawa dan bersyukur dengan posisi baru.

Ia juga meminta agar pejabat

Pejabat yang dilantik di ruang Puri Manggala Bhakti Kantor pemerintah kota probolinggo.

segera bertugas di tempat baru.

“Saya akan berkunjung ke tempat kerja anda, satu persatu untuk melihat kekompakan personel,” Lebih lanjut Walikota mengatakan Dua bulan ke depan, bakal melakukan mutasi pejabat kembali.

“Karena ada pejabat, yang akan pensiun,” Menurut data ada tujuh posisi masih dibiarkan kosong. Antara lain posisi Direktur RSUD dr Moh

Saleh, Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Satpol PP. Drs. Sukam Msi, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Inspektorat mengatakan, Bahwa Kemungkinan dua bulan kedepan akan dilantik pejabat yang baru sebagai Kepala SKPD yang sekarang masih kosong tersebut. Walikota yang bakal menunjuk nanti. (edy)

Dinas Peternakan Kabupaten Probolinggo Larang Potong Ternak Betina Produktif

Contoh ternak yang dilarang untuk dipotong.

Probolinggo, SMN - Populasi ternak di Kabupaten Probolinggo berada di lima besar di tingkat Jawa Timur. Hanya saja populasi itu terancam terus berkurang karena gangguan penyakit hewan dan gangguan reproduksi serta penge-

luaran ternak, terutama bibit ke luar daerah yang tidak terkendali. Termasuk pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo, Endang Sri

Wahyuni mengatakan, ternak ruminansia betina produktif merupakan ruminansia besar. Yakni, sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari lima kali atau berumur di bawah 8 tahun. Di samping ruminansia kecil meliputi kambing dan domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.

“Untuk meningkatkan populasi ternak dan terwujudnya swasembada daging nasional, mulai sekarang harus stop pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

Ternak ruminansia betina produktif itu dilarang dipotong. Karena kalau dipotong maka populasinya akan punah,” katanya.

Menurut Endang, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014, pasal 18 ayat 1, dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak

ruminansia besar betina produktif.

“Selain sanksi administratif, bagi orang yang menyembelih ternak ruminansia betina produktif juga akan dikenai sanksi pidana.

Selain pidana kurungan juga denda mulai Rp 1 juta hingga Rp 300 juta,” tegasnya.

Untuk meningkatkan populasi ternak, jelas Endang, maka pihaknya rutin memberikan sosialisasi tentang pengawasan peredaran produk hewan dan penertiban pemotongan ternak, terutama larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

“Sosialisasi ini kami berikan kepada jagal, kepala desa dan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan populasi ternak serta produksi dan kualitas daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH),” (edy)

PAU Lakukan Audensi Ke DPRD Kabupaten Pamekasan Pamekasan, SMN - Audensi yang dilakukan oleh sejumlah Perkumpulan Aspirasi Umma (PAU) yang di gelar di kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, seputar hari jumat (30/12/216) sekitar pukul 08.00 wib.

Audensi yang dilakukan oleh PAU tersebut terkait Perda dan Perbub yang mengatur tentang izin usaha rumah kost dan hiburan karaoke di Pameksan. Gelar audensi tersebut di tujukan ke Komisi I DPRD Pamekasan sebagai protes dan laporan untuk secepatnya di tindak. Audesi yang diterima oleh Komisi I di hadiri oleh pihak dari KPPT dan Satpol PP Pamekasan.

Dilansir dari SMN, ketua PAU Tajuddin mengatakan kepada awak media, audensi tersebut tentang maraknya pelanggaran peraturan perda dan perbub yang dilakuka.n pemilik usaha karaoke dan rumah kost yang ada di Pamekasan.

Sementara audensi yang dilakukan itu sebagai langkah protes terhadap Pendelegasian untuk segera di sangsi bagi mereka pemilik usaha besar yang telah melanggar aturan. Sayangnya laporan kami tidak diperhatikan dari pihak yang bersangkutan. Sungguh amat di sayangkan jika pasca sidak yang dilakukan Satpol PP tidak menuai hasil bila ada salah satu pemilik usaha dan rumah kost sudah melanggar aturan mengap tidak secepatnya di tutup dan sampai saat inipun yang terkesan jelas telah mencireng citra Pamekasan yang di kenal Kota Gerbang Salam, terang Tahjuddin.

Ditambahkan aturan yang sudah jelas tertera “ Bila ada yang melanggar Perda dan Perbub maka usaha mereka akan di tutup”.

Namun dalam tertera kalimat yang sudah jelas ada di aturan itu tidak dilaksanakan yang sehingga mereka menjadi merajalela .Hal hasil

Suasana audiensi Perkumpulan Aspirasi Umma (PAU) yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jumat (20/12/2016) lalu

laporan ke KPPT hanya buka usaha 4 kamar karaoke namun setelah ditelusuri ke lapangan terdapat 2 kelipatannya sehingga ada pemanfaatan tidaj membayar pada pemerintag,katanya.

Argina salah satu dari pihak KPPT menjelaskan pihaknya masih mau menelusuri akan laporan kebenarannya dan akn turun meninjau bersama tim, pungkasnya.

Bahrur Rosi selaku Seketaris

PAU mengatakan pada SMN , setelah di sodorkan barang bukti ke pihak KPPT dan Satpol PP bahwasanya idugaan ini adanya Sebuah permainan dalam penggunaan dana usaha tersebut, terangnya. Rosi sapaan akrabnya Seketaris PAU, ia berkata tega kapada pihak KPPT mengapa data yang ia miliki tidak sesuai dengan data di KPPT, tandasnya.( hen)

Vapor King Kembangkan Sayap, “No Smoking - Start Vaping” Pasuruan, SMN - Maraknya pengguna Vapor di wilayah Pasuruan tidak lepas dari geliat Koh Ping Ping, owner dari Vapor King yang kedai pusatnya ada di kota Surabaya.

Foto Samping: Karyawan Vapor King ngebul bareng. Dari Kiri : Maman, Fahrul, Andika, Mbah dan Ambon.

Ditemui wartawan media ini Kamis malam, salah satu penjaga toko Vapor King Tidar yang beralamat di jalan Pacuan Kuda No.48 Surabaya, mengatakan bahwa penikmat Vapor saat ini semakin pesat, terbukti dengan dibukanya cabang Vapor King baik di Surabaya maupun di Pasuruan, dimana pada penjualan liquid dari berbagai macam jenis rasa, mulai rasa buahbuahan sampai rasa creamy terjual laris manis, “Mungkin untuk liquid local bulan depan, Koh Ping Ping - boss kita yang pegang mas”,

Bupati Probolinggo HJ.P.Tantriana Sari SE Saat melantik 833 pejabat pemerintah kabupaten probolinggo di Gedung Islamic Centre.

Probolinggo, SMN - Pemkab Probolinggo melakukan mutasi pejabat di Gedung Islamic Centre (GIC) Kraksaan, kemarin (30/ 12). Proses mutasi dilakukan sekitar pukul 13.00. Sedikitnya, 833 pejabat eselon 2, 3, dan 4 dimutasi.

Hal itu disesuaikan dengan PP nomor 18/2016 tentang Perubahan Perangkat Daerah.

Rinciannya, 37 pejabat eselon 2; 183 pejabat eselon 3; dan 654 pejabat eselon 4; serta 10 pejabat

fungsional. Mereka dilantik dan diambil sumpah di hadapan Bupati.

Sedikitnya, 37 pejabat eselon 2 dilantik. Diantaranya, Happy yang dimutasi menjadi Kepala Disperindag; Asy’ari tetap menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra; Sedangkan Budi Purwanto dimutasi menjadi staf ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM. Bupati Tantri dalam sambutannya mengatakan, mutasi

adalah hal yang biasa untuk berdinamika dan menambah wawasan bagi pejabat tersebut. Karena itu, ia berharap agar pejabat baru yang dilantik, dapat menjalankan amanah sebaik mungkin.

Serta, mampu menjawab segala permasalahan dan tantangan rakyat “Syukuri apa yang sudah ditentukan pada saudara dan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin,” katanya.

Sementara itu, Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Nur Salam menerangkan, mutasi ini sudah ditentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Mutasi ini untuk menyesuaikan dengan PP yang baru.

Karena ada dinas baru dan ada pula yang dilebur,” terangnya.

Para pejabat pun diminta untuk segera beradaptasi dengan jabatan yang baru. Sehingga bisa langsung bekerja maksimal usai dilantik, (edy)

Investasi Modal Kabupaten Probolinggo Capai Rp 67 Triliun Probolinggo, SMN - Hingga pertengahan Desember 2016, jumlah investasi modal di Kabupaten Probolinggo menunjukkan perkembangan luar biasa. Sesuai data yang dirilis Kantor Penanaman Modal dan Perijinan (KPMP), total investasi mencapai Rp 67.829.556.547.152. Terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp66.450.682.332.200, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 1.163.477.084.952 dan Non Fasilitas Rp 215.397.130.000.

“Kami selalu berupaya melakukan promosi kepada para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah investasi di Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala KPMP Kabupaten Probolinggo H. Saleh.SH.MM melalui Kasi Penanaman Modal Daerah, Madkim.SE Lebih lanjut Madkim, mengatakan setiap tahun jumlah PMA selalu berubah. Hal ini karena

Bupati HJ.P Tantriana Sari SE Saat bersama dengan K. KPMP Kabupaten Probolinggo.

adanya penanaman modal asing pada beberapa perusahaan di Kabupaten Probolinggo. Bahkan ada perubahan kepemilikan dari PMA menjadi PMDN. “Untuk PMA, PT Jawa Power melakukan penanaman modal sebesar Rp 42. 305.461.482.000.

Posisi kedua ditempati oleh PT Paiton Energy sebesar Rp 23.816.486.125.200,”

Untuk meningkatkan investasi pada tahun-tahun mendatang, Drs. Madkim mengaku, akan terus melakukan promosi melalui temu investor besar dan kecil, temu UKM, pameran hingga pengawasan dan pengendalian para perusahaan. “Tujuannya untuk meningkatkan jumlah investor di Kabupaten Probolinggo.(edy)

GUIP dan HMI Temui Mapolres Pamekasan

Perwakilan Gerakan Umat Islam Pamekasan (GUIP) beserta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat mendatangi Mapolres Pamekasan, Senin (26/12/2016) lalu

Pamekasan, SMN - Kedatangan GUIP (Gerakan Umat Islam Pamekasan) beserta HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam) menemui Mapolres Pamekasan terkait Tahun Baru, Senin lalu ( 26/12).

Menurut ketua GUIP, KH.Abd Azis mengatakan kepada awak media, “ Kami selalu mendukung, menyupport serra mengawal kegiatan malam tahun baru, dimana pasca malam tahun baru itu terdapat sebua Fatwa MUI yang didalamnya tertulis “Tidak

ujar Fahrul, penanggung jawab kedai Vapor King Pasuruan yang kebetulan lagi mengambil liquid di Surabaya. Apalagi dari berbagai merk Mod (alat buat menghisap) dari mulai yang berbentuk Meca sampai electrical/ digital banyak ditawarkan di kedai Vapor King, seperti Dagger, Wismec sampai DNA, ujar karyawan Vapor King Tidar menambahkan.

Dengan motto “No Smoking Start Vaping”, beberapa komunitas Vaporing yang kebetulan ditemui

boleh ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan perayaan malam tahun baru, yang nanti pasca perayaan malam tahun baru benar benar steril, katanya.

Sementara tambahan dari Ketua HMI Chairul Umam, menjelaskan kepada wartawan, kami mendatangi Mapolres memberikan surat lepada Kapolres secara langsung yang mempunyai tujuan hampir sama dengan apa yang dilakukan GUIP. Chairul menyampaikan

di kedai Vapor King Tidar mengajak para perokok untuk berpindah haluan memakai Vapor.

Sebelum menutup perbincangan, Mbah nama panggilan akrab salah satu karyawan Vapor King Tidar mengatakan bahwa saat ini, untuk sementara Vapor King buka di Jalan Pacuan Kuda No.48 Surabaya, Jalan Siwalan Kerto No.120 Surabaya dan di Jalan Jawa PTC No.01, tapi kedepannya Vapor King akan buka cabang di beberapa kota di Jawa Timur. (win)

kalau kedatangannya terkait sikap resmi HMI bagaimana untuk mendorong perayaan tahun baru masehi ini setidaknya tidak dilakukannya kegiatan yang kesannya hyra hura seperti konvoi, pesta miras, dugem dengan mobil terbuka dll, tandasnya.

Seperti di kutip dari SMN, HMI memberikan pernyataan sikap yang diajukan, Pertama, pernyataan sikap kepada Pemkab Pamekasan untuk harus lebih positif dalam melakukan pencegahan dalam kegiatan perayaan tahun baru yang mencoreng identitas Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam.

Yang kedua, pernyataan sikap diajukan kepada Penegak Hukum agar menindal tegas dengan tidak membiarkan perayaan tahun baru melanggar aturan hukum yang ada.

Dan yang ke tiga, sama sama untuk menjaga dan meminta sesama pihak baik itu dari pemerintah, penegak hukum, organisasi keagamaan, ormas dan lembaga pendidikan serta seluruh lapisan masyarakat untuk saling menjaga bersama sama agar tetap aman, damai dan taat hukum seperti halnya bebas maksiat terangnya.

Sementara AKBP Nowo Hadi Nugroho,SH.SIk menyampaikan kalau kedatangan keduanya terkait tahun baru agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran etika juga penyalahgunaan miras dan narkoba, tandasnya.(hen)

Ponorogo

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Jabat Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Definitif

Addien Andhanawarih Akan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Mikro

Addien Andhanawarih, S.Sos, MM

Ponorogo, SMN - Setelah 4 bulan menjabat plt Kepala Dinas INDAGKOP, Addien Andhanawarih, S.Sos, MM kini ditetapkan menjadi Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro definitif bersamaan dengan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,

Kamis (29/12) di halaman pendopo kabupaten.kemarin.

Addien mengatakan, Pihaknya sebagai perpanjangan tangan Bupati dirinya siap mengemban amanah yang diberikan untuk memajukan perdagangan, membina koperasi serta meningkatkan usaha mikro dengan tujuan me-

ningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan meningkatkan usaha mikro bagi masyarakat maka akan tercipta pengusaha-pengusaha yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga akan menambah perputaran uang yang berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat”, ujarnya.

Usaha mikro yang akan digenjot adalah mengangkat Pedagang Kaki Lima yang jumlahnya ribuan diseluruh Kabupaten Ponorogo dengan memberikan pelatihan, membantu peralatan dan didampingi sampai PK5 tersebut mandiri, urai Addien.

Selain itu pihaknya juga akan membantu promosi melalui media online, media cetak, dan membantu perdagangan antar pulau bahkan antar negara seperti produk reyog dan asesorisnya”, jelas Addien.

Memang sementara ini masih ada miss komunikasi dengan para PKL terkait penataan tempat, namun kita terus berupaya menata tanpa membuat para PKL merugi, justru menambah omzet mereka, ini

terus kita upayakan sampai dengan perayaan tahun baru. Biarlah mereka sementara menempati lapaknya yang sekarang, nanti kita akan menatanya, sambung Addien.

Lanjutnya,Sampai dengan saat ini, total binaannya sebanyak 900 UKM dan akan terus meciptakan UKM-UKM baru, yang nantinya akan berkolaborasi dengan program Bupati yaitu membuat sentra industri kecil yang berkolaborasi dengan kampung reyog, dimana dari proses produksi, promosi sampai dengan terjadinya transaksi akan terus dampingi”, lanjut Addien.

Sementara itu jumlah Koperasi Wanita (KOPWAN) sebanyak 305 Kopwan dari total keseluruhan jumlah sebanyak 945 koperasi yang masih aktif di Ponorogo, dengan semakin banyaknya koperasi maka kerja sama antara UKM dan koperasi akan semakin meningkat dan sama-sama menguntungkan, dengan sendirinya perekonomian masyarakat akan semakin meningkat, pungkas Addien. (Wied)

Mutasi Jilid III

Pejabat Tidak Boleh Lemot dan Harus Tepat Waktu Ponorogo, SMN - Sebanyak, 300 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemkab Ponorogo dimutasi dan promosi. Sedang 621 lain hanya dikukuhkan lantaran tetap menempati posisi lama.

Prosesi pengukuhan, mutasi, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Kamis (29/12) di halaman pendopo agung Ponorogo. Pengukuhan penting sesuai dengan aturan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru. Ada sebanyak 34 kursi kepala dinas setingkat eselon dua dalam SOTK baru tersebut. Meningkat sembilan kursi dibanding sebelumnya. Sehingga butuh tambahan pejabat eselon II. Sembilan kursi tersebut terpaksa hanya diisi pelaksana tugas. Di antaranya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Dalam sambutannya bupati Ipong kembali mengingatkan kepada para PNS agar tidak berpolitik. Dia tidak segan-segan akan mengganti pejabat yang kedapatan berpolitik. Dia berharap PNS wajib profesional. Tujuannya agar birokrasi solid. Bahkan, pejabat-

nya yang terlibat politik diminta untuk mundur secara berani. Ipong mengaku politik yang dilakukan pejabat bakal merusak tatanan birokrasi. Sebaliknya dia mencontohkan birokrasi sejumlah negara lain yang kerap berganti pemimpin.

Namun, tatanan birokrasinya tetap berjalan baik lantaran independen dengan tidak ikut campur dalam politik. ‘’PNS harus menjaga profesionalisme. Tidak perlu ikutikutan berpolitik. Karena bisa terkena imbasnya kalau yang didukung tidak jadi,’’ tegasnya.

Bagi pejabat yang baru dilantik dan menempati posisi baru harus bekerja cekatan, tidak lemot dan tepat waktu dalam hal penyerapan anggaran.

Penyerapan tersebut dinilai Ipong berdampak luas bagi pemerintahan. Salah satunya soal penundaan dana alokasi khusus (DAK) pusat. Ipong menyebut penundaan transfer DAK karena pelaporan dari daerah lambat. Itu lantaran penyerapan kebanyakan menumpuk diakhir tahun anggaran.

Ipong menambahkan, hal itu seharusnya dapat terhindarkan jika penyerapan dilakukan sedari awal tahun anggaran. Pelaporan administrasi dapat dilakukan lebih awal. ‘’Harus lebih berani. Bagaimana pembangunan bisa berjalan jika tidak

berani melakukan penyerapan,’’ tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati Ipong juga menyampaikan beberapa rencana strategis diberbagai bidang demi mewujudkan visi misinya yakni menuju Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius. Pada prinsipnya sebuah pemerintahan bertujuan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagian besar masyarakat Ponorogo bermata pencaharian sebagai petani.

Sehingga kemajuan pertanian di Ponorogo menjadi prioritas di tahun ini dengan menggalakkan pertanian organic. “Sedangkan untuk menuju Ponorogo yang lebih religius maka saya mencanangkan Subuh berjama’ah yang

wajib diikuti oleh semua kepala dinas di lingkungan pemkab ini.

Dengan giat ini diharapkan kita lebih dekat dengan masyarakat dan saling menjalin silaturohmi satu sama lain, “pungkas IPong. (Any/wid)

Ngawi, SMN - Tak seperti biasanya, depan ruang Intalasi Gawat Darurat RSU Widodo terlihat penuh dengan para PNS, pada 30 Desember 2016. Kesedihan jelas terlihat dari wajah-wajah mereka yang tengah gelisah menunggu di luar IGD. Para pegawai pemerintah itu tengah berduka, pasalnya, salah satu rekan mereka, Sukardi, 54 tahun, meninggal saat masih berada di ruang kerjanya, Bagian

7

Bidang Pendapatan DPPKAD Berikan Hadiah Bagi Wajib Pajak Teladan Ponorogo, SMN - Bidang Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) memberikan hadiah bagi wajib pajak teladan bertajuk “Gathering Pajak Daerah”, di lantai dasar Gedung Sasana Praja, Selasa (27/ 12).

Hadir dalam acara tersebut, Kepala DPPKAD Ponorogo, Bambang Tri Wahono, Asisten I, Syaifurrohman, Kepala Bank JatimPonorogo, Dra.Hj.Widyanayati, MM, Camat dan perwakilan Kepala Desa se-Ponorogo serta wajib pajak di Kabupaten Ponorogo.

Dalam sambutannya, Kepala DPPKAD Ponorogo, Bambang Tri Wahono menyampaikan ucapan terima kasih atas atensi masyarakat dan lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga perolehan pajak samapai dengan tanggal 27 Desember 2016 ini mencapai 114% dari terget yang ditetapkan.

“Target kita adalah 50 miliar, namun hingga saat ini kita sudah mencapai 62 miliar atau 114 % dari target. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat Ponorogo dalam membayar pajak sangat tinggi, harapannya tahun depan kita akan lebih baik dalam pencapaian perolehan pajak sehingga pembangunan dapat berjalan lancar sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat”, ujar Bambang.

Kepala DPPKAD, Kepala Bank Jatim Dan Asisten I Berpose Bersama Dengan Penerima Hadiah Wajib Pajak Teladan

Kemudian semenjak Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kita terus memberikan penghargaan kepada wajib pajak-wajib pajak teladan, tahun ini adalah tahun ketiga kita memberikan hadiah kepada wajib pajak teladan dan kecamatan-kecamatan yang tercepat dalam mengumpulkan pajak di daerahnya, sambung Bambang.

“Semoga dengan acara Gathering Pajak Daerah ini dapat terus mengintensifkan perolehan pajak dan terus bertambah sebagai penopang pembangunan di

daerah Kabupaten Ponorogo khususnya dan Indonesia pada umumnya”, sambung Bambang.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian hadiah utama berupa 3, yaitu motor Vario yang diterima oleh wajib pajak bengkok lurah di Dusun Krajan Kalimalang Sukorejo, motor honda Beat diterima oleh Edy Suseno Dukuh Bedagan Desa Pulung Kecamatan Pulung, motor honda Revo yang terima oleh Budiwanto, Kelurahan Tonatan Ponorogo.

Selain itu diberikan puluhan hadiah kepada wajib pajak yang lain dan LED TV dari Bank Jatim kepada 5 Kecamatan Tercepat dalam melunasi pajak yaitu Kecamatan Pudak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Mlarak dan Kecamatan Sambit (Wied).

PNS Ngawi Meninggal Mendadak Saat Bekerja Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Ngawi. “Kami terkejut dan sedih, apalagi sebelumnya Pak Sukardi tidak ada keluhan apapun,” ungkap salah satu rekannya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Wahyu Kuncoro, almarhum Sukardi bekerja sebagaimana biasa pada pagi itu.

Namu menjelang waktu istirahat makan siang, dia terlihat tertelungkup di mejanya dan disangka hanya sedang tidur di mejanya.

Awalnya para rekan almarhum hanya mengira Sukardi sedang tidur. “Dari pagi ada acara pelepasan bapak Sekda karena memasuki masa pensiun, Pak Sukardi pun

diajak para rekan untuk ikut acara dan makan-makan,” kata Wahyu.

Namun belum sempat menyentuh makanan yang diambilnya, Sukardi malah ambruk dan tak sadar. Dengan panik, rekan-rekannya pun mengangkat Sukardi dan kemudian melarikannya ke RSU Widodo. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, Sukadi sudah dinyatakan meninggal. Ada dugaan Sukardi terkena serangan jantung, apalagi keluargaya pun bercerita bahwa alamarhum memang memiliki riwayat sakit jantung. “Kami tidak menyangka almarhum pergi secepat itu, kami sangat berduka kehilangan beliau yang selama ini rajin dan berdedikasi tinggi, “ ujar Wahyu.

Jenazah Sukardi langsung dibawa ke rumahnya, Perumnas Prandon dan dimakamkan pada hari itu juga. (ari)

8

Pariwara

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Kejelian Mencipta Peluang Bisnis

Kolam renang buatan di lytec Home Center

Batam, SMN - Di saat ekonomi yang agak sedikit lesu di sekitar Batam memang dibutuhkan kepekaan dan ide brilian

dalam menciptakan peluang bisnis yang menjadi barometer kehandalan seorang pengusaha.

Hal ini dibuktikan oleh Stepen

dengan kreatifitasnya dalam menciptakan peluang bisnis kolam renang stc, kincir angin, pancing ikan anak-anak, ayunan gantung, kereta api, istana balon dll, di kawasan lytech Home Center yang terletak di daerah dibengkong, Batam. Dengan biaya sebesar Rp.25 ribu untuk satu tiket anak dengan ketentuan waktu tidak terbatas, yang pada hari sabtu dan minggu bisa menyedot pengunjung kurang lebih dari 300 orang.Bagi pengunjung khususnya dibatam dapat mengunjungi kawasan Lyetch Home Center setiap harinya yang dibuka untuk permaian anak-anak murah meriah dan beraneka ragam yang disediakan. Bagi para pembaca yang berada di luar batam seperti daerah tanjung pinang,tanjung balai karimun, bintan, tanjung batu, natuna dan anambas jika berkunjung kebatam datang dan kunjungilah ke Lytech Home Center (tim).

Proyek Pembangunan Jalan di Batam Terkesan Asal-asalan Batam, SMN - Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemko Batam, saat awak media melakukan investigasi dilapangan menemukan proyek pembuatan jalan hinterland yang dikerjakan oleh PT. Jati Raja kontraktor selaku pemenang tender PU kota Batam senilai Rp. 2.762.431.354 dari dana APBD kota Batam.

Pada tgl 7 november 2016 berhasil menemui mandor Pt.Jati Raja kontraktor,yaitu bpk.Iwan, namun beliau hanya mengatakan : waduh saya sedang pusing, proyek ngak kelar padahal waktu jatuh tempo proyek sudah habis !!!, sambil menaiki motor bututnya meninggalkan awak suara media nasional. Lalu awak suara media nasional melakukan browsing alamat Pt.Jati Raja kontraktor melalui internet dan mencoba mengklarifikasikan kepada PU kota batam lalu berhasil menemui Bpk Suratno di kantor PU skupang yang membenarkan keberadaan alamat tersebut, namun alamat tersebut diduga fiktif ataupun sudah pindah?, karena awak suara media nasional telah mengcroscek ke lokasi alamat yang dimaksud,namun tidak menemui Papan nama ataupun

Proyek pembuatan jalan hinterland

identitas yang menunjukan keberadaan Pt. Jati Raja kontraktor.

Pengamatan awak suara media nasional dilokasi pada tanggal 7 november 2016 sekitar pukul 15.00 menunjukan bahwa pembangunan fisik jalan tidak sesuai karena terlihat sedikit saja taburan granitnya sepanjang 800 meter dan juga drainase air sepanjang 600 meter yang terlihat belum selesai pengerjaannya dan disana juga terlihat adanya galian pengecekan sedalam 30cm yang terlihat hanya sedikit sekali taburan granitnya, padahal waktu

jatuh tempo proyeknya tertulis tanggal 8 november 2016 di papan pelaksanaan proyek.

Pembangunan jalan tersebut terkesan asal-asalan dan amburadul, konfirmasi yang didapatkan dari bpk.Suratno tgl 8 novemebr 2016 di kantor PU skupang Batam, mengatakan bahwa Pt. Jati Raja kontraktor akan dikenai sanksi administratif,dan Pt. Jati Raja kontraktor dapat melakukan perpanjangan proyeknya sampai tahun anggaran 2016 yang belum habis. Bersambung…(tim)

ngan manusia yang memandang manusia sebagai komoditi belaka.

Oleh sebab itu Hr selalu menekankan akan pentingnya nilainilai humanisme dan anti terhadap human traffiking yang beliau terapkan dalam seleksi calon pekerja, itulah yang disampaikan Hr kepada awak suara media nasional. Dan beliau sangat mendukung sekali program program penertiban terhadap para pengiat jasa penyalur jasa Tenaga kerja Indonesia yang kurang memperhatikan akan nilainilai kemanusiaan atau bahkan

cenderung melakukan praktekpraktek perbudakan modern yang kita kenal dengan istilah human traffiking. Dan beliau menghimbau agar pemerintah bertindak tegas terhadap pengiat jasa penyalur TKI yang masih ilegal di Batam supaya kasus – kasus seperti kasus di perairan Nongsayang merengut nyawa 58 orang tidak terulang kembali di sekitar perbatasan IndonesiaSingapura-Malaysia.

Bersambung…(tim)

Mark Up Dana Bantuan RTLH 2012 dan 2013 Batam, SMN - Permasalahan ekonomi rakyat di kota batam masih ada yang memprihatinkan, hal itu terlihat di wilayah tanjung punting kampong tua, terlihat dengan banyaknya rumah yang tidak layak huni disana dan oleh sebab itulah program dinas sosial disusun dengan program dana bantuan RTLH (Rumah tidak layak huni) salah satu warga tanjung putung mengatakan kepada awak suara media nasional, bahwa dana bantuan tersebut senilai 15 juta untuk tahun 2012 dan 20 juta untuk tahun 2013 yang berbentuk bahan ma-

Batam, SMN - Kondisi kawasan mangrove di Batam kian mengkhawatirkan. Selain reklamasi, eksport arang juga dianggap menjadi faktor terbesar habisnya pohon bakau sebagai penyangga kawasan mangrove di Batam.

Sebelum 2007 pohon bakau di Batam dibabat habis-habisan untuk kepentingan produksi di dapur arang. Dapur arang adalah sebutan tungku pembakaran arang yang banyak dipakai pengusaha arang di Batam.

“Sebelum 2007 ke bawah, dapur arang diproduksi dengan skala besar dengan pohon bakau di atas skala diameter 4,5-20 inci yang ditebang,” Setelah itu, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan larangan produksi arang dari bakau.

Namun, larangan tersebut ternyata tidak menghentikan produksi arang bakau. Pengusaha tetap melanjutkan bisnis arang bakau diam-diam dengan mempekerjakan nelayan setempat untuk mempro-

duksi arang bakau.

Dalam sehari, ia bisa memproduksi 20-30 kilogram arang bakau.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen P2S Departemen Kelautan dan Perikanan, Ir Ansori Zawawi pernah dengan tegas menyatakan, dua perusahaan besar dapur arang di Pulau Rempang dan Galang, Kota Batam, yang telah ditutup tidak akan ditoleransi untuk dibuka kembali.

Penyegelan perusahaan itu oleh tim Ditjen P2S DKP di-pimpin langsung Ansori bersama pemerintah daerah Kota Batam, dinilai sebagai kebijakan tepat untuk menghentikan pembabatan hutan mangrove (bakau). Luas Batam secara menyeluruh 41.500 Hektar dan 42 persen merupakan hutan magrove, namun saat ini hanya tinggal 4,2 persen. Menyusutnya hutan

terial bangunan namun bahan material bangunan yang diterima warga tidaklah sesuai dengan nilainya, hanya diperkirakan oleh nara sumber dan tersebut bernilai 8 juta yang berbentuk bahan material bangunan berupa kayu, triplek, seng, dll, itupun pak, upah tukang kami yang membayarnya ungkap nara sumber, namun setiap ingin dikonfirmasi oleh awak suara media nasional bpk.akiang selaku kontraktor program RTLH selalu menutup mulut dan tidak mau memberikan keterangan apapun dan selalu menghindar, hingga berita ini

diturunkan awak suara media nasional belum dapat menjumpai kadis sosial Kota Batam perihal RTLH tersebut. Bersambung…(was)

Musirawas, SMN - Sebanyak 362 pejabat administrator setingkat eselon III dan pejabat pengawas setara eselon IV dilingkungan Pemkab Musirawas, secara resmi dilantik oleh bupati Musirawas, Hendra Gunawan di Auditorium Pemkab Musirawas, Jumat (30/12/ 2016) lalu.

Adapun pejabat yang dilantik masing-masing, eselon III 70 or-

Produksi arang bakau di Batam

magrove atau bakau yang terjadi di Batam, mengakibatkan pulau ini udara atau oksigen yang dihirup terkontaminasi atau rusak. Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Kota Batam

sebenarnya telah menghentikan produksi arang atau dapur arang dengan tidak memberikan izin memproduksi dapur arang. Alasannya, produksi dapur arang merusak ekosistem hutan.(was)

Kasus Penculikan dan Penganiayaan Diduga Dilakukan Oleh Salah Seorang Anak Pejabat di Batam Melibatkan Oknum TNI AL

Korban RZ

Hentikan Perdagangan Manusia!

Batam, SMN - Pada pemberitaan awak suara media nasional beberapa waktu lalu tentang masih banyaknya TKI yang melintas di pelabuhan batam center, teryata Hr salah satu penggiat jasa penyalurTKIi merasa prihatin terhadap masalah kapal TKI yang tenggelam di daerah nongsa waktu lalu, yang menurut Hr bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh banyaknya para pengiat jasa penyalur TKI yang kurang memperhatikan akan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan cenderung sebagai aksi perdaga-

Export Arang Bakau Sangat Merusak Ekosistem Hutan Bakau

Batam, SMN - “Hati hati jangan sampai hilang malam ki” inilah kata-kata yang terucap oleh salah seorang gerombolan RD kepada saudara RZ, terjadinya kasus penculikan dan penganiayaan oleh RD yang merupakan anak salah satu pejabat BPN kota batam terhadap saudara RZ di ruko batu aji yang menurut keterangan korban kepada awak suara media nasional bahwasanya kasus tersebut berawal dari kerjasama dalam bisnis handphone dengan investasi uang sebesar 188 jt antara BS (adalah ayah dari RD)

dan RZ di karenakan bisnis mulai mengalami kebangkrutan lalu disepakatilah oleh kedua belah pihak yang dimediasi oleh bpk bahren namun tidak ada tertulis dengan kesepakatan uang sisa usaha yang sebesar Rp. 54 juta lalu dibelah dua yaitu sebesar RP. 27 juta, kebangkrutan itu diduga menurut keterangan RZ bahwa RD sering mengambil hp yang ada di counter sehingga menyebabkan kebangkrutan usaha HP tersebut namun, RD merasa bahwa bisnis ayahnya diselewengkan oleh saudara RZ yang mengakibatkan

saudara RD mengancam supaya RZ secepatnya mengembalikan uang usaha tersebut namun RZ belum mempunyai uang cash sehingga RZ memberikan jaminan kepada saudara RD berupa surat rumah, ijazah dan passport dan uang sebesar Rp. 3 juta namun pihak saudara RD merasa kurang berkenan sehingga pada hari sabtu 19 November 2016, RD berserta gerombolannya melakukan penculikan terhadap RZ dari rumahnya menuju simpang kav lama citra raya samping telkom kec.sagulung kota Batam dan melakukan penganiayaan terhadap saudara RZ namun pada saat naas tersebut RZ berhasil lari menyelamatkan diri dalam kondisi tidak berpakaian, lalu pada hari itu juga saudara RZ melapor ke polsek sagulung dan pihak Polsek Sagulung pun memanggil RD yang datang ke polsek Sagulung beserta gerombolannya dan salah seorang gerombolan RD

mengaku sebagai oknum TNI AL kepada bpk Ari selaku penyidik di Polsek Sagulung yang sehingga pihak Polsek melepaskan RD dan gerombolannya dikarenakan pihak kepolisian tidak dapat menyelesaikan masalah penculikan dan penganiayaan tersebut pada hari itu dan berjanji kepada saudara RZ bahwa pihak penyidik akan berusaha membawa kasus ini ke penyidik militer namun sampai berita ini diturunkan pihak Polsek Sagulung belum melakukan tindak lanjut akan kasus RZ dan menurut keterangan salah satu saksi RZ mengatakan bahwa gerombolan RD mengucapkan kata-kata didepan penyidik Polsek Sagulung bahwa : itu adalah sok terapi kepada RZ dikarenakan RZ tidak mampu melunasi hutang-hutangnya sampai berita ini diturunkan oleh awak suara media nasional saudara RZ sangat merasa terancam akan hidupnya,bersambung…(was)

Rakor dan Coffe Morning Bersama Rekan Media

PPID Meranti Komit Beri Pelayanan Informasi Bagi Masyarakat Selatpanjang, SMN -Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Coffee Morning bersama sejumlah Kepala SKPD dan rekan media yang bertugas di Tanah Jantan itu, Jumat (30/12/2016).

Acara yang digelar di Aula Kantor bupati itu mengambil tema Outlook Meranti 2017 dan kemitraan strategis pemerintah dan pers yang dihadiri Wakil bupati Kepulauan Meranti,Drs H Said Hasyim, Plt Sekda Julian Norwis, dan Kepala Bagian Humas Setdakab Meranti, Helfandi.

Dalam kesempatan itu, ketua PPID dalam hal ini Kepala Bagian Humas Setdakab Kepulauan Meranti, Helfandi SE mengatakan bahwa undang undang keterbukaan informasi publik menuntut

pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menuntut pemkab Meranti memiliki PPID, Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang membentuk dan memiliki PPID tujuannya adalah agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang bisa merugikan pemerintah daerah,” kata Helfandi.

Mantan camat itu juga mengatakan, secara kelembagaan PPID di tingkat pusat berada di bawah Kominfo, sedangkan di tingkat daerah tidak harus berada di Dishubkominfo. Dia menjelaskan bahwa pers merupakan pilar demokrasi, sehingga sangat diperlukan dalam memberikan kritik dan saran.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada rekan wartawan yang turut membangun daerah melalui pemberitaan positif. Wartawan juga merupakan bagian dari kekeluargaan pemerintahan. Selanjutnya wartawan diharapkan dapat meningkat kompetensi diri dimana di sebagian daerah sudah menerapkan sebagai salah satu syarat dalam menjalin kerjasama. Semoga goresan tinta dari teman teman media dapat memberikan suatu ide dalam menbangun daerah agar menjadi lebih baik ke depannya,” katanya.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim dalam pidatonya juga menyampaikan pembentukan PPID merupakan suatu terobosan yang bagus, sehingga tidak ada lagi informasi yang ditutupi.

Mantan Sekda Siak ini juga

Suasana Rakor dan Coffe Morning Bersama Rekan Media

menyampaikan bahwa keberadaan wartawan sangat diperlukan untuk pembangunan daerah dan akan terus menjalin kerjasama yang baik dengan media.

“Informasi publik ini sangat penting, dimana informasi yang diberikan harus jelas, maka daripada itu kami sangat membutuhkan teman teman media dan kami juga akan terus menjalin kerjasama yang baik. Ke depannya segala kewajiban kami terhadap rekan media akan disempurnakan,” kata Said.(hri)

Bupati Mura Lantik 362 Pejabat Eselon Musirawas ang, eselon IV sebanyak 274 orang, dan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) 18 orang.

“Hari ini kita laksanakan pelantikan yang ketiga kali, dan masih ada satu tahap pelantikan lagi, yang insyaallah akan dilaksanakan pada 4 Januari 2016. Ini pelantikan kita jadwalkan tidak serentak, karena jumlahnya cukup banyak.

Nanti awal 2017 semua dapat laksanakan tupoksi masing-masing,

sesuai aturan pemerintah yang baru,” ujarnya usai melakukan pelantikan.

Diharapkan kepada pejabat yang baru dilantik dapat m emenuhi harapan masyarakat dengan memberikan kinerja sebaik-baiknya.

Sebab, dari hampir 7000 aparatur sipil negara (ASN), sekitar 862 orang diantaranya yang memegang jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Tugas ada dipundak saudara.

Kita ingin kedepan, agar kerja dan prestasi jelas, baik sisi psikologis memang layak untuk ditempatkan diposisi masing-masing. Jabatan itu bukan asal suka tidak suka, tapi kinerja, kita terus tingkatkan kemampuan, kita tak mampu berkompetisi kalau tidak siap,” kata Hendra Gunawan.

Dilanjutkan, mutasi merupakan hal yang biasa. Bagi yang masih diposisi lama, harus dapat meningkatkan kinerjanya. Dan bagi yang

diposisi baru harus cepat beradaptasi dan bisa berinovasi menorehkan prestasi, walaupun hanya skala kecil sekalipun.

“Saya tak perlu banyak berikan arahan, selamat bekerja, syukuri, evaluasi raport dari mereka baik disiplin dan lain-lain. Kita tunjukkan kinerja, supaya kita bisa tegakkan kepala kita. Kita harus lepas dari tertinggal, bagi yang belum dapat posisi, waktunya masih panjang,” harap Hendra.(sjp)

Nusantara

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Bandung Punya Bandros, Bogor Punya Uncal

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaunching bus pariwisata Kota Bogor yaitu bus UNforgattable City tour At Loveable city (UNCAL)

Bogor, SMN - Semarak tahun baru 2017 di Kota Bogor sangat meriah. Selain adanya pesta kembang api pesta masyarakat Kota Bogor di Tugu Kujang, Kecamatan Bogor Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaunching bus pariwisata Kota Bogor yaitu bus UNforgattable City tour At Loveable city (UNCAL). Masyarakat Kota Bogor tumpah ruah dikawasan Tugu Kujang, karena adanya Car Free Night (CFN) yang sengaja dibuat untuk acara diantara dua icon Kota Bogor Tugu Kujang dan Tepas Salapan pada Sabtu (31/12/2016) malam.

Acara yang dimulai pukul 22:00 WIB, diawali dengan sapaan Wali Kota Bogor bersama unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor kepada ribuan masyarakat yang hadir dan menyemut di kawasn CFN. Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan beberapa pertanyaan dengan hadiah doorprize speda serta doorprize lainnya, kuis kecil yang dibuat unsur Muspida itu dikhususkan untuk masyarakat yang ber KTP dan berdomisili di Kota Bogor. Setelah acara kuis kemudian ada hiburan band dari PNS Pemkot Bogor dengan nama Pemuda 31, dengan dilanjutkan launching bus UNCAL dan perayaan tahun baru tanggal 1 Januari 2017 pukul 00:00WIB. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip mengatakan, untuk

awal sendiri bus UNCAL ini digratiskan, untuk mendongkrak pariwisata di Kota Bogor didalam bus juga banyak terpampang gambar serta panduan destinasi wisata Kota Bogor. Sehingga dengan menaiki bus itu wisatawan bisa mengetahui tempat wisata di Kota Bogor. “Untuk operasionalnya juga di koperasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor.

Untuk tarif bus belum dikaji, operasionalnya di seputar Kebun Raya Bogor (KRB) dan tempat wisata lainnya,” ungkap Ade, pada Minggu (1/1/2017) dinihari.

Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya memjelaskan, besama Muspida dirinya berkeliling mengitari KRB dengan UNCAL usai di launching. Operasi bus UNCAL ada pada Jum’at, Sabtu dan Minggu dengan jumlah yang terbatas saat ini masyarakat atau wisatawan bisa ada di titik kumpul dekat botani dan mengantri untuk naik bus itu.

“Kedepan di tahun 2017 ini akan ditambah jumlahnya, semua tidak ada pembelian lewat APBD Kota Bogor dan hanya lewat Corporate Social Responsibility (CSR). Jam operasional akan diumumkan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia melanjutkan, konsepnya mengurangi kemacetan, orang yang akan berwisata ke Kota Bogor cukup parkir di terminal Baranangsiang atau di Botani Square dan menaiki bus UNCAL,

jadi kendaraan pribadi yang melintas berkurang. Sekarang ini tidak akan berhenti di banyak tempat, kalau sudah banyak akan berhenti ke Jalan Suryakancan dan destinasi lain. “Tidak ada shulter untuk bus wisata ini, pertama dari Botani muter SSA dan kembali ke Botani. Kedepan bisa berhenti hingga tas Tajur, kalau jumlah UNCAL sudah banyak,” tuturnya.

Menurut Bima, banyak perusahaan yang antri untuk memberikan CSR bentuk bis wisata, dengan sementara biaya operasional di tanggung pihak pemberi CSR seperti bus pertama ini dari Bank Jabar Banten (BJB). Nanti kedepan bus akan dibranding dengan hal itu akan ada pemasukan, akan ada marcendise atau hal yang lainnya untuk operasional. Target 2017 akan ada penambahan bus 5 unit jadi total 6 unit bus,” tutupnya.

Manager Komersial BJB cabang Kota Bogor,Astra Pawanendra mengatakan, bentuk CSR diberikan dalam bentuk bus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk sarana city tour. Wisatawan bisa menggunakan bus UNCAL ini, ada panduan wisata Kota Bogor didalam bus ataupun ada guidenya. “Kami memakai designerbus untuk membuat UNCAL dengan icon didalam bus ada gambar UNCAL. Pengelolaan akan dilakukan PDJT Kota Bogor kedepannya. Kami akan lebib insten memberikan CSR ke Kota Bogor,” terangnya.

Sementara itu Kepala bank BJB cabang Bogor Irwa Triherda Permana menutuekan, dana CSR ini adalah bentuk nyata dari pihak bank bjb untuk membangun perekonomian di Jawa Barat khususnya di Kota Bogor. “BJB berharap dengan adanya kegiatan CSR ini bisa memajukan pariwisata Kota Bogor yang terkenal keindahan panorama alam dan wisata kulinernya,”ujar Irwan. (ikr)

BEI Denpasar

Capai Transaksi Tertinggi

9

Polres Musi Rawas Musnahkan Ribuan Miras Musirawas, SMN - Jelang malam Tahun Baru, Polres Musi Rawas melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras (miras) dan 46 senjata api rakitan (senpira).

Kesemuanya merupakan hasil operasi cita kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru 2017.

Pemusnahan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Musi Rawas itu dihadiri langsung oleh Kapolres Musirawas AKBP Hari Brata dan Bupati Kabupaten Musi Rawas, Hendra Gunawan.

Kapolres Mura,AKBPHari Brata menjelaskan, selama operasi cipta kondisi, sebanyak 3.678 botol miras diamankan. Lalu, 46 pucuk senpira hasil serahan masyarakat kepada personil Bhabinkamtibmas, kades dan camat. Sedangkan untuk narkotika sebanyak 1.405 gram sabu-sabu dan 5.000 butir ekstasi.

“Untuk penyelesaian kasus atensi seperti curas, curat dan curanmor 3C mengalami peningkatan 100 persen. Termasuk tindak pidana korupsi sebanyak dua kasus selesai semuanya,” kata Hari, Sabtu (31/12/2016) lalu.

Selain itu, untuk curas jumlah tindak pidana tahun 2015 sebanyak 190 kasus. Penyelesaian tindak pidana sebanyak 127 kasus. Tahun

Pemusnahan ribuan miras

2016 sebanyak 161 kasus dan selesai 296 kasus mencapai 100 persen lebih. Curat tahun 2015 sebanyak 242 kasus dan PTP sebanyak 127 kasus. Tahun 2016 sebanyak 200 kasus dan PTP sebanyak 118 kasus. Sedangkan curanmor tahun 2015 sebanyak 42 kasus dan PTP sebanyak 17 kasus.

Tahun 2016 sebanyak 54 kasus dan PTP sebanyak 11 kasus.

“Kita mengimbau kepada masyarakat untuk bersama menjaga

situasi Kamtibmas. Dan bagi masyarakat yang memiliki senpira dapat menyerahkan langsung ke aparat kepolisian, aparatur desa dan kecamatan,”tegasnya.

Sementara itu Bupati Musi Waras, Hendra Gunawan mengatakan, pihaknya miris melihat banyaknya peredaran miras di wilayah Mura dan ke depan menjadi tugas bersama menyelamatkan Kabupaten Mura dari ancaman miras.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha agar ke depan tidak ada lagi peredaran miras serta tingkat kejahatan menurun. Termasuk adanya peredaran narkotika dan senjata api rakitan.

“Saya apresiasi hasil kerjasama Polres Mura, Kodim 0406 dan stakeholder lainnya yang bergotong-royong. Melakukan operasi cipta kondisi bersama-sama,” terangnya. (okz)

Kembang Api Hiasi Langit Denpasar

Suasana pesta kembang api saat menyambut Tahun Baru 2017 di kawasan Patung Catur Muka Kota Denpasar, Minggu (1/1/2017).

Denpasar, SMN - Suasana Kota Denpasar, Bali, pada malam pergantian tahun 2016 ke 2017, tepatnya pukul 00.00 Waktu Indonesia Tengah (Wita) Minggu nampak berbeda dari hari biasanya

karena ribuan kembang api menghiasi langit yang ditingkahi hujan gerimis.

Ribuan warga Denpasar, wisatawan domestik dan mancanegara juga terlihat memadati lapangan

Puputan Badung dan Catur Muka di jantung Kota Denpasar.

Mereka yang sejak sore sudah berada di lapangan Puputan Badung dan Catur Muka nampak semangat begitu mendengar

penghitungan suara mundur detikdetik pergantian tahun.

Di Lapangan Puputan dan Catur Muka juga terdengar gemuruh suara terompet dan letupan kembang api bergema di langit Kota Denpasar. Teriakan dan sorak gembira ucapan selamat tahun baru 2017 dari ribuan pengunjung begitu semarak dan ramai terdengar.

I Made Sumantra, salah seorang warga Bali, mengatakan bahwa sangat senang tahun baru telah tiba dengan beberapa harapan yang sempat tertunda di tahun 2016 diharapkan bisa terwujud pada tahun 2017.

“Semoga tahun 2017 menjadi tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Cita cita untuk segera lulus kuliah semoga tercapai di tahun 2017,” ucapnya.

Sementara itu, Sumaryo yang pendatang dari Semarang, Jawa Tengah, menyatakan bahwa sudah beberapa kali datang ke Bali untuk menikmati malam pergantian tahun tetap menyenangkan.

“Sangat menyenangkan tahun baru di Bali, selain aman juga menyenangkan. Semoga dengan tahun baru ini kondisi rakyat dan negara lebih baik dari sebelumya,” ujarnya menambahkan. (ant)

Pengisian Pejabat pada SOTK Baru Banten Tunggu Persetujuan Mendagri Ilustrasi

Denpasar, SMN - Bursa Efek Indonesia (BEI) Denpasar penuh optimisme dengan pencapaian transaksi tertinggi dana yang berhasil dihimpun selama 2016 mencapai Rp674,39 triliun dan USD247,50 juta.

“Dana tersebut terdiri dari aktivitas pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/ IPO) sebesar Rp12,11 triliun dan pencatatan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) sebesar Rp61,85 triliun,” kata Kepala Perwakilan BEI Denpasar I Gusti Alit Nitrayatna di Denpasar, Minggu.

Selain itu juga bersumber dari penerbitan waran sebesar Rp1,14 triliun, 84 emisi baru obligasi, suku korporasi yang diterbitkan oleh 56 perusahaan senilai Rp113,29 triliun dan USD47,50 juta.

Ia mengatakan, dana tersebut juga bersumber dari satu “Exchange Traded Fund (ETF)” senilai Rp6,3 miliar, dua emisi “Efek Beragun Aset (EBA)” senilai Rp1,37 triliun, serta 220 seri Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp484,63 triliun dan

USD200 juta.

Hingga penutupan perdagangan akhir tahun 2016 yang dilakukan Kamis (29/12/2016), ratarata nilai transaksi harian mengalami peningkatan 30,03 persen dibandingkan dengan tahun 2015.

Sementara rata-rata frekuensi transaksi harian tumbuh 18,91 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk rata-rata volume transaksi harian naik 31,36 persen dibandingkan dengan tahun lalu, serta kapitalisasi pasar meningkat 18,18 persen dibandingkan dengan 2015.

I Gusti Alit Nitrayatna menambahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan sebesar 193,36 persen yang merupakan kenaikan tertinggi di antara bursabursa utama dunia.

Sepanjang 2016 sampai dengan penutupan perdagangan akhir tahun, IHSG telah meningkat 15,32 persen dan ditutup di level 5.296,711 poin.

Angka tersebut mampu me-

ngantarkan masuk lima besar di antara bursa-bursa utama dunia serta tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik, sepanjang sejarah pasar modal Indonesia.

Pencapaian hal itu juga merupakan cerminan dari kekuatan ekonomi Indonesia, dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam memajukan pasar modal Indonesia.

I Gusti Alit Nitrayatna mengharapkan, pihaknya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara di 2020 diyakini dapat segera dicapai dengan kerja keras dan kerja sama semua pihak serta dukungan pemerintah.

Dengan demikian pasar modal domestik akan menjadi lokomotif perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kami yakin di tahun 2017 angkanya akan terus meningkat, sehingga peran pasar modal dalam mewujudkan pembangunan akan semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujar I Gusti Alit Nitrayatna. (rzy/okz)

Serang, SMN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan bahwa proses pengisian pejabat dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru tinggal menunggu persetujuan Plt Gubernur Nata Irawan dan selanjutnya diajukan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk mendapat persetujuan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir, menjelaskan, progres pengisian jabatan pegawai dalam SOTK baru tersebut sudah mencapai 90 persen. Bahkan, menurut Samsir, pengisian data nama pegawai beserta jabatannya itu sudah diselesaikan sejak jauh-jauh hari.

“Sudah 90 persen progresnya.

Nama-nama pejabat beserta posisinya juga sudah diselesaikan.

Nah yang 10 persen itu sebenarnya tinggal menunggu persetujuan Plt Gubernur saja, kalau katanya oke, ya tinggal nanti kami serahkan langsung ke Kemdagri,” kata Samsir, di Serang, Kamis (29/ 12/2016) lalu.

Ditambahkan Samsir, selepas mendapatkan persetujuan dari Kemdagri mengenai pengisian nama pegawai beserta jabatan dalam SOTK baru, Pemprov Banten kemudian akan menyiapkan surat keputusan mengenai pelantikan pejabat sesuai dengan ketetapan SOTK baru tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

“Nah sesudah itu semuanya disetujui sama Plt Gubernur dan diserahkan ke Kemdagri, SK (Surat Keputusan) pelantikan mengenai pengisian pejabat SOTK baru, nanti akan segera kami siapkan,” ujar Samsir.

Sementara itu, Komisi I DPRD Banten meminta kepada Plt Gubernur dan Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Banten untuk melakukan seleksi

secara tepat kepada pejabat yang akan menempati posisi di SOTK baru awal Januari 2017 mendatang.

“Kita tidak bisa mengawasi secara langsung karena ini memang kewenangannya ada di Plt Gubernur secara penuh. Tapi setidaknya, kita juga akan melakukan pemantauan terhadap kebijakannya soalnya kita ingin pengisian pejabat di SOTK baru ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”

ujar Ketua Komisi I DPRD Banten Zaid El Habib.

Diketahui, Pemprov Banten telah menyampaikan surat kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk meminta izin bisa melantik sebanyak 981 pejabat yang akan mengisi SOTK baru pada awal Januari 2017. Ratusan pejabat tersebut rinciannya terdiri dari 50 pejabat eselon II, 248 pejabat eselon III, dan 683 pejabat eselon IV. (yan)

10

Olahraga

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Tiga Catatan Penting Olahraga Indonesia Sepanjang 2016 Jakarta, SMN - Ada tiga catatan penting dalam dunia olahraga tanah air sepanjang tahun 2016 di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) era Jokowi.

Menpora Imam Nahrawi menjelaskan secara nyata kerja yang telah dilakukan kementerian yang dipimpinnya di tahun ini.

“Secara umum seluruh program unggulan di bidang kepemudaan dan keolahragaan sepanjang tahun 2016 berjalan sesuai rencana yang telah dibuat,” kata Menpora dalam Refleksi Akhir Tahun dan Semangat Menyongsong Tahun 2017 Kemenpora di Gelanggang Olahraga Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Meski di tengah perjalanan ada kebijakan pemotongan anggaran tapi hal itu masih bisa di atasi dengan dilakukannya beberapa

penyesuaian.

Berikut tiga poin catatan penting olahraga Indonesia sepanjang 2016: 1). Keberhasilan Indonesia dalam mengembalikan tradisi emas Olimpiade melalui pasangan Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir di Olimpiade Rio Agustus 2016 dan juga perolehan medali perak dan perunggu Olimpiade melalui Eko Yuli Irawan dan Sri Wahyuni serta Ni Nengah Widiasih dari cabang Angkat Besi di ajang Paralimpik Games 2016.

2). Terobosan pemberian bonus bagi Olympian yang terbesar sepanjang sejarah dan juga di dunia serta Jaminan Hari Tua bagi Olympian dan Atlet Berprestasi.

3). Pembenahan Tata Kelola Sepakbola. Hal ini menandai komitmen dan keseriusan Pemerintah untuk tetap mengawal

perbaikan sepakbola Indonesia.

Menteri Pemuda dan Olahraga mencabut SK pencabutan pembekuan PSSI dengan dua alasan, yakni: Komitmen serius dari FIFA dan komitmen anggota PSSI untuk mendukung perubahan terhadap sepakbola Indonesia. Pelaksanaan Indonesia Soccer Championship (ISC 2016) menjadi tonggak kebangkitan sepakbola Indonesia.

Pencabutan pembekuan SK PSSI ini juga menandai dimulainya era baru pembenahan sistem tata kelola sepakbola yang lebih baik dan relasi yang lebih baik antara negara dengan para stakeholder sepakbola.

“Komunikasi antara PSSI dan Pemerintah juga mulai berjalan dan menuju ke arah yang lebih baik saat ini,” tutur Menpora menambahkan.(trb) Menpora Imam Nahrawi

Indonesia Fokuskan Cabor Olimpiade di SEA Games 2017

Sea Games 2017 akan digelar di Kuala Lumpur Malaysia

Jakarta, SMN - Indonesia memfokuskan peningkatan prestasi olah raga olimpiade. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan, SEA Games 2017, merupakan lompatan awal penguatan atlet-atlet dari cabang-cabang olah raga (cabor)

yang akan dipertandingkan dalam Asian Games 2018 maupun juga saat Olimpiade 2020 mendatang.

“Jadi nanti, akan ada cabor-cabor non olimpik dalam SEA Games di Malaysia, yang kami tidak akan kirim atlet,” kata Imam, saat refleksi Kemenpora 2016, di Jakarta, akhir

pekan lalu.

Menurut dia, SEA Games tahun ini, akan menjadi tolok ukur kesiapan awal atlet-atlet nasional untuk menatap prestasi maksimal dalam Asian Games dan juga Olimpiade.

Karena Imam menilai Sea Games cuma sebagai tolok ukur persiapan

atlet-atlet dalam negeri untuk gelaran yang lebih besar, itu mengapa menurutnya, pemerintah tak menghendaki adanya target.

Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menerangkan, Sea Games bukan gelaran yang masuk dalam kalender resmi Komite

Olimpiade Internasional (IOC).

Kata dia, SEA Games boleh dianggap sebagai pesta olahraga masyarakat Asia Tenggara (ASEAN).

Semangatnya, ujar Imam, menjadikan gelaran tersebut sebagai laga persahabatan antar negara-negara di kawasan.

Ia menyarankan, agar para atlet nasional yang diberangkatkan ke SEA Games, cukup menjadikan gelaran itu, sebagai laga pemanasan menjelang kalender IOC, seperti Asian Games dan Olimpiade.

Sebab itu, Imam mengaku, di SEA Games pemerintah tak memberikan target. Baik target soal capaian juara umum, maupun dalam perolehan medali emas.

Sebab dia menilai, penetapan target hanya akan menjadi beban bagi Kontingen Merah Putih.

“Jadi agar masyarakat juga memahami. Saya katakan sekarang

ini (tidak ada target) biar nanti nggak salah (dianggap gagal),” ujar Imam.

Akan tetapi, dia menambahkan, meski pemerintah tak mematok target juara umum dan perolehan medali, para atlet-atlet peraih medali, tetap berhak mendapatkan bonus.

Kementeriannya kata dia, akan menyiapkan hak-hak peraih medali, yang menjadi kewajiban pemerintah demi kesejahteraan para atlet nasional. Namun, Imam belum ingin menyebutkan besaran bonus bagi masing-masing peraih medali tersebut.

“Ya pasti kita adakan lah (bonus atlet di SEA Games). Besarannya mungkin enggak sebesar saat nanti di Asian Games,” sambung dia.

Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

di Kemenpora, Achmad Sutjipto mengatakan, meski pemerintah tak mematok target, namun capaian Merah Putih diharuskan lebih baik dari SEA Games 2015. Menengok raihan atlet-atlet nasional di SEA Games Singapura dua tahun lalu, Indonesia berada di peringkat ke5 dengan perolehan 47 medali emas.

“Atlet-atlet kita saat ini, lebih punya potensi dan lebih optimis jika dibandingkan SEA Games di Singapura,” kata dia.

Malaysia, dalam SEA Games tahun ini, hanya mempertandingkan 28 cabor. Cabor unggulan Indonesia, ditolak meski hal tersebut, menjadi kewenangan negara tuan rumah. Indonesia, Achmad menjelaskan, akan mengikuti 17 cabor dan mengandalkan sebanyak 250-an atlet-atlet unggulan.(rpb)

Menpora Beri Rekomendasi untuk Naturalisasi Ezra Walian Jakarta, SMN - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Imam Nahrawi, mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung proses naturalisasi pesepak bola muda keturunan Indonesia, Ezra Walian.

Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Menpora dan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar proses naturalisasi bisa segera dilakukan dengan tujuan membawa sang pemain bisa masuk dalam skuat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2017.

Wacana Ezra Walian, pemain Belanda berdarah Manado yang bermain untuk Jong Ajax, untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia demi bermain di Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2017

Kuala Lumpur tampaknya bisa segera terwujud. Menpora Imam Nahrawi langsung menindaklanjuti surat dari KONI Pusat agar proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun itu bisa segera dilakukan.

“Menindaklanjuti Surat Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Indonesia Nomor: 2270/UMM/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016 perihal Rekomendasi Naturalisasi Atlet atas nama Ezra Harm Ruud Walian (atlet sepak bola), dengan hormat disampaikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga pada prinsipnya menyambut baik dan sangat mendukung keinginan atlet yang bersangkutan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.”

“Sehubungan hal tersebut, agar yang bersangkutan dapat

segera ikut memperkuat skuat Tim Nasional Sepak bola Putra, mohon berkenan Menteri untuk memproses pemberian hak kewarganegaraan bagi atlet yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” bunyi surat dari Menpora Imam Nahrawi yang juga ditembuskan hingga kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Ezra Walian merupakan pemain sepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda, dari ayah bernama Glen Walian yang merupakan pria asal Manado dan ibu bernama Linda Bos yang merupakan wanita asli Belanda.

Ezra bermain sepak bola bersama Jong Ajax di Liga Belanda dan

sempat memperlihatkan kemampuannya di depan Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi, dalam sebuah pertandingan ekshibisi di Cijantung, Jakarta, Kamis (27/12/2016) lalu.

Ezra Walian, yang memang berkeinginan membela Timnas Indonesia sejak melihat Irfan Bachdim melakukannya di Piala AFF 2010, kemungkinan besar akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-22 yang akan berlaga di SEA Games 2017 yang akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

KetuaUmumPSSI,EdyRahmayadi, awalnya mengaku belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan Ezra dinaturalisasi. Namun, surat dari Menpora kepada Menteri Hukum dan HAM telah menegaskan Ezra akan menjadi bagian dari Tim Garuda Muda.(bol)

Kesempatan Ezra Walian menjadi pemain Timnas Indonesia semakin terbuka. Menpora Imam Nahrawi mendukung rekomendasi proses naturalisasi pemain muda berdarah Manado itu.

Olahraga Renang Bisa Picu Kenaikan Berat Badan?

Selama ini kebanyakan orang beranggapan bahwa berenang bisa bantu mereka turunkan berat badan.

SMN - Memiliki berat tubuh ideal adalah impian banyak orang.

Oleh karena itu, tidak sedikit dari mereka yang berupaya mengeliminasi berat tubuh berlebih dengan cara berolahraga.

Salah satu jenis olahraga yang selama ini diyakini bisa membantu seseorang turun berat badannya adalah berenang. Menurut American College of Sports Medicine, berenang selama 2 jam 30 menit setiap minggu bisa membantu mereka yang bercita-cita kurus tercapai keinginannya.

Namun ternyata untuk menurunkan berat badan lewat olahraga renang, mereka harus terlebih dahulu melalui fase kenaikan badan drastis. Tekanan dalam air dua belas kali lebih kuat daripada

udara dan ini membuat segala pergerakan kita di dalam air lebih berat lantaran membutuhkan tenaga lebih banyak.

Ketika tenaga yang dikerahkan lebih banyak dan dilakukan dalam waktu lama, maka sangat mungkin otot tumbuh dan berkembang ukurannya menjadi lebih besar dalam tubuh.

Pasalnya berat otot melebihi berat lemak dalam tubuh. Ini membuat berat badan seseorang naik, tetapi bukan berarti gemuk, hanya tubuhnya menjadi lebih berisi.

Perkembangan otot dalam tubuh yang membuat berat badan seseorang bertambah dan bentuk tubuhnya terlihat lebih berisi sebetulnya bukanlah hal negatif yang harus dicemaskan.

Namun untuk para wanita umumnya, kenaikan berat badan dipandang sebagai hal yang mengkhawatirkan.

Selain karena perkembangan otot, kenaikan berat badan juga bisa diakibatkan oleh kebiasaan seseorang mengonsumsi makanan tidak sehat setelah olahraga renang.

Umumnya seseorang akan merasa lapar setelah berenang.

Nah, ketika jenis asupan makanan yang dipilihnya tidak sehat, maka aktivitas renang pun bisa jadi siasia. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika berenang juga dikombinasikan dengan pola makan sehat.(lp6)

Rona-rona

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Tarif Pengurusan STNK dan BPKB

Stabilitas Ekonomi Makro

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

mulai 6 Januari 2017.

Melihat lebih jauh aturan ini, pemerintah Jokowi-JK menaikkan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Bahkan, kenaikan ada yang mencapai tiga kali lipat.

Beberapa tarif yang dinaikkan seperti pengesahan STNK kendaraan bermotor, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Tarif atau biaya pengesahan

STNK kendaraan bermotor di aturan lama yaitu hanya Rp 50.000 untuk roda 2, roda 3 dan angkutan umum. Dalam aturan baru, biaya ini naik menjadi Rp 100.000 per penerbitan. Kemudian biaya pengesahan STNK untuk kendaraan roda 4 atau lebih di aturan lama hanya Rp 75.000, kini naik menjadi Rp 200.000 per penerbitan.

Selain itu, biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga naik signifikan. Dalam aturan lama, biaya penerbitan

BPKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 80.000. Kini, biaya penerbitan ini naik menjadi Rp 225.000 per penerbitan. Sementara itu, biaya penerbitan BPKB kendaraan roda 4 atau lebih dalam aturan lama hanya Rp 100.000 dan kini naik menjadi Rp 375.000 per penerbitan.

Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah juga mengalami kenaikan. Dalam aturan lama ini, biaya mutasi hanya Rp 75.000 per kendaraan, baik roda 2

maupun roda 4. Kini, tarif surat mutasi untuk roda 2 naik menjadi Rp 150.0000 dan untuk kendaraan roda 4 naik menjadi Rp 250.000.

Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) juga naik di 2017 ini. Dalam aturan lama, biaya penerbitan TNKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 30.000. Kini, tarif ini naik jadi Rp 60.000. Sedangkan biaya penerbitan TNKB kendaraan roda 4 sebelumnya Rp 50.000 naik menjadi Rp 100.000.(mdk)

memiliki potensi besar, dilihat dari basis jumlah pelaku yang mencapai jutaan.

“Untuk menggenjot dari UKM bisa melibatkan pemda sebagai lini terdepan, lalu perbankan, baru Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan,” katanya.

Yustinus menuturkan pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasi dan mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. “Harus dioptimalkan imbauan atau persuasi dan audit terhadap wajib pajak (WP) yang ada data konkret tapi enggak mau ikut tax amnesty.”

Yustinus juga menyarankan

agar pemerintah lebih sistematis dalam memasang target pencapaian tax amnesty. “Jadi, harus membuat target yang terukur, misal targetnya 5 juta peserta itu dibagi per Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pemda,” ungkapnya.

Hingga tax amnesty periode II berakhir pada Sabtu, 31 Desember 2016, Ditjen Pajak mencatat total ada 638.023 surat pernyataan harta (SPH) dengan jumlah harta yang dilaporkan sebesar Rp 4.295,8 triliun.

Selanjutnya, jumlah repatriasi dilaporkan mencapai Rp 141 triliun, dengen deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun dan deklarasi dalam negeri Rp 3.143 triliun.(tmp)

Tax Amnesty Periode III Sambungan dari hal. 1 tebusan sebesar 5 persen resmi berlaku mulai hari ini, Minggu, 1 Januari 2017 hingga akhir Maret mendatang.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan ada dua hal penting yang menjadi evaluasi dari pelaksanaan program tax amnesty di dua periode sebelumnya. Dua hal itu adalah masih belum optimalnya hasil repatriasi dan partisipasi.

“Jadi, untuk periode III ini, pemerintah harus segera melakukan koordinasi dan sinergi untuk dua hal, yaitu repatriasi dan partisipasi,” ujarnya

Yustinus mengatakan fokus pertama adalah melakukan upayaupaya untuk menggenjot lagi hasil repatriasi. Salah satunya menyiapkan kembali produk-produk investasi yang menarik, aman, dan pasti.

“Untuk packaging produk investasi ini bisa melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ucapnya.

Menurut Yustinus, tingkat partisipasi peserta tax amnesty masih kurang menyasar kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Padahal kalangan ini

Resolusi Guru 2017 Sambungan dari hal. 1 dengan mencanangkan program Satu Guru Satu Buku (Sagu Sabu) jelang tutup tahun 2016. Pemimpin Umum Media Guru, Mohammad Ihsan menyampaikan, karya tulis yang dihasilkan para guru di tanah air belum bisa dikatakan banyak.

“Belum semua guru mau berkarya. Apalagi, di sisi lain, masih banyak dijumpai kasus plagiaris jual-beli karya tulis ilmiah di dunia pendidikan,” terangnya dalam forum diskusi kepenulisan Media

Guru, 28 Desember 2016.

Untuk itu, pihaknya mendorong para pendidik untuk mau membagikan pengalaman dan wawasannya lewat karya tulis, yakni buku.

Menurut Ihsan, buku adalah warisan terbaik bagi kemajuan peradaban bangsa. Terkait upaya tersebut, komunitas Media Guru menginisiasi program Satu Guru Satu Buku.

“Anggota kami yang meru-

pakan guru-guru dari berbagai daerah sebagian telah menulis buku, namun masih dalam bentuk buku keroyokan. Karena itu, dalam program Sagu Sabu ini, kami mendorong mereka untuk menelurkan karya tunggal. Kami berupaya memfasilitasi hingga karya mereka bisa terpublikasi,” jelas Ihsan.

Rencananya, puncak rangkaian program ini akan dihelat pada Hari Pendidikan Nasional, Mei 2017 nanti. Mendikbud direncanakan hadir meluncurkan buku-

buku karya anggota komunitas Media Guru.

Tuti Haryati, Kepala SMP Islam Al Azhar, Tulungagung, menyambut antusias program tersebut. “Insya Allah saya membuat resolusi di tahun 2017 ini menulis dua buku,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Rita Erwiyah, Kepala SDN Wonorejo IV Surabaya. “Program ini sangat bagus untuk menumbuhkan semangat literasi di kalangan pendidik kita,” tegasnya.(sry)

Biayai Tiga Proyek di Indonesia Sambungan dari hal. 1 rencana ,” kata Wakil Presiden AIIB Luky Eko Wuryanto, kepada media, akhir pekan lalu.

Ihwal besaran dana, Luky mengatakan pembahasan masih dibahas dengan pemerintah. Setidaknya, proyek pembiayaan opera-sional waduk dan pembangkit listrik Jawa 7 bisa segera dicairkan pada tahun ini. “Jalan tol Sumatra pada 2018 cair.”

Ketiga proyek tersebut akan menjadi proyek kelima yang dibiayai AIIB. Sebelumnya, AIIB

telah menggelontorkan dana untuk pembangunan penanggulangan kawasan kumuh senilai US$ 216 juta (Rp 2,8 triliun). Adapun pendanaan pembangunan infrastruktur regional senilai US$ 100 juta (Rp 1,3 triliun).

Sedangkan pembiayaan opera-sional dan perawatan waduk memerlukan biaya US$ 300 juta atau Rp 4 triliun. Sedangkan proyek tol dan pembangkit masingmasing butuh US$ 7,5 miliar (Rp 100 triliun) dan US$ 1,8 miliar (Rp

23,4 triliun).

“Tapi balik lagi saingan Indonesia semua negara Asia agar dana bisa cair,” kata bekas Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) itu.

Luky mengatakan kelak pihaknya akan membuat kantor perwakilan di Indonesia. Sebab ada banyak proyek negara yang terhimpun dalam buku utang (blue book) yang berpotensi dibiayai AIIB. “Anda tahu sendiri kan hubungan politik Indonesia dan Cina seperti

apa,” kata dia.

Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Basah Hernowo, mengatakan pinjaman luar negeri merupakan solusi termudah untuk memperoleh sumber pendanaan pembangunan. Seperti yang diketahui duit negara hanya ada sebesar Rp 1.978,6 triliun dari kebutuhan pembangunan lima tahun Rp 4.796,2 triliun.(tmp)

dan kegiatan yang sporadis,” katanya di Yogyakarta, Minggu.

Dengan demikian, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu, tidak perlu ada inovasi yang bersifat eksperimental dan populis dari para menteri atau jajarannya terkait dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat pada 2017.

Menurut dia, pemerintah dengan keterbatasan fiskalnya diharapkan tetap fokus pada implementasi empat strategi yang sudah ditetapkan, dengan lebih menekankan pada program pemberdayaan masyarakat dan perwujudan pembangunan yang inklusif.

“Perluasan jaringan kerja pemberdayaan masyarakat perlu dibangun oleh pemerintah sehingga partisipasi publik untuk peningkatan kesejahteraan kelompok marginal akan lebih akseleratif,”

kata Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah itu.

Ia mengatakan konsistensi penciptaan iklim usaha yang produktif tanpa beban birokrasi dan praktik pungli menjadi penting dilakukan agar kegiatan wirausaha mampu menjadi mesin perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada penurunan laju kemiskinan dan perbaikan ketimpangan pendapatan.

“Dalam aspek stabilitas, tidak perlu ada kegaduhan politik yang menjadikan distabilitas makro dan beban pikir rakyat yang secara nyata akan menghambat pemakmuran kelompok marginal,” kata Maruf.

Ia mengemukakan secara makro, kondisi ekonomi 2017 tidak terlalu berbeda dengan 2016. Optimisme ekonomi tumbuh 5,3 persen

11

menjadi faktor positif untuk menopang kesejahteraan masyarakat.

Namun, fiskal yang defisit sekitar 2,4 persen PDB menjadi beban tersendiri terkait operasionalisasi strategi pengentasan warga miskin secara holistik.

Bahkan, secara riil kesejahteraan masyarakat akan terdampak dari inflasi yang diperkirakan di atas 4 persen.

Menurut dia, faktor makro tersebut menjadikan alas bahwa perbaikan kesejahteraan kelompok marginal tidak terlalu berharap dari intervensi negara.

“Program Nawa Cita JokowiJK pada hakikatnya menghadirkan negara pada perbaikan kelompok marginal, namun dengan fiskal yang terbatas dan kondisi makro yang moderat, maka tahun 2017 tidak akan ada perubahan drastis dari sisi pengentasan warga miskin,” kata Maruf.(ant)

Media Abal-abal Sambungan dari hal. 1 media yang diakui.

“Kalau medianya tidak memiliki barcode atau penanda dari Dewan

Pers, artinya media itu diragukan.

Misalkan, ada media yang diakui tapi beritanya tidak benar, kan bisa

Jaga Kearifan Lokal Sambungan dari hal. 1 manusia dengan alam,” kata Jokowi saat meresmikan sembilan hutan adat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/12/2016) lalu.

Karena itu, seleksi dan penyaringan terus dilakukan guna mengetahui hutan mana saja yang bisa dialihkan menjadi hutan adat.

Saat ini pemerintah sudah punya 12,7 juta hektare lahan yang siap dibagikan. Tinggal menentukan kriteria yang tepat untuk kemudian

dibagikan kepada pihak yang tepat.

“Saya rasa nilai-nilai yang penting kita ingat semua di masa modern yang ada sekarang ini, apalagi di tengah sengitnya arus budaya global dan persaingan global yang semakin sengit. Janganlah pernah kita lupakan kearifan lokal, kearifan nilai-nilai asli bangsa Indonesia,” ujar Jokowi.

Dia meminta kementerian

difoto barcodenya lalu dilapor ke Dewan Pers. Itu akan kami tindak,” tegas dia. (trb)

terkait untuk mengambil langkahlangkah dan kebijakan teknis soal penyelamatan serta pemanfaatan sumber daya alam. Penyelamatan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang sejatinya merupakan harta bangsa Indonesia.

“Saya tegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi nilai-nilai asli bangsa kita, negara hadir berpihak pada masyarakat kepada rakyat yang lemah posisi tawarnya, khususnya masyarakat hukum adat,” pungkas Jokowi.(lp6)

Pembuat Berita Bohong Sambungan dari hal. 1 pernyataan yang kasar, yang mengandung fitnah, yang provokatif,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

Jokowi juga resah dengan bahasa yang digunakan di media sosial. Bahasa yang digunakan justru semakin menjauhkan masyarakt dari jati diri bangsa.

“Kalau kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan sampai kita habis energi untuk hal-hal seperti ini,” tutur Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta ada evaluasi lebih lanjut agar segala hal negatif bisa diredam.

Termasuk evaluasi terhadap media online yang sengaja menyebarkan berita bohong.

“Saya minta penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini.

Dan kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatoif, mengandung fitnah,” tegas Jokowi.

Selain itu, harus ada gerakan masif untuk memberikan edukasi, sehingga masyarakat bisa meng-

gunakan media sosial dengan benar dan beradab. Kampanye kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial ke arah yang lebih baik juga harus digalakkan.

“Saya juga minta gerakan yang masif untuk melakukan literasi, edukasi, dan menjaga etika, keadaban kita dalam bermedia sosial.

Gerakan ini penting untuk mengajak netizen mengampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik, yang beretika, yang positif, yang produktif, yang berbasis nilai-nilai budaya kita,” Jokowi memungkasi. (lp6)

Menarik Bagi Investor Sambungan dari hal. 1

Songsong Tahun 2017

Pakde Karwo Ajak Masyarakat Jatim Berikhtiar, Berdoa dan Bekerja Keras Surabaya, SMN - Tahun baru harus dimaknai dengan hal positif yakni mengajak masyarakat untuk mengisinya dengan berdoa, berikhtiar dan bekerja keras.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat acara Doa dan Syukur Atas Perjalanan dan Berakhirnya Tahun 2016 dan Menyongsong Tahun 2017di Depan Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Sabtu (31/12/2016) lalu.

Menurutnya, masyarakat Jatim harus bersyukur karena pada Tahun 2016 kondisi keamanan terjaga , kenyamanan tercipta dan perekonomian membaik. Kondisi seperti itu bisa tercipta karena adanya sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, umaroh TNI-POLRI dalam mewujudkan Jatim aman, nyaman dan sejahtera.

“Dengan kondisi seperti ini akan membawa ridho dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat,” ucapnya.

Di tahun 2017, ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim akan semakin banyak tantangan yang akan dihadapi negara ini. Kedepan tantangan yang dihadapai bangsa Indonesia semakin komplek dan

memiliki kualitas yang semakin tinggi. Tantangan tersebut terdapat di berbagai bidang mulai bidang politik, agama, ekonomi, sosial dan budaya. Di bidang politik akan ada persiapan pemilihan gubernur yang nantinya akan hangat situasinya.”Persiapan Pilgub akan dijaga dengan baik.

Tentunya persiapan tersebut dibarengi dengan akhlak yang baik pula,” ungkapnya.

Sementara itu, dibidang agama, MUI bekerja keras bagaimana menjalankan agama, dimana penekanan pluralisme adalah pada masyarakat bukan agama. “Intinya kedepan kata kuncinya adalah menjaga persatuan dan kesatuan Jatim. Budaya yang ada di Jatim dalam menjaga persatuan dan kesatuan lebih bagus dibandingkan tempat lain,” ucapnya.

Pakde Karwo menjelaskan dengan adanya empat pilar pembangunan desa membawa kemajuan yang signifikan bagi Jatim terutama dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan. Empat pilar pembangunan desa yang dimaksud adalah kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara pembinanaan dan keamanan ketertiban

masyarakat (Babinkamtibmas) serta ikut sertanya masyarakat menjadi kekuatan baru dalam kemajuan desa dan kemudian berdampak secara langsung terhadap kemajuan sebuah provinsi. “ Rasa aman dan nyaman akan hadir ditengah masyarakat. Dengan begitu tingkat kesejahteraan masyarakat ikut terungkit,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Jatim, Abd. Halim Iskandar menuturkan, agenda doa dan syukur seperti ini merupakan hal yang bagus karena menjadi refleksi apa yang harus dilakukan

kedepan. “apa yang sudah bagus pada tahun 2016 harus dilanjutkan, sedangkan yang kurang baik diperbaiki. Momen pergantian tahun adalah akumulasi kebaikan bukan pengulangan hal yang tidak baik,” ujarnya.

Kegiatan Doa dan Syukur Atas Perjalanan dan Berakhirnya Tahun 2016 dan Menyongsong Tahun 2017 dihadiri enam ribu anggota Ishari se Jatim. Pada acara tersebut juga diberikan bantuan kepada 100 anak yatim piatu. 100 anak yatim piatu simbolis 9.(*)

Gubernur Jatim Soekarwo sambut tahun baru 2017 dengan bersholawat di depan Kantor Gubernur Jatim

melakukan relaksasi regulasi KPD berupa penurunan nilai investasi bagi setiap pemodal. Yakni, dari Rp 10 miliar menjadi Rp 5 miliar. OJK juga menghapus kewajiban perusahaan sasaran saat pencatatan RDPT. OJK akan bekerja sama dengan direktorat jenderal pajak untuk memperoleh daftar wajib pajak (WP) yang melakukan repatriasi berdasar tax amnesty. Selain itu, juga berkoordinasi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengawasi dana repatriasi, khususnya selama holding period tiga tahun.

Selain dari peserta amnesti pajak, Nurhaida meyakini bahwa investor asing masih melirik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Meski rencana kenaikan suku bunga acuan di AS menjadi tantangan, capital outflow yang sempat terjadi pada pertengahan Desember sekadar menjadi penyesuaian portofolio, menyusul pe-

nguatan nilai tukar dolar AS. Menurut Nurhaida, setinggitingginya suku bunga AS yang memengaruhi imbal hasil investasi pada 2017, keuntungan berinvestasi di Indonesia tetap lebih tinggi.

“Investor kan mencari return optimal. Jadi, bisa saja mereka mencoba di satu tempat, tapi membandingkan berapa besar peningkatannya dengan Indonesia yang return-nya masih cukup tinggi,” jelasnya. (mol)

Sekkab Malang Pimpin Sertijab 29 Camat Kab Malang, SMN - Sebanyak 29 orang Camat melakukan serah terima jabatan (sertijab) dari Camat lama ke Camat baru, di ruang Anusapati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Kamis (29/12) kemarin. Prosesi serah terima dilakukan menyusul pelantikan dan sumpah yang telah dilakukan Bupati Malang H Rendra Kresna, Senin (19/12) yang lalu.

Sertijab yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Abdul Malik diawali dari Dwi Ilham Prasetyanto kepada Bagus Sulistyawan sebagai Camat Dampit.

Dari 33 kecamatan yang tersebar

di Kabupaten Malang, ada satu Camat yang tidak dilakukan mutasi.

Sementara tiga kecamatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat, sehingga tiga kecamatan tersebut belum terisi jabatan Camat secara devinitif.

Sekkab Kabupaten Malang H Abdul Malik seusai memimpin sertijab berpesan kepada Camat baru, agar dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan ditingkat kecamatan selalu dekat dengan masyarakat.

Selain Camat harus dekat dengan masyarakat, kata dia, Camat juga harus mampu membuat

perencanaan pembangunan wilayah yang disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Serta, melakukan perumusan dan menyusun kebijakan teknis melalui anggaran dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

“Jabatan Camat harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Karena pada dasarnya jabatan itu amanah dan kepercayaan,” papar Malik, yang pernah menjabat Camat Dau, Kabupaten Malang. (jun)

CMYK

12

Nasional

Edisi 268 / IX / 3 - 8 Januari 2017

Kembangkan KTI, Pengusaha Apresiasi Pemerintahan Jokowi-JK Jakarta, SMN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kawasan timur Indonesia (KTI) selama tahun 2016. Kadin menilai, tahun ini merupakan tahun perhatian pemerintah pusat terbesar selama sejarah republik berdiri.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa. “Tahun ini adalah tahun perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk KTI, bisa dikatakan ini tahun terbesar sepanjang sejarah republic berdiri,” ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (1/1/2017).

Dia menuturkan, hal ini bisa dilihat dari langkah Presiden dan Wapres yang melakukan kunjungan puluhan kali ke KTI. Bahkan, ke Provinsi paling timur Papua, Presiden sudah berkunjung selama dua kali

Presiden juga telah menetapkan kebijakan satu harga untuk bensin di Papua tahun ini. “BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditas paling mahal di Papua.

Tahun ini harga termahal itu berakhir. Ini sebuah keberanian sebab kalau tunggu infrastruktur siap baru menurunkam harga, sampai kiamat harga BBM di Papua tetap akan tinggi sekali,” ujar dia.

Andi juga memuji kebijakan pemerintah yang memekarkan Komando Daerah Militer (Kodam) Cendrawasih di Papua dan Kodam Wirabuana di Sulawesi.

Kodam tersebut bertambah menjadi Kodam Kasuari dan dipimpin oleh putra asli Papua untuk wilayah Papua Barat dan Kodam Merdeka di Sulawesi Utara.

Tahun ini juga Pemerintah mempercepat pembangunan sebanyak 187 kawasan perbatasan mulai dari Pulau Rondo sampai NTT, termasuk di Skouw, Kota Jayapura, Papua. Bahkan sejumlah

“Infrastruktur mulai dibangun, tentu akan berdampak bagi pertumbuhan. Semoga biaya logistik menurun, akselerasi ekonomi juga makin baik di KTI,” pungkas Andi.

Andi mengatakan, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di KTI pemerintah perlu mendorong

Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat.

Pos Lintas Batas Negara telah diresmikan tahun ini.

Di sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kali-

mantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik.

Dia menambahkan, tahun ini merupakan tahun pembangunan infrastruktur bagi KTI. Sebab itu, dia menambahkan, tahun 2017 akan menjadi tahun pertumbuhan ekonomi bagi KTI.

Presiden Jokowi Dapat Sorotan Dunia, Sri Mulyani Bersyukur Jakarta, SMN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapatkan sorotan dunia. Belum lama ini, Jokowi dinobatkan sebagai satu-satunya pemimpin Asia versi Bloomberg yang mendapat rapor hijau selama tahun 2016.

Beberapa indikator penilaian antara lain nilai tukar mata uang dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucap syukur atas raihan tersebut.

“Alhamdulillah. Ya, banyak indikator lain yang tetap harus kita perhatikan. Tapi kalau indikator itu dikatakan memang positif ya kita senang tentunya,” kata dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti ditulis Senin (2/

Sri Mulyani

1/2017).

Namun, dia menuturkan fokus

pemerintahan saat ini bukan hanya nilai tukar dan pertumbuhan eko-

nomi. Fokus pemerintah ialah pertumbuhan berkualitas.

“Tapi menurut saya, pemerintah sesuai dengan program Presiden fokus kita kan tidak dinilai tukar dan pertumbuhan ekonomi.

Fokus kita pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar dia.

Dia mengatakan dengan pertumbuhan berkualitas, maka efektif untuk memangkas kemiskinan dan kesenjangan.

“Kita ingin mengurangi kemiskinan, kesenjangan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi infrastructure gap ini. Jadi walaupun itu bagus, tapi saya rasa fokus kita tetap pada hal yang fundamental.

Karena itu, yang betul-betul berarti untuk masyarakat,” tandas dia.(lp6)

Selamat

percepatan proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya sebagian besar proyek konstruksi, yang berkontribusi besar kepada perekonomian, berasal dari pembangunan infrastruktur.

Belanja infrastruktur pemerintah yang dalam Anggaran Pen-

Pemerintah Targetkan Investasi Infrastruktur 2019 Rp 4.000 T Jakarta, SMN - Pemerintah menargetkan pembangunan berbagai sektor infrastruktur pada tahun 2019 di seluruh Indonesia sebesar Rp 4.000 triliun.

“Saya melihat sampai tahun 2019 target infrastruktur di Indonesia nilai investasinya mencapai Rp 4.000-an triliun,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS. Brodjonegoro dalam diskusi Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan Harapan 2017, di Kantor Bappenas, Jakarta, Sabtu 31 Desember 2016.

Menurut Bambang, nilai investasi tersebut direncanakan diperoleh dari dana investor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), sebesar Rp 2.667 triliun atau sekitar 2/3 dari total kebutuhan investasi Rp 4.000 triliun. Sementara itu, pemerintah akan berkontribusi sebesar 1.333 triliun atau sekitar 1/3 dari total investasi Rp 4.000 triliun tersebut.

“Ini yang harus ditarik dari swasta dan BUMN, sebesar 2/3 dari total investasi Rp4.000 triliun.

Karena pemerintah maksimal hanya bisa 1/3-nya, sisanya harus dari swasta dan BUMN. Makanya PPP, swasta murni atau BUMN murni itu yang harus

Presiden Joko Widodo, didampingi Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, dan Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Unit 5 & 6 PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong.

didorong,” ucap Bambang.

Bambang memastikan pembangunan infrastruktur sangat menarik minat swasta. Apalagi sektor infrastruktur yang terkait langsung dengan masyarakat, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

“Itu pasti menarik untuk swasta. Karena misalnya, saat swasta membangun listrik, lalu PLN membeli listriknya dengan harga take or pay, maka dipastikan akan sangat menarik,” Bambang berujar.

Bambang menambahkan

Pamekasan, SMN - Pelantikan dan Pengambilan sumpah pejabat tengah di gelar seputar jum’at (30/ 12) sekitar pukul 13.00 wib yang di laksanakan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan.

Kali ini giat pemutasiaan untuk tahun 2016 besar besaran. Pemutasian tersebut berjumlahkan sekitar 710 Pejabat yaitu Eselon II dan Eselon III. Pada giat pemu-

tasian tersebut salah satu dari Camat Tlanakan, Kusairi SE telah dilantik dan pengambilan sumpahnya oleh Bupati Drs.H.Ach.Syafii.

Kusairi SE mantan Camat Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang sebelumnya, ia merupakan camat yang sangat peduli dan membaur dengan warganya, kepala desa lainnya dan dengan bawahannya. Sosok Kusairi ini sangat cerdas, sosial dan merakyat juga peduli. Ia selalu mengedepankan amanahnya sebagai camat yang

untuk melayani, membantu dan membangun. Kini ia di tugaskan di wilayah pantura. Rakyat pantura beserta anggota Kecamatan Batumarmar merindukan seorang pemimpin yang berjiwa dan peduli seperti Kusairi mantan Camat Tlanakan. Ini merupakan pernyataan dari salah satu warga Kecamatan Batumarmar yang enggan di sebut namanya. “Selamat datang Kusairi dan selamat bertugas di tempat yang baru,” terangnya.

Seperti yang di kutip SMN,

Kusairi dalam planing jangka pendek tak lain untuk mengenal masyarakat terlebih dulu dan mengajak para tokoh masyarakat untuk bersama, bersatu dan keselarasan dalam membangun Batumarmar yang lebih sejahtera, maju, aman, nyaman dan efesien, terangnya.

Sementara dari segi jangka panjang, Kusairi SE menjelaskan dia bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta dia selalu siap akan mengemban amanah dimanapun dirinya diletakkan, imbuhnya.(hen)

selama harga investasi dan harga jual kepada pemerintah cocok, maka akan ada purchasing power agreement yang terjadi. Sehingga hal tersebut menarik bagi pihak swasta.

“Lalu jalan tol, kalau dapat jalan tol di Jawa, pasti jelas untungnya. Justru bagi saya, untuk mendatang investor asing harus di infrastruktur skala besar, karena pasti menarik. Bandara, pelabuhan, dan jalan tol di kota besar Indonesia mana yang tidak sibuk? Itu kan semuanya uang,” kata Kepala Bappenas. (tmp)

Pemerintah Diharapkan Genjot Kesejahteraan Masyarakat

Atas Dilantiknya Kusairi Sebagai Camat Batumarmar Kabupaten Pamekasan Kusairi Camat Batumarmar yang baru dilantik

dapatan dan Belanja Negara 2016 mencapai Rp 313,5 triliun, tumbuh 7,99 persen dibandingkan tahun lalu. Tahun depan pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 387,3 triliun. “Sebagian besar anggaran itu untuk infrastruktur di luar Pulau Jawa,” dia menandaskan. (lp6)

Ilustrasi Kemiskinan di pinggiran Kota Jakarta

Jakarta, SMN- Politisi Golkar Roem Kono mengingatkan pemerintah agar lebih fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan pada 2017.

Menurut dia, pemerintah tak cukup bila hanya berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi semata tahun ini.

“Pertumbuhan ekonomi harus dapat mengentaskan kemiskinan

dan memperpendek kesenjangan sosial”, kata Roem dalam keterangan tertulis, Minggu (1/1/2017).

Ketua Umum MKGR itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya menimbulkan persoalan baru, yaitu instabilitas politik dan gangguan keamanan.

“Karena itu pertumbuhan

ekonomi juga harus diikuti pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa terlepas dari kesenjangan sosial dan tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan data Bank Dunia yang dicatat Badan Pusat Statistik, tingkat kesenjangan sosial yang ditunjukkan oleh indeks gini ratio sebesar 0,397 per Maret 2016.

Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan September 2015 yakni sebesar 0,402.

Karena itu, ia mengatakan, salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah yakni dengan membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya yang berbasis pada industri padat karya.(kmp)