Ketum DPP Apkasindo: Kami Siap Dukung DBH Sawit Hal

Ketum DPP Apkasindo: Kami Siap Dukung DBH Sawit

Terkait perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Riau ke pusat, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, menyampaikan, bahwa DPP Apkasindo akan terus mendukung perjuangan DBH sawit ini, serta akan memastikan tahun 2022 operasional DBH berjalan di 22 provinsi penghasil sawit di Indonesia.

Gulat ME Manurung mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi peran Gubernur Riau Syamsuar dalam memperjuangkan DBH sawit ini. Karena menurutnya, Gubernur Riau yang sudah menginisiasikannya dan sebagai pencetus DBH sawit ini.

“Ya memang wajar (menerima DBH), karena Riau sebagai provinsi terluas kebun sawitnya di Indonesia, 4,172jt ha (26%) harus menerima manfaat lebih dari agrobisnis dan agroindustri sawit ini,” ujar Gulat, di Pekanbaru, Sabtu (4/12/21).

Ia menjelaskan, DPP Apkasindo telah bertemu dengan pemerintah pusat. Berdiskusi membahas DBH ini dan Perwakilan Petani Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sekaligus Sekjen DPP Apkasindo Rino Afrino sudah ditugaskannya untuk mengawal, melobi, dan memastikan serta mewujudkan DBH ini tahun 2022 mendatang.

Ketua DPP Apkasindo meminta semua pihak untuk mendukung Gubernur Riau, sebagai inisiator DBH Sawit ini. Perjuangan DBH sawit tersebut menurutnya, membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua elemen-elemen yang ada di daerah penghasil sawit dan juga

asosiasi-asosiasi sawit lainnya sehingga diharapkan DBH sawit ini dapat segera direalisasikan tahun 2022 nanti.

Jelasnya, DPP Apkasindo juga sudah berkoordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat. Terkait hal ini pihak GAPKI sangat mendukung upaya DBH sawit ini. Lantaran memang hal yang wajar DBH sawit dirasakan oleh Provinsi Riau dan Provinsi penghasil sawit lainnya.

“Kita sangat respect dan sangat hormat atas inisiasi Pak Syamsuar sebagai tuan rumah sekaligus pencetus DBH Sawit ini dan Pak Syamsuar tidak memikirkan untuk Riau saja, tetapi juga 21 Provinsi sawit lainnya. Ya jika Regulasi DBH sawit ini sudah terbit, tentu semua akan menikmatinya,” tutur Gulat.

Sebagai wujud semangat Apkasindo, Gulat mengaku juga sudah menyurati 22 DPW Apkasindo di 22 Provinsi supaya memberikan dukungan kepada gubernur masing-masing dalam hal DBH ini. Serta pihaknya juga sudah menyiapkan surat ke Presiden Jokowi perihal yang sama. “Saya yakin awal tahun 2022 DBH ini bisa terealisasi,” tutur Ketua DPP Apkasindo.

Ia berharap semua unsur yang ada di masyarakat Riau khususnya dan provinsi penghasil sawit lainnya, termasuk Komisi IV DPR RI serta Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (FORMASI) di 174 Kampus, GUBERNUR Riau Syamsuar dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas usulan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak perkebunan sawit di Riau, Senin (1/11/2021). Usulan itu sebelumnya disampaikan ke Kementerian Keuangan.

untuk mengawal dan mendukung usulan DBH Sawit ini.

DBH sawit diharapkan akan memberikan semangat, kebersamaan dan kebanggaan sebagai provinsi sawit di Indonesia. Tentu DBH ini diharapkan juga akan menambah pendapatan provinsi yang bisa dipergunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak, maupun fasilitas fisik lainnya yang rusak dan SDM.

“Intinya DBH sawit tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu pihak, akan tetapi harus merangkul semua stakeholdernya,” ujar Gulat yang juga Ketua Bravo-5 Riau.

Ia menambahkan, Riau ini sudah menjadi kiblat dalam hal kelapa sawit baik secara nasional maupun dunia. Jelasnya, semua mata tertuju ke agrobisnis dan agroindustri sawit Riau. Untuk itu, hal ini harus bisa diambil manfaatnya.

“Semua daerah penghasil sawit di Indonesia terpesona dengan kondisi ekonomi Riau karena sawit ini. Pertumbuhan ekonomi Riau menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada Triwulan III/2021 dibanding triwulan II-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 persen, angka ini termasuk salah satu tertinggi di Indonesia,” tutup Gulat. (*)

Komitmen Jaga Lingkungan, GAPKI Rehabilitasi Mangrove

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan penanaman perdana rehabilitasi mangrove bekerjasama dengan Kelompok Tani Hutan Mangrove di Desa Sabuai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta berbagai asosasi termasuk GAPKI, yang telah menyepakati untuk melakukan penanaman dan rehabilitasi mangrove di beberapa lokasi.

“Desa Sabuai mengalami abrasi yang semakin luas. Oleh karena itu, GAPKI memilih Desa Sabuai sebagai lokasi penanaman,” ungkap Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono. Setelah melakukan pengamatan, GAPKI mencoba melakukan penanaman lebih dalam agar mangrove yang ditanam dapat terus hidup. Menurut Mukti, penanaman 10 Ha di Desa Sabuai adalah bagian dari komitmen GAPKI untuk rehabiitasi Mangrove sebesar 50 Ha di

wilayah Kalimantan Tengah, Khususnya DAS Kahayan.

Sejalan dengan Mukti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, Fitriyana menyatakan bahwa penanaman yang dilakukan oleh GAPKI diharapkan mampu menjawab tantangan.

“Penaman ini, dengan strategi yang disesuai dengan alam agar tingkat kesuksesasnnya lebih baik,” ungkapnya. Menurutnya, beberapa waktu lalu, Desa Sebuai menjalankan program penanaman Mangrove di pantai. Akibatnya, Mangrove tersebut mati karena air ROB.

Fitriyana menambahkan pihaknya sangat mendukung program yang dicanangkan oleh GAPKI. “Kita perlu meningkatkan sinergitas agar program ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya. Ditambahkan Fitriyana, program ini akan menjadi sarana untuk pihaknya melakukan inventarisasi kembali jumlah mangrove yang ada di wilayahnya.

Ia menyatakan bahwa mangrove dapat menjadi sumber ekonomi dengan pengelolaan dan pengolahan berbagai macam produk. “Mudah-mudahan bisa menjadi Role model bagi yang lain,” tegasnya. Menurut Kepala Desa Sebuai, Tohari, program penanaman mangrove merupakan program yang memiliki manfaat yang luar biasa.

“Mungkin tidak saat ini, tapi lima sampai sepuluh tahun lagi kita akan merasakan manfaatnya,” jelasnya. Menurutnya, mangrove dalam mengurangi efek ROB, mengaringi gelombang dan mengurahi kecepatan angin.

Ia berharap, program ini bisa berhasil dengan minimal 80% mangrove yang ditanam tetap hidup. “Kita wariskan untuk generasi berikutnya,” tegasnya. (*)