Hal

HERMAN:

PT AA-APP AJARKAN KAMI BUKA LAHAN TANPA MEMBAKAR

Herman, Petani Sayur Asal Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak-Riau mengaku sejak bermitra dengan PT Arara Abadi (AA) dan Asia Pulp & Paper (APP) mengaku tidak lagi membuka lahan dengan membakar.

“Dulu karena keterbatasan ekonomi, saya selalu membakar lahan dulu untuk bisa bercocok tanam. Namun ketika kami diajak bermitra dengan PT AA dan APP, kami baru sadar membakar lahan itu hanya akan memperburuk kondisi tanah dan menimbulkan masalah kepada orang lain,” Ucap Herman di acara webinar yang ditaja UMRI dan JKR bulan lalu bertempat di kampung UMRI Pekanbaru.

Kata Herman, dari Program Kemitraan DMPA (Desa Makmur Peduli Api) dia sudah Membersihkan Lahan Dengan Tidak Membakar. “Awalnya saya adalah petani atau pekebun sawit dengan 2 ha dan jadi buruh tani, karena ekonomi saya tidak mendapatkan hasil yang baik dari kewbun sawit sawit tadi, namun perlahanlahan sebagian areal sawit saya tersebut saya rubah dan saya tanami dengan tanaman pertanian holtikultura seperti Bayam dan Kangkung seluas seperempat ha, sisanya sawit dan buah melon, dari seperempat ha,” jelas Herman.

Lanjut Herman, Jika dibanding dengan hasil kebun sawit saya, dia hanya mendapatkan sekitar Rp2,5 juta perbulan dari kebun sawit. Jadi sangat jauh sekali perbedaan hasil kebun sawit saya dengan hasil pertanian holtikultura. “Usaha yang saya lakukan saat ini sedikitpun dalam membersihkan lahan pertanian holtikultura ini saya tidak menggunakan api atau membakar untuk membersihkan lahan saya. Bagi saya jika membakar akan merusak unsur tanah, dan bisa membuat “pentil” dan “bunga” tanaman rontok, dan itu merugikan Petani, juga merugikan anak kita yang tidak bisa bersekolah karena asap, belum lagi kerusakan lingkungan, kesehatan,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, Edi Natar memberikan apresiasi acara webinar ini, terutama pada petani yang membuka lahan tanpa membakar. Katanya, Riau sangat konsen dengan pencegahan pembakaran lahan dan hutan karena itu, edukasi yang dilakukan melalui webinar seperti ini sangat dibutuhkan.

“Saat ini Pemprov bekerjasama dengan pemerintah daerah baik Kabupaten dan kota untuk memetakan daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kita sudah mengiventaris izin perusahan dan membuat embung di lahan gambut serta penetapan siaga darurat yang dimulai sejak Februari kemarian,” paparnya.

Senada dengan itu, Dr Mubarak, MSi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Riau termasuk akademisi dan kampus. Katanya, tantangan karhutla yang sangat besar dan ini melibatkan semua pihak.

“Kita tahu Riau sudah memiliki image langganan kebakaran lain setiap tahunnya. Dengan bekerja sama kita ingin menghilangkan image tersebut dan kebakaran hutan di Riau tidak lagi terjadi,” tuturnya, seiring itu dia juga akan melibatkan mahasiswa dengan program praktek kerja lapanganya untuk mendampingi petani membuka lahan tanpa mambakar. (lin)

GULAT MEDALI EMAS MANURUNG

(Konsultan Perkebunan Kelapa Sawit)

PERTANYAAN:

Bagaimana tahapan penyelesaian permasalahan sawit dalam kawasan hutan sesuai dengan Undang-Udang Cipta Kerja (UUCK) tahun 2020?

JAWABAN:

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020, pada sektor Kehutanan bahwa Kebun Kelapa Sawit yang masuk dalam kawasan hutan, dapat diselesaikan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan regulasi yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021, serta tertuang juga dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 pada Pasal 110 A dan 110 B.

Tahap awal yang harus dilakukan yakni melakukan inventarisir (pemetaan kebun sesuai koordinat) kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Pemetaan tersebut dilakukan guna memastikan supaya kebun kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan dipastikan sesuai dengan by name, by address, by location. Terkait Pemetaan kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan, pihak DPP APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) dapat mendampingi dan memfasilitasi inventarisasi kebun.

Setelah dilakukan inventarisasi sawit dalam kawasan hutan, selanjutnya dilakukan indentifikasi tipologi Pekebun sesuai dengan teknik penyelesaian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021. Bahwa Indentifikasi Tipologi tersebut terbagi atas 3 tipologi, yakni:

a. Tipologi Pertama : Sesuai dengan pasal 110 A UU Cipta Kerja b. Tipologi Kedua : Sesuai dengan pasal 110 B ayat 1 UU Cipta Kerja c. Tipologi Ketiga : Sesuai dengan pasal 110 B ayat 2 UU Cipta Kerja

Setelah sesuai dengan Tipologi – tipologi tersebut, selanjutnya penyelesaian permasalahan sawit dalam kawasan hutan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk di proses, pengajuan pelepasan sawit dalam kawasan hutan juga sudah dapat menggunakan metode online. DPP APKASINDO bersedia mendampingi dalam penyelesaian permasalahan sawit dalam kawasan hutan. ***

-------------------------------------------

Rubrik Konsultasi ini dikelola oleh:

Ir. Gulat ME Manurung, MP (Auditor ISPO) Eko Jaya Siallagan, SP (Auditor ISPO)