Dua Partai Tak Ikuti Pemilu 2024

KEDIRI (GN) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri resmi menutup pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), Minggu (14/5/2023) pukul 23.59 WIB. Selama tahapan pendaftaran bacaleg yang dibuka 14 hari itu, KPU Kota Kediri hanya menerima 16 berkas pendaftaran bacaleg dari total 18 kontestan Pemilu 2024.

Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi mengatakan, ada dua partai politik yang tidak akan mengikuti pemilu 2024 nanti. Yaitu Partai Buruh dan Garuda.

Puspo, sapaan akrab Ketua KPU

Kota Kediri ini menyebut, Partai Buruh tidak melakukan pendaftaran bacaleg, lantaran memang tidak ada keterwakilannya di Kota Kediri. Sedangkan untuk Partai Garuda terpaksa ditolak, karena berkas pendaftaran bacaleg yang disampaikan tidak lengkap.

“Sebenarnya itu masih bisa diperbaiki sampai pukul 23.59 tapi memang saat pendaftarannya sudah mepet sehingga dokumen yang seharusnya disampaikan ke KPU tidak lengkap,” kata Puspo, Senin (15/5/2023). Untuk persyaratan ini lanjut Puspo, partai wajib mem- bawa formulir model B pengajuan partai politik, formulir model B pengajuan bakal calon serta dokumen persetujuan dari DPP berupa hard copy. Kemudian KPU juga mengecek secara digital dari Silon.

“Kemarin Partai Garuda hanya membawa screenshot pendaftaran bakal calon,” tambahnya.

Lebih lanjut, dari 16 partai politik itu, menurut Puspo KPU Kota Kediri menerima bacaleg sejumlah 383 orang. Dengan rincian 232 bacaleg dari unsur laki-laki, dan 151 bacaleg dari unsur perempuan. Setelah ini tahapan selanjutnya yang akan ditempuh oleh KPU Kota Kediri ialah verifikasi berkas dokumen pendaftaran bacaleg. Di tempat berbeda, KPU Kabupaten Tulungagung juga menyatakan Partai Perindo tidak memenuhi persyaratan pemberkasan, sehingga tidak bisa bersaing berebut kursi pada pemilu 2024. “Sampai pukul 23.59 WIB (Minggu, 14 Mei 2023) atau batas akhir pendaftaran, Perindo tidak bisa melengkapi berkas pengajuannya. Sehingga berkas dikembalikan,” kata Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Susanah, Senin (15/5/2023). jat

Banyak Pelanggar di TL Simpang Empat

PONOROGO (GN) - Dinas perhubungan (Dishub) Ponorogo dan Satlantas Polres Ponorogo memasang traffic light di simpang empat Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Senin (15/5/2023) mulai diujicobakan.

Pantauan di lokasi, pegawai Dishub Ponorogo bersama beberapa anggota Satlantas Ponorogo melakukan uji coba traffic light. Beberapa pengendara masih banyak yang melanggar dan dengan sengaja menerobos TL. Beberapa pengendara lainnya ada yang berhenti. Pun pegawai Dishub dan anggota Satlantas Polres Ponorogo memberikan pengertian, bahwa saat ini di simpang empat Brahu Siman sudah ada Traffic light. Sehingga setelah ujicoba selesai, tentu jika melanggar akan dilakukan penindakan.

“Jadi begini dari laporan pengaduan masyarakat untuk simpang 4 Brahu sering terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Plt Kepala Dishub Ponorogo, Setiyo Hari Sujatmiko, Senin pagi.

Selain itu, kata dia, situasi dan kondisi di sekitar simpang empat Brahu, Kecamatan Siman ada perbank-an dan kawasan pertokoan. Sehingga aktivitas masyarakat juga banyak di lokasi. Kalau kita nilai, tunggakan dari jalan minor (jalan desa) yang menyeberang jalan raya ini jika dihitung, hitungannya sampai 30 detik” kata Miko—sapaan akrab— Setoyo Hari Sujatmiko.

Terlebih, jika jam sibuk seperti pukul 06.00 wib - 08.00 wib. Jam pagi itu merupakan jam masuk sekolah maupun jam masuk kantor.Kerawanan kecelakaan lalu lintas sangat besar untuk terjadi. Sehingga, Dishub Ponorogo menyikapi sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomor 96 tahun 2015. Tentang pedoman manajemen rekayasa lalu lintas. trb

Dinsos Gencar Razia Pengemis dan Gelandangan

TULUNGAGUNG (GN)– Keberadaan gelandangan dan pengemis yang masuk kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), terus dirazia oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung bersama Satpol PP dan petugas gabungan dari instansi terkait. Senin (15/5/2023) kemarin, petugas gabungan kembali menggelar razia terhadap pengemis dan gelandangan.

Kali ini, razia menyasar beberapa titik. Di antaranya Simpang Empat Ketanon, Simpang Empat Rumah Sakit Lama, dan Simpang Empat BTA Tulungagung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur menyampaikan, penanganan keberadaan pengemis dan PPKS lainnya di Kota Marmer perlu dilakukan secara sinergi. “Kita lakukan secara sinergi dengan dinas instansi lain di Tulungagung, termasuk dengan satpol PP,” terangnya. Wahid menjelaskan, dengan memerankan peran dan tupoksinya masing-masing, pihaknya yakin, nantinya keberadaan pengemis di Kabupaten Tulungagung bisa ditekan hingga dihilangkan. “Kita bisa bersamasama menekan jumlah PPKS dan pengemis. Sehingga Tulungagung bukan tempat yg ramah untuk mereka. Kita juga kedepankan pembinaan bagi mereka yang mau mendapatkan pelatihan,” jelas dia. mem

Pansus Beri 9 Catatan Khusus Pada LKPj Bupati Ponorogo

PONOROGO - Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Ponorogo atas Laporkan Keterangan Pertanggungjawawban (LKPj) terhadap pengunaan anggaran tahun 2022 oleh Bupati Ponorogo, memberikan 9 catatan khusus yang perlu dievaluasi, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata, PMD, PUPR, LH hingga Keuangan.

Dalam rapat penyampaian Pansus LKPj Bupati tahun anggaran 2022 yang dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno tersebut hadiri Bupati Sugiri Sancoko, Wabup Lisdiyarita beserta para OPD sekdakab Ponorogo.

Pada bidang pendidikan, pansus meminta Dinas Pendidikan untuk merumuskan standarisasi rasio kebutuhan ruang dan jumlah siswa.

Dalam LKPJ perlu menampilkam jumlah data pengajar existing (Tahun 2021), jumlah tenaga kerja ideal serta jumlah tenaga pengajar tahun 2022 berbasis kecamatan sehingga memungkinkan pemenuhan kondisi ideal melalui mutasi maupun promosi.

“Kemudian perlu adanya koordinasi lintas Kementerian Pendidikan dalam rangka mengatasi masih terjadinya kesenjangan biaya pendidikan, antara pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum,” kata Dwi, Senin (15/05/2023).

Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah perlu menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan kesehatan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait layanan prima bidang kesehatan.

“Perlunya mobilitas yang lebih aktif dari tenaga kesehatan sebagai bentuk usaha preventif dari peningkatan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu (AKI),” jelasnya.

Pada bidang pertanian, kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami oleh para petani setiap tahun. “Pemerintah Daerah wajib fokus perbaikan sektor pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Seperti menjaga kestabilan harga panen dan menjamin ketersediaan benih padi, pupuk dan obat-obatan,” tegasnya. Selanjutnya, pada bidang pariwisata Pansus meminta dirumuskan program untuk mendongkrak sektor pariwisata pada potensi yang telah ada. Intensifikasi potensi pariwisata di Kabupaten Ponorogo dengan lebih memperhatikan kenyamanan pengunjung melalui perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata, kebersihan lokasi, keindahan dan religiusitas dengan tetap menjaga kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Perlunya upaya secara berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, pendampingan dan monitoring usaha ekonomi Desa baik berupa BUMDes maupun Usaha Kelompok Desa. Dimana setiap Kecamatan memiliki anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Menurut Dwi, pemkab wajib melakukan audit dan evaluasi terhadap program dana RT yang disalurkan untuk pembuatan biopori dan pengadaan tempat sampah. “Penting, program di atas perlu untuk dievaluasi lokasi penerima manfaat, sehingga kedepannya pemberian bantuan program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” tegasnya. Pada bidang PUPR, SE Bupati Ponorogo Nomor 027/4577/405.02.3/2022 tentang perencanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang baru berlaku untuk tahun anggaran 2023. Sehingga implementasi regulasi tersebut tidak bisa maksimal di Tahun 2022.

“Kondisi tersebut menyebabkan permasalahan sejenis yang dihadapi pada Tahun 2021 belum maksimal dieksekusi pada Tahun 2022,” ungkapnya lagi.

Pemerintah harus menetapkan skala prioritas berbasis kebijakan dengan menerapkan praktik Pengelolaan Keuangan yang dilakukan secara tertib, efifien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan.. day