Sejumlah Daerah Batasi Pembelian Pertalite BPH Migas Tegaskan Tak Dilarang

JAKARTA (GN) — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperbolehkan badan usaha penyalur BBM di daerah untuk melakukan pembatasan penjualan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite kepada masyarakat.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, keputusan itu diambil lantaran alokasi kuota untuk bensin dengan nilai oktan (RON) 90 itu relatif terbatas di sejumlah daerah. Dengan demikian, izin untuk pembatasan pembelian Pertalite yang diambil beberapa badan usaha di daerah itu dapat menjaga ketersediaan pasokan hingga akhir tahun ini. “Masing-masing daerah punya kuota masing-masing, jadi kami minta kepada daerah untuk mengamankan kuota tersebut, jadi kami persilahkan bagaimana mereka mengatur supaya kuotanya cukup,” kata Erika di Jakarta.

Dia mengatakan, lembaganya memberi kewenangan kepada badan usaha serta pemangku kepentingan terkait di daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM mereka. “Boleh saja mereka mengatur seperti ada daerah yang hanya boleh beli Rp 150.000, daerah lain Rp 400.000 [maksimal untuk roda empat per hari], kami tidak melarang sepanjang itu lebih ketat jadi tidak boleh longgar dari yang dikeluarkan BPH,” kata dia. Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah belum kunjung menerbitkan aturan revisi dari

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM hingga awal tahun ini. “Jadi sebetulnya dari BPH Migas kan belum mengeluarkan aturan mengenai pembatasan pembelian volume untuk Pertalite,” kata dia. Sementara itu, BPH Migas mencatat realisasi penyaluran Pertalite hingga April 2023 berada di angka 9,26 juta kiloliter (KL) atau telah mencapai 28,44 persen dari total alokasi kuota yang disiapkan tahun ini sebesar 32,56 juta KL.

Sementara itu, SVP Retail Fuel & Sales PT Pertamina Patra Niaga Pramono mengatakan, perseroannya melakukan pembatasan pembelian Pertalite untuk mengatasi antrean yang menumpuk di beberapa daerah. Kendati demikian, Pramono menegaskan,

Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh Kian Strategis Dengan Koneksitas Jalur Pansela

Pelabuhan Perikanan Popoh merupakan Unit Pelaksana Teknis

Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Timur yang terletak di Dusun Popoh, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Pelabuhan Popoh resmi berdiri pada tahun 2017 dan telah berhak melakukan fleksibilitas pengelolaan pelabuhan seperti pendapatan murni dari tariff layanan dan penyerapan anggaran operasional pelabuhan termasuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pelabuhan ini berdiri di atas lahan seluas 3,09 Ha dan memiliki fasilitas pokok berupa dermaga sepanjang 150 meter, kolam labuh sedalam -2 meter, jalan komplek dan saluran drainase. Sedangkan untuk fasilitas fungsional UPT PPP

Popoh dilengkapi dengan kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, suplai air bersih dan instalasi listrik serta fasilitas penunjang berupa pos jaga dan MCK.

Hingga tahun 2023, jumlah nelayan yang melakukan aktifitas perikanan di UPT PPP Popoh sejumlah 538 orang dengan total 191 unit armada perikanan. Tiap tahunnya jumlah nelayan yang melakukan kegiatan perikanan bertambah seiring dengan kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan terutama rumah andon nelayan. Pada tahun

2017-2018 total nelayan hanya berjumlah 296 orang, pada tahun

2019-2022 meningkat menjadi

520 orang. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan adalah purse seine (jaring lingkar) dengan

Ramadhan dan Lebaran 2023

Dorong Inflasi Jatim 0,30% komoditas utama hasil tangkapan berupa ikan tongkol lisong dan layang deles yang ditangkap di Samudera Hindia wilayah pengelolaan perikanan 573.

Rata-rata volume produksi hasil tangkapan yang didaratkan di UPT

PPP Popoh sebesar 2.000 ton setiap tahunnya. Volume produksi hasil tangkapan tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 sebesar

2.995,031 ton dan 2.949,533 ton, pada tahun 2020 dan 2021 produksi hasil tangkapan mengalami penurunan menjadi 2.013,806 ton dan 1.764,298 ton dikarenakan pandemi covid-19. Beberapa kali pihak UPT PPP Popoh memulangkan nelayan yang akan melakukan andon sebagai bentuk pencegahan penyebar luasan virus covid-19. Pada tahun 2022 produksi hasil tangkapan kembali merangkak naik menjadi 1.915,170 ton.

Akses untuk menuju UPT PPP

Popoh juga mudah dijangkau oleh moda transportasi umum maupun pribadi, apalagi dengan dibangunnya jalur lintas selatan (JLS) Lot 6 akan langsung menyambungkan akses menuju Pantai Popoh. Secara khusus, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dengan progres penyelesaian fisik yang sudah memasuki tahap akhir, Gubernur Khofifah optimistis tersambungnya JLS Tulungagung- Trenggalek ini akan mendongkrak sektor ekonomi dan pariwisata yang di kawasan Pansela (Pan tai selatan) Jatim.

Lokasinya yang stategis dekat dengan pantai wisata Sidem serta fasilitas penginapan berupa guest house menjadikan Pelabuhan Popoh menjadi destinasi wisata maupun edukasi perikanan serta potensi bisnis kelautan dan perikanan yang menjanjikan. adv pembatasan pembelian Pertalite itu tidak berkaitan dengan rencana revisi Perpres No 191/2014. Dia menuturkan, pembatasan itu dilakukan untuk mengantisipasi pembelian yang meningkat di beberapa daerah. “Bisa saja dilakukan pengaturan-pengaturan karena memang kondisinya sudah cukup padat sehingga ada di lokasi tertentu ada pembatasan. Namun, ini tidak terkait dengan pembatasan subsidi tepat,” kata Pramono. bis, jef

SURABAYA (GN) — Provinsi Jawa Timur pada April 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,30 persen yang disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan transportasi pada momen Ramadan dan Lebaran. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Zulkipli mengatakan dari 8 kota yang menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim seluruhnya mengalami inflasi. “Inflasi tertinggi pada April ini terjadi di Sumenep 0,45 persen, dan terendah terjadi di Kediri 0,13 persen,” katanya.Jika dilihat secara year to date atau April 2023 terhadap Desember 2022, Jatim telah mengalami inflasi sebesar 1,16 persen. Sedangkan secara year to year atau April 2023 terhadap April 2022 Jatim mengalami inflasi 5,35 persen. Adapun sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi di antaranya adalah tomat yang mengalami kenaikan harga hingga 15,37 persen, disusul semangka 8,49 persen, angkutan antar kota 5,77 persen, daging ayam ras 4,55 persen, ayam hidup 4,19 persen, emas perhiasan 2,35 persen, angkutan udara 2,24 persen, rokok 1,12 persen, daging sapi 1,08 persen, dan beras 0,88 persen.

Sementara komoditas yang memicu deflasi atau menahan laju inflasi yakni cabai rawit turun harga hingga -34,48 persen, nangka muda -9,36 persen, terong -3,88 persen, labu siam -4,74 persen, minyak goreng -0,93 persen, telur ayam ras -0,94 persen, cumi-cumi -2,48 persen, tongkol diawetkan -1,62 persen, susu bubuk -1,37 persen, dan bawang putih -1,18 persen.Dia menjelaskan, momen Ramadan dan Idul Fitri ini menjadi salah satu faktor musiman dalam pergerakan inflasi yang cenderung tinggi dibandingkan bulan lain karena adanya peningkatan permintaan sebagai kebutuhan.. bis

Program Diskon Tarif Tol Mampu Redam Inflasi Lebaran 2023

JAKARTA (GN) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, program diskon tarif tol yang diinisiasi oleh pemerintah mampu menekan inflasi April 2023 atau bersamaan Lebaran 2023. “Pada April ini, tarif jalan tol tidak memberikan andil pada inflasi, artinya program diskon tarif tol berhasil menekan inflasi,” kata Kepala BPS Margo Yuwono.

Pemerintah telah menjalankan program diskon tarif tol sebesar 20 persen pada periode arus mudik dan arus balik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diskon berlaku pada lima ruas tol yang terdiri dari tiga ruas tol di Pulau Jawa dan dua ruas tol di Pulau Sumatera. Program lebaran lainnya yang diinisiasi oleh pemerintah, seperti program mudik gratis, Margo mengatakan perlu ada kajian lebih lanjut terkait dampaknya terhadap inflasi pada April 2023.

“Untuk program mudik gratis, itu tujuannya untuk mempermudah pengurangan tekanan kepada transportasi umum. Tapi, berapa pengaruhnya itu perlu dikaji lebih lanjut,” ujar Margo kemarin.

Menurut dia, upaya antisipasi pemerintah terhadap momen Lebaran 2023 lebih baik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut tercermin pada tarif angkutan dan harga beberapa komoditas pangan di kota-kota destinasi mudik tahun ini relatif lebih terjaga pada tahun ini bila dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara tarif angkutan dan harga komoditas merupakan kontributor utama pada inflasi. BPS mencatat inflasi pada momen Lebaran 2023 berada di level 0,33 persen, lebih rendah dibanding inflasi pada momen Lebaran 2022 yang sebesar 0,40 persen. Data tersebut menunjukkan pemerintah mampu mengantisipasi Lebaran 2023 sehingga inflasi berhasil ditekan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, penurunan inflasi juga didukung oleh pasokan komoditas hortikultura yang relatif terjaga serta ada aktivitas panen raya sepanjang Maret hingga April. Kemudian, deflasi cabai merah dan cabai rawit juga mampu meredam tingkat inflasi umum. jef, ins

Gaet Investasi Rp 328,9 T, tapi Serapan Tenaga Kerja Rendah

JAKARTA (GN) - Realisasi investasi pada kuartal I 2023 tercatat mencapai Rp 328,9 triliun atau 23,5 persen dari target 2023 sebesar Rp 1.400 triliun namun penyerapan tenaga kerja masih saja rendah. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, penyerapan tenaga kerja Indonesia pada kuartal I 2023 sebanyak 384.892 orang. Angka tersebut tidak berbanding lurus dengan realisasi investasi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui hal tersebut. Bahkan dia menyebut, penyerapan tenaga kerja memang menjadi momok di Indonesia.

“Aku harus akui, antara nilai investasi kita dengan tenaga kerja itu nggak berbanding lurus,” katanya dalam konferensi pers kemarin.

Dijelaskan Bahlil, memang idealnya antara realisasi investasi harus berbanding lurus dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang maksimal. Namun, investasi yang ada saat ini tak lagi didominasi oleh padat karya, melainkan padat modal.

Hal tersebut dapat dilihat dari sektor realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada kuartal I 2023 antara lain industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, pertambangan, serta industri kimia dan farmasi. “Pertambangan ini juga pakai mesin semua, jadi tenaga itu cuma operator aja.

Kalau Freeport operator tambang itu tidak lagi manusia, sudah pakai robot semua, sudah diken- dalikan kayak game aja. Jadi begitu canggihnya sekarang fasilitas tekonologi yang ada,” jelasnya. Kendati demikian, pemerintah terus menyarankan dan meminta pihak swasta untuk tetap memprioritaskan tenaga manusia dalam rangka memberikan keseimbangan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, penyerapan tenaga kerja pada kuartal I 2023 merupakan yang tertinggi sejak 2019. Pada kuartal I 2019, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 235.401 orang. Lalu di kuartal II 2019, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 255.314 orang, kuartal III 2019 sebanyak 212.581 orang, dan kuartal IV 2019 meningkat sebanyak 330.539 orang. bis