Jangan Curigai Masjid Sebagai Panggung Politik

kecurigaan lantas orang tertentu dilarang datang ke masjid.

“Orang ke masjid, jangan karena kecurigaan lalu tidak boleh, sekali lagi jangan, siapa pun jangan mudah melarang orang yang ke masjid.

Yang dilarang bukan ke masjidnya, yang dilarang jika kampanye. Bahwa orang ke masjid dapat perhatian itu biasa saja, kalau ada gubernur tokoh masyarakat lalu jadi perhatian warga itu biasa. Jangan curiga pada orang yang datang ke masjid, “ kata

Oleh

Masdawi d ahlan

SEBELUM memasuki puasa

Ramadhan tahun 1444 Hijriyah ini, muncul diskursus perlunya pelarangan bagi para politisi atau tokoh masyarakat menggunakan masjid sebagai arena kepentingan politik. Alasannya kehadiran tokoh tersebut di tempat peribadatan bisa memicu terjadinya perpecahan di antara umat Islam.

Tentu saja tuduhan ini karena bulan puasa Ramadhan tahun ini adalah bulan Ramadhan terdekat dengan pelaksanaan Pemilu serentak Februari 2024 mendatang.

Sangat mungkin pada puasa Ramadhan ini politisi atau kandidat calon pempinan berlomba-lomba menggunakan momentum suci ini untuk kampanye atau mencari simpati umat Islam.

Ketua Dewan Masjid Indonesia

(DMI) H Muhammad Yusuf Kalla

(JK) menegaskan bahwa yang dilarang di masjid adalah apabila ada pihak yang melakukan kegiatan politik praktis di masjid. Misalnya datang ke masjid untuk mengajak jamaah agar memilih dirinya dalam momentum kontestasi pemilu. Tapi jika orang datang ke masjid dengan maksud untuk beribadah, maka hal itu tidak boleh dilarang, karena datang ke masjid untuk melaksanakan salat adalah kewajiban. Dia menegaskan jangan karena

Awas...

► Sambungan hal 1

Hal itu seperti yang dialami oleh jamaah umrah PT Naila Safaah Wisata Mandiri yang sempat terlunta-lunta di Arab Saudi.

Karena itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPD AMPHURI) Jawa Timur, M. Sufyan Arif, menghimbau agar masyarakat calon jamaah Umrah tidak tergiur iming-iming harga murah. Saat ini agen biro umrah masih banyak yang berkeliaran menawarkan umrah harga murah dengan sistem MLM tersebut.

“Saya sendiri tidak faham, mengapa masyarakat masih tergiur dengan umrah harga murah?

Seperti kasus yang ditangani

Polda Metro Jaya ini, jamaahnya telantar di Arab Saudi, itu sangat mungkin karena harga murah tadi. Saya kira sekarang masih

Secangkir Kopi

JK saat menjadi nara sumber dalam sebuah acara talkshaw di TV One beberapa hari lalu.

JK menegaskan masjid memang tempat berkumpulnya banyak orang Islam untuk beribadah. Karena itu mereka tidak perlu dikontrol dan dia dengan tegas menyatakan tidak setuju jika orang datang ke masjid dipersoalkan. Yang tidak boleh, kata dia, jika datang ke masjid melakukan kampanye. Kalau bermaksud untuk ibadah siapa saja orangnya tidak boleh dilarang.

JK menegaskan hal itu terkait dengan munculnya kecurigaan pihak atau kalangan tertentu yang mempersoalkan, politisi, tokoh masyarakat atau calon pemimpin datang ke masjid, karena dicurigai melakukan tindakan terselubung, yakni adanya maksud dan tujuan politik atas kehadirannya di tempat ibadah tersebut. Di antara pihak yang mempersoalkannya adalah Kapitra Ampera seorang politisi PDIP. Dalam acara talkshow di TV One beberapa hari lalu dia mengatakan bahwa ada tokoh tertentu yang datang ke masjid menggunakannya untuk kepentingan kampanye. Dia mengatakan hal itu berbahaya karena masjid bisa menjadi tempat benih perpecahan antar umat Islam. Karena itu dia meminta agar jangan sampai politisi menjadikan masjid untuk tempat panggung politik.

banyak agen-agen biro umrah model MLM yang berkeliaran mencari calon jamaah,” kata M. Sufyan Arif kepada Global News, Rabu (29/3/2023). Sufyan Arif menegaskan, setiap anggota AMPHURI saat pertama kali mengajukan perusahaannya sebagai anggota sudah terikat komitmen agar tidak menjual paket umrah dengan model skema ponzi atau MLM. Bila anggota tersebut membandel tetap menjual dengan model MLM pasti dikenai sanksi berat, yakni dikeluarkan dari keanggotaan.

“Insya Allah saat mengajukan untuk menjadi anggota baru ada salah satu pernyataan untuk tidak menjual model ponzi dan MLM. Sebab model MLM pasti yang dirugikan adalah jamaah yang daftar belakangan. Dan saat ini masih banyak agen yang berkeliaran di masyarakat dengan imingiming bonus, mulai HP sampai mobil, terhadap agen sebagai penyemangat mencari jamaah,” katanya.

Kecurigaan Kapitra ini rupanya sangat terkait dengan manuver silaturrahmi Anies Baswedan calon presiden yang diusung Partai Demokrat, Nasdem dan PKS, yang selama ini rajin silaturrahmi dengan berbagai lapisan masyarakat, dan secara kebetulan di sela sela acara silaturrahmi itu dia menyempatkan untuk salat berjamaah di berbagai masjid sekitaran tempat atau lokasi acara silaturrahmi. Salah satu contoh adalah kehadiran Anies saat salat Jumat di masjid Al Akbar Surabaya beberapa hari lalu. Kehadirannya menjadi perhatian dan mendapat sambutan luar biasa dari jamaah dan masyarakat. Setelah selesai salat, ribuan jamaah dan mungkin ada masyarakat sekitar masjid yang mengetahui Anies salat Jumat di masjid tersebut, datang bersalaman dengan Anies Bawedan. Di masjid itu masyarakat secara spontanitas menyapa menyalami dan bahkan minta foto bersama selfi dengan Anies dan bahkan ada yang meneriakkan kata “Anies presiden”. Jika kehadiran Anies ke masjid Al Akbar saat itu dipersoalkan sungguh sangat tidak tepat, karena dia hadir untuk melaksanakan ibadah. Karena itu tidak dibenarkan kehadirannya dicurigai apalagi harus dihalangi. Terkait dengan hal itu JK mengatakan tidak boleh ada pihak yang melarang orang melaksanakan ibadah ke masjid.

Di media social juga viral bahwa pada momentum bulan puasa Ramadhan ini, Anies ternyata juga punya jadwal untuk salat di masjid di berbagai wilayah. Semua tampaknya berjalan aman dan lancar. Karena di dalamnya tidak ada kegiatan politik praktis. Sekali pun setelah pelaksanaan juga dilanjutkan dengan silaturrahmi dengan berbagai teman dekat kerabat dan tokoh masyarakat.

Untuk mencegah agar kasus jamaah telantar tidak terulang lagi, AMPHURI Jatim sudah melakukan sosialisasi soal masalah tersebut. “Kami tetap menyampaikan kepada seluruh anggota untuk berjualan sesuai dengan KMA dari Kemenag. Sesuai KMA Kemenag harga Umrah minimal Rp 26 juta. Dan apabila ada anggota yang tidak mematuhi akan disanksi dan paling berat dikeluarkan dari keanggotaan. Hal ini sudah kami lakukan kepada salah satu travel umrah, yang saat ini juga banyak jamaahnya. Tapi karena tidak patuh, ya tetap dikeluarkan dari keanggotaan AMPHURI,” katanya.

Bosnya Residivis

Sebelumnya jajaran Polda Metro Jaya menangkap tiga orang terkait kasus penipuan travel umrah yang mengakibatkan ratusan

PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB : Erfandi Putra

WAKIL P IMPINAN R EDAKSI/ PIMPINAN PERUSAHAAN: Gatot Susanto

R EDAKTUR P ELAKSANA : Titis Tri Wahyanti

R EDAKTUR: Fathurrochman Al Aziz, Agung Kusdyanto, M Nasir, Retno Asri Lestari

B IRO J AKARTA: Djauhari Effendy

DEWAN REDAKSI : Erfandi Putra, Gatot Susanto, Titis Tri Wahyanti

KONSULTAN HUKUM : Andi Heriyanto SH jamaah telantar di Arab Saudi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, menjelaskan bahwa dari tiga pelaku tersebut, dua di antaranya bernama Mahfudz Abdulah (52) dan Halijah Amin (48). Keduanya merupakan pasangan suami istri pemilik agen perjalanan PT Naila Safaah Wisata Mandiri atau NSWA yang telah membuat jamaah telantar usai melaksanakan ibadah umrah.

Secara politis bisa jadi sangat kental aroma politiknya kehadiran Anies ke sebuah masjid, karena dimana mana ada kedekatan dan dukungan warga bagi Anies sebagai calon presiden yang selama ini diketahui mendapat simpati luar biasa dari masyarakat. Belum ada figur calon presiden yang sekuat Anies mendapat sambutan nyata secara langsung dalam tatap muka dari masyarakat ketika dia berkunjung ke berbagai tempat. Bagi pihak yang berseberangan kepentingan politiknya dengan Anies, pasti akan menilai kehadiran Anies ke masjid akan merugikan kelompoknya. Karena itu akan berupaya untuk melarang agar masjid tidak jadi ajang untuk mencari simpati politik. Kehadiran untuk beribadah bagi tokoh politik ketika berada di masjid, selama tidak mengajak dan berkampanye politik, tidak boleh disalahkan karena itu bagian dari HAM yang harus dilindungi. Kehadiran Anies ke masjid untuk beribadah, sama juga dengan kegiatan politisi lain yang memberikan sedekah di masjid. Itu juga bagian dari ibadah yang tidak bisa dilarang selama tidak ada simbol, tindakan dan ucapan yang bernuansa politik praktis. Di sinilah sebenarnya semua pihak harus memahami secara dewasa tentang hubungan antara regulasi politik dengan kultur atau seni politik.

Terlebih dalam bulan suci Ramadhan, yang di dalamnya ada momentum kegiatan tambahan berupa ibadah sunnah salat tarawih di masjid dan memperbanyak amal sosial. Sebagai muslim para politisi dan figur calon pemimpin pasti akan hadir ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat tarawih bersama warga, dan ada juga yang tertarik untuk memberi sedekah bagi yang berhak menerimanya. * Penulis adalah wartawan Global news.

“Mahfudz Abdulah alias Abi (52) dan istrinya Halijah Amin alias Bunda (48). Keduanya ditangkap di kamar Hotel Adillah Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Hengki dalam keterangannya kemarin.

Polisi menangkap tiga pelaku kasus travel agent umrah PT NSWM yang diduga melakukan penipuan kepada jemaah. Salah satu pelaku yang juga pemilik agen travel bernama Mahfudz Abdulah (MA) alias Abi (52)

Produk Dalam Negeri

Beberapa bulan terakhir ini, kita “diributkan” dengan impor baju bekas. Impor baju bekas ini sudah pasti mendapat perhatian produsen baju di dalam negeri. Mengapa? Karena produk dalam negeri mengalami penuruan omzet penjualan akibat adanya baju bekas dari sejumlah negara tersebut.

Karena itu semua, pemerintah memperketat pelarangan jual-beli pakaian bekas impor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang

Dilarang Ekspor dan Barang

Dilarang Impor. Regulasi ini diberlakukan guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka kehilangan pemasukan lantaran pangsa pasarnya diambil alih pakaian bekas impor.

Impor baju bekas tersebut mendapat “kecaman” dari industri tekstil di dalam negeri. Sementara kebijakan pemerintah tersebut mendapat respons negatif dari para pedagang.

Biasanya penjualan pakaian bekas yang semestinya ramai menjelang Ramadhan pun sepi.

Dari kalangan pedagang menilai memusnahkan baju-baju bekas diikuti pula dengan solusi bagi para pedagang pakaian impor. Di sisi lain, pakaian bekas impor merupakan solusi bagi masyarakat bawah yang membutuhkan sandang murah. Namun, keberadaan baju bekas impor berdampak negatif terhadap industri tekstil dalam ternyata residivis kasus serupa. Yang unik, Kasubdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Joko Dwi Harsono kepada wartawan, Selasa (28/3/2023), menjelaskan bahwa pelaku ternyata seorang residivis. “Tersangka MA itu residivis juga, di kasus yang sama,” katanya.

Joko menyampaikan, MA residivis kasus serupa yang terjadi pada 2016. Saat itu Mahfudz diketahui menjabat pimpinan di PT GAM. Dia menawarkan paket umrah kepada para korbannya dengan harga berkisar Rp 13-19 juta. Saat itu banyak calon anggota jamaah umrah yang sudah menyetorkan uang untuk umrah namun gagal berangkat.

“Kasus sebelumnya itu banyak jamaah yang gagal berangkat, akhirnya mereka lapor ke polisi,” ujarnya. Setelah selesai menjalani hukuman, Mahfudz tidak kapok. Dia membeli perusahaan PT NSWM dan menjalankan bis - negeri. Rasanya, kebijakan pemerintah tak cukup berupa larangan. Pemerintah harus mencarikan solusi bagi masyarakat, khususnya kelas bawah, akan tersedianya sandang murah. Upaya untuk membangun rasa cinta dan bangga pada produk dalam negeri juga perlu digaungkan terus-menerus. Tanpa itu semua, fenomena impor baju bekas akan terus berlanjut. Semua orang perlu turun tangan untuk mengubah cara pikir bahwa segala sesuatu harus murah. ”Mindset semua harus murah membuat kita tidak produktif. Industri dikorbankan. Karena itu, perspektif yang perlu dikembangkan adalah masyarakat yang mampu membeli. Mahal bukanlah masalah jika semua orang dapat menjangkaunya. Larangan impor limbah baju bekas memang tak bisa ditawar sekaligus bukan keputusan yang menguntungkan pedagang. Namun, regulasi itu merupakan solusi konkret. Dalam jangka panjang, industri garmen bangkit, pedagang bisa melanjutkan berdagang dengan produk-produk nasional yang lebih bermartabat.(*) nis yang sama. Alih-alih sadar, Mahfudz kembali menipu para jamaah yang hendak ibadah umrah di Arab Saudi. Dalam kasus terbaru, sementara diketahui korban lebih dari 500 orang dengan total kerugian mencapai Rp 100 miliar lebih. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 126 Juncto Pasal 119 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dalam Pasal 126 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Selain dua orang itu, kata Hengki, penyidik juga menangkap pelaku bernama Hermansyah. Pelaku berperan sebagai direktur utama dari agen perjalanan milik Mahfudz dan Halijah. Kini, Mahfudz, Halijah, dan Hermansyah sudah ditahan di Mapolda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka. * gas/det

WARTAWAN KOTA: Purnomo Siswanto FOTOGRAFER: M. Zacky KEPALA BIRO PAMEKASAN: Masdawi Dahlan BIRO DAERAH:

BANGKALAN/SAMPANG: Zacky SIDOARJO: Lukman GRESIK: Asepta Yoga Permana MALANG RAYA : Hanan Jalil MOJOKERTO KAB/KOTA : Bambang Sujarwanto NGANJUK : Iskandar Zulkarnaen K EDIRI

KAB/KOTA : Iskandar Zulkarnaen JOMBANG: M. Fatoni. PASURUAN : Haifur TUBAN : Chusnul Huda BLITAR: Gatut Wiratmoko MAGETAN : Teguh Aryanto BANYUWANGI : Edhi Prasetyo B OJONEGORO : Ahmad

Sampurno MADIUN : Hery Sukamto BANDUNG : Adam Permasa LAYOUT/DESAIN GRAFIS: Agus Supriyanto IT SUPPORT: Sapto Utomo

KEUANGAN: Febri Indarwati Marcomm/Admin: Ismaindah SIRKULASI & PEMASARAN: Syahrizal PENERBIT: PT GLOBAL MEDIA PRIMA

KANTOR: Jl Cipta Menanggal VI/7 Surabaya, Telp. (031) 8281712, e-mail: gnewsredaksi@gmail.com website: www.global-news.co.id

PERCETAKAN: PT MEDIA NUSANTARA PRESS , Jl. Rungkut Industri III No. 49 Surabaya, Telp. (031) 8496867 Wartawan KORAN GLOBAL NEWS dilengkapi dengan identitas berupa ID Card / Kartu Pers