PPDB 2023, Jatim Buka Golden Ticket Ketua OSIS dan Hafidz Qur’an

SURABAYA (GN) – Kabar gembira bagi Ketua Osis dan Hafidz Al-Qur’an SMA/SMK di Jatim. Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan saat ini tengah mematangkan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. Meski tak jauh berbeda dengan aturan Permendikbud No 44 Tahun 2019 kemudian disempurnakan dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021, namun pada 2023 ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus bagi Ketua OSIS dan Hafidz Quran melalui Golden Ticket jalur Prestasi Non Akademik.

Terkait hal ini, Khofifah mengungkapkan secara teknis aturan PPDB 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, ada hal baru yang dimasukkan dalam PPDB 2023. Di antaranya kuota khusus Ketua OSIS. Pertimbangan ini dibuat karena melihat realitas saat ini. Di mana ke depan dibutuhkan pemimpin hebat untuk memajukan negeri. “Negeri kita butuh pemimpin hebat di masa depan. Kami melihat Ketua OSIS SMA dan SMK itu kebanyakan SMP / MTs nya juga menjadi Ketua Osis. Sehingga kami ingin mengakomodir ini sebagai apresiasi untuk generasi calon pemimpin bangsa,” terang Khofifah.

Kuota untuk Ketua OSIS ini, lanjut Khofifah, termasuk dalam prestasi hasil lomba dengan proporsi 5%. Kuota ini diberikan untuk menjaring siswa yang multi talenta dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Selain itu, Pemprov Jatim juga me-

Dindik Kaji Wacana PPDB Zonasi Per Kecamatan

SURABAYA (GN) – Sistem zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya kembali mendapat sorotan. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur pun meminta Dindik Kota Surabaya melakukan redefinisi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

LPA Jatim menyarankan agar zonasi kawasan yang berisi beberapa kecamatan, diubah menjadi zonasi kecamatan. Sebab tidak semua daerah dekat dengan sekolah. Bisa jadi siswa yang berada di kecamatan A, diterima di kecamatan C yang jaraknya juga masih jauh. Sebab, sistem kawasan tersebut tidak hanya terpacu di satu kecamatan, melainkan di beberapa kecamatan. Jika sistem zonasi berubah per kecamatan, justru memudahkan siswa lebih dekat dengan sekolah. Menanggapi hal itu, Kepala Dindik Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengaku akan mengevaluasi PPDB sistem zonasi. Pembagian kuota PPDB sistem zonasi yang sudah diterapkan ada empat jalur. Perpindahan orang tua 5 persen, mitra warga 15 persen, akademis melalui rapor dan non akademis 30 persen, kemudian 50 persen zonasi.

“Selama ini sistem zonasi menggunakan kewilayahan kota, jadi mengabaikan kecamatan. Kalau Lembaga Perlindungan Anak punya usulan untuk pemerataan wilayah kecamatan, akan kami kaji. Harapan kami nanti ada perbedaan kuota zonasi untuk peserta didik dalam kota bisa antar kecamatan yang berdekatan. Juga ada yang dalam satu kecamatan sendiri,” ujarnya, Rabu (29/3/2023) Menurut Yusuf, sistem zonasi dalam satu kecamatan membuat wilayah kelurahan yang tidak punya sekolah negeri tetap mempunyai harapan. “Masih kami evaluasi adil tidaknya. Berapa persen peserta didik yang diterima dan tidak diterima di wilayah kecamatan dan satu kota yang jaraknya berdekatan. Nanti kami putuskan 35, 20, atau 15 persen. Kalau sekolah di kelurahan yang padat penduduk, kuota 15 persen tidak berdampak,” kata Yusuf. ssn tenaga kerJa

Disnaker Jatim Minta Daerah Optimalkan Pencegahan PMI Ilegal

nyediakan Golden Ticket bagi siswa penghafal Al-Qur’an (Hafidz Quran). Menurut Khofifah kuota ini perlu disediakan untuk menjaring siswa yang memiliki kekuatan religiusitas, keimanan dan ketakwaan yang tinggi untuk menjadi generasi muda yang berakhlak mulia.

“Kuota ini masuk dalam jalur Prestasi Hasil Lomba dengan proporsi 5%. Untuk hafidz Qur’an kita sediakan kuota di setiap SMA/SMK negeri di Jatim menerima satu siswa,” jelas Khofifah.

Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga memberikan perhatian khusus kepada siswa penyandang disabilitas dari SMPLB untuk dapat mengenyam pendidikan dimanapun. Termasuk sekolah reguler. Dalam hal ini, Pemprov melalui Dindik Jatim merealisasikannya melalui kuota penyandang disabilitas. Dengan kata lain, siswa penyandang disabilitas dari SMP-LB dapat mendaftar PPDB 2023 pada SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dengan ketentuan siswa tersebut adalah penyandang disabilitas ringan.

Ia juga menyebut, tahun ini Pemprov Jatim juga mengeluarkan kebijakan baru bagi anak buruh dan anak tenaga kesehatan (nakes). Di mana anak buruh cukup hanya mengunggah kartu keanggotaan serikat buruh yang dimiliki orangtua. Jika calon peserta didik baru anak buruh mempun yai kartu program bantuan pemerintah atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bisa menjadi prioritas untuk diterima di jalur anak buruh.

Kemudian untuk jalur anak Nakes (tenaga kesehatan), Pemprov Jatim akan memprioritaskan anak nakes yang orangtuanya meninggal dalam penanganan Covid-19. Dengan dibuktikan melalui surat penghargaan dari pemerintah atau surat keterangan dari RS tempat orangtua bertugas.

Selain itu, juga ada kuota khusus bagi siswa program ADEM Papua dan ADEM Repatriasi. Jalur ini menjadi terobosan bagi Jatim yang merupakan provinsi pertama yang memasukkan program ADEM dalam proses PPDB 2023. Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi menjelaskan sesuai arahan gubernur tahun ini Jatim mengembangkan kuota yang ada untuk mengakomodir siswa-siswi yang potensial. Seperti kuota Golden Ticket Hafidz Quran, Golden Ticket Ketua OSIS dan kuota lulusan SMP-LB. Wahid juga menegaskan tidak ada perubahan dalam besaran kuota. Pada tahap 1 jenjang SMA/SMK besaran kuota masih sama yakni Jalur Afirmasi 15% terbagi untuk keluarga tidak mampu dan ADEM (7%), Anak Buruh (5%) dan Anak Penyandang Disabilitas (3%).

Kemudian Jalur Pindah Tugas

Orangtua sebesar 5%. Kuota ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti pindah tugas orangtua (kuota 2%), siswa anak Guru dan Tenaga Kependidikan (kuota 2%), dan siswa anak Tenaga Kesehatan (kuota 1%). Selanjutnya kuota Prestasi Hasil Lomba dengan besaran 5%. Dengan rincian siswa berprestasi di bidang akademik (kuota 2%) dan bidang non akademik (kuota 3%). Tahap 2, jalur Prestasi Nilai Akademik SMA, kuota sebesar 25%. Tahap 3 zonasi SMK dengan kuota 10%. Tahap 4, Jalur Zonasi SMA, dengan kuota sebanyak 50%. Tahap 5, Jalur Prestasi Nilai Akademik SMK dengan kuota sebesar 65%. fan

PONOROGO (GN) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur mengimbau semua pihak di daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan untuk aktif bersinergi dalam upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri.

"Kami sangat berharap dukungan dan sinergitas semua pemangku kepentingan di daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan illegal worker," kata Kepala Dinaskertrans Jatim Dr Himawan Estu Bagijo SH,MH usai membuka pelatihan kerja di BLK Ponorogo kemarin.Isu pekerja migran ilegal menjadi perhatian Pemprov Jatim, karena salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini menyumbang angka PMI (Pekerja Migran Indonesia) paling banyak. Masalahnya, jumlah pekerja migran ilegal ditengarai juga masih tinggi, terbukti selama kurun awal 2023, Disnakertrans Jatim telah menggagalkan sebanyak 101 PMI yang akan diberangkatkan menuju luar negeri tanpa melalui prosedur resmi.

Himawan mengakui bahwa pihaknya tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi para PMI yang tetap nekat berangkat secara ilegal. Termasuk mengenai nasib mereka mulai dari penampungan hingga nanti tiba di negara tujuan. "Jelas kalau illegal worker tidak ada perlindungan hukum jika terjadi sesuatu, kita juga tidak bisa mengetahui nasib ketika sudah berangkat," katanya.

Lebih jauh, Himawan mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat Jawa Timur sudah memiliki literasi yang baik sebagai calon pekerja migran. Namun, hal tersebut tetap perlu pengawasan serta pencegahan agar kasus adanya PMI ilegal tidak kembali terjadi.Dia berpesan kepada masyarakat, untuk tidak tergiur dengan janji manis penyalur ilegal yang nantinya malah menyebabkan masalah di kemudian hari. fan