Jabatan Cukup 3 Tahun, Bisa Diberhentikan

SURABAYA (GN) - Setelah melalui proses panjang dengan seleksi terbuka, akhirnya Wali

Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif atau Sekda baru Kota Surabaya, Rabu (25/1/2023). Prosesi pelantikan itu dilakukan di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya. Sekda baru itu adalah Ikhsan yang sebelumnya menjabat

Kepala Inspektorat Kota Surabaya. Pada kesempatan itu, Wali Kota mengaku bersyukur karena sudah melantik Sekda

Definitif Kota Surabaya. Pelantikan itu dilakukan setelah nilai dari panitia seleksi (pansel) disetorkan kepada pemerintah pusat, dan Gubernur

Jawa Timur untuk meminta petunjuk, dan akhirnya sudah turun semuanya.

“Yang terpilih nilainya yang paling tinggi, sehingga hari ini bisa dilantik Sekda Kota Surabaya, Pak Ikhsan,” kata Cak

Eri sapaan akrabnya sesuai pelantikan.

Selain melantik Sekda, Cak

Eri memastikan kali ini juga ada perubahan atau mutasi dan rotasi pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bagi dia, untuk menaiki sebuah jabatan yang lebih tinggi maka penjabat itu harus berpindah dulu ke tempat yang berbeda, sehingga dia memiliki kemampuan di dua tempat yang berbeda dengan kinerja yang sama baiknya. “Jadi, dia harus dipindah dulu baru dia akan bisa naik jabatannya,” kata dia.

Menurut Eri, yang paling penting dalam pelantikan itu adalah penilaian yang juga dilakukan oleh masyarakat.

Makanya, sejak tahun 2022,

Pemkot

SURABAYA (GN) - Pemer- intah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menggelar pelaksanaan vaksinasi booster kedua (vaksinasi tahap empat) bagi masyarakat yang berusia 18 tahun keatas. Pemberian vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua dilaksanakan dengan interval 6 bulan sejak vaksinasi dosis booster pertama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelaksanaan vaksinasi booster kedua bagi usia 18 tahun keatas dinilai lebih memudahkah Pemkot Surabaya dalam pengendalian kasus COVID-19 di Kota Pahlawan. Bahkan, Wali Kota Eri juga akan memper-

LegiSLATiF Program Padat Karya Perlu Dievaluasi

SURABAYA (GN) - Komisi B Bidang Perekonomian maka bisa diberhentikan. ia meminta penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), tapi penilaian itu juga dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah.

DPRD Kota Surabaya, meminta program padat karya untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dievaluasi secara berkala.

“Untuk pemberdayaan warga MBR maupun usaha mikro harus ada evaluasi secara berkala untuk menghitung keberhasilan dan perkembangannya,” kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah, Rabu (25/1/2023).

Lutfiyah mengatakan, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut atau diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada akhir 2022. “Kami berharap pencabutan PPKM menjadi momen UMKM untuk bangkit secara ekonomi,” kata dia.

APBD Kota Surabaya.

“Jadi, masyarakat bisa langsung menilai apakah masyarakat itu puas atau tidak kepada kinerja pejabat tersebut. Bahkan, kalau ada laporan dari warga, kita juga akan cek lapangan apakah benar atau tidak yang dilaporkan warga itu, karena itu akan menjadi pertimbangan kita,” katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota berharap kepada para pejabat yang baru dilantik itu untuk benar-benar bekerja hanya untuk masyarakat. “Kalau penilaian masyarakat jelek saya tidak mungkin mengangkat dia karena pejabat ini adalah tanggung jawab saya. Seperti yang saya sampaikan saya ingat janji saya kepada Abah saya, saya harus menerangi makam beliau dengan perbuatan saya, sehingga yang saya lantik ini nanti akan dinilai oleh masyarakat, dan pejabat itu adalah orang-orang pilihan,” tegasnya. Wali Kota juga menjelaskan kontrak kinerja seorang Sekda, yaitu angka kemiskinan harus turun, pengangguran harus turun, angka stunting harus nol yang kasus baru, dan angka kematian ibu dan anak juga harus turun, serta persentase Indeks Gini juga harus turun. “Termasuk MCPnya. Jadi, temuan Inspektorat sebelum-sebelumnya harus diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, Wali Kota Eri juga memastikan bahwa setelah 3 tahun Ikhsan menjabat Sekda

Kota Surabaya, maka akan digelar lagi seleksi serupa. Sebab, ia ingin jabatan Sekda itu maksimal selama 3 tahun. Kalau misalnya setahun tidak terpenuhi kontrak kinerjanya,

“Jadi, 3 tahun itu maksimalnya karena memang berdasarkan Undang-undang ASN yang baru ini, jabatan Sekda itu tidak ada bedanya dengan jabatan kepala dinas. Makanya, maksimal 3 tahun nanti akan saya putar, kepala dinas juga akan saya putar. Saya ingin siapa pun yang menduduki jabatan di Pemkot Surabaya adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kemampuan untuk merubah Surabaya menjadi lebih baik,” terangnya.

Pelantikan Ikhsan sebagai Sekda Surabaya mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti. Menurutnya, Sekda harus bisa menerjemahkan visi Kota Surabaya dan programprogram prioritas yang telah disepakati pemkot dan DPRD. Baik itu dalam RPJMD maupun program-program tahunan yang sudah ditetapkan di

“Selamat atas dilantiknya Pak Ikhsan sebagai Sekda Kota Surabaya hari ini. Selamat bekerja, semoga bisa menjalankan tugas sebaikbaiknya,” kata Reni. Sekda, lanjut tokoh perempuan Kota Surabaya ini, adalah posisi yang penting dan strategis dalam mensinergikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Pahlawan untuk melayani masyarakat Kota Surabaya. Reni berpandangan bahwa guna melaksanakan arahan yang juga menjadi visi Kota Surabaya tersebut, Sekda dapat memaksimalkan perannya dengan sebaik-baiknya. “Semua itu tentu bisa terimplementasi sesuai dengan target-target yang ditetapkan jika sekda bisa menjalankan tugas dengan baik, Itu akan sangat mengakselerasi program-program yang telah saya sampaikan,” pungkasnya. pur