7 minute read

Kawal Sertifikat Lahan Relokasi Tanah Perhutani

PONOROGO (GN) - Se - banyak 53 KK warga Desa Gajah, Sambit mengadu kepada para wakil rakyat di gedung

DPRD Ponorogo. Mereka mengadukan nasib tanah milik mereka yang pernah mengalami bencana longsor, dan kini menempati lahan relokasi milik Perhutani di Dusun Gede

Advertisement

Desa Cepoko Kecamatan

Ngrayun.

Pasalnya, sejak menempati lahan relokasi tahun 1992 silam, belum juga keluar sertifikat tanahnya. Puluhan warga ini menempati lahan relokasi milik Perhutani, karena sekitar 30 tahun lalu terdampak bencana tanah longsor dan gerak.

Dimana mereka dulu tinggal di lingkungan Pucung Dusun

Jrakah Desa Gajah Kecamatan

Sambit.

Menurut informasi yang ada, karena adanya dampak bencana itu, akhirnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo yang dulu Bupatinya Bapak Gatot

Sumani, direlokasi ke lahan milik Perhutani di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun.

Nah, lahan rumah puluhan warga yang terdampak tanah longsor dan tanah gerak di lingkungan Pucung Dusun

Jrakah Desa Sambit, ganti diolah oleh Perhutani. Bahkan sekarang ini, lahan itu menjadi hutan pinus yang produktif. Dimana, sudah bisa dimanfaatkan pohonnya untuk diambil getahnya. “Kita hari undang warga terdampak, Perhutani, BPN, dan teman-teman eksekutif yang sesuai leading sektornya untuk membahas masalah ini. Ada apa ini, kok sudah lebih 30 tahun lebih persoalan ini belum selesai,” kata Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Miseri Efendy, Rabu (25/1/2023).

Dari pembahasan yang dilakukan oleh kalangan wakil rakyat itu, akhirnya mereka menarik kesimpulan untuk membentuk tim khusus. Tim khusus ink akan bertugas untuk mengawal dan menarget pada tahun 2023 ini, permasalahan sertifikat tanah ini tuntas.

Sehingga warga dipastikan menerima haknya berupa sertifikat tanah yang kini mereka tinggali. Tentu, tim ini akan mengawal dengan melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait. “Selain permasalahan sertifikat tanah.

Identitas warga dengan tempat

Mei, Jembatan Mrican Mulai Dibangun

KEDIRI (GN) – Infrastruktur jembatan di Kabupaten Kediri, satu persatu bakal kembali berdiri kokoh. Setelah Jembatan Ngadi yang diresmikan, Rabu (25/1/2023), Bupati Kediri

Hanindito Himawan Pramana juga telah memastikan akan segera membangun jembatan mrican. Sesuai rencana, pembangunan Jembatan Mrican bakal dimulai awal Mei 2023 dan ditargetkan rampung Juni 2024 dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar. Kepastian ini disampaikan Bupati saat meninjau jembatan Mrican, Rabu (25/1/2023) siang.

Pemantauan Bupati Kediri yang ketiga kalinya ini didampingi Sekda Mohamad Solikin, Kepala PUPR Kabupaten Kediri, Forkompimca Gampengrejo dan perangkat Desa Jongbiru. “Jembatan Mrican ini panjangnya 130 meter dan lebar nantinya 7 meter, ditambah 1 meter kanan kiri, sehingga total 9 meter. Konstruksinya dari kerangka baja,” ujarnya. Ditambahkan Mas Dhito sapaan akrab Bupati Kediri, untuk pembebasan lahan 54 orang di 130 bidang lahan tanah sudah final dan warga sudah memiliki sertifikat. Memang ada yang belum selesai dan saat ini proses penyelesaianya.

MENINJAU: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana pantau kondisi jembatan Mrican di Desa Jong Biru.

“Proyek pembangunan jembatan Mrican ini anggarannya dari Kementerian PUPR pusat. Proyek ini akses menuju bandara dan penghubung transportasi Kota dan Kabupaten Kediri,” katanya. Jembatan ini, lanjut Mas Bub Dhito, mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri karena terakses langsung dengan bandara Kediri. Di kesempatan yang lain, Bupati meresmikan Jembatan Ngadi yang sebelumnya telah dibuka untuk umum pada 27

Desember 2022 lalu. Bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri Ir Irwan Chandra, Kepala DPMPD Kabupaten Kediri Agus Cahyono, Camat Mojo Heru dan Kepala Desa Ngadi Mojo, Bupati juga menyempatkan diri meninjau kondisi jembatan baru penghubung Kabupaten KediriTulungagung melalui Mojo atau barat Sungai Brantas. Peresmian ditandai dengan penekan tombol dan penanda tanganan prasasti jembatan. Dalam sambutanya Mas Dhito mengatakan transportasi sangat penting untuk warga di kedua wilayah dan pembangunan resmi dari APBD Kabupaten Kediri senilai Rp 7,7 Milliar.mem yang mereka tinggali tidak linier. Identitasnya di Desa Gajah Kecamatan Sambit, namun berdomisili di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun. Tentu ini juga mempengaruhi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi mereka,” katanya. Semula pada tahun 1992 lalu, ada 85 kepala keluarga (KK) yang direlokasi ke tempat baru di lahan milik Perhutani. Nah, sekarang hanya tinggal 53 KK yang mendiami lahan relokasi tersebut. Menurut Miseri, secara de facto sejak tahun 1992 puluhan warga itu menguasai lahan relokasi. Namun, belum bisa disertifikatkan. Sebab, sampai detik ini belum ada keputusan dari lembaga terkait. “Perlu ada pengawalan yang spesial. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah harus disinkronkan. Meninjau persyaratan, apakah mencukupi atau tidak. Sehingga golnya nanti puluhan warga tersebut menerima sertifikat tanah yang saat ini mereka tinggali itu,” pungkasnya. bej

Ditipu Pacar, Mobil Brio Dokter Muda Amblas

PONOROGO (GN) - Seorang dokter muda di Ponorogo menjadi korban penipuan kekasihnya sendiri. Mobil Honda Brio miliknya pun amblas dibawa lari pelaku seorang residivis berisial, SA (35) warga Kabupaten Banyuwangi.

Meski demikian, aksi pelaku ini akhirnya cepat dideteksi dan ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Ponorogo. SA ditangkap di kosnya di Jember.

Kepada petugas, pelaku mengatakan ia awalnya berkenalan dengan korban melalui aplikasi pertemanan. Dari sana, mereka berpacaran dan menjalin komunikasi secara intensif.

Pelaku datang ke Ponorogo dengan tujuan bertemu korban. Saat di Ponorogo ini, pelaku mengaku kepada korban mengalami kecelakaan dan butuh kendaraan. “Modusnya pacaran, kalau Ponorogo hanya mobil. Sebelumnya komunikasi intens, dekat selama 15 sampai 20 hari terus menyuruh ke Ponorogo,” tutur SA saat dihadirkan dalam rilis di Polres Ponorogo, Rabu (25/1/2023).

Pelaku mengaku selain di Ponorogo, ia juga pernah menjalankan penipuan serupa di di Tulungagung dan Kediri. Korbannya rata-rata berprofesi sebagai PNS maupun bidan yang berstatus single parent. “Saya random, sering dapat janda kerjanya PNS atau bidan,” tandas SA. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia menjelaskan pelaku merupakan residivis kasus serupa. Ia juga membenarkan keterangan pelaku. “Pelaku mengincar korban melalui aplikasi pertemanan secara random. Mana yang merespons, kemudian dia tindak lanjuti,” terang Niko. Korban, lanjut Niko, tertipu dengan bujuk rayu pelaku. Dengan sukarela meminjamkan mobilnya ke pelaku. Selang beberapa hari, pelaku tidak bisa dihubungi. det

HukRim

Dua Pelaku

Ilegal Logging Diringkus

PENANGKAPAN: Kapolres Ponorogo AKBP Catur memperlihatkan barang bukti kayu sono keling tanpa dokumen.

PONOROGO (GN) – Jajaran tim Resmob Polres Ponorogo berhasil meringkus dua orang pelaku ilegal logging. Keduanya ditengarai mengangkut kayu sono keling tanpa disertai dokumen atau ijin yang sah.

“Untuk tersangka ada dua yaitu berinisial R berdomisili di Madiun dan M berdomisili di Ponorogo, “kata Kapolres Ponorogo AKBP Catur, Rabu (25/1/2023).

Catur menambahkan, penangkapan bermula saat tersangka R mendapatkan penawaran dari A untuk mengangkut kayu sono keling miliknya. Tersangka R menyetujui penawaran tersebut, dan mendapatkan sarana prasarana berupa mobil pick up yang dipinjam dari rekannya berinisial B.

“Selanjutnya tersangka R mengajak rekannya yaitu tersangka M untuk membantu pengangkutan kayu sono keling tersebut ke mobil pick up berjumlah ada 6 glondong berukuran 2,5 sampai 3 meter untuk diameter 120 cm. Setelah kayu berhasil diangkut, aksi kedua tersangka tersebut tercium oleh tim Resmob Polres Ponorogo,” imbuh Kapolres Ponorogo. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Nikolas mengatakan, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka, saat mobil pick up mengangkut kayu sono keling tersebut tengah melaju di jalan Desa Jatisari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. “Menurut pengakuan tersangka, kayu sono keling tersebut akan dikirim ke Madiun dengan upah lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah,” ujar Nikolas. Nikolas menuturkan, kasus ini masih dalam tahap pengembangan, karena masih ada satu pelaku yang belum diamankan yaitu yang menyuruh melakukan, saat ini masih dalam proses pencarian oleh petugas. “Mereka akan dikenakan pasal 83 ayat (1) huruf a dan pasal 85 ayat (1) UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang tindak pidana memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Ancaman hukuman pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000, dan paling banyak Rp 2.500.000.000,” pungkasnya. tat

peRiSTiWA

Picu Tawuran, 250 Motor Berknalpot Brong Disita

MADIUN (GN) – Jajaran Satlantas Polres Madiun Kota terpaksa menyita 250 sepeda motor berknalpot brong, melalui serangkaian operasi tilang manual. Pasalnya, sepeda motor berknalpot brong sering kali menjadi pemicu tawuran antar-pesilat di Kota Madiun.

“Selama ini jadi pemicu utama (tawuran antar pesilat). Satu tahun terakhir ada gesekan antar-warga, antar-kelompok (pesilat). Hal itu terjadi karena adanya konvoi atau pawai menggunakan sepeda motor berknalpot brong,” kata Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono, Rabu (25/1/2023).

Menurut Suryono, keberadaan konvoi sepeda motor berknalpot brong sering menggeber gas hingga memunculkan suara bising dan memicu kemarahan kelompok lain. “Mereka ngegas dan bleyer-bleyer (narik gas kencang). Sehingga menjadikan warga sekitar melakukan perlawanan, lempar batu dan teriak lalu timbul terjadinya gesekan antar-kelompok (pesilat),” jelas Suryono.

Pasca-operasi khusus tilang sepeda motor berknalpot brong secara manual, Suryono mengklaim belum laporan adanya sepeda motor berknalpot brong yang berada di jalan raya lagi. Pihaknya menggandeng Polres Madiun untuk bersama-sama menggelar operasi tilang manual sepeda motor berknalpot brong. kcm

Cegah Stunting di Jombang, Perusahaan Swasta Bantu Nutrisi Bumil

Pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Kepedulian ini diperlihatkan salah satu perusahaan di Jombang dengan memberikan bantuan nutrisi bagi ibu hamil.

Komitmen salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang perunggasan ini patut untuk ditiru perusahaan swasta yang lain. Bagaimana tidak, mereka komitmen membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting.

Hal ini diperlihatkan dengan memberikan bantuan nutrisi kepada ibu hamil (bumil) yang ada di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang, Rabu (25/1/2023).

Dalam kegiatan tersebut juga dilaunching inovasi yang digagas oleh Puskesmas Tembelang, yakni ‘Beli Emas di Tembelang’ atau kepanjangan dari Bersama Peduli Eliminasi Masalah Stunting di Tembelang.

Peluncuran inovasi tersebut juga ditandai dengan penandatanganan oleh unsur Pentahelix, yang meliputi akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah serta media massa.

Nah, dari unsur pelaku usaha diwakili oleh Direktur Operasional PT. Phalosari Unggul Jaya Jombang, Octadella

Bilytha Permatasari. Sedangkan unsur akademisi dari Stikes Husada Jombang, kemudian dari ormas meliputi

Fatayat, Muslimat, Aisyiyah, PKK, serta kader kesehatan. Lalu dari unsur pemerintah yakni Puskesmas, Camat, Kapolsek, Koramil Tembelang, serta Kepala Desa Mojokrapak. Direktur Operasional PT.

Phalosari Unggul Jaya Jombang

Octadella Bilytha menjelaskan, pihaknya komitmen membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting. Hal itu sangat penting. Karena untuk melahirkan generasi yang sehat di masa mendatang.

Mbak Della, panggilan akrab

Octadella Bilytha, menambah- kan. Untuk menurunkan angka stunting pihaknya memberikan bantuan nutrisi untuk bumil yang ada di Desa Mojokrapak. Nutrisi tersebut berupa protein nabati dan hewani. “Pilot projeknya di Desa Mojokrapak. Ini sebagai tanggung jawab sosial atau CSR di perusahaan kami. Karena untuk mencegah stunting antisipasinya mulai bayi masih dalam kandungan. Ini upaya kami mendukung program pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting,” katanya. Dengan begitu, akan mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang kuat, untuk Indonesia yang lebih baik. “Karena penurunan angka stunting dipengaruhi oleh nutrisi ibu hamil, kebersihan, pola makan yang baik, serta penambahan asupan nutrisi,” sambung Mbak Della. Di tempat yang sama, Ahli Gizi Puskesmas Tembelang Hafid Wahyu M mengatakan bahwa stunting disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya faktor rumah tangga dan lingkungan, ASI, makanan pendukung ASI, serta infeksi. Nah, di faktor rumah tangga dan lingkungan inilah yang paling banyak. Ibu yang kurang gizi berpotensi menghasilkan anak stunting. “Yakni ibu yang kurang gizi, ibu yang mempunyai jarak kehamilan pendek, serta ibu yang belum cukup umur atau remaja. Sehingga kebutuhan gizi diprioritaskan untuk dirinya, bukan untuk janin,” kata Hanif. Untuk di Kecamatan Tembelang terdapat satu desa yang menjadi lokus stunting, yakni

Desa Kalikejambon. Pada tahun 2021 di desa tersebut terdapat 21 lebih anak yang terkena stunting. Walhasil, pada 2022 angka stunting menjadi 12 anak. Kemudian turun lagi tinggal enam. Kalau dirata-rata, lanjut Hafid, hampir di semua desa angka stunting antara empat sampai lima balita. Kalau dipravelansikan angkanya tahun ini kurang dari 5 persen. “Ini cukup bagus. Karena untuk target nasional sudah tercapai. Karena tahun 2024 dari Presiden Jokowi menargetkan stunting secara nasional 14 persen,” ujarnya. Soal inovasi ‘Beli Emas di Tembelang’, Hafid mengatakan bahwa inovasi tersebut merupakan kelanjutan dari program ‘Gema Si Dul Penting’, yakni salah satu kegiatannya adalah penjagaan masa 1000 hari pertama kehidupan. Inovasi tersebut upaya mempercepat penurunan stunting. bej

This article is from: