Sambungan 8 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012
Kinerja Kadis P2B DKI Diduga “Melempem” ............................................................................................................................dari Hal. 01 bertahap dalam penerbitan IMB. Selanjutnya, IMB diterbitkan berdasarkan advis planning yang bernuansa “suap” dan juga patut disinyalir terjadi “suap menyuap” pada penerbitan SIPPT dan IMB dari pembangunan mall dan fasilitasnya, disebabkan posisinya te rlalu de kat de ngan sutet (tegangan tinggi) tetapi SIPPT, advis planning dan IMB dapat diterbitkan seperti semua pengurusannya sudah dapat diatur sedemikian rupa. SIPPT dari Gubernur DKI membuat sebab akibat dampak kurang baik terhadap kinerja Kadis P2B DKI Jakarta untuk menjalankan dan menegakkan perda dengan tegas, karena di satu menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan adalah merupakan kewajiban bila arahannya benar. Tapi bila arahan dan kebijakannya kurang benar dijalankan , bagaiman a ha-
silnya nanti bila kebijakan kurang ben ar dijalan kan dengan benar. Hal itu disampaikan warga Jakar ta be rinisial R J kepada RBN baru baru ini memberikan komentar terkait ke be radaan M all dan fasilitasnya yang posisinya dekat dengan kabel tegangan tin ggi se rta pe ke rjaan proye kn ya sudah h ampir selesai. Akibatnya, kinerja Kepala Dinas P2B DKI yang menggantikanWiriayatmoko selaku plh, I Putu Ngurah Indiana terindikasi “melempem” dan “c ulun” dalam pe ngkajian maupun penertiban terhadap keberadaan penerbitan IMB yang sudah terlanjur diterbitkan, sedangkan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta disinyalir “buang badan” kepada bawahannya Sudin Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan penerbi-
tan advis planning. Sebab akibatnya diduga te rjadi pe nyelamatan dir i masing masing dan saling tuding, sedangkan mantan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta dan sekaligus plh Kadis P2B DKI DKI saat penerbitan IMB ketika itu sudah enak posisinya maupun jabatannya dengan duduk manis saat ini menjadi staf Gubernur, tetapi disinyalir tinggalkan “borok warisan” tanpa dapat tersentuh oleh hukum, walaupun penerbitan terindikasi “suap” dalam penerbitan advis planning dan IMB yang termasuk dalam r anah kor upsi ser ta perlu dibasmi dari Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah menimbulkan delik sosial. Berawal dari penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap PT Inti Utama Dharma
DIJUAL TANAH Dijual Tanah dan Bangunan, LB/LT 175/970 M2 Alamat Jl Sapta Nomor 28 Menteng Dalam Pancoran Jakarta Selatan (Dekat kawasan Komplek Bidakara)
Harga Bisa Nego Hubungi: Syamsudin S. HP 081210882369 Atau Hubungi BIRO JASA RAKYAT BERSATU Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Sguare (Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504 Biro Jasa dan Iklan RAKYAT BERSATU Membantu Melayani Masyarakat Sekretariat: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square (Gedung Kuning Lantai II) Telephon (021) 72781504. Anda Butuh Bantuan??? Hubungi Marketing Eksekutif (021) 72781504, 94705665 HP 081210882369 Akibat Gudang Dilalap...........................................................................dari Hal. 01 run ke lokasi, saat dikonfirmasi memberikan penjelasan, “Sejauh ini belum dapat dipastikan penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan gudang beserta seluruh isinya tersebut. Kami masih akan mencari penyebabnya dan akan dilakukan penyelidikan terkait sumber
api atau sumber kebakaran. Sejauh ini kami belum dapat memastikan apa penyebabnya” ungkap Kapolsek Kemaraya yang turut mengamankan TKP. Dalam insiden kebakaran tersebut, sesuai dengan pantauan RBN tidak ada korban jiwa, sebab ketika terjadi ke-
bakaran, tidak ada orang yang tinggal ataupun penjaga gudang. Meski tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir sekitar miliaran rupiah. Api baru dapat dipadamkan kurang lebih dua jam setelah menggunakan 5 unit pemadam kebakaran. (Azhar)
Real Estate yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya karena posisinya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi (sutet) sangat dipertanyakan keberadaannya, disebabkan SIPPT me rupakan Surat Ijin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanahnya seluas 5.000 M2 atau lebih diduga menjadi sumber awal delik. Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan peninjauan ke lapangan , kare na keber adaan pembangunan mall di bawah sutet tersebut dapat menimbulkan delik hukum dan delik sosial nantinya, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian pembangunan gedung mall dilakukan, tandas sumber. Menanggapi keberadaan pembangunan mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat kabel tegangan tinggi (sutet), Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta, Ir. M Agus S uban dono, MPM dalam menjawab surat konfirmasi terkait penerbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dharma RE membantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan advis planning tersebut sudah benar sesuai dengan standar prosedur dan telah mengacu pada petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis. Dalam isi suratnya Nomor 271/073.7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, Kadis Tata Ruang DKI menyampaikan: 1.Telah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Real Estate pada lokasi dimaksud dengan nomor: 0 4 4 6/ G S B / JT / V I I / 20 0 9 . 2.Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3.Sesuai dengan Pedoman Detail Teknis Ketatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 me ter dari as jaringan tegangan tinggi listrik. 4. Untuk hal keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang tidak berkaitan langsung dalam tugas pokok dan fungsinya, tegas Ir. M Agus Subandono, MPM dalam suratnya. Di lain sisi, sesuai dengan pantauan RBN serta menurut sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pe mbe ritaan , men gatakan, penerbitan Ijin Mendirikan Ban gunan (IMB) pembangunan mall dan fasilitasnya te rsebut diter bitkan ole h
Dinas P2B DKI berdasarkan advis planning yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan penerbitan yang bernuansa “suap menyuap” baik dari aspek penerbitan advis planning maupun penerbitan IMB. Penerbitan diduga dilakukan oleh satu orang yang menjabat dua jabatan. Satu secara definitif dan satu secara plh. Setelah tanda tangan di Dinas Tata Ruang, kemudian ditanda tangan lagi oleh orang yang sama di Dinas P2B selaku plh. Diduga terjadi sebab akibat berkepanjangan yang berawal dari penerbitan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta. Bila dasarnya kurang pas maka akibatnya juga berdampak kurang pas yang berkepanjangan, karena Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang juga menjalankan program yang kurang pas tersebut akibat penerbitan SIPPT oleh Gubernur. Dalam hal ini, Foke diminta lakukan pengkajian terhadap SIPPT yang sudah terlanjur diterbitkan karena pemberian SIPPT terse but sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya karena dapat menimbulkan delik sosial. Sumber juga menambahkan, penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning terhadap pembangunan mall dan fasilitasnya layak menjadi bahan pengkajian, disebabkan terindikasi langgar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 maupun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008, dan disebabkan dasar penerbitan SIPPT, IMB maupun advis planning penuh dengan teka teki bila ditinjau dari letak dan keberadaan gedung terhadap sutet. Padahal penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung adalah untuk menegakkan Perda. Diduga terjadi sebab akibat dan akibat sebab penerbitan SIPPT, yaitu pe ne rbitan IMB maupun advis planning yang kurang tepat terhadap kebe radaan gedung di dekat sutet. Dampaknya dapat dikatakan menjadi seperti “melawan perda”. Akibatnya, satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga melawan perda. Penerbitan juga ter in dikasi suap menyuap dan gratifikasi. Dalam hal indikasi suap me nyuapn ya, Ke jaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya diminta lakukan penyelidikan ter hadap keberadaan penerbitan SIPPT, advis planning maupun IMB dari gedung yang terindikasi melanggar aturan teknis maupun petun juk pe laksanaan penerbitan IMB serta diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitannya. “Disebabkan pembangu-
nan mall dan fasilitasnya gedung milik dari PT Inti Utama Dharma Real Estate dengan posisi mall dan fasilititasnya berada di bawah aliran listrik tegangan tinggi (sutet), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta juga diminta pengkajian terhadap penerbitan IMB gedung terse but, karena peruntukkannya juga sangat dipertanyakan” ujar sumber. Dengan lugas sumber juga mengatakan, terkait dengan penerbitan IMB Nomor 5310/ IMB/2011 yaitu obje k Mall dan Fasilitasnya, atas nama PT Inti Utama Darma Real Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelur ah an Pon dok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, penerbitan IMB tersebut dipertanyakan apa sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur penerbitan IMB serta advis planningnya, juga sangat dipertanyakan keber adaan dasar penerbitan. Patut diduga terjadi konspirasi dan suap menyuap sehingga SIPPT, IMB dan advis planning tersebut dapat diterbitkan, ujarnya. “Se suai den gan Pe rda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung, sebelum IMB Nomor 5310/IMB/2011 diterbitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati penelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang ber laku di wilayah hukum DKI Jakarta, namun karena keberadaan mall ter-
sebut juga telah diaminkan terlebih dahulu oleh Gubernur DKI, terjadi pengaturan yang sangat rapi. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, men imbulkan per tanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana keberadaan mall tersebut bisa berada di dekat sutet dengan memiliki IMB, imbuhnya. Keberadaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi gedungnya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya, dimana hal tersebut sudah terurai secara tekinis dengan jelas di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 terkait bangunan maupun kontraktor ban gunan supaya me mber ikan data yang benar dan jelas untuk men jalakan tugasn ya demi keterbukaan informasi publik. Supaya terciptanya keseimban gan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya, baik Kepala Dinas maupun Suku Dinas diharapkan menjalankan tupoksinya secara be nar demi menjaga keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke kurang berkenan memberikan tanggapan sedangkan Kadis P2B belum bersedia memberikan komentar ter kait pen erbitan IMB yang juga bernuansa “suap” te rsebut. S edangkan Wir iayatmoko yang dicoba untuk ditemui dalam kon firmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/Polman)
Basmi Jaringan Narkoba di Wilayah Hukum Jagakarsa..................................................................dari Hal. 01 intaian, bandar dapat kita bekuk di perjalanan setelah belanja dari Lenteng Agung. Adapun pengakuan Ahmad Jarkasih bandar besarnya berinisial Boy, yang saat ini masih dalam pencarian” ujar Daniel. Ahmad Jarkasih (29) ditangkap Kepolisian Metro Jagakarsa hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 20.15 WIB dengan barang bukti ganja seberat 600 gram (0,6 kg) dan telah dipaket dalam satu bungkusan 500 gram dan tiga bungkusan seberat 100 gram yang sudah siap diedarkan. Penangkapan dilakukan dengan mengerahkan lima anggota Serse Polsek Metro
Jagakarsa dan dipimpin langsung oleh Kanit, karena Ahmad Jarkasih termasuk penjahat licin dan sudah pernah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Depok dengan kasus yang sama yakni bandar narkoba. Sesuai dengan Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Kepolisian Republik Indonesia sudah memberlakukan Undang Undang Narkotika tersebut sejak 1 Nopember 2009 dimana kategori pemakai dan pengedar narkoba sudah dihilangkan. Siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati. Jika kedapatan membawa
narkotika di bawah 5 gram maka terancam hukuman 4 tahun hingga 5 tahun penjara. Namun hukuman minimal 4 tahun tersebut juga disertakan denda yang cukup tinggi. Denda 500 juta, dan jika tidak mampu maka hukuman penjara ditambah lagi 2 tahun penjara. Selain itu, dalam undang undang baru tidak ada lagi perbedaan hukuman antara pengguna narkotika dan psikotropika. Psikotropika dan narkotika semuanya menjadi golongan I, ujarnya. Untuk terciptanya keterbukaan informasi publik, kami selaku petugas kepolisian di Polsek Metro Jagakarsa merasa senang dapat bermi-
tra dengan pers ataupun jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik demi terciptanya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 teantang Keterbukaan Informasi Publik. Selaku mitra yang baik terhadap insan pers, keterbukaan informasi publik harus dijalankan. Mari kita membasmi narkoba di Bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai secara bersama sama dari tupoksinya masing masing. Kepolisian untuk menangkap dan insan pers menulis berita penangkapannya. “Kan…… Kepolisian dan Pers saling mengisi untuk terwujudnya kemitraan ” tandasnya untuk menutup pembicaraan. (Minggus/STR)