SURAT KABAR RBN EDISI 026 by Kantor Berita Rakyat Bicara News

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 31902408, 7361721, 94705665 Fax. 021 7361721

BERSA TU KIT A TEGUH DENG AN MOMENTUM PERS BERSATU KITA DENGAN www.kantorberitarbn.com

EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

Bicara Rakyat KPI & KEMENKOMINFO DIDUGA MAIN MATA

TV KABEL ILEGAL DIDUGA RUGIKAN NEGARA TRILIUNAN RUPIAH Jakarta, Kantor Berita RBN Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) sebagai salah satu wadah dari industri televisi berlangganan yang resmi di Indonesia dalam jumpa pers baru-baru ini dan sering tampil di beberapa media, dalam rangka penertiban secara global terhadap TV Kabel yang beroperasi secara Ilegal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan penertiban secara profesional maupun bersinergis. Seperti baru-baru ini bulan April 2013 yang lalu, penegakan hukum yang dilakukan di 8 Propinsi, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Penegakan Hukum ini melibatkan beberapa

Kepala Bidang Anti Piracy APMI, Handiomono (Foto: red)

instansi dan penegak hukum, antara lain; Bareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Kemenkominfo, PT. PLN dan Icon Plus. Perihal tersebut berawal dari perkembangan Pay TV di dunia dan kemajuan Pay TV di Indonesia yang mengundang Bersambung ke hal 11 Baca Hal.........03-04

GUBERNUR DKI JAKARTA DIMINTA LAKUKAN PENGKAJIAN KADIS KESEHATAN DAN JAJARANNYA TERINDIKASI LANGGAR PERMENKES 1191/2010

Dr. Dien Ermawati, M.Kes

Jakarta, Kantor Berita RBN Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010. Pada pasal 5 ayat 1 menyatakan, “Penyaluran Alat Kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, cabang PAK dan toko alat kesehatan. Pasal 9 me-

nyatakan, ayat 1: Setiap PAK, cabang PAK dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin, ayat 2: Izin PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Direktur Jenderal, ayat 3: Izin cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ayat 4: Izin toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pasal 53 ayat 2 menyatakan: Izin PAK, Izin cabang PAK, Izin Sub PAK dan Izin toko alat kesehatan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini, ayat 3 : Izin Sub PAK yang teBersambung ke hal 08

DIRUT PT. GENTA PRANA, DRS. DOLOK F. SIRAIT: HAKIM AGUNG DIMINTA LAKUKAN TUPOKSI DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acara silaturahmi (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan dasar hak Probosutedjo terhadap kepemilikan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama PT Buana Estate diduga gunakan surat palsu, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Hendarman Supandji bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hatta Ali diminta lakukan pengkajian “sinergi” terhadap legalitas tanah maupun dasar penerbitan sertifikatnya demi terwujudnya kebenaran, keadilan hukum dan kepastian hukum, Hakim Agung yang nantinya menangani perkara Peninjauna kembali perkara PT Genta Prana dengan

PT Buana Estate diminta lakukan tupoksi demi kebenaran dan keadilan. Pasalnya, dasar hak awalnya pertama sekali berdasarkan surat palsu, dan setelah masa Hak Guna Usaha (HGU) habis masa berlakunya, kemudian diperpanjang lagi berasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI “cacat hukum” ketika dijabat oleh Joyo Winoto, PhD. Terkait dengan kusutnya delik tanah Hambalang Kabupaten Bogor disebabkan terjadinya tiga perkara dengan satu objek perkara, sehingga terjadi perkara dibalik perkara yaitu perkara perdata, PTUN dan perkara pidana. Bersambung ke hal 05-08

Rekam Jejak Positif

TERDAKWA DIDUGA “SAKIT JIWA”

HAKIM PERINTAHKAN DIBAWA BEROBAT DAN JAKSA BATAL BACAKAN DAKWAAN Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan terdakwa terindikasi “sakit jiwa” dan tak dapat menjawab pertanyaan hakim dengan baik dan benar, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tri Megawati, SH tak jadi membacakan dakwaan terhadap terdakwa, Irwan Parulian Sihombing (46 thn) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat (Jakbar) Rabu, 28 Agustus 2013. Hakim Ketua, Oloan, SH menunda sidang dua minggu ke de-

pan, dan memerintahkan supaya terdakwa dibawa berobat. Saat Hakim Ketua menanyakan kepada pengunjung sidang, “Siapa dan apa ada di sini keluarga terdakwa?” Pengunjung sidang diam dan tak ada yang menjawab. Saat ditelusuri Kantor Berita RBN kepada pihak keluarga terdakwa Irwan, ayah kandungnya berinisial AS mengatakan, “SebaBersambung ke hal 09

Terdakwa Irwan Parulian Sihombing di PN Jakbar Rabu, 28 Agustus 2013

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id

Investigasi 2 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP No: 31.756.847.5-013.000 SIUP No: 11710-04/PM/1.824.271 TDP No: 09.03.1.46.85111 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, Laurensius G. PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Achmad Bayhaqi, SH & Partners Jl. H. Noor No. 39 Pejaten Barat. Psr Minggu-Jaksel J. Simatupang SH PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

REDAKTUR PELAKSANA: Polman Sianturi

DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR -

REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, W. Hutagalung, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe KOORDINATOR LIPUTAN: Heri Ekaputra

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi

REDAKTUR: Vicdien Nasution

ASISTEN MANAGER IKLAN: Dra. Englin Budi Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI: Miranda

MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

WARTAWAN/JURNALIS: Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Marbarita Galingging, Englin Budi Rahayu, Dewi Anggraini, Piter Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang, Heri Ekaputra PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S., Nahot Subando S. BIRO PARAPAT : Horasman Sinaga BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Jaingot Pakpahan BIRO KOTA TANGERANG: - BIRO KAB. TANGERANG: D. Sinaga BNR (Kepala) BIRO TANGERANG SELATAN: Sahat T. PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Prihandaru Eko H., Ridwan BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JAWA BARAT: M. Sianturi PERWAKILAN JATIM: Heru Pristiyanto (Kepala), Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Kumala Jaya (Kepala) ALAMAT: PT. BANGUN JIWA INDONESIA Jl. Damai Raya No. 37 Petukangan Selatan, Pesanggrahan-Jakarta Selatan, Telp./Fax.: (021) 73691694 REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat, 10340, TELP.: (021) 31902408, 7361721, 94705665, FAX: (021) 7361721 e-mail: redaksi@kantorberitarbn.com Online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.kantorberitarbn.com Percetakan: CV. MRB (isi merupakan tanggungjawab penerbit). DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman Full Colour 1/2 Halaman Full Colour 1/4 Halaman Full Colour 1/8 Halaman Full Colour 1/16 Halaman Full Colour 1 Halaman hitam putih 1/2 Halaman hitam putih 1/4 Halaman hitam putih 1/8 Halaman hitam putih 1/16 Halaman hitam putih

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,8.000.000,4.000.000,2.000.000,1.000.000,500.000,-

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

COMPANY PROFILE KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS Kantor Berita Rakyat icara News (KB RBN) adalah perusahaan pers swasta yang bergerak di bidang usaha penerbitan berbagai bentuk produk pers, dengan hasil produksi pers: surat kabar, tabloid, buletin, majalah dan buku dengan mengedepankan kualitas dan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan secara profesional. Sesuai dengan namanya, Kantor Berita Rakyat Bicara News akan selalu tetap terdoktrin dan terpatri secara alamiah untuk dapat menjadi sebuah corong rakyat, demi tercapainya target maupun program pembangunan Nasional dengan pengawalan oleh insan pers bersama perusahaan pers yang menerbitkan produk produk pers yang sudah direncanakan secara matang berdasarkan perhitungan akurat dan efisien. Prinsip mitra yang baik akan selalu dijaga dan dipegang teguh dalam menjalankan tupoksi sebagai kontrol sosial

secara seimbang maupun terhadap keseimbangan ekonomi antara pelaku ekonomi untuk ikut serta memutar roda perekonomian di bidang perusahaan pers dengan dukungan dari redaksi produk pers tersebut secara seimbang. Dalam mencapai tujuan awal dan tujuan akhir didirikannya Kantor Berita Rakyat Bicara News (KB RBN), perusahaan pers dan redaksi ini siap untuk membangun kemitraan dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak secara profesional, baik itu hubungan antara pers dengan pemerintah, maupun selaku control terhadap hubungan pemerintah dengan masyarakat dan hubungan pers dengan masyarakat, maupun antara hubungan

kepercayaan dengan pelayanan terbaik dan untuk membuka peluang lowongan kerja terhadap anak bangsa dalam membangun bangsa demi tercapainya tujuan bangsa. Kantor Berita RBN masyarakat dengan selaku perusahaan pers masyarakat. Sebagai yang diterbitkan oleh PT perusahaan pers dan Bangun Jiwa Indonesia redaksi yang siap untuk (PT. BJI) memiliki mengemban tugas komitmen untuk terhadap kepercayaan menjadi perusahaan pers publik, KB RBN memiliki dan redaksi yang tunduk komitmen untuk dapat dan patuh terhadap menjalankan tupoksi peraturan dan undang selaku pengawal undang yang berlaku di kebenaran dan keadilan, wilayah hukum Negara bidan sejarah, pemuka Kesatuan Republik pendapat, dan kontrol Indonesia, khususnya sosial, maupun turut Undang Undang Pers serta dalam membangun No. 40 Tahun 1999 dan roda bisnis perusahaan Kode Etik Jurnalistik. secara baik, berimbang, Kantor Berita Rakyat mencintai produksi Bicara News diterbitkan dalam negeri, oleh Badan Hukum PT. mengutamakan kualitas Bangun Jiwa Indonesia pekerjaan, menjaga yang didirikan di Jakarta

sesuai dengan akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn Nomor 82 tanggal 30 Agustus 2012 dengan pengesahan perseroan badan hukum Nomor AHU0083817.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 21 September 2012, NPWP: 31.756.847.5-013.000. Adapun legalitas PT. Bangun Jiwa Indonesia adalah SIUP Nomor : 11710-04/PM/ 1.824.271, TDP Nomor : 09.03.1.46.85111. Demikian Company Profile Kantor Berita Rakyat Bicara News ini dibuat untuk dapat menjadi bahan perkenalan maupun dalam menjalin kemitraan terhadap para mitra kerja kami. Marilah kita lakukan tupoksi secara bersatu kita teguh dengan prinsip Bangun Jiwa Indonesia untuk membangun jiwa anak bangsa seutuhnya oleh perusahaan pers dan redaksi anak bangsa, yaitu Kantor Berita Rakyat Bicara News. Salam mitra sejati. Salam Pers Nasional. (****)

Toko Online jakartanotebook.com Diduga Jual Kartu Perdana Telkomsel Bodong

Kepolisian Diminta Lakukan Penyelidikan Terkait Indikasi Penipuan Konsumen Perkembangan teknologi dunia maya atau jaringan internet memang tak bisa dihindari oleh setiap masyarakat, baik itu dari kalangan atas sampai ke kalangan masyarakat kecil. Tidak sedikit masyarakat yang setiap harinya menggunakan jaringan internet untuk berbagai kepentingannya. Pedagangpun tidak tinggal diam dalam menjual dagangannya kepada masyarakat melalui jaringan internet tersebut, dan sering disebut dengan “Toko Online”. Jakarta, Kantor Berita RBN ehingga disinyalir modus kejahatan baru pun berkembang melalui jaringan internet, seperti baru-baru ini menimpa seorang masyarakat, sumber Kantor Berita RBN yang tak ingin namanya disebutkan dalam pemberitaan. Melakukan transaksi pembelian barang elektronik melalui Toko Online jakartanotebook.com di Jakarta. “....barang yang saya beli sih oke artinya tidak rusak, namun saya merasa ada yang tidak benar dengan barang itu ketika saya menggunakan. Pada saat itu memang saya

membeli Kartu Perdana Telkomsel GILAONLINEHOLIC dari jakartanotebook.com. Ketika saya tanya ke Telkomsel mengenai registrasi paket internet sesuai yang tertera di Kartu Perdana yang saya beli (ternyata error saat reigistrasi paket). Mengapa error? Pihak Telkomsel mengatakan bahwa kesalahan itu bukan pada kami, tapi pada Kartu Perdana Telkomsel yang anda beli itu tidak benar kalau itu adalah Kartu Perdana Telkomsel GILAONLINEHOLIC”, tandas sumber kebingungan. Sumber juga mengatakan kalau pihak

jakartanotebook.com belum pernah menghadapai customer yang komplain terkait permasalahan ini, namun jakartanotebook.com akan menanyakan kepada suplier mereka. “masa sih harus bertanya kepada suplier, apa menunggu saya komplain baru sadar kalau barang mereka bermasalah?” kata sumber kesal. Diduga jakartanotebook.com menjual barang kepada customer secara asalasalan dan tidak bertanggungjawab atas barang yang mereka jual. “..pada struk pembelian dituliskan, Barang Tidak Dapat Ditukar/ Dikembalikan, mengapa saya disuruh mengembalikan barang supaya di klaim ke supplier? Aneh……” kata sumber menambahkan. Ketika dikonfirmasi kepada Toko Online yang bersangkutan, jakartanotebook.com mengatakan “untuk unitnya silahkan di kirim ke alamat kami supaya dapat kami klaim ke supplier kami” katanya. Untuk terciptanya supremasi hukum sesuai

dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pembangunan Perekonomian Nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha, sehingga mampu menghasilkan barang dan/ atau jasa yang memiliki kandungan tekhnologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan

AYO..

masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Diharapkan tim kepolisian dan instansi terkait maupun lembaga perlindungan konsumen agar melakukan tupoksinya secara benar dan profesional. (MS)

Berlangganan dapat discount

PASANG IKLAN Hanya di

SURAT KABAR RBN

Hubungi !!! Asisten Manager Iklan

Di No. Telp: (021) 73691694

Investigasi 3 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

KPK dan Kejagung Diminta....................................................................................dari Hal. 01 Jakarta, Kantor Berita RBN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia diminta untuk lakukan “telaah bersinergis” supaya delik tanah dan delik korupsi yang terjadi pada tanah Hambalang Kabupaten Bogor dapat terselesaikan dengan baik, dan oknum oknum pelaku yang terlibat dapat dihukum sesuai aturan hukum demi terwujudnya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan terciptanya penyelidikan maupun telaah secara bersinergis, Ketua KPK Abraham Samad bersama Jaksa Agung Basrief Arief diharapkan dapat secara bersama lakuan pengkajian dan telaah, supaya permasalahan Hambalang dapat tuntas dengan segera, baik terkait korupsi pada bidang proyeknya maupun terkait dasar alas hak tanahnya. Darimana kemana asal usul tanahnya dan berapa kerugian Negara, serta siapa yang diuntungkan maupun dirugikan dari tanah tersebut. Tanah Negara sudah saatnya untuk kembali kepada Negara dan tanah rakyat kembali kepada rakyat dengan tujuan supaya fungsi tanah dapat berfungsi sosial sesuai dengan visi misi UUPA bahwa bumi, air, udara Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wajib untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah hukum NKRI tanpa pilih kasih. Hal itu disampaikan Sekjen LBNRI (Lembaga Bela Negara Republik Indonesia), Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta memberikan tanggapan terkait keberadaan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat maupun terkait dasar hak dan asal usul Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate. Lembaga Bela Negara Republik Indonesia selaku wadah yang menghimpun potensi bangsa di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita cita Pembangunan Nasional, beserta dapat tercapainya dengan baik target program Pembangunan Nasional dengan pengawasan dan monitoring yang baik sesuai dengan visi misi LBNRI menjadi lembaga yang menghimpun seluruh komponen bangsa dalam usaha Pembelaan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk dapat terciptanya kepatuhan terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kronologis indikasi persekongkolan yang telah merugikan Negara oleh Joyo Winoto, PhD, Ir. Iwan Nuzirwan secara “salahgunakan wewenang” serta dugaan kolusi dengan PT. Buana Estate dalam hal penerbitan SK dan sertifikat HGU milik PT. Buana Estate tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai dengan pantauan Lembaga Bela Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan temuan, informasi, data dan fakta yang dapat dihimpun dan dikumpulkan terkait keberadaan Tanah Hambalang Kabupaten Bogor, bahwa dasar hak kepe-

milikan Hak Guna Usaha Nomor 1/Hambalang tanggal 21 Maret 1977 oleh PT Buana Estate seluas 7.050.550 meter persegi sangat dipertanyakan asal usulnya dan diduga sertifikat Hak Guna Usaha Nomor (HGU) Nomor 1/Hambalang tersebut cacat hukum, disebabkan alas hak dari sertifikat HGU Nomor 1/Hambalang adalah Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH Nomor 39 tanggal 18 Juni 1976, yaitu pelepasan dan penyerahan kembali hak garapan dari Gustaaf Hendrik Mantik qq. Komando Daerah Militer (Kodam) V Jaya kepada Negara dan sekaligus kepada Probosutedjo. Dalam Akta Notaris tersebut tertulis bahwa Probosutedjo bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 15 Juni 1976 dari Ratmani selaku Direktur PT Buana Estate. Gustaaf Hendrik Mantik (alm.) mendapatkan ijin untuk menggarap tanah tersebut berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/P/ 1967, dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris. Pada Pasal 1 Akta Notaris Nomor 39 tersebut juga tertulis bahwa Pihak Pertama (Gustaaf Hendrik) dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yakni bekas tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangsem yang luasnya kurang lebih 813 hektar dan tanah tersebut masih ada pemegang hak yang sah, yaitu Hak Erfpacht Nomor 107, Hak Erfpacht Nomor 108, Hak Erfpacht Nomor 220, Hak Erfpacht Nomor 213, Hak Erfpacht Nomor 79. Sesuai dengan investigasi kami di lapangan, ditemukan bahwa Hak Erfpacht Nomor 107, Hak Erfpacht Nomor 108, Hak Erfpacht Nomor 220, Hak Erfpacht Nomor 213, Hak Erfpacht Nomor 79 adalah milik NV Handel en Matschappij Tjideratie seluas 813 hektar yang masih berlaku sampai tanggal 23 September 1980 dan dikenal dengan sebutan Perkebunan Ciderati, dimana sekitar 350 hektar tanah tersebut disewa oleh masyarakat Bogor dari NV Handel en Matschappij Tjideratie untuk dijadikan kebun. Kemudian sejak tahun 1961 setelah Undang Undang Pokok Agraria terbit pada tahun 1960, masyarakat Bogor tidak membayar sewa lagi kepada NV Handel en Matschappij Tjideratie dan sudah mulai membayar Pajak Bumi kepada Negara selaku masyarakat Bogor yang tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tgl. 25 Januari 1977, terbit Surat Keputusan Mendagri No. SK1/HGU/DA/77 untuk memberikan HGU kepada PT Buana Estate dengan alas hak berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor terindikasi “palsu” tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/ P/1967, dengan kewajiban, memberikan ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada masyarakat penggarap atas tanah tersebut. Tetapi PT Buana Estate tidak ada memberikan ganti rugi ter-

hadap NV Handel en Cultuur Matschappij maupun terhadap masyarakat penggarap. Dan tgl. 21 Maret 1977, tanah Perkebunan Ciderati dan garapan masyarakat tersebut kemudian terbit sertifikat HGU No 1/Hambalang tanpa sepengetahuan masyarakat dan Kepala Desa Hambalang. Tgl. 23 September 1980 seharusnya Erfpacht Perkebunan Ciderati baru berakhir, tetapi tanah tersebut sudah menjadi HGU milik PT Buana Estate sebelum berakhir. Kemudian sertifikat HGU Nomor 1 milik PT Buana Estate berakhir pada tgl. 31 Desember 2002 dan kembali menjadi tanah Negara. Tanah tersebut disinyalir menjadi tanah terlantar sekitar 4 (empat) tahun. Sesuai dengan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl. 23 Desember 2002 dan surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat No. 540-1243 tgl. 26 Juni 2001 bahwa HGU Nomor 1 tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk perpanjangan HGU. Kemudian terbit surat Risalah Pemeriksaan tanah Panitia “B” No. 540-07-KWBPN-PAN2004 tgl. 24 Desember 2004 dengan keanggotaan dari pihak BPN dan Pemda Bogor serta instansi terkait, melaporkan bahwa tanah Negara eks HGU No.1 tersebut telah digarap dan fisiknya dikuasai oleh 611 orang masyarakat Bogor untuk dijadikan sebagai kebun singkong masyarakat. Selanjutnya, sesuai dengan surat Bupati Kabupaten Bogor No. 593.4/135.Pem-Um tgl. 13 Juli 2004 kepada Kepala BPN RI di Jakarta selaku Pemerintah Daerah yang berwenang atas tanah Negara sesuai dengan ayat (1) Pasal 15 PP No 36/1998, untuk mendapatkan kepastian dan penyelesaian atas tanah eks HGU No 1 tersebut, maka Bupati Bogor menyetujui untuk dialokasikan kepada PT Buana Estate seluas 405,055 Ha dan 250 Ha dialokasikan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Tanggal 1 Juni 2006 Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI tanpa mempedulikan Surat Bupati Kabupaten Bogor dan surat Risalah Pemeriksaan tanah Panitia “B”, langsung menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana PT Buana Estate belum melakukan pembebasan tanah terhadap masyarakat penggarap tanah yang berkebun dan sudah menguasai fisik tanahnya secara turun temurun dan merupakan masyarakat Kabupaten Bogor. Kemudian diduga lakukan pembiaran untuk penerbitan 6 (enam) sertifikat sebagai pemecahan sertifikat HGU Nomor 1/ Hambalang pada tanggal 15 Juni 2006 tanpa adanya pembebasan tanah terhadap masyarakat Bogor. Dalam hal ini diduga terjadi “persekongkolan bersinergis “ untuk merampok tanah Negara. Disebabkan sertifikat HGU PT Buana Estate sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan kembali menjadi tanah Negara serta tidak dapat diperpanjang lagi karena tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan HGU, akibatnya tanah tersebut 4 (empat) tahun menjadi tanah terlantar, kemudian Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu memberikan perpanjangan HGU dengan penerbitan Surat

Keputusan Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanpa melewati standar operasional prosedur yang benar, dimana PT Buana Estate seharusnya untuk bisa mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan permohonan baru dan ijin lokasi baru. Tetapi PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU seperti “anak emas” dengan diduga terjadi “pilih kasih”. Berdasarkan SK Nomor 9/HGU/ BPN/2006, kemudian terbit 6 (enam) sertifikat HGU atas nama PT Buana Estate dengan diduga terjadi persekongkolan yang merugikan Negara oleh Joyo Winoto, PhD dan Ir. Irwan Nuzirwan dengan salahgunakan wewenang untuk berkolusi dengan PT. Buana Estate. Joyo Winoto, PhD, Ir. Iwan Nuzirwan dengan PT. Buana Estate diduga lakukan persekongkolan perbuatan secara melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan Negara atau perekonomian Negara, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Joyo Winoto, PhD, Ir. Iwan Nuzirwan diduga melanggar Undang Undang No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20/2001 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 9. Adapun indikasi kerugian Negara dan Masyarakat dengan asumsi perkiraan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Rp. 200.000,- per meter persegi adalah sebagai berikut, A. Dari sektor Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Karena PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU dimana seharusnya bukan diberikan perpanjangan HGU, tetapi dengan permohonan HGU baru dan ijin lokasi baru. Juga ada peristiwa indikasi pidana yang terkubur bertahun tahun lamanya. Tetapi akibat Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang pada saat penerbitan SK No. 9/HGU/ BPN/2006, dan PT Buana Estate mendapatkan perpanjangan HGU tersebut dengan dugaan pilih kasih, akibatnya PT Buana Estate menjadi bebas dari kewajibannya untuk seharusnya membayar BPHTB. Dari awal kepemilikan HGU sampai diperpanjang kembali, PT Buana Estate diduga belum pernah membayar BPHTB, yang nilainya sebagai berikut: Asumsi: NJOP Tanah = Rp. 200.000,- / meter persegi. Besar BPHTB seharusnya= 5% x luas tanah x harga NJOP. Besarnya=Rp. 70.050.550.000,(Tujuh puluh miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (DIDUGA KERUGIAN NEGARA). Dari sektor ganti rugi garapan terhadap masyarakat (GRG). Disebabkan PT Buana Estate diduga mendapatkan tanah tanpa melakukan pembebasan terhadap masyarakat, mulai dari terbit HGU Nomor 1 sampai dengan diperpanjang, masyarakat mengalami kerugian. Bila asumsi perkiraan ganti rugi garapan masyarakat senilai Rp. 50.000,- /M2. GRG = 7.050.550 M2 x Rp. 50.000,- =Rp. 350.252.750.000,(Tiga ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (DIDUGA KERUGIAN MASYARAKAT).

Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan merugikan Negara disebabkan menjual tanah Negara kepada Dewi Capriana dkk melalui Notaris Bogor Makbul Suhada, SH. Keuntungan PT Buana Estate =293.926 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 58.785.200.000,- (Lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DARI MENJUAL TANAH NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan merugikan Negara disebabkan Negara membeli Tanah Negara dengan menggunakan Uang Negara. PT Buana Estate menjual tanah Negara kepada Kementerian Pertanahan Republik Indonesia guna Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara nasional Indonesia (PMPP TNI). Keuntungan PT Buana Estate = 1.797.414 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 359.482.800.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MERUGIKAN NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan menjual tanah Negara Kepada Kemenpora untuk pembangunan Diklat Olah Raga Pelajar Nasional seluas 30 hektar. Keuntungan PT Buana Estate = 300.000 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh miliar rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MENJUAL TANAH NEGARA). Diduga PT Buana Estate mendapat keuntungan untuk perkaya diri dengan menjual tanah Negara Kepada PT Keramikatama Intirona Persada seluas 70.010 M2. Keuntungan PT Buana Estate = 70.010 M2 x Rp. 200.000,=Rp. 14.002.000.000,- (Empat belas miliar dua juta rupiah) (DIDUGA KEUNTUNGAN PT BUANA ESTATE DENGAN MENJUAL TANAH NEGARA). Dari sektor biaya pelayanan pertimbangan teknis pertanahan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 5.154.100,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 157.715.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Dari sektor biaya pengukuran dan pemetaan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 18.600.000,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 509.160.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Dari sektor retribusi ijin untuk peruntukan terhadap Negara, bila PT Buana Estate membuat permohonan baru untuk HGU. Bila diambil acuan luas tanah 23 hektar maka membayar Rp. 57.783.000,-. Bila luas tanah 705 hektar maka seharusnya tambah pemasukan Negara Rp. 1.768. 159.000,- (DIDUGA TERJADI KERUGIAN NEGARA). Pada saat ini, terhadap sebagian tanah bekas HGU Nomor 1 tersebut sedang terjadi sengketa dan berperkara per-

data pada tingkat banding Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana, setelah sebelumnya terjadi perkata PTUN dengan objek perkara yang sama, yaitu terkait tanah seluas 2.117.500 m2 di Kabupaten Bogor dengan isi putusan masing masing, dimana antara putusan Kasasi PTUN dan Putusan Kasasi Perdata yang merupakan sama sama produk hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terindikasi “saling bertentangan”. Hal itu disebabkan Surat Keputusan No. 9/HGU/BPN/ 2006 dan sertifikat HGU No. 149 yang sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI untuk menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, bisa berlaku kembali dan sah kembali, alias seperti “orang mati hidup kembali”. Putusan Kasasi PTUN menyatakan tanah seluas 2.117.500 m2 tersebut bukan tanah milik PT Buana Estate lagi, sedangkan Putusan Kasasi Perdata menyatakan bahwa tanah seluas 2.117.500 m2 masih tanah milik PT Buana Estate. Kepastian hukum atas kedua putusan tersebut terindikasi menjadi kabur dan membingungkan serta diduga sarat korupsi, kolusi dan atau gratifikasi. Hakim Ketua H. Abdul Kadir Mappong, SH bersama Hakim Anggota H. Suwardi, SH, MH dan Prof. Dr. Abdul Gani, SH selaku Hakim yang telah memutus perkara pada tingkat Kasasi Perdata tersebut layak untuk dilakukan penelitian, pengkajian, telaah dan penyelidikan, supaya terciptanya kebenaran, keadilan hukum, kepastian hukum dan supremasi hukum terhadap tanah Hambalang, sesuai dengan undang undang yang berlaku di wilayah hukum NKRI dengan berazaskan Pancasila dan UUD 1945, demi terciptanya peradilan yang bebas dan bersih dari korupsi. Adapun putusan tersebut adalah, sesuai putusan PTUN Jakarta No. 120/G/2006/ PTUN-JKT Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/ PT.TUN-JKT Jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 482 K/ TUN/2007 Jo Peninjauan Kembali No. 72 PK/TUN/ 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan putusan: 1). Menyatakan batal SK No. 9/HGU/BPN/2006 tentang pemberian perpanjangan Jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 dan sertifikat HGU No. 149 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 2). Memerintahkan kepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor untuk mencabut keputusannya masing masing, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT Buana Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2. 3). Memerintahkan kepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Usaha atas nama PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2 sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sesuai putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong No. Bersambung ke hal 04

Investigasi 4 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

KPK dan Kejagung Diminta....................................................................................dari Hal. 03 146/Pdt.G/2009 Jo. Pengadilan Tinggi Bandung 373/Pdt/2010/ PT.Bdg Jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 2980 K/Pdt/2011 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan putusan: 1.) Bahwa sertifikat HGU No. 1 Desa Hambalang tanggal 21 Maret 1977 tanah dengan status HGU seluas 7.050.550 m2 tersebut, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, dan kemudian sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996, yaitu 2 tahun sebelum berakhirnya waktu HGU tersebut, PT Buana Estate mengajukan permohonan perpanjangan HGU dimaksud, dan atas permohonan tersebut Kepala BPN RI telah mengeluarkan surat keputusan Nomor

9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang pemberian perpanjangan waktu HGU dan selanjutnya diterbitkan sertifikat HGU atas nama pemegang hak PT Buana Estate yang sertifikatnya dipecah menjadi 6 (enam) sertifikat. 2). Bahwa perpanjangan HGU tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2027 dan tanah objek sengketa seluas 2.117.500 m2 tersebut berada dalam sertifikat HGU No. 149/Hambalang. Demi terwujudnya kebenaran dan supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan terciptanya tanah Negara kembali kepada Negara dan tanah rakyat kembali ke-

pada rakyat sesuai dengan visi misi reforma agraria, serta untuk memberantas korupsi, kolusi, nepotisme yang diduga “borok warisan” Joyo Winoto kepada Kepala BPN RI penggantinya Hendarman Supandji, dan saat ini menjadi “pekerjaan rumah” yang sulit terhadap Jajaran Pertanahan Republik Indonesia, diminta dan diharapkan tim KPK bersama tim Kejagung untuk melakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan terkait keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor secara bersinergis dengan instansi terkait, disebabkan pada awalnya PT Buana Estate ketika penerbitan HGU No. 1/

LAMPIRAN BERITA Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS kepada Presiden Republik Indonesia No. : 187/Kf-SK/12 Perihal: Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Jakarta, 17 Januari 2012 Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta.

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Hambalang diduga lakukan perbuatan melawan hukum dengan penipuan data warkah tanah terhadap Negara, karena alas haknya yaitu surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25 Nopember 1967 Nomor 1364/Kapad/P/1967 diduga “palsu” dan indikasi perbuatan melawan hukum tersebut sudah memasuki masa kadaluarsa saat ini, tetapi disebabkan saat melakukan perpanjangan HGU pada tahun 2006 lalu surat alas hak terindikasi “palsu” tersebut kembali digu-

nakan lagi, sehingga indikasi pidana perbuatan melawan hukumnya otomatis menjadi hidup kembali dan dapat memenuhi unsur untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait indikasi penipuan terhadap Negara oleh PT Buana Estate. Saat ini surat jawaban konfirmasi dan atau klarifikasi dari Inspektur Utama BPN RI ditunggu dan dinantikan demi terciptanya kebenaran dan keterbukaan informasi publik. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI saat Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI dan sampai Joyo

Winoto diganti selaku Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah menjawab pers walaupun konfirmasi sudah dikirimkan surat secara tertulis demi terwujudnya keterbukaan informasi publik. Sedangkan pihak PT Buana Estate ketika dikonfirmasi sangat sulit untuk ditemui. Lain juga dengan keberadaan Iwan Nuzirwan yang menjabat terakhir sebelum pensiun terindikasi mengundurkan diri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat dengan alasan yang sangat dipertanyakan. TIM DUA)

Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lampiran Perihal

: SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012 : Biasa : Segera : : Pemberitahuan Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010 Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.goid Nomor : 909/PAN/X/2012 Perihal : Penjelasan

Jakarta, 12 Oktober 2012

Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi Putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum. MAHKAMAH AGUNG RI PANITERA TTD SOEROSO ONO, SH, MH

Tembusan Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2. Pertinggal

Investigasi 5 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Hakim Agung Diminta Lakukan..............................................................................dari Hal. 01 Masing masing perkara mempunyai putusan hukum masing masing, baik pada perkara pidana, PTUN dan perdata. Ironisnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi perkara perdata dan tingkat kasasi PTUN, isi putusannya seperti “jeruk makan jeruk” yang dapat diartikan, isi putusan kasasi perdata bertentangan dengan isi putusan kasasi PTUN. Disebabkan alas hak penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 yang notabene milik Probosutedjo dan sertifikat terindikasi diciptakan bersama istrinya Ratmani dengan menggunakan nama perseroan terbatas PT Buana Estate, dimana alas haknya diduga menggunakan “surat palsu” dan surat tersebut terindikasi seterusnya disalahgunakan oleh Probosutedjo dalam menerbitkan sertifikat HGU Nomor 1 secara “persekongkolan” dan Probosutedjo diduga juga lakukan “perampokan” terhadap tanah negara maupun terhadap tanah masyarakat dengan alas hak berdasarkan “surat palsu”. Setelah sertifikat HGU No. 149 habis masa berlakunya dan haknya juga telah berakhir, perpanjangan HGU tersebut diduga merupakan hasil persekongkolan antara PT Buana Estate dan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika penerbitan SK Nomor 9, yaitu SK perpanjangan HGU terhadap PT Buana Estate. Sertifikat terbit secara cacat hukum dan penerbitan SK maupun sertifikat terindikasi terlibat suap untuk penerbitan sertifikasi pertanahan dan penerbitan sertifikat No. 149 berdasarkan SK cacat hukum oleh Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto. Kemudian, setelah terjadi perkara PTUN Jakarta dengan proses banding dan PK Joyo Winoto juga telah ditolak oleh MA, tetapi Joyo Winoto bersikukuh untuk tak bersedia menjalankan putusan hukum tersebut dengan tepat waktu, dan Joyo Winoto juga mengatakan hal aneh ketika diminta untuk lakukan penerbitan SK pembatalan HGU PT Buana Estate, yaitu takut untuk menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap disebabkan takut terhadap Probosutedjo. Pengaruh Probosutedjo masih besar menjadi alasan bagi Joyo Winoto untuk tak bersedia menjalankan isi putusan kasasi dan isi putusan peninjauan kembali dari perkara PTUN itu ketika itu. Sikap ketakutan Joyo Winoto terhadap Probosutedjo dengan tidak bersedia menjalankan putusan kasasi jo. peninjauan kembali tersebut membuat dampak kurang baik terhadap nama baik BPN RI di mata masyarakat maupun dampak negatif terhadap kinerja Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI. Terlebih lagi dengan kebijakan Joyo Winoto yang terkesan dipaksakan untuk penerbitan SK tanah dan penerbitan SK tersebut terindikasi sarat korupsi dan atau gratifikasi. Akibatnya diduga telah terjadi tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, dan dampak persekongkolan tersebut disinyalir perkaya Probosutedjo disebabkan menerima uang miliaran rupiah sebagai hasil penjualan atas tanah negara di Hambalang Bogor, dan dalam hal itu akibatnya negara dirugikan. Setelah Joyo Winoto selaku orang nomor satu di BPN RI digantikan, hal tersebut menimbulkan terjadinya “borok warisan” yang belum dapat dituntaskan dengan baik sampai berita ini diturunkan, dan hal itu perlu penuntasan secara bijak demi terciptanya supremasi hukum pada bidang pertanahan dan semakin meningkatnya tingkat profesional kebijakan penerbitan SK terhadap legalitas tanah serta sesuai dengan prinsip prinsip UUPA. Akibat “borok warisan” yang ditinggalkan oleh Joyo Winoto selaku mantan Kepala BPN RI, membuat terjadinya kisah tanah yang kusut dan terjadi perkara dibalik perkara terhadap tanah Hambalang Bogor, dan “borok warisan” tersebut menimbulkan delik pertanahan dan delik hukum yang sangat panjang ceritanya. Semuanya itu merupakan sebab akibat dari indikasi surat palsu yang telah digunakan oleh Probosutedjo dalam penerbitan sertifikat HGU Nomor 1 milik PT Buana Estate dan digunakan lagi untuk kedua kalinya. Setelah dilakukan penelusuran terhadap delik pertanahan yang terjadi, sumber deliknya disinyalir berawal dari “surat palsu” sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat HGU PT Buana Estate, dan selanjutnya setelah HGU tersebut habis masa berlakunya, juga diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto saat penerbitan SK perpanjangan HGU maupun dalam SK pembatalannya. Kebijakan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI disinyalir keluar dari koridor seharusnya, serta membuat kebijakan penerbitan SK kurang pro-

fesional karena isi SK jauh melenceng dari prinsip prinsip UUPA (Undang Undang Pokok Agraria). Saat ini proses kasasi pada peradilan perdata sudah selesai diputuskan oleh MA RI dan isi putusan kasasi pada pengadilan tata usaha negara (PTUN) dengan isi putusan kasasi pada peradilan perdata diduga isi putusannya saling bertentangan dan disinyalir terjadi salah penerapan hukum atas putusan kasasi perdata disebabkan isi putusan kasasi perdata tersebut membantah isi putusan kasasi di PTUN. Bila isi putusannya dikaji ulang, maka dapat membuat dampak yang membingungkan masyarakat pencari keadilan karena putusan kasasi perdata dan isi putusan kasasi di PTUN isinya bertolak belakang dan isi putusan kasasi perdata diduga salah penerapan hukum. Tanah objek perkara tersebut dapat dikatakan telah terjadi beberapa perkara yang tidak tahu sampai kapan selesainya perkara tanah tersebut disebabkan kedua belah pihak terus berperkara, dan isi putusan kasasi perdata berlawanan dengan isi putusan kasasi PTUN walaupun sama sama diputuskan oleh Hakim Agung di tingkat MA RI. Isi putusan kasasi pada peradilan PTUN yang sudah terlebih dahulu diputuskan sampai tingkat PK diduga bertentangan atau kontroversial dengan isi putusan kasasi peradilan perdata, padahal tingkat kasasi pada PTUN maupun tingkat kasasi pada peradilan perdata, putusannya sama sama tingkat kasasi di Jajaran MA RI. Bedanya, satu di peradilan perdata dan satu lagi sudah selesai PK di PTUN. Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung RI diminta untuk lakukan pengkajian terkait isi putusan yang kontroversial tersebut. Adapun kronologis kepemilikan tanah Hambalang oleh PT Buana Estate dengan dasar haknya maupun alas haknya atas HGU Nomor 1 tersebut berawal dari “surat palsu”, kemudian terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimana Probosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilik PT. Buana Estate pada awalnya dapat menggunakan “surat palsu” tersebut untuk menciptakan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT Buana Estate, dan setelah masa berlaku HGU itu berakhir, juga masih dapat diperpanjang lagi berdasarkan SK Kepala BPN RI yang dijabat oleh Joyo Winoto ketika itu, dan penerbitan SK Nomor 9 terindikasi cacat hukum. “Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah sengketa adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Buana Estate pada tahun 1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta memulai pembicaraan baru baru ini terkait tanah Hambalang Bogor. Dolok Sirait juga menambahkan, adapun kisah dibalik kisah terkait tanah Hambalang memiliki cerita yang sangat unik, yaitu, pada tahun 1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnya disebut Perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ dan disingkat NV Handel. Seluas 350 Ha dari 813 Ha tersebut

disewakan kepada masyarakat berupa bentuk kerja sama plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, tetapi lama kelamaan kemudian masyarakat Hambalang Bogor menjadi status penggarap dan kemudian oleh panitia Landeform dibuat menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi. Pada tahun 1976 PT Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain, Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati. Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat Hambalang, padahal hal tersebut diduga hanya tipu muslihat dari PT Buana Estate dan masyarakat Hambalang belum pernah menerima ganti rugi atas tanah garapannya. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/ 1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya. Lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep serta atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan bukan melalui Notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli oleh PT Buana Estate. Tetapi atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap perkebunan Ciderati tersebut. Adapun ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, tetapi SK perpanjangan HGU dapat langsung disetujui oleh BPN RI untuk menerbitkan sertifikat PT Buana Estate atas permohonan No. 16/DIRUT/BE/ VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. PT Buana Estate tidak membayar ganti rugi terhadap masyarakat walaupun sudah ada ketentuan pada SK No. 1, yaitu harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Walaupun belum ada ganti rugi namun PT Buana Estate langsung mendapatkan hak HGU tanpa sepengetahuan masyarakat dan sertifikat dapat langsung terbit dengan praktek indikasi pilih kasih. Masyarakat maupun aparat pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijadikan sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat baru mengetahui sekitar tahun 1996 ketika

tanah tersebut mau diurus sertifikatnya oleh masyarakat ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 54007 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 2103-1977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara di bawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT Buana Estate, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. SK BPN No. 9 tersebut langsung dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu. Sertifikat No. 147, 148 dan sertifikat No. 149 seluas 4.486.975 m2 di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 2.117.500 m2 dan sertifikat HGU No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Delapan sertifikat tersebut diterbitkan tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 maupun Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut telah diserobot oleh PT Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, dan sesuai dengan Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Buana Estate dari Kodam V Jaya merupakan tindakan yang tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/ DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanah perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT Buana Estate dengan cara harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Dengan dugaan menyalahgunakan wewenang Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan, PT Buana Estate harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran terhadap masyarakat penggarap. Tetapi tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat, sertifikat No. 149 langsung dapat terbit dan di dalam areal sertifikat No. 149 terdapat tanah masyarakat Hambalang Bogor seluas 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149, belum pernah ada ganti rugi dari PT Buana Estate terhadap masyarakat, dan tanah garapan masyarakat tersebut patut diduga benar telah diserobot oleh PT Buana Estate dari masyarakat maupun dari CV. Handel serta diduga dilakukan dengan cara “persekongkolan” maupun “pembodohan” terhadap masyarakat.

Asal mula kepemilikan tanah PT Genta Prana atas 211 hektar berasal dari masyarakat

Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa Hambalang Bogor atas nama PT. Genta Prana berawal dari pembebasan oleh PT Genta Prana terhadap masyarakat penggarap. Setelah dibebaskan oleh PT Genta Prana, tanah tersebut masih dapat diusahakan lagi oleh masyarakat penggarap menjadi kebun singkong. Pembebasan tanah itu dilakukan pada tahun 1994 s/d 1996 oleh H. Sukandi secara membebaskan tanah tersebut kepada masyarakat di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah tersebut tadinya untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mandala Putra. Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah tersebut sudah dilakukan pembayaran oleh Yayasan TIRASA kepada H. Sukandi, namun tanah Hambalang tersebut dikembalikan lagi oleh Yayasan TIRASA kepada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi saat ini masih mempunyai utang kepada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dapat dibayarkan sampai saat ini. H. Sukandi membebaskan tanah dari masyarakat penggarap dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan

sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi tersebut telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. Namun demikian, H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena pemilik HGU No. 1 tersebut adalah Probosoetedjo yang merupakan adik Presiden Suharto. H. Sukandi kemudian mengetahui informasi dari BPN bahwa HGU No. 1 tersebut tidak diperpanjang lagi sesuai isi surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, dan selanjutnya masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah negara eks perkebunan Ciderati yang sudah digarap masyarakat tersebut dikembalikan kepada masyarakat. Akhirnya didapatkan kesepakatan dan persetujuan antara PT Buana Estate dengan Pemda Bogor/ instansi terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa supaya eks HGU No. 1 seluas 705,055 Ha tersebut diretribusikan kepada masyarakat. Bupati tidak keberatan Eks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha diperpanjang HGU seluas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT Buana

Estate, dan 250 Ha lagi diprioritaskan untuk masyarakat Bogor. (Termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah dari PT Genta Prana). PT Buana Estate juga telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi juga sudah mengurus sertifikat atas tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2 dan luasnya membuat persyaratan harus diurus atas nama perusahaan perseroan terbatas berbadan hukum, maka PT Genta Prana dengan dasar kepedulian terhadap masyarakat Hambalang Bogor, dan kepedulian tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar miliaran rupiah, demi mencari kepastian hukum dan demi sebuah kebenaran atas tanah Hambalang Bogor tersebut. Keberadaan H. Sukandi merupakan Komisaris di PT Genta Prana sesuai dengan Akta Notaris Yokovera Mokoagow, SH No. 01 tanggal 8 Pebruari 2006, imbuh Dolok Sirait. Bersambung ke hal 06

Investigasi 6 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Hakim Agung Diminta Lakukan..............................................................................dari Hal. 05

Dari Awal Joyo Winoto Merencanakan Untuk Tidak Membayar Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Dolok Sirait juga memaparkan, dari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, telah merencanakan pembebasan tanah terhadap masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi, tetapi dengan menggunakan salahgunakan wewenangnya dan dapat begitu tega untuk mengorbankan masyarakat Hambalang. Rencana tersebut dapat terlihat jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan hal itu sesuai dengan surat pernyataan oleh PT Buana Estate tgl 3-8-2004”. Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas tanah milik atau penggarapan, selalu dengan jelas disebutkan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Menurut Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/ penggarapan masyarakat atas tanah 2.117.500 m2 di Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang ber-

laku, yaitu dengan merencanakan putusan pidana di Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dan cara pelaksanaan terbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 dan berdasarkan SK tersebut dapat langsung penerbitan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat, akibatnya masyarakat dituduh melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan terjadi putusan pidana. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate yaitu: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut/dibatalkan oleh PT Buana Estate sendiri pada tgl 14-8-2006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk di dalamnya tanah garapan masyarakat yang belum pernah dibayar ganti ruginya dan nilainya ditaksir sekitar Rp. 211.750. 000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2.

Joyo Winoto Saat Menjabat Kepala BPN Tak Takut Kepada Presiden Tetapi Takut Terhadap Probosutedjo

Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang saat itu menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum bahkan dapat dikatakan kebal hukum. Juga kurang menghormati putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tidak perduli terhadap arahan Presiden maupun terhadap surat Bupati Bogor. Surat Ketua PTUN JKT selaku pengawasan putusan juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar oleh Joyo Winoto menjadi masukan yang baik. Kebijakan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI terindikasi “semau que” tanpa dapat melakukan tupoksinya secara benar dan profesional. Dengan keberadaan Hendarman Supandji selaku pengganti Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI, harapan masyarakat terhadap kebijakan Hendarman Supandji supaya pro terhadap kebenaran maupun peduli terhadap masyarakat Indonesia sangat dinantikan oleh masyarakat pencari keadilan dan menggantungkan harapan terhadap Hendarman Supandji agar terjadi pembenahan global di Jajaran BPN

RI serta menantikan kesuksesan terhadap program reforma agraria. Hendarman Supandji juga sangat diharapkan dapat memberikan solusi yang baik atas keberadaan tanah PT Genta Prana yang dibuat Joyo Winoto menjadi status quo dengan menjalankan kebijakan pertanahan sesuai dengan prinsip prinsip yang terkandung di dalam Undang Undang Pokok Agraria, yaitu menajalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar. Saat menjabat Kepala BPN RI, Joyo Winoto seperti “kebal hukum” disebabkan setelah Ketua PTUN Jkt telah membuat surat pengawasan kepada Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI, maupun kepada Presiden RI serta kepada Ketua DPR RI, dengan inti surat supaya Joyo Winoto melaksanakan isi putusan MA No. 482K/TUN/2007, tetapi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Joyo Winoto sebagaimana mestinya, yaitu penerbitan SK untuk HGB PT Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Sampai Joyo Winoto dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPN RI, penerbitan SK untuk HGB PT Genta Prana tersebut seperti terkatung katung alias digantung dan tanahnya pun menjadi status quo. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala BPN RI, supaya SK penerbitan sertifikat HGB tanah 2.117.500 m2 an. PT Genta Prana diterbitkan sesuai ketentuan perundang undangan. Bila Kepala BPN tidak bersedia melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut. Tetapi, Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN tetap tidak bersedia melaksanakan arahan Presiden tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden, karena Joyo Winoto merasa besar kepala bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN saat dijabat oleh Irjen Pol. Purn. Aryanto Sutadi), akibatnya membuat Joyo Winoto kurang menghormati putusan hukum. Kebijakan Joyo Winoto terhadap penerbitan SK dan SK pembatalannya terindikasi “semau gue” dan Joyo Winoto diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan diduga salahgunakan wewenang selaku seorang pejabat publik karena terindikasi lakukan korupsi dalam kebijakannya untuk penerbitan SK,

Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007, PT Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan memasang 18 buah plang nama an. PT Buana Estate. Keesokan harinya, plang nama dan tanaman yang ditanam oleh oknum di kebun masyarakat pada malam hari sebelumnya spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Tanaman tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, dan sesuai rencana akan diserahkan kepada polisi besok harinya, tetapi tertunda karena hari sudah sore menuju malam. Kemudian, besok harinya tgl 7-2-2007 pada pagi pagi buta, tanaman tanaman yang dikumpulkan tersebut sudah tidak ada di tempat semula, tetapi diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT Buana Estate melaporkan masyarakat Hambalang ke Polres Bogor dengan laporan bahwa masyarakat telah merusak tanaman/kebun PT Buana Estate dimana tanah tersebut adalah HGU PT Buana Estate yang masih berlaku hingga tahun 2027 mendatang. Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakat sekitar tahun 1960 secara turun temu-

run. Dan dilaporkan juga bahwa pencabutan tanam tanaman dan plang nama yang telah dilakukan masyarakat pemilik kebun tersebut dibuat istilah telah merusak harta milik PT Buana Estate. Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut akhirnya membuat para penggarap bernama H. Sukandi dan kawan kawan dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman antara 1 tahun s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 207 dan 208/Pid.B/Cbn tanggal 12-6-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu dengan adanya putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/Cbn yang dijadikan novum oleh Joyo Winoto dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Hubungan antara PK yang ditempuh Joyo Winoto dengan novum putusan pidana tersebut sangat dipertanyakan, dan PK Joyo Winoto juga sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/TUN/ 2009 tanggal 16-9-2009, tandas Dolok Sirait yang juga seorang pensiunan dari Kepolisian.

yakni dimana seharusnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan kewajibannya selaku pejabat negara. Joyo Winoto seharusnya melakukan, tetapi Joyo Winoto tidak bersedia untuk melakukannya. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi Joyo Winoto malah melakukan tindakan tersebut demi kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain. Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo. Hal itu disampaikan Joyo Winoto ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, tetapi Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, yaitu, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat itu diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakat yang ditaksir nilainya sekitar Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , yaitu dari 2.117.500 m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal itu dikatakan dapat berhasil sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/ PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/ PnCbn tanggal 12-6-2007 yakni masyarakat penggarap dihukum penjara karena lakukan perbuatan pidana pengerusakan. Keterlibatan Joyo Winoto atas terciptanya putusan pidana di PN Cibinong tersebut terindikasi diciptakan oleh Joyo Winoto bersama dengan PT Buana Estate secara “persekongkolan” dan merupakan dugaan pelanggaran hukum. Pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/ BPN/2006 tgl 1-6-2006 DIKTUM KETIGA a. Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004, yang realisasi pelaksanaannya BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat an PT Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi

palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 . Sedangkan 2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 dengan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tahun 2006 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 dengan luas 448.6975 m2 (terdapat di dalamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070 m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 sesuai dengan SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM). 1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah dijual dengan istilah kerjasama oleh PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. BPN RI juga telah mengetahui perihal sertifikat asli tapi palsu tersebut dan segera merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap atas tanah 2.117.500 m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT Buana Estate dicabut oleh PT Buana Estate pada tgl 3-82004. Dan tgl 7-2-2007, PT Buana Estate melaporkan masyarakat penggarap ke Polres Cibinong, bahwa masyarakat telah menguasai fisik tanah milik sah PT Buana Estate sesuai dengan sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga sudah merusak tanaman tanaman milik PT Buana Estate, padahal masyarakat itu sendiri sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960 secara turun temurun s/d saat ini tahun 2012. Adapun tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang baru ditanam PT Buana Estate bersama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Umur tanaman tersebut baru satu hari. Akibat laporan tersebut, masyarakat penggarap dihukum masuk penjara sesuai putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adalah sah secara hukum bahwa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT Buana Estate, sehingga Joyo Winoto mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan NOVUM putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut memang sudah ditolak Mahkamah Bersambung ke hal 07

In vestig asi Inv estigasi

EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Hakim Agung Diminta Lakukan..............................................................................dari Hal. 06 Agung dengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009, karena novum yang diajukan Joyo Winoto saat menjabat BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah atas 2.117.500,- m2. Patut diduga Joyo Winoto lebih takut kepada Probosoetedjo dari kepada SBY karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya

dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, terindikasi salah alamat dan diduga telah mengalir kepada kantong pribadi Joyo Winoto, PhD saat memimpin BPN RI. Akibatnya, mati-matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo dan sampai tega memasukkan masyarakat ke penjara demi

kesuksesan SK yang diterbitkan Joyo Winoto, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI sehingga isi putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak dijalankan oleh Joyo Winoto selaku pejabat publik. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa berat bila dibandingkan kalau Joyo Winoto masuk penjara, bila ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap” terkait

penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalannya. SK pembatalan telah membuat status tanah PT Genta Prana atas 211 hektar tersebut menjadi status quo, dan Joyo Winoto diduga telah lakukan persekongkolan dengan PT Buana Estate terkait penerbitan SK maupun penerbitan SK pembatalannya, karena SK tersebut membuat posisi PT Buana Estate sangat menguntungkan tetapi disinyalir telah terjadi kerugian negara, ujarnya.

rat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai masyarakat cq. H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena sebelumnya memang tidak pernah ada perkara sebelum perkara PTUN itu terjadi. Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibinong, tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat lain bahwa tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan dalam SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentunya karena tanah tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dengan jelas dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian telah digarap oleh masyarakat. PT Buana Estate melakukan tuntutan hukum secara perdata kepada PT Genta Prana di PN Cibinong disebabkan Joyo Winoto, PhD saat menjabat Kepala BPNRI tidak bersedia mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo. 72PK/ TUN/2009 tgl 16-09-2009. Joyo Winoto juga belum membatalkan sertifikat No. 149 padahal putusan hukum PTUN sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di lain sisi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Hakim pada perkara perdata tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-22008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI ketika itu. Atas tidak patuhnya Joyo Winoto saat

menjabat Kepala BPN RI terhadap Keputusan hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong juga sangat menghargai “ketidakpatuhan” Joyo Winoto dengan tak bersedia melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung secara PTUN yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim PN Cibinong memutuskan perkara perdata antara PT Buana Estate dan PT Genta Prana, dengan memenangkan PT Buana Estate dan putusan itu juga dikuatkan oleh PT Bandung. Dalam arti, PT Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi disebabkan Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI tidak taat hukum serta tak menghormati putusan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor juga tidak menghargai putusan Mahkamah Agung PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/BPN-RI tgl 154-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2 sesuai dengan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008. Juga petunjuk Presiden RI telah memberi arahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 jo. 72PK/ TUN/2009 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, Joyo Winoto saat memimpin BPN RI belum juga bersedia untuk memproses sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Isi SK Pembatalan atas SK Nomor 9 tersebut diduga bertentangan dengan isi putusan hukum No. 482K/TUN/2007 jo. 72PK/TUN/2009, imbuhnya.

PT Genta Prana Kalah di PN Cibinong, PT Bandung dan Kasasi Disebabkan Joyo Winoto Tak Taat Hukum Di Pengadilan Negeri Cibinong PT Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Selanjutnya pada tingkat kasasi perdata PT Genta Prana mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut diduga disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN saat itu belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2, dimana ada tanah PT Genta Prana seluas 2.117.500 m2 ikut termasuk dalam HGU No. 149. Keberadaan sertifikat HGU No. 149 yang sudah dibatalkan tersebut, menurut Hakim PN Cibinong statusnya masih sah milik PT Buana Estate disebabkan sertifikatnya merupakan produk BPN dan belum dibatalkan oleh pihak BPN walaupun putusannya PTUN tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan oleh Joyo Winoto, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan isi putusan supaya mencabut/membatalkan sertifikat No. 149 dan memproses penerbitan sertifikat HGB an. PT Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, tetapi isi putusan PTUN tersebut tidak dijalankan sesuai dengan isi putusannya, tetapi diterbitkan SK yang isinya terindikasi melenceng isi putusan. Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim PN Cibinong juga masih menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut walaupun oleh Mahkamah Agung RI (PTUN) sudah menyatakan bahwa sertifikat itu sudah tidak sah lagi dan diputuskan sudah dibatalkan. Alasan Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut adalah tanah yang pada mulanya didapatkan dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 1806-1976 Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131 Ha, dan pengakuan tersebut terjadi pada tgl 18-6-1976. Tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie. Dalam pengertian, Kodam V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya terhadap pihak lain, apalagi menjual tanah yang masih hak milik orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan tidak dibenarkan melalui Notaris. Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Ketua Majelis Hakim PT Bandung, jawabannya sangat mengecewakan, yaitu, “Silahkan laporkan ke Polisi.” Dan saat ditanyakan lagi bagaimana hati nurani Bapak selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung terkait kebenaran, jawab beliau, “hati nurani itu mahal”. Dalam hal ini Hakim Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI diminta untuk lakukan pengkajian terhadap jawaban Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang kurang profesional dalam menjalankan tupoksinya. Majelis Hakim PN Cibinong menjelaskan bahwa di atas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian 2.369.475 milik PT Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta Prana (yang disengketakan tentunya) terdapat villa, tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain. Pernyataan tersebut diduga adalah pernyataan bohong.

Pada saat sidang di PN Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim PN Cibinong dengan alasan sudah mengetahui dengan jelas keadaan lapangan/ lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong terindikasi berbohong, karena di atas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati. Yang ada hanya tanamtanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475 M2 milik PT Buana Estate. Para saksi dari PT Buana Estate saat bersaksi di PN Cibinong juga membuat saksi dusta, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT Buana Estate karena di atas tanah tersebut telah berdiri plang nama PT Buana Estate semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT Genta Prana memberikan informasi kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian tersebut adalah palsu, dengan penjelasan bahwa PT Buana Estate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, dan bagaimana bisa ada plang tahun 1970. Kebenaran pernyataan saksi PT Buana Estate dipertanyakan. Tetapi Majelis Hakim PN Cibinong tidak mempedulikan kebenaran sebuah fakta, dan kebohongan bahkan dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT Buana Estate. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 bunyinya antara lain,” Bahwa PT Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV. Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie dan kepada masyarakat penggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap atas tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun 1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang” ujarnya. Para Kepala Desa juga sudah membuat su-

Kasasi Perdata PT Genta Prana Ditolak MA

Saat ini PT Genta Prana mengalami kekalahan saat menempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dan isi putusan Kasasi pada peradilan perdata tersebut seperti bertentangan dengan isi putusan Kasasi PTUN. Sebelum terjadi perkara perdata, perkara PTUN sudah dimenangkan oleh PT Genta Prana. Tetapi isi putusan tersebut tak dilaksanakan oleh Joyo Winoto dengan benar. Dalam SK Pembatalan, tanah PT Genta Prana malah dibuat menjadi status quo oleh Joyo Winoto. Terhadap putusan kasasi tersebut, pihak PT Genta Prana akan menempuh upaya hukum PK dan berharap bisa menang melawan PT Buana Estate pada tingkat PK nantinya, disebabkan sertifikat HGU No. 149 an. PT Buana Estate tersebut sudah dibatalkan dengan SK BPN No. 1/ Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011. Presiden SBY juga sudah memberi arahan kepada Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-52011, supaya Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI seharusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun isi putusan tersebut membatalkan sertifikat HGU No. 149 yang notabene milik PT Buana Estate. Putusan MA No. 482K/TUN/2007 jo. No. 72/PK/TUN/2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada proses hukum PTUN, isi putusannya seperti bertentangan dengan isi putusan kasasi perdata yang dimenangkan oleh PT Buana Estate, dan isi putusan perdata tersebut kurang logis penerapan hukumnya,

disebabkan membatalkan isi putusan kasasi PTUN dan putusan kasasi tersebut juga merupakan produk hukum dari Hakim Mahkamah Agung sendiri. Apalagi sebelum putusan kasasi perdata itu diputuskan, BPN RI sendiri sudah terlebih dahulu telah menerbitkan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 tgl 15-4-2011 dengan isi SK untuk membatalkan SK Nomor 9 dan HGU No 149, tetapi mengapa sertifikat No. 149 tersebut masih sah berlaku menurut putusan kasasi perdata, padahal sertifikat No. 149 itu sudah dibatalkan oleh pihak BPN sebagai pihak yang berwewenang. Putusan kedua kasasi itu jadinya membuat masyarakat bingung terhadap keberadaan keadilan di negeri ini, tandasnya. Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan

Bijaksana kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang akan menangani PK atas perkara PT Genta Prana melawan PT Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah Maha Besar ikut campur tangan untuk memberi keadilan kepada masyarakat tertindas dengan melalui para Hakim Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang menangani PK tersebut agar putusannya pro terhadap kebenaran, dan isi putusan berasal dari hati nurani seorang hakim yang mulia, dan hakim tidak boleh diintervensi dalam membuat keputusan hukumnya. “Jadi… keputusan Hakim Agung yang adil dan menegakkan kebenaran atas perkara ini sangat dinantikan. Tuhan memberkati”, imbuh Dolok Sirait menutup pembicaraan. Bersambung ke hal 08

In vestig asi Inv estigasi

EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Hakim Agung Diminta Lakukan..............................................................................................................dari Hal. 07

SK Djoyo Winoto Diduga Jual Tanah Negara Penerbitan Surat Keputusan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga menjual tanah negara, disebabkan dasar pelepasan hak atas tanah negara berdasarkan SK Kepala BPN RI dengan akibat perkaya Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate. Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu sertifikat yaitu HGU Nomor 1. HGU Nomor 1 merupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut dapat dipindah tangan. Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto. Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuhkan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal tanda tangan penerbitan sertifikat. Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto ketika penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011. SK penerbitan Nomor 9 diduga salahgunakan wewenang disebabkan SK Joyo Winoto dapat terbit secara “prematur”. Kemudian digugat di PTUN dan perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana PK dari Joyo Winoto ditolak. Setelah pergumulan yang panjang antara kepastian hukum dan legalitas tanah dengan dikawal oleh pengawal kebenaran, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, membuat SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011, yaitu pembatalan sebagian. Setelah SK pembatalan terbit, tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Adapun SK pembatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan PK di PTUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Setelah SK Pembatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan oleh PT Genta Prana,

namun demikian isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan putusan hukum. Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila dikaji dari wewenang penerbitan SK pertanahan di atas 7,5 hektar yang terindikasi salahgunakan jabatan. Keberadaan SK Pembatalan oleh Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang disebabkan tidak menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar dan profesional. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi terhadap tanah PT Genta Prana, karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Inti dari isi SK Pembatalan No. 1/ Pbt/BPN-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/ BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Ham-

balang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM

di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

LAMPIRAN BERITA Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor Jl. Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/ II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/ PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/ B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/ 2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

kegiatan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 394.906.050,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima puluh rupiah) yang dimenangkan oleh PT. Titian Sukses Abadi yang beralamat di Komplek Mutiara Taman Palem Blok C7/19 Jl. Kamal Raya Outer Ring Road Cengkareng. Penyedia tersebut memiliki izin Sub PAK yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Izin Sub PAK tersebut tidak ada tanggal penerbitan dan diterbitkan pada bulan Nopember

2010, setelah Permenkes 1191 Tahun 2010 diberlakukan. Penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi dipertanyakan kepada Sudin Kesehatan Jakarta Barat, salah satu staff Sudin di bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) bernama Sukemi menyatakan bahwa penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, imbuhnya. Kemudian hal tersebut dipertanyakan Kepada Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang dijawab oleh salah satu staf Dinas Kesehatan di bidang SDK bernama

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi

Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Diminta.................................................................................................................................dari Hal. 01 lah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memiliki masa berlaku dinyatakan masih tetap berlaku selama paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini, ayat 4: Izin Sub PAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 harus menyesuaikan dengan Peraturan ini menjadi PAK, cabang PAK atau toko alat kesehatan. Sesuai pantauan tim Kantor Berita Rakyat Bicara News pada pemenang lelang

terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait Tanah Hambalang. Sedangkan penelusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi. (TIM RBN)

Agus Darmanto menyatakan bahwa izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi masih boleh diterbitkan berdasarkan surat edaran Kadis Kesehatan, namun izin Sub PAK yang diterbitkan masa berlakunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun. Namun sampai saat ini isi dari surat edaran Kadis Kesehatan tersebut masih “aneh bin aneh” yang diduga kuat langgar Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010. Pada tanggal 22 Agustus 2013 hal tersebut diatas dikonfirmasi tertulis dengan surat nomor 1004/Kf/KB-RBN/VIII/ 2013 kepada Kasudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat namun sampai saat ini

belum ada jawaban. Pada tanggal yang sama hal tersebut di atas juga dikonfirmasi tertulis dengan nomor surat 1003/Kf/ KB-RBN/VIII/2013 yang ditujukan kepada Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, surat konfirmasi didisposisi kepada Kepala Bidang Kabid SDK, kemudian Kabid SDK mendisposisi surat kepada Kepala Seksi (Kasi) Farmasi bernama Titis. Kasi Farmasi tidak berkenan menjelaskan apa yang dikonfirmasi karena sebab akibat Titis diduga belum memahami apa yang dipertanyakan. Penerbitan izin Sub PAK atas nama PT. Titian Sukses Abadi patut diduga menyimpang dari Permenkes Nomor 1191 Tahun 2010. Namun hal tersebut bisa terjadi diduga sebab akibat dari

surat edaran Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terindikasi langgar Permenkes 1191 Tahun 2010. Demi terciptanya penerbitan izin Penyaluran alat kesehatan yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jokowi diminta lakukan pengkajian terhadap kepemimpinan Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Dien Ermawati, M.Kes disebabkan Kadis diduga membuat surat edaran kepada jajarannya yang terindikasi langgar Permenkes 1191 tahun 2010. (Polman/STR)

Metropolitan

EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Kadis Kesehatan DKI Jakarta Diminta Tindak Tegas Jajarannya Terindikasi Langgar Ketentuan Perundangan Jakarta, Kantor Berita RBN Semaraknya indikasi penyimpangan yang terjadi di Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tingkat Puskemas yang diduga dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan terindikasi persekongkolan pada pengadaan alat alat kesehatan, serta disinyalir langgar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan Puskesmas di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pantauan tim Kantor Berita Rakyat Bicara News pada pengadaan alat kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Adapun pengadaan langsung alat alat kesehatan tahun anggaran 2013 di unit tersebut adalah pengadaan alat alat kedokteran gigi yang dimenangkan oleh PT. Karya Mulia Gemilang yang

beralamat di Komplek Kehutanan Utara No. 102 RT 001 RW 009 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, Pengadaan alat alat kebidanan dan penyakit kandungan yang dimenangkan oleh PT. Cipta Sukses Medika yang beralamat di Perum Bilabong Blok G1 No. 7 Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, Pengadaan alat alat kedokteran umum yang dimenangkan oleh PT. Asri Trisna Mandiri yang beralamat di Komplek Perkantoran Pulomas Blok XI No. 2 Jakarta Timur. Ketika dikonfirmasi terkait Izin Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) penyedia tersebut kepada pejabat pengadaan yang menetapkan sesuai pengumuman yang dipublikasikan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) bernama dr. Sri Nur Ainy, justru dr. Sri Nur Ainy menanyakan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama drg. Aries melalui ponselnya, apakah ketiga penyedia tersebut sudah memiliki izin PAK sesuai dengan Permenkes 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. Menurut drg. Aries melalui ponselnya kepada dr. Sri Nur Ainy bahwa ketiga penyedia tersebut memiliki izin namun tidak berkenan menjelaskan izin PAK yang dimiliki oleh ketiga penyedia tersebut. Patut diduga dr. Sri Nur Ainy belum memahami tupoksinya selaku pejabat pengadaan, sesuai Perpres Nomor 70 ahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa yang melakukan verifikasi terhadap dokumen penyedia adalah merupakan tugas pejabat pengadaan sebelum di serahkan kepada PPK untuk melakukan perikatan atau tanda tangan kontrak, namun dr. Sri

Nur Ainy diduga tidak mengetahui apakah ketiga penyedia tersebut memiliki izin PAK atau tidak. Dipertanyakan kemampuannya dalam menjalankan tupoksinya. Terkait pengadaan alat alat kedokteran gigi di Puskesmas Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun anggaran 2013 yang dimenangkan oleh PT. Metro Fara Insani dengan alamat perusahaan di Jl. DR. Saharjo Barkah II No. 14 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saat izin PAK penyedia tersebut dikonfirmasi kepada pejabat pengadaan Puskesmas Kecamatan Gambir bernama Dra. Ery Yunarti, namun Dra. Ery Yunarti kurang berkenan memberikan keterangan dan mengarahkan supaya menghadap kepada Kepala Puskesmas. Sedangkan Kepala Puskesmas dr. We-

Terdakwa Diduga “Sakit Jiwa”...................................................................................................................................dari Hal. 01 gai ayah kandungnya..... saya merasa kecewa dengan perilaku anak saya itu. Dari kecil dia menjadi anak yang baik. Kemudian menjadi pendeta dan sembilan tahun lamanya dia pakai jubah untuk berkotbah”. “Tetapi... tidak tahu apa yang membuat anak saya bisa menjadi begitu. Rumah tangganya hancur dan mengalami perceraian. Akibatnya dia mengundurkan diri dari seorang pendeta. Karena mengalami depresi yang berat, dia menjadi sering sering aneh kalau berbicara dengan keluarganya termasuk kepada saya selaku ayah kandungnya”. Ini memang menjadi cobaan hidup buat keluarga kita. Setelah semakin gelap gaya hidupnya, kemudian dia tertangkap dengan kasus narkoba. Jadi tambah pusing keluarga kita memikirkannya. Hanya Tuhanlah yang tahu segala sesuatunya. Semuanya kami serahkan kepada hukum. Klo memang dia

seharusnya dihukum akibat perbuatannya, silahkan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tetapi klo dia diduga seorang penderita “sakit jiwa”, apakah harus tetap dihukum? Kami yakin dan percaya bahwa Hakim yang mulia adalah Wakil Tuhan dan sangat bijak dalam memutuskan perkara, imbuhnya. Supaya kondisi dan ketergantungan anak saya terhadap narkoba dapat diperiksa oleh dokter, maupun kondisi phisikologisnya, dengan ini kami selaku orang tua kandung memohon ijin kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mentalnya serta pemeriksaan ketergantungan terhadap narkoba. Dalam isi suratnya tanggal 3 September 2013 minggu lalu, orang tua kandung Irwan menuliskan, “Dengan perantaraan surat ini kami datang memohon kepada Yth. Bapak Ke-

pala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk dapat memberikan ijin dan atau mohon petunjuk pemeriksaan ijin untuk dapat dilakukan pemeriksaan kondisi dan kesehatan anak kandung kami an. Irwan Parulian Sihombing yang saat ini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat”, yaitu: Nama : Irwan Parulian Sihombing, Tempat/tgl. lahir:Jakarta, 14 September 1967, Pekerjaan: Pendeta (Non aktif) Alamat:Jl. Cilandak II No. 76 RT 004 RW 003 Cilandak Barat Kecamatan Cilandak. Jakarta Selatan. Dengan ini kami memohon ijin untuk dapat dilakukan pemeriksaan kondisi dan kesehatan anak kami oleh dokter: Nama: Dr. Abdul Azis Alamat klinik :Komplek Taman Asri Blok J3/ 15 Kreo Ciledug. Kami juga sangat mendukung dan setuju apabila pihak

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat bila menunjuk dokter atau instansi kesehatan terkait untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan kondisi anak kami, Irwan Parulian Sihombing secara fisik, mental dan psikologis, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami selaku orang tua yang sudah lanjut usia saat ini, pada dasarnya kurang mengerti kenapa nasib kami selaku orang tua dari Irwan Parulian Sihombing bisa menjadi begini, dimana anak kami menjadi korban narkoba. Hal ini berawal sejak rumah tangganya hancur serta mengalami perceraian. Akibat hal tersebut perilaku anak kami menjadi semakin sering aneh bin aneh. Semenjak anak kami mengalami kehancuran rumah tangganya, dia akhirnya mengundurkan diri dari profesi selaku pendeta yang sudah dijalani-

ningtyas Purnomorini juga kurang berkenan menjelaskan namun hanya menjawab, “saya lagi sibuk, silahkan buat surat tertulis saja, nanti akan dijawab oleh bagian Tata Usaha saya” imbuhnya. Pengadaan langsung alat alat kesehatan di Puskesmas Kecamatan Gambir kurang transparan serta diduga terjadi persekongkolan antara Kepala Puskesmas dengan penyedia. Terkait pengadaan alat alat kedokteran umum di Puskesmas Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun anggaran 2013 yang dimenangkan oleh PT. Josua Agung Prasetyo dengan alamat di Jl. Kayu Putih VII Blok A No. 8 RT 003/006 Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur. Saat Izin PAK penyedia tersebut dikonfirmasi kepada pejabat pengadaan Puskesmas Kecamatan Menteng bernama Dr. Rr. Dewi Suci Rukmini, na-

mun Dr. Rr. Dewi Suci Rukmini meminta surat tugas khusus wartawan yang dibuat oleh redaksi dengan ditujukan kepada Kepala Puskesmas. “Setelah ada surat itu baru boleh kita jawab”, imbuhnya. Dr. Rr. Dewi Suci Rukmini diduga menghambat ataupun menghalangi kinerja pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Demi terciptanya pengadaan yang transparan sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pengadaan alat kesehatan yang sesuai dengan Permenkes Nomor 1191 ahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Dien Ermawati, M.Kes diminta untuk tindak tegas jajarannya bila ada terlibat persekongkolan dengan penyedia barang dan jasa. (Berto/Polman/STR)

nya selama sembilan tahun karena merasa malu terhadap diri sendiri. Sejak itulah dia menjadi depresi mental dan sering aneh bicaranya. Asal mau dibawa berobat atau diperiksa ke dokter, dia selalu menghindar dan bila dipaksa bisa menjadi marah padahal urusan ke dokter adalah untuk kesehatan dirinya sendiri. Kami juga kadang menjadi takut melihat dia, padahal dia adalah anak kandung kami sendiri. Kami mengharapkan dia menjadi pahlawan di usia senja ini, karena pada masa kecilnya dia adalah anak yang baik, namun entah nasib apa yang kami alami sehingga Irwan Parulian tidak bisa menjadi panutan terhadap keluarga, tetapi menjadi menyusahkan kami selaku orang tua kandungnya. Karena memikirkan hal tersebut, kami selaku orang tua yang sudah memasuki usia senja serta rentan untuk sakit menjadi sering sakit akibat pikiran. Tanpa sepengetahuan kami belakangan ini, rupaya dia menjadi semakin parah dan

salah bergaul serta terlibat parah terhadap narkoba. Semakin aneh perilakunya dan sering menjadi miskomunikasi terhadap keluarga maupun terhadap saudara saudaranya. Bahkan diduga menjadi “sakit jiwa” yang perlu dilakukan pemeriksaan. Terhadap hal tersebut di atas kami memohon arahan Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Jajarannya. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan dan kepedulian Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Jajarannya terhadap masyarakat kami mengucapkan banyak terima kasih, ujar orang tua Irwan dalam suratnya. Adapun tembusan surat tersebut disampaikan kepada Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat di Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ibu Tri Megawati, SH di Jakarta dan Dr. Abdul Azis, Alamat Klinik Komplek Taman Asri Blok J3/15 Kreo Ciledug. (STR/W.HUTAGALUNG)

Aksi Pemaksaan Oleh Kolektor.....................................................................................................................................................................................................................................dari Hal. 12 kembali oleh INTE ESTER SIREGAR ke PT Maxima Finance tanpa sepengetahuan Pelapor. Setelah itu datang dua orang kolektor ke kantor pelapor memaksa ingin mengambil mobil milik pelapor

dengan alasan bahwa pelapor sudah menunggak 6 Bulan. Kemudian terlapor mengadukan ke atasan pelapor lalu atasan pelapor menegur pelapor karena mengganggu jam kerja kantor. Atas kejadian ter-

sebut pelapor merasa dipermalukan di depan umum”. Kemudian pelapor membuat Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat guna pengusutan lebih lanjut, tanggal kejadian: 8 Juli 2013 pukul

15:00 WIB, Tempat kejadian: Jl. Tanah Abang II No 37 Jakarta Pusat, Atas Kerugian: Pelapor dan Saksi, Alamat: Tersebut diatas, Kerugian: Immaterial, Surat Tanda Penerima Laporan/ Pengaduan

ini diperlukan untuk: Proses penyidikan lebih lanjut. Demikian Surat keterangan tanda penerimaan laporan/pengaduan ini agar dapat dipergunakan seperlunya. Demi terciptanya supremasi

hukum dan pelaksanaan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat diharapkan untuk tindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.

DIBALIK AKSI PEMAKSAAN KOLEKTOR DIDUGA TERJADI TINDAK PIDANA PENIPUAN INTE ESTER SIREGAR SEBAIKNYA DIPERIKSA DIMINTA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) LAKUKAN KAJIAN TERKAIT PT. MAXIMA INTI FINANCE DIDUGA TURUT SERTA Rupa-rupanya dibalik aksi pemaksaan kolektor juga diduga telah terjadi tindak pidana penipuan KUHP 378, yang diduga dilakukan oleh Inte Ester Siregar kepada korban. Dengan dalil memanfaatkan dokumen kepemilikan kendaraan/mobil korban untuk dijadikan milik pribadi Inte Ester Siregar yang melibatkan PT. Maxima Inti Finance sebagai kreditur. “Saya menitipkan BPKB sebagai jaminan berupa dokumen ke-

pemilikan mobil saya untuk pinjaman sejumlah uang kepada Inte Ester Siregar. Saya juga sudah membayarkan setengah dari total pinjaman saya beserta bunganya, dan saat mau melunasi sisa utang saya serta mau ambil BPKB, Ester selalu membuat berbagai macam alasan untuk tidak mengembalikan BPKB saya. Padahal saya mau melunasi hutang saya. Tetapi kenapa justru PT. Maxima Inti Finance yang datang mau menarik paksa mobil saya ka-

rena wanprestasi atas kredit macet? Sedangkan mobil bukan atas nama Inte Ester Siregar. Yang punya utang kepada Maxima Inti Finance adalah Ester danbukan saya. Ada apa ini sebenarnya?” tandas korban kebingungan. Disebabkan diduga prosedur pemberian fasilitas kredit oleh Maxima Finance tersebut melanggar hukum, diminta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan audit dan pengkajian terhadap perusahan PT. Maxima Inti Finance terkait pemberian kredit kepada debitur yang tidak jelas hak kepemilikannya. Menurut sumber, bahwa di-

duga Ester mengikat kredit selama setahun dengan jaminan mobil yang bukan atas namanya dengan menggunakan PT. Maxima Inti Finance sebagai krediturnya. Padahal Ester bukan pemiliki dokumen kepemilikan mobil yang tidak sah. “Bagi saya itu sangat aneh, bagaimana bisa bukan pemilik yang sah tetapi bisa mengajukan kredit, akibatnya saya selaku pemilik merasa dirugikan, tandas korban mengakhiri wawancara dengan kantor Berita RBN disela-sela kesibukannya akhir-akhir ini ketika mengurus permasalahan ini yang menjadi beban pikirann-

ya, disebabkan delik hukum yang dilakukan oleh Ester menyebabkan sejumlah dokumen kepemilikan mobil korban; BPKB asli, Surat Pelepasan asli, Kwitansi asli (penjualan) dari PT. TDP kepada ARS, Kwitansi asli (rangkap dua) dari Tunas Daihatsu, Delivery Order warna hijau, Faktur Biru, Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIKB) diduga tidak jelas keberadaannya. Perbuatan Inte Ester Siregar terindikasi penipuan dan diminta Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat supaya mengenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan untuk tindak

lanjuti laporan masyarakat nomor 1003/K/VII/2013/ RESTRO JP, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi melalui telepon kepada pihak PT. Maxima Inti Finance, Hendrik selaku Head Kolektor kurang berkenan untuk memberikan jawaban. Sedangkan Nalan Peranginangin yang menurut pengakuan Ester merupakan bosnya dan diduga merupakan dalang persekongkolan untuk penipuan tersebut, ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya juga kurang berkenan memberikan tanggapan. (MS/Polman/STR)

Lampiran Berita

EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

Syamsudin Sihombing Diduga Tipu.........................................................................dari Hal. 12 ran pihak Syamsudin Sihombing dkk sesuai dengan suratnya tanggal 22 Pebruari 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, intinya karena bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1475/Melawai telah dijual kepada pihak lain sehingga pihak Syamsudin Sihombing, dkk tidak mempunyai kaitan hukum lagi dengan tanah dan bangunan tersebut. Segala permasalahan hukum

tindak pidana ada pihak kepolisian, masalah perdata ada pengadilan perdata, dan kalau ada yang merasa dirugikan dapat melalui jalur tersebut, demikian isi suratnya. Menanggapi surat Kepala Kantor Pertanahan tersebut, Sekjen LBNRI mengatakan, “Darimana dasarnya sehingga sertifikat HGB No. 1475/Melawai tersebut menjadi atas

LAMPIRAN BERITA 1. SURAT DARI LBNRI KEPADA KEPALA BPN RI Jakarta, 3 Juni 2013 Kepada Yth.

Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Di Jakarta.

Nomor : 1.504/LBNRI-KLA/III/2013 Perihal : melaporkan indikasi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara oleh Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Lamp. : 1 (satu) bundel dokumen. Dengan hormat Salam dalam Rahmat dan Kasih Tuhan Yang Maha Esa. Kami turut serta mendoakan Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sehat walafiat serta dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas mulia untuk melakukan Reforma Agraria dan Reforma Birokrasi. Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI) selaku wadah yang menghimpun potensi bangsa di segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita cita Pembangunan Nasional beserta program Reforma Agraria dengan pengawasan dan monitoring yang baik sesuai dengan visi misi LBNRI menjadi lembaga yang menghimpun seluruh komponen bangsa dalam usaha pembelaan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk dapat terciptanya kepatuhan terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah hukum Jakarta Selatan. Demi terciptanya kebenaran terhadap data warkah pertanahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan untuk terwujudnya supremasi hukum di wilayah hukum Jakarta Selatan, dengan ini kami melaporkan indikasi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara oleh Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun kronologis indikasi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 12 April 2013 baru baru ini, Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan membuat surat jawaban terhadap Pers dengan perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan, bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1475/ Melawai atas nama Mona Sihombing CS Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi. 2. Sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, bahwa penerima hak dari sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1475/ Melawai adalah 10 (sepuluh orang) dan merupakan ahli waris dari Ny. Pasti Siregar (alm), yaitu atas nama: 1. Donald Sihombing, 2. Ramaida Sihombing, 3. Syamsudin Sihombing, 4. Minar Sihombing, 5. Annie Sihombing, 6. Rosita Sihombing, 7. Parlindungan Sihombing, 8. Conny Mardiana Sihombing, 9. Lelo Pamuji Sihombing, 10. Wilson Antonius Sihombing, dan tidak ada atas nama Mona Sihombing selaku ahli waris, tetapi Ir. Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan keterangan bahwa sertifikat No. 1475/ Melawai Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tersebut adalah atas nama Mona Sihombing dengan maksud dan tujuan yang patut dipertanyakan serta layak dilakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan demi terciptanya kebenaran dan keakuratan data terhadap warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 3. Dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 476/HGB/BPN-3174/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Andry Novijandri dimana SK tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1475/ Melawai, penerima hak adalah ahli waris dari Ny. Pasti Siregar (alm) sebanyak 10 (sepuluh) orang dan juga tidak ada tertulis atas nama Mona Sihombing. 4. Sedangkan di dalam Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan NIB 09.02.05.06 yang ditandatangani oleh Ir. Isgiyanto selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Surat Ukur pengganti dari Surat Ukur No. 00791/2007 tgl 21 Juni 2006 adalah atas nama Ramaida Sihombing CS (merupakan salah satu dari ahli waris) dan tidak ada atas nama Mona Sihombing. Adapun keberadaan munculnya nama Mona Sihombing diduga merupakan pembohongan informasi publik yang menyesatkan serta terindikasi penipuan data pertanahan terhadap Negara. 5. Sesuai dengan pantauan Lembaga Bela Negara Republik Indonesia terkait keberadaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1475/Melawai dengan lokasi tanah di Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bahwa sertifikat HGB Nomor 1475 tersebut terindikasi cacat administrasi disebabkan diterbitkan berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan No. 476/HGB/BPN-31-74/2012 yang terindikasi cacat administrasi karena permohonan untuk penerbitan SK tersebut berasal dari surat kuasa “aneh bin aneh” serta diduga cacat hukum. Pasalnya satu orang dari ahli waris yang sudah meninggal dunia masih dapat memberikan kuasa untuk surat kuasa pengurusan. Surat kuasa diduga cacat hukum tersebut menjadi ikut tersimpan sebagai warkah tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 6. Di lain sisi, surat dari Lurah Cipete Selatan, dengan Nomor surat 32/1.755.1 tanggal 12 Februari 2013, menerangkan dengan jelas, berdasarkan surat keterangan dari RT 013 RW 05 bahwa warganya yang bernama DONALD SIHOMBING benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2009 dan terekap di Kelurahan Cipete Selatan dengan register kematian Nomor: 15/1.755.2/2009. Hal tersebut membuat akibat keanehan dalam warkah tanah, disebabkan DONALD SIHOMBING masih bisa memberikan tanda tangan untuk surat kuasa pada tanggal 6 Agustus 2011 padahal sudah meninggal dunia dua tahun sebelumnya yaitu tanggal 19 Januari 2009. Dan saat ini surat kuasa tersebut menjadi tersimpan sebagai arsip warkah tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Diduga telah terjadi penipuan data terhadap Negara yang dilakukan oleh Syamsudin Sihombing bersama Lelo Pamuji Sihombing. 7. Setelah kedua belah pihak diundang untuk mediasi di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2013 dan pada tanggal 27 Maret 2013, dan mediasi tersebut gagal disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS kurang menghormati pemerintah dan instansi terkait disebabkan tidak bersedia untuk datang mediasi dengan alasan bahwa Hak Guna Bangunan No. 1475/Melawai tersebut telah diual kepada pihak lain sehingga pihak Syamsudin Sihombing CS selaku penjual tidak mempunyai kaitan hukum lagi dengan tanah dan bangunan tersebut. Setelah mediasi gagal, kemudian diduga terjadi persekongkolan untuk lakukan penipuan data pertanahan terhadap Negara yang perlu dilakukan penelitian, pengkajian dan penyelidikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bersama tim Inspektorat Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, demi terwujudnya kebenaran terhadap data warkah pertanahan. Demikian surat laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami Lembaga Bela Negara Republik Indonesia, t.t.d Laspen Sianturi Sekretaris Jenderal

nama Mona Sihombing. Keberadaannya sangat dipertanyakan karena membingungkan serta berada di luar logika. Tetapi karena warkah tanah merupakan rahasia Negara, maka Kakantor pastinya lebih mengetahui situasi dan kondisi sebenarnya. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pertanahan Jaksel No. 476/ HGB/BPN-31-74/2012 yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Jaksel selaku dasar penerbitan sertifikat HGB No. 1475/Melawai adalah atas nama ahli waris sepuluh orang dan diantara nama sepuluh orang para ahli waris tersebut tidak ada nama Mona Sihombing secara tertulis. Adapun Surat Ukur Nomor 00047/ Melawai/2012 NIB 09.02.05.06 tanggal 6 Nopember 2012 tersurat atas nama Ramaida Sihombing CS dan bukan atas nama Mona Sihombing CS. “Kok.... setelah mediasinya gagal dan terjadi delik... tiba tiba saja menjadi muncul nama Mona Sihombing dalam surat jawaban kepala kantor. Apa maksud dan tujuannya itu. Emangnya,... Ramaida Sihombing serupa dengan Mona Sihombing walaupun sama sama Sihombing? Disinyalir sudah ada terjadi konspirasi dan persekongkolan antara pihak Syamsudin Sihombing CS dengan Kepala Kantor Pertanahan Jaksel. Seperti mengada ada saja isi dari surat jawabannya dan jawabannya juga terindikasi kurang profesional selaku pejabat publik” ujarnya.

Laspen Sianturi yang juga seorang jurnalis ini menambahkan, “Munculnya permasalahan ini merupakan akibat dari berbuat baik untuk tolong menolong sesama manusia dan sesama saudara sebangsa dan setanahair. Syamsudin Sihombing dan Lelo Pamuji Sihombing adalah dua orang diantara sepuluh ahli waris yang mempunyai warisan dari orang tuanya yaitu gedung kuning di Kawasan Blok M Square, dimana sertifikatnya sudah habis masa berlakunya selama sembilan belas tahun dan sudah mau mendekati dua puluh tahun. Mereka berdua adalah perwakilan dari sepuluh ahli waris yang meminta tolong untuk dibantu dalam pengurusan perpanjangan hak sertifikatnya”. Kemudian, setelah itu dibuat surat kuasa pengurusan dimana surat kuasa tersebut saya tanda tangani setelah sepuluh orang para ahli waris terlebih dahulu sudah menandatangani surat kuasa tersebut. Pada awalnya saya tidak kenal dengan semua ahli waris walaupun saya sudah diberikan surat kuasa pengurusan. Tugas saya adalah mengurus sertifikat dari SK yang sudah ada sebelumnya. Rupanya SK Nomor 720/554/550-1-09-02-2009 itu sudah kadaluarsa. Terjadinya SK kadaluarsa disebabkan sejak SK diterbitkan belum pernah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Jaksel dan Bersambung ke hal 11

LAMPIRAN BERITA 2. SURAT DARI KAKANTOR PERTANAHAN JAKSEL

Sambungan

EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

TV Kabel Ilegal Diduga Rugikan............................................................................................................dari Hal. 01 minat dan perhatian para pengusaha untuk berbisnis Pay TV. Tak heran jika bisnis TV Kabel saat ini menjadi bisnis yang “HALAL” dan sudah menjamur sampai ke seluruh pelosok daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa Jasa Penyiaran Televisi atau radio yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (Pay TV) terdiri atas 3 (tiga) jenis operator dalam menyalurkan siaran kepada pelanggannya, yaitu: Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel atau sering disebut dengan TV KABEL (yang paling banyak/ menjamur di berbagai wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial. Namun sangat disayangkan, rupanya menurut keterangan Handiomono, Legal Head APMI, disinyalir sebagian besar dari perusahaan atau operator TV Kabel beroperasi secara illegal. Operator tersebut diduga menyiarkan siaran kepada pelanggannya dengan menggunakan ijin siaran yang patut dipertanyakan. “Koq bisa sih…., belum memiliki IPP Tetap dari Kemenkominfo, sudah bisa melakukan kegiatan komersil?” tandas Handiomono. Selain itu Handiomono juga menambahkan bahwa sebahagian besar operator TV Kabel juga diduga menyiarkan atau mendistribusikan siaran-siaran atau konten Premium kepada pelanggannya, yang berasal dari Pay TV yang resmi di Indonesia tanpa ijin. “Kalau operator TV Kabel mau menyiarkan siaran atau conten Premium, harus ijin dulu dari pemilik hak siarnya. Karena siaran-siaran atau konten-konten Premium tersebut memiliki lisensi yang berasal dari luar negeri dan dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia. Dengan demikian perihal tersebut sudah melanggar UU sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, demikian tandas Handiomono. Selain itu, Handiomono juga mengatakan, “keberadaan TV Kabel

yang diduga beroperasi secara ilegal juga sudah merugikan anggota kami yaitu PAY TV yang resmi di Indonesia, salah satunya PT. MNC SKY Vision (Indovision). Indovision adalah industri Pay TV dengan status legal dan resmi untuk beroperasi di Indonesia dan juga selaku pemegang beberapa Hak Eksklusif maupun Sub License dari beberapa Konten Premium”, tandasnya. Situasi ini semakin memanas disebabkan karena dengan sangat beraninya sejumlah operator TV Kabel beroperasi di beberapa daerah, diduga menggunakan tiang listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara ilegal. Menurut pantauan dan sumber RBN mengatakan, “Selama ini tiang listrik PLN dimanfaatkan menjadi sarana atau media dari jaringan operator TV Kabel untuk menyalurkan siarannya kepada pelanggannya dengan aman dan terkendali tanpa takut untuk diketahui Bidang Pengawasan dari PLN Pusat. Hal tersebut sudah berlangsung sekitar 10 tahun belakangan ini” katanya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak PT. PLN, Sampurno Marnoto selaku Staf Komunikasi Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, menjawab surat konfirmasi, “Sehubungan dengan surat Bapak, Nomor: 1127/Kf-RBN/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal konfirmasi dan atau klarifikasi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut: Pertama tama kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan balasan surat ini, sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan, Kedua: Untuk menindaklanjuti informasi ini, mohon agar Booster & Jaringan TV Kabel di Jember, Booster & Jaringan TV Kabel di Kaltim, Booster & Jaringan TV Kabel di Tj. Pinang, Booster & Jaringan TV Kabel di Batam, disampaikan kepada kami titik titik lokasi penggunaan tiang tiang listrik PLN dimaksud di Batam, Surabaya dan Tangerang, Ketiga: Sebagai informasi penataan dan penertiban pemanfaatan aset ketenagalistrikan PT. PLN

(Persero) untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) dikelola sepenuhnya oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Indonesia Comnets Plus (ICON+). Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Sampurno Marnoto dalam suratnya. Ketika dikonfirmasi kepada PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), hingga saat ini sepertinya enggan dihubungi ataupun ditemui. Handiomono kemudian menambahkan, “Perlunya penertiban dan pembenahan terhadap TV Kabel yang diduga beroperasi secara Ilegal, karena telah banyak merugikan negara yang disinyalir mencapai angka triliunan rupiah selama sepuluh tahun belakangan ini. Antara lain dari pemakaian tiang listrik PLN, pajak iuran berlangganan, kemudian penerimaan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang sudah diberlakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Bukan hanya itu saja bahkan disinyalir perusahaanperusahaan Pay TV yang resmi akan terancam gulung tikar dan akan menyebabkan puluhan bahkan ratusan ribu orang pengangguran. Karena sejumlah kompensasi lumayan besar yang mereka bayarkan ke Provider atau pemilik Konten Premium yang berasal dari luar negeri. Namun dengan mudahnya operator TV Kabel di sejumlah daerah diduga melakukan redistribusi atau menjual siaran Konten Premium Pay TV yang resmi tadi ke pelanggannya tanpa ijin. Akibatnya kepercayaan dari pemilik Konten Provider ataupun investor terhadap perdagangan di Indonesia akan berkurang, hal ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah”, kata Handiomono serius dalam komentarnya, selaku Head Legal APMI yang juga cukup lama menangani kasus anti piracy. Demi terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat serta dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik da-

Syamsudin Sihombing Diduga Tipu........................................................................................................dari Hal. 10 juga belum membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) ketika itu. Saat saya bersama Syamsudin Sihombing melakukan pengecekan dan meminta informasi ke Sudin Pelayanan Pajak Jaksel terkait berapa besar pajak BPHTB yang harus dibayarkan, menurut salah seorang staf pajak Sudin Pelayanan Pajak Jaksel yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, “BPHTB bisa dibayarkan setelah SK tersebut diperbaharui alias SK baru diurus dulu kembali dan diusahakan selesai secepatnya supaya masa kadaluarsa sertifikat tersebut jangan sampai memasuki angka dua puluh tahun. Bisa bisa nanti tanah tersebut karena berasal dari tanah Negara jadi bisa kembali lagi kepada Negara”. Mendengar hal tersebut setelah pulang dari Kantor Sudin Pelayanan Pajak, Syamsudin Sihombing merasa khawatir sehingga meminta pendapat kami selaku insan pers dan minta dicari bagaimana solusi terbaiknya. Kemudian kami sepakat untuk memindahkan Kantor Redaksi Rakyat Bicara News dari Jl Anggrek Garuda Slipi Jakarta Barat ke Gedung Kuning Blok M dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengawalan pengurusan sertifikat dan mempertahankan fisik gedung tersebut. Sebelum pindah kantor ke Blok M, terjadi kesepakatan dengan dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, yakni Syamsudin Sihombing dan Lelo Pamuji Sihombing masing masing menjadi pemegang saham sebesar 20

persen di perusahaan pers Kantor Berita Rakyat Bicara News, dan sekaligus menjadi wartawan untuk tujuan mengawal urusannya sendiri selaku pengawal kebenaran. Sebagai tanda jadi dan persekot modal Syamsudin dan Lelo Pamuji kemudian menyetor modal masing masing sebesar 5 juta rupiah ke perusahaan. Tetapi, setelah modal tersebut disetor, Syamsudin kemudian memberikan arahan supaya membayarkan kontrakan kantor kepada dua saudara laki laki lainnya dengan total sebesar sepuluh juta rupiah. Selama berkantor di Blok M, Syamsudin sangat banyak memberikan janji manis dan bila kewajibannya ditagih selaku pesero, Syamsudin Sihombing menjawab akan membayar kewajiban terutangnya setelah gedung terjual dan sesudah mereka mendapatkan duit dari penjualan gedungnya, tandasnya. Setelah pengurusan sertifikatnya selesai, Syamsudin tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya selaku pemegang saham dan terjadi wanprestasi ratusan juta rupiah alias ingkar janji terhadap surat kesepakatan bersama yang ditanda tanganinya sendiri. Syamsudin dan Lelo juga mengatakan, bila perusahaan pers merasa dirugikan, agar membuat gugatannya. Syamsudin dan Lelo tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya. Pada saat diundang untuk rapat para pemegang saham, Syamsudin datang untuk memenuhi undangan sedangkan Lelo Pamuji tidak bersedia datang untuk rapat pemegang saham. Di dalam rapat Syamsudin mengatakan tidak

bersedia untuk membayar kewajiban terutangnya, disebabkan uang pembagiannya dari hasil penjualan gedungnya tersebut ditransfer ke rekening istrinya. Seperti ucapannya, “Daripada saya ribut dengan istri saya sendiri karena mengeluarkan anggaran untuk membayar hutang, lebih baik kita berperkara saja lae” ujar Syamsudin Sihombing di forum rapat ketika itu. Setelah dilakukan pengkajian dan pengujian materi terhadap keberadaan sertifikat, disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS menantang untuk berperkara, ditemukan data dan fakta bahwa sertifikat tersebut diduga cacat administrasi karena salah seorang ahli waris yang sudah meninggal dunia masih dapat memberikan tanda tangan pada surat kuasa pengurusan, akibatnya seperti diduga orang yang sudah meninggal dunia “bangkit lagi” untuk lakukan tanda tangan terhadap surat kuasa, disebabkan adanya surat jawaban konfirmasi dari Lurah Cipete Selatan, dengan Nomor surat 32/1.755.1 tanggal 12 Februari 2013, menerangkan dengan jelas, berdasarkan surat keterangan dari RT 013 RW 05 bahwa warganya yang bernama Donald Sihombing (salah seorang dari ahli waris) benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2009 dan terekap di Kelurahan Cipete Selatan dengan register kematian Nomor: 15/1.755.2/2009. Hal tersebut membuat keanehan dalam warkah tanah, disebabkan Donald Sihombing masih bisa memberikan tanda tangan untuk surat kuasa pada

lam kebijakan untuk pengaturan, pengawasan dan pengembangan siaran secara profesional, sehingga pelayanan terhadap masyarakat pada penyelenggaraan penyiaran yang sehat dengan memiliki payung hukum yang jelas badan hukumnya, juga memiliki izin sesuai dengan ketentuan Undang Undang, dan perjanjian kerjasama dalam menyiarkan program atau mata acara yang dilindungi oleh hak cipta kepada pemegang hak. Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta supaya jangan menutup mata terhadap keberadaan TV Kabel yang sudah menjamur hingga ke pelosok pelosok nusantara yang diduga beroperasi tanpa memiliki izin. Disinyalir beberapa chanel luar negeri yang belum diketahui tentang keabsahan keberadaan siarannya, namun siaran tersebut sudah ditonton oleh pelanggannya. Akibatnya, pengaruh dari siaran yang disiarkan secara bebas tersebut disinyalir dapat membawa dampak buruk terhadap karakter sosial budaya masyarakat atau pelanggan yang ada di wilayah hukum Indonesia, bahkan dapat menggangu terhadap stabilitas Negara, karena siaran dari TV Kabel tersebut diduga tidak diawasi secara maksimal oleh Pemerintah dalam hal ini KPI/D. Kemudian adanya indikasi “pembiaran” diduga yang dilakukan oleh Kemenkominfo terhadap pengurusan ijin TV Kabel, disebabkan di sejumlah daerah operator TV Kabel yang baru mendaftarkan ijinnya ke Kemenkominfo sudah komersil. Seperti halnya yang sudah sering diberitakan di berbagai media massa, baik di media cetak, media online maupun media elektronik, bahkan di sosial media facebook dan twitter tentang penegakan hukum operator TV Kabel. “Demi terciptanya supremasi hukum terhadap operator TV Kabel, yang belum bisa komersil agar segera ditindak”, tegas Handiomono dalam komentarnya disela-sela kesibukannya ketika wawancara dengan tim wartawan RBN di Kantor APMI. KPI diharapkan agar segera lakukan pembenahan dan penertiban, disebabkan keberadaan sejumlah TV Kabel tersebut diduga sudah banyak

merugikan Negara. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke KPI melalui SMS Pengaduan, KPI menjawab, “akan kami tindak lanjuti sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 dan P3SPS”. Menurut sumber RBN mengatakan, operator TV Kabel yang beroperasi secara ilegal tersebut diduga meraup keuntungan pribadi milyaran rupiah, dalam jangka waktu 1 tahun sudah balik modal, dan hal ini membuat banyak orang berlombalomba untuk menjadi pengusaha TV Kabel dan terbukti dengan menjamurnya usaha TV Kabel tersebut. Sehingga disinyalir bisnis TV Kabel adalah bisnis yang “HALAL” buat pengusaha tersebut. “sah-sah saja HALAL asal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau beroperasi secara legal”, tutur sumber menambahkan keterangannya. Penertiban secara global bahkan penegakan hukum terhadap operator TV Kabel dalam perjalanannya terindikasi seperti kebal hukum dan sangat sulit untuk disentuh oleh penegak hukum dengan alasan yang layak untuk dipertanyakan. Karena tidak sedikit jumlah operator TV Kabel diduga illegal yang sudah dilaporkan kepada penegak hukum, namun masih dapat dihitung dengan jari yang bisa di lanjutkan ke meja hijau dan itupun setelah di meja hijau masih “Percobaan”, alasannya adalah karena Perkara seperti ini masih baru di Pengadilan. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap pelaku operator TV Kabel yang diduga beroperasi secara Ilegal serta untuk mencegah terjadinya kerugian Negara akibat maraknya TV Kabel yang diduga beroperasi secara ilegal sehingga akan lebih sulit diberantas, diharapkan peran aktif dari instansi terkait, yakni KPI, Kemenkominfo, Bareskrim Mabes Polri, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, bahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen HKI) sangat diharapkan untuk melakukan tupoksinya secara benar dan profesional agar terciptanya penertiban terhadap operator TV Kabel Ilegal. (MS)

tanggal 6 Agustus 2011 padahal sudah meninggal dunia dua tahun sebelumnya, yaitu tanggal 19 Januari 2009. Dan saat ini surat kuasa tersebut menjadi tersimpan sebagai arsip warkah tanah di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. Diduga telah terjadi penipuan data terhadap pengurusan sertifikat dan sekaligus penipuan terhadap Negara, tandas Sianturi. Di lain sisi, sesuai dengan isi Diktum Kelima SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jaksel Nomor No. 476/HGB/BPN-31-74/ 2012, selaku dasar untuk penerbitan sertifikat 1475/Melawai, yaitu, “Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya, apabila: poin (3) terbukti penerima hak memberikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.” Dalam hal ini, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta maupun Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diminta untuk lakukan pengkajian, apakah keberadaan cacat administrasi tersebut akan dilakukan pembiaran begitu saja, walaupun sudah diketahui informasinya bahwa keberadaan sertifikat 1475/ Melawai tersebut terjadi indikasi cacat administrasi. Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya Walikota Jakarta Selatan selaku pejabat berwenang atas tanah Negara di wilayah hukum Jakarta Selatan diharapkan untuk lakukan pengkajian terhadap keberadaan sertifikat terindikasi cacat administrasi tersebut. Apakah sertifikat terindikasi cacat administrasi tersebut bisa berlaku sah secara hukum, sangat dipertanyakan keberadaannya. Selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan sertifikat ter-

indikasi cacat administrasi tersebut adalah Syamsudin Sihombing dan Lelo Pamuji Sihombing, disebabkan mereka berdua diduga selaku pemeran utama dari cerita “film rusak” tersebut. Mereka berdua termasuk orang yang kurang memiliki nurani kemanusian disebabkan tidak komitmen terhadap kesepakatan bersama yang ditanda tanganinya sendiri. Rupanya, Syamsudin Sihombing juga pensiunan dari Kementerian Perhubungan ini pada awal proses pengurusan sertifikat juga sudah melakukan “pembohongan” terhadap instansi pertanahan karena memberikan data tidak benar dan dapat dikategorikan terindikasi lakukan penipuan terhadap Negara. Demi terciptanya kebenaran warkah tanah di wilayah hukum Jakarta Selatan, tupoksi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pengacara Negara diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi pidana khusus penipuan Negara tersebut, ujarnya menutup pembicaraan. Ketika hal tersebut dikonfirmasi dan atau diklarifikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Jaksel, Ir. Andry Novijandri tak bersedia memberikan komentar. Sedangkan Syamsudin Sihombing dengan alamat di Jl. Sapta No. 28 RT 003 RW 01 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan dan Lelo Pamuji Sihombing yang berdomisili di Jl. Perkici IV Blok EA 6/B Bintaro Sektor 5 ini, saat dikonfirmasi juga tak bersedia memberikan tanggapan. Keberadaan surat laporan kepada Kepala BPN RI yang sudah disposisi kepada Inspektur Utama, kemudian didisposisi lagi kepada Inspektur Wilayah V dan saat ini masih dalam proses pengkajian. (TIM SATU)

Surat Kabar EDISI 26 | TAHUN III SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013 EDISI 26 | TAHUN III | SELASA, 10 - 23 SEPTEMBER 2013

INSPEKTUR UTAMA DIMINTA UNTUK TINDAKLANJUTI DISPOSISI KEPALA BPN

SYAMSUDIN SIHOMBING DIDUGA TIPU NEGARA KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKSEL, IR. ANDRY NOVIJANDRI TERINDIKASI “TURUT SERTA” Untuk menjalankan arahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Hendarman Supandji terhadap Jajarannya, terkait dengan surat dari Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI), yang sudah dibuat disposisi oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI kepada Inspektur Utama (Irtama) BPN RI dengan tembusan Sestama dan Staf khusus BPN RI, Irtama diminta untuk tindaklanjuti surat tersebut dan diharapkan juga untuk dapat menjawab secara tertulis, demi terciptanya keterbukaan informasi publik terkait warkah pertanahan secara benar. Jakarta, Kantor Berita RBN al tersebut disam paikan oleh Sekjen LBNRI, Laspen Sianturi kepada Kantor Berita RBN di Jakarta baru baru ini terkait dengan surat laporan yang sudah dikirimkan oleh LBNRI kepada Kepala BPN RI dengan maksud dan tujuan demi terwujudnya kebenaran terhadap data warkah pertanahan Jakarta Selatan serta untuk dapat menindak tegas bila ada ditemukan unsur indikasi salahgunakan wewenang oleh pejabat pertanahan yang tidak dapat menjalankan tupoksinya dengan benar maupun tak sesuai dengan SOP (standard operasional prosedur) pada penerbitan sertifikat maupun proses balik nama sertifikat seharusnya. “Kok setelah habis satu bulan masa blokir baru kemudian Kepala Kantor Pertanahan Jaksel membuat undangan mediasi. Undangan

mediasi pertama, pihak Syamsudin Sihombing CS hanya menjawab undangan dengan surat dan tidak bersedia untuk datang. Kemudian undangan mediasi kedua juga pihak Syamsudin Sihombing CS tak bersedia datang. Pihak Syamsudin Sihombing CS terkesan kurang menghormati undangan pemerintah walaupun mediasi tersebut, padahal tujuannya adalah untuk pembenahan warkah tanahnya. Setelah itu, Ir. Andry Novijandri menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan surat tertulis, supaya diselesaikan dengan melalui jalur hukum” ujarnya. Seharusnya selaku pejabat publik, Ir. Andry Novijandri memberikan informasi dengan akurat dan sebenarnya. Bila sudah terjadi balik nama, ya diberikan saja informasi sudah dibalik nama. Dari isi suratnya, “Bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat HGB No. 1475/

Melawai atas nama Mona Sihombing CS, Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi”, seolah olah sertifikat yang sudah diterbitkan tanggal 6 Nopember 2012 tersebut atas nama Mona Sihombing CS, padahal adalah atas nama ahli waris sepuluh orang. Hal itu perlu dilakukan pengkajian dan telaah oleh instansi terkait demi terciptanya kebenaran dan pembenahan untuk kebenaran. Disebabkan Andry Novijandri selaku Kepala Kantor Pertanahan Jaksel terindikasi tetap setujui proses balik nama sertifikat tersebut, walaupun sertifikat yang mau dibalik nama telah terlebih dahulu dilaporkan masyarakat kepada Kakantor Pertanahan Jaksel,

Syamsudin Sihombing (foto:ist)

Ir. Andry Novijandri (foto:ist)

namun Kakantor kurang peduli terhadap kebenaran ataupun menjalankan pembenahan untuk kebenaran. Sudah diketahui bahwa sertifikat tersebut diduga cacat administrasi dan atau cacat hukum, tetapi masih disetujui juga untuk balik nama. Seharusnya dia memiliki kewajiban untuk lakukan penegakan kebenaran, khususnya untuk warkah pertanahan, tetapi dia terindikasi tidak melakukannya. Seharusnya, bila ada surat masyarakat kepada pejabat publik demi terciptanya keterbukaan informasi publik dan dia harus memberikan informasi yang benar, tetapi ini diduga dia memberikan informasi yang kurang benar dan kurang akurat. Dalam hal ini perlu dilakukan penyelidikan, agar data warkah pertanahan di wilayah hukum Jakarta Selatan semakin akurat dan benar, serta semakin terwujudnya dengan baik program Kepala

BPN RI, Hendarman Supandji dalam melakukan reforma agraria maupun reforma birokrasi di jajaran pertanahan. Indikasi penipuan data warkah pertanahan terhadap Negara oleh Syamsudin, disebabkan memberikan data pertanahannya secara kurang benar, karena satu dari ahli waris yang sudah meninggal dunia masih bisa memberikan tanda tangan surat kuasa pengurusan, dan surat kuasa tersebut menjadi ikut tersimpan sebagai warkah pertanahan. “Sesuai dengan surat jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Ir. Andry Novijandri, perihal informasi perkembangan penanganan kasus pertanahan dimana para pihak sudah dua kali diundang untuk mediasi tetapi pelaksanaan mediasinya gagal disebabkan pihak Syamsudin Sihombing CS tidak bersedia untuk memenuhi undangan dan kurang menghormati un-

AKSI PEMAKSAAN OLEH KOLEKTOR TERJADI LAGI POLRESTRO JAKPUS DIMINTA TINDAK LANJUTI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT Jakarta, Kantor Berita RBN Aksi pemaksaan yang dilakukan oleh kolektor terjadi lagi di Jakarta Pusat bulan Juli 2013 yang lalu. Aksi tersebut diduga atas perintah dari PT. Maxima Inti Finance (MAXIMA FINANCE) melalui surat kuasanya kepada Collector KHUSUS, Antonius Maria Klaret Maku, disebabkan debitur telah wanprestasi. “Saya tidak tahu permasalahan sebenarnya, tiba-tiba saja dua orang (Kiki dan Simon) mendatangi kantor tempat saya bekerja mengatasnamakan MAXIMA FINANCE hendak menarik mobil saya secara paksa tanpa memperdulikan atasan saya dan mengganggu jam kerja kantor”, komentar korban sekaligus sumber berinisial ARS kepada Kantor Berita RBN. Adapun surat kuasa tersebut dari PT. Maxima Inti Finance kepada Antonius Maria Klaret Maku, dimana isi surat kuasa tersebut tertulis, diantaranya “SURAT KUASA, No :

814RAL201307000423, Yang bertandatangan dibawah ini: Nama: LAUW WA LIANG, Alamat: RUKO MERDEKA MAS BLOK.C NO.3, Dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT . MAXIMA INTI FINANCE berkedudukan di TANGERANG, Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa kepada Nama: ANTONIUS MARIA KLARET MAKU, Jabatan: Collector KHUSUS, Untuk menarik, menerima dan menguasai kembali 1 (satu) unit kendaraan DEBITUR atau pihak ketiga yang memegang kendaraan tersebut di bawah ini: Merk/type/th: DAIHATSU-XENIA-LI VVTI/ 2005, Warna: HITAM METALIK, No. Rangka: MHKFMREEJ5K025347, No. Mesin: DN28949, No. Polisi: B 8024 DB, Atas Nama: INTE ESTER SIREGAR, Alamat: JL. TAMAN IV BLK E NO. 16 BEKASI, Yang mana pembeli kendaraan tersebut adalah menggunakan fasilitas kredit PT. MAXIMA INTI FINANCE TANGERANG. Penarikan ini dilakukan karena debitur terse-

but diatas telah wanprestasi yaitu menunggak angsuran dan atau telah memindahtangankan pada pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kredit No. 814MF201210000165. Demikian Surat Kuasa ini dibuat di TANGERANG pada tgl. 08/ 07/2013 dan berlaku s/d tgl. 15/07/2013 untuk dipergunakan sesuai dengan maksudnya” demikian surat kuasa tersebut tertulis. Akibat aksi pemaksaan tersebut sumber sekaligus korban membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat dengan nomor: 1004/K/VII/2013/RESTRO JP, tentang perbuatan tidak menyenangkan, disebabkan mobil tersebut bukan atas nama Inte Ester Siregar. Awalnya korban tidak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana bisa ia terlibat dengan PT. Maxima Inti Finance. “Mobil ini adalah atas nama perusahaan saya, yangs sudah saya beli kontan dari perusahaan pada bulan Mei tahun 2011. Wajar saja saya tidak

terima atas perlakuan kolektor tersebut karena tanpa tedeng aling mau menarik paksa mobil saya” tandas sumber kesal disebabkan aksi kolektor tersebut. Sesuai dengan data dan fakta yang dapat dihimpun oleh Kantor Berita RBN dari korban, melalui Surat Pelepasan tertulis, “SURAT PELEPASAN, yang bertanda tangan di bawah ini:, Nama: Andy Rahmansyah, Alamat: PT. TDP Jl. Tanah Abang II No.37 Jakarta Pusat 10160, dengan ini menyatakan bahwa kendaraan dengan data-data sebagai berikut: Nomor Polisi: B 8024 DB, Merk/type: Daihatsu Xenia, Model: Minibus, Tahun Pembuatan: 2005, Warna: Hitam Metalik, Nomor Rangka: MHKFMREEJ5K025347, Nomor Mesin: DN28949, Atas nama STNK: PT. TDP, Nomor BPKB: 6977826G, Benar telah dijual kepada pihak lain dan terhitung sejak tanggal tersebut di bawah tidak menjadi tanggung jawab perusahaan lagi, demikian isi surat pernyataan surat pelepasan tersebut tertulis.

dangan dari instansi pemerintah. Adapun surat jawaban dari kepala kantor terindikasi ngawur, disebabkan isi surat jawaban tersebut tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi dengan sebenarnya. Diduga telah terjadi opera dramastis dengan penuh rekayasa” imbuh Sekjen Lembaga LBNRI, terkait dengan delik pertanahan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Melawai terindikasi cacat administrasi dan atau cacat hukum. Dalam surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Jaksel tersurat dengan jelas, “Bahwa status tanah yang dipermasalahkan adalah sertifikat HGB No. 1475/ Melawai atas nama Mona Sihombing CS, Surat Ukur No. 0047/Melawai/2012 tanggal 6 Nopember 2012 terletak di Jalan Melawai III No. 28 Blok M/3 Persil No. 139 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 302 meter persegi”. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Kantor Pertanahan Jaksel telah menindak lanjuti dengan mengundang para pihak untuk mediasi, yaitu: mediasi pertama tanggal 22 Pebruari 2013 dan mediasi kedua tanggal 27 Maret 2013, namun para pihak tidak hadir. Adapun alasan ketidakhadiBersambung ke hal 10-11

STOP PERS

Syamsudin Sihombing

Lelo Pamuji Sihombing

Sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor: 1044/K/VII/2013/ RESTO JP, Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini: selasa tanggal 16 Juli 2013 jam 21:05 WIB, telah datang melaporkan ke RESORT METRO JAKAPUS mengaku bernama: Nama: ROLASTA ARNI SIANTURI, Tempat/Tanggal lahir: Muara/20 September 1977, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, ber-

dasarkan Laporan Polisi No.Pol: 1004/K/VII/2013/ RESTO JP, Pada Tanggal: 16 Juli 2013 pukul, 21:05 WIB, melaporkan tentang: perbuatan tidak menyenangkan. Uraian Kejadian “Telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Oleh Terlapor ( KIKI dan SIMON ) terhadap Pelapor”. Adapun kronologisnya sebagai berikut, awalnya Pelapor menggadaikan BPKB Mobil milik pelapor ke INTE ESTER SIREGAR lalu digadaikan Bersambung ke hal 09

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Redaksi Menerima Tulisan & Opini:

Kantor Berita RBN ONLINE

MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

redaksi@kantorberitarbn.com

www.kantorberitarbn.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id