Issuu on Google+

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Joeang 45, Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat 10340 Telp. 021 31902408, 7361721, 94705665 Fax. 021 7361721

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Bicara Rakyat

SERTIFIKAT HGU PT. BUANA ESTATE DIDUGA BERDASARKAN SURAT PALSU

JOYO WINOTO TERINDIKASI SALAHGUNAKAN WEWENANG KETUA MAJELIS HAKIM PERDATA SUWARDI DILAPORKAN

KADIS P2B DKI DIMINTA PENGKAJIAN

SUDIN P2B JAKBAR DAN SEKSI P2B PALMERAH DIDUGA “MAIN MATA”

Jakarta, Kantor Berita RBN Semaraknya bangunan terindikasi langgar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar) diduga akibat terjadinya “main mata” antara oknum pejabat tingkat sudin dan seksi di kecamatan, sehingga penegakan Perda DKI Jakarta kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan tupoksi P2B selaku pengawasan dan penertiban terhadap bangu-

nan “langgar perda” belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Pengawasan Dinas P2B DKI Jakarta terhadap Sudin P2B Jakbar dan Jajarannya dinantikan masyarakat. Sesuai dengan pantauan wartawan Kantor Berita RBN di lapangan, bangunan di Jl. Raya Kebon Jeruk RT 06/RW 12 Kelurahan Kemanggisan Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakbar (KFC di depan Super Bandeng), pembaBersambung ke hal 11

TERKAIT KASUS DUGAAN PENCURIAN SIARAN LIGA EROPA 2012 Koordinator Teknik JP Vision, Judi Agustiono diduga Coreng Nama Baik Group Jawa Pos Mengaku Bersalah Lakukan Pencurian Siaran Jakarta Kantor Berita RBN, Dalam rangka penertiban secara global terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (Pay TV) Ilegal di wilayah hukum Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) sebagai wadah resmi industri televisi berlangganan mengajak Jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Ditjen HKI) agar lakukan penertiban dan pembasmian secara profesional maupun bersinergis. Seperti halnya di Surabaya, satuan reserse tindak kriminal tertentu Polrestabes Surabaya didampingi oleh

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

www.rakyatbicaranew.com

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

APMI pada bulan Juni 2012 lalu, melakukan aksi “sweeping” terhadap PT Internet Protokol Media alias JP Vision, salah satu anak perusahaan Jawa Pos Group. Ketika aksi tersebut dilakukan, JP Vision tertangkap tangan ketika menyiarkan konten mata acara pertandingan liga eropa (Euro 2012) kepada pelanggannya tanpa mengantongi ijin dari pemilik hak. Menurut keterangan salah satu Legal APMI yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, bahwa sebelum EURO 2012 dimulai, sudah diumumkan di beberapa media cetak tentang setiap tempat hiburan, cafe, restoran, hotel, perkumpulan dan atau pihak manapun bila bermaksud mengadakan Bersambung ke hal 02

Joyo winoto Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan sumber awal delik tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berawal dari dasar hak penerbitan sertifikat Hak Gu-

na Usaha PT. Buana Estate diduga berdasarkan “surat palsu” dan kemudian perpajangan HGU tersebut dapat diperpanjang lagi dengan surat keputusan (SK) terindikasi

Hatta Ali korupsi, kemudian tanah Hambalang menjadi objek perkara pada beberapa perkara, akibatnya diduga terjadi perkara dibalik perkara dan korupsi dibalik korupsi yang

dapat sangat merugikan Negara dan masyarakat. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap keberadaan delik tanah Hambalang Bogor, Ketua Majelis Ha-

kim Perdata pada tingkat Kasasi, Suwardi, SH, MH dilaporkan. Permasalahan tanah Hambang menjadi ruBersambung ke hal 09

SEKJEN LBNRI, LASPEN SIANTURI: MANAGAM MANURUNG JANGAN “DIKORBANKAN”

PENGURUS LPJK “GUGAT MENGGUGAT”

GEBRAKAN REFORMA AGRARIA OLEH HENDARMAN SUPANDJI TERKAIT PENERBITAN SK “DINANTIKAN MASYARAKAT”

YANG BENAR YANG MANA DAN YANG SALAH YANG MANA?

Jakarta, Kantor Berita RBN Gebrakan reforma agraria untuk pembenahan instansi pertanahan oleh Hendarman Supandji selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah sangat dinantikan masyarakat,

Jakarta, Kantor Berita RBN Kinerja Pemerintah dalam mensukseskan pembangunan dan memajukan konstruksi dari suatu bangunan sangat dinantikan, terkait dengan banyaknya penyedia jasa diduga belum memiliki sertifikat badan hukum. Menurut pantauan Kantor Berita RBN, “Kegagalan suatu konstruksi dan bangunan yang sering terjadi di beberapa

Bersambung ke hal 11

SEKJEN LBNRI, LASPEN SIANTURI

wilayah Indonesia, khususnya di daerah Jakarta sudah menjadi persoalan serius belakangan ini. Baik itu kegagalan konstruksi atau bangun milik Pemda maupun milik swasta atau perorangan. Selain mengakibatkan kerugian materi, juga dapat mengakibatkan korban nyawa bagi pekerja dari penyedia jasa maupun pengBersambung ke hal 03

WALIKOTA JAKSEL DIMINTA UNTUK TINDAK TEGAS

LURAH PETUKANGAN UTARA ZAINI ALEX DIDUGA LAKUKAN “PERMAINAN” TERKAIT RUP KELURAHAN Jakarta, Kantor Berita RBN Lurah Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Zaini Alex diduga lakukan “permainan” terkait anggaran Kelurahan Petukangan Utara Tahun Anggaran 2012, dimana Ren-

cana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa yang dipublikasikan di LPSE dan di arsip di kelurahan terjadi perbedaan nama Pengguna Anggaran (PA) yang menetapkan RUP, padahal pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Sesuai dengan pantauan wartawan Kantor Berita RBN, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8, bahwa yang berwenang menetapkan rencana umum pengadaan adalah Pengguna

Anggaran (PA). Di lain sisi, berdasarkan Surat Edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/824/SJ, 1/KA/LKPP/ 03/2011 pada tanggal 16 Maret 2011, menyatakan, dalam

hal kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memerlukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seperti Kecamatan atau Kelurahan, maka PA bertindak sebagai Pejabat Bersambung ke hal 11

AKSES BACA

AKSES BACA

AKSES BACA

AKSES BACA

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Majalah Eksekutif BANGUN JIWA INDONESIA

Kantor Berita ONLINE

AKSES BACA MEDIA SIBER

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

Online http://issuu.com/majalaheksekutif_bji

www.rakyatbicaranews.com

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id

Investigasi 2 EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Terkait Kasus Dugaan......................................................................dari Hal. 01

Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP: 31.594.608.0-064.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, Laurensius G. PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Dicky Siahaan & Associates PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi

DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR Bernike M Pardede, SPd.

REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, W. Hutagalung, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. WAKIL KOORDINATOR LIPUTAN: Heri Ekaputra REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution SEKRETARIS REDAKSI: Miranda LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi MANAGER IKLAN: Sahat Tumanggor, Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Saudin Sinaga, SE. Dra. Englin Budi Rahayu MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

WARTAWAN/JURNALIS: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Marbarita Galingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Dewi Anggraini, Piter Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang, Heri Ekaputra, Fanny Januar, Zulkifli Sianturi PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S., Nahot Subando S. BIRO PARAPAT : Horasman Sinaga BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Jaingot Pakpahan BIRO KOTA TANGERANG: - BIRO KAB. TANGERANG: D. Sinaga BNR (Kepala) BIRO TANGERANG SELATAN: Sahat T. PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Prihandaru Eko H., Ridwan BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraim an Ram be PERWAKILAN JAWA BARAT: M . Sianturi PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kepala), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR: Kumala Jaya (Kepala) REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Joeang 45 Jl. M enteng Raya No. 31 Jakarta Pusat, 10340, TELP.: (021) 31902408, 7361721, 94705665, FAX: (021) 7361721 e-mail: redaksi@rakyatbicaranew.com Online http://issuu.com/rakyatbicaranew s w ebsite: w w w .rakyatbicaranew .com Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SUR AT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

kegiatan “nonton bareng” pertandingan UEFA EURO 2012, agar melakukan kerjasama dan lakukan koordinasi dengan panitia yang terdiri dari RCTI (pemegang hak eksklusif tv lokal), Indovision (pemegang hak eksklusif Lembaga Penyiaran Berlangganan/Pay TV) dan PT Nonbar. Staf legal APMI juga menambahkan terkait aksi sweeping, bahwa awalnya permasalahan tersebut berawal dari adanya laporan salah satu anggota APMI tentang adanya indikasi pencurian siaran dengan menyiarkan Euro 2012 yang dilakukan oleh JP Vision. Kemudian APMI menurunkan timnya melakukan investigasi di lapangan terkait benar atau tidaknya laporan tersebut. Lalu hasil investigasi tersebut menjadi bukti bagi APMI untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Polrestabes Surabaya pada bulan Juni 2012 lalu dengan nomor surat STTLP/0747/B/VI/ 2012/SPKT/JATIM SBY. Beberapa hari kemudian satuan reserse tindak pidana tertentu yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman menindak lanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak pelapor untuk dimintai keterangannya. Sehingga pada hari kamis sekitar pukul 01:30 dini hari (28/06) tim Polrestabes Surabaya dengan dipimpin oleh Kasubnit Iptu Ferry dan tim APMI turun ke lapangan di rumah salah satu pelanggan JP Vision, tepatnya di area Ketintang Selatan untuk menyaksikan kejadian perkara pencurian siaran Euro 2012. Ketika tiba di rumah pelanggan tersebut tim Polrestabes Surabaya dan tim APMI menemukan serta mendokumentasikan bukti bukti, bahwa pada saat itu JP Vision sedang menyiarkan Euro 2012, pertandingan secara langsung semifinal antara Portugal versus Spanyol. Setelah itu tim Polrestabes Surabaya dan tim APMI melanjutkan aksi “sweeping” ke kantor JP Vision atau Head End JP Vision di Jalan Ahmad Yani No. 88 Gedung Graha Pena Lt.11 Room 1104, sesuai dengan alamat yang tertulis di formulir aplikasi berlangganan. Setiba di alamat tersebut, menurut keterangan dari sekuriti yang jaga saat itu, mengatakan, bahwa PT. IP Media atau JP Vision tidak ada di Gedung Graha Pena. Dalam hal ini alamat PT. IP Media atau JP Vision dalam menjalankan usahanya diduga palsu alias fiktip. Hampir saja tim Polrestabes Surabaya dan tim APMI terkecoh dengan alamat tersebut, namun berkat sikap kerjasama dari salah satu teknisi JP Vision berinisial DAP, akhirnya tim Polrestabes Surabaya dan tim APMI menemukan lokasi Head End ataupun kantor JP Vision yaitu di area Jalan Ahmad Yani Gedung JTV lantai 1. Tim Polrestabes Surabaya dan tim APMI mendokumentasikan peralatan yang ada di lokasi Head End JP Vision dimana alat tersebut digunakan untuk meredistribusikan siaran siaran kepada pelanggannya, di lokasi head end tersebut juga sedang menyaksikan siaran Euro 2012, pertandi-

ngan secara langsung semifinal antara Portugal versus Spanyol. DAP juga menginformasikan bahwa kantor adminiSstrasi JP Vision berada di lantai 2 dimana saat itu kantor tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian sekuriti yang berjaga saat itu juga memberikan komentar, “Staf kantor maupun Head End JP Vision tidak ada yang standby saat ini, JP Vision ini salah satu anak perusahaan Group Jawa Pos, emang ada apa?” ujar sekuriti kemudian balik bertanya. Sumber RBN juga menambahkan, “Baru baru ini mengatakan, Judi Agustiono selaku Koordinator Teknik JP Vision mengaku bersalah atas perbuatan mereka, dengan mengirimkan surat permohonan maaf kepada APMI. Adapun isi surat tersebut yaitu, “Surabaya, 06 Juli 2012 Nomor: 001/IPM-SBY/VII/2012 Kepada Yth, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) Up: Bpk. Monang Simorangkir Menara Multimedia Lt 6 Jl. Kebon Sirih Raya 12 Jakarta Perihal: Surat Permohonan Maaf. Dengan hormat, Bersama surat ini,: Nama : Judi Agustiono, Alamat: Jl. Karangan Mulya IV/14 Surabaya, Jabatan: Bagian Teknik dan Operasional IP Media, Menghaturkan permohonan maaf yang sebesar besarnya atas kelalaian yang telah kami perbuat, dikarenakan ketidaktahuan kami telah memasukkan konten RCTI lokal terrestrial. Karena saat ini kami masih dalam taraf uji coba, maka kami belum mempunyai konten premium, karena kami belum bekerja sama dengan konten provider manapun, sehingga siaran kami adalah free to air. Atas hal tersebut diatas, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar besarnya kepada pihak yang telah merasa terganggu akibat perbuatan kami. Tidak ada maksud sedikitpun untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan pihak lain, karena semata mata kami hanya melakukan uji coba siaran tv kabel. Untuk itu kami mohon saran, pendapat atau masukan bapak atas kejadian tersebut guna perbaikan kami di masa depan. Demikian permohonan maaf ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, PT. IP. Media, Judi Agustiono, Tembusan: Bapak Kapolrestabes dan Bapak Kasatserse Polrestabes Surabaya”. Penuturan sumber RBN juga mengatakan, bahwa tersangka kasus dugaan pencurian siaran yang sedang diproses di Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya Jawa Timur adalah Koordinator Teknik JP Vision, Judi Agustiono. Judi, dalam pengakuannya di Polrestabes Surabaya, bahwa hal itu dilakukannya atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan atasannya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT. Internet Protokol Media atau JP Vision, sampai saat ini Direktur Utama atau Penanggung Jawab JP Vision tidak membalas surat konfirmasi Redaksi RBN. Namun ketika ditelepon ke salah satu pihak JP Vision yang mengaku bernama Herman Suyanto selaku Direktur Operasional men-

jawab, “Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya, kami juga orang media bahkan satu Group dengan Jawa Pos,” tandasnya. Peran Serta APMI dalam memberantas TV Kabel Ilegal APMI selama ini senantiasa mengajak dan bekerjasama dengan Jajaran Polri, Ditjen HKI agar melakukan penertiban dan pembasmian industri Pay TV Kabel yang beroperasi secara ilegal di berbagai wilayah hukum Indonesia secara sinergis, antara lain: Batam, Pekanbaru, Kepri, Bangka Belitung, Jakarta, Tangerang, Bandung, Malang, Surabaya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Makassar, dan Operator Pay TV Kabel Ilegal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu disebabkan jumlahnya sudah mencapai ribuan operator. Menanggapi penertiban terhadap Pay TV Kabel Ilegal tersebut karena telah merugikan Negara dan masyarakat, Legal Coordinator APMI, Handiomono mengatakan “Upaya hukum ini ditempuh untuk memberantas praktik pembajakan siaran oleh operator operator Pay TV kabel di berbagai daerah. Dalam hal ini kami tidak main main untuk memberantas keberadaan operator yang beroperasi secara illegal, yang telah melakukan redistribusi siaran kepada masyarakat padahal mereka tidak memiliki izin operasional ataupun kontrak kerja sama dengan perusahaan pemegang hak yang resmi” tandasnya. Sebab itu peran aktif masyarakat dan kepedulian pemerintah terhadap pembenahan sistem penyiaran nasional sangat diharapkan, khususnya penertiban terhadap semaraknya Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB atau Pay TV) melalui kabel atau dengan nama kerennya disebut, “TV Kabel”. Demi terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat yang dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik itu kebijakan untuk pengaturan, pengawasan dan pengembangan siaran secara profesional, sehingga pelayanan terhadap masyarakat pada penyelenggaraan penyiaran yang sehat dengan memiliki payung hukum yang jelas badan hukumnya, juga memiliki izin sesuai dengan ketentuan undang undang, dan perjanjian kerjasama dalam menyiarkan program atau mata acara yang dilindungi oleh hak cipta kepada pemegang hak. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga yang dibentuk oleh Negara dalam hal ini diminta supaya jangan menutup mata terhadap keberadaan TV Kabel yang sudah menjamur hingga ke pelosok pelosok nusantara dan diduga tanpa memiliki izin. Seperti halnya yang sudah sering diberitakan di berbagai media massa, baik di media cetak, media online maupun media elektronik, bahkan di sosial media facebook dan twitter, tetapi keberadaan TV Kabel tersebut se-

perti kebal hukum dan sangat sulit untuk disentuh oleh penegak hukum dengan alasan yang layak dipertanyakan. KPI diharapkan agar segera lakukan pembenahan dan penertiban, disebabkan keberadaan sejumlah TV Kabel tersebut diduga banyak merugikan negara. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke KPI melalui SMS Pengaduan, KPI menjawab, “akan kami tindak lanjuti sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 dan P3&SPS” ujarnya. Perlunya penertiban dan pembenahan terhadap TV Kabel yang diduga beroperasi secara Ilegal yang telah merugikan negara, antara lain dari pajak iuran berlangganan, kemudian penerimaan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas penerimaan Negara bukan pajak dan sudah diberlakukan pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Selain itu, keberadaan TV Kabel juga sudah merugikan PT. MNC SKY Vision (Indovision) selaku pemegang hak eksklusif dari sisi Lembaga Penyiaran Berlangganan dimana Indovision salah satu industri Pay TV dengan status legal dan resmi untuk beroperasi di Indonesia. Dari sekian banyak Operator TV Kabel yang terjaring ketika dilakukan penertiban di lapangan, rata rata mereka menayangkan sejumlah chanel premium dan pertandingan olahraga dari berbagai liga, antara lain liga Eropa dan liga Inggris. Kemudiaan beberapa chanel luar negeri yang belum diketahui tentang keabsahan keberadaan siarannya, namun siaran tersebut sudah dapat layak ditonton. Akibatnya, pengaruh dari siaran yang disiarkan secara bebas tersebut disinyalir dapat membawa dampak buruk terhadap karakter sosial budaya masyarakat Indonesia, bahkan dapat menggangu terhadap stabilitas negara karena siaran dari TV Kabel tersebut tidak diawasi secara maksimal. Menurut sumber RBN, sejumlah operator TV Kabel disebabkan beroperasi secara illegal, sudah banyak yang terjaring. Tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi, masih banyak juga operator yang belum terjaring bahkan disinyalir jumlahnya bisa mencapai ribuan operator. Penertiban dan pembenahan secara sinergis antara KPI, Kemenkominfo, Mabes Polri bersama Jajaran Kepolisian di tingkat Polda dan Polres, Kejaksaan Agung RI bersama Jajarannya pada tingkat Kejati dan Kejari, Ditjen HKI, APMI, dan instansi lainnya sangat diharapkan, supaya program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Lebih lanjut Handiomono menegaskan, “Aksi upaya hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku operator TV Kabel Ilegal yang nakal dan masih tetap beroperasi secara illegal, dan demi terwujudnya supremasi hukum terhadap pelaku pelanggar hukum dengan harapan agar terjadinya pembenahan dan perbaikan di kemudian hari dengan tidak adanya lagi praktek pencurian siaran” imbuhnya.

Situasi ini memanas disebabkan sangat beraninya sejumlah Operator TV Kabel yang diduga beroperasi secara Ilegal tersebut menggunakan tiang listrik PT. PLN dimana tiang tersebut merupakan aset negara yang dikelola oleh Kementerian BUMN. Selama ini tiang listrik PLN dimanfaatkan menjadi sarana jaringan operator TV Kabel untuk menyalurkan siarannya kepada pelanggannya dengan aman dan terkendali tanpa takut untuk diketahui Bidang Pengawasan dari PLN Pusat. Dalam hal ini, Bidang Pengawasan PLN Pusat diminta untuk segera turun tangan lakukan penertiban secara global di wilayah hukum Indonesia terhadap penggunaan tiang listrik PLN oleh operator TV Kabel yang diduga ilegal dalam menyalurkan siarannya. Anehnya, oknum petugas PLN di wilayah maupun di daerah ketika dipertanyakan tentang keberadaan tiang listrik PLN yang disalahgunakan, oknum petugas diduga pura pura tidak tahu dan terkesan “pura-pura oneng” terhadap keberadaan penyaluran siaran TV Kabel Ilegal. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak PT. PLN, Sampurno Marnoto selaku Staf Komunikasi Korporat PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, menjawab konfirmasi, “Sehubungan dengan surat Bapak, Nomor: 1127/KfRBN/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal konfirmasi dan atau klarifikasi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut: Pertama tama kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan balasan surat ini, sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan, Kedua: Untuk menindaklanjuti informasi ini, mohon dapat disampaikan kepada kami titik titik lokasi penggunaan tiang tiang listrik PLN dimaksud di Batam, Surabaya dan Tangerang, Ketiga: Sebagai informasi penataan dan penertiban pemanfaatan aset ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) dikelola sepenuhnya oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Indonesia Comnets Plus (ICON+). Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Sampurno Marnoto dalam suratnya. Ketika dikonfirmasi kepada PT Indonesia Comnets Plus (ICON+), hingga saat ini sepertinya enggan dihubungi ataupun ditemui. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap pelaku operator TV Kabel Ilegal serta untuk mencegah terjadinya kerugian Negara dari pajak iuran berlangganan dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak, kemudian akibat maraknya Pay TV Kabel yang beroperasi tanpa memiliki ijin sehingga akan lebih sulit diberantas, diharapkan peran aktif dari instansi terkait, yakni KPI, Kemenkominfo, Kepolisian RI, Ditjen HKI, sangat diharapkan untuk melakukan tupoksinya secara benar dan profesional PLN Diduga turut serta agar terciptanya penertiban bantu Operator TV Kabel terhadap operator Pay TV Ilegal. ilegal (MS/ /POLMAN/STR)

Serba-Serbi 3 EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

SELAKU PEJABAT PUBLIK SEHARUSNYA JAWAB KONFIRMASI MEDIA

M. SETIA BUDI DIDUGA TINGGALKAN “BOROK WARISAN” Jakarta, Kantor Berita RBN Supaya terciptanya keterbukaan informasi publik terkait keberadaan dan rekam jejak penerbitan sertifikat tanah Hambalang Bogor, selaku pejabat publik M. Setia Budi seharusnya jawab konfirmasi media demi terwujudnya pemberitaan pers yang akurat dan berimbang. Pasalnya, sewaktu sertifikat tanah Hambalang diterbitkan dengan terindikasi cacat hukum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dijabat oleh M. Setia Budi. Akibatnya M. Setia Budi disinyalir tinggalkan “borok warisan” berupa delik pertanahan Hambalang Bogor. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN terhadap rekam jejak karir M. Setia Budi, sebelum pindah tugas ke Jajaran Lemdiklat BPN RI baru-baru ini, sebelumnya pernah menjabat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun 2006, dan seterusnya diangkat

menjadi Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu, dimutasi bertugas kembali di Jajaran BPN Pusat selaku Kepala Lemdiklat BPN RI di Jakarta. Pada tahun 2006, diduga M. Setia Budi meninggalkan “borok warisan” terhadap Kepala Kantor penggantinya, akibatnya terjadi delik pertanahan rumit dan sangat panjang. Ketika Bapak M. Setia Budi menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun 2006 lalu, M. Setia Budi diduga salahgunakan wewenang memberikan perintah terhadap bawahannya Ir. Iwan Nuzirman selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, untuk lakukan penerbitan sertifikat HGU Nomor 149/Hambalang, HGU Nomor 146/Sukahati, HGU No 147/Sukahati, HGU Nomor 148/Sukahati, HGU Nomor 150/Tangkil, HGU Nomor 151/ Tangkil dengan terindikasi cacat

UCAPAN TERIMA KASIH Segenap Jajaran Panitia Pelaksana Perayaan “ACARA KEBERSAMAAN” mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada berbagai pihak atas terselenggaranya Perayaan “ACARA KEBERSAMAAN” tersebut dengan baik, khusus terhadap Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo. Demikian ucapan terima kasih ini disampaikan agar dapat maklum.

hukum. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat tersebut termasuk sistem “pengurusan kilat” serta mirip seperti sistim “ketok magic” disebabkan pengurusan sertifikat dapat selesai dengan 14 hari kerja. Dalam penerbitan sertifikat tersebut, M. Setia Budi selaku Kepala Kantor secara bersama sama diduga turut serta terlibat “persekongkolan dan konspirasi” dengan Joyo Winoto (saat menjabat Kepala BPN RI) bersama Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate, sehingga sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate dapat diterbitkan dengan terindikasi cacat hukum. Ketika hal tersebut dikonfirmasi terhadap M. Setia Budi, jawaban konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan berimbang masih dinantikan Redaksi Kantor Berita RBN. (RODEO/W. HUTAGALUNG)

Pengurus LPJK...........................................................................................................dari Hal. 01 guna jasa”. Untuk itu diharapkan Pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini, sebelum jumlah korban dan kerugian semakin bertambah akibat dari kegagalan konstruksi maupun bangunan. Seperti terjadi belakangan ini, sudah banyak di ekspos di berbagai media tentang ambruknya atap bangunan sekolah, jebolnya dinding rumah atau sekolah, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sumber juga menambahkan, “Kegagalan suatu konstruksi maupun bangunan diduga sering diakibatkan oleh pekerja atau tenaga ahli yang tidak kompeten atau belum sertifikasi. Kemudian kegagalan konstruksi maupun bangunan tersebut diduga juga diakibatkan permainan penyedia jasa yang mengurangi bahan baku, karena disinyalir kurangnya pengawasan dari pihak pengawas. Bahkan pengguna jasa itu sendiri diduga menggunakan penyedia jasa diduga secara asal asalan tanpa memandang status penyedia

jasa itu sendiri, atau pengguna jasa disinyalir memanfaatkan bangunan tidak sesuai dengan kapasitasnya dan spesifikasi. Sama halnya dengan pengadaan pekerjaan konstruksi dan konsultansi yang dilakukan di lingkungan pemerintahan disinyalir pengguna jasa diduga tidak memiliki sertifikat sebagai panitia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bahkan disinyalir penyedia jasa terindikasi belum memiliki sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat tenaga ahli (SKA), dan sertifikat keterampilan kerja (SKT). Padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang undang dan peraturan tentang sertifikasi, seperti yang tertuang di dalam Undang Undang No. 18 Tahun 1999, Perpres No. 54 Tahun 2010 serta perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2011, Surat Edaran Menteri PU No.09 Tahun 2011 dan terakhir dengan Surat Edaran Menteri PU No.10 Tahun 2012. Sertifikasi dimaksud yaitu berupa sertifikat mengenai pemahaman dan profesionalis seorang pekerja terhadap suatu jenis bidang pekerjaan tertentu,

misalnya sertifikat keterampilan tukang (batu, besi, kayu dan lain sebagainya), tenaga ahli, mutu dan kualitas dari peralatan penyedia jasa. Untuk mendapatkan sertifikat ini biasanya pekerja dilatih dahulu dalam jangka waktu tertentu”. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) selaku Lembaga yang dipercaya Kementerian PU untuk melakukan proses sertifikasi, pengurus LPJK pada waktu itu tidak dapat di temui di kantornya di Graha LPJK Jalan Arteri Pondok Indah. Namun berdasarkan keterangan dari salah seorang sumber yang tidak bersedia namanya dibawa dalam berita serta memahami tentang adanya persoalan di tubuh LPJK saat ini, mengatakan, “Bagaimana mau mengurus sertifikat, sementara pengurusnya saja tidak jelas yang mana? Yang satu pengurusnya mengaku tinggal di daerah Jalan Iskandarsyah dan seorang yang lain mengatakan di Jalan Arteri Pondok Indah. Yang benar yang mana dan yang salah yang mana?” tandasnya. (MS/POLMAN)

Dokumentasi Kegiatan Diskusi SKW, Natal Bersama dan Malam Keakraban Keluarga Besar Kantor Berita Rakyat Bicara News Diskusi SKW di Kantor RBN

Jakarta, 7 Januari 2013 PANITIA PELAKSANA PERAYAAN “ACARA KEBERSAMAAN” KETUA UMUM, LASPEN SIANTURI

SEKJEN, WITMAN HUTAGALUNG

Natal Bersama Keluarga RBN Leo Batubara mewakili Ketua Dewan Pers saat pembukaan Acara Seminar dan Diskusi

Diskusi materi SKW (Standar Kompetensi Wartawan) dengan moderator Pemred Kantor Berita RBN, Laspen Sianturi

Pendeta A. Simanungkalit, M.Min saat memimpin kebaktian Natal Kantor Berita Rakyat Bicara News

Acara bernyanyi lagu Natal saat acara kebaktian Natal Kantor Berita Rakyat Bicara News

Pemimpin Perusahaan Kantor Berita Rakyat Bicara News, Bernike Miranda Pardede, S.Pd saat kebaktian Natal sambil bernyanyi malam kudus bersama Asisten Manager iklan, Dra. Englin Budi Rahayu

Utusan Gubernur DKI Jakarta, Kasudin Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Utara, Edison Sianturi dalam memberikan kata sambutan pada perayaan acara kebersamaan kantor Berita Rakyat Bicara News

Wartawan Kantor Berita Rakyat Bicara News saat liturgy pada acara Natal bersama Kantor Berita Rakyat bicara News di Jakarta tanggal 14 Desember 2012

Liturgi anggota Pokja Wartawan Jakarta Selatan, Anto Simajuntak dan Raul Sitanggang bersama Lelo Pamuji Sihombing pada perayaan Natal bersama Kantor Berita Rakyat Bicara News

Kabiro Tangsel, Sahat Tumanggor bersama Penasehat Hukum, Dicky RZ. Siahaan, SH, Redpel, Polman Sianturi dan Manager Iklan, Syamsudin Sihombing pada kebaktian Natal Kantor Berita Rakyat Bicara News

Liturgi anak anak wartawan pada perayaan Natal bersama Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta tanggal 14 Desember 2012

Suasana malam keakraban Kantor Berita Rakyat Bicara News setelah acara kebaktian Natal selesai. Pendeta A. Simanungkalit, M.Min sedang berbincang dengan Wapemred Tabloid RBN, Rodeo Sujana M bersama Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Edison Sianturi selaku tamu kehormatan yang mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Hukum

4

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

KEJARI JAKARTA BARAT DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN PENSIUNAN KASUDIN R. HERYANTO TERINDIKASI PERKAYA DIRI DENGAN GUNAKAN “IJAZAH PALSU” Jakarta, Kantor Berita RBN Sebab akibat dari mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Air Jakarta Barat (Jakbar), R. Heryanto diduga gunakan ijazah palsu pada saat masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu ijazah Sekolah Teknik Menengah (STM) dan Ir. R. Heryanto, SH, MM juga terindikasi lakukan perkaya diri dengan merugikan Negara saat menjabat selaku Kasudin sekitar lima tahun belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) diminta lakukan pengkajian terhadap besar nilai kerugian Pemda DKI selama R. Heryanto menerima gaji dari Negara dengan dasar indikasi ijazah palsu. Indikasi korupsi Ir. R. Heryanto, SH, MM juga belum dapat tersentuh oleh hukum disebabkan teknik pengaturan dan permainan dari indikasi korupsinya sangat rapi serta terorganisir dengan baik, termasuk dengan “beck up” oleh oknum premanisme alias orang belakang dari Heryanto yang mempunyai jaringan luas serta loyalitas tinggi. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap indikasi korupsi R. Heryanto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakbar diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan juga mempersiapkan tuntutan secara perdata atas dugaan kerugian Negara yang terjadi sebagai akibat dari ijazah palsu tersebut. Keberadaan indikasi korupsi Heryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar untuk perkaya diri dan diduga terjadi perampokan terhadap uang Negara, baik dari sisi pengaturan pemenang tender proyek terindikasi langgar Keppres/Perpres, dugaan proyek fiktif dari proyek PL (penunjukan langsung), dan indikasi salahgunakan wewenang pada pengelolaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Ketika indikasi korupsi Heryanto tersebut diekpos oleh wartawan

Kantor Berita RBN beberapa edisi terakhir dimana saat Heryanto masih aktif selaku Kasudin Tata Air Jakbar, dan setelah Heryanto memasuki masa pensiun baru baru ini, dicoba untuk dikonfirmasi melalui telepon genggamnya dengan sms, “Slmt sore Bos, apa kbr? Mohon maaf minta waktunya sedikit dan atau komentar. Disebabkan pemberitaan terkait indikasi korupsi mantan Kasudin Tata Air Jakbar mau naik ekpos lagi oleh wartawan penulisnya, tolong petunjuk dan atau komentar pembelaan diri bapak, supaya beritanya benar benar berimbang. Terima kasih.” Setelah sms tersebut berhasil terkirim, tidak beberapa lama berselang, oknum premanisme yang mengaku bernama Tete selaku orang belakang dari Heryanto lakukan ancaman terhadap jurnalis penulis berita indikasi korupsi Heryanto dan sekaligus kepada Pemimpin Redaksi RBN. Seperti ucapannya melalui telepon, “Saya sudah mengetahui kantor kamu berada dimana. Saya akan membawa pasukan. Besok kamu akan saya cari” ujar oknumpreman yangmengaku Tete tersebut sambil memaki dengan mengucapkan kata kata bersifat mengancam dengan kasar. Untuk terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi korupsi Heryanto yang telah membuat kerugian Negara miliaran rupiah sejak tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan sebelum memasuki masa pensiun tahun 2012 baru baru ini, karena disinyalir melakukan permainan proyek dengan setor dan penyetoran, indikasi proyek fiktif, pemecahan proyek dan dugaan multi pelanggaran lainnya, baik terhadap Keppres No. 80 /2003, Perpres No. 54/2010 dan Perpres No. 70/2012, dengan berbagai bentuk cara dan pengaturan yang rapi, akibatnya Heryanto seperti aman

terkendali untuk menikmati hasil indikasi korupsinya tanpa dapat tersentuh oleh hukum, demi terciptanya supremasi hukum terhadap indikasi semaraknya kasus korupsi ketika Heryanto menjabat. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta, saat Heryanto masih aktif menjadi Kasudin Tata Air Jakbar, Heryanto juga terkenal selaku pejabat yang mempunyai banyak pasukan dari oknum preman untuk lakukan “beck up” terhadap indikasi korupsinya, dan tidak segan segan untuk lakukan teror terhadap wartawan yang melakukan konfirmasi. Kinerja Heryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar juga diduga mempunyai kinerja buruk dan sarat dengan berbagai korupsi. Disebabkan indikasi korupsi Heryanto ketika menjabat Kasudin Tata Air Jakbar diekpos oleh Redaksi RBN pada edisi 020 dengan judul, “Kinerja Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Diduga Bobrok” dan Edisi 021 dengan judul, “Kejari Jakbar Diminta Lakukan Penyelidikan, Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Terindikasi Perkaya Diri”, Heryanto langsung mengirim utusannya untuk lakukan suap terhadap insan pers Rp. 2,5 juta, dengan tujuan agar Kantor Berita RBN menghentikan pemberitaan. Heryanto terkesan seperti “takut” bila indikasi korupsinya ditulis dengan berseri secara benar dan berimbang, demi terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi perkaya diri yang dilakukan Heryanto ketika menjabat Kasudin. Anggaran dana saluran di wilayah Kota Adminis­trasi Jakarta Barat sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Tahun Anggaran 2012 juga diduga menjadi”ladang duit” untuk perkaya

diri oleh R. Heryanto dengan nilai­ milyaran rupiah. Di lapa­ngan masih banyak di­ temukan saluran lokal di be­berapa kecamatan wila­yah Jakarta Barat dengan kon­disinya membutuhkan perbaikan dan perawatan, dimana dananya sudah ada diang­garkan pada Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dengan cara pe­ngadaan swakelola, teta­pi dana tersebut belum dapat juga terealisasi dengan baik. Contohnya saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk maupun di Kecamatan Kembangan, Kecamatan Pal­merah, kondisinya sudah parah tetapi sampai saat ini belum ada realisasi perbaikan. Adapun besar anggaran dari Sudin PU Tata Air Kota Jakbar Tahun Anggaran 2012, adalah Pemeliharaan Saluran Air Ke­ca­matan Kembangan (Refung­si) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Pemeliharaan Sa­luran Air Kecamatan Kebon Jeruk (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya pe­ner­tiban

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Peme­liharaan Saluran Air Kecamatan Palmerah (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara swakelola. Selain dari dana pemeliharaan saluran air tersebut di atas, masih ada lagi dana pemeliharaan infrastruktur sarana lokal Kota Administrasi Jakbar dengan pelaksanaan triwulan I untuk wi­layah Kecamatan Kemba­ngan, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sebesar Rp. 2.417.519.635,- (dua mi­lyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan da­na layanan pembersih sis­tem saluran Kodya Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjang tahun) sebesar Rp. 450.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) per triwulan untuk empat triwulan tahun 2012 dengan cara swakelola. Adapun anggaran tahun 2008 lalu, proyek peningkatan saluran Jalan Daan Mogot sisi utara (dari Jl. Penerangan s/d Jl Latumenten) Kecamatan Grogol Petamburan di-

duga fiktif dengan nilai HPS Rp. 928.589.092,- maupun proyek peningkatan saluran Jalan Jelambar Barat Kecamatan Grogol Petamburan dengan nilai proyek Rp. 686.873.849,. Juga proyek pembangunan saluran PHB sejajar rel kereta api di Kecamatan Kembangan tahun anggaran 2011 dengan nilai HPS Rp. 934.136.021 terindikasi fiktif. Ketika hal tersebut dikon­firmasi tertulis kepada Her­yanto saat ma­ sih menjabat selaku Ka­sudin PU Tata Air Jakbar, R. Her­yanto tak bersedia memberikan komentar, sedangkan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakbar saat dikonfirmasi juga belum bersedia untuk memberikan tanggapan ataupun komentar serta terkesan menutup mata terhadap kerugian Negara yang terjadi. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap oknum yang terindikasi perkaya diri dari perbuatan korupsi, dalam hal ini BPKP bersama Inspektorat DKI Jakarta diminta untuk lakukan audit secara sinergis terhadap indikasi kerugian Negara ketika R. Heryanto menjabat Ka­sudin PU Tata Air Jakbar.(TIM EMPAT)

Keluarga Besar

Rumah Sakit Bersalin Kartini (RSB Kartini) Jl. Ciledug Raya No. 94-96 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Segenap Jajaran

PT. JAYA REAL PROPERTY,Tbk Bintaro Trade Centre Lantai 2 Blok H4 No. 1-33 Jl. Jend. Sudirman Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Indonesia

Mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2012

& Selamat Tahun Baru 01 Januari 2013

KARTINI Pimpinan

PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk. dto. Pengelola

Keluarga Besar

Keluarga Besar

Cipulir Centrum Diskotik dan Karaoke Kawasan ITC Cipulir Jakarta Selatan

Solidaritas Toleransi Kawan (Shotokaw 212) Jakarta

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

DEDE Manager

ASEP ARWANI (CHEPOT) Pimpinan

Iklan 5 EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Segenap Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Segenap Jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Mengucapkan: Mengucapkan: SELAMAT TAHUN BARU 2013 SELAMAT TAHUN BARU 2013 Ir. JOKO WIDODO Gubernur

Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA Wakil Gubernur

Pimpinan dan Staf

PURBA HUTAPEA Kepala Dinas

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

HM. ANAS EFFENDI, SH, MM. Walikota

Drs. H. USMAYADI, M.Si. Sekretaris Kota

Dra. Hj. TRI WAHYUNING DIAH, M.Si. Kepala Bagian

Segenap Jajaran

Keluarga Besar

Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Bagian Prasarana dan Sarana Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Dra. Hj. SRIE SUTARSIH, MM. Kepala Bagian

Drs. SYAFRUDDIN BAHRI H, M.Si. Kepala Bagian

Segenap Jajaran

Bagian Perekonomian Kota Administrasi Jakarta Selatan

Segenap Jajaran Bagian Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Drs. JAMES MARPAUNG, M.Si. Kepala Bagian

Drs. SYARBAINI, M.Si. Kepala Bagian

Iklan 6 EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

Bagian Ketatalaksanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

ENY ROHAENI, SH. Kepala Bagian

Drs. MAHLUDIN, M.Si Camat

FEMMY Sekcam

Pimpinan dan Staf

Segenap Jajaran

Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Seksi P2B Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SAYID ALI ZA, SH Camat

TIMBUL MANALU Kepala Seksi

Segenap Jajaran

Keluarga Besar

Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013 BUDI WIBOWO, SH, M.Si Camat

ABDUL CHOLIK, S.Sos Sekcam

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013 Mohammad Zen, S.Sos Lurah

Pimpinan dan Staf

Keluarga Besar

Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Femmy Plh. Lurah

Hj. SRI EMI FARIZA KARTINI, S.Sos Lurah

Iklan

7

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

Deputi Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013 Ir. HAZADDIN TENDE SITEPU, MM, DR Deputi

SATRIADI Asisten Deputi

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013 HENDARMAN SUPANDJI Kepala Badans

MANAGAM MANURUNG Sekretaris Utama

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

DJAMALUDIN, SH, MH Kakanwil

DIRWAN DAHRI Kepala Kantor

Segenap Jajaran

Pimpinan dan Staf

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

IR. ANDRY NOVIJANDRI Kepala Kantor

IR. HE. YAYAT HIDAYAT, MT Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan

Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Ir. Drs. IRVAN AMTHA, MSc. Kepala Suku Dinas

Drs. H. EDDY SUPRIYATNA W., MM Kepala Suku Dinas

Iklan

8

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Barat

Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Ir. YUSMANDA FAIZAL, M.Sc Kepala Suku Dinas

Drs. DAHLAN Kepala Suku Dinas

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat

Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Drs. H. Slamet Widodo, M.Pd Kepala Suku Dinas

Dra. Hj. Delly Indrayati Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Ir. NANDAR SUNANDAR Kepala Suku Dinas

Ir. NURHAYATI SINAGA, MT Kepala Suku Dinas

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Utara

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

SELAMAT TAHUN BARU 2013

Drs. HERU BAMBANG ERNANTO, M.Ma Kepala Suku Dinas

EDISON SIANTURI Kepala Suku Dinas

Sambungan

9

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Jowo Winoto terindikasi..........................................................................................dari Hal. 01 mit diduga sebab akibat dari Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate dapat menggunakan “surat palsu” untuk menerbitkan sertifikat pada tahun 1976 lalu. Supaya terwujudnya supremasi hukum terhadap pelaku dugaan mafia pertanahan “kelas kakap” terhadap tanah Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena awal delik pertanahan disebabkan Probosutedjo selaku pemilik PT. Buana Estate dapat menggunakan indikasi surat palsu sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1, kemudian sertifikat HGU Nomor 1 tersebut habis masa berlakunya, namun sertifikat masih juga dapat diperpanjang lagi dengan cara terindikasi konspirasi antara Probosutedjo dan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI). Kepiawaian penyelidikan sampai ke penyidikan oleh Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait dengan kerugian Negara yang terjadi dan indikasi salahgunakan wewenang sangat dinantikan demi terciptanya kebenaran atas legalitas tanah Hambalang. Sertifikat HGU Nomor 1 dengan luas tanah 7.050.550 meter persegi diperpanjang secara memecah luasnya menjadi beberapa sertifikat atas nama PT. Buana Estate berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPN RI Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 terindikasi cacat hukum, dimana SK tersebut ditanda tangani oleh Joyo Winoto, PhD saat menjabat Kepala BPN RI, akibatnya Joyo Winoto selaku pejabat publik diduga lakukan konspirasi bersama Probosutedjo dengan merugikan Negara, baik dalam penerbitan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006 maupun penerbitan SK pembatalannya Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011. Setelah terjadi perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dimana PK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI sudah ditolak, tetapi akibat Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI tidak taat dalam menjalankan isi putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan tepat waktu, membuat PT. Buana Estate selaku penggugat dapat melakukan gugatan perdata terhadap PT. Genta Prana. Padahal dalam gugatan PTUN sebelumnya, PT Buana Estate termasuk sebagai pihak tergugat. Hal tersebut disampaikan dengan lugas oleh Direktur Utama PT. Genta Prana, Kombes Pol. (Purn) Drs. Dolok F. Sirait di Jakarta kepada Kantor Berita RBN baru baru ini. Pensiunan Kepolisian ini juga menambahkan, “Ketua Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang telah memutus perkara perdata antara PT. Buana Estate dan PT. Genta Prana pada tingkat Kasasi, Suwardi, SH, MH bersama anggota Majelis Hakim Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH saya laporkan kepada Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial (KY), disebabkan isi putusan kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seperti bertentangan dengan isi putusan kasasi perdata. Selaku masyarakat pencari keadilan, saya menjadi bingung atas putusan tersebut. Kedua putusan tersebut merupakan sama sama produk hukum dari Mahkamah Agung, tetapi isi putusannya dapat kontroversial” imbuhnya. Sebelum perkara perdata dimulai, perkara PTUN sebelumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI terindikasi takut menjalankan putusan hukum karena takut terhadap pengaruh Probosutedjo, akibatnya

membuat dampak delik hukum yang berkepanjangan. Terjadi tiga perkara pada satu objek perkara. Perkara pada PTUN, pidana dan perdata dengan objek perkara adalah tanah Hambalang Bogor. Isi putusan pada tingkat Kasasi PTUN dan Kasasi Perdata, memiliki isi putusan terindikasi salah penerapan hukum. Dalam surat laporannya kepada Ketua Mahkamah Agung RI, DR. Hatta Ali SH, MH di Jakarta, Dolok Sirait menyampaikan, “Ijinkan dan maafkan kami, karena hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2012, saya bernama Drs. Dolok F. Sirait selaku Direktur Utama PT. Genta Prana beralamat di Jl. Cipinang Baru Raya No. 21-23 Jakarta Timur, dengan hormat melaporkan Hakim Agung MA, H. Suwardi, SH, MH, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH” tandasnya. Bahwa PT. Buana Estate selaku termohon Kasasi telah menyerobot/tidak membayar ganti rugi tanah PT. Genta Prana selaku Pemohon Kasasi atas seluas 211,75 Ha di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Tanah 211,75 Ha tersebut telah dijadikan sebahagian dari sertifikat HGU Nomor 149 tanggal 15 Juni 2002 an. PT. Buana Estate/termohon PK. “Sertifikat No. 149 tersebut telah dibatalkan oleh Joyo Winoto sesuai SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt-BPN RI/2011 tanggal 15-4-2011 atas dasar putusan Kasasi TUN MA RI No. 482 K/TUN/2007 tgl.20-2-2008 jo. putusan PK MA No. 72/PK/TUN/ 2009 tgl.16-9-2009. Surat Perintah atau Surat Eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta No. W.2TUN 1.1tanggal 9-7-2008, beserta arahan dari Presiden RI sesuai dengan surat Mensesneg No.R92/M. Sesneg/ D4/PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011, supaya BPN menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) an. PT. Genta Prana selaku Pemohon Kasasi atas tanah 211,75 Ha tersebut. Namun demikian, sampai Joyo Winoto digantikan oleh Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI, sertifikat HGB PT. Genta Prana tersebut seperti terkatung katung “ imbuhnya. PT. Estate Buana menggugat perdata PT. Genta Prana ke PN. Cibinong dengan putusan bahwa tanah 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate, karena PT. Estate Buana memiliki sertifikat HGU No. 149 yang dikeluarkan oleh BPN selaku pejabat berwewenang, sesuai putusan PN Cibinong No. 146/ Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-72010. Kemudian, putusan pengadilan pertama tersebut dikuatkan lagi pada tingkat banding, yaitu putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung No. 3737/Pdt/2010/PT Bdg tanggal 12-4-2011, dan dikuatkan lagi pada isi putusan Kasasi Mahkamah Agung oleh Suwardi SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim Agung MA, bersama Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH masing masing sebagai Anggota Majelis Hakim Agung, dengan putusan MA No. 2980K/ Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2012. Padahal, keberadaan sertifikat No. 149 atas nama PT. Buana Estate yang telah dijadikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Cibinong sebagai dasar kepemilikan PT. Buana Estate tersebut sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI maupun selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan pembatalan atas SK yang ditanda tangani sendiri. Isi putusan TUN Kasasi MA RI jo. putusan PK MA RI, telah memutuskan, “bahwa tanah seluas 211,75 Ha adalah sah milik PT. Genta Prana” sedangkan isi putusan perdata MA RI juga memutuskan bahwa tanah seluas 211,75 Ha

tersebut adalah sah milik PT. Buana Estate. Padahal tanah 211,75 Ha tersebut merupakan tanah terindikasi diserobot dengan tidak memberi ganti rugi oleh PT. Buana Estate terhadap PT. Genta Prana” tandasnya. “Laporan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan kami berani angkat sumpah atas kebenarannya. Dengan hormat dimohon kesediaan Bapak Ketua MA untuk memeriksa dan mempertimbangkan laporan kami ini, serta mengambil tindakan tegas terhadap Hakim H. Suwardi SH dkk apabila terbukti bersalah. Semoga institusi Mahkamah Agung RI masih tetap sebagai tempat mencari atau mendapat keadilan bagi masyarakat. Demikianlah kiranya menjadikan maklum dan atas perhatian serta tindakan Bapak Mahkamah Agung RI, diucapkan banyak terima kasih” seru Dolok mengakhiri suratnya. Adapun tembusan surat tersebut disampaikan dengan hormat kepada: Menteri Hukum dan Ham RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Ketua Muda Pengawasan MA RI, Ketua Muda Pembinaan MA RI, dan Hakim yang bersangkutan H. Suwardi, SH, MH, dengan Anggota Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH, bersama H. Abdul Kadir Mappong, SH. Sedangkan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, DR. H. Eman Suparman, SH, MH di Jakarta, Drs. Dolok F. Sirait juga telah membuat surat laporan dengan inti pokok surat “Mohon Dikenakan Sanksi Hukum” terhadap Hakim yang terindikasi salah penerapan hukum dalam memutus perkara serta diduga keras terjadi suap dan atau gratifikasi. “Pada hari ini Rabu tanggal 17 Oktober 2012, saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama: Drs. Dolok F. Sirait, selaku Direktur Utama PT. Genta Prana Alamat Jl. Cipinang Baru Raya No. 21-23 Jakarta Timur, dengan ini melaporkan penyimpangan/ kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Perdata PN Cibinong sesuai putusan No. 146/ Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal 15-72010 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim PT Bandung dengan Putusan No. 373/Pdt/PT Bdg tanggal 12-4-2011” imbuhnya. Kemudian, oleh Majelis Hakim MA RI, Yang Mulia H. Suwardi, SH, MH bersama Anggotanya Prof. DR. Abdul Gani Abdullah SH dan H. Abdul Kadir Mappong, SH dengan putusannya No. 2980K/Pdt/2011 tanggal 21 Mei 2012, menyatakan, tanah 211,75 Ha di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor adalah sah milik PT. Buana Estate dengan alasan, bahwa PT. Buana Estate memiliki sertifikat No. 149 yang dikeluarkan oleh BPN selaku instansi berwewenang. Padahal sertifikat No. 149 tersebut sudah dibatalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN No. 1/Pbt-BPN-RI/2011 tanggal 14 April 2011 lalu, serunya. SK Pembatalan No. 1/Pbt-BPNRI/2011 tersebut adalah untuk menjalankan keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 482K/ TUN/2007 tanggal 20-2-2008 jo. Putusan PK Mahkamah Agung No. 72/PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009 dan juga sudah ada surat perintah eksekusi dari PTUN Jakarta No. W2TUN1.146/HK-06/ VII/2009 tanggal 9-7-2009 serta arahan dari Presiden RI, sesuai dengan surat Mensesneg R92/ M.Sesneg/D-4/PU10.01/05/2011 tanggal 2 Mei 2011. Adapun hal yang kami laporkan adalah terkait dengan pokok perkara yang diduga telah terjadi rekayasa dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan, dan tipu muslihat itu dapat dijadikan

menjadi dasar keputusan oleh majelis hakim dalam membuat keputusan perdata. Putusan hakim terindikasi keliru tersebut kemudian dikuatkan oleh PT Bandung dan Mahkamah Agung RI, dengan isi putusan, “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 01/Pen.Pdt/ CB/2010/PN.CBN Jo. 146/Pdt.G/ 2009 PN. CBN tanggal 19 Juli 2010” tegas Dolok dalam suratnya. Menyatakan PT Buana Estate selaku penggugat terhitung semenjak tanggal 21 Maret 1977 adalah pemegang hak yang sah atas tanah seluas 7.050.550 M2 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Hambalang Surat Ukur/Uraian Batas No. 10/ 1977 tanggal 14-3-1977, tercatat dan terdaftar atas nama penggugat (PT. Buana Estate). Menyatakan Surat permohonan perpanjangan hak penggugat dengan No. 01/BE/III/2000 kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III atas tanah dengan Sertifikat HGU No.1/Hambalang seluas 7.050.550 M2 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 31-12-2002 adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 10 (1) PP No. 40/1996. Menyatakan permohonan perpanjangan hak yang diajukan penggugat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyebabkan hak Penggugat terhadap tanah dengan sertifikat HGU No.1/ Hambalang hapus sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 47 PP No. 24/1997. Menyatakan perpanjangan Sertifikat HGU No. 1/Hambalang untuk dan atas nama Penggugat sesuai dan berdasarkan surat keputusan Turut Tergugat I No. 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang “Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Untuk Jangka Waktu 25 Tahun”, sejak haknya berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sah serta sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan proses perpanjangan, pemecahan dan penerbitan Sertifikat HGU No. 1/Hambalang untuk jangka waktu 25 tahun, terhitung semenjak sertifikat diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2006, HGU No. 146/Sukahati seluas 594.014 M2, HGU No. 147/Sukahati seluas 74.650 M2, HGU No. 148/Sukahati seluas 375.110 M2, HGU No. 149/ Hambalang seluas 4.486.975 M2, HGU No. 150/Tangkil seluas 178.570 M2, HGU No. 151/ Tangkil seluas 575.070 M2. Total luasnya 6.284.389 M2 adalah sah dan sesuai prosedur serta ketentuan hukum pertanahan yang berlaku atau berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan Sertifikat HGU masing-masing dengan No.146/Sukahati No. 147/Sukahati, No.149/ Hambalang, No.151/Tangkil, untuk dan atas nama penggugat adalah merupakan tanda bukti hak yang sah dijamin oleh undang undang. “Menyatakan PT Buana Estate selaku Penggugat adalah satu satunya pemilik dan pemegang hak yang sah secara hukum atas Sertifikat HGU masing-masing dengan HGU No.146/Sukahati, HGU No.147/Sukahati, HGU No.148/ Sukahati, HGU 149/Hambalang, HGU 150/Tangkil HGU No. 151/

Tangkil terhadap tanah tanah dengan luas keseluruhan 6.284.389 M2 (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan masa berlaku 20 tahun ke depan, terhitung semenjak sertifikat sudah diterbitkan tanggal 15 Juni 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2027” ujarnya. Dolok Sirait juga menambahkan, adapun kisah dibalik kisah terkait tanah Hambalang memiliki cerita yang sangat unik, yaitu, pada tahun 1929 s/d 1938 ada 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan disebut namanya perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ dan disingkat NV Handel. Seluas 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada masyarakat berupa bentuk kerja sama plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, tetapi lama kelamaan kemudian masyarakat Hambalang Bogor menjadi status penggarap dan kemudian oleh panitia Landeform dibuat menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi. Pada tahun 1976 PT Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-061976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain, Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati. Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan perkebunan Cideratie seluas 623 Ha dari masyarakat Hambalang, padahal hal tersebut diduga hanya tipu muslihat dari PT Buana Estate, dan masyarakat Hambalang belum pernah menerima ganti rugi atas tanah garapannya. Baru pada tahun 2009/2010 PT Buana Estate mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat di Desa Hambalang dan Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan masyarakat seluas 131 Ha yang sudah dijual tersebut. Adapun tanah yang diakui oleh Kodam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah dibebaskan, sedangkan tanah yang akan dibebaskan lagi oleh Kodam V Jaya dapat dijual langsung pada tanggal 18 Juni 1976 lalu kepada PT Buana Estate. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah milik Kodam V Jaya. Lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep serta atas persetujuan Menteri Keuangan RI dan bukan melalui Notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate seluas 7.050.550 m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli oleh PT Buana Estate. Tetapi atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/ 1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/

DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap perkebunan Ciderati tersebut. Adapun ganti rugi tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, tetapi SK perpanjangan HGU dapat langsung disetujui oleh BPN RI untuk menerbitkan sertifikat PT Buana Estate atas permohonan No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 12-71976 dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. PT Buana Estate tidak membayar ganti rugi terhadap masyarakat walaupun sudah ada ketentuan pada SK No. 1, yaitu harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Walaupun belum ada ganti rugi, namun PT Buana Estate langsung mendapatkan hak HGU tanpa sepengetahuan masyarakat dan sertifikat dapat langsung terbit dengan praktek “pilih kasih”. Masyarakat maupun aparat pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah dijadikan sertifikat HGU No. 1 an. PT. Buana Estate. Masyarakat baru mengetahuinya sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut mau diurus sertifikatnya oleh masyarakat ke BPN Bogor. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-12-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550 m2 an. PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGU sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/ 2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara di bawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT Buana Estate, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. SK BPN No. 9 tersebut langsung dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu.Sertifikat No. 147, 148 dan sertifikat No. 149 seluas 4.486.975 m2 di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 2.117.500 m2 dan sertifikat HGU No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Delapan sertifikat tersebut diterbitkan tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 maupun Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut telah diserobot oleh PT Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, dan sesuai dengan Akta Notaris No. 39 tgl 18-61976 bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Buana Estate dari Kodam V Jaya merupakan tindakan yang tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanah perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT Buana Estate dengan cara harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Dengan terindikasi salahgunakan wewenang, Kepala BPN RI Bersambung ke hal 10

Lampiran Berita

10

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Jowo Winoto Terindikasi.........................................................................................................................dari Hal. 09 yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan, PT Buana Estate harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran terhadap masyarakat penggarap. Tetapi, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat, sertifikat No. 149 langsung dapat terbit dan di dalam areal sertifikat No.149 terdapat tanah masyarakat Hambalang Bogor seluas 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149, belum pernah ada ganti rugi dari PT Buana Estate terhadap masyarakat, dan tanah garapan masyarakat tersebut patut diduga benar telah diserobot oleh PT Buana Estate, baik dari masyarakat maupun dari CV. Handel diduga dilakukan secara konspirasi dan atau “persekongkolan” antara Joyo Winoto dengan Probosutedjo, tandasnya. Penerbitan SK oleh Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga menjual tanah negara, disebabkan dasar pelepasan hak atas tanah negara berdasarkan SK Kepala BPN RI terindikasi membuat akibat perkaya diri terhadap Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate. Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu sertifikat yaitu HGU Nomor 1. HGU Nomor 1 merupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut tetap dapat dipindah tangan. Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto. Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuh-

kan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal tanda tangan penerbitan sertifikat. Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto saat penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011. Setelah SK pembatalan terbit, tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Adapun SK pembatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan PK di PTUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Setelah SK pembatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan oleh PT Genta Prana, namun demikian isi SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK pembatalan. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan isi putusan hukum. Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah aset milik Negara. Inti dari isi SK pembatalan No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tang-

LAMPIRAN BERITA PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010 Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.goid Jakarta, 12 Oktober 2012 Nomor : 909/PAN/X/2012 Perihal : Penjelasan Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi Putusan tersebut.

gal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara Perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA: Memerintahkan kepada Ke­ pala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud

tuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto belum pernah bersedia untuk memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait tanah Hambalang Bogor. Sedangkan penelusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi. Di lain sisi, Soeroso Ono, SH, MH selaku Panitera Mahkamah Agung RI menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, “Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/ 2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum” ujarnya. Saat dilakukan konfirmasi terhadap Ketua Majelis Hakim Kasasi Perdata, Suwardi, SH, MH dan Anggotanya, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH beserta H. Abdul Kadir Mappong, SH, keberadaan tim Majelis Hakim Kasasi tersebut sangat sulit ditemui untuk diminta komentar. (TIM SATU)

Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/ TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lampiran Perihal

: : : : :

SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Biasa Segera Pemberitahuan

Jakarta, 11 April 2012 Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru - Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih. a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001

Demikian untuk menjadi maklum. MAHKAMAH AGUNG RI PANITERA TTD SOEROSO ONO, SH, MH Tembusan Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2. Pertinggal

pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/ Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keten-

Tembusan : Arsip

Bersambung ke hal 11

Lampiran Berita

11

EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

xxxxx.................................................................................................................dari Hal. 10 Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS kepada Presiden Republik Indonesia Jakarta, 17 Januari 2012 No. Perihal

: :

187/Kf-SK/12 Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta.

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Kadis P2B DKI Diminta..........................................................................................................................dari Hal. 01 ngunan gedung tersebut dapat selesai dan saat ini sudah digunakan menjadi tempat usaha. Gedung tersebut diduga belum pernah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi dapat selesai dibangun tanpa ada tindakan berupa SP4 dan belum pernah disegel. Diduga terjadi pembiaran. Sebelum pembangunan gedung tersebut selesai, keberadaan IMB pernah dipertanyakan kepada Kasi P2B Kecamatan Palmerah, namun Bonar Ambarita selaku Kasi P2B sangat sulit ditemui di kantornya. Kantor Seksi P2B Kecamatan Palmerah sering kelihatan terkunci.

Ketika keberadaan bangunan tersebut dan keberadaan Bonar Ambarita yang jarang berada di kantornya pada saat jam kerja dikonfirmasi kepada Kasudin P2B Jakbar, menurut sekretaris Kasudin bernama Namin, mengatakan, bahwa keberadaan surat konfirmasi masih berada di meja Kasudin. Gedung tersebut bisa lolos sampai selesai tanpa ada tindakan untuk penegakan perda merupakan akibat dari dugaan tupoksi Seksi P2B Kecamatan Palmerah dan Sudin P2B diduga “melempem” dalam menjalankan tupoksinya untuk lakukan pengawasan dan penertiban ba-

ngunan terindikasi melanggar perda. Demi terciptanya penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kadis P2B Provinsi DKI Jakarta, I Putu Ngurah Indiana diminta untuk pengkajian dan lakukan tindak tegas terhadap keberadaan bangunan maupun terkait penerbitan SLF (sertifikat layak fungsi) dari bangunan, dan juga memberikan tindakan tegas maupun memberikan sanksi kepada oknum yang diduga “back up” terhadap bangunan, sehingga pembangunan gedung tersebut dapat selesai tanpa mengantongi IMB. (Polman)

Walikota Jaksel Diminta.........................................................................................................................dari Hal. 01 Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Berdasarkan RUP Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) yang sudah dipublikasikan di LPSE DKI Jakarta ditetapkan oleh Sekretaris Kelurahan (Sekkel) atas nama Sumarheni. Ketika keberadaan RUP yang sudah dipublikasikan tersebut dikonfirmasi kepada Sumarheni selaku Sekkel, Sumarheni mengatakan, “bahwa arsip RUP di kelurahan ditetapkan oleh Lurah atas nama Zaini Alex. Tetapi RUP di LPSE DKI Jakarta atas nama Sumarheni. Hal itu dapat terjadi tanpa sepengetahuan Sumarheni. Pernyataan Sumarheni juga didukung dengan arsip di kelurahan yang diberikan oleh staf bendara kelurahan bernama Neni, dengan mengatakan, “bahwa RUP yang dikirim kepada Sudin Kominfo Jakarta Selatan adalah RUP yang ditetapkan oleh

lurah atas nama Zaini Alex, silahkan cek di Sudin Kominfo dengan Nia” imbuhnya. Saat kebenaran RUP tersebut dipertanyakan kepada Nia di Sudin Kominfo Jaksel, Nia langsung melakukan verifikasi terhadap file RUP Kelurahan Petukangan Utara. RUP yang dikirimkan oleh Neni kepada Sudin Kominfo Jaksel serta RUP yang dipublikasikan oleh Sudin Kominfo Jaksel di LPSE DKI Jakarta adalah RUP yang ditetapkan atas nama Sumarheni. Di samping penetapan RUP yang layak untuk dipertanyaan, Lurah Zaini Alex bertindak sebagai PPK, padahal Zaini Alex diduga belum memiliki sertifikat keahlian. Bila belum memiliki sertifikat keahlian, seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tanda tangan perikatan maupun kontrak dengan pihak ketiga sesuai dengan Perpres Nomor 54/2010. Sewaktu perbedaan nama pejabat yang menetapkan RUP tersebut dipertanyakan

kepada Lurah Petukangan Utara, Zaini Alex mengatakan “Tanya aja sama Walikota Jakarta Selatan dan Irbanko Jaksel. Orang itu sudah tau semua kok” tandas Zaini Alex dengan nada kurang enak untuk menjawab wartawan. Diduga Zaini Alex berani menjawab wartawan dengan “ceplas ceplos” disebabkan Zaini Alex masih kerabat dari Walikota Jakarta Selatan. Ketika hal ini dipertanyakan kepada Irbanko Jaksel, Abdul Chair, M.Si sangat sulit untuk ditemui di ruangan kerjanya. Untuk terciptanya pengumuman RUP terhadap publik secara transparan dan akurat ,khususnya di Kelurahan Petukangan Utara, Walikota Jaksel dan Kepala Irbanko Jaksel diminta agar lakukan tindak tegas terhadap Lurah Petukangan Utara Zaini Alex, disebabkan Lurah diduga lakukan “permainan” terhadap penetapan RUP Kelurahan Petukangan Utara TA 2012 lalu.(Polman/Monang)

PEMBERITAHUAN Diberitahukan kepada publik dan masyarakat luas, terkait dengan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 211,75 Ha dimana status keberadaan tanah masih dalam proses perkara perdata antara PT. Buana Estate dan PT. Genta Prana, setelah sebelumnya telah terjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan isi putusan: Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor: 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi). Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/Para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/Para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/Para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (Para Penggugat/Para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Menolak gugatan yang selebihnya. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pemberitahuan ini disampaikan terhadap masyarakat luas, karena pelepasan hak dan atau pembebasan lahan atas tanah Hambalang Kabupaten Bogor dengan status masih dalam sita jaminan oleh Pengadilan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum. Demikian diberitahukan agar dapat maklum. Hormat kami PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait Direktur Utama

Gerakan Reforma Agraria.......................................................dari Hal. 01 disebabkan Hendarman Supandji adalah sosok tangguh untuk lakukan pembenahan secara global pada jajaran pertanahan, karena kemampuannya untuk menelaah maupun pelaksanaan aplikasi hukum terhadap penerbitan legalitas pertanahan sudah tidak diragukan lagi. Sesulit apapun kusutnya delik pertanahan yang terjadi, bukan merupakan pekerjaan sulit bagi figur Hendarman Supandji dalam menentukan legalitas tanahnya ataupun menjalankan fungsinya selaku instansi administrasi pertanahan untuk menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, disebabkan latarbelakangnya sangat memahami bidang hukum dan kaitannya dengan bidang pertanahan. Apalagi tujuannya demi kebenaran dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang benar sesuai dengan visi misi UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) sebagai sendi sendi awal pertanahan Nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan gentar untuk melakukan kebenaran. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Lembaga Bela Negara Republik Indonesia (LBNRI) kepada wartawan RBN di Jakarta minggu lalu memberikan komentar terkait bidang pertanahan. Merupakan sebuah keberuntungan terhadap masyarakat Indonesia dengan keberadaan Hendarman Supandji dipercaya menjabat Kepala BPN RI untuk laksanakan pembenahan pada jajaran pertanahan. Perlu perjuangan dengan energi besar untuk membuat gebrakan pembenahan terhadap semaraknya indikasi “borok warisan” yang ditinggalkan oleh Joyo Winoto saat menjabat Kepala BPN RI. Diduga SK pertanahan tersebut terindikasi cacat hukum dan SK itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat tanah, dan SK ditandatangani oleh Joyo Winoto dengan “salahgunakan wewenang” dalam penerbitan SK disebabkan dasar hak tanahnya kurang jelas asal usulnya. “Salah satu contoh delik tanah Hambalang di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Beberapa sertifikat atas nama PT. Buana Estate diterbitkan sertifikatnya dengan dasar SK Joyo Winoto terindikasi “cacat hukum” ketika Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI, yaitu penerbitan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006. Dalam hal ini, Hendarman Supandji diyakini dapat memberikan solusi terbaik terkait tanah Hambalang tersebut. Bila SK sudah layak diterbitkan, diharapkan kebijakannya untuk lakukan penerbitan. Hendarman Supandji diminta untuk tidak ragu ragu melakukan penerbitan SK pertanahan demi terciptanya kebenaran dan membuat kebenaran atas legalitas tanah Hambalang.Tanah rakyat kembali kepada rakyat dan tanah negara kembali ke negara” imbuhnya. Sebagai mantan Jaksa Agung yang sudah terbiasa menyelesaikan delik hukum untuk terciptanya supremasi hukum maupun agar terwujudnya kepastian hukum terhadap penerbitan SK pertanahan dengan luas tanah di atas 7,5 hektar yang

notabene merupakan tupoksi Kepala BPN RI. Kebenaran atas legalitas pertanahan harus ditegakkan di Bumi Persada Indonesia. Sosok Hendarman Supandji merupakan sosok yang sudah lama dinantikan kehadirannya, supaya BPN RI selaku badan administrasi pertanahan dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan profesional dalam penerbitan SK pertanahan. Sekjen LBNRI juga memaparkan, “Terkait dengan keberadaan Managam Manurung selaku Sestama (Sekretaris Utama) BPN RI dan keberadaan delik tanah Hambalang, dimana delik pertanahan dan delik hukum yang terjadi adalah tanggung jawab Joyo Winoto selaku kepada badan ketika itu dan selaku pejabat yang melakukan tanda tangan terhadap penerbitan SK sebagai dasar penerbitan sertifikat PT. Buana Estate yaitu SK Nomor 9/HGU/ BPN/2006, maupun selaku Kepala BPN RI yang juga melakukan tanda tangan terhadap SK pembatalannya”. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK dan Managam Manurung terindikasi “dikorbankan” untuk bertanggung jawab terhadap penerbitan SK dan sertifikat. Mari kita peduli untuk tegakkan kebenaran di NKRI, karena kebenaran tetap kebenaran. Managam Manurung adalah bawahan dari Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPNRI. Berarti, bila seorang Kepala BPN RI memberikan perintah kepada bawahannya Sestama BPN RI, dan bila Sestama melakukan perintah atasannya tersebut karena loyalitas terhadap atasannya, siapa yang menjadi bertanggung jawab terhadap kebijakan dan keputusan yang diterbitkan apabila terjadi delik hukum atau delik pertanahan. Apa Sestama atau Kepala BPN RI? Dalam hal ini, berbagai pihak dan instasi yang turut serta menangani permasalahan tanah maupun perkara tanah tersebut, diharapkan dapat menegakkan kebenaran dengan bijak dan akurat, demi tegaknya kebenaran atas legalitas tanah di wilayah hukum NKRI, ujarnya. Diduga banyak SK pertanahan sudah selesai dikonsep dari jajaran kepala kantor, kepala kantor wilayah, tingkat direktur dan tingkat deputi yang sudah disampaikan kepada Kepala BPN RI saat dijabat oleh Joyo Winoto, tetapi keberadaan SK tersebut seperti “digantung”. Kebijakan Hendarman Supandji selaku Kepala BPN RI dan Managam Manurung sebagai Sestama BPN RI diharapkan untuk dapat segera lakukan reforma agraria secara sinergis dan Pancasilais. Bila SK layak untuk diterbitkan dan dasar hukumnya jelas, tidak ada salahnya membuat kebenaran atas legalitas tanah. Jangan dibiarkan masyarakat pemohon menunggu terlalu lama. “Bila SK sudah layak diterbitkan, ya….harus diterbitkan” tandasnya Sekjen LBN RI menutup pembicaraan. Ketika Kepala BPN RI dan Sestama BPN RI dikonfirmasi untuk dimintai komentarnya terkait pembenahan reforma agraria “sinergis” , Hendarman Supandji dan Managam Manurung sangat sibuk untuk realisasi pembenahan di Jajaran BPN RI. (Agus/Polman/W. Hutagalung)

12

Surat Kabar EDISI 25 | TAHUN III RABU, 09 - 22 JANUARI 2013 EDISI 25 | TAHUN III | RABU, 09 - 22 JANUARI 2013

Pimpinan dan Staf

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Mengucapkan: SELAMAT TAHUN BARU 2013 MASYHUDI, SH Kajari

AGUNG ARDYANTO, SH Kasi Pidum

Keluarga Besar LEMBAGA BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (LBNRI) Sekretariat: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat

Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013 Dewan Pengurus Harian LEMBAGA BELA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DR. SRI SUGIYARTI Ketua Umum

Keluarga Besar Pesantren Modern UMMUL QURO AL-ISLAMI Banyusuci Leuwimekar Leuwiliang Bogor Website: www.pesantren_uqi.com Email.: ppuqi@www.pesantren_uqi.com

Mengucapkan: SELAMAT TAHUN BARU 2013

LASPEN SIANTURI Sekjen

Segenap Jajaran SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DKI JAKARTA Mengucapkan:

SELAMAT TAHUN BARU 2013

H. Helmy Abdul Mubin Pimpinan Pesantren

MANGARA PARDEDE Sekretaris Dewan

Segenap Jajaran Redaksi dan Perusahaan

Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar - Tabloid - Media Online - Majalah Redaksi/Tata Usaha: Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No. 31 Jakarta Pusat

Mengucapkan: SELAMAT TAHUN BARU 2013 Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS, LASPEN SIANTURI Pemimpin Umum

BERNIKE MIRANDA Pemimpin Perusahaan

WITMAN HUTAGALUNG Pemimpin Redaksi Majalah


SURAT KABAR RBN EDISI 025