Issuu on Google+

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

Surat Kabar

www.suratkabarrbn.co.cc EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Bicara Rakyat Akibat Gudang Dilalap “Jago Merah”

Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

Akibat SK Pembatalan Joyo Winoto “Salahgunakan Jabatan”

Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan **** Penyelidikan KPK Sangat Dinantikan “Agar pemasalahan tanah Hambalang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keberanian penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dinantikan”

Saat terjadi kebakaran gudang (foto:Azhar)

Sultra, Kantor Berita RBN Akibat gudang dilalap si jago merah membuat masyarakat Benu Benua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada malam Minggu sekitar jam 12.30 WITA dini hari dikagetkan dengan insiden terbakarnya sebuah gudang penyimpanan bahan bangunan milik Beni Phie, disebabkan tiba-tiba lalap oleh si jago merah tanpa dapat diketahui darimana asalnya sumber api yang membuat kebakaran. Tidak berapa lama kemudian unit pemadam kebakaran Kota Kendari langsung datang ke tempat terjadinya

kebakaran guna memadamkan api dan lakukan penyelamatan dan evakuasi. Seluruh bangunan beserta isinya hangus terbakar tetapi berkat kesigapan petugas pemadam, api tidak dapat merembet ke bangunan lain yang berada di sekitar tempat terjadinya kebakaran. Penyebab kebakaran belum dapat diketahui pasti, namun menurut warga sekitar yang melihat kebakaran mula mula mengatakan bahwa api berasal dari bawah bangunan. Pihak Kepolisian Polsek Kemaraya yang langsung tu-

Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat publik yang seharusnya patuh ter hadap un dang undan g yang men gatur keterbukaan informasi publik karena merupakan kebijakan publik, terlebih untuk menjalankan Undang Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 sebagai sen di sen di dan awal pertanahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pr esiden Soekarn o ketika itu, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Re publik Indon esia (BPN RI) Bersambung ke hal. 09

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (foto:ist)

Kinerja Kadis P2B DKI Diduga “Melempem”

Mantan Kadis Tata Ruang Wiriayatmoko Terindikasi Tinggalkan “Borok Warisan”

Bersambung ke hal. 08

Kanit Narkoba Polsek Jagakarsa, Aiptu Pol. Daniel Putra Sinaga:

Basmi Jaringan Narkoba di Wilayah Hukum Jagakarsa Sampai ke Akar Akarnya Bandar Narkoba Ahmad Jarkasih bersama barang bukti 600 gram ganja kering setelah ditangkap Polsek Metro Jagakarsa dan dipimpin langsung oleh Kanit Narkoba, Aiptu Pol. Daniel Putra Sinaga pada tgl 19 April 2012 sekitar pukul 20.15 WIB (Foto:Minggus) Jakarta, Kantor Berita RBN “Tekad saya selaku Kanit Narkoba Polsek Jagakarsa adalah membasmi jaringan narkoba di wilayah hukum Jagakarsa sampai ke akar akarnya” imbuh Kepala Unit (Kanit) Narkoba Kepolisian Negara Sektor Metro Jagakarsa, Aiptu Pol. Daniel Putra Sinaga kepada Kantor Berita RBN memulai pemb-

icaraan di kantornya, belum lama ini terkait penangkapan bandar narkoba di Maruyung Limo Depok. Daniel memaparkan, “Tim Polsek Jagakarsa sudah mengintai bandar narkoba dan jaringan Ahmad Jarkasih sekitar tiga minggu untuk dapat dibekuk. Sesudah pengBersambung ke hal. 08

Kepala BPN RI, Joyo Winoto (foto:ist)

Ass Pembangunan dan LH DKI Jakarta, Wiriayatmoko (foto:ist)

Gubernur DKI Fauzi Bowo (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Sebab akibat dari Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI, kemudian advis planning dapat diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur (sesuai dengan jawaban surat konfirmasi dari Dinas Tata Ruang DKI-red), dan setelah itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas (Kadis) P2B DKI, dimana pada saat penerbitan IMB Kadis Tata Ruang

DKI dijabat oleh Wiriayatmoko juga kebetulan sekaligus menjabat Kadis P2B DKI selaku plh (pelaksana harian) ketika itu dan sekarang sebagai Asiste n Pe mban gunan dan Lingkungan Hidup di Jajaran DKI Jakarta. Dua jabatan tersebut dijabat oleh satu orang, satu jabatan secara definitif dan satu lagi secara plh serta kedua jabatan itu mempunyai hubungan kerja secara sistemik dan Bersambung ke hal. 08

Bangunan Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB

Pensiunan Pejabat Pertamina Kusdinar Machmud Disomasi Karena Gunakan “Data Palsu” Untuk Terbitkan Sertifikat Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan penerbitan sertifikat berawal dari data terindikasi palsu karena data pemohon yang digunakan dari segi luas tanahnya merupakan praktek “mark up” sehingga luas di dalam sertifikat tidak sesuai dengan luas tanah yang dibelinya, akibatnya diduga terjadi penyerobotan tanah dan “pemalsuan data” oleh pensiunan pejabat Pertamina Kusdinar Machmud, dan para ahli waris Is-

kandar Sihombing (alm) tidak menerima hal tersebut, Kusdinar Machmud disomasi oleh Pengacara keluarga besar Iskandar Sihombing. Dalam surat somasinya kepada Kusdinar Machmud, Kantor Hukum Dicky Siahaan dan Associates memaparkan, “Bahwa Klien Kami adalah adalah Para Ahli Waris Iskandar Sihombing (Alm) hasil pernikahan dengan Pasti Siregar (Alm) yang mewarisi dan oleh karenanya secara

hukum adalah para pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Puri Sakti II RT.002/07, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Kota Administratif Jakarta Selatan Girik C No. 1094 atas nama Iskandar Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 061 tanggal 25 Februari 1976 yang sampai saat ini belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun” Bersambung ke hal.11

Bangunan diduga melanggar Perda DKI tentang IMB yang dibangun di atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan pemalsuan data. (insert) Penasehat Hukum Ahli Waris I. Sihombing. (foto: Minggus)

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Website : www.suratkabarrbn.co.cc Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email : tabloidrbn@yahoo.co.id


DKI Jakarta 2 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Terkait Tanah Marunda Jakut Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi

MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi

REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait Benhard MR Sinaga KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution

MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Sahat Tumanggor

SEKRETARIS REDAKSI: Miranda

MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah Sri Wulandari Condro Pranoto

LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO MEDAN KOTA: - BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB. TANGERANG: BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADA NG S IDE MPUA N: M araiman Ram be PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: : : : :

Rp Rp Rp Rp Rp

20.000.000,10.000.000,5.000.000,2.500.000,1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Kinerja Gubernur Terindikasi “Bobrok” dan Doli Panggabean Diduga Turut Serta “Terlibat”

Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait dengan delik tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut) yang sampai saat ini menjadi delik pertanahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh instansi pertanahan maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, karena adanya indikasi penerbitan sertifikat tanpa memiliki dasar hak berupa girik, dan girik asli dari tanah yang sudah terbit HPL tersebut juga masih mempunyai girik yang masih berada di tangan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta bersama Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara diminta untuk lakukan “pengkajian” dan termasuk untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam penerbitan sertifikat HPL tersebut. Hal itu dipaparkan sumber RBN yang meminta supaya namanya jangan ditulis dalam pemberitaan di Jakarta Minggu lalu. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara juga diharapkan lakukan penyelidikan terkait indikasi salahgunakan jabatan dalam penerbitan sertifikat HPL, karena penerbitan HPL terindikasi merupakan permainan “mafia pertanahan” bersama dengan calo yang tak jelas tujuannya, sehingga sertifikat HPL diduga dapat terbit berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Palsu dan berdasarkan “data palsu” ujar sumber. Akibatnya HPL dapat terbit karena oknum pegawai diduga secara bersama sama untuk bekerja sama dengan oknum “mafia tanah” dalam penerbitan sertifikat. Oknum pegawai pertanahan dan pegawai pemda yang terindikasi ikut “bermain” juga sudah sudah mutasi dari Jakarta Utara dan mafianya juga sudah ada yang meninggal dunia. Ada yang masih di Jakarta dan ada juga yang sudah bertugas di daerah. Dolli Panggabean yang sekarang menjabat selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat di Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia (BPN RI) di Jakarta diduga juga ikut serta dalam indikasi permainan praktek mafia tanah tersebut. Untuk terciptanya supremasi hukum di Jajaran BPN RI, dan supaya indikasi korupsi tersebut jangan hilang dari peredaran, Kejaksaan Agung RI diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi keterlibatan Dolli Panggabean dan kroninya ketika masih bertugas di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo (Foke) dinilai kurang mampu untuk menjalankan tupoksinya selaku Gubernur DKI terkait delik maupun permasalahan tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut), disebabkan sejak menjabat wakil gubernur (wagub) dan sampai jabatannya selaku Gubernur DKI mau selesai, delik pertanahan tersebut menjadi delik hanya tinggal delik, dan janji juga tinggal janji, karena tidak ada realisasi dari hasil pertemuan dan musyawarah yang disposisinya diberikan oleh Foke kepada stafnya supaya tanah tersebut diselesaikan secara mufakat dan arahannya terindikasi “omdo” (omong doang). Hal itu disampaikan oleh sumber RBN yang juga meminta supaya identitasnya jangan ditulis dalam berita Minggu lalu di Jakarta memberikan komentar terkait tanahnya yang sudah BKT dan sebagian lagi sudah terbit sertifikat atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sumber menambahkan, terkait dengan tanah Marunda atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 seluas 1,8 Hektar Alamat Kampung Kebon Kelurahan Marunda RT 007 RW 01 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dimana sampai saat ini ganti rugi atas tanah tersebut belum diselesaikan walaupun tanah tersebut sudah menjadi sungai BKT (banjir kanal timur). Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakut selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diduga mempersulit dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal sehat, ujarnya.

Sesuai dengan surat Seko Jakut Nomor 6697/1.711.1 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyarankan supaya ahli waris Wasim bin Dadjad mengajukan gugatan klaim kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), padahal yang menggunakan tanah adalah Pemda DKI Jakarta melalui P2T Jakut dan tanah tersebut sudah menjadi BKT. Diduga terjadi pemalsuan peta oleh oknum di P2T disebabkan adanya perbedaan data di dalam peta lama dan peta baru. Dalam peta baru P2T tahun 2009 tanah atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 tidak terdaftar, sedangkan peta P2T tahun 2005 ada terdaftar, sesuai dengan peta di Kecamatan Cilincing, peta di Kantor Pertanahan Jakarta Utara maupun di Peta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Disinyalir terjadi pemalsuan dan penipuan data serta penyalahgunaan jabatan oleh oknum di P2T Jakarta Utara. Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Seko Jakut selaku Ketua P2T, menurutnya stafnya yang meminta supaya namanya jangan ditulis dalam berita, mengatakan, data yang ada di dalam peta P2T merupakan data kiriman dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara. “Memang sih…… ada HPL yang tidak memiliki Girik. Untuk lebih jelasnya silahkan dipertanyakan kepada kantor pertanahan” imbuhnya. Situasi yang lain, pada hasil risalah rapat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2011 lalu, bahwa rapat telah disimpulkan supaya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta membuat surat ke P2T Jakarta Utara untuk diajukan pembayaran kepada ahli waris. Tetapi, setelah ditelusuri kembali kepada Biro Hukum DKI terkait hasil rapat, terjadi sebab akibat yang diduga “aneh bin aneh” yaitu surat “hasil rapat” tidak dibuatkan ke P2T Jakut dan malah disarankan supaya ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tergugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam hal ini, P2T Jakut bersama sama dengan PT KBN terindikasi “rampok” tanah masyarakat dan lakukan “pembodohan” terhadap masyarakat disebabkan tanah masyarakat sudah menjadi BKT tanpa mendapat ganti rugi atas tanahnya. P2T juga

diduga merugikan negara karena membuat rapat dengan anggaran dari negara, tetapi hasil rapat tersebut tidak direalisasikan tetapi menyarankan supaya masyarakat membuat gugatan kepada pihak ketiga yaitu PT KBN. Sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 050-60905.2002 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 9 Juli 2002 yang memberikan informasi, bahwa SK KINAG Nomor 206/VIII-D/ 51/1965 tanggal 16 Maret 1965, atas nama: Anang, Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Marta, Meang, Roup, Djanan dan SK KINAG Nomor 134/VIIID/51/1964 tanggal 10 Desember 1964 atas nama: Sumajo, Noto dan SK KINAG Nomor 47/VIII/Insp-C/51/1964 atas nama Emad tanggal 21 September 1964 terdaftar di dalam BUKU PENGELOMPOKAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA KABUPATEN BEKASI (Buku A). Setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata lokasi yang yang dimaksud yang semula secara administrasi berada di Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah berada dalam wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan surat dari Direktur Utama PT KBN kepada ahli waris untuk menjawab suratnya, “1. Bahwa lokasi tanah tanah yang saudara maksudkan tidak mempunyai bukti alas hak yang kuat, dan tidak jelas keberadaannya, baik dalam batas batas, lokasi maupun bloknya. 2. Tanah milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) seluruhnya telah memiliki sertifikat HPL, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kodya Jakarta Utara, dimana pembebasannya dilakukan oleh Panitia IX yang terdiri dari unsur Kantor Walikota Jakarta Utara, Kantor BPN Jakarta Utara, Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu penerbitan sertifikat HPL dimaksud telah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan didahului dengan penelitian yuridis dan fisik terhadap tanah tersebut. 3. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka permohonan ganti rugi yang saudara ajukan adalah tidak beralasan dan tidak dapat kami

proses, karena kami telah membebaskan tanah tersebut melalui Panitia IX”. Demikian isi surat Direktur Utama PT KBN, Raharjo Arjosiswoyo kepada Ahli waris. Terkait dengan surat Direktur Utama PT KBN tersebut, disinyalir Jajaran Pemda DKI Jakarta “sekongkol” untuk perdaya masyarakat terkait tanahnya yang tidak dapat diselesaikan sesuai perintah Gubernur DKI tetapi malah disuruh untuk berperkara kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat KESEPAKATAN PEMBATALAN atas perjanjian dasar antara TNI Angkatan Laut dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (d/h PT Pusat Perkayuan Marunda) tentang tukar menukar (Rutlslag) Tanah/ Bangunan TNI AL di Marunda Jakarta Utara Nomor BA/09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIRUT/II/2001, dan Surat Direktur Operasi PT KBN, Soetrisno, SE bahwa “Tanah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT KBN dalam rangka proses rutlslag dengan pihak TNI AL untuk pembangunan Pangkalan KOLINLAMIL.” Diduga PT KBN menyalahgunakan/mengunakan nama TNI AL dan Panitia IX untuk lakukan dugaan “perampokan” terhadap tanah masyarakyat dan kurang menjaga nama baik instansi pemerintah, ujarnya. Selaku Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat sampai saat ini, sangat diharapkan Gubernur dapat memberikan solusi terbaik untuk delik tanah tersebut terlebih dalam menyambut Pilkada DKI tahun 2012 ini, imbuhnya. Pemberian dasar hak sertifikat HPL kepada PT KBN juga dipertanyakan dari mana dasar alas haknya dan SIPPT atas tanah tersebut diterbitkan pada masa siapa menjabat Gubernur DKI, sangat dipertanyakan keberadaannya. Dalam hal ini jajaran pertanahan juga harus bertanggung jawab, baik Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo belum bersedia memberikan komentar terkait tanah tersebut. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saat dikonfirmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/W. Hutagalung)

Kantor Berita Rakyat Bicara News Surat Kabar - Tabloid - Media Online Mengucapkan:

Selamat Hari Pendidikan Nasional 02 Mei 2012 Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemp. Redaksi


Hukum 3 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Tindak Tegas Oknum Pencurian Siaran di Indonesia

Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat Layak Diberikan “Cap Jempol”

Kantor PT Kabel Siar Media Mandiri di Tangerang Selatan (Foto:str)

Jakarta, Kantor Berita RBN Dalam menindak lanjuti laporan pencurian siaran di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat layak diberikan “cap jempol” terkait kinerja yang positif dengan melakukan “sweeping” terhadap perusahaan TV Kabel atau Pay TV yang menyiarkan siaran secara illegal. Adapun perusahaan Pay TV yang “disweeping” menurut narasumber RBN yang tak mau disebutkan dalam pemberitaan pada waktu itu adalah PT Mandala Haji Vision dengan pemilik usaha atau Direktur Utama, Sujiono. “Sujiono dalam hal ini sebagai pelaku

ataupun terlapor dengan KTP terdaftar sebagai penduduk/ warga Kalimantan yang memperluas wilayah usahanya dari Bandung hingga ke Garut, juga merupakan salah satu pengurus dari Asosiasi Pengusaha TV Kabel Indonesia (APTEKINDO) Kalimantan Timur, tertangkap tangan ketika Kepolisian Daerah Bandung melakukan sweeping di lapangan sedang berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada tanggal 28 April 2012 baru baru ini di Perumahan Manglayang Regensi Bandung”, tandasnya kemudian. Menurut keterangan sumber, “Menyiarkan siaran se-

cara ilegal dengan cara meredistribusikan siaran Liga Inggris (BPL) ke rumah penduduk atau masyarakat secara komersil sehingga akibat dari perbuatannya tersebut, perusahaan Pay TV yaitu PT MNC Sky Vision yang memiliki hak paten untuk meredistribusikan atau sebagai pemilik hak eksklusif dari siaran Liga Inggris (BPL) tersebut dirugikan.” PT Mandala Haji Vision dalam hal ini diduga sudah melanggar pidana sesuai dengan isi yang tertuang di dalam Undang Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 2 ayat 1, Pasal 49 ayat 3, kare-

na telah menyiarkan Liga Inggris (Barclays Premier League) secara ilegal. “Jika masyarakat menikmati tayangan siaran liga Inggris tersebut di rumah masing masing meruapkan hal yang sah dan tidak melanggar hukum. Namun apabila seseorang atau perusahaan memanfaatkan tayangan siaran liga Inggris tersebut semata-mata untuk meraup keuntungan (secara komersil) dengan menyiarkan atau meredistribusikan tayangan siaran liga Inggris tanpa persetujuan ataupun perjanjian dengan pemilik hak tayangan liga Inggris, perihal seperti ini sudah disebut me-

langgar hukum. Hal ini sering terjadi dan dimanfaatkan beberapa pengusaha Pay TV di beberapa daerah wilayah hukum negara Indonesia yang penerimaan siarannya tidak terjangkau (blank spot)” ujarnya. Sumber juga menambahkan, “Hingga saat ini disinyalir masih banyak Pay TV di beberapa wilayah negara Indonesia yang meredistribusikan siaran secara ilegal khususnya wilayah hukum Jawa Barat. Demi menegakkan supremasi hukum terhadap praktek praktek pencurian siaran yang dampaknya kurang baik. Jika dibiarkan berlanjut maka Pay TV Ilegal di Indonesia akan cepat bertumbuh dan berkembang secara liar yang pada akhirnya akan sangat sulit diberantas sehingga dapat mematikan usaha Pay TV yang legal. Kemudian akan berdampak buruk dan tidak baik bagi Negara kita sebagai Negara Hukum dan dapat menimbulkan citra buruk Indonesia di mata bisnis Pay TV dunia khususnya kepada para Chanel Provider seperti; HBO, FOX, Discovery dan sebagainya. Untuk itu diharapkan seluruh instansi atau jajaran yang terkait dalam hal ini, baik Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM terkait Hak Cipta, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia dapat melakukan tupoksinya dengan benar dan profesional demi tegaknya hukum di NKRI”. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Direktur Utama PT Mandala Haji Vision, Sujiono mengatakan, saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Negara Daerah Jawa Barat dan sedang dilakukan pengurusan pencabutan laporan.

PT Wismamas Citraraya Disomasi Karena Diduga Lakukan Penipuan Jakarta, Kantor Berita RBN Diduga lakukan penipuan terhadap warga berinisial RS karena PT Wismamas Citraraya terindikasi “janji tinggal janji” terhadap kekurangan pembayaran ganti rugi atas rumah dan tanah yang telah dibeli kembali, PT Wismamas Citraraya disomasi pengacara DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES yang berkantor di Gedung Kuning Lt. II R. 105 Kawasan Blok M Square Jl Melawai III No. 28 Kebayoran Baru Jakarta baru baru ini. “RS adalah konsumen di Perumahan Wismamas Cinere Blok B4/15 Type 36/90 yang telah melakukan pelunasan atas segala kewajibannya kepada PT. Wismamas Citraraya. Karena Perumahan Wismamas Cinere merupakan daerah yang terkena proyek jalan oleh pemerintah sehingga tidak bisa dihuni maka kemudian PT Wismamas Citraraya melakukan pembelian kembali (buyback) terhadap unit tersebut, akan tetapi pembayaran belum termasuk kelebihan luas tanah yang dimiliki klien mereka” ujarnya. Terhadap kelebihan tanah tersebut PT. Wismamas Citaraya melalui surat keterangan No. 064/Dir-KC/SK/IX/ 2011 tertanggal 21 September 2011 telah menjanjikan dan menyanggupi akan membayar sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah per meter persegi dan paling lambat diselesaikan hari Rabu tanggal 30 November 2011. Namun demikian, “Bahwa terhadap dokumen-dokumen asli milik klien mereka, kami menghimbau agar PT. Wismamas Citraraya dan pihak terkait lainnya termasuk tapi tidak terbatas kepada Notaris agar tidak melakukan tindakan hukum apapun yang dapat merugikan hak klien mereka sebelum dilakukannya pembayaran atas kelebihan luas tanah yang telah dijanjikan karena perbuatan tersebut dapat berpotensi sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan serta lain-lain perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris dan peraturan lainnya” imbuhnya. “Bahwa akumulasi kerugian yang diderita oleh klien mereka sampai saat ini adalah sebesar, kerugian materi Rp.49.140.000,- ditambah kerugian immaterial Rp. 36.310.400,- sehingga total kerugian klien mereka adalah sebesar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah” tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi untuk pemberitaan berimbang, PT Wismamas Citraraya tidak bersedia memberikan komentar. (Minggus/Deo)

Gara Gara IMB Bangunan Dikonfirmasi Keluarga Pemilik Bangunan Diduga Menghambat Kinerja Pers

Disebabkan PT. MNC Sky Vision Dirugikan KPI & Menkominfo Agar Tindak Tegas “Pencurian Siaran” di Indonesia Di lain sisi karena PT MNC Sky Vision dirugikan secara ekonomi dan terjadi pelanggaran hak paten yang melanggar hukum dengan semaraknya “pencurian siaran” tersebut dan hal ini sudah masuk ranah pidana serta mengarah ke pelanggaran hak cipta, ketegasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkoinfo) sangat dinantikan, agar pencurian siaran di Indonesia dapat dituntaskan dengan baik, yaitu pelaku yang sudah dilaporkan dapat diperiksa selaku terlapor dan dilengkapi sampai P21 untuk memenuhi unsur masuk ke pengadilan. Seperti penuturan dari seorang staf legal Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) yang kurang berkenan namanya dit-

ulis dalam berita di Jakarta Minggu lalu kepada Kantor Berita RBN mengatakan hal tersebut. “TV Berlangganan atau yang lebih sering disebut saat ini TV Kabel juga berkembang pesat sampai ke pelosok daerah untuk memenuhi permintaan minat masyarakat dalam mendapatkan informasi dan hiburan. Seiring dengan pesatnya permintaan pelanggan itu membuat para penyedia TV Kabel menjamur di seluruh wilayah negeri ini. Namun perkembangan tersebut diiringi juga dengan semaraknya pelanggaran yang diduga mengarah ke tindak pidana” tandasnya. Sumber juga mengatakan, bahwa hak redistribusi eksklusif Barclays Premier League (BPL) atau sering disebut dengan Liga Inggris

pada saat ini hanya dimiliki oleh salah satu anggotanya, yaitu PT. MNC Sky Vision (Indovision) yang masih berlaku sampai dengan tahun 2013. “Apabila ada operator TV Kabel yang menyiarkan BPL atau Liga Inggris tanpa adanya perjanjian kesepakatan bersama dengan PT. MNC Sky Vision (Indovision), perusahaan tersebut diduga telah melanggar tindak pidana sesuai dengan Undang Undang No.19 Tahun 2002 pasal 49 (ayat 1, 3) tentang hak cipta” tegas sumber. Di Kota Serpong sudah dilaporkan salah satu perusahaan indikasi pencurian siaran yaitu PT Kabel Siar Media Mandiri disebabkan operator TV berlangganan Kabel Siar Alam Sutera tersebut terindikasi langgar ijin penyiaran dan hak

siar, sesuai dengan yang dimaksud di dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 33 ayat 1 tentang ijin penyiaran dan UU No. 32 Tahun 2002 pasal 43 ayat 1 tentang hak siar. PT Kabel Siar Media Mandiri sudah dilaporkan ke kepolisian, supaya terciptanya supremasi hukum sesuai aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Selain melanggar hak cipta PT Kabel Siar Media Mandiri juga disinyalir mengemplang pajak yang merugikan keuangan negara, serunya. “Perusahaan seperti PT Kabel Siar Media Mandiri seharusnya cepat dibasmi karena diduga tidak memiliki hak siar yang akibatnya melanggar undang undang tentang hak cipta sesuai dengan tersurat di UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 1 dan pasal

49 ayat 3. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk ranah pidana” tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Kabel Siar Media Mandiri, Bambang Sugeng selaku penanggung jawab tak bersedia memberikan komentar. Supaya terciptanya supremasi dan perlindungan hukum di bidang hak paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia diharapkan untuk lakukan pengkajian bersinergis dengan KPI, baik dalam pembenahan maupun dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pencuri siaran. (TIM SATU)

Jakarta, Kantor Berita RBN Gara gara Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikonfirmasi untuk terciptanya pemberitaan yang berimbang, keluarga pemilik cucian mobil diduga lakukan menghambat kinerja pers dan menggunakan gaya preman. Pasalnya, ketika dikonfirmasi terkait IMB bangunan cucian yang belum memiliki ijin membuat pemilik cucian gerah dan main kasar terhadap wartawan yang melakukan konfirmasi. Sebanyak tiga orang yang mengaku keluarga dari pemilik cucian mobil menarik paksa wartawan untuk diusir karena merasa tidak senang atas kedatangan wartawan yang melakukan konfirmasi dan terus lakukan pengeroyokan untuk memaksa wartawan pergi, dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan untuk dilakukan penyelidikan terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan. Awalnya disebabkan wartawan lakukan tupoksi pers karena melihat ada pembangunan yang masih awal (pondasi) di Jl TB Simatupang yang berada di samping POM Bensin Kelurahan Tanjung Barat tetapi belum memiliki IMB. Tetapi sampai selesai dan sudah dioperasikan juga belum memiliki IMB dan malah mengatakan untuk apa IMB diurus. Ketika hal tersebut dipertanyakan untuk konfirmasi, oknum yang mengaku saudara pemilik cucian sebanyak tiga orang marah marah dan lakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut. (Deo/STR)


Bidik Korupsi

4

EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

KPK Diminta Lakukan Penyelidikan Terhadap “Borok Warisan”

Syahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap Diduga Perkaya Diri Jakarta, Kantor Beri ta RBN Supaya terciptanya supremasi hukum dengan tujuan membuat efek jera terhadap pelaku korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk lakukan penyelidikan terhadap “borok warisan” indikasi korupsi yang ditinggalkan Syahrul Effendi bersama dengan kroninya terhadap walikota penggantinya. Dugaan perkaya diri oleh Syahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap anggaran Tahun 2010 lalu perlu dituntaskan demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Disebabkan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jakarta Selatan menjadi “borok warisan”, dan terjadinya “borok warisan” tersebut diduga juga setoran kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (Foke) dan akibatnya terjadi “setor dan menyetor”. Kelihaian penyelidikan maupun penyidikan KPK sangat dinantikan, supaya dugaan perkaya diri secara bersama sama tersebut dan hubungannya dengan setoran terhadap Foke dapat dituntaskan demi terciptanya supremasi hukum dan pembenahan diri, khususnya dalam menyambut pilkada DKI Jakarta yang sudah semakin dekat. Foke diharapkan untuk menjelaskan kepada publik terkait indikasi “borok warisan” tersebut. Adapun “borok warisan” itu disebabkan aliran dananya juga disinyalir ikut dinikmati oleh Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta. Akibatnya, penegakan su-

premasi hukum di wilayah hukum DKI Jakarta khususnya terkait indikasi “borok warisan” Syahrul Effendi terkesan “status quo” dan disinyalir terjadi dibalik peristiwa terjadi peristiwa, Syamsudin Noor selaku Seko Jaksel bantah keras terkait indikasi korupsi Syahrul Effendi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsudin Noor sendiri belum menjabat sebagai Seko Jaksel, dan saat ini menjabat selaku Wakil Walikota Jakarta Selatan. Ketika Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel merupakan Jajaran dari Muspiko Jaksel, dan sekarang Syahrul Effendi sudah menjabat Deputi di Jajaran Gubernur DKI Jakarta yang merupakan tingkat Muspida DKI Jakarta. Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Norek 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya maupun dari indikasi “upeti” pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel. Harta kekayaan Syahrul Effendi bersama Sotar Harahap perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya ada yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan uang negara yang mengakibatkan kerugian negara. Selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, Syahrul Effendi terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan

Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi (foto:ist)

gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan Negara dan masyarakat. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” ketika menjabat Walikota Jaksel bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi.

Penuturan tersebut disampaikan sumber RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti pelesetkan a-

Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (foto:ist)

manah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “selingkuh terhadap negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang

bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/ 2003 serta Perpres perubahannya. Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan ke-

beradaannya, tandas sumber. Sotar Harahap dan Syahrul Effendi juga disinyalir konspirasi untuk perkaya diri secara bersama sama dengan melakukan mark up terhadap honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah yang belum dapat tersentuh hukum sampai saat ini. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel saat Syahrul Effendi menjabat Walikota, Sekretaris Kota Jaksel yang menjabat saat itu Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah keras, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel.

Syamsuddin Noor Diduga Lindungi Indikasi Korupsi Syahrul Effendi tersurat dengan jelas, menanggapi surat Saudara Nomor 035/ KF-SK/11 tanggal 19 September 2011 perihal konfirmasi/ klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, kare-

na kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil

Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Service Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khu-

STOP PRESS

Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Effendi, seolah olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau ikut melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko ketika itu. Syamsudin Noor diduga lindungi indikasi korupsi Syahrul Effendi. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang

sus Ibukota Jakarta. Adapun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkelbengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy, SH, MM ter-

indikasi perkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang ..........Bersambung ke Hal 05

KANTOR BERITA RBN Membutuhkan:

1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro 3. Wartawan-Wartawati


Bidik Korupsi 5 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

KPK Diminta...............................dari Hal. 04 dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Ketika dikonfirmasi apakah Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor sedang berada di luar kantor. Saat Mangara Pardede dikonfirmasi untuk pemberiatan berimbang juga belum bersedia memberikan komentar. Di lain sisi, saat indikasi “borok warisan� tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Deputi Gubernur dengan tembusan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Syahrul Effendi juga belum bersedia memberikan komentar. Sedang Syamsudin Noor yang sekarang menjabat Wakil Walikota Jaksel ketika dikonfirmasi sedang acara rapat. (Polman/Minggus/W. Hutagalung) Anggaran Tahun 2010 Terindikasi Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi oleh Syahrul Effendi Ketika Menjabat Walikota Jakarta Selatan dan Sotar Harahap Saat Menjabat Kabag Umum Penelitian/Pengujian dan Pengesahan Pertanggungjawaban Keuangan Kota Administrasi Jakarta Selatan 89.177.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.874.000,00 - Belanja Fotocopy 59.339.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.964.000,00 Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Adm Jakarta Selatan Tahun 2011 85.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Makanan dn Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 5.000.000,00 Penyusunan Perubahan Anggaran Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 2010 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan Surat Penyediaan Dana 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.000.000,00 Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Asisten Perekonomian dan Administrasi 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 16.000.000,00 - Belanja Fotocopy 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 Pengembangan Wawasan Bidang Administrasi and Keuangan 75.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 10.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 - Biaya Kepesertaan 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 10.000.000,00 Pengamanan Pasca Penertiban Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 24.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 6.000.000,00 - Belanja Penjilidan 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.654.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 2.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 30.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 50.000.000,00 - Belanja Penjilidan 30.000.000,00 - Belanja Fotocopy 300.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 80.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 80.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 980.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Koordinasi Pemerintah Kota Jak-Sel dengan Organisasi Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan serta Lembaga Pendidikan 493.400.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 60.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 15.000.000,00 - Belanja Pelayanan Santunan Sosial 0,00 - Belanja Cetakan Umum 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 25.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja sewa Sound System 3.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 200.000.000,00 Pelaksanaan Tutup Buku Setko. Adm. Jakarta Selatan 86.300.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.364.000,00 - Belanja Fotocopy 14.736.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 34.200.000,00 Cleaning Service Bassment I, II Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 177.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 1 dan 2 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 430.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.575.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 392.725.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 3 s/d 5 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00

- Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 459.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 6 s/d 9 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 630.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.440.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 582.060.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 10 s/d 13 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Lantai 14 s/d 17 Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya 9 650.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 601.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok I Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 248.300.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok II Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trun ojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok III Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trun ojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok IV Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trun ojoyo 1 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.250.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 224.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Blok V Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trun ojoyo 1 330.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 300.850.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Plaza dan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Halaman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 88.250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Rumah Dinas Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Cleaning Service Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 400.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 43.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Taman Waduk Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 89.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Potnisasi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengharum Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.775.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 270.625.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Cleaning Service Basement I, II Gedung Sayap B JL. Prapanca Raya No. 9 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.580.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 411.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Listrik (TAL) Kantor Walikota Jakarta Selatan 7.200.000.000,00 - Belanja Telepon 1.650.000.000,00 - Belanja Air 1.900.000.000,00 - Belanja Listrik 3.650.000.000,00 Evaluasi dan Koordinasi Tertib Administrasi Ketatausahaan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000,00 - Belanja Penjilidan 3.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.850.000,00 - Uang Saku/Transport 4.000.000,00 Peningkatan Kinerja Operasional Induk Tata Usaha dan Cabang Tata Usaha di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.250.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.530.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.620.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 - Uang Saku/Transport 68.000.000,00 Penataan, Penyusutan dan Perawatan Arsip Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 250.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00 - Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 24.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.750.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 33.000.000,00 - Belanja Penjilidan 7.500.000,00

- Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.500.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Bimbingan dan Konsultasi Penyusunan RKA, DPA dan Laporan Kinerja 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 9.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 18.000.000,00 - Belanja Sewa Komputer dan Printer 12.000.000,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Peningkatan Koordinasi Antara Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Instansi Terkait 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.500.000,00 Monitoring Gaji, SPP, SPM Giro 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.390.000,00 - Belanja Fotocopy 20.646.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 Pembinaan Bendaharawan 53.483.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 7.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 26.286.000,00 - Belanja Fotocopy 9.813.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 10.184.000,00 Pelaksanaan Operasional Tim Pertimbangan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu 77.361.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 41.127.000,00 - Belanja Penjilidan 400.000,00 - Belanja Fotocopy 11.362.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.822.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.650.000,00 Peningkatan Bidang Perbendaharaan dengan Instansi Terkait 57.562.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 11.011.000,00 - Belanja Fotocopy 13.263.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.288.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Operasional Belanja Pegawai 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.924.000,00 - Belanja Fotocopy 36.452.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.624.000,00 Penerapan Sistem Pencairan SPM Giro 373.900.000,00 - Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 149.850.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.560.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 41.226.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 59.964.000,00 - Belanja Pengadaan Komputer Mainframe/Server 100.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyediaan Penunjang Kegiatan Rutin dan Rapat-rapat Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Sarana Penyedia Tenda, Kursi dan Sound System Kegiatan Operasional Kerumahtanggaan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 75.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 100.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 25.000.000,00 Peninggian Pagar Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.850.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Pagar Tanaman 132.050.000,00 Pemeliharaan Building Management System (BMS) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 91.000.000,00 Pemeliharaan Pengolahan IPAL Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Trunojoyo 1 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.125.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) 45.665.000,00 Pemeliharaan Jam Dinding Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 30.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.875.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Jam Dinding/Meja 26.965.000,00 Penyediaan Kelengkapan Kamar Mandi di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 460.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 150.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 250.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 47.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 Peremajaan Taman Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.150.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Taman dan jalur Hijau 88.250.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional (Perbaikan, Service Besar dan Kecil) 2.930.794.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus 1.326.686.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck 417.296.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 729.238.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 457.574.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Bermo tor (KDO-BBM) 3.458.312.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.920.000,00 - Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 2.873.660.000,00 - Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional 564.732.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan KDO (Perpanjangan STNK) 50.824.000,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.824.000,00 Pelaksanaan Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Jabatan Walikota Jakarta Selatan 1.760.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.699.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.780.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.520.000,00 - Belanja Fotocopy 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Atribut Petugas Pengamanan Dalam di Lingkungan Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 89.400.000,00 Pelaksanaa Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Kota Administrasi Jakarta Selatan 159.371.400,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.318.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.500.200,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Penjilidan 902.000,00 - Belanja Fotocopy 4.312.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 106.339.200,00 Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Bidang Tatapraja Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.688.200,00 - Belanja Penjilidan 690.000,00 - Belanja Fotocopy 1.230.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 13.072.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan 176.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.679.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.496.000,00 - Belanja Penjilidan 10.145.000,00 - Belanja Fotocopy 6.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.480.000,00 Persiapan Kegiatan Pekan Panutan PBB Kota Administrasi Jakarta Selatan 82.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.999.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0,00 - Belanja Cetakan Khusus 12.250.000,00 - Belanja Penjilidan 900.000,00 - Belanja Fotocopy 3.045.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.805.400,00 Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Bendara Pengeluaran Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.970.000,00

- Belanja Cetakan Umum 10.030.000,00 - Belanja Fotocopy 60.000.000,00 Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Petugas Penatausahaan Keuangan 106.832.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.651.000,00 - Belanja Fotocopy 9.581.000,00 - Belanja Sewa Tempat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.000.000,00 - Uang Saku/Transport 8.000.000,00 Cleaning Service I s/d III Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service IV s/d VI Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 603.900.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.000.000,00 Cleaning Service VII s/d X Gedung Sayap A JL. Prapanca Raya No. 9 700.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 647.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Sistem Pengendalian Program dan Anggaran 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 24.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Internet 12.000.000,00 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Inventarisasi/Penegasan Batas Wilayah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.214.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.961.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 425.000,00 - Belanja Penjilidan 7.480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.260.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.660.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Pendudukan, Monografi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan 36.637.500,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.457.300,00 - Belanja Penjilidan 1.064.000,00 - Belanja Fotocopy 596.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 20.520.000,00 Paparan Kantor Walikota Jakarta Selatan 60.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Otda Bagi Pengurus Rt/Rw 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 20.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 Sosialisasi Sadar Kebersihan di Lingkungan Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 - Belanja Fotocopy 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 Pembinaan Penanganan Pengaduan Masalah Hukum Bagi Rt/Rw 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 - Belanja Fotocopy 35.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.000.000,00 Penyuluhan Sadar Hukum Generasi Muda 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi otonomi Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan Ibadah Haji 160.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 160.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasara Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 934.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Travo dan Cubicle Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 179.900.000,00 Pemeliharaan Lift Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 990.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.400.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator 925.100.000,00 Pemeliharaan Gondola dan Pembersihan Gedung Luar (CS) Lantai 1 s/d 16 Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00 Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 20.405.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 8.015.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah (PUD) di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 18.561.500,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Berkala Bidang Perekonomian 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00 - Belanja Penjilidan 1.800.000,00 - Belanja Fotocopy 19.909.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 24.944.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah dan PMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00


Bidik Korupsi 6 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

KPK Diminta...............................dari Hal. 05 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 23.007.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataan di Jakarta Selatan 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.580.000,00 - Belanja Fotocopy 33.300.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Bidang Perekonomian 130.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 19.293.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00 Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi di Jakarta Selatan 222.208.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00 Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00 - Belanja Penjilidan 3.600.000,00 - Belanja Fotocopy 1.715.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 57.702.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00 - Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00 - Belanja Fotocopy 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RI di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00 - Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00 Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi Dan Penerimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00 - Belanja Fotocopy 7.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/ Kabupaten Administrasi 128.963.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00 - Belanja Penjilidan 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00 Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00 - Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00 - Belanja Penjilidan 1.000.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri dan Kanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00 Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00 Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00 Pengadaan Laptop di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 35.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00 Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00 Pengadaan Penunjuk Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Tong Sampah 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00 Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00 Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00 Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di Lingkungan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00 - Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 29.950.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00 - Uang Saku/Transport 180.000.000,00 Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00 Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 75.000.000,00 Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan dan Kelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan Pusat Perbelanjaan 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 21.544.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 13.144.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 7.819.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.160.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.000.000,00 - Belanja Fotocopy 15.930.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Perempuan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.430.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.476.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.865.000,00 - Belanja Penjilidan 1.440.000,00 - Belanja Fotocopy 3.479.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.610.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.196.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.969.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00 - Belanja Penjilidan 480.000,00 - Belanja Fotocopy 7.555.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Organisasi Kemasyarakatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.490.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.969.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.300.000,00 - Belanja Penjilidan 800.000,00 - Belanja Fotocopy 7.341.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring TPUKS Jakarta Selatan 149.925.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.772.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 11.302.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 47.175.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kesehatan 70.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.930.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.166.500,00 - Belanja Fotocopy 1.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.250.000,00 Pelaksanaan Monitoring Keluarga Berencana 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.810.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 5.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.814.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.090.000,00 - Belanja Penjilidan 360.000,00 - Belanja Fotocopy 1.326.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Sosial 149.950.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.432.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.805.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.660.500,00 - Belanja Penjilidan 100.000,00 - Belanja Fotocopy 10.273.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.240.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.240.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 17.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.700.000,00 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Administrasi Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.144.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.085.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.205.000,00 - Belanja Penjilidan 300.000,00 - Belanja Fotocopy 6.986.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 15.820.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 Koordinasi Asisten Kesmas Sekko Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.576.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.770.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.250.000,00 - Belanja Penjilidan 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 12.164.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.320.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 600.000,00 Pelaksanaan Monitoring Kota Sehat 149.900.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.497.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.777.500,00 - Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.950.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.400.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Gerakan Jum’at Sehat 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.672.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.154.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.216.500,00 - Belanja Fotocopy 2.062.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.960.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.375.000,00 Koordinasi Penanganan Sengketa Hukum Dengan Instansi Terkait 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.367.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Tekonilogi Informasi 13.525.000,00 - Belanja Penjilidan 2.595.000,00 - Belanja Fotocopy 38.013.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Rakor Wakil Camat dan Instansi Terkait 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.998.300,00 - Belanja Penjilidan 300.000,00 - Belanja Fotocopy 1.496.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.152.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.053.500,00 Koordinasi MUSPIKO Jakarta Selatan 1.150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 250.000.000,00 Pelaksanaan Operasional Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.030.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 4.542.400,00 - Belanja Registrasi/Keanggotaan 70.000.000,00 - Belanja Penjilidan 2.125.000,00 - Belanja Fotocopy 702.600,00 - Belanja Sewa Tempat 7.000.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 50.000.000,00 Penyelenggaraan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI 553.800.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 373.800.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 17.188.600,00 - Belanja Penjilidan 480.000,00 - Belanja Fotocopy 1.994.600,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.698.800,00 Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyediaan Bahan/Data Pemetaan Wilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.280.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 36.124.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 5.850.000,00 - Belanja Penjilidan 746.000,00 - Belanja Fotocopy 5.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.400.000,00 Pelaksanaan Evaluasi dan Pendataan dalam Rangka Potensi Wilayah Kota/Kecamatan Dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73.960.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 15.431.000,00 - Belanja Penjilidan 4.185.000,00 - Belanja Fotocopy 9.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.024.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Juru Pemantau Jentik di Kota Administrasi Jakarta Selatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.640.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.464.000,00 - Belanja Fotocopy 2.637.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.625.000,00 Pelaksanaan Audiensi Bidang Kesejahteraan Sosial 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.988.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.175.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.360.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 6.122.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 25.355.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 53.000.000,00 Pembinaan Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa SLTA 125.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.938.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 816.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 3.306.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.940.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 54.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 30.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.000.000,00 Pembinaan Guru-Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.000.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 10.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 11.757.500,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.000.000,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.000.000,00 Pembinaan Tentang Perpustakaan Bagi Ketua OSIS SLTP 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.242.500,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 6.300.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 25.442.100,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 4.800.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.380.000,00 - Belanja Cetakan Umum 8.757.500,00 - Belanja Penjilidan 4.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.877.900,00 - Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 20.000.000,00 Koordinasi Dengan Dewan Pendidikan di Bidang Pendidikan 100.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 20.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43.200.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.011.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.035.000,00 - Belanja Penjilidan 125.000,00 - Belanja Fotocopy 3.560.900,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.869.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 800.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Bidang Pendidikan dan Perpustakaan 80.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 7.526.700,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.742.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.100.000,00 - Belanja Penjilidan 2.000.000,00

- Belanja Fotocopy 2.894.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.736.800,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Faxmile 2.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan White Board 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 2.000.000,00 Pelaporan dan Evaluasi Saran dan Prasarana Bidang Pendidikan dan Perpustakaan 70.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 7.727.300,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.950.000,00 - Belanja Penjilidan 4.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.322.700,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Saresehan Ulama dan Umaro 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.395.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 40.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.320.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.330.000,00 - Belanja Penjilidan 250.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 69.205.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan STQ dan MTQ Tingkat Kota Jakarta Selatan 450.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.955.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 116.800.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.240.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Peghargaan/Sourvenir 9.660.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan 42.000.000,00 - Belanja Penjilidan 570.000,00 - Belanja Fotocopy 4.300.000,00 - Belanja Sewa Gedung 50.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 0,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 78.875.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 50.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Ramadhan 1431 H/2010 M 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.632.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.840.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.610.000,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.068.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 2.500.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Syawal 1431 H/2010 M 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.282.500,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.337.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.517.500,00 Pelaksanaan Kegiatan Silaturahmi Jum’at 105.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.146.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.687.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 600.000,00 - Belanja Fotocopy 3.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 71.004.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 4.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Tempat Ibadah 60.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.816.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.917.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.762.500,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 4.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.104.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 1.050.000,00 Pendataan Tempat dan Fasilitas Olah Raga 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.735.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.428.700,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 707.000,00 - Belanja Penjilidan 100.000,00 - Belanja Fotocopy 3.566.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.512.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 200.000,00 Pembinaan Bidang Olah Raga dan Pemuda TK Jakarta Selatan 200.000.000 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.725.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 36.500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 49.883.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.110.000,00 - Belanja Cetakan Umum 10.000.000,00 - Belanja Penjilidan 1.250.000,00 - Belanja Fotocopy 12.031.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 40.000.000,00 - Uang Saku/Transport 1.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Audiensi dan Rapat Bidang Mental Spiritual 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.516.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.250.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.530.000,00 - Belanja Penjilidan 500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.504.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.060.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 30.640.000,00 Pelaksanaan Kerja Bidang Kepemudaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 11.550.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 17.548.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.448.000,00 - Belanja Cetakan Umum 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 375.000,00 - Belanja Fotocopy 3.878.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.250.000,00 - Uang Saku/Transport 15.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Pemuda dan Olah Raga 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 7,290.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5,138.200.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 985.000.00 - Belanja Penjilidan 375.000.00 - Belanja Fotocopy 5.111.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.880.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 45.220.000.00 Pelaksanaan Monitoring Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Rumah Bersalin di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.500.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8,400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Pelaksanaan Monitiring Klinik Pengobatan Tradisional di Kota Adm. Jakarta selatan 60.000.000.00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan publikasi 1.186.000.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Pelaksanan Monitoring Apotik dan Toko Obat di Kota Adm. Jakarta Selatan 60.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.260.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.193.500.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 1.186.500.00 - Belanja Fotokopy 800.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 8.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 33.700.000.00 Monitoring Pelaksanan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kota Adm. Jakarta Selatan 120.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.824.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.721.500.00 - Belanja Dokumentasi,dekorasi dan publikasi 1.666.500.00 - Belanja Fotocopy 2.353.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 19.040.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.770.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 61.625.000.00 Pembina Penanganan Sengketa Hukum Bagi Aparat Pemko Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.338.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 26.670.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 4.875.000.00


Bidik Korupsi 7 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

KPK Diminta...............................dari Hal. 08 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.980.000.00 - Belanja Penjilidan 11.500.000.00 - Belanja Fotocopy 14.414.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.948.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.400.000.00 Monitong Pembenahan RW Kumuh Sedang dan Pembangunan Rumah Sehat PKK di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honororium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.825.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.225.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.300.000.00 - Belanja Penjilidan 2.400.000.00 - Belanja Fotocopy 10.000.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 31.550.000.00 Pembinaan dan Peningkatan Ketrampilan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /instruktur/Nara sumber 5.600.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00 - Belanja penjilidan 800.000.00 - Belanja Fotocopy 3.981.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00 - Uang saku/transport 5.000.000.00 Sosilisasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Bagi Masyarakat/ Perempuan di Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.860.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 5.600.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.784.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.475.000.00 - Belanja Penjilidan 800.000.00 - Belanja Fotocopy 3.981.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.500.000.00 - Uang Saku/Transport 5.000.000.00 Inventarisasi Data Pengurus RT/RW Dewan Kelurahan dan Dewan Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 20.405.700.00 - Belanja Penjilidan 875.000.00 - Belanja Fotocopy 3.555.275.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 75.164.025.00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Bimbingan Teknis (BINTEK) Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Bagi Sekcam dan Sekkel Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 14.614.000.00 - Belanja penjilidan 700.000.00 - Belanja Fotocopy 4.084.400.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.601.000.00 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Pelaksananan Lomba Kinerja RT/RW dan Dewan Kelurahan Tingkat Kota Adm Jakarta selatan 125.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.012.000.00 - Belanja Barang Pakai Habis 9.803.200.00 - Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 572.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 0.00 - Belanja Penjilidan 3.795.000.00 - Belanja Fotocopy 512.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 55.305.000.00 Donor Darah 25.564.360.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.228.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000.00 - Belanja Fotocopy 1.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 16.900.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 936.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0.00 Program peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai Senam kesegaran jasmani Kota Administrasi Jakarta selatan 300.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.245.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000.00 - Belanja Fotocopy 2.000.000.00 - Belanja Sewa Sound System 30.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 187.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta /Petugas/Panitia 64.255.000.00 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia(HAM) Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Di 10 Kecamatan Kota Adm. Jakarta Selatan 175.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.942.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 30,000.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 10.000.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 31.104.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1.053.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.700.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 46.645.000.00 - Belanja Fotocopy 2.426.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5.250.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 37.500.000.00 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di 10 Kelurahan kota Adm. Jakarta Selatan 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.890.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber 22.500.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 7.500.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.293.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 350.000.00 - Belanja Dokumentasi,Dekorasi dan Publikasi 3.000.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 23.400.000.00 - Belanja Fotocopy 192.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.750.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 18.750.000.00 Lomba Keluarga Sadar Hukum Tk. Kota Adm. Jakarta Selatan 45.500.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.049.500.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 15.000.000.00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.250.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 844.500.00 - Belanja Hadiah Lomba /Penghargaan/Souvenir 3.775.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 875.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 950.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 875.000.00 - Belanja Fotocopy 2.256.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3.375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.875.000.00 Pengadaan dan Penyebarluasan Produk Hukum 62.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.654.000.00 - Belanja Alat Tulis kantor sarana Teknologi informasi 828.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 37.000.000.00 - Belanja Penjilidan 280.000.00 - Belanja Fotocopy 14.363.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375.000.00 Kliping Warta Hukum 63.000.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.712.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 528.000.00 - Belanja surat kabar/Majalah 10.800.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 43.200.000.00 - Belanja Fotocopy 5.760.000.00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penerimaan PBB,BPHTB,PPH Pasal 21 obyek pajak Dalam Negeri (OPDN) Terhadap Pengurus RT/RW di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 100.000.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.902.000.00 - Belanja Penjilidan 3.325.000.00 - Belanja Fotocopy 1.043.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia 46.130.000.00 Program Pelayanan dan Bantuan Hukum Penanganan Perkara Pengadilan 149.950.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.100.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.344.000.00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 900.000.00 - Belanja Alat tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 15.450.000.00 - Belanja Penjilidan 10.000.000.00 - Belanja Fotocopy 40.006.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 38.400.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000.00 Pembekalan Penyelesaian Hukum Bagi PNS di Lingkungan Kota Adm. Jakarta Selatan 104.500.000.00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.968.000.00 - Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Nara sumber 10.800.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 9.127.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 7.675.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.125.000.00 - Belanja Cetakan Khusus 36.000.000.00 - Belanja Fotocopy 6.480.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000.00 - Uang Saku/Transport 1.200.000.00 Program Koordinasi Kebijakan Pembangunan Monitoring Kawasan Industri Yang Tidak Sesuai dengan Peruntukan 123.568.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.928.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 7.500.000.00 - Belanja Penjilidan 3.500.000.00 - Belanja Fotocopy 15.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.928.000.00 Pelaksanaan Kegiatan Fasos Fasum di Wilayah Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000.00 - Belanja Fotocopy 17.082.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.850.000,00

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Bidang Tata Ruang Kota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.512.000.00 - Belanja Fotocopy 8.200.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00 Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Bangunan Berubah Fungsi 240.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.568.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 40.532.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Cetakan Umum 12.000.000.00 - Belanja Fotocopy 45.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 54.450.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.450.000.00 Monitoring Ruang Terbuka Hijau di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.995.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 4.000.000.00 - Belanja Fotocopy 13.529.800.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 33.561.600.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.561.600.00 Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.521.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000.00 - Belanja Penjilidan 600.000.00 - Belanja Fotocopy 2.469.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Masalah Pembangunan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.620.500.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000.00 - Belanja Penjilidan 2.600.000.00 - Belanja Fotocopy 3.269.500.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 18.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Bagian Tata Ruang dan LH tahun 2011 147.562.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 47.557.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 7.500.000.00 - Belanja Fotocopy 19.793.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.360.000.00 Monitoring Pembuatan Sumur Resapan 162.568.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.808.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.568.000.00 - Belanja Penjilidan 10.000.000.00 - Belanja Fotocopy 15.000.000.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 27.360.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.480.000.00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bidang Prasarana Kota 115.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 23.801.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.000.000.00 - Belanja Penjilidan 600.000.00 - Belanja Fotocopy 4.489.500.00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.500.000.00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000.00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 Monitoring Pembangunan di Kawasan PBB 173.248.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000.00 - Belanja Alat Tulis Kantor 20.243.000.00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000.00 - Belanja Penjilidan 6.000.000.00 - Belanja Fotocopy 19.573.000.00 Rehab Gedung Kantor Camat 1.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 900.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.200.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 929.900.000,00 Rehab Gedung Kantor Lurah 3.000.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 242.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 52.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.250.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2.681.550.000,00 Rehab Gedung Rumah Dinas Lurah 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.400.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas 1.361.600.000,00 Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 230.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.791.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 25.000.000,00 - Belanja Penjilidan 2.100.000,00 - Belanja Fotocopy 23.299.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 28.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 28.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.350.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 15.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Handycam 6.000.000,00 Silaturahmi Minggu Pagi 400.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.352.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 43.413.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 19.995.000,00 - Belanja Cetakan Umum 0,00 - Belanja Penjilidan 15.000.000,00 - Belanja Fotocopy 40.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 164.160.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.080.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Bangun Praja/Adipura 584.150.400,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 176.820.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 45.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 19.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 29.694.000,00 - Belanja Penjilidan 19.500.000,00 - Belanja Fotocopy 45.924.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 15.750.000,00 - Belanja Sewa Tenda 20.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 17.500.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 17.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 63.781.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.781.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 49.400.000,00 Pembinaan Pengusaha Jasa Konstruksi Klasifikasi Gred 2 dan Gred 3 di Kota Administrasi Jakarta Selatan 280.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.800.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 2.225.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 89.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 21.231.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 5.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 7.500.000,00 - Belanja Penjilidan 1.200.000,00 - Belanja Fotocopy 18.543.500,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 66.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Koperasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.440.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.483.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 19.874.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.500,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Pemantauan Harga Sembako di Jakarta Selatan 165.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.707.300,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.882.500,00 - Belanja Fotocopy 24.200.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 40.075.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 Pelaksanaan Monitoring Perpasaran Swasta Sesuai Perda No. 2 Tahun 2002 di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.708.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00

- Belanja Fotocopy 19.380.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.900.000,00 Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam APEKSI tahun 2010 240.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.425.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.061.400,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 66.000.000,00 - Belanja Fotocopy 5.688.600,00 - Belanja Sewa Gedung 66.000.000,00 - Belanja Sewa Tempat 25.600.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 16.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.375.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.200.000,00 Monitoring Usaha Industri di Jakarta Selatan 145.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 14.216.600,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 20.405.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 43.718.400,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Flora dan Fauna(FLONA) Tahun 2010 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 4.722.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 8.015.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.620.000,00 - Belanja Sewa Alat Kesenian 13.200.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.712.500,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.950.000,00 Pelaksanaan Monitoring Produk Unggulan Daerah (PUD) di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.310.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 18.633.500,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Fotocopy 18.561.500,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 30.360.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.400.000,00 Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan Berkala Bidang Perekonomian 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.216.000,00 - Belanja Penjilidan 1.800.000,00 - Belanja Fotocopy 19.909.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 22.770.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 Pelaksanaan Monitoring Transportasi Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.390.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 19.363.200,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 24.944.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7.920.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 36.432.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 Pelaksanaan Monitoring Ketenagakerjaan Usaha Kecil Menengah dan PMA di Jakarta Selatan 205.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.880.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 22.135.950,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.610.000,00 - Belanja Penjilidan 2.600.000,00 - Belanja Fotocopy 23.007.800,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 52.181.250,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.335.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 4.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Bidang Kepariwisataan di Jakarta Selatan 275.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.320.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 30.080.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Penjilidan 4.580.000,00 - Belanja Fotocopy 33.300.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 60.720.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 4.500.000,00 Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Bidang Perekonomian 130.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.280.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.729.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 19.293.200,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.572.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.125.000,00 Operasional Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi di Jakarta Selatan 222.208.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.512.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.390.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 29.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.600.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 65.206.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan OHP/Infocus/LCD/TV/HDTV 0,00 Pembinaan Program Pelayanan Publik Kecamatan 120.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.620.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 22.464.200,00 - Belanja Penjilidan 3.600.000,00 - Belanja Fotocopy 1.715.800,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 26.600.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 57.702.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.290.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 8.713.500,00 - Belanja Cetakan Khusus 11.000.000,00 - Belanja Fotocopy 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 6.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.698.500,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 0,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 2.500.000,00 Penyelenggaraan HUT Kota Jakarta dan HUT RI di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi di Jakarta Selatan 150.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 1.180.000,00 - Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 3.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.500.000,00 - Belanja Sewa Meja/Kursi 10.000.000,00 - Belanja Sewa Tenda 30.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System 5.000.000,00 - Belanja Sewa Level/Panggung 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 970.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 87.350.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Upacara Hari-hari Besar di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 7.500.000,00 - Belanja Cetakan Umum 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 72.000.000,00 Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Sarana Keprotokol Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 93.900.000,00 Operasional Keprotokol Dalam Rangka Penyelenggaraan Resepsi Dan Penerimaan Kunjungan TamuDi Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan 200.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 13.390.000,00 - Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sourvenir 40.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 10.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 21.8850.000,00 - Belanja Fotocopy 7.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 86.975.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Layanan Publik Kota/ Kabupaten Administrasi 128.963.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.683.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 6.688.500,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 8.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 23.850.000,00 - Belanja Penjilidan 10.000.000,00 - Belanja Fotocopy 2.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.341.500,00 Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap 9 Unit Kerja dan 3 Sekolah Kota Administrasi Jakarta Selatan 1.100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 5.412.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 8.000.000,00 - Belanja Sertifikasi 1.076.125.000,00 - Belanja Penjilidan 1.000.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 282.500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Penyediaan Pengadaan Meubelair Gedung Sayap Belakang Kiri dan Kanan JL. Prapanca Raya No. 9 24.360.408.100,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 9.000.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 4.510.408.100,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 5.050.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 4.180.200.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Lemari 1.300.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Bangku Tunggu 300.000.000,00 Pengadaan Elektrik (Sound System) Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sound System 283.000.000,00 Pengadaan Komputer dan Printer di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 93.700.000,00 Pengadaan Laptop di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 35.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 700.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop 32.380.000,00 Pengadaan Papan Nama Ruangan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Pengadaan Sofa dan Kursi Tamu Ruangan Pimpinan di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Sofa 93.700.000,00 Pengadaan Penunjuk Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan 50.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 300.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 500.000,00 - Belanja Bahan Peraga 46.780.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 Penyediaan Karpet Mesjid dan Musholla Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Barang Pakai Habis 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Kantor Walikota Jakarta Selatan 100.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00 - Belanja Tong Sampah 93.700.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 Pengadaan Vertikal Blind Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden 479.000.000,00 Pembuatan Partisipasi Ruangan Kantor Walikota Jakarta Selatan JL. Prapanca Raya No. 9 1.500.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.500.000,00 - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 - Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.000.000,00 - Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 4.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Partisi/Penyekat Ruangan 933.000.000,00 Pelaksanaan dan Pengawasan larangan Merokok di Ruang Kerja di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.500.000,00 - Belanja Cetakan Khusus 282.500.000,00 - Belanja Fotocopy 1.923.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 Penyediaan Konsumsi Tamu dan Para Pejabat Dalam Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Selatan 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai 300.000.000,00 Operasional Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 125.000.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 50.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 150.000.000,00 Pendataan, Inventaris dan Pengamanan Aset Pemda di Lingkungan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.400.000,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 110.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 37.650.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.000.000,00 - Belanja Bahan Peraga 20.000.000,00 - Belanja Cetakan Umum 14.000.000,00 - Belanja Penjilidan 5.000.000,00 - Belanja Fotocopy 29.950.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 300.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Tamu 168.000.000,00 - Uang Saku/Transport 180.000.000,00 Penyediaan Surat Kabar dan Majalah untuk Para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/Majalah 75.000.000,00 Pelaksanaan Penggandaan Surat-surat Dinas Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 75.000.000,00 - Belanja Fotocopy 75.000.000,00 Operasional Petugas Pengawalan Para Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan 550.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber 48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kelengkapan dan Kelayakan Fasilitas Gedung Bertingkat dan Pusat Perbelanjaan 300.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.920.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 27.336.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 21.544.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 42.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 51.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Bangunan Menara Telekomunikasi 260.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.840.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 29.816.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 4.800.000,00 - Belanja Penjilidan 2.500.000,00 - Belanja Fotocopy 13.144.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 38.400.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 66.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer 1.250.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll) 750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kamera 3.500.000,00 Monitoring dan Pemantauan Pembangunan Utilitas 140.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.360.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor 12.771.000,00 - Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.400.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.638.000,00


Sambungan 8 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Kinerja Kadis P2B DKI Diduga “Melempem” ............................................................................................................................dari Hal. 01 bertahap dalam penerbitan IMB. Selanjutnya, IMB diterbitkan berdasarkan advis planning yang bernuansa “suap” dan juga patut disinyalir terjadi “suap menyuap” pada penerbitan SIPPT dan IMB dari pembangunan mall dan fasilitasnya, disebabkan posisinya te rlalu de kat de ngan sutet (tegangan tinggi) tetapi SIPPT, advis planning dan IMB dapat diterbitkan seperti semua pengurusannya sudah dapat diatur sedemikian rupa. SIPPT dari Gubernur DKI membuat sebab akibat dampak kurang baik terhadap kinerja Kadis P2B DKI Jakarta untuk menjalankan dan menegakkan perda dengan tegas, karena di satu menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan adalah merupakan kewajiban bila arahannya benar. Tapi bila arahan dan kebijakannya kurang benar dijalankan , bagaiman a ha-

silnya nanti bila kebijakan kurang ben ar dijalan kan dengan benar. Hal itu disampaikan warga Jakar ta be rinisial R J kepada RBN baru baru ini memberikan komentar terkait ke be radaan M all dan fasilitasnya yang posisinya dekat dengan kabel tegangan tin ggi se rta pe ke rjaan proye kn ya sudah h ampir selesai. Akibatnya, kinerja Kepala Dinas P2B DKI yang menggantikanWiriayatmoko selaku plh, I Putu Ngurah Indiana terindikasi “melempem” dan “c ulun” dalam pe ngkajian maupun penertiban terhadap keberadaan penerbitan IMB yang sudah terlanjur diterbitkan, sedangkan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta disinyalir “buang badan” kepada bawahannya Sudin Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan penerbi-

tan advis planning. Sebab akibatnya diduga te rjadi pe nyelamatan dir i masing masing dan saling tuding, sedangkan mantan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta dan sekaligus plh Kadis P2B DKI DKI saat penerbitan IMB ketika itu sudah enak posisinya maupun jabatannya dengan duduk manis saat ini menjadi staf Gubernur, tetapi disinyalir tinggalkan “borok warisan” tanpa dapat tersentuh oleh hukum, walaupun penerbitan terindikasi “suap” dalam penerbitan advis planning dan IMB yang termasuk dalam r anah kor upsi ser ta perlu dibasmi dari Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah menimbulkan delik sosial. Berawal dari penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap PT Inti Utama Dharma

DIJUAL TANAH Dijual Tanah dan Bangunan, LB/LT 175/970 M2 Alamat Jl Sapta Nomor 28 Menteng Dalam Pancoran Jakarta Selatan (Dekat kawasan Komplek Bidakara)

Harga Bisa Nego Hubungi: Syamsudin S. HP 081210882369 Atau Hubungi BIRO JASA RAKYAT BERSATU Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Sguare (Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504 Biro Jasa dan Iklan RAKYAT BERSATU Membantu Melayani Masyarakat Sekretariat: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square (Gedung Kuning Lantai II) Telephon (021) 72781504. Anda Butuh Bantuan??? Hubungi Marketing Eksekutif (021) 72781504, 94705665 HP 081210882369 Akibat Gudang Dilalap...........................................................................dari Hal. 01 run ke lokasi, saat dikonfirmasi memberikan penjelasan, “Sejauh ini belum dapat dipastikan penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan gudang beserta seluruh isinya tersebut. Kami masih akan mencari penyebabnya dan akan dilakukan penyelidikan terkait sumber

api atau sumber kebakaran. Sejauh ini kami belum dapat memastikan apa penyebabnya” ungkap Kapolsek Kemaraya yang turut mengamankan TKP. Dalam insiden kebakaran tersebut, sesuai dengan pantauan RBN tidak ada korban jiwa, sebab ketika terjadi ke-

bakaran, tidak ada orang yang tinggal ataupun penjaga gudang. Meski tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir sekitar miliaran rupiah. Api baru dapat dipadamkan kurang lebih dua jam setelah menggunakan 5 unit pemadam kebakaran. (Azhar)

Real Estate yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya karena posisinya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi (sutet) sangat dipertanyakan keberadaannya, disebabkan SIPPT me rupakan Surat Ijin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanahnya seluas 5.000 M2 atau lebih diduga menjadi sumber awal delik. Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan peninjauan ke lapangan , kare na keber adaan pembangunan mall di bawah sutet  tersebut dapat menimbulkan delik hukum dan delik sosial nantinya, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian pembangunan gedung mall dilakukan, tandas sumber. Menanggapi keberadaan pembangunan mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat kabel tegangan tinggi (sutet), Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta,  Ir. M Agus S uban dono, MPM dalam menjawab surat konfirmasi terkait penerbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dharma RE membantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan advis planning tersebut sudah benar sesuai dengan standar prosedur dan telah mengacu pada petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis. Dalam isi suratnya Nomor 271/073.7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, Kadis Tata Ruang DKI menyampaikan: 1.Telah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Real Estate pada lokasi dimaksud dengan nomor: 0 4 4 6/ G S B / JT / V I I / 20 0 9 . 2.Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3.Sesuai dengan Pedoman Detail Teknis Ketatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 me ter dari as jaringan tegangan tinggi listrik. 4. Untuk hal keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang tidak berkaitan langsung dalam tugas pokok dan fungsinya, tegas Ir. M Agus Subandono, MPM dalam suratnya. Di lain sisi,  sesuai dengan pantauan RBN serta menurut sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pe mbe ritaan , men gatakan, penerbitan Ijin Mendirikan Ban gunan (IMB)  pembangunan mall dan fasilitasnya te rsebut diter bitkan ole h

Dinas P2B DKI berdasarkan advis planning yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan penerbitan yang bernuansa “suap menyuap” baik dari aspek penerbitan advis planning maupun penerbitan IMB. Penerbitan diduga dilakukan oleh satu orang yang menjabat dua jabatan. Satu secara definitif dan satu secara plh. Setelah tanda tangan di Dinas Tata Ruang, kemudian ditanda tangan lagi oleh orang yang sama di Dinas P2B selaku plh. Diduga terjadi sebab akibat berkepanjangan yang berawal dari penerbitan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta. Bila dasarnya kurang pas maka akibatnya juga berdampak kurang pas yang berkepanjangan, karena Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang juga menjalankan program yang kurang pas tersebut akibat penerbitan SIPPT oleh Gubernur. Dalam hal ini, Foke diminta lakukan pengkajian terhadap SIPPT yang sudah terlanjur diterbitkan karena pemberian SIPPT terse but sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya karena dapat menimbulkan delik sosial. Sumber juga menambahkan, penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning terhadap pembangunan mall dan fasilitasnya layak menjadi bahan pengkajian, disebabkan terindikasi langgar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 maupun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008, dan disebabkan dasar penerbitan SIPPT, IMB maupun advis planning penuh dengan teka teki bila ditinjau dari letak dan keberadaan gedung terhadap sutet. Padahal penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung adalah untuk menegakkan Perda. Diduga terjadi sebab akibat dan akibat sebab penerbitan SIPPT, yaitu pe ne rbitan IMB maupun advis planning yang kurang tepat terhadap kebe radaan gedung di dekat sutet. Dampaknya dapat dikatakan menjadi seperti “melawan perda”. Akibatnya, satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga melawan perda. Penerbitan juga ter in dikasi suap menyuap dan gratifikasi. Dalam hal indikasi suap me nyuapn ya, Ke jaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya diminta lakukan penyelidikan ter hadap keberadaan penerbitan SIPPT, advis planning maupun IMB dari gedung yang terindikasi melanggar aturan teknis maupun petun juk pe laksanaan penerbitan IMB serta diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitannya. “Disebabkan pembangu-

nan mall dan fasilitasnya gedung milik dari PT Inti Utama Dharma Real Estate dengan posisi mall dan fasilititasnya berada di bawah aliran listrik tegangan tinggi (sutet), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta juga diminta pengkajian terhadap penerbitan IMB gedung terse but, karena peruntukkannya juga sangat dipertanyakan” ujar sumber. Dengan lugas sumber juga mengatakan, terkait dengan penerbitan IMB Nomor 5310/ IMB/2011 yaitu obje k Mall dan Fasilitasnya, atas nama PT Inti Utama Darma Real Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelur ah an Pon dok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, penerbitan IMB tersebut dipertanyakan apa sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur penerbitan IMB serta advis planningnya, juga sangat dipertanyakan keber adaan dasar penerbitan. Patut diduga terjadi konspirasi dan suap menyuap sehingga SIPPT, IMB dan advis planning tersebut dapat diterbitkan, ujarnya. “Se suai den gan Pe rda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung, sebelum IMB Nomor 5310/IMB/2011 diterbitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati penelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang ber laku di wilayah hukum DKI Jakarta, namun karena keberadaan mall ter-

sebut juga telah diaminkan terlebih dahulu oleh Gubernur DKI, terjadi pengaturan yang sangat rapi. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, men imbulkan per tanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana keberadaan mall tersebut bisa berada di dekat sutet dengan memiliki IMB, imbuhnya. Keberadaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi gedungnya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya, dimana hal tersebut sudah terurai secara tekinis dengan jelas di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 terkait bangunan maupun kontraktor ban gunan supaya me mber ikan data yang benar dan jelas untuk men jalakan tugasn ya demi keterbukaan informasi publik. Supaya terciptanya keseimban gan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya, baik Kepala Dinas maupun Suku Dinas diharapkan menjalankan tupoksinya secara be nar demi menjaga keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke kurang berkenan memberikan tanggapan sedangkan Kadis P2B belum bersedia memberikan komentar ter kait pen erbitan IMB yang juga bernuansa “suap” te rsebut. S edangkan Wir iayatmoko yang dicoba untuk ditemui dalam kon firmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/Polman)

Basmi Jaringan Narkoba di Wilayah Hukum Jagakarsa..................................................................dari Hal. 01 intaian, bandar dapat kita bekuk di perjalanan setelah belanja dari Lenteng Agung. Adapun pengakuan Ahmad Jarkasih bandar besarnya berinisial Boy, yang saat ini masih dalam pencarian” ujar Daniel. Ahmad Jarkasih (29) ditangkap Kepolisian Metro Jagakarsa hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekitar pukul 20.15 WIB dengan barang bukti ganja seberat 600 gram (0,6 kg) dan telah dipaket dalam satu bungkusan 500 gram dan tiga bungkusan seberat 100 gram yang sudah siap diedarkan. Penangkapan dilakukan dengan mengerahkan lima anggota Serse Polsek Metro

Jagakarsa dan dipimpin langsung oleh Kanit, karena Ahmad Jarkasih termasuk penjahat licin dan sudah pernah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Depok dengan kasus yang sama yakni bandar narkoba. Sesuai dengan Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Kepolisian Republik Indonesia sudah memberlakukan Undang Undang Narkotika tersebut sejak 1 Nopember 2009 dimana kategori pemakai dan pengedar narkoba sudah dihilangkan. Siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati. Jika kedapatan membawa

narkotika di bawah 5 gram maka terancam hukuman 4 tahun hingga 5 tahun penjara. Namun hukuman minimal 4 tahun tersebut juga disertakan denda yang cukup tinggi. Denda 500 juta, dan jika tidak mampu maka hukuman penjara ditambah lagi 2 tahun penjara. Selain itu, dalam undang undang baru tidak ada lagi perbedaan hukuman antara pengguna narkotika dan psikotropika. Psikotropika dan narkotika semuanya menjadi golongan I, ujarnya. Untuk terciptanya keterbukaan informasi publik, kami selaku petugas kepolisian di Polsek Metro Jagakarsa merasa senang dapat bermi-

tra dengan pers ataupun jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik demi terciptanya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 teantang Keterbukaan Informasi Publik. Selaku mitra yang baik terhadap insan pers, keterbukaan informasi publik harus dijalankan. Mari kita membasmi narkoba di Bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai secara bersama sama dari tupoksinya masing masing. Kepolisian untuk menangkap dan insan pers menulis berita penangkapannya. “Kan…… Kepolisian dan Pers saling mengisi untuk terwujudnya kemitraan ” tandasnya untuk menutup pembicaraan. (Minggus/STR)


Sambungan 9 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan .........................................................dari Hal. 01 diharapkan untuk dapat “sadar diri” terhadap sebab akibat penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pertanahan yang terindikasi merugikan masyar akat In donesia dan bahkan menimbulkan korban jiwa, dan penerbitan SK juga terin dikasi sar at gratifikasi maupun dugaan salah gunakan jabatannya. Disinyalir terjadi hal yang sangat unik yaitu tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, akibatnya PT Buana Estate mendapatkan hak atas tanah terindikasi “pilih kasih” dan diduga terjadi perkaya diri dan atau oran g lain akibat penerbitan SK dan pembatalan SK. Dimana kedua SK tersebut ditanda tangan oleh orang yang sama yaitu Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Agar pemasalahan tanah Hambalang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keberanian penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dinantikan, karena permasalahan indikasi korupsi tanah Hambalang yang membawa nama orang besar di NKRI seperti nama Nazarudin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, maupun delik per tanahan antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana, lokasi tanahn ya ber de katan dan asal tanahnya juga sama sama bekas hak dari perkebunan Ciderati yakni be kas HGU Nomor 1. Untuk terciptanya pemerintah an yan g be rsih dar i korupsi, kolusi dan nepotisme te rh adap pemer in tahan NKRI, Menteri Pertahanan R epublik In done sia (R I), Purnomo Yusgiantoro diminta untuk dapat menjelaskan kepada publik terkait keberadaan SK Pembatalan No 1/ Pbt/BPN RI/2011 yang membawa nama kementerian yang dipimpin nya, demi un tuk menjaga nama baik Kemente-

rian Pertahanan RI. Selain itu, akibat SK 1/ Pbt/BPN RI/2011 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Ke pala BPN R I dalam menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto diduga lakukan salahgunakan jabatan dan perlu dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan khususnya in dikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto. Hal tersebut disampaikan sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Menurut sumber, SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 ole h Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dilakukan un tuk me njalan kan putusan hukum Mahkamah Agung R epublik In done sia (MARI) Nomor 482 K/TUN/ 2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan batal SK Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI untuk perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate dengan SK Nomor 9/HGU/ BPN/2006. Dalam putusan tersebut juga disebutkan, “Memerintahkan tergugat I dan tergugat II yaitu Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk mencabut keputusannya masing masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan menerbitkan putusan baru tentang perpanjangan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Buana Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT Genta Prana seluas 2.117.500 meter persegi.” Juga memerintahkan kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN R I un tuk me mprose s lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT G en ta Prana seluas 2.117.500 meter persegi sesuai peraturan perundang unda-

ngan yang berlaku. “Menghukum para tergugat, yaitu Kepala BPN RI selaku tergugat I dan Kepala Kantor Pertanah an Kabupaten Bogor selaku tergugat II secara tan ggun g re nten g un tuk membayar biaya perkara ini di ke dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dite tapkan R p. 400.000,-” imbuhnya. Sedangkan perkara tersebut dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diputus MA RI dengan No 72 PK/ TUN/2009 tan ggal 16 Septe mber 2009 den gan amar putusannya, menolak peninjauan kembali dari pemohon I: PT Buana Estate, pemohon II Kepala BPN RI dan pemohon III Kepala Kantor Pertanahan Kabupate n Bogor dan menghukum pemohon I, II, III untuk membayar biaya pe rkar a se be sar Rp. 2.500.000,- Dan berdasarkan putusan PK tersebut PTUN Jakarta telah memberitahukan kepada para pihak tanggal 4 Nopember 2009 lalu, ujarnya. Untuk menin dak lan juti putusan hukum tersebut, Joyo Winoto membuat surat pembatalan terindikasi “aneh bin aneh” karena isi inti dari SK selain membatalkan SK juga terdapat melepaskan hak dari PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan Republi Indonesia guna pe mbangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Adapun isi inti SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/ 2011, Me ne tapkan: KEPUTUS AN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN S EBAG IAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PER TANAHAN NAS IONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEM BATALAN SERTIFIKAT HAK G UNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT.

BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNY AI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. KESATU:Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Ke pala Badan Per tanahan Nasion al Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HG U/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KE TIG A: M e m bat alk an Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Jun i 2006 se bagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M 2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2. 369. 475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEM PAT:M en e tapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan se bagaiman a Diktum KESATU dan KETI-

GA, dalam ke adaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt. G/2009/ PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsider an Men imbang h ur uf “g”, te lah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a. Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENA M : M e mbe r ikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usah a atas tan ah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangun an Pusat M isi Pe me liharaan Per damaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), te rdir i dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha

Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukah ati se luas 74. 650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178. 570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pele pasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwewenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksan akan nya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , de ngan keten tuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, ujar sumber. Bila dilakukan pemah aman, pengkajian, maupun telaah terhadap SK yang dibuat Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 diduga kurang profesional serta te rindikasi “pur a pura one ng” te rhadap te rjadin ya perbedaan angka antara isi SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/ 2011 dan SK Nomor 9/HGU/ BPN/2006, dimana tanah sekitar 29,39 hektar terindikasi hilang dari perhitungan angka angka. Diduga tanah seluas 29,39 hektar menjadi bagian Joyo Winoto dan terindikasi gratifikasi selaku penerbit SK Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 dan SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 yang menguntungkan terha-

dap PT Buana Estate. Adapun perbedaan tersebut, dalam SK Nomor 9/ HGU/BPN/2006, luas tanah HGU No 146 adalah seluas 637.940 meter pe rse gi dan HG U 150 luas tan ah nya 428.570 meter persegi. Tetapi di dalam SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, luas tanah HGU No 146 menjadi 594.014 meter persegi dan luas tanah HGU No 150 menjadi 178.570 meter persegi. Selisihnya sekitar 29,3 hektar yang sangat dipertanyakan keberadaannya. Di lain sisi, dalam SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 dalam Diktum KEDUA ter urai den gan jelas, bahwa HGU No. 149 seluas 4.486.975 meter persegi hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisih luas tanahnya sekitar 26.160 meter persegi, sangat dipe rtan yakan ke be radaannya. Dalam hal ini, disinyalir terjadi kontroversi nilai angka dari Diktum KETIGA bahwa HGU No.149 sebagian seluas 2.117.500 meter persegi dari luas keselur uh an nya 4.486.975 meter persegi atas nama PT Buana Estate untuk diganti de ngan ser tifikat HGU untuk tanah sisa seluas 2.369.475 meter persegi atas nama PT Buana Estate, padahal dalam Diktum KEDUA hanya be rlaku sah un tuk pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisihnya sekitar 26.160 meter persegi sangat dipertanyakan beberadaannya. Perlu dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD sangat sulit untuk ditemui karena sibuk rapat dan rapat. (Minggus/Polman/Rodeo)

tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/ VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. i.Bahwa

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: -Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2. -Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2. -Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. -Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. -Menata kembali peruntukan,penggunaan,penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan

SK Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 Tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/ 2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” K EPALA B ADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Membaca: a.Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. b.Surat permohonan dari PT.Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BEHam/VI/2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima serti-

fikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil). Menimbang: a.Bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c.Bahwa Keputusan tersebut huruf “a” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/ Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/ Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/ Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT. Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. d.Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “a” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT. Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT. e.Bahwa perkara tersebut huruf “c” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/ 2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/ 2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/ 2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : - Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate. - Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate.

- Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e.Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “d” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/ 2009 tanggal 9 Juli 2009. f.Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/ 2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. g.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor

149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT.Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/ Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/VII/ 2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT.Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. h.Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang

Bersambung ke hal 10


Sambungan 10 EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan .........................................................dari Hal. 09 Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat: 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). 2.Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160). 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58). 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59). 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006. 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005. 7.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/ 2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. KESATU: Menyatakan

batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/

2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Per-

tanahan Kabupaten Bogor untuk: a.Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar

di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/

Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPA: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009 Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 Lamp. :Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Kepada Yth : 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut : M E N GA D I LI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : —— Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian : Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di – Jakarta 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di - Jakarta 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di - Jakarta 4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi, Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5. Arsip.

Bersambung ke hal 11


Sambungan

11

EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan ................................dari Hal. 10

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI REDAKSI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS KEPADA PRESIDEN RI Jakarta, 17 Januari 2012 No. : 187/Kf-SK/12 Perihal : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta.

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Bangunan Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB...................................................dari Hal. 01 “Bahwa berdasarkan laporan dari klien kami, saat ini di atas tanah tersebut telah terdapat hak lain yaitu Sertifikat No. 2636 yang merupakan hak milik saudara, sehingga klien kami mempertanyakan atas dasar/alas hak apa hingga saudara bisa memiliki hak tanah di atas tanah milik klien kami” tandasnya. “Bahwa atas kehadiran sertifikat No. 2636 di atas tanah klien kami tersebut, telah menyebabkan kerugian pada klien kami sehingga tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya serta tidak dapat menikmatinya, mengusahakan dan mendiami tanah miliknya sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria serta peraturan lainnya” tegasnya. “Bahwa klien kami akan mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk mendapatkan kembali haknya yaitu membuat laporan kepolisian, termasuk dan tidak terbatas pada penyerobatan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUH Pidana dan pembuatan surat palsu serta keterangan palsu dan lain-lain perbuatan pidana lainnya” “Bahwa melalui somasi ini, kami menghimbau saudara untuk tidak melakukan aktivitas apapun terhadap tanah aquo, termasuk tapi tidak terbatas pada mengalihkan/ menjual kepada pihak lain, membuat bangunan, melakukan pengrusakan dan/atau aktivitas lainnya di atas tanah tersebut karena akan merugikan saudara sendiri” serunya. “Bahwa untuk itu maka kami selaku penasehat hukum dengan ini mengundang kehadiran saudara di kantor kami untuk membahas permasalahan tersebut, pada Hari: Kamis, 4 Mei 2012 Tempat: Kantor Hukum DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Waktu: Pukul 16.00 WIB “ “Bahwa apabila Saudara tidak

hadir, kami menganggap bahwa saudara tidak mengindahkan somasi ini. Demikian Surat Somasi/Teguran ini disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Dicky dalam suratnya. Dicky juga menambahkan, “Namun demikian, walaupun somasi dan sekaligus undangan tersebut dianggap seperti angin lalu dan sudah berlalu, biarlah hukum yang akan berbicara demi kebenaran. Kebenaran selalu benar dan tetap benar….. Mari kita buktikan pengujian sebuah kebenaran dengan proses hukum untuk menegakkan supremasi hukum” “Tetapi, kalau masih ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan, pintu hati kami terbuka lebar karena musyawarah adalah merupakan langkah terbaik. Tidak ada persoalan ataupun permasalahan yang tidak dapat diselesaikan bila ada niat untuk menyelesaikannya. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan sebelum nasi menjadi bubur….” imbuhnya menutup pembicaraan kepada RBN. Untuk menanggapi persoalan tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) berinisial SS mengatakan, “Permasalahan tanah tersebut sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara mediasi beberapa tahun lalu di Kelurahan Cipete Selatan. Tetapi, tidak ada ketemu solusi yang diberikan kepada kami selaku ahli waris dari orang tua kami, karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua kami. “ SS mengatakan, jawaban Kusdinar Machmud juga menimbulkan pertanyaan. Saat itu Kusnidar mengatakan, “Saya akan tuntut kelurahan kalau surat tanah saya palsu. Mungkin…. hal ini bisa saja merupakan ulah anak buah saya. Jadi bukan saya yang membuat” ujarn-

ya. Sedangkan ahli waris lainnya berinisial LS juga menyampaikan, “Selaku ahli waris kami sangat mempertanyakan kehadiran dapat terbitnya sertifikat Kusdinar Machmud. Kusnidar Machmud diduga hanya membeli tanah yang asalnya dari P. Sihombing. Kebetulan tanahnya merupakan milik bermarga sama yaitu sama sama Sihombing, tetapi orangnya sebenarnya berbeda, yaitu I. Sihombing dan P. Sihombing” imbuhnya.” Diduga terjadi “mark up” luas atas tanah tersebut ketika pengurusan sertifikatnya. Tanah kita seluas 496 meter persegi juga ikut dibuat sertifikatnya oleh saudara Kusnidar. Adapun tanah P. Sihombing dan menjadi tanah Kusdinar Machmud sekitar 504 meter persegi. Tetapi dalam penerbitan sertifikat bisa diatur dan diciptakan oleh Kusnidar sehingga luas tanahnya menjadi sekitar seribu meter persegi. Dari mana dapat muncul akte jual beli atas tanah tersebut kepada Kusdinar. Dalam hal ini, instansi terkait sehingga sertifikat dapat terbit diminta lakukan pengkajian demi kebenaran. Awal delik tanah terindikasi berawal dari kelurahan yang menerbitkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah seluas seribu meter, padahal luas tanahnya yang sah sesuai girik hanya 504 meter persegi. Akibatnya terjadi delik pertanahan yang berkepanjangan. Menurut LS, “Sertifikat tersebut juga sudah pernah diblokir, tetapi karena belum didaftar ke pengadilan maka blokir tersebut dapat dicabut kembali. Kalau Kusdinar tidak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan atas penyerobotan tanah dan atau pemalsuan data terhadap akta autentik” katanya.

Bangunan Juga Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB Selain tanahnya sejuga memiliki banyak aset bagian berasal dari dugdan tanah maupun jaringan aaan penyerobotan tanah permainan tingkat tinggi. serta indikasi pemalsuan Selain sangat dekat dengan data, bangunan tersebut Gubernur dan pejabat juga terindikasi melanggar Pemda DKI juga dekat Peraturan Daerah (Perda) dengan pejabat pertanahDKI Jakarta Nomor 7 an. Termasuk untuk urusan Tahun 2010 tentang ijin advis planning dan IMB, mendirikan bangunan Kusnidar Machmud memi(IMB). liki jaringan yang bagus. Sesuai dengan panKetika masih aktif menjatauan RBN di lapangan, di pejabat Pertamina KusIMB pembangunan dua nidar Machmud diduga rumah tinggal tersebut banyak membeli rumah masih dalam proses dan dan tanah ketika itu. Sudah adapun PIMB adalah Nobanyak duit, banyak rumah mor 303/P-IMB/S/CLD/2/ dan banyak tanah lagi. Jad2012 dan 304/P-IMB/S/ inya, kita disarankan untuk CLD/2/2012 dengan sptidak berperkara dengan esifikasi teknis untuk Kusnidar. Akibatnya, dibangun dua lapis, tetapi tanah kita sudan ada bansecara fakta di lapangan gunan proses tiga lantai. kedua rumah tinggal terseSangat sulit bangunan itu but dibangun tiga lapis serdisegel oleh pejabat tingkat ta diduga langgar garis sekasi kecamatan karena padan bangunan. permainannya tingkat supapan proyek PIMB nomor 303 dan 304 (foto:mingus) Menanggapi kedin dan dinas” ujarnya. beradaan bangunan di atas tanah- diduga hasil “perselingkuhan” dan LS juga mengatakan, “Apakah nya, ahli waris Iskandar Sihombing saat membangun juga tidak mau harta kekayaan Kusdinar Mach(alm) yang berinisial SS meminta in- ikut aturan Perda. Bagaimana DKI mud tersebut merupakan warisan stansi terkait untuk turun ke lapan- ini bisa tertata dengan baik kalau atau tidak, dan terdaftar semuangan secara langsung. Baik itu Kasi pelanggaran seperti ini masih dibi- ya ketika menjabat di Pertamina, P2B Kecamatan Cilandak dan Su- arkan, ujarnya. dalam hal ini Komisi Pemberantas din P2B Jaksel diharapkan untuk Sedangkan ahli waris Iskandar Korupsi (KPK) diminta lakukan lakukan tupoksi secara benar dan Sihombing (alm) yang berinisial LS pengkajian terhadap keberadaan profesional. “Kalau bangunannya menambahkan, menurut sumber harta kekayaan Kusdinar Machmelanggar perda, ya…. seharusn- yang layak dipercaya, kami selaku mud” imbuhnya. ya di SP4 ataupun disegel. Jangan ahli waris sebaiknya tidak menKetika hal tersebut dikonfirmasepele dan terkesan seperti pembi- gungkit persoalan atas tanah kami si kepada Kepala Seksi P2B Cilanaran. Hal seperti ini tidak boleh di- tersebut. Kusnidar Machmud ter- dak, stafnya mengatakan akan segtoleransi. Pemerintah Provinsi DKI masuk orang kuat dan banyak duit era untuk melakukan cek lapangan, sudah seharusnya pembenahan un- sehingga sangat susah untuk mel- sedang saat dicoba Kusnidar tuk tindak tegas bangunan yang me- awannya secara hukum walaupun Machmud ditemui di kantornya langgar Perda DKI Nomor 7 Tahun untuk membuat sebuah kebenaran. untuk konfirmasi, Kusnidar Mach2010” serunya. “Kusnidar Machmud selain mud sedang berada di luar kantor. Menurut SS, sudah tanahnya pensiunan pejabat dari Pertamina (TIM DUA)


12

EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

ekam Jejak Positif

EDISI 17 | TAHUN II | 09 - 21 MEI 2012

Kasudin PU Jalan Jaksel, Ir. H. Yayat Hidayat, MT:

Terkait Pekerjaan Arsip Modern Anggaran 2011

Joyo Winoto Layak “Diperiksa” Saya Siap Dikritik Asal Tujuannya Untuk Membangun Jakarta, Kantor Berita RBN “LPSE (layanan penawaran sistem elektornik) yang sudah diawali pada tahun anggaran 2011 lalu dinilai lebih efisien dan transparan terhadap publik daripada penawaran secara langsung” imbuh Kepala Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Ir. H. Yayat Hidayat, MT kepada RBN memberikan tanggapan terkait proses tender yang telah dilaksanakan di Sudin PU Jaksel untuk tahun anggaran 2011 lalu dan 2012 ini, di Jakarta baru baru ini membuka pembicaraan. Dengan menggunakan LPSE pekerjaan panitia lebih sederhana prosesnya, terbuka dan efisien cara maupun sistim kinerjanya. Setelah penawaran perusahaan masuk kepada panitia, ditentukan tiga penawaran terendah, dan dari tiga perusahaan tersebut dapat ditetapkan satu perusahaan pemenangnya, “kan… sederhana saja dan efisien sistim kerjanya”, ujarnya. Kelebihan LPSE adalah panitia tidak perlu untuk bertatap muka dengan penyelia barang dan jasa. Dengan begitu kolusi dapat dicegah sedini mungkin. Kecuali untuk pekerjaan penunjukan langsung. Itu sudah merupakan tupoksi kuasa pengguna anggaran untuk menentukan pemenangnya. Sedangkan tentang perawatan jalan yang berlubang, Kasudin PU Jalan Jaksel menanggapi, “Hal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang tersedia di Sudin PU Jalan Jaksel. Untuk ukuran jalan besar dan jalan protokol,

sekitar 10 miliar rupiah. Melihat kondisi jalan saat ini, memang diperlukan anggaran tidak terprediksi sebesar 40 miliar rupiah supaya terwujud perawatan jalan secara maksimal. Adapun kiat sukses yang dijalankan oleh Sudin PU Jalan Jaksel dalam mencapai target sesuai dengan kewenangannya, adalah dengan prinsip membuat yang lebih baik menjadi lebih baik lagi, yakni dengan menambah regu kerja, menggunakan teknologi secara maksimal baik dari segi peralatan dan Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta SDMnya yang dapat mengSelatan (Jaksel), Ir. H. Yayat Hidayat, MT gunakan teknologi. Contohnya, HT yang digital. memang sudah merupakan tu- at tercipta sistim kerja yang Menggunakan jejaring sosial poksi Sudin PU Jalan Jaksel, efisien dan cepat dalam dan BBM untuk mengirim intetapi untuk yang ukurannya mendapatkan informasi. Se- formasi supaya dapat dilakukecil adalah merupakan tupok- hingga dapat juga cepat un- kan tindakan secepatnya. si perumahan” ujarnya. tuk dilakukan tindakan, yaitu Sedangkan menanggapi Kasudin juga menambah- perawatan jalan di Jakarta untuk perbaikan jalan dari kan, “Memang….. ada penam- Selatan dengan melakukan masyarakat, Kasudin PU bahan bobot untuk perawatan penambalan jalan terhadap Jalan mengharapkan supaya jalan sebanyak 11 titik di wilayah lubang besar maupun kecil. masyarakat dalam memJakarta Selatan, yaitu dari awalSemua bobot total jalan berikan informasi agar akunya hanya bobot 270,7 meter lari yang merupakan tugas Sudin rat, yaitu lokasi yang perlu menjadi 788,5 meter lari. Itulah PU Jalan Jaksel dalam pera- perbaikan, RTnya dimana, semua bobot yang akan kita ker- watannya sekitar 9 juta meter RW dimana, dan nama jakan untuk perawatan jalan dan persegi, dengan angka keru- jalannya jelas dan akurat. akan selesai semuanya pada sakan rata rata dan perlu perUntuk menentukan pribulan Juli mendatang” ujarnya. awatan adalah sekitar 2% oritas jalan yang akan dikIr. H. Yayat Hidayat, MT sampai dengan 2,5%. Bila di- erjakan, kita juga melaksanjuga memaparkan, dalam men- ambil titik tengahnya sekitar akan koordinasi dengan gantisipasi musim hujan kare- 2,25 % per tahun. Pada tahun asisten walikota bidang pemna air hujan juga turut serta 2011 lalu, untuk biaya pera- bangunan dan instansi termerusak jalan dan pastinya watan jalan digunakan senilai kait. Contohnya, sepanjang perlu untuk perawatan. Sudin 30 miliar rupiah. Bila ikut per- jalan Ciledug Raya sering PU Jalan Kota Administrasi awatan trotoar menjadi 31 rusak parah dan kita sudah Jakarta Selatan menerima lap- miliar rupiah. lakukan perbaikan. oran masyarakat melalui jejarNamun pada anggaran Kasudin PU Jalan Jaking sosial twitter yang tujuan- 2012 ini dikalkulasi anggaran sel juga mengharapkan krinya untuk menampung infor- yang diperlukan untuk pera- tik yang bersifat membangun masi masukan dan atau lapo- watan jalan sekitar 220 miliar dari masyarakat, seperti ran masyarakat terkait infor- rupiah, tetapi anggaran yang ucapannya, “Saya siap dikrimasi untuk perawatan jalan tersedia saat ini ada 24 miliar tik asal tujuannya untuk karena rusak atau berlubang rupiah. Tapi anggaran terse- membangun. Mari kita bansesuai dengan tupoksi sudin. but juga “dibeck up” dengan gun kota Jakarta untuk terDengan menggunakan je- anggaran sewaktu waktu tata dan indah” tandasnya. jaring sosial, diharapkan dap- atau tidak terprediksi yaitu (Polman/STR)

Sestama BPN RI Managam Manurung Jangan “Dikorbankan”

Sestama BPN RI, Managam Manurung saat peresmian Kantor Pertanahan Jakarta Selatan di Jakarta 29 Juli 2011 lalu (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terwujudnya pelayanan administrasi pertanahan dengan menjalankan Undang Undang Pokok Agraria secara profesional serta terciptanya pelayanan yang bersih dan terbuka, figur kepemimpinan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diharapkan mempunyai kemampuan “leadhersip” yang bagus serta berjiwa besar. Berani berbuat berani bertanggung. Jangan berani berbuat tetapi ketika urusan tanggung jawab yang terjadi men-

jadi “jawab tanggung” atau istilah lain persoalan dipindahkan ke pundak orang lain alias “mengorbankan anak buah”. Hal tersebut disampaikan Koordinator Pokja Pertanahan, Laspen Sianturi kepada RBN di Jakarta Minggu lalu memberikan komentar. Terkait dengan delik tanah Hambalang tentang indikasi korupsi yang sedang dilakukan penyelidikan terkait indikasi korupsinya, kepemimpinan Joyo Winoto selaku pemimpin tertinggi maupun penanggung jawab Jajaran BPN RI dimin-

ta untuk bertanggung jawab moral dan bertanggung jawab secara hukum terhadap indikasi korupsi maupun delik pertanahan Hambalang. “Jangan Sekretaris Utama (Sestama) BPN RI Managam Manurung dikorbankan karena sifatnya yang loyal terhadap atasannya Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI” imbuhnya. Untuk menjadi yang lebih baik, Presiden SBY diminta lakukan pengkajian terhadap keberadaan jabatan Kepala BPN RI yang menjadi “jabatan politis” padahal jabatan tersebut juga membutuhkan kemampuan secara teknis dan kemampuan politis. Sebaiknya, pejabat Kepala BPN RI agar berasal dari pejabat karir yang sudah berkarir dari kepala kantor sehingga SDM pejabat tersebut dapat dikatakan sudah matang dan memahami tupoksinya dengan benar. Seperti jenjang karir di kepolisian dan kejaksaan yang sudah terkader sebagai jenjang karir dari bawah, membuat pejabat tersebut dapat memahami tupoksinya dengan benar dan profesional. Joyo Winoto juga diduga kurang menghormati keterbukaan informasi publik. Bila ada

media yang mau melakukan konfirmasi demi terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang, walaupun konfirmasi tersebut dilakukan secara tertulis, Joyo Winoto selaku kepala BPN RI terindikasi tertutup untuk memberikan jawaban kepada publik terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) yang luas tanahnya di atas 7,5 hektar dan penerbitannya adalah merupakan tupoksi Kepala BPN RI. Wartawan yang melakukan tugas untuk konfirmasi terkait SK dari Kepala BPN RI juga sering didisposisi terhadap bawahannya yang kurang mengerti untuk menjawab wartawan. Pejabat yang tanda tangan untuk SK adalah Kepala BPN RI, tetapi bila penerbitan SK dikonfirmasi, wartawan didisposisikan terhadap bawahannya dan jawaban bawahannya adalah kurang mengerti terkait disposisi tersebut, dengan maksud dan tujuan supaya wartawan yang melakukan konfirmasi tidak datang lagi alias “bosan sendiri”. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD tak bersedia memberikan komentar. (Minggus/Polman)

Gr

at

is

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD diduga “doyan duit dan setoran” dari jajarannya, penyelidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) layak turun tangan dan Joyo Winoto layak “diperiksa” terkait dengan indikasi gratifikasi yang dilakukan dari pekerjaan arsip modern tahun anggaran 2011 lalu, ujar sumber RBN yang tak bersedia namanya dibawa dalam berita di Jakarta baru baru ini. Diduga ketua lelang dan kuasa pengguna anggaran sudah diintervensi oleh Kepala BPN RI terkait perusahaan yang menjadi pemenang tender, akibatnya walaupun penawaran sudah secara LPSE (layanan penawaran sistim elektronik), namun gaya permainan perebutan proyek terindikasi masih menggunakan “cara lama” alias “setor dan menyetor’ supaya bisa menjadi pemenang tender serta disinyalir telah terjadi monopoli. Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern Lokasi I Kategori Jasa Konsultansi Agency BPNRI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 8.718.017.200,00 HPS Rp 8.717.975.000,00 Nama Pemenang PT. Bennatin Surya Cipta Alamat Jalan Raya Pasar Minggu km 18 Jakarta Selatan Harga Penawaran Rp 7.809.702.395 diduga sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan pelelangan pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi II) Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI dengan Pagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp 7.687.187.000 Nama Pemenang PADMADUTA CIPTA Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Harga Penawaran Rp 7.005.338.175 juga diduga pemenang tendernya sudah diplot terlebih dahulu, tandasnya. Terjadinya indikasi panitia lelang langgar Perpres 54/2010 pada lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi III) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 13.989.860.200,00 HPS Rp 13.989.818.000,00 dengan nama pemenang PT. PRANATA POLA CIPTA Alamat Jl. Samali No. 79 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Harga Penawaran Rp 12.816.635.986 juga terindikasi pemenang sudah diatur sedemikian rupa. Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi IV) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp

Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto:ist)

3.542.858.200,00 HPS Rp 3.542.815.000,00 Nama Pemenang PT. BAHANA NUSANTARA Alamat JL. KEMAJUAN NO. 34 PETUKANGAN SELATAN Harga Penawaran Rp 3.233.412.600 sangat dipertanyakan terkait dugaan sarat dengan pengaturan terlebih dahulu, imbuhnya. “Dugaan pemenang tender sudah diatur terlebih dahulu juga dilakukan terhadap Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi V) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPNRI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp 7.687.187.000,00 Nama Pemenang PADMADUTA CIPTA Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Harga Penawaran Rp 7.005.338.175” serunya. Sumber juga mengatakan, pemenang tender terindikasi bermain “monopoli” dari pekerjaan tersebut, karena nama badan usaha berbeda tetapi pemain indikasi mafia proyeknya adalah satu orang dan setelah pemenang ditelusuri, bidang usahanya juga kurang sesuai dengan bidang tender yang diikuti, tetapi terkesan seolah dipaksakan menjadi pemenang. Akibatnya, pemenang tender dapat berubah ubah. Terjadinya antara Panitia, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor pemenang tender yang terindikasi “sekongkol” untuk merugikan Negara serta diduga melanggar Undang Undang No 31/Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/tahun 2001 tentang tipikor, yaitu “untuk melakukan atau tidak melakukan” disebabkan dugaan intervensi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI perlu dituntaskan dengan penyelidikan demi terciptanya supremasi hukum di Jajaran BPN RI, katanya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto kurang berminat untuk memberikan komentar. (Minggus/Deo)

POKJA WARTAWAN PERTANAHAN Mengawal Undang-Undang Pokok Agraria Sekretariat: Gedung Kuning Lt. 2 R 102 Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Telp. (021) 72781504

Undangan Rapat Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Pertanahan mengundang anggota anggotanya untuk hadir pada rapat: Hari/Tgl : Rabu, 16 Mei 2012 Pukul

: 16.00 WIB s/d Selesai.

Tempat

: Sekretariat Pokja

Materi

: Penyusunan program kerja Pokja Wartawan Pertanahan.

Demikian disampaikan agar dapat maklum.

Jakarta, 9 Mei 2012

Laspen Sianturi Koordinator Pokja



Surat Kabar RBN Edisi 017