Issuu on Google+

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede, SPd

SURAT KABAR

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Rakyat Bicara

KETUA MAJELIS HAKIM PERDATA SUWARDI DILAPORKAN

PEMBERITAHUAN Diberitahukan kepada publik dan masyarakat luas, terkait dengan tanah Hambalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seluas 211,75 Ha dimana status keberadaan tanah masih dalam proses perkara perdata antara PT. Buana Estate dan PT. Genta Prana, setelah sebelumnya telah terjadi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 482 K/ TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan isi putusan: · Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/ Terbanding Nomor: 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi). · Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/ Para Terbanding untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh P enggugat/P ara Pe mbanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). · Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/ Para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (Para Penggugat/Para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. · Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). · Menolak gugatan yang selebihnya. · Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pemberitahuan ini disampaikan terhadap masyarakat luas, karena pelepasan hak dan atau pembebasan lahan atas tanah Hambalang Kabupaten Bogor dengan status masih dalam sita jaminan ole h Pe ngadilan adalah merupakan pe rbuatan melanggar hukum. D emikian diberitahukan agar dapat maklum.

KEJAGUNG DIMINTA LAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP INDIKASI KONSPIRASI JOYO WINOTO DAN PROBOSUTEDJO Jakarta, Kantor Berita RBN Supaya terwujudnya supremasi hukum terhadap pelaku dugaan mafia pertanahan tingkat “kelas kakap” terhadap delik tanah Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, karena awal delik pertanahan disebabkan Probosutedjo selaku pemilik PT. Buana Estate dapat menggunakan indikasi surat palsu sebagai dasar penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1, kemudian sertifikat HGU Nomor 1 tersebut habis masa berlakunya, tetapi sertifikat masih dapat diperpanjang lagi dengan cara terindikasi konspirasi antara Probosutedjo dan Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) ketika itu, kepiawaian penyelidikan oleh Tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terkait kerugian Negara sangat dinantikan. Sertifikat HGU Nomor 1 dengan luas tanah 7.050.550 meter persegi diperpanjang secara memecah luasnya menjadi beberapa sertifikat atas nama PT. Buana Estate berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPN RI Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 yang terindikasi cacat hukum, dimana SK tersebut ditanda tangani oleh Joyo Winoto, PhD saat menjabat Kepala BPN RI, akibatnya Joyo Winoto selaku pe jabat publik terindikasi lakukan konspirasi bersama Probosutedjo dengan merugikan Negara, baik dalam penerbitan SK Nomor 9/ HGU/BPN/2006 maupun penerbitan SK pembatalannya Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011. Bersambung ke hal 03

PENYELIDIKAN KEJAGUNG TERHADAP KERUGIAN NEGARA “DINANTIKAN”

Sudin Tata Ruang Kota Adm. Jakarta Selatan

Probo Sutedjo

Ketua MA, Hatta Ali

TERKAIT PENCURIAN SIARAN LIGA EROPA EURO

MANTAN KASUDIN TATA AIR JAKBAR POLRESTABES SURABAYA TINDAK HERYANTO DIDUGA PERKAYA DIRI TEGAS JP VISION JAWA POS DENGAN “BACK UP” OKNUM PREMAN GROUP MILIK DAHLAN ISKAN Satuan reserse tindak kriminal tertentu Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia lakukan aksi “sweeping” terhadap JP Vision, salah satu perusahaan Pay TV Kabel Group Jawa Pos milik dari Dahlan Iskan. Saat aksi sweeping dilakukan, JP Vision tertangkap tangan sedang menyiarkan konten mata acara pertandingan sepak bola liga eropa (EURO 2012) pada bulan Juni 2012 lalu, padahal JP Vision tidak mengantongi ijin untuk menyiarkan mata acara tersebut dari pemegang hak. Hingga berita ini diturunkan, kasus dugaan pencurian siaran tersebut masih dalam proses pelimpahan dari instansi kepolisian kepada kejaksaan.

Hormat kami PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait Direktur Utama

Pimpinan dan Staf

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

www.suratkabarrbn.co.cc

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan mantan Kepala Suku Dinas (Kasudin) Tata Air Jakarta Barat (Jakbar), Heryanto diduga lakukan perkaya diri dengan merugikan Negara saat menjabat selaku Kasudin sekitar empat tahun belakangan ini,

tanpa dapat tersentuh oleh hukum disebabkan teknik pengaturan dan permainan dari indikasi korupsinya sangat rapi serta terorganisir dengan Bersambung ke hal 05

Jakarta, Kantor RBN Dalam rangka penertiban secara global terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan Ilegal (Pay TV Ilegal) di wilayah hukum Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (AP MI) se bagai wadah

resmi industri televisi berlangganan (Pay TV) mengajak secara bersama sama dari Jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bersambung ke hal 02

APLIKASI MOMENTUM PERS PADA HUT KE-2 KANTOR BERITA RBN

Kasudin

MARI MEMBANGUN JIWA ANAK BANGSA INDONESIA SECARA REFORMA IDEALIS DENGAN DOKTRIN PANCASILAIS

Ir. Gamal Sinurat, MT. Pimpinan dan Staf

Sudin Kebersihan Kota Adm. Jakarta Selatan

Jakarta, Kantor Berita RBN “Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya kita diberi kesehatan dan rejeki meriah, sehingga saat ini kita dapat berkumpul di tempat indah ini, yaitu dalam rangka acara perayaan Hari

Kasudin

Drs. Amir Sagala, M.Si. Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews

Website : www.suratkabarrbn.co.cc Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

AKSES BACA Kantor Berita Online RAKYAT BICARA NEWS www.rakyatbicaranews.com

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara

Ulang Tahun (HUT) ke-2 Kantor Berita Rakyat Bicara News” imbuh Pemimpin Umum Kantor Berita RBN, Laspen Sianturi memberikan komentar dalam kata sambutannya pada perayaan HUT ke-2 Kantor Berita RBN di Jakarta pada hari Sabtu, 10 Bersambung ke hal 05 Majalah Eksekutif

BANGUN JIWA INDONESIA

Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Website www.bangunjiwaindonesia.co.id Online http://issuu.com/majalaheksekutif_bji

Email : tabloidrbn@yahoo.co.id

Email: redaksi@bangunjiwaindoneisa.co.id


Sambungan 2 EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

tonton atau tidak, disebabkan tidak diawasi oleh pemerintah, dimana hal tersebut meHak Kekayaan Intelektual Ke- erator operator Pay TV kabel gikan pemerintah, dan bila di- rupakan tupoksi dari KP I. menterian Hukum dan Hak di berbagai daerah. Dalam hal lakukan pengkajian terhadap Akibatnya, pengaruh dari siAsasi Manusia Republik ini kami tidak main main un- kerugian negara akibat ulah aran yang dapat disiarkan seIndonesia agar lakukan pe- tuk memberantas keberadaan Pay TV Kabel Ilegal tersebut, cara bebas tersebut disinyalir nertiban dan pembasmian se- operator yang beroperasi se- baik dari pajak iuran berlang- dapat membawa dampak cara sinergis. cara illegal, dan telah mela- ganan, maupun dengan ke- buruk terhadap karakter sosiSeperti halnya di Suraba- kukan redistribusi siaran ke beradaan Peraturan Pemerin- al budaya masyarakat Indoneya, satuan reserse tindak kri- masyarakat padahal mereka tah Republik Indonesia No- sia, dan bahkan dapat mengminal tertentu Polrestabes Su- tidak memiliki ijin operasio- mor 7 Tahun 2009 tentang ganggu terhadap terhadap rabaya didampingi oleh APMI nal ataupun kontrak kerja sa- jenis dan tarif atas peneri- stabilitas Negara karena siaran pada bulan Juni 2012 lalu me- ma dengan perusahaan pe- maan Negara bukan pajak, di- dari TV Ilegal tersebut tidak lakukan “sweeping” terha- megang hak yang resmi” mana hal terse but sudah dapat diawasi secara maksidap PT Internet Protokol Me- tandasnya. terjadi realisasi pada Depar- mal. Sejumlah operator Pay TV dia alias JP Vision Group JaSehingga peran aktif ma- temen Komunikasi dan Kabel yang beroperasi secara illegal sudah banyak yang wa Pos milik Dahlan Iskan. syarakat dan kepedulian pe- Informatika. Ketika aksi tersebut dilaku- merintah terhadap pembenaSelain itu, keberadaan Pay terjaring, tetapi masih banyak kan, JP Vision tertangkap ta- han sistem penyiaran nasi- TV Kabel Ilegal juga sudah juga operator yang belum terngan ketika menyiarkan kon- onal dari berbagai sisi sangat merugikan PT. MNC SKY Vi- jaring dan disinyalir jumlahten mata acara pertandingan diharapkan, salah satunya sion (Indovision) selaku pe- nya mencapai ribuan operaliga eropa (Euro 2012) kepada penertiban terhadap semarak- megang hak eksklusif dari sisi tor. Lebih lanjut Handiomono pelanggannya tanpa mengan- nya Lembaga Penyiaran Ber- Lembaga Penyiaran Berlangtongi ijin dari pemilik hak. langganan atau dengan nama ganan, disebabkan Indovi- menegaskan, “Aksi upaya huHingga berita ini diturun- kerennya disebut, “Pay TV” sion merupakan salah satu kum ini dilakukan untuk kan, kasus dugaan pencurian Kabel (TV Berlangganan me- industri Pay TV dengan sta- memberikan efek jera kepada siaran tersebut masih dalam lalui kabel) yang beroperasi tus legal dan resmi untuk pelaku operator TV Kabel Ilegal nakal dan masih te tap proses pelimpahan dari kepo- tanpa ijin. beroperasi di Indonesia. lisian kepada kejaksaan. MeDemi terwujudnya sistem Selain itu, Pay TV Kabel beroperasi secara illegal, dan nurut keterangan salah satu penyiaran nasional berkeadi- Ilegal juga akan membawa demi terwujudnya supremasi Legal APMI, sebelum EURO lan dan bermartabat sehingga pengaruh atau dampak ne- hukum terhadap pelaku pe2012 dimulai, sudah diumum- dapat dimanfaatkan sebesar gatif dari siaran yang telah di- langgar hukum, dengan harakan di beberapa media cetak besarnya bagi kesejahteraan siarkan secara bebas. Disi- pan terjadinya pembenahan tentang setiap tempat hibu- masyarakat Indonesia, baik nyalir dapat membawa dam- maupun perbaikan di kemuran, cafe, restoran, hotel, per- dalam kebijakan untuk pe- pak buruk terhadap karakter dian hari dengan tidak adakumpulan dan atau pihak ngaturan, pengawasan dan sosial budaya masyarakat In- nya lagi pencurian siaran” manapun yang bermaksud pengembangan siaran secara donesia, dan bahkan dapat imbuhnya. Situasi ini semakin parah mengadakan kegiatan nonton profesional, sehingga tercipta mengganggu terhadap stabibareng pertandingan UEFA pelayanan terhadap masya- litas Negara disebabkan sia- disebabkan sangat beraninya EURO 2012, agar melakukan rakat dengan penyelengga- ran dari Pay TV Ilegal tersebut perusahaan Pay TV Kabel Ilekerjasama dan koordinasi de- raan penyiaran yang sehat tidak diawasi oleh instansi gal tersebut menggunakan tiang PT PLN dalam menyalurngan panitia yang terdiri dari dan memiliki payung hukum terkait secara maksimal. RCTI (pemegang hak eksklusif yang jelas badan hukumnya, Pembasmian “bersiner- kan siaran kepada pelanggantv lokal), Indovision (peme- serta juga memiliki ijin atau gis” antara Komisi Penyiaran nya. Keberadaan indikasi pegang hak eksklusif Lembaga kerjasama dalam menyiarkan Indonesia (KPI), Kementerian rsekongkolan antara perusaPe nyiaran Berlangganan/ program atau mata acara Komunikasi dan Informasi haan Pay TV Kabel Ilegal dePay TV) dan PT Nonbar. yang sudah dilindungi oleh (Kemenkominfo), Mabes Polri ngan oknum petugas PLN, seSelama ini APMI sudah hak cipta dari pemegang hak. bersama jajaran kepolisian di hingga tiang PT PLN dapat berusaha keras dan senanKomisi Penyiaran Indone- tingkat Polda dan Polres, dimanfaatkan menjadi sarana tiasa mengajak maupun be- sia (KPI) selaku lembaga yang maupun Jajaran Kejaksaan jaringan operator Pay TV Kabel ke rjasama dengan Jajaran dibentuk oleh Negara diminta Agung RI pada tingkat Kejati Ilegal untuk menyalurkan siaKepolisian Republik Indone- agar jangan menutup mata dan Kejari, Direktorat Jende- rannya kepada pelanggannya sia, Direktorat Jenderal Hak terhadap keberadaan Pay TV ral Hak Kekayaan Intelektual dengan aman terkendali, tanKekayaan Intelektual Kemen- Kabel Ilegal dan diharapkan Ke menterian Hukum dan pa takut diketahui Bidang Peterian Hukum dan Hak Asasi segera lakukan penertiban, di- Hak Asasi Manusia RI, Aso- ngawasan dari PT PLN Pusat. Dalam hal ini, bidang PeManusia Republik Indonesia, sebabkan keberadaan TV Ka- siasi Penyelenggara Multimeagar lakukan penertiban dan bel Ilegal tersebut sudah me- dia Indonesia (APMI) dan PT. ngawasan PT PLN Pusat diminta untuk segera turun tanpembasmian secara sinergis rugikan Ne gara karena PLN, diharapkan untuk ikut terhadap industri Pay TV Ka- diduga telah melakukan pe- serta bersama sama peduli gan lakukan penertiban secabel yang beroperasi secara il- ngemplangan pajak. terhadap pembasmian Pay ra global di wilayah hukum legal di berbagai wilayah huWalaupun belakangan ini TV Kabel Ilegal tersebut, su- Indonesia terhadap penggukum Indonesia, antara lain: sudah sering diberitakan di paya supremasi hukum ter- naan tiang PLN dalam penyaBatam, Pe kanbaru, Ke pri, berbagai media massa, baik di hadap Operator Pay TV Kabel luran siaran Pay TV Kabel IleBangka Belitung, Jakarta, Ta- media cetak, media online ma- Ilegal dapat berjalan dengan gal tersebut. Termasuk dengan keterlibatan oknum pengerang, Bandung, Malang, upun media elektronik, bah- baik. Surabaya, Kalimantan Barat, kan di jejaring sosial facebook Dari sekian banyak Opera- tugas PLN terindikasi bekerja Kalimantan Tengah, Kaliman- dan twitter, namun kebera- tor Pay TV Kabel yang ter- sama untuk lakukan indikasi tan Timur, Kalimantan Sela- daan operasional dari TV Ka- jaring ketika dilakukan pe- persekongkolan dan pembiatan, Sulawesi, Makassar, dan bel Ilegal seperti kebal hukum nertiban di lapangan, rata ra- ran terhadap penggunaan tiOperator Pay TV Kabel Ilegal dan sangat sulit untuk disen- ta oknum Operator Pay TV Ka- ang PLN dengan tujuan tidak lainnya yang tidak dapat di- tuh oleh penegak hukum de- bel tertangkap tangan sedang benar. Anehnya, ketika oknum sebutkan satu per satu, di- ngan alasan yang layak di- menayangkan sejumlah chasebabkan jumlahnya sudah pertanyakan, demi terwujud- nel premium dan pertandi- petugas PLN di wilayah maumencapai ribuan operator. nya supremasi hukum terha- ngan olahraga dari berbagai pun di daerah dipertanyakan Menanggapi penertiban dap TV Kabel Ilegal. liga, baik itu liga Indonesia tentang keberadaan tiang PLN terhadap Pay TV Kabel Ilegal Untuk terciptanya supre- maupun liga di luar Negeri. yang disalahgunakan, oknum tersebut karena telah meru- masi hukum terhadap pelaku Seperti Liga Eropa, Liga petugas diduga pura pura tigikan Negara dan masyara- Pay TV Kabel Ilegal, perlu di- Inggris, dan beberapa chanel dak tahu dan terkesan “pura kat, Legal Coordinator APMI, lakukan penertiban maupun luar negeri lainnya, yang be- pura oneng” terhadap keberaHandiomono me ngatakan pembasmian terhadap kebera- lum disensor atau diketahui daan penyaluran siaran TV “Upaya hukum ini ditempuh daan Pay TV Kabel yang dapat tentang keabsahan kebera- Kabel Ilegal. Saat hal tersebut dikonfiruntuk memberantas praktik beroperasi secara Ilegal ter- daan siarannya, namun siapembajakan siaran oleh op- sebut, disebabkan telah meru- ran tersebut sudah layak di- masi kepada pihak PT PLN,

Polrestabes Surabaya Tindak...........................................................dari hal. 01

Penerbit: PT. BANGUN JIWA INDONESIA (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NO AHU: 0083817.01.09 TAHUN 2012 NPWP: 31.594.608.0-064.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman DR. Sri Sugiyarti Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: Kantor Hukum Dicky Siahaan & Associates PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: -

PEMIMPIN PERUSAHAAN/ DIREKTUR EKSEKUTIF SURAT KABAR: Bernike M Pardede, SPd.

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, W. Hutagalung, R. Bambang Soetyono, SIP Ismet Fauzi, Ruli Ronggolawe

MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi

KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution SEKRETARIS REDAKSI: Miranda LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH. Sahat Tumanggor, Saudin Sinaga, SE. Dra. Englin Budi Rahayu MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari Condro Pranoto

WARTAWAN/JURNALIS: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna, HK. Ambarita, Saudin Sinaga, SE, Dra. Englin Budi Rahayu, Marbarita Galingging, Agus Sila Silitonga, Englin Budi Rahayu, Irma S, Dewi Anggraini, Piter Manurung, Ridwan, Prihandaru Eko, Tunggung Roberto S, Bernad Simatupang, Heri Ekaputra PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO KAB. LANGKAT: Martin Sotarduga Hutagalung BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: - BIRO KAB. TANGERANG: D. Sinaga BNR BIRO TANGERANG SELATAN: - PERWAKILAN JAWA BARAT. M. Sianturi BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji, Hariyanto BIRO KOTA SURABAYA: Heru Pristiyanto (Kepala), BIRO Musirawas: Habibullah Singa Yudha PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH: Yoyong Sarinah (Kepala) REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Sampurno Marnoto selaku Staf Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) Kantor Pusat, menjawab konfirmasi, “Sehubungan dengan surat Bapak, Nomor: 1127/Kf-RBN/2012 tanggal 27 Agustus 2012 perihal konfirmasi dan atau klarifikasi, dengan ini kami sampaikan se bagai be rikut:1.Pe rtama-tama kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan balasan surat ini, sekaligus pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Kedua: Untuk menindaklanjuti informasi ini, mohon dapat disampaikan kepada kami titik-titik lokasi penggunaan tiang-tiang listrik PLN dimaksud, yaitu di Batam, Surabaya dan Tangerang. Ketiga: Sebagai informasi penataan dan penertiban pemanfaatan aset ketenagalistrikan PT PLN (Persero) untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika) dikelola sepenuhnya oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Indonesia Comnets Plus (ICON+). Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Sampurno Marnoto dalam suratnya. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap pelaku operator Pay TV Kabel Ilegal serta untuk mencegah terjadinya kerugian Negara dari pajak iuran berlangganan dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak, akibat maraknya Pay TV Kabel yang beroperasi tanpa memiliki ijin sehingga akan lebih sulit diberantas, diharapkan peran aktif bersama sama dari instansi terkait, yakni KPI, Kemenkominfo, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, agar dapat melakukan tupoksinya secara benar dan profesional demi terciptanya penertiban terhadap operator Pay TV Ilegal. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada PT Internet Protokol Media atau JP Vision, sampai saat ini direktur atau penanggungjawab JP Vision belum bersedia membalas surat konfirmasi dari Redaksi RBN. Namun saat dihubungi melalui telepon ke salah satu pihak JP Vision, Hermanto menjawab, “saya tidak memiliki kapasitas untuk me njawabnya, dan kami juga merupakan orang media, bahkan satu group dari Jawa Pos,” tandasnya. Saat dicoba untuk melakukan konfirmasi terhadap pe milik Jawa P os Group, Dahlan Iskan sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi. (MS)

JanganTakut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

Anda ingin konsultasi hukum?

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: Rp : Rp : Rp : Rp : Rp

12.000.000,6.000.000,3.000.000,1.500.000,750.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 500.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Dicky R.Z. Siahaan, SH.

Rubrik Konsultasi

Pengasuh Konsultasi Hukum adalah Pimpinan LAW OFFICE DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES dan Ketua DPD Jakarta Selatan Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Hans Kelsen).


Sambungan 3 EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

luas keseluruhan 6.284.389 M2 (enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga raSetelah terjadi perkara p- gal 15-4-2011 atas dasar putu- hormat kepada: Menteri HuMenyatakan PT Buana Es- tus delapan puluh sembilan ada Pengadilan Tata Usaha san Kasasi TUN MA-RI No. kum dan Ham RI, Ketua Ko- tate selaku penggugat terhi- meter persegi), dengan masa Negara (PTUN) Jakarta sam- 482 K/TUN/2007 tgl.20-2- misi Yudisial RI, Ketua Muda tung seme njak tanggal 21 berlaku 25 tahun ke depan, pai tingkat Kasasi dan Penin- 2008 jo. putusan PK MA No. Pengawasan MA-RI, Ketua Maret 1977 adalah pemegang terhitung semenjak sertifikat jauan Kembali (PK), dimana 72/PK/TUN/2009 tgl.16-9- Muda Pembinaan MA-RI, dan hak yang sah atas tanah se- sudah diterbitkan tanggal 15 PK Joyo Winoto selaku Kepala 2009. Surat Perintah atau Su- Hakim yang bersangkutan H. luas 7.050.550 M2 (tujuh juta Juni 2006 sampai dengan BPN RI sudah ditolak, tetapi rat Eksekusi dari Ketua PTUN Suwardi, SH, MH, dengan lima ratus lima puluh ribu me- tanggal 30 Desember 2027” akibat Joyo Winoto saat men- Jakarta No. W.2TUN 1. 1tang- Anggota Prof. DR. Abdul Gani ter persegi) yang terletak di ujarnya. jabat Kepala BPN RI tidak taat gal 9-7-2008, beserta arahan Abdullah, SH, bersama H. Desa Hambalang, Kecamatan Dolok Sirait juga menamdalam menjalankan isi putu- dari Presiden RI sesuai de- Abdul Kadir Mappong, SH. Citeureup Kabupaten Bogor, bahkan, adapun kisah dibalik san hukum yang sudah me- ngan surat Mensesneg No. Sedangkan kepada Ketua Provinsi Jawa Barat, sesuai kisah terkait tanah Hambamiliki kekuatan hukum tetap R92/ M.Se sneg/ D4/ Komisi Yudisial RI, DR. H. dengan Sertifikat Hak Guna lang memiliki cerita yang sadengan tepat waktu, membuat PU.10.01/05/2011 tanggal 2 Eman Suparman, SH, MH di Usaha No. 1/Hambalang Su- ngat unik, yaitu, pada tahun PT. Buana Estate selaku peng- Mei 2011, supaya BPN me- Jakarta, Drs. Dolok F. Sirait ju- rat Ukur/Uraian Batas No. 1929 s/d 1938 ada 5 bidang gugat masih dapat melakukan nerbitkan sertifikat Hak Guna ga te lah me mbuat surat 10/1977 tanggal 14-3-1977, tanah dengan luas seluruhgugatan perdata terhadap PT. Bangunan (HGB) an. PT. Gen- laporan dengan inti pokok tercatat dan terdaftar atas na- nya 813 Ha yang terletak di Genta Prana. Padahal dalam ta Prana selaku Pemohon Ka- surat “Mohon Dike nakan ma Penggugat (PT. Buana Es- Desa Hambalang dan disebut gugatan PTUN sebelumnya, sasi atas tanah 211,75 Ha Sanksi Hukum” terhadap tate). Perkebunan Ciderati. PT Buana Estate termasuk se- tersebut. Namun demikian, Hakim yang terindikasi salah Menyatakan Surat permoMerupakan Hak Erpacht bagai pihak tergugat. sampai Joyo Winoto digan- pe ne rapan hukum dalam honan perpanjangan hak No. 79, 107, 108, 220 dan 213 Hal tersebut disampaikan tikan oleh Hendarman Supan- memutus perkara serta didu- penggugat dengan No. 01/ dimana ijinnya masih berlaku dengan lugas oleh Direktur dji selaku Kepala BPN RI, ga keras terjadi suap dan atau BE/III/2000 kepada Turut s/d 23 September 1980 an. Utama PT. Genta Prana, Kom- sertifikat HGB PT. Genta Pra- gratifikasi. Tergugat I, Turut Tergugat II, NV. Handel en Cultuur Matbes Pol (Purn) Drs. Dolok F. na tersebut seperti terkatung “Pada hari ini Rabu tang- dan Turut Tergugat III atas schappy ‘Tjidetarie’ dan diSirait di Jakarta kepada Kantor katung “ imbuhnya. gal 17 Oktobe r 2012, saya tanah dengan Sertifikat HGU singkat NV Handel. Seluas Berita RBN baru baru ini. PT. Estate Buana menggu- yang bertanda tangan di ba- No.1/Hambalang seluas 350 Ha dari 813 Ha tersebut Pensiunan Kepolisian ini gat perdata PT. Genta Prana wah ini Nama: Drs. Dolok F. 7.050.550 M2 yang telah ber- disewakan kepada masyarajuga menambahkan, “Ketua ke PN. Cibinong dengan pu- Sirait, selaku Direktur Utama akhir masa berlakunya tang- kat berupa bentuk kerja sama Majelis Hakim pada Mahka- tusan bahwa tanah 211,75 Ha PT. Genta Prana Alamat Jl. gal 31-12-2002 adalah sah plasma. Hasilnya dijual kemah Agung (MA) Republik adalah sah milik PT. Buana Cipinang Baru Raya No. 21- dan sudah sesuai dengan ke- pada NV Handel, tetapi lama Indonesia yang telah memu- Estate, karena PT. Estate Bu- 23 Jakarta Timur, dengan ini tentuan hukum pertanahan kelamaan kemudian masyatus perkara perdata antara PT. ana memiliki sertifikat HGU melaporkan penyimpangan/ yang berlaku sebagaimana di- rakat Hambalang Bogor menBuana Estate dan PT. Genta No. 149 yang dikeluarkan kekeliruan penerapan hukum maksud pasal 10 (1) PP No. jadi status penggarap dan kePrana pada tingkat Kasasi, oleh BPN selaku pejabat ber- yang dilakukan oleh Majelis 40/1996. mudian oleh panitia LandeSuwardi, SH, MH bersama wewenang, sesuai putusan Hakim Perdata PN Cibinong Menyatakan permohonan form dibuat menjadi milik anggota Majelis Hakim Prof. PN Cibinong No. 146/Pdt.G/ se suai putusan No. 146/ perpanjangan hak yang dia- rakyat dengan ke wajiban DR. Abdul Gani Abdullah, 2009/PN Cbn tanggal 15-7- Pdt.G/2009/PN Cbn tanggal jukan penggugat dalam teng- membayar pajak bumi. SH dan H. Abdul Kadir Map- 2010. 15-7-2010 dan dikuatkan oleh gang waktu 2 (dua) tahun sebePada tahun 1976 PT Buana pong, SH sudah saya laporKemudian, putusan pe- Majelis Hakim PT Bandung lum berakhirnya jangka wak- Estate membe li tanah NV kan kepada Ketua MA RI dan ngadilan pertama tersebut di- dengan Putusan No. 373/ tu telah sesuai dengan prose- Handel tersebut dari Kodam Ketua Komisi Yudisial (KY), kuatkan lagi pada tingkat Pdt/PT Bdg tanggal 12-4- dur dan ketentuan hukum V Jaya melalui Notaris R. Soedisebabkan isi putusan kasasi banding, yaitu putusan Pe- 2011”. yang berlaku dan tidak me- rojo Wongsowidjojo, SH dePengadilan Tata Usaha Ne- ngadilan Tinggi (PT) BanKemudian, oleh Majelis nyebabkan hak Penggugat ngan Akta No. 39 tgl 18-06gara (PTUN) seperti berten- dung No. 3737/Pdt/2010/PT Hakim MA RI, Yang Mulia H. terhadap tanah dengan serti- 1976. Dalam Akta tersebut ditangan dengan isi putusan ka- Bdg tanggal 12-4-2011, dan Suwardi, SH, MH bersama fikat HGU No.1/Hambalang jelaskan antara lain, Kodam V sasi perdata. Selaku masyara- dikuatkan lagi pada isi pu- Anggotanya Prof. DR. Abdul hapus sebagaimana dimak- Jaya mendapat ijin menggakat pencari keadilan, saya tusan Kasasi Mahkamah A- Gani Abdullah SH dan H. sud penjelasan pasal 47 PP rap dari Kantor Kadaster sejak menjadi bingung atas putu- gung oleh Suwardi SH, MH se- Abdul Kadir Mappong, SH No. 24/1997. tahun 1967 atas perkebunan san tersebut. Kedua putusan laku Ketua Majelis Hakim Ag- de ngan putusannya No. Menyatakan pe rpanja- Ciderati. Pada tahun 1976 Kotersebut merupakan sama sa- ung MA, bersama Prof. DR. 2980K/Pdt/2011 tanggal 21 ngan Sertifikat HGU No. 1/ dam V Jaya mengaku sudah ma produk hukum dari Mah- Abdul Gani Abdullah SH dan Mei 2012, menyatakan, tanah Hambalang untuk dan atas membebaskan perkebunan kamah Agung, tetapi isi putu- H. Abdul Kadir Mappong, SH 211,75 Ha di Kecamatan Cite- nama Penggugat sesuai dan Cideratie 623 Ha dari masyasannya dapat kontroversial” masing masing sebagai Ang- ureup Kabupaten Bogor ada- berdasarkan surat keputusan rakat Hambalang, padahal imbuhnya. gota Majelis Hakim Agung, lah sah milik PT. Buana Es- Turut Tergugat I No. 9/HGU/ hal tersebut diduga hanya tiSebelum perkara perdata de ngan putusan MA No. tate dengan alasan, bahwa PT. BP N/ 2006 tanggal 1 Juni pu muslihat dari PT Buana dimulai, perkara PTUN sebe- 2980K/Pdt/2011 tanggal 21 Buana Estate memiliki serti- 2006 tentang “Pemberian Per- Estate dan masyarakat Hamlumnya sudah memiliki keku- Mei 2012. fikat No. 149 yang dikeluar- panjangan Jangka Waktu balang belum pernah meneatan hukum tetap, tetapi disePadahal, keberadaan ser- kan oleh BPN selaku instansi Hak Guna Usaha Untuk Jang- rima ganti rugi atas tanah babkan Joyo Winoto, PhD se- tifikat No. 149 atas nama PT. berwewenang. Padahal serti- ka Waktu 25 Tahun”, sejak garapannya. laku Kepala BPN RI terindi- Buana Estate yang telah di- fikat No. 149 tersebut sudah haknya berakhir tanggal 31 Baru pada tahun 2009/ kasi takut menjalankan putu- jadikan oleh Pengadilan Ne- dibatalkan oleh Joyo Winoto Desember 2002 adalah sah 2010 PT Buana Estate mencosan hukum karena takut ter- geri (PN) Cibinong sebagai saat menjabat Kepala BPN RI, serta sudah sesuai dengan ba memberi ganti rugi kepada hadap pengaruh P robosu- dasar kepemilikan PT. Buana sesuai dengan Surat Keputu- prosedur dan ketentuan hu- puluhan masyarakyat di Desa tedjo, akibatnya membuat Estate tersebut sudah dibatal- san Kepala BPN No. 1/Pbt- kum yang berlaku dan berke- Hambalang dan Kodam V dampak delik hukum yang kan oleh Joyo Winoto saat BPN-RI/ 2011 tanggal 14 kuatan hukum mengikat den- Jaya berjanji akan membebasberkepanjangan. Terjadi tiga menjabat Kepala BPN RI mau- April 2011 lalu, serunya. gan segala akibat hukumnya. kan lagi garapan masyarakat perkara pada satu objek per- pun selaku pejabat yang berSK Pembatalan No. 1/PbtMenyatakan proses per- seluas 131 Ha yang sudah dikara. Perkara pada PTUN, Pi- wenang untuk melakukan BPN-RI/2011 tersebut adalah panjangan, pemecahan dan jual tersebut. Adapun tanah dana dan Perdata de ngan pembatalan atas SK yang di- untuk menjalankan keputu- penerbitan Sertifikat HGU No. yang diakui oleh Kodam V Jaobjek perkara adalah tanah tanda tangani sendiri. san Kasasi Mahkamah Agung 1/Hambalang untuk jangka ya pada tgl 18-06-1976 sudah Hambalang Bogor. Isi Bahwa isi putusan TUN RI No. 482K/TUN/2007 tang- waktu 25 tahun, terhitung dibebaskan, sedangkan tanah putusan pada tingkat Kasasi Kasasi MA RI jo. putusan PK gal 20-2-2008 jo. Putusan PK semenjak sertifikat diterbitkan yang akan dibebaskan lagi PTUN dan Kasasi Perdata, MA RI, telah memutuskan, Mahkamah Agung No. 72/ pada tanggal 15 Juni 2006, oleh Kodam V Jaya dapat dijumemiliki isi putusan “bahwa tanah seluas 211,75 PK/TUN/2009 tanggal 16 HGU No. 146/Sukahati selu- al langsung pada tanggal 18 terindikasi salah penerapan Ha adalah sah milik PT. Gen- September 2009 dan juga su- as 594.014 M2, HGU No. 147/ Juni 1976 lalu kepada PT hukum. ta Prana” sedangkan isi putu- dah ada surat perintah ekse- Sukahati seluas 74.650 M2, Buana Estate. Dalam surat laporannya san perdata MA RI juga me- kusi dari PTUN Jakarta No. HGU No. 148/Sukahati seluPatut diduga keterangan ke pada Ketua Mahkamah mutuskan bahwa tanah selu- W2TUN1.146/HK-06/VII/ as 375.110 M2, HGU No. 149/ Akta No. 39 tersebut adalah Agung RI, DR. Hatta Ali SH, as 211,75 Ha tersebut adalah 2009 tanggal 9-7-2009 serta Hambalang seluas 4.486.975 palsu, karena sesuai Surat MH di Jakarta, Dolok Sirait sah milik PT. Buana Estate. arahan dari Presiden RI, sesu- M2, HGU No. 150/Tangkil Kepala Sub Direktorat Agraria menyampaikan, “Ijinkan dan Padahal tanah 211,75 Ha ter- ai dengan surat Mensesneg seluas 178.570 M2, HGU No. Kabupaten Bogor No. 63/ maafkan kami, karena hari ini sebut merupakan tanah yang R 9 2 / M . S e s n e g / D - 4 / 151/ Tangkil seluas 575.070 1976 tgl 13-8-1976, tanah perRabu tanggal 17 Oktobe r diserobot dengan tidak mem- PU10.01/05/2011 tanggal 2 M2. Total luasnya 6.284.389 kebunan Cide ratie adalah 2012, saya bernama Drs. Do- beri ganti rugi oleh PT. Buana Mei 2011. M2 adalah sah dan sesuai milik Dete Duilenzerg Gevoslok F. Sirait selaku Direktur Estate terhadap PT. Genta Adapun hal yang kami la- prosedur serta ketentuan hu- tigde NV Handel en Cultuur Utama PT. Genta Prana bera- Prana” tandasnya. porkan adalah terkait dengan kum pertanahan yang berla- Matschappy Tjideratie (NV lamat di Jl. Cipinang Baru Ra“Laporan ini kami buat pokok perkara diduga telah ku atau berkekuatan hukum Handel). Dalam arti tanah ya No. 21-23 Jakarta Timur, de ngan se benar-benarnya te rjadi re kayasa dengan mengikat dengan segala aki- perkebunan tersebut bukan dengan hormat melaporkan dan kami berani angkat sum- menggunakan tipu muslihat bat hukumnya. tanah milik Kodam V Jaya. Hakim Agung MA, H. Suwar- pah atas kebenarannya. De- atau kebohongan, dan tipu Me nyatakan Sertifikat Lagipula Kodam V Jaya tidi, SH, MH, Prof. DR. Abdul ngan hormat dimohon kesedi- muslihat itu dapat dijadikan HGU masing-masing dengan dak ada hak dan tidak dibeGani Abdullah SH dan H. aan Bapak Ketua untuk me- me njadi dasar ke putusan No.146/Sukahati No. 147/ narkan sesuai ketentuan di Abdul Kadir Mappong, SH” meriksa dan mempertimbang- ole h maje lis hakim dalam Sukahati, No.149/Hamba- peraturan militer untuk mentandasnya. kan laporan kami ini, serta membuat keputusan perdata. lang, No.151/Tangkil, untuk jual tanah milik Kodam V Jaya Bahwa PT. Buana Estate mengambil tindakan tegas Putusan hakim terindikasi dan atas nama penggugat melalui Notaris, apalagi menselaku termohon Kasasi telah terhadap Hakim H. Suwardi keliru tersebut kemudian diku- adalah me rupakan tanda jual tanah orang lain kepada menyerobot/tidak membayar SH dkk apabila terbukti ber- atkan oleh PT Bandung dan bukti hak yang sah dijamin orang lain. ganti rugi tanah PT. Genta salah. Semoga institusi Mah- Mahkamah Agung RI, dengan oleh undang-undang; Apabila Kodam V Jaya mePrana selaku Pemohon Kasasi kamah Agung RI masih tetap isi putusan, “mengabulkan “Menyatakan PT Buana lepas hak tanah seharusnya atas seluas 211,75 Ha di Keca- sebagai tempat mencari atau gugatan penggugat untuk se- Estate selaku Pe nggugat melalui Tim Interdep serta matan Citeureup Kabupaten mendapat keadilan bagi ma- bagian. Menyatakan sah dan adalah satu-satunya pemilik atas persetujuan Menteri KeuBogor. Tanah 211,75 Ha terse- syarakat. Demikianlah kira- berharga sita jaminan yang dan pemegang hak yang sah angan RI dan bukan melalui but telah dijadikan sebahagi- nya menjadikan maklum dan telah dilakukan oleh Juru Sita secara hukum atas Sertifikat Notaris. Pada waktu Perkebuan dari sertifikat HGU Nomor atas perhatian serta tindakan Pengadilan Negeri Cibinong, HGU masing-masing dengan nan Ciderati dijadikan HGU 149 tanggal 15-6-2002 an. PT. Bapak Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Berita Acara HGU No.146/Sukahati, HGU No. 1 an. PT. Buana Estate seBuana Estate/termohon PK. diucapkan banyak terima Pe nyitaan Nomor 01/ No.147/ Sukahati, HGU luas 7.050.550m2, bukan atas “Sertifikat No. 149 tersebut kasih” seru Dolok mengakhiri Pen.Pdt/CB/2010/PN.CBN No.148/ Sukahati, HGU 149/ dasar bahwa perkebunan telah dibatalkan oleh Joyo Wi- suratnya. Jo. 146/Pdt.G/2009 PN. CBN Hambalang, HGU 150/Tang- Ciderati telah dibeli oleh PT noto sesuai SK Kepala BPN RI Adapun tembusan surat tanggal 19 Juli 2010” tegas kil HGU No. 151/ Tangkil Buana Estate. No. 1/Pbt-BPN RI/2011 tang- tersebut disampaikan dengan Dolok dalam suratnya. terhadap tanah tanah dengan Tetapi atas dasar SK Men-

Kejagung Diminta Lakukan.........................................................................................................dari Hal. 01

teri Dalam Negeri No: SK1/ HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 jo. tgl 21-3-1974 No. SK20/ DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri dan diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap perkebunan Ciderati tersebut. Adapun ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT Buana Estate, tetapi SK perpanjangan HGU dapat langsung disetujui oleh BPN RI untuk menerbitkan sertifikat PT Buana Estate atas permohonan No. 16/DIRUT/ BE/VII/76 tgl 12-7-1976 dan diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/ 77 tgl 25-1-1977. PT Buana Estate tidak membayar ganti rugi terhadap masyarakat walaupun sudah ada ketentuan pada SK No. 1, yaitu harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Walaupun belum ada ganti rugi namun PT Buana Estate langsung mendapatkan hak HGU tanpa sepengetahuan masyarakat dan sertifikat dapat langsung terbit dengan praktek pilih kasih. Masyarakat maupun aparat pemerintah Kabupaten Bogor tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah dijadikan sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat baru mengetahui sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut mau diurus sertifikatnya oleh masyarakat ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B” 2004 tgl 24-122004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-031977 seluas 7.050.550 m2 an. PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGU sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pe ndaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-122002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang lagi, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara di bawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/ 2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung menerbitkan SK BPN No. 9/ HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT Buana Estate, sesuai dengan Pe raturan Me nteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. SK BPN No. 9 tersebut langsung dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli te tapi palsu. Sertifikat No. 147, 148 dan sertifikat No. 149 seluas 4.486.975 m2 di dalamnya terdapat tanah sengketa seluas 2.117.500 m2 dan sertifikat HGU No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Delapan sertifikat tersebut diterbitkan tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM ke 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 maupun Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun

1979. Patut diduga tanah tersebut telah diserobot oleh PT Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, dan sesuai dengan Akta Notaris No. 39 tgl 18-6-1976 bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Buana Estate dari Kodam V Jaya merupakan tindakan yang tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/HGU/1977, bahwa tanah perke bunan Ciderati direlokasikan kepada PT Buana Estate dengan cara harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Dengan menyalahgunakan wewenang Kepala BPN RI yang saat itu dijabat oleh Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 yakni SK perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan, PT Buana Estate harus terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran terhadap masyarakat penggarap. Tetapi, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat, sertifikat No. 149 langsung dapat terbit dan di dalam areal sertifikat No. 149 terdapat tanah masyarakat Hambalang Bogor seluas 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dilakukan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149, belum pernah ada ganti rugi dari PT Buana Estate terhadap masyarakat, dan tanah garapan masyarakat tersebut patut diduga benar telah diserobot oleh PT Buana Estate, baik dari masyarakat maupun dari CV. Handel serta diduga juga hal itu dilakukan secara konspirasi dan atau “persekongkolan” antara Joyo Winoto dengan Probosutedjo, tandasnya. Penerbitan Surat Keputusan Joyo Winoto ketika menjabat Kepala BPN RI diduga menjual tanah negara, disebabkan dasar pelepasan hak atas tanah negara berdasarkan SK Kepala BPN RI dengan akibat perkaya Probosutedjo selaku pemilik PT Buana Estate. Adapun inti dari isi Surat Keputusan (SK) Pembatalan No. 1/ Pbt/ BP N-RI/2011 tanggal 15 April 2011, yaitu SK pembatalan terhadap SK Nomor 9. Adapun keberadaan SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 149, dan HGU Nomor 149 merupakan satu diantaranya beberapa sertifikat yang sudah dipecah menjadi beberapa sertifikat, tetapi asal muasal sertifikat tersebut berasal dari satu se rtifikat yaitu HGU Nomor 1. HGU Nomor 1 merupakan milik PT Buana Estate dimana pada saat penerbitan sertifikatnya berdasarkan alas hak yang diduga berdasarkan surat palsu disebabkan surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di Notaris, tetapi pelepasan hak atas tanah tersebut dapat dipindah tangan. Kemudian masa HGU habis dan diperpanjang lagi dengan SK Kepala BPN RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan wewenang ketika dijabat oleh Joyo Winoto. Setelah terjadi gugat menggugat di PTUN Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, SK Nomor 9 sebagai dasar penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat tercipta. Waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 hanya membutuhBersambung ke hal 04


Lampiran Berita

4

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Kejagung Diminta Lakukan.............................................................dari Hal. 03 kan waktu empat belas hari, sejak dari tanggal SK diterbitkan sampai tanggal tanda tangan penerbitan sertifikat. Adapun inti dari isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 diduga telah terjadi salahgunakan wewenang oleh Joyo Winoto ketika penerbitan SK Nomor 9 dan SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011. SK penerbitan Nomor 9 diduga salahgunakan wewenang disebabkan SK Joyo Winoto dapat terbit secara “prematur”. Kemudian digugat di PTUN dan perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana PK dari Joyo Winoto ditolak. Setelah pergumulan yang panjang antara kepastian hukum dan legalitas tanah dengan dikawal oleh pengawal kebenaran, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, membuat SK pembatalan No. 1/Pbt/BPN-RI/2011, yaitu pembatalan sebagian. Setelah SK pembatalan terbit, tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Adapun SK pe mbatalan adalah untuk menjalankan putusan Kasasi dan PK di PTUN, supaya BPN menerbitkan SK atas HGB PT

Genta Prana karena PK dari Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ditolak oleh MA RI. Sete lah SK Pembatalan yang sudah dinanti sekian lama dan surat permohonan pembatalan juga sudah disampaikan oleh P T Ge nta Prana, namun demikian isi SK Pembatalan No. 1/Pbt/BPNRI/2011 terindikasi “aneh bin aneh” karena isi SK diduga bertentangan dengan isi putusan MA RI pada tingkat PTUN. Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang dalam penerbitan SK. Seharusnya isi SK Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI ketika itu, dalam penerbitan sertifikat tanah sifatnya hanya menjalankan putusan hukum. Bukan tugasnya untuk membuat keputusan hukum, tetapi tupoksinya adalah menjalankan putusan hukum terkait pertanahan, bila putusan hukumnya telah me miliki kekuatan hukum tetap. Kepiawaian Joyo Winoto dalam menerbitkan SK pertanahan diduga telah turut serta menjual tanah milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila dikaji dari wewenang penerbitan SK pertanahan di

atas 7,5 hektar yang terindikasi salahgunakan jabatan. Keberadaan SK Pembatalan oleh Joyo Winoto diduga salahgunakan wewenang disebabkan tidak menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan benar dan profesional. Tetapi malah sebaliknya yang terjadi terhadap tanah PT Genta Prana, karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Inti dari isi SK Pembatalan No. 1/ Pbt/ BP N-RI/2011 adalah, MEMUTUSKAN Menetapkan: PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala

LAMPIRAN BERITA PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348, 3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010 Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.goid Jakarta, 12 Oktober 2012 Nomor : 909/PAN/X/2012 Perihal : Penjelasan Kepada Yth. Sdr. Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Gedung Kuning Jl. Melawai III No. 28 Blok M, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/Bua.6/Hm.01/1/IX/2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/Kf-RBN/ 2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi Putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum. MAHKAMAH AGUNG RI PANITERA TTD SOEROSO ONO, SH, MH Tembusan Kepada Yth.: 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Pertinggal

Surat Menteri Sekretaris Negara kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/ 2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara Perdata Nomor 146/ Pdt.G/ 2009/ PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha

Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada D iktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Me mberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Re publik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Ten-

tara Nasional Indone sia (PMPP TNI), terdiri dari: Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/ Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi P emeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pe le pasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali se bagaimana mestinya. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Joyo Winoto, semenjak masih menjabat selaku Kepala BPN RI sampai statusnya mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto be-

lum pernah bersedia untuk memberikan komentar terhadap pers yang melakukan konfirmasi terkait tanah Hambalang Bogor. Sedangkan penelusuran terhadap pihak PT Buana Estate, Probosutedjo sangat sulit untuk ditemui dalam melakukan konfirmasi. Di lain sisi, Soeroso Ono, SH, MH selaku Panitera Mahkamah Agung RI menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, “Sehubungan dengan surat Kepala Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Negara tanggal 24 September 2012 No. 148/ Bua.6/Hm.01/ 1/IX/ 2012 yang meneruskan surat dari Sdr. Laspen Sianturi tertanggal 29 Agustus 2012 No. 1152/KfRBN/2012, perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung RI meneliti permasalahannya dengan ini kami sampaikan bahwa pendapat Mahkamah Agung RI telah termuat dalam bunyi putusan Mahkamah Agung RI No. 2980 K/PDT/2011, dan kami tidak dapat memberikan komentar terhadap bunyi putusan tersebut. Demikian untuk menjadi maklum” ujarnya. Sedangkan saat dilakukan konfirmasi terhadap Ketua Majelis Hakim Kasasi Perdata, Suwardi, SH, MH dan Anggotanya, Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH beserta H. Abdul Kadir Mappong, SH, keberadaan tim Majelis Hakim Kasasi tersebut sangat sulit untuk diminta komentar. (TIM SATU RBN)

Surat Permohonan Perlindungan Hukum dari Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS kepada Presiden Republik Indonesia No. Perihal

: 187/Kf-SK/12 : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Jakarta, 17 Januari 2012 Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta.

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Bersambung ke hal 05


Hukum 5 EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Mari Membangun Jiwa......................................................................dari hal. 01 Nopember 2012 baru baru ini. “Yang kami hormati, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan hadirin yang dimuliakan. Perkenankanlah, saya selaku Pemimpin Umum sekaligus sebagai P enanggung Jawab Kantor Berita Rakyat Bicara News memberikan sepatah kata dua kata dalam acara perayaan ini, dan adapun acara HUT ini dapat berlangsung dengan baik, tidak lain dan tidak bukan karena berkat doa restu para undangan yang kami muliakan” Ijinkan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari para undangan kami, dan hadirin yang dimuliakan, atas kehadirannya untuk memberikan doa restu pada acara perayaan Hari Ulang Tahun Kantor Berita Rakyat Bicara News. Berkat doa restu Bapak/Ibu/ Saudara/Saudari serta hadirin yang sangat kami muliakan, kiranya Kantor Berita Rakyat Bicara News bisa semakin maju dan eksis di tengah masyarakat dalam menjalankan tupoksinya selaku insan pers. Semoga perayaan Hari Ulang Tahun ke-2 RBN ini kiranya menjadi sebuah pertanda kesuksesan bagi kita semua secara bersama sama, khususnya kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News, dimana pada hari indah ini umurnya sudah genap dua

tahun dengan setia dalam menyajikan dan menyebarluaskan informasi terhadap publik maupun terhadap masyarakat. Adapun Kantor Berita Rakyat Bicara News dengan singkatan KB RBN didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2010 lalu, dengan diawali dari satu produk pers yakni surat kabar kertas mingguan dengan visi “BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS. Maksud dan tujuan awal berdirinya Kantor Berita RBN adalah untuk terciptanya produk perusahaan pers dengan terobosan baru ketika itu, yaitu surat kabar berbasis dunia nyata dan sekaligus juga berbasis dunia maya. Berbasis dunia nyata artinya merupakan surat kabar cetak kertas, sedangkan be rbasis dunia maya adalah surat kabar yang dapat diakses baca pada jaringan internet. Untuk melakukan tupoksinya dalam menyajikan informasi terhadap publik, Kantor Berita RBN seterusnya berke mbang dan eksis hadir melayani masyarakat dengan beberapa produk pers setelah dikemas menjadi karya jurnalistik, yakni Tabloid RBN dengan tabloid berbasis kertas dan online, Kantor Berita Online dan Majalah Eksekutif Bangun Jiwa Indonesia yang juga berbasis kertas dan berbasis Online.

Sebagai Perusahaan Pers Nasional dengan penerbit PT. Bangun Jiwa Indonesia, saat ini Kantor Berita RBN telah memiliki 4 (empat) produk pers sebagai alat dan sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik dengan pemberitaan berimbang. Kantor Berita RBN juga memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan tupoksi pers selaku pengawal kebenaran dan keadilan dengan prinsip keseimbangan alamiah, demi terciptanya karya jurnalistik dengan pemberitaan akurat dan berimbang, serta menjalankan prinsip dan aplikasi terapan “BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS.” “Marilah kita membangun jiwa anak bangsa Indonesia secara Reforma Idealis dengan doktrin Pancasilais. Nilai luhur dan prinsip prinsip mulia yang sudah terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945, seharusnya dapat lebih diaplikasikan pada kehidupan be rbangsa dan bernegara, termasuk untuk mewariskan nilai luhur dari butir butir Pancasila, maupun aplikasi daripada prinsip mulia Reforma Idealis, agar rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia dapat terpatri secara kuat dan alamiah di dalam hati masing masing ge ne rasi anak bangsa” Dengan tumbuhnya prin-

sip kuat untuk melakukan Reforma Idealis terhadap individu generasi anak bangsa, otomatis rasa cinta terhadap tanah air Indonesia akan meningkat dengan sendirinya secara bertahap dan berkesinambungan. Saat ini, rasa idealis untuk cinta terhadap tanah air dari generasi anak bangsa yang memiliki usia masa produktif, kelihatan mulai memudar dan sudah luntur rasa idealismenya, disebabkan sifatnya hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Padahal orang yang dikatakan selaku orang lain tersebut, notabene merupakan saudara sebangsa dan se tanah air yakni masyarakat Indonesia. Sikap seperti itu dapat merusak moral anak bangsa dan akan menimbulkan terjadinya lost generation terhadap generasi bangsa” Lahirnya prinsip kuat Reforma Idealis dengan berawal dari diri sendiri atas kesadaran sendiri, maka secara otomatis juga prinsip tersebut akan menghasilkan dan meningkatkan doktrin setiap insan generasi anak bangsa, agar mencintai tanah airnya sendiri dengan sepenuh hatinya. Kepedulian melakukan pembenahan oleh generasi anak bangsa terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia dengan sepenuh hatinya, merupakan hasil dari terlahirnya prinsip Reforma Idealis secara alamiah, kemudian prinsip tersebut membentuk doktrin atau redoktrin terha-

Mantan Kasudin Tata Air Jakbar...................................................................................................dari Hal. 01 baik, termasuk dengan “back up” oleh oknum premanisme alias orang belakang dari Heryanto yang mempunyai jaringan luas serta loyalitas tinggi. Keberadaan indikasi korupsi Heryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar untuk perkaya diri dan akibatnya diduga terjadi perampokan terhadap uang Negara, baik dari sisi pengaturan pemenang tender proyek terindikasi langgar Keppres/Perpres, dugaan proyek fiktif dari proyek PL (penunjukan langsung), dan indikasi salahgunakan wewenang pada pengelolaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Ketika indikasi korupsi Heryanto tersebut diekpos oleh wartawan Kantor Berita RBN beberapa edisi terakhir dimana saat Heryanto masih aktif selaku Kasudin Tata Air Jakbar, dan setelah Heryanto memasuki masa pensiun baru baru ini, dicoba untuk dikonfirmasi melalui telepon genggamnya dengan sms, “Slmt sore Bos, apa kbr? Mohon maaf minta waktunya sedikit dan atau komentar. Disebabkan pemberitaan terkait indikasi korupsi mantan Kasudin Tata Air Jakbar mau naik ekpos lagi oleh wartawan penulisnya, tolong petunjuk dan atau komentar pembelaan diri bapak, supaya beritanya benar benar berimbang. Terima kasih.” Setelah sms tersebut berhasil terkirim, tidak beberapa lama berselang, oknum premanisme yang mengaku bernama Tete selaku orang belakang dari Heryanto lakukan ancaman terhadap jurnalis penulis berita indikasi korupsi Heryanto dan sekaligus kepada Pemimpin Redaksi RBN. Seperti ucapannya melalui telepon, “Saya sudah mengetahui kantor kamu berada dimana. Saya akan membawa pasukan. Besok kamu akan saya cari” ujar oknum premanisme mengaku Tete tersebut sambil memaki dengan mengucapkan kata kata yang bersifat mengancam dengan kasar.

Untuk terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi korupsi Heryanto yang telah membuat kerugian Negara miliaran rupiah sejak tahun anggaran 2009, 2010, 2011 dan sebelum memasuki masa pensiun tahun 2012 baru baru ini, karena disinyalir melakukan permainan proyek dengan setor dan penyetoran, indikasi proyek fiktif, pemecahan proyek dan dugaan multi pelanggaran lainnya, baik terhadap Keppres No. 80 /2003, Perpres No. 54/2010 dan Perpres No. 70/ 2012, dengan berbagai bentuk cara dan pengaturan yang rapi, akibatnya Heryanto seperti aman terkendali untuk me nikmati hasil indikasi korupsinya tanpa dapat tersentuh oleh hukum, demi terciptanya supremasi hukum terhadap indikasi semaraknya kasus korupsi ketika Heryanto menjabat. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta, saat Heryanto masih aktif menjadi Kasudin Tata Air Jakbar, Heryanto juga terkenal selaku pejabat yang mempunyai banyak pasukan dari oknum premanisme untuk lakukan “beck up” terhadap indikasi korupsinya, dan tidak segan segan untuk lakukan teror terhadap wartawan yang melakukan konfirmasi maupun kepada aktivis LSM bila dugaan korupsinya dilakukan klarifikasi. Tim Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) bersama Jajarannya pada tingkat Kejati DKI dan Kejari Jakarta Barat diminta menurunkan timnya untuk lakukan penyelidikan sampai penyidikan terhadap indikasi perkaya diri oleh Heryanto dengan mengakibatkan kerugian Negara. Kine rja He ryanto saat menjabat Kasudin Tata Air Jakbar juga diduga mempunyai kinerja buruk dan sarat de ngan berbagai korupsi. Disebabkan indikasi korupsi Heryanto ketika menjabat

Kasudin Tata Air Jakbar diekspos oleh Redaksi RBN pada edisi 020 dengan judul, “Kinerja Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Diduga Bobrok” dan Edisi 021 dengan judul, “Kejari Jakbar Diminta Lakukan Penyelidikan, Kasudin Tata Air Jakbar Heryanto Terindikasi Perkaya Diri”, Heryanto langsung mengirim utusannya untuk lakukan suap terhadap insan pers Rp. 2,5 juta, dengan tujuan agar Kantor Berita RBN menghentikan pemberitaan. Heryanto terkesan seperti “takut” bila indikasi korupsinya ditulis dengan berseri secara benar dan berimbang, demi terwujudnya supremasi hukum terhadap indikasi perkaya diri yang dilakukan Heryanto ketika menjabat Kasudin. Anggaran dana saluran di wilayah Kota Adminis­trasi Jakarta Barat sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Tahun Ang­ga­ran 2012 juga diduga menjadi”ladang duit” untuk perkaya diri oleh Heryanto dengan nilai­ mi­ lyaran rupiah. Di lapa­ngan masih ba­ nyak di­temukan saluran lo­ kal di be­berapa kecamatan wilayah Jakarta Barat dengan kondisinya membutuhkan perbaikan dan perawatan, dimana dananya sudah ada dianggarkan pada Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dengan cara pengadaan swakelola, tetapi dana tersebut belum dapat juga terealisasi dengan baik. Contohnya saluran lokal di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk maupun di Kecamatan Kemba­ngan, Kecama­ tan Pal­merah, kondisinya sudah parah tetapi sampai saat ini belum ada realisasi perbaikan. Adapun besar anggaran dari Sudin PU Tata Air Kota Jakbar Tahun Anggaran 2012, adalah Pe­me­liharaan Salu­ ran Air Ke­ca­matan Kemba­ ngan (Refung­si) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) di-

tambah de­ngan biaya pener­ tiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Pemeliharaan Sa­luran Air Kecamatan Ke­ bon Jeruk (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya penertiban Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Pemeliharaan Saluran Air Kec­am­atan Palmerah (Refungsi) sebesar Rp. 960.000.000,- (se-m-bilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah de­ngan biaya pe­ nertiban Rp. 1.000. 000.000,(satu milyar ru­piah) dengan cara swakelola. Selain dari dana pemeliharaan saluran air tersebut di atas, masih ada lagi dana pemeliharaan infrastruktur sarana lokal Kota Administrasi Jakbar dengan pelaksanaan triwulan I untuk wilayah Kecamatan Kemba­ngan, Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat sebesar Rp. 2.417.519.635,- (dua mi-lyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan da­na layanan pembersih sistem saluran Kodya Jakarta Barat (pekerjaan mendesak sepanjang tahun) sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) per triwulan untuk empat triwulan tahun 2012 dengan cara swakelola. Ketika hal tersebut dikonfirmasi tertulis kepada Heryanto saat masih menjabat selaku Kasudin PU Tata Air Jakbar, Heryanto tak bersedia memberikan komentar, sedangkan Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakbar saat dikonfirmasi juga belum bersedia untuk memberikan tanggapan ataupun komentar. Untuk terciptanya supremasi hukum terhadap oknum yang terindikasi perkaya diri dari perbuatan korupsi, dalam hal ini BPKP bersama Inspektorat DKI Jakarta diminta untuk audit secara sinergis terhadap indikasi kerugian Ne gara ketika He r­yanto menjabat Ka­sudin PU Tata Air Jakbar. (TIM EMPAT)

dap kepribadian anak bangsa, agar bersedia untuk sadar dengan sesadar sadarnya, bahwa sikap idealis dan sikap patriot dari para pahlawan kemerde kaan bangsa Indonesia merupakan sikap mulia yang sepatutnya ditiru serta layak diwariskan terhadap generasi berikutnya. Gerakan Reforma Idealis juga dapat membentuk doktrin atau redoktrin akan kesadaran hakiki dari generasi anak bangsa, bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya untuk diisi dan dipertahankan, karena kemerdekaan merupakan hasil perjuangan suci para pahlawan kemerdekaan yang telah mempertaruhan jiwa dan raga demi membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dalam momen HUT RBN ke-2 tahun 2012 ini, para wartawan ataupun para jurnalis yang bergabung di dalam Jajaran Kantor Berita Rakyat Bicara News, diharapkan agar dapat mengerti, memahami dan menjalankan prinsip Reforma Idealis dengan dimulai dari dirinya sendiri, de ngan tetap me njunjung tinggi koridor pers yang sudah tertuang dengan jelas di dalam Kode Etik Jurnalistik, UU Pers No 40/1999, dan Standar Kompetensi Wartawan SKW). Pada kesempatan perayaan HUT Kantor Berita RBN ini, sekali lagi, ijinkan kami selaku insan pers yang melaksanakan tupoksi selaku pengawal kebenaran dan keadilan, dengan segala kerendahan hati meminta doa restu dari Bapak, Ibu, Saudara, Saudari serta Hadirin yang kami muliakan, supaya Kantor Berita Rakyat Bicara News dapat kiranya pada hari mendatang

sukses serta semakin eksis hadir dalam pe mberitaan akurat dan berimbang untuk melayani publik maupun masyarakat. “Marilah kita benahi bangsa ini secara bersama-sama dengan kontribusi kepedulian terhadap bangsa. Kalau kita tidak peduli terhadap situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan untuk tujuan masa de pan bangsa, bagaimana bisa mencapai tujuan suci bangsa Indonesia, agar terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Hal itu sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa? Selaku warga negara yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa, dan juga sebagai masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, masa depan bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab bersama dari setiap insan jiwa Indonesia yang masih memiliki kepedulian terhadap pembenahan bangsa”. Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif selaku lembaga penyelenggara Negara diharapkan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dengan profesional. Sedangkan keberadaan pers sebagai pilar keempat bangsa, setelah tiga pilar penyelenggara Negara, insan pers seharusnya menyadari keberadaannya selaku pilar keempat dan harus bijaksana menempatkan posisinya sebagai wakil dari masyarakat dan sekaligus juga selaku mitra pemerintah, dengan tugas mulia melakukan pengawalan terhadap ke be naran dan keadilan, dan juga memiliki fungsi sebagai bidan sejarah dari pelaku sejarah. Insan pers dalam melakukan tupoksinya harus bisa be-

rsifat netral untuk menentukan posisinya diantara beberapa sisi yang penuh dengan delik hukum serta resiko tingkat tinggi, dan pastinya membutuhkan pengorbanan. Tetapi, dengan prinsip keseimbangan alamiah maupun aplikasi dari momentum pers, insan pers profesional diharapkan dapat mampu untuk berkarya dengan terobosan terobosan positif secara nyata tanpa rekayasa, serta memiliki tujuan baik terhadap masa depan bangsa. Seorang insan pers profesional harus bisa dan mampu menempatkan posisinya di titik netral karena pers memiliki tupoksi sebagai kontrol sosial maupun selaku insan pengawal kebenaran dan keadilan, dengan tetap menjalankan profesinya secara benar dan tidak diperbolehkan keluar melenceng dari koridor Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 maupun terhadap kaidah acuan yang sudah tertuang di dalam Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Insan pers juga harus dapat menghormati kebhinekaan dari keberagaman masyarakat Indonesia. Pemberitaan pers yang akurat dan berimbang setelah dikemas menjadi karya jurnalistik, secara langsung ataupun tidak langsung, berita tersebut dapat mempengaruhi keberadaan stabilitas Negara pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Akhir kata, “Selamat Hari Ulang Tahun kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News . Sukses selalu menyertai. Rakyat Bicara News maju terus. Terima kasih” ujarnya menutup pembicaraan. (Polman/Minggus)

Lampiran Berita................................................................................dari hal. 04 Surat jawaban perlindungan hukum dari Sekretariat Jenderal DPR RI kepada Redaksi Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Nomor Sifat Derajat Lampi Perihal

: : : : :

SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Biasa Segera Pemberitahuan

Jakarta, 11 April 2012

Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip

Ralat Berita Edisi 022 Halaman 1: berita foto tertulis Ketua MK, Hatta Ali seharusnya Ketua MA, Hatta Ali. Edisi 022 Halaman 1: tertulis Ketua Majelis Hakim, Suwardi, SH. M seharusnya Ketua Majelis Hakim, Suwardi, SH, MH.


HUT RAKYAT BICARA NEWS

6

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

SUKU DINAS (SUDIN) PERTAMANAN JAKARTA UTARA

SUKU DINAS (SUDIN) PERTAMANAN JAKARTA SELATAN

Kasudin

Kasudin

Drs. Heru Bambang Ernanto, M.Ma.

Ir. Nandar Sunandar

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

SUKU DINAS (SUDIN) PU TATA AIR JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS (SUDIN) PEMAKAMAN JAKARTA SELATAN

Kasudin

Kasudin

Ir. Drs. Irvan Amtha, M.Sc.

Drs. H. Eddy Supriyatna W, MM.

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

Kepala Kantor

Camat

Ir. Andry Novijandri

Drs. Syamsuddin Tonde

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

KECAMATAN CILANDAK KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

KECAMATAN TAMAN SARI KOTA ADM. JAKARTA BARAT

Camat

Camat

Sekretaris Camat

Sayid Ali ZA, SH.

Imron, S.Sos.

Drs. Pulung

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

KELURAHAN KAMPUNG BALI KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan

Lurah Drs. Muhammadong, S.Sos

Ambiar, SE.

Lurah


HUT RAKYAT BICARA NEWS

7

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA

Kepala Badan

Sekretaris Utama

Hendarman Supandji

Managam Manurung

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

Deputi Perumahan Swadaya KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Deputi Pengembangan Kawasan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Deputi

Ir. Jamil Ansari, SH. MM.

Deputi

Sekretaris Deputi

Ir. Hazaddin Tende Sitepu, MM.

Satriadi

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA

KANTOR WILAYAH (KANWIL) PERTANAHAN PROVINSI BANTEN

Gubernur

Joko Widodo Kadis Kominfomas

Kakanwil

Sugianta

Jamaludin, SH. MH.

Segenap Jajaran

Segenap Jajaran

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG Kepala Kantor

Dirwan Dahri

Pimpinan dan Karyawan RUMAH SAKIT BERSALIN (RSB) KARTINI Jl. Ciledug Raya No. 94 - 96 Kebayoran Lama - Jakarta Selatan

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Walikota HM. Anas Effendi, MM. Wakil Walikota Drs. H. Syamsudin Noor, M.Si.

Seko Drs. H. Usmayadi, M.Si.

Keluarga Besar

Assosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia

(APMI) Ketua Umum

Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Posma Lumban Tobing


HUT RAKYAT BICARA NEWS

8

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Suku Dinas (Sudin) PU Jalan

Suku Dinas (Sudin) Perhubungan

Kota Adm. Jakarta Selatan

Kota Adm. Jakarta Selatan

Kasudin Ir. HE. Yayat Hidayat, MT.

Kasudin Ir. Nurhayati Sinaga, MT.

Pimpinan dan Staf Kecamatan Mampang Prapatan Kota Adm. Jakarta Selatan Camat Agus Irwanto, AP, M.Si.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan Lurah Dody Ari Wibowo

Pimpinan dan Staf Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan Lurah

Sri Emi Fariza, S.Sos.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Adm. Jakarta Selatan Lurah

Latif

Pimpinan dan Staf Kecamatan Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan Camat Budi Wibowo, SH. M.Si. Wakil Camat Sekretaris Camat Drs. Endang Efendi, M.Si. Abdul Cholik, S.Sos.

Pimpinan dan Staf Bagian Operasional Perhubungan Kota Adm. Jakarta Selatan Kabag Ops

Anggiat Banjarnahor

Pimpinan dan Staf

PD Pasar Jaya Cipulir Kota Adm. Jakarta Selatan Kepala

Humas

Sophie

Niram

Pimpinan dan Staf

Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Lurah

Arief


HUT RAKYAT BICARA NEWS

9

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Pimpinan dan Staf Kecamatan Kebayoran Baru Adm. Jakarta Selatan Camat Drs. Mahludin, M.Si.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Selong Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan dan Staf Kelurahan Senayan Kota Adm. Jakarta Selatan

Lurah Sukarmiyati, SH.

Lurah Ratu Dian Cherawati, S.Sos.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Rawa Barat Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan dan Staf Kelurahan Petogogan Kota Adm. Jakarta Selatan

Lurah Drs. Budi Santoso

Lurah Kuswara E. Kusdianto, SE.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Melawai Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan dan Staf Kelurahan Pulo Kota Adm. Jakarta Selatan

Lurah (Plh) Femmy

Lurah Mohammad Zen, S.Sos.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Cipete Utara Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan dan Staf Kelurahan Gandaria Utara Kota Adm. Jakarta Selatan

Lurah Jumroh, S.Sos.

Lurah Drs. Lukmansyah D.

Pimpinan dan Staf Kelurahan Kramat Pela Kota Adm. Jakarta Selatan

Pimpinan dan Staf Kelurahan Gunung Kota Adm. Jakarta Selatan

Lurah Drs. M. Rizki Adhari Jusal, SH. M.Si.

Lurah Iswahyudi, S.Sos.


HUT RAKYAT BICARA NEWS

10

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Restoran Pondok Sedap Malam Pimpinan

Haratua Panggabean, SH.

Sujanto Tjiputra (Akiong)

Jl. Kramat Jaya Baru, Blok E VIII/218,Jakara Pusat Telp. (021) 4252736, Fax. (021) 4252736 Mobile: 0812 996 0403, 021-7103 9669

Jl. Melawai VI No. 1A Blok-M Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 Ph. (021) 722 7982

Jl. Melawai VI No. 15 Lt. 1 Blok M Jakarta Selatan Telp. (021) 7251765, Fax. (021) 7235227

Jl. Melawai IX No. 4, Jakarta 12160 Phone: (021) 7204679 - Fax: (021) 7211193

Jl. Melawai VI No. 3 Blok M Jakarta Selatan Telp. (021) 7251765, 7262405, Fax. (021) 7235227

Jl. Melawai VIII No. 2B Blok M Kebayoran Baru - Jakarta Selatan Phone : +6221 7393594 +6221 72798156 SMS : +6221 92425299 Website : www.zii-karaoke.com Email : info@zii-karaoke.com Jl. Melawai IX No. 5 Blok M Telp. (021) 7204209- 7204213

D&D

Sentrum Cipulir Kawasan Cipulir - Jakarta Selatan


HUT RAKYAT BICARA NEWS

11

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Keluarga Besar

Pimpinan dan Staf

Bapak Zainudin, SH. (Staf Kejaksaan Agung RI)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan

Keluarga Besar Bapak Rizal Simanjuntak, SH. (Staf Jamwas Kejagung RI)

Pimpinan dan Staf Inspektur Pembantu Kepala Abdul Chair, M.Si.

Kajari

Kasi Pidana Umum

Masyhudi, SH.

Agung Ardyanto, SH.

Pimpinan dan Staf Bagian Tata Pemerintahan

Kota Adm. Jakarta Selatan Kepala Dra. Hj. Srie Sutarsih, MM.

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Asisten Pemerintahan Kota Adm. Jakarta Selatan

Bagian Prasarana dan Sarana Kota

Ass Drs. H. Erpawandi, M.Si.

Kepala Drs. Syafruddin Bahri H, M.Si.

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Asisten Perekonomian & Administrasi Kota Adm. Jakarta Selatan

Bagian Perekonomian Kota Adm. Jakarta Selatan

Ass Drs. Yusuf Riyanto

Kepala Drs. James Marpaung, M.Si.

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Asisten Kesejahteraan Mayarakat Kota Adm. Jakarta Selatan

Bagian Keuangan Kota Adm. Jakarta Selatan

Ass H. Jayadi, SH.

Kepala Drs. Syarbaini, M.Si.

Pimpinan dan Staf

Pimpinan dan Staf

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Bagian Ketatalaksanaan

Kota Adm. Jakarta Selatan

Kota Adm. Jakarta Selatan

Ass Dra. Tri Wahyuning Diah, M.Si.

Kepala Eny Rohaeni, SH.


12

Surat Kabar EDISI 23 | TAHUN II RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012

Galeri HUT RBN Ke-2

EDISI 23 | TAHUN II | RABU, 14 - 28 NOVEMBER 2012



Surat Kabar RBN Edisi 023