TABLOID RBN EDISI 023 by TABLOID RBN

TABLOID RBN Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers Redaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665

Email: kantorberitaRBN@yahoo.co.id Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Online http://issuu.com/rakyat_bicara Indek Berita

Diduga Lakukan Penipuan

PT Wismamas Citraraya Disomasi Halaman..08

Terkait Perlindungan Hukum dan Indikasi Salahgunakan Jabatan Oleh Joyo Winoto

DPR: Permasalahan Tersebut Telah Diteruskan Kepada Komisi II DPR RI

Polri Tarik Ratusan Senpi dari Anggotanya

Kepala BPN RI, Joyo Winoto

Halaman..15

HPL Terbit Diduga Tanpa Dasar Yang Jelas

Kakantor Pertanahan Jakut Layak Untuk “Pengkajian” Halaman.16

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA Akses Baca Surat NEWS Kabar

TABLOID RBN Akses Baca

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews RAKYAT BICARA NEWS Website: www.suratkabarrbn.co.cc Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: Edisi: 023rakyatbicara_news@yahoo.co.id Harga Rp. 12.000,-

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara RBN Website:TABLOID www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: RABU, email:30 tabloidrbn@yahoo.co.id MEI - 12 JUNI 2012

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara Kebenaran TABLOID RBN (RAKYAT BICARA NEWS) PENERBIT: MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringoringo, Drs. Dolok F. Sirait, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rodeo Sujana Marbun REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. Koordinator Liputan: Minggus S. Koordinator Liputan Daerah: Sihol TH. Nainggolan REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, Monang REDAKTUR: Witman Hutagalung, Yulianto

STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, P, Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, Mangihut Sitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan, Yulianto, Rohimin, Minggus Sihombing, Witman Hutagalung, Hotman Gurning, Erik Simorangkir, Sutisno, E Supriatna. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC Tamba SH (Kepala), Gamot Manalu, Binsar Rajagukguk, Edward Panjaitan, SE, Abas ST Simbolon BIRO MEDAN KOTA: Edward Panjaitan, SE, Abas ST Simbolon BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M. PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, Jamot Samosir BIRO PEMKOT TANGERANG: Dani, Agus Priyanto BIRO PEMKAB TANGERANG: Ani Subekti BIRO TANGERANG SELATAN: Rohimin BIRO BEKASI: K. Simatupang BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: Antoni BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: Alisyah PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto (Kepala), BIRO PROBOLINGGO: Muh. Syafii (Kepala), Misnaji Perwakilan Sultra: Muhammad Azhar REKENING: Bank BCA No Rek. 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan TELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: kantorberita_rbn@yahoo.co.id Percetakan: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri) Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/rakyat_bicara DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI TABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAPORAN UTAMA

Terkait Perlindungan Hukum dan Indikasi Salahgunakan Jabatan Oleh Joyo Winoto

DPR: Permasalahan Tersebut Telah Diteruskan Kepada Komisi II DPR RI Jakarta, Tabloid RBN Terkait dengan perlindungan hukum dari Redaksi RBN dan indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), DPR RI menyambut hal tersebut dan menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah diteruskan kepada Komisi II DPR RI. Dalam surat jawabannya, DPR mengatakan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. “Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih” ujar Dra. Setarini, M.Si selaku Kepala Biro Pengawasan dan Legislatif DPR RI dalam suratnya. Di lain sisi, sumber RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini

Joyo Winoto, PhD

memberikan komentar terkait permasalahan tanah Hambalang bogor yang dialami dan samapai berita ini diturunkan permasalahan tanah menjadi delik yang belaum dapat terjawab dengan benar. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), pengakuan Joyo Winoto, PhD

selaku Kepala BPN RI perlu pengkajian oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) supaya Joyo Winoto dapat menjaga “etika jabatan” selaku pejabat negara dan pejabat publik. Pasalnya, sesuai pengakuan Joyo Winoto kepada Aryanto Sutadi ketika menjabat Deputi V BPN RI terkait Tanah Hambalang, “Selama SBY masih PreBersambung Ke Hal..........33

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAPORAN UTAMA

Demo di Depan PN Jakut

Pengunjuk Rasa Menuntut Keadilan “Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi”. Demo menuntut keadilan

Jakarta, Tabloid RBN Hal itu diungkapkan seorang wanita paruh baya yang bertindak selaku pembicara dari Forum Masyarakat Peduli Hukum (FMPH) dan Forum Mahasiswa Hukum Jakarta (FMHJ) di depan pintu gerbang masuk Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada pertengahan Mei lalu, saat melakukan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Anggota FMPH dan FMHJ

yang berjumlah sedikitnya 40 orang, dalam orasinya di depan pintu gerbang masuk PN Jakarta Utara, menghimbau aparat penegak hukum terutama para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tanah antara Ny. The Tiau Hok alias Ahok melawan Candra Gunawan, Bunian Leo, dan Andreas Sulaiman agar bersikap adil, arif dan bijaksana, serta menjalankan tugas menge-

depankan kepentingan kepastian hukum. Kebenaran jangan dipelintir menjadi komoditi kepentingan pribadi, dan sekaligus melontarkan pertanyaan, “masih adakah aparat penegak hukum yang mampu bertindak dalam kejujuran?” Ungkapan “masih adakah aparat penegak hukum yang mampu bertindak dalam kejujuran”, yang dilontarkan para Bersambung Ke Hal...........04

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

.........................Sambungan dari hal. 04

pengunjuk rasa, karena menilai dalam perkara sengketa tanah antara The Tiau Hok alias Ahok dengan Candra Gunawan, Bunian Leo, dan Andreas Sulaiman banyak kejanggalan kejanggalan. Menurut pembicara FMPH dan FMHJ, kejanggalan itu terlihat dari adanya keberpihakan maupun diskriminasi hukum. Dengan adanya laporan The Tiau Hok alias Ahok, yang melaporkan adanya perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan Candra Gunawan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman, tapi aparat penegak hukum selaku penerima laporan enggan, takut dan tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut, katanya. Namun sebaliknya, kata pembicara FMPH dan FMHJ menambahkan, ketika terlapor Candra Gunawan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman balik melaporkan The Tiau Hok (selaku pelapor). Aparat penegak hukum selaku pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat langsung menindaklanjuti, bahkan berupaya menjadikan The Tiau Hok sebagai tersangka, karena diduga melakukan perbuatan tindak pidana. “Kan…. Aneh”, ucap pembicara FMPH dan FMHJ.

LAPORAN UTAMA

Terjadinya sengketa tanah antara The Tiau Hok alias Ahok dengan Candra Gunawan Bunian Leo, dan Andreas Sulaiman, berawal dari ketika pihak The Tiau Hok alias Ahok membeli sebidang tanah yang terletak di wilayah Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara dari 22 orang ahli waris Niman bin Daru pada tahun 1999 dengan luas tanah kurang lebih 6885 meter persegi, berdasarkan Girik C.40, atas nama Niman bin Daru porsil 119 yang akta jual belinya, ditanda tangani diatas materai yang cukup. Dan diserta Surat Pernyataan Ahli Waris yang isi pernyataannya, “bahwa tanah tesebut belum pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, yang diketahui aparat kelurahan”. Setelah terjadinya transaksi jual beli antara pihak The Tiau Hok dengan para ahli waris Niman bin Daru, tidak berapa lama setelah terjadi transaksi jual beli, pihak lain mengatakan, bahwa tanah tersebut adalah milik Candra Gunawan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1071 atas nama Candra Gunawan, SHM No. 1072 atas nama Bunian Leo, dan SHM No. 1073 atas nama Andreas Sulaiman. Namun setelah dicermati, tanah atas nama Candra Gunawan, Bunian Leo dan

Andreas Sulaiman bukan berasal dari persil No. 119, melainkan SHM atas nama Candra Gunawan seluas 2.100 meter persergi berasal dari persil 118, SHM No. 1072 atas nama Bunian Leo seluas 426 meter persegi berasal dari persil 118, dan SHM No. 1073 atas nama Andreas Sulaiman seluas 2.100 meter persegi berasal dari persil 160. Namun, Cadra Gunawan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman, memanipulasi data agar seolah olah bahwa tanah milik mereka berasal dari persil 119, dan menunjuk tanah yang dibeli The Tiau Hok adalah milik mereka. Mengetahui bahwa SHM atas nama Candra Gunawan, SHM atas nama Bunian Leo dan SHM atas nama Andreas Sulaiman, bukan berasal dari persil 119 atas nama Biman bin Daru. Agar tidak terjadi permasalahan kepemilikan, pihak The Tiau Hok melaporkan telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dan manipulasi. Namun laporan The Tiau Hok kurang mendapat respon dari pihak aparat penegak hukum. Pihak The Tiau Hok alias Ahok dengan didampingi FMPH dan FMHJ melakukan unjuk rasa di depan PN Jakarta Utara dengan tujuan meminta keadilan. (W. Hutagalung)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAPORAN UTAMA

Terindikasi Korupsi Melibatkan Joyo Winoto

Kejagung Diminta Lakukan Penyelidikan Pekerjaan Arsip Modern TA 2011 Jakarta, Tabloid RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD diduga “doyan duit dan setoran” dari jajarannya, penyelidikan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) diminta turun tangan untuk periksa Joyo Winoto terkait dengan indikasi korupsi dan atau gratifikasi yang dilakukan dari pekerjaan arsip modern tahun anggaran 2011 lalu, ujar sumber RBN yang tak bersedia namanya ditulis dalam berita di Jakarta baru baru ini. Diduga ketua lelang dan kuasa pengguna anggaran sudah diintervensi oleh Kepala BPN RI terkait perusahaan yang menjadi pemenang tender, akibatnya walaupun penawaran sudah secara LPSE (layanan penawaran sistim elektronik), Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto: ist) namun gaya permainan perebutan proyek terindikasi masih serta disinyalir telah terjadi saat dilihat secara online, akimenggunakan “cara lama” ali- monopoli. batnya kinerja panitia terindias “setor dan menyetor’ supaya Pengumuman pemenang kasi kurang profesional dan bisa menjadi pemenang tender tender juga berubah berubah Bersambung Ke Hal..........07

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 06

diduga sarat dengan berbagai kepentingan dan berbagai intervensi. Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern Lokasi I Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN-RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 8.718.017.200,00 HPS Rp 8.717.975.000,00 Nama Pemenang PT. Bennatin Surya Cipta Alamat Jalan Raya Pasar Minggu km 18 Jakarta Selatan Harga Penawaran Rp 7.809.702.395 diduga sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sedangkan pelelangan pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi II) Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI dengan Pagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp 7.687.187.000 Nama Pemenang PADMADUTA CIPTA Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Harga Penawaran Rp 7.005.338.175 juga diduga pemenang tendernya sudah diplot terlebih dahulu, tandasnya. Terjadinya indikasi panitia lelang langgar Perpres 54/2010 pada lelang pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi III) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN RI Satker

Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 13.989.860.200,00 HPS Rp 13.989.818.000,00 dengan nama pemenang PT. PRANATA POLA CIPTA Alamat Jl. Samali No. 79 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Harga Penawaran Rp 12.816.635.986 juga terindikasi pemenang sudah diatur sedemikian rupa. Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi IV) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 3.542.858.200,00 HPS Rp 3.542.815.000,00 Nama Pemenang PT. BAHANA NUSANTARA Alamat JL. KEMAJUAN NO. 34 PETUKANGAN SELATAN Harga Penawaran Rp 3.233.412.600 sangat dipertanyakan terkait dugaan sarat dengan pengaturan terlebih dahulu, imbuhnya. “Dugaan pemenang tender sudah diatur terlebih dahulu juga dilakukan terhadap Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi V) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN-RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 7.687.229.200,00 HPS Rp 7.687.187.000,00 Nama Pemenang PADMADUTA CIPTA

Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Harga Penawaran Rp 7.005.338.175” serunya. Sumber juga mengatakan, pemenang tender terindikasi bermain “monopoli” dari pekerjaan tersebut, karena nama badan usaha berbeda tetapi pemain indikasi mafia proyeknya adalah satu orang dan setelah pemenang ditelusuri, bidang usahanya juga kurang sesuai dengan bidang tender yang diikuti, tetapi terkesan seolah dipaksakan menjadi pemenang. Akibatnya, pemenang tender dapat berubah ubah. Terjadinya antara Panitia, Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor pemenang tender yang terindikasi “sekongkol” untuk merugikan Negara serta diduga melanggar Undang Undang No 31/Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/tahun 2001 tentang tipikor, yaitu “untuk melakukan atau tidak melakukan” disebabkan dugaan intervensi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI perlu dituntaskan dengan penyelidikan demi terciptanya supremasi hukum di Jajaran BPN RI, katanya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto kurang berminat untuk memberikan komentar. (Minggus/Deo)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

KRIMINAL

Diduga Lakukan Penipuan

PT Wismamas Citraraya Disomasi K Jakarta, Tabloid RBN eberadaan PT Wismamas Citraraya sangat diperta nyakan keberadaannya saat ini terkait dengan tanggung jawabnya atau apa sudah pailit kondisinya sehingga hak salah seorang warga berinisial RS di Jakarta belum lama ini tidak diberikan. Diduga lakukan penipuan terhadap warga berinisial RS karena PT Wismamas Citraraya terindikasi “janji tinggal janji” terhadap kekurangan pembayaran ganti rugi atas rumah dan tanah yang telah dibeli kembali, PT Wismamas Citraraya disomasi pengacara DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES yang berkantor di Gedung Kuning Lt. II R. 105 Kawasan Blok M Square Jl Melawai III No. 28 Kebayoran Baru Jakarta baru baru ini. “RS adalah konsumen di Perumahan Wismamas Cinere Blok B4/15 Type 36/90 yang telah melakukan pelunasan atas segala kewajibannya kepada PT. Wismamas Citraraya. Karena Perumahan Wismamas

Cinere merupakan daerah yang terkena proyek jalan oleh pemerintah sehingga tidak bisa dihuni maka kemudian PT Wismamas Citraraya melakukan pembelian kembali (buyback) terhadap unit tersebut, akan tetapi pembayaran belum termasuk kelebihan luas tanah yang dimiliki klien mereka” ujarnya. Terhadap kelebihan tanah tersebut PT. Wismamas Cirtaraya melalui surat keterangan No. 064/Dir-KC/SK/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 telah menjanjikan dan menyanggupi akan membayar sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah per meter persegi dan paling lambat diselesaikan hari Rabu tanggal 30 November 2011. Namun demikian, “Bahwa terhadap dokumen-dokumen asli milik klien mereka, kami menghimbau agar PT. Wismamas Citraraya dan pihak terkait lainnya termasuk tapi tidak terbatas kepada Notaris agar tidak melakukan tindakan hukum apapun yang

dapat merugikan hak klien mereka sebelum dilakukannya pembayaran atas kelebihan luas tanah yang telah dijanjikan karena perbuatan tersebut dapat berpotensi sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 tentang Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan serta lain-lain perbuatan sebagaimana dimaksud dengan UndangUndang No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris dan peraturan lainnya” imbuhnya. “Bahwa akumulasi kerugian yang diderita oleh klien mereka sampai saat ini adalah sebesar, kerugian materi Rp.49.140.000,ditambah kerugian immaterial Rp. 36.310.400,- sehingga total kerugian klien mereka adalah sebesar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah” tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi untuk pemberitaan berimbang, PT Wismamas Citraraya tidak bersedia memberikan komentar. (Minggus/Deo)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

HUKUM

Dinilai Tidak Mencerminkan Keadilan

Hakim Vonis Bebas Terdakwa Nana Wijaya Jakarta, Tabloid RBN Tugas hakim memang sangat mulia, maka ketika menjalankan tugasnya memeriksa dan mengadili sebuah perkara di ruang persidangan disebut yang mulia. Ucapan itu terlontar dari pihak yang terkait dalam perkara yang sedang disidangkan, diantaranya Jaksa Penuntut Umum, terdakwa maupun tergugat atau penggugat, serta pengacara. Misalnya seorang terdakwa dalam permohonannya mengatakan Yang Mulia mohon hukuman yang seringan ringannya. Kemudian seorang pengacara menyampaikan, Yang Mulia, atas tuntutan Jaksa kami mengajukan Pledoi. Selain Yang Mulia, Hakim juga menyandang predikat wakil Tuhan. Dengan adanya ungkapan, Tuhan itu Maha Adil, karena selain Tuhan, hakim menjadi tempat orang terperkara mencari keadilan, maka disebut juga wakil Tuhan. Bahkan hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang disidangkan, mengawali persidangan selalu mengucapkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta

dalam mengambil keputusan, diawali dengan ucapan demi keadilan. Kemungkinan hal itulah yang membuat hakim sebagai wakil Tuhan. Dengan predikat tertinggi yang disandang sebagai wakil Tuhan, namun yang menjadi pertanyaan, ketiga seorang hakim Yang Mulia serta wakil Tuhan dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang diawali dengan sebuta â&#x20AC;&#x153;Demi Keadilanâ&#x20AC;?, kepada siapa keadilan itu diberikan? Apakah diberikan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara yang bertujuan sama mencari keadilan, atau keadilan itu diberikan hanya kepada sepihak, atau keadilan itu diberikan kepada kedua belah pihak pencari keadilan? Meskipun keadilan yang diberikan tanpa mencerminkan keadilan. Yang menjadi pertanyaan lagi, pernahkah hakim yang menyandang gelar Yang Mulia serta wakil Tuhan menyadari keputusan yang diberikan kepada pencari keadilan dengan didasari sebutan Demi Keadilan? Berdampak menambah penderitaan si penerima keadilan. Karena keadilan yang

diberikan tidak sesungguhnya lahir dari sebutan Demi Keadilan untuk memenuhi azas mengedepankan kepentingan kepastian hukum. Kenapa keputusan yang didasari Demi Keadilan berdampak menambah penderitaa dan kesengsaraan bagi si penerima. Karena sebutan Demi Keadilan hanya dijadikan sebagai salah satu alat menjembatani agar terwujudnya suatu kepentingan yang telah dirancang sejak awal dengan berlindung dibalik sebutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar kandungan kepentingan pribadi sedikit tertutupi. Hal itu pun terlihat dalam penanganan sebuah perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dengan terdakwa bernama Nana Wijaya pada beberapa waktu lalu. Hakim I. Gede Komang Adinatha, S.H., yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penggelapan tersebut, menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Nana Wijaya. Sebelum membacakan amar putusannya, Hakim I Gede Bersambung Ke Hal..........10

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

HUKUM

.........................Sambungan dari hal. 09

Komang Adinatha, S.H., pada awal pembukaan sidang mengucapkan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Hakim I. Gede tidak lagi mempertanyakan kesehatan terdakwa, karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Hakim menganggap kalau terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti persidangan untuk mendengarkan pembacaan putusan hakim. Dalam amar putusannya, setelah mengatakan pertimbangan pertimbangan dan demi keadilan, serta menyatakan bahwa terdakwa Nana Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan. Oleh karena tidak terbukti bersalah, terdakwa Nana Wijaya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum maupun dari dakwaan Jasa, serta dipulihkan nama baik dan martabatnya dan biaya perkara yang timbul selama persidangan dibebankan kepada negara. Sedang sebelumnya oleh Jaksa Harold Marison, S.H., dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam dakwaannya mempersalahkan terdakwa Nana Wijaya melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 371 KUHP. Karena perbuatan terdakwa pihak CV. Mulia Jaya Sejahtera, Ujang Su-

hendar, Jamsone Jaya, dan Sanjaya, serta 24 orang penyewa kios menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp 5 miliar. Sehingga Harold Marison menilai terdakwa Nana Wijaya terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP. Sehingga Jaksa Harold Marison, S.H., dalam tuntutannya kepada Majelis Hakim Pimpinan I. Gede Komang Adinatha, S.H., meminta agar terdakwa Nana Wijaya dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan serta meminta agar terhadap terdakwa Nana Wijaya dilakukan penahanan. Atas putusan hakim I. Gede Komang Adinatha yang membebaskan terdakwa Nana Wijaya, mendapat protes keras dari pengunjung sidang, yang sekaligus menghimbau Pihak Komisi Yudisial (KY) dan Pihak Mahkamah Agung (MA) memeriksa Hakim I. Gede Komang Adinatha terkait vonis bebas yang dijatuhkan. Karena pengunjung sidang menilai vonis yang didahului dengan ungkapan “Demi Keadilan” justru tidak mencerminkan keadilan. Selain mementahkan tuntutan dan dakwaan Jaksa, Hakim I. Gede Komang juga membuyarkan harapan para korban untuk mendapatkan uangnya kembali. Vonis I. Gede Komang juga berdampak menambah penderitaan dan kesengsaraan bagi pihak kor-

ban yang berjumlah sekitar 28 Kepala Keluarga. Selain menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Nana Wijaya, I. Gede Komang Adinatha, dalam perkara lain juga menjatuhkan vonis hukuman percobaan terhadap terdakwa Oei Lusiana, salah satu pemimpin Bank Swasta yang melakukan tindak pidana penipuan penggelapan uang nasabah sebesar Rp 15 miliar. Dalam amar putusannya hakim I. Gede Komang menyatakan terdakwa Oei Lusiana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang nasabah. Sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taupan Zakaria dan Siswandono dalam tuntutannya kepada Majelis Hakim Pimpinan I. Gede Komang Adinatha, meminta agar terdakwa Oei Lusiana dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun penjara. Atas putusan I Gede Komang yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Nana Wijaya dan vonis percobaan terhadap Oei Lusiana, selain menambah penderitaan dan kesengsaraan terhadap para korban, putusan itu juga menambah volume pekerjaan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang harus mengajukan kasasi atas putusan terhadap terdakwa Nana Wijaya dan mengajukan banding atas putusan terhadap terdakwa Oei Lusiana tersebut. (Witman Hutagalung)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

PERTANAHAN

Sesuai Prinsip UUPA

Joyo Winoto Bersama Kakanwil Lampung Diharapkan Dapat Memberikan Solusi Soal Keberadaan Tanah PT Sahang Selaku pejabat pertanahan dan pejabat publik profesional dengan kebijakan yang pro terhadap kebenaran dan keadilan di Bumi Persada Indonesia khususnya di bidang pertanahan, terkait keberadaan tanah PT Sahang di Provinsi Lampung, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD bersama Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dengan prinsip prinsip dan kebijakan yang sesuai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni UU Nomor 5 Tahun 1960.

Kantor Pertanahan saat rapat dengan instansi terkait di Kota Lampung (Foto: Candra)

Bandar Lampung, Tabloid RBN Sesuai dengan pantauan RBN, aksi ratusan masyarakat dari 3 kampung di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kampung Sendang Ayu, Kampung Padangratu dan Kampung Surabaya merasa tidak puas atas sengketa lahan mereka serta merasa kebijakan pejabat pertanahan kurang pro terhadap kebenaran, akibatnya masyarakat menuntut keadilan terhadap Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung.

Mereka membuat aksi menduduki pelataran sekitar komplek Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung dengan mendirikan tenda sejak 20 Maret 2012 lalu, dimana area tersebut berhadapan langsung dengan kantor DPRD Kota Bandar Lampung. Â Maksud dan tujuannya supaya anggota Dewan dapat melihat langsung penderitaan masyarakat. Tidak hanya para kaum lelaki tua muda, tetapi para wanita serta anak anak juga ikut dalam berbagai

aksi orasi tersebut. Umumnya mereka berasal dari kaum petani yang menuntut legalisasi soal hak kepemilikan lahan mereka karena sedang sengketa ataupun konflik dengan PT Sahang (PT SBL). Aksi demo terhadap Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung tersebut didukung oleh berbagai pihak, baik dari gerakan kesatuan mahasiswa juga masyarakat simpatisan Bersambung Ke Hal..........12

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

.........................Sambungan dari hal. 11

dari berbagai penjuru, dan selain itu diback up sepenuhnya oleh Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPWPRD) Lampung. Saat ditemui secara terpisah, Rahmad selaku Koordinator Umum KPWPRD memaparkan kronologi delik pertanahan. Sebagai awal munculnya konflik adalah adanya perampasan paksa tanah milik masyarakat sepanjang tahun 1970 sampai era 1980 lalu, dimana tanah tersebut merupakan milik warga 475 KK, tetapi tanah tersebut diklaim oleh PT Sahang dengan taktik pola sewa tanpa perjanjian apapun. Sewa tersebut senilai Rp 2500/ha untuk 25 tahun dengan dipotong pajak. Hal itu berlangsung sampai tahun 1995. Kemudian, surat izin membuka lahan termasuk surat tanah yang didaftarkan kepada kepala desa diduga diperoleh dengan merampas paksa dari tangan penduduk. Sedangkan masyarakat yang melawan masih memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan tanahnya. Selanjutnya, tahun 1995 masyarakat meminta kembali hak tanahnya tetapi tidak diberikan oleh PT Sahang. Barulah kemudian tahun 1998 para pemilik tanah mengadukan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beserta instansi terkait agar tanah tersebut bisa kembali, namun hal itu tidak dapat

PERTANAHAN

terealisasi. Sedangkan pajak tanah tersebut dibayar oleh warga sepanjang tahun 1985 hingga 2006. Tetapi pada tahun 2000 masyarakat mendapat informasi bahwa tanah tersebut diperjualbelikan kepada pihak lain seluas lebih dari 65 Ha. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Polres Lampung Tengah, tanah dengan legalitas HGU tersebut dijual kepada PT Lambang Sawit Perkasa (Grup Lambang Jaya). Belakangan diketahui dokumen yang dipakai oleh PT Sahang untuk mendapatkan HGU adalah dengan cara memalsukan tandatangan warga. Adapun luas tanah yang tertera di HGU yang diperjualbelikan dan sertifikat diterbitkan BPN RI adalah seluas 238,0630 Ha. Untuk memperkuat strateginya, PT Sahang kembali menggulirkan permainan manuver intimidasi terhadap masyarakat dengan membentuk Pamswakarsa. Selain itu PT Sahang juga tidak melaksanakan usahanya sesuai dengan ijin HGU maupun peruntukkan sesuai HGU. Adapun ijin peruntukan adalah untuk menanam rempah rempah. Tetapi PT Sahang lakukan penanaman holtikultura dan komoditas sawit. Walaupun ijin usaha untuk budidaya (IUP-B) PT Sahang sudah dicabut, namun perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya. PT Sahang diduga melanggar UU Perkebunan No 18/2007 pasal 46 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1.

Sedangkan pihak Pemkab Lampung Tengah memberikan alasan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat karena BPN RI belum mengeluarkan surat keputusan bahwa tanah tersebut kembali menjadi milik negara, dan diserahkan kepada Pemkab menjadi objek Land Reform, sesuai dengan surat Bupati Lampung Tengah tanggal 17 Januari 2012 Nomor 590/0066/03/2012 perihal penerbitan keputusan Kepala BPN RI tentang Penetapan eks HGU PT Sahang Bandar Lampung sebagai tanah yang dikuasai Negara (Tanah Negara). PRD sendiri mendampingi masyarakat ketiga kampung ini dengan mengusung aspirasi melalui 3 substansi. Yaitu soal untuk tidak diperpanjangnya HGU. Kemudian, tanah tersebut dikembalikannya dengan segera.. Yang ketiga adalah pola pengembalian dengan cara diaktifkannya Panitia Land Reform merujuk terbitnya surat nomor 4031/ 25.2.600/x/2011 tertanggal 26 oktober 2011 oleh BPN RI kepada Bupati Lampung Tengah perihal penjelasan kriteria dan bentuk penyelesaian kasus tanah eks HGU PT Sahang Bandar Lampung. Dalam isi suratnya, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung, Drs. Syafriman, SH, M.Hum 09 April 2012 kepada Gubernur Lampung, Bersambung Ke Hal..........13

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

.........................Sambungan dari hal. 12

mengatakan, Menindak lanjuti Surat Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 29 Maret 25012 No. 1082/25.2500/III/2012 perihal yang sama dengan pokok surat diatas, yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah tembusannya pada Gubernur dan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Tanah Bekas HGU No. 1/Lampung Tengah dapat dikategorikan tidak termasuk objek Penertiban Tanah Terlantar berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, agar penanganan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, diharapkan agar penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sehubungan hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Kami juga informasikan kepada Bapak, mulai tanggal 20 Maret 2012 sampai saat ini demonstrasi yang menamakan masyarakat kampung Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu yang didampingi oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) masih berlangsung di kantor Wilayah Badan Pertanahan Na-

PERTANAHAN

sional Provinsi Lampung. Demikian untuk menjadi maklum, tandasnya dalam surat. Sedangkan Suwandi selaku Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 29 Maret 2012 kepada Bupati Lampung menyebutkan, â&#x20AC;&#x153;Setelah dilakukan pengkajian terhadap masalah sebagaimana perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa Tanah Negara Bekas HGU No. 1/Lampung Tengah dapat dikategorikan tidak termasuk objek Penertiban Tanah Terlantar berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dengan pertimbangan bahwa tanah tersebut masih diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) No. 522/01/D.4/BU/2009 tentang tanggal 26 Juni 2009 dan sesuai laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi lampung tanggal 25 Februari 2011 No. 796/18-18/II/2011, penggunaan lahan sawit seluas 183,40 Ha, penggarapan masyarakat seluas wh 440568954,6 Ha.â&#x20AC;? Agar penanganan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini kami harapkan agar penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut kiranya Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta melibatkan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mempermudah komunikasi, dengan ini kami menunjuk Saudara Siswantoro, SH, MH, Kepala Sub Direktotat Konflik Kelompok Masyarakat, Direktorat Konflik Pertanahan BPN RI. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, tandasnya. Sedangkan isi dari KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR: 44/KPTS/ D.5/2012 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG NOMOR: 522/01/D.4/BU/2009 BUPATI LAMPUNG TENGAH Menimbang: bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 2/G/2011/PTUN-BL, tanggal 27 April 2011 yang memerintahkan kepada Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor: 522/ Bersambung Ke Hal..........14

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

.........................Sambungan dari hal. 13

01/D.4/BU/2009, tanggal 26 Juni 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 114/B/ 2011/PT.TUN-MDN, tanggal 15 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 2/G/2011/ PTUN-BL, tanggal 27 April 2011 dipandang perlu mencabut Izin Usaha Perkebunan Usaha Budidaya (IUP-B) PT. Sahang Bandar Lampung Nomor: 522/01/D.4/BU/2009, tanggal 26 Juni 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. â&#x20AC;&#x153;Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera

SERBA-SERBI

Selatan sebagai undang-undang; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Memperhatikan: 1.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 114/ B/2011/PT.TUN-MDN 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandar Lampung Nomor: 2/G/2011/PTUN-BL MEMUTUSKAN Menetapkan: KESATU: Mencabut Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Nomor: 522/01/D.4/ BU/2009 yang diberikan kepada: Nama: WINARTA Jabatan: Direktur PT. Sahang Bandar Lampung Alamat: Jl. Raya Hajimena No. 14 Lampung Selatan Lokasi: Kampung Surabaya dan Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu Luas: 238 Hektar Komoditi: Kelapa Sawit. KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 17 Januari 2012 Bupati lampung Tengah, Apairinâ&#x20AC;? tandas SK. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto sangat sulit untuk ditemui. (Chandra M/Minggus)

Pers Sebagai Mitra Kerja

Gubernur BI, Ketua BPK dan Dirjen Pajak Seharusnya Responsif Pada Media Jakarta, Tabloid RBN Untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik dan terciptanya pemberitaan yang berimbang sesuai dengan tupoksi pers selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak diminta untuk menjawab surat konfirmasi dari media. Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita RBN, Laspen Sianturi untuk menanggapi surat konfirmasi yang sudah dikirimkan oleh redaksi beberapa minggu

lalu. Selaku pejabat negara dan pejabat publik, alangkah lebih baik bila pejabat publik juga menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah tersurat di dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (Rodeo/Polman)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAPORAN KHUSUS

Polri Tarik Ratusan Senpi dari Anggotanya Jakarta, Tabloid RBN Banyaknya senjata api (senpi) beredar di tangan warga sipil mulai dari penjahat, pengusaha hingga politisi, membuat polisi “berbenah diri”. Polri juga tidak ingin anggotanya teledor dalam pengurusan izin senpi yang digunakan. Hasil pemeriksaan internal, ternyata ada 160 senpi anggota Polres Jakarta Utara yang kedaluarsa ditarik. Pemeriksaan internal dilakukan oleh Polres Jakarta Utara pada 859 senpi yang beredar di tangan anggota. “Ternyata 160 senpi izinnya sudah mati sehingga ditarik dari tangan anggota. Senjata akan dikembalikan bila anggota mengurus izinnya dan lolos mengikuti tes psikologis,” jelas Kasubag Humas Polres Jakarta Utara, Kompol Maskur B Chaniago Minggu lalu di Jakarta. Selain razia senpi, polres juga melakukan tes urine secara mendadak terhadap anggotanya. Dari 200 anggota yang diperiksa, empat anggota berpangkat Brigadir positif mengandung zat psikotropika dalam darah dan urinenya. Kompol Maskur B. Chaniago mengatakan, pemeriksaan urine dan tes darah itu wajib diikuti

oleh seluruh anggota. “Kami menemukan kandungan zat psikotropika dalam darah dan urinenya milik empat anggota, masing-masing KA, AG, DP dan DW. Mereka akan dikenakan hukuman disiplin berupa teguran hingga penundaan kenaikan pangkat,” kata Maskur. Razia tersebut dipimpin Penarikan senpi anggota polri (foto:ist) Wakapolres AKBP Menurut Neta, Polri telah meCH Patoppoi. Indonesia Police Watch langgar ketentuan pemerintah. (IPW) menyesalkan sikap Polri “Ini kelebihan hampir 700 persen yang mengumbar pemberian dari ketentuan yang diberikan izin senpi bagi warga sipil. Se- pemerintah, IPW sangat bab selama tahun 2012, polri menyesalkan,” ungkapnya. Berdasarkan UU No. 22/2011 sudah menerbitkan IKSA (Izin Kepemilikan Senjata Api) se- tentang APBN 2012, kata Neta, pemerintah telah mematok nilai banyak 18.030 unit. “Ternyata sudah gila-gilaan. Rp 2.608.425.000 untuk penPadahal berdasarkan keten- dapatan penerbitan surat izin tuan pemerintah, untuk tahun senpi dan bahan peledak. Sesuai PP 50 Tahun 2010 ten2012, Polri hanya diizinkan mengeluarkan izin senjata bagi tang Pajak Negara Bukan Pajak warga sipil sebanyak 2.608 (PNPB), setiap senpi dikenai biunit, tapi faktanya polri sudah aya Rp 1 juta. Artinya, di tahun keluarkan izin senjata seba- 2012, Polri hanya boleh menyak 18.030 unit,” kata Ketua ngeluarkan izin 2.608 pucuk senPresedium IPW, Neta S. Pane. jata bagi warga sipil. (Witman H)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

BIDIK KORUPSI

HPL Terbit Diduga Tanpa Dasar Yang Jelas

Kakantor Pertanahan Jakut Layak Untuk “Pengkajian” DKI Sarankan Sekda Tempuh Jalur Hukum Untuk menjawab surat terhadap M. Wilmaryanto Marpaung selaku pemegang kuasa dari Wasim bin Dadjad, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan memberikan jawaban dengan disarankan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Sekda DKI Fadjar Panjaitan

Jakarta, Tabloid RBN Adapun surat Sekda DKI dengan Nomor surat 914/1.711.32 tanggal 4 Mei 2012, perihal tanggapan tanah Girik C Nomor 1206/DKI Eks Jawa Barat C Nomor 485 Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 dan Persil 36 D.II seluas 5.550 m2 atas nama Wasim Bin Dadjad. Dalam isi suratnya, Fadjar Panjaitan memaparkan, “Sehubungan dengan surat saudara

tanggal 14 Februari 2012 hal mohon petunjuk dan ketegasan atas Girik C Nomor 1206/DKI Eks Jawa Barat C Nomor 485 Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dan Persil 36 D.II seluas 5.550 m2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.” Bahwa sesuai hasil penelitian dan berdasarkan penje-

lasan Ketua Panitia Pangadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1158/-1.711.1 tanggal 29 Februari 2012 pada intinya menjelaskan bahwa Girik C 1206/Marunda tercatat atas nama Dul bukan atas nama Wasijam (Wasyim) bin Djadjad, maka permohonan Saudara untuk memohon pembaBersambung Ke Hal..........17

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

BIDIK KORUPSI

.........................Sambungan dari hal. 16

yaran ganti rugi tanah Girik C Nomor 1206/DKI seluas 18.050 m2 (delapan belas ribu lima puluh meter persegi) berasal dari Girik C Nomor 485/Jawa Barat Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dan Persil 36 D.II seluas 5.550 m2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wasim bin Dadjad tidak dapat dipertimbangkan. “Terkait hal tersebut pada angka 1 apabila Saudara keberatan, disarankan untuk menyelesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Demikian atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih” jelas surat Sekda DKI. Adapun tembusan Sekda DKI tersebut ditujukan kepada: Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Di lain sisi, sumber RBN yang kurang bersedia namanya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Jakut) “layak” lakukan pengkajian terhadap permasalahan Tanah Marunda disebabkan HPL dapat terbit tanpa dasar

hak yang kurang jelas alias diduga tidak memiliki girik tetapi sertifikat HPL dapat terbit. Terkait dengan delik tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut) yang sampai saat ini menjadi delik pertanahan yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh instansi pertanahan maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, karena adanya indikasi penerbitan sertifikat tanpa memiliki dasar hak berupa girik, dan girik asli dari tanah yang sudah terbit HPL tersebut juga masih mempunyai girik yang masih berada di tangan masyarakat. Pada kondisi lain, sumber RBN lain yang juga meminta supaya namanya jangan ditulis dalam berita, mengatakan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara diharapkan lakukan penyelidikan terkait indikasi salahgunakan jabatan dalam penerbitan sertifikat HPL, karena penerbitan HPL terindikasi merupakan permainan “mafia pertanahan” bersama dengan calo yang tak jelas tujuannya, sehingga sertifikat HPL diduga dapat terbit berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Palsu dan berdasarkan “data palsu” ujar sumber. Akibatnya HPL dapat terbit karena oknum pegawai diduga secara bersama sama untuk bekerja sama dengan oknum “mafia tanah” dalam pener-

bitan sertifikat. Oknum pegawai pertanahan dan pegawai pemda yang terindikasi ikut “bermain” juga sudah sudah mutasi dari Jakarta Utara dan mafianya juga sudah ada yang meninggal dunia. Ada yang masih di Jakarta dan ada juga yang sudah bertugas di daerah. Disinyalir mantan kakantornya juga sudah pindah ke Tasikmalaya. Supaya terciptanya pembenahan dibidang pertanahan khususnya di wilayah hukum Kota administrasi Jakut, Kakantor Pertanahan Jakut diminta untuk penelitian terhadap SK dan sertifikat yang diterbitkan oleh kepala kantor sebelumnya, tandas sumber. Di lain sisi, Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo (Foke) dinilai kurang mampu untuk menjalankan tupoksinya selaku Gubernur DKI terkait delik maupun permasalahan tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut), disebabkan sejak menjabat wakil gubernur (wagub) dan sampai jabatannya selaku Gubernur DKI mau selesai, delik pertanahan tersebut menjadi delik hanya tinggal delik, dan janji juga tinggal janji, karena tidak ada realisasi dari hasil pertemuan dan musyawarah yang disposisinya diberikan oleh Foke kepada stafnya supaya tanah tersebut diselesaikan Bersambung Ke Hal..........18

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

BIDIK KORUPSI

.........................Sambungan dari hal. 17

secara mufakat dan arahannya terindikasi “omdo” (omong doang). Hal itu disampaikan oleh sumber RBN yang juga meminta supaya identitasnya jangan ditulis dalam berita Minggu lalu di Jakarta memberikan komentar terkait tanahnya yang sudah BKT dan sebagian lagi sudah terbit sertifikat atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sumber menambahkan, terkait dengan tanah Marunda atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 seluas 1,8 Hektar Alamat Kampung Kebon Kelurahan Marunda RT 007 RW 01 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dimana sampai saat ini ganti rugi atas tanah tersebut belum diselesaikan walaupun tanah tersebut sudah menjadi sungai BKT (banjir kanal timur). Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakut selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diduga mempersulit dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal sehat, ujarnya. Sesuai dengan surat Seko Jakut Nomor 6697/1.711.1 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyarankan supaya ahli waris Wasim bin Dadjad mengajukan gugatan klaim kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), padahal yang menggunakan tanah adalah Pemda DKI Jakarta melalui P2T Jakut dan tanah tersebut sudah menjadi

BKT. Diduga terjadi pemalsuan peta oleh oknum di P2T disebabkan adanya perbedaan data di dalam peta lama dan peta baru. Dalam peta baru P2T tahun 2009 tanah atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 tidak terdaftar, sedangkan peta P2T tahun 2005 ada terdaftar, sesuai dengan peta di Kecamatan Cilincing, peta di Kantor Pertanahan Jakarta Utara maupun di Peta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Disinyalir terjadi pemalsuan dan penipuan data serta penyalahgunaan jabatan oleh oknum di P2T Jakarta Utara. Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Seko Jakut selaku Ketua P2T, menurutnya stafnya yang meminta supaya namanya jangan ditulis dalam berita, mengatakan, data yang ada di dalam peta P2T merupakan data kiriman dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara. “Memang sih…… ada HPL yang tidak memiliki Girik. Untuk lebih jelasnya silahkan dipertanyakan kepada kantor pertanahan” imbuhnya. Situasi yang lain, pada hasil risalah rapat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2011 lalu, bahwa rapat telah disimpulkan supaya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta membuat surat ke P2T Jakarta Utara untuk diajukan pembayaran kepada ahli waris. Te-

tapi, setelah ditelusuri kembali kepada Biro Hukum DKI terkait hasil rapat, terjadi sebab akibat yang diduga “aneh bin aneh” yaitu surat “hasil rapat” tidak dibuatkan ke P2T Jakut dan malah disarankan supaya ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tergugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam hal ini, P2T Jakut bersama sama dengan PT KBN terindikasi “rampok” tanah masyarakat dan lakukan “pembodohan” terhadap masyarakat disebabkan tanah masyarakat sudah menjadi BKT tanpa mendapat ganti rugi atas tanahnya. P2T juga diduga merugikan negara karena membuat rapat dengan anggaran dari negara, tetapi hasil rapat tersebut tidak direalisasikan tetapi menyarankan supaya masyarakat membuat gugatan kepada pihak ketiga yaitu PT KBN. Sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 050-609-05.2002 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 9 Juli 2002 yang memberikan informasi, bahwa SK KINAG Nomor 206/VIII-D/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, atas nama: Anang, Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Marta, Meang, Bersambung Ke Hal..........19

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

BIDIK KORUPSI

.........................Sambungan dari hal. 18

Roup, Djanan dan SK KINAG Nomor 134/VIII-D/51/1964 tanggal 10 Desember 1964 atas nama: Sumajo, Noto dan SK KINAG Nomor 47/VIII/InspC/51/1964 atas nama Emad tanggal 21 September 1964 terdaftar di dalam BUKU PENGELOMPOKAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA KABUPATEN BEKASI (Buku A). Setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata lokasi yang yang dimaksud yang semula secara administrasi berada di Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah berada dalam wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan surat dari Direktur Utama PT KBN kepada ahli waris untuk menjawab suratnya, “1. Bahwa lokasi tanah tanah yang saudara maksudkan tidak mempunyai bukti alas hak yang kuat, dan tidak jelas keberadaannya, baik dalam batas batas, lokasi maupun bloknya. 2. Tanah milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) seluruhnya telah memiliki sertifikat HPL, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kodya Jakarta Utara, dimana pembebasannya dilakukan oleh Panitia IX yang terdiri dari unsur Kantor Walikota Jakarta Utara, Kantor BPN Jakarta Utara, Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu penerbitan sertifikat HPL dimaksud telah

melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan didahului dengan penelitian yuridis dan fisik terhadap tanah tersebut. 3. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka permohonan ganti rugi yang saudara ajukan adalah tidak beralasan dan tidak dapat kami proses, karena kami telah membebaskan tanah tersebut melalui Panitia IX”. Demikian isi surat Direktur Utama PT KBN, Raharjo Arjosiswoyo kepada Ahli waris. Terkait dengan surat Direktur Utama PT KBN tersebut, disinyalir Jajaran Pemda DKI Jakarta “sekongkol” untuk perdaya masyarakat terkait tanahnya yang tidak dapat diselesaikan sesuai perintah Gubernur DKI tetapi malah disuruh untuk berperkara kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat KESEPAKATAN PEMBATALAN atas perjanjian dasar antara TNI Angkatan Laut dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (d/h PT Pusat Perkayuan Marunda) tentang tukar menukar (Rutlslag) Tanah/ Bangunan TNI AL di Marunda Jakarta Utara Nomor BA/09/ II/2001/Faslan/ 04/PJ/ DIRUT/II/2001, dan Surat Direktur Operasi PT KBN, Soetrisno, SE bahwa “Tanah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT KBN dalam rangka proses rutlslag dengan pihak TNI AL untuk pembangunan Pangkalan KOLINLAMIL.”

Diduga PT KBN menyalahgunakan/mengunakan nama TNI AL dan Panitia IX untuk lakukan dugaan “perampokan” terhadap tanah masyarakyat dan kurang menjaga nama baik instansi pemerintah, ujarnya. Selaku Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat sampai saat ini, sangat diharapkan Gubernur dapat memberikan solusi terbaik untuk delik tanah tersebut terlebih dalam menyambut Pilkada DKI tahun 2012 ini, imbuhnya. Pemberian dasar hak sertifikat HPL kepada PT KBN juga dipertanyakan dari mana dasar alas haknya dan SIPPT atas tanah tersebut diterbitkan pada masa siapa menjabat Gubernur DKI, sangat dipertanyakan keberadaannya. Dalam hal ini jajaran pertanahan juga harus bertanggung jawab, baik Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo belum bersedia memberikan komentar terkait tanah tersebut. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saat dikonfirmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/W. Hutagalung/Rodeo Sujana)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

KRIMINAL 20 Delapan Sindikat Pengedar Shabu Terancam Hukuman Mati Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Dalam dakwaan JPU, para terdakwa dinyatakan telah melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman dari Malaysia ke Kepulauan Riau, selanjutnya shabu-shabu seberat 25,5 kg tersebut diangkut menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Barang bukti shabu-shabu bersama tersangkanya (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Sindikat jaringan narkoba yang diringkus pihak kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25,5 kg pada pertengahan Mei lalu. Delapan terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Supriyanto, Yuli dan Dodi ke persidangan di Pengadilan (PN) Jakarta Utara. Kedelapan terdakwa yang dihadirkan oleh JPU, terdakwa Karunagaran Warga Negara Malaysia, terdakwa Raju alias Nanden Warga Negara India, terdakwa Muhamad Suud, ter-

dakwa Johari, terdakwa Bobby, terdakwa Zulisan, terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Mutrianto. Oleh JPU Supriyanto dan Yuli serta Dodi mempersalahkan para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25,5 kg, sebagaimana diatur dalam pasal 114, UU No. 35/2009 tentang narkotika. Dalam dakwaan JPU, para terdakwa dinyatakan telah melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman dari Malaysia ke Kepulauan Riau, selanjutnya shabu-shabu seberat 25,5 kg tersebut diangkut

menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun saat kapal bersandar, terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Mutrianto yang membawa dua koper shabu-shabu ditangkap petugas kepolisian Polres Pelabuhan. Dari pengakuan oleh kedua terdakwa diketahui barang itu milik Muhamad Suud selaku bandar yang berkedok sebagai pengusaha pengerah tenaga kerja dari Riau. Sementara Muhamad Suud mengaku memperoleh shabushabu tersebut dari terdakwa Raju dan terdakwa Karunagaran. (W. Hutagalung)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

P2B

Diduga Terima Suap Ratusan Juta Rupiah

Irbanko Diharapkan Turun ke Lapangan

Bangunan Town House sekitar 12 unit di Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sudah pernah dibongkar beberapa minggu lalu . Lahannya diduga bermasalah. (foto: Minggus)

Jakarta, Tabloid RBN Maraknya bangunan bermasalah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 yang salah satunya bangunan di Jl. Kelapa Hijau/Madrasah RT 05 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Ko-

ta Administrasi Jakarta Selatan. Adapun bangunan tersebut telah dibongkar oleh Suku Dinas P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan baru baru ini, tetapi pembangunan masih tetap berjalan seolah olah tidak terjadi apa apa walaupun bangunan tersebut juga telah melanggar perda. Selain itu tanah tersebut

keberadaan bangunan terindikasi suap sekitar 300 juta rupiah yang diduga diterima oleh oknum Penertiban Sudin P2B Jaksel, akibatnya bangunan dapat berjalan terus dengan tindakan â&#x20AC;&#x153;bongkar cantikâ&#x20AC;?, juga merupakan tanah bermasalah alias sengketa. Inspektur Pembantu Kota (Irbanko) Jaksel diharapkan turun tangan. Hal tersebut diatas di katakan oleh salah seorang sumber RBN yang mengaku warga Jagakarsa dan kurang berkenan Bersambung Ke Hal..........23

PEMBELA KEBENARAN Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

METROPOLITAN

Syahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap Diduga Perkaya Diri

Kejati DKI Diminta Bertindak

Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi

Jakarta, Tabloid RBN Supaya terciptanya supremasi hukum dengan tujuan membuat efek jera terhadap pelaku korupsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta untuk lakukan penyelidikan terhadap “borok warisan” indikasi korupsi yang ditinggalkan Syahrul Effendi bersama dengan kroninya terhadap walikota penggantinya. Dugaan perkaya diri oleh Syahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap terkait anggaran Tahun 2010 lalu

Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta

perlu dituntaskan demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Disebabkan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jakarta Selatan menjadi “borok warisan”, dan terjadinya “borok warisan” tersebut diduga juga setoran kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (Foke) dan akibatnya terjadi “setor dan menyetor”. Kelihaian penyelidikan maupun penyidi-

kan Kejati DKI sangat dinantikan, supaya dugaan perkaya diri secara bersama sama tersebut dan hubungannya dengan setoran terhadap Foke dapat dituntaskan demi terciptanya supremasi hukum dan pembenahan diri, khususnya dalam menyambut pilkada DKI Jakarta yang sudah semakin dekat. Foke diharapkan untuk menjelaskan kepada publik terkait indikasi “borok warisan” tersebut. Adapun “borok Bersambung Ke Hal..........23

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

METROPOLITAN

.........................Sambungan dari hal. 22

warisan” itu disebabkan aliran dananya juga disinyalir ikut dinikmati oleh Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta. Akibatnya, penegakan supremasi hukum di wilayah hukum DKI Jakarta khususnya terkait indikasi “borok warisan” Syahrul Effendi terkesan “status quo” dan disinyalir terjadi dibalik peristiwa terjadi peristiwa, Syamsudin Noor selaku Seko Jaksel bantah keras terkait indikasi korupsi Syahrul Effendi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsudin Noor sendiri belum menjabat sebagai Seko Jaksel, dan saat ini menjabat selaku

Wakil Walikota Jakarta Selatan. Ketika Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel merupakan Jajaran dari Muspiko Jaksel, dan sekarang Syahrul Effendi sudah menjabat Deputi di Jajaran Gubernur DKI Jakarta yang merupakan tingkat Muspida DKI Jakarta. Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Norek 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya maupun dari

indikasi “upeti” pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel. Harta kekayaan Syahrul Effendi bersama Sotar Harahap perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya ada yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan uang negara yang mengakibatkan kerugian negara. Selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, Syahrul Effendi terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut,

kong kalikong). Sumber juga mengatakan, kalau di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, bangunan yang melanggar sering dibeko untuk menindak tegas tetapi kalau di wilayah Jakarta Selatan sangat jarang alat berat yang bernama beko diturunkan, padahal banyak bangunan yang seharusnya dibeko di wilayah Jaksel disebabkan bangunan yang melanggar sangat semarak di Jaksel, ujar sumber. Ketika hal tersebut mau dikonfirmasi ke Sudin P2B Jakarta Selatan, salah seorang staf administrasi bernama Dewi dan dibantu oleh petugas pengamanan dalam justru

meminta foto kopi KTP bila mau konfirmasi, baik itu wartawan ataupun LSM yang mau klarifikasi. Pengakuan mereka hal tersebut merupakan perintah Kasudin P2B Jaksel. Untuk apa kegunaan KTP tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya. Apa ada hubungannya dengan partai sehingga foto kopi KTP dikumpulkan, perlu dilakukan pengkajian. Sedangkan menurut Ahlak selaku Kasi Penertiban P2B Jaksel perihal KTP mengatakan, “ya...... benar, hal itu merupakan perintah kami”, imbuhnya. (Tim Tiga)

Bersambung Ke Hal..........24

.........................Sambungan dari hal. 21

namanya ditulis dalam berita. Menurut sumber, keberadaan bangunan terindikasi suap sekitar 300 juta rupiah yang diduga diterima oleh oknum Penertiban Sudin P2B Jaksel, akibatnya bangunan dapat berjalan terus dengan tindakan “bongkar cantik”, tandas sumber. Demi terciptanya pengawasan bangunan yang benar dan bersih dari KKN di wilayah DKI Jakarta sesuai yang tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 sangat diharapkan ketegasan dari Inspektorat dan Gubernur DKI Jakarta untuk menindak oknum pejabat yang diduga menerima suap (alias

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

METROPOLITAN

.........................Sambungan dari hal. 23

pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan Negara dan masyarakat. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” ketika menjabat Walikota Jaksel bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Penuturan tersebut disampaikan sumber RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “selingkuh terhadap negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah

diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres perubahannya. Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Sotar Harahap dan Syahrul Effendi juga disinyalir konspirasi untuk perkaya diri secara bersama sama dengan melakukan mark up terhadap honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah yang belum dapat tersentuh hukum sampai saat ini. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel saat Syahrul Effendi menjabat Walikota, Sekretaris Kota Jaksel yang menjabat saat itu Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah keras, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel. (Tim)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

MOMENTUM PERS

Momentum Pers Selaku Pengawal Kebenaran Terhadap Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011 Penulis: Laspen Sianturi Koordiantor Pokja Wartawan Pertanahan

ntuk menjalankan tugas, fungsi dan peranan pers selaku pengawal kebenaran, kontrol sosial, pemuka pendapat dalam mengembangkan opini yang berkembang, dan merupakan musuh bubuyutan koruptor serta politikus busuk, seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya perlu super hati hati dengan mentaati Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers No 40/ Tahun 1999 dan memahami Standar Kompetensi War-ta-wan (SKW), agar insan pers dalam menjalankan tu-gas liputannya dengan tidak keluar dari koridor kode etik dan undang undang, sehingga insan pers aman dan terkendali melaksanakan tugasnya dengan terpenuhinya unsur lima W satu H satu S. Dalam mencari, mengumpulkan, menyebar-luaskan gagasan dan in-for-masi, insan pers diharapkan menjalankan tugas jurna-listik secara profesional de-ngan pemberitaan yang aku-rat dan berimbang agar masyarakat mendapatkan informasi yang terjadi se-cara nyata tanpa rekayasa dan wartawan penulisnya menulis

berita sesuai dengan hati nurani. Dengan prinsip momentum pers selaku pengawal kebenaran, insan pers yang bertugas di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diha-rap-kan dapat mengawal Pe-raturan Kepala Badan Per-tanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan harapan pelayanan perta-na-han di Bumi Pertiwi Indo-nesia semakin profesional serta menghormati keterbukaan infor-masi publik. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pe-lim-pahan Kewenangan Pem-berian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Ta-nah Tertentu telah terurai de-ngan jelas, apa yang menjadi tupoksi Kepala Kantor Pertanahan ataupun tupoksi Kepala Kantor Wila-yah Pertanahan tingkat provinsi. Dalam peraturan terse-but, Pasal 3 Kepala Kantor Pertanahan memberi kepu-tusan mengenai: pemberian hak Milik atas tanah per-tanian

yang luasnya tidak lebih dari 20.000 meter per-segi (dua puluh meter per-segi); Pemberian Hak Milik atas tanah non perta-nian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 (dua ribu meter persegi); Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: transmigrasi, redis-tri-busi tanah, konsolidasi ta-nah dan pendaftaran tanah yang bersifat strategis, mas-sal, dan program lainnya. Dalam Pasal 4 dinya-ta-kan, Kepala Kantor Per-ta-nahan memberi keputusan mengenai: pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas ta-nah yang luasnya tidak lebih dari 1.000 M persegi (seribu meter persegi); pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak le-bih dari 5.000 (lima ribu m-e-ter persegi); semua pem-berian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. Pasal 5 tertulis, Kepala Kantor Pertanahan mem-beri keputusan mengenai: pemberian Bersambung Ke Hal..........26

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

MOMENTUM PERS

.........................Sambungan dari hal. 25

Hak Pakai un-tuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M persegi (dua pu-luh ribu meter persegi); pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 (dua puluh ribu meter per-segi); pemberian Hak Pa-kai untuk orang perseora-ngan atas tanah non per-ta-nian yang luasnya tidak le-bih dari 2.000 (dua ribu meter persegi); pemberian Hak Pakai untuk badan a-tas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 (dua ribu meter per-segi); semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelola. Sedangkan Pasal 6, Ke-pala Kanwil Badan Per-tanahan Nasional memberi keputusan mengenai: pem-be-rian Hak Milik untuk orang perseorangan atas ta-nah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 (dua puluh ribu meter persegi); pemberian Hak Milik untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 (dua puluh ribu meter persegi); pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 (lima ribu meter persegi); Di dalam Pasal 7, Ke-pala Kanwil Badan Perta-nahan Nasional memberi ke-putusan mengenai pemberian Hak Gu-

na Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1.000.000 (satu juta meter persegi). Pasal 8 berbunyi, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai: pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1.000 (seribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 (lima ribu meter persegi); pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 5.000 (lima ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 75.000 (tujuh puluh lima ribu meter persegi). Pada Pasal 9, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai: pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 (dua puluh ribu meter persegi); pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya dari 20.000 (dua puluh meter persegi); pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 (lima ribu meter persegi); pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu meter persegi) dan tidak lebih dari

25.000 (dua puluh lima ribu meter persegi). Di dalam Pasal 10, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian Hak Atas Tanah yang diberikan secara hukum. Dan Pasal 11, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan. Dengan keberadaan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2011 tersebut, para insan pers yang bertugas di wilayah kerja masing masing perlu memahami tugas pokok dan fungsinya dari sisi pers, secara turut serta untuk pembelajaran dan memahami peraturan tersebut, dengan harapan agar para insan pers dapat menulis dengan baik serta menjalankan tugasnya selaku kontrol sosial dengan profesional. Sudah merupakan tugas insan pers selaku pilar keempat bangsa dalam memantau kewenangan para pejabat publik ataupun kebijakannya supaya sistim dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan koridor dan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah selaku pelaksana undang undang. ****

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

PERDA DKI

Kinerja Sudin P2B Jaksel Terindikasi “Bobrok”

Pelanggaran Bangunan, Dinas P2B DKI Menutup Mata?

Bangunan Rumah Deret di Komplek Simprug Golf Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada bangunan 15 unit dengan ijin rumah tinggal tetapi dibangun ruko tiga lantai (foto: Deo)

Jakarta, Kantor Berita RBN Kinerja Suku Dinas (Sudin) Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan (Jaksel) terindikasi “bobrok” dan akibatnya Dinas P2B DKI Jakarta terkesan menutup mata

terhadap pelanggaran bangunan. Walaupun bangunan tersebut terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 7 Tahun 2010 namun proses pembangunan dari bangunan dapat berlangsung te-

rus menerus. Berawal dari surat konfirmasi Kantor Berita RBN No. 807/Kf-RBN/2012 tentang bangunan di Komplek Simprug Golf Kelurahan Grogol Bersambung Ke Hal..........29

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

DINAS P2B

Saat Menjabat Kadis Tata Ruang dan Plh Kadis P2B

Wiriayatmoko Tinggalkan “Borok Warisan”

Gubernur DKI Diminta Tuntaskan

Jakarta, Tabloid RBN Disebabkan Wiriayatmoko tinggalkan “borok warisan” saat menjabat Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang sekaligus Plh Kadis P2B terkait bangunan mall di bawah sutet di Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan pengkajian terhadap keberadaan bangunan. Sebab akibat dari Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI, kemudian advis planning dapat diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur (sesuai dengan jawaban surat konfirmasi dari Dinas Tata Ruang DKI-red), dan

setelah itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas (Kadis) P2B DKI, dimana pada saat penerbitan IMB Kadis Tata Ruang DKI dijabat oleh Wiriayatmoko juga kebetulan sekaligus menjabat Kadis P2B DKI selaku plh (pelaksana harian) ketika itu dan sekarang sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Jajaran DKI Jakarta. Dua jabatan tersebut dijabat oleh satu orang, satu jabatan secara definitif dan satu lagi secara plh serta kedua jabatan itu mempunyai hubungan kerja secara sistemik dan bertahap dalam penerbitan IMB. Selan-

jutnya, IMB diterbitkan berdasarkan advis planning yang bernuansa “suap” dan juga patut disinyalir terjadi “suap menyuap” pada penerbitan SIPPT dan IMB dari pembangunan mall dan fasilitasnya, disebabkan posisinya terlalu dekat dengan sutet (tegangan tinggi) tetapi SIPPT, advis planning dan IMB dapat diterbitkan seperti semua pengurusannya sudah dapat diatur sedemikian rupa. SIPPT dari Gubernur DKI membuat sebab akibat dampak kurang baik terhadap kinerja Kadis P2B DKI Jakarta untuk Bersambung Ke Hal..........30

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

PERDA DKI

.........................Sambungan dari hal. 27

Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana surat konfirmasi tersebut ditolak oleh pamdal Kasudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan bernama Lukman, dengan alasan setiap surat konfirmasi harus melampirkan fotokopi KTP pengantar surat, dan aturan tersebut adalah perintah dari Kasudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 9 April 2012 lalu. Setelah fotokopi KTP dilampirkan, baru surat konfirmasi tersebut diterima oleh staf tata usaha bernama Dewi. Sewaktu dikonfirmasi terkait fotokopi KTP tersebut, Ibu Dewi mengatakan bahwa perintah untuk melampirkan fotokopi KTP adalah merupakan arahan dari Kepala Tata Usaha Sudin P2B

Kota Administrasi Jaksel, sedangkan menurut pamdal bernama Lukman bahwa hal tersebut merupakan perintah Kasudin. Ketika surat konfirmasi yang telah dikirimkan ke Kasudin P2B Kota Administrasi Jaksel ditindaklanjuti, menurut pamdal bahwa surat konfirmasi tersebut sudah dijawab ke Kepala Dinas P2B DKI Jakarta di Jatibaru sesuai pesan dari salah satu staf Tata Usaha Sudin P2B Jaksel bernama Holi. Surat konfirmasi dikirimkan oleh Kantor Berita RBN ke Kasudin P2B Jaksel, tetapi menurut Holi hal tersebut sudah dijawab ke Kepala Dinas P2B DKI Jakarta di Jatibaru. Setelah ditindaklanjuti kepada Dinas P2B DKI, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, membuat disposisi ke bagian kepe-

gawaian di Dinas P2B DKI Jakarta di Jatibaru. Setelah surat konfirmasi ditindaklanjuti ke bagian kepegawaian, salah satu staf Bagian Kepegawaian bernama Agung mengatakan bahwa meminta fotokopi KTP diperbolehkan menurut Pusat Pengelolaan Informasi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika ditanyakan kepada Agung dasar hukum yang memperbolehkan meminta fotokopi KTP tersebut, menurut Agung bahwa aturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 dan ketika Peraturan tersebut ditelaah pasal demi pasal dan dicari apa yang dimaksud oleh Agung, jadinya menimbulkan hal yang layak untuk dipertanyakan kembali. (Polman/Deo)

Bangunan Industri Farmasi Tunggal Group di Jl. A. Yani No 7 Jakarta Timur yang diduga melanggar Perda DKI Jakarta (Foto: ist).

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

DINAS P2B

.........................Sambungan dari hal. 28

menjalankan dan menegakkan perda dengan tegas, karena di satu menjalankan tugas sesuai dengan perintah atasan adalah merupakan kewajiban bila arahannya benar. Tapi bila arahan dan kebijakannya kurang benar dijalankan, bagaimana hasilnya nanti bila kebijakan kurang benar dijalankan dengan benar. Hal itu disampaikan warga Jakarta berinisial RJ kepada RBN baru baru ini memberikan komentar terkait keberadaan Mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat dengan kabel tegangan tinggi serta pekerjaan proyeknya sudah hampir selesai. Akibatnya, kinerja Kepala Dinas P2B DKI yang menggantikanWiriayatmoko selaku plh, I Putu Ngurah Indiana terindikasi “melempem” dan “culun” dalam pengkajian maupun penertiban terhadap keberadaan penerbitan IMB yang sudah terlanjur diterbitkan, sedangkan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta disinyalir

“buang badan” kepada bawahannya Sudin Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan penerbitan advis planning. Sebab akibatnya diduga terjadi penyelamatan diri masing masing dan saling tuding, sedangkan mantan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta dan sekaligus plh Kadis P2B DKI DKI saat penerbitan IMB ketika itu sudah enak posisinya maupun jabatannya dengan duduk manis saat ini menjadi staf Gubernur, tetapi disinyalir tinggalkan “borok warisan” tanpa dapat tersentuh oleh hukum, walaupun penerbitan terindikasi “suap” dalam penerbitan advis planning dan IMB yang termasuk dalam ranah korupsi serta perlu dibasmi dari Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah menimbulkan delik sosial. Berawal dari penerbitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gu-

bernur DKI Jakarta terhadap PT Inti Utama Dharma Real Estate yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya karena posisinya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi (sutet) sangat dipertanyakan keberadaannya, disebabkan SIPPT merupakan Surat Ijin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila kepemilikan tanahnya seluas 5.000 M2 atau lebih diduga menjadi sumber awal delik. Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan peninjauan ke lapangan, karena keberadaan pembangunan mall di bawah sutet tersebut dapat menimbulkan delik hukum dan delik sosial nantinya, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian pembangunan gedung mall dilakukan, tandas sumber. Menanggapi keberadaan pembangunan mall dan fasiliBersambung Ke Hal..........31

TARIF IKLAN TABLOID RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

hitam hitam hitam hitam hitam

putih putih putih putih putih

: : : : :

Akses Baca Surat Kabar

Rp 2.000.000,Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 250.000,Rp 125.000,-

RAKYAT BICARA NEWS

Anda Ingin Memasang Iklan? Hubungi kami di: 021 - 94705665 Akses Baca TABLOID RBN

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kaliOnline: http://issuu.com/rakyat_bicara Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN. Website: www.suratkabarrbn.co.cc Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

DINAS P2B

.........................Sambungan dari hal. 30

tasnya yang posisinya dekat kabel tegangan tinggi (sutet), Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta, Ir. M Agus Subandono, MPM dalam menjawab surat konfirmasi terkait penerbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dharma RE membantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan advis planning tersebut sudah benar sesuai dengan standar prosedur dan telah mengacu pada petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis. Dalam isi suratnya Nomor 271/073.7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, Kadis Tata Ruang DKI menyampaikan: 1.Telah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota (KRK/ Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Real Estate pada lokasi dimaksud dengan nomor: 0446/GSB/JT/VII/ 2009. 2.Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3.Sesuai dengan Pedoman Detail Teknis Ketatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 meter dari as jaringan tegangan tinggi listrik. 4. Untuk hal keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang tidak berkaitan

langsung dalam tugas pokok dan fungsinya, tegas Ir. M Agus Subandono, MPM dalam suratnya. Di lain sisi, sesuai dengan pantauan RBN serta menurut sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan mall dan fasilitasnya tersebut diterbitkan oleh Dinas P2B DKI berdasarkan advis planning yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan penerbitan yang bernuansa “suap menyuap” baik dari aspek penerbitan advis planning maupun penerbitan IMB. Penerbitan diduga dilakukan oleh satu orang yang menjabat dua jabatan. Satu secara definitif dan satu secara plh. Setelah tanda tangan di Dinas Tata Ruang, kemudian ditanda tangan lagi oleh orang yang sama di Dinas P2B selaku plh. Diduga terjadi sebab akibat berkepanjangan yang berawal dari penerbitan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta. Bila dasarnya kurang pas maka akibatnya juga berdampak kurang pas yang berkepanjangan, karena Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang juga menjalankan program yang kurang pas tersebut akibat penerbitan SIPPT oleh Gubernur. Dalam hal ini, Foke

diminta lakukan pengkajian terhadap SIPPT yang sudah terlanjur diterbitkan karena pemberian SIPPT tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya karena dapat menimbulkan delik sosial. Sumber juga menambahkan, penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning terhadap pembangunan mall dan fasilitasnya layak menjadi bahan pengkajian, disebabkan terindikasi langgar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 maupun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008, dan disebabkan dasar penerbitan SIPPT, IMB maupun advis planning penuh dengan teka teki bila ditinjau dari letak dan keberadaan gedung terhadap sutet. Padahal penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung adalah untuk menegakkan Perda. Diduga terjadi sebab akibat dan akibat sebab penerbitan SIPPT, yaitu penerbitan IMB maupun advis planning yang kurang tepat terhadap keberadaan gedung di dekat sutet. Dampaknya dapat dikatakan menjadi seperti “melawan perda”. Akibatnya, satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga melawan perda. Penerbitan juga terindikasi suap menyuap dan gratifikasi. Dalam hal indikasi suap Bersambung Ke Hal..........32

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

DINAS P2B

.........................Sambungan dari hal. 31

LOWONGAN KERJA

LOKER

menyuapnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya diminta lakukan penyelidikan terhadap keberadaan penerbitan SIPPT, advis planning maupun IMB dari gedung yang terindikasi melanggar aturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan penerbitan IMB serta diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitannya. â&#x20AC;&#x153;Disebabkan pembangunan mall dan fasilitasnya gedung milik dari PT Inti Utama Dharma Real Estate dengan posisi mall dan fasilititasnya berada di bawah aliran listrik tegangan tinggi (sutet), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta juga diminta

pengkajian terhadap penerbitan IMB gedung tersebut, karena peruntukkannya juga sangat dipertanyakanâ&#x20AC;? ujar sumber. Dengan lugas sumber juga mengatakan, terkait dengan penerbitan IMB Nomor 5310/IMB/2011 yaitu objek Mall dan Fasilitasnya, atas nama PTInti Utama Darma Real Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, penerbitan IMB tersebut dipertanyakan apa sudah sesuai denganpetunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur penerbitan IMB serta advis planningnya, juga sangat dipertanyakan keberadaan dasarpenerbitan. Patut diduga terjadi konspirasi dan suap menyuap sehingga SIPPT, IMB dan advis planning tersebut dapat

diterbitkan, ujarnya. â&#x20AC;&#x153;Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung, sebelumIMB Nomor 5310/ IMB/2011 diterbitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati penelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah hukum DKI Jakarta, namun karena keberadaan mall tersebut juga telah diaminkan terlebih dahulu oleh Gubernur DKI, terjadi pengaturan yang sangat rapi. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana keberadaan mall tersebut bisa berada di dekat sutet dengan memiliki IMB, imbuhnya. Bersambung Ke Hal..........34

Akses Baca TABLOID RBM Membutuhkan: 1. Sekretaris Redaksi (S1/D3) 2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

SAMBUNGAN

.........................Sambungan dari hal. 03

siden, saya tidak akan diganti”. Juga Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo (PT Buana Estate) ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” “Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat terkait tanah Hambalang Bogor diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal itu dari perhitungan 2.117.500 m2 x Rp.100.000,/m2. Tetapi penyelesaian supaya dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut dapat dikatakan berhasil, disebabkan masyarakat Hambalang enam orang masuk penjara (satu orang meninggal di penjara), sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn dan 207/ Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007” ujar sumber. Selain itu, Joyo Winoto, PhD selaku BPN RI juga terindikasi “cuek bebek” terhadap surat Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara terkait arahan Presiden Republik Indonesia, serta Joyo Winoto disinyalir kurang menjaga nama baik dan nama besar SBY selaku atasan langsung dari Joyo Winoto. Dalam hal ini, Presiden SBY diharapkan untuk melakukan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto, apakah masih layak dipertahankan selaku Kepala BPN RI. Selain “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun keputusan yang

diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI bertolak belakang dengan arahan Presiden. Adapun arahan SBY sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan kop surat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, namun sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto disinyalir kurang menghormati arahan Presiden tersebut, karena Joyo Winoto belum bersedia menerbitkan SK terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana tetapi malah tanahnya menjadi status quo. Dan surat pembatalan yang diterbitkan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat Surat Keputusan (SK) pembatalan yang dapat dikatakan “jauh panggang dari api” karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Padahal berdasarkan penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat SK Pembatalan yang akibatnya tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Isi Putusan Hakim dari Mahkamah Agung RI juga seperti “dicuek bebek”. Apa karena Joyo Winoto mantan Dosen dari SBY, sehingga arahan Presiden tak diindahkan, namun demikian pejabat yang bersangkutan “belum dicopot” walau kurang menghormati hukum, sangat dipertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini. Kenapa putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap belum juga dijalankan oleh Joyo Winoto

sebagaimana mestinya. Dalam hal ini diminta ketegasan SBY selaku Presiden RI agar menindak tegas jajarannya atau pejabat pertanahan yang kurang menghormati hukum. Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semakin nyatanya aplikasi dan pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air, udara adalah milik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, ketegasan Kapolri Timur Pradopo selaku figur harapan yang dicintai masyarakat sangat dinantikan, supaya penyelidikan terhadap indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) terkait Tanah Hambalang Bogor dan indikasi korupsinya dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pilih kasih. Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas dan seharusnya setia kepada Negara dipertanyakan kinerjanya maupun kesetiaannya terhadap Bumi Persada Indonesia, karena kurang menghormati hukum dan SK yang diterbitkan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI terindikasi kurang profesional dan diduga salahgunakan jabatan. Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama bersambung ke hal...48

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

SAMBUNGAN

.........................Sambungan dari hal. 32

Keberadaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi gedungnya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya, dimana hal tersebut sudah terurai secara tekinis dengan jelas di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 terkait bangunan maupun kontraktor bangunan supaya memberikan data yang benar dan jelas untuk menjalakan tugasnya demi keterbukaan informasi publik. Supaya terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya, baik Kepala Dinas maupun Suku Dinas diharapkan menjalankan tupoksinya secara benar demi menjaga keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke kurang berkenan memberikan tanggapan sedangkan Kadis P2B belum bersedia memberikan komentar terkait penerbitan IMB yang juga bernuansa â&#x20AC;&#x153;suapâ&#x20AC;? tersebut. Sedangkan Wiriayatmoko yang dicoba untuk ditemui dalam konfirmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/Polman)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN KETENTUAN POKOK Pasal 1 (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air

tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. Pasal 2 (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal

ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Bersambung Ke Hal..........36

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 35

Pasal 4 (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orangorang lain serta badan-badan hukum. (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini member wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undangundang ini dan peraturanperaturan hukum lain yang lebih tinggi. (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan

atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. Pasal 9 (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10 (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11 (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan Bersambung Ke Hal..........37

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 36

terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12 (1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya. (2) Negara dapat bersamasama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Pasal 13 (1) Pemerintah berusaha

agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agrarian dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria. Pasal 14 (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat Bersambung Ke Hal..........38

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Membutuhkan: ď&#x192;&#x2DC;Fotografer Pendidikan SMA/SMK ď&#x192;&#x2DC;Wartawan Pendidikan SMA/SMK Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 37

(1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: a. untuk keperluan Negara, b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c. untuk keperluan pusatpusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lainlain kesejahteraan; d. untuk keperluan

memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 15 Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah Bersambung Ke Hal..........39

Biro Jasa dan Iklan

RAKYAT BERSATU Membantu Melayani Masyarakat Kantor/Tata Usaha: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square (Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504.

Anda Butuh Bantuan??? Hubungi Marketing Eksekutif (021) 72781504, 94705665 HP 081210882369, 081288817424 Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 38

kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. BAB II HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH Bagian 1 Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal 16 (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:. a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undangundang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah: a. hak guna air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, c. hak guna ruang

angkasa. Pasal 17 (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat. (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18 Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti

kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biayabiaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) Bersambung Ke Hal..........40

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 39

diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian III Hak Milik Pasal 20 (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undangundang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya

kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini. Pasal 22 (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena : a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syaratsyarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; b. ketentuan Undangundang. Pasal 23 (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24 Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan-perundangan. Pasal 25 Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26 (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Bersambung Ke Hal..........41

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 40

Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27 Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada negara, 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). b. tanahnya musnah. Bagian IV Hak Guna Usaha Pasal 28 (1) Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (2) Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar

atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. (3) Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 (1) Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Pasal 30 (1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah. a. warga-negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau

mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika Hak Guna Usaha, yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 31 Hak Guna Usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. Pasal 32 (1) Hak Guna Usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya Hak Guna Usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33 Hak Guna Usaha dapat Bersambung Ke Hal...42

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 41

dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34 Hak Guna Usaha hapus karena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; d. dicabut untuk kepentingan umum; e. diterlantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). Bagian V Hak Guna Bangunan Pasal 35 (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunanbangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. (3) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36

(1) Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan ialah: a. warga-negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak Guna Bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 37 Hak Guna Bangunan terjadi: a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena penetapan Pemerintah; b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara

pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38 (1) Hak Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39 Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40 Hak Guna Bangunan hapus karena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; Bersambung Ke Hal..........43

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 42

d. dicabut untuk kepentingan umum; e. diterlantarkan; f. tanahnya musnah; g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). Bagian VI Hak Pakai Pasal 41 (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (2) Hak pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-

syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42 Yang dapat mempunyai hak pakai ialah a. warga-negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43 (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. (2) Hak pakai atas tanahmilik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian VII Hak Sewa untuk Bangunan Pasal 44 (1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan a. satu kali atau pada tiap-

tiap waktu tertentu; b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45 Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: a. warga-negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian VIII Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan Pasal 46 (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian IX Hak Guna Air, Bersambung Ke Hal..........44

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 43

Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan Pasal 47 (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain. (2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian X Hak Guna Ruang Angkasa Pasal 48 (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian XI Hak-Hak Tanah Untuk Keperluan Suci dan Sosial Pasal 49 (1) Hak milik tanah badanbadan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan

tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain Pasal 50 (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undangundang. (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak gunabangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51 Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undangundang. BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 52 (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-. (3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifatsifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat. Bersambung Ke Hal..........45

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

......................Sambungan dari hal. 44

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturanperaturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Pasal 54 Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonenesianya mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1). Pasal 55 (1) Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. (2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh

Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56 Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuanketentuan hukum adat setempat dan peraturanperaturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undangundang ini. Pasal 57 Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad.1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190. Pasal 58 Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. KEDUA KETENTUANKETENTUAN KONVERSI Pasal I (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas. (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarga-negaraan Bersambung Ke Hal...46

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 45

Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun. (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak postal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 tahun. (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpahct, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hakhak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. (6) Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom

tetap membebani hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini. Pasal II (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. (2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk

oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak gunausaha atau hak gunabangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pasal III (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal IV (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. (2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Bersambung Ke Hal..........47

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

UUPA

.........................Sambungan dari hal. 46

permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya. tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. (3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Pasal V Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal VI Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada

pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undangundang ini. Pasal VII (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1). (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undangundang ini. (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan,

pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan. Pasal VIII (1) Terhadap hak gunabangunan tersebut pada pasal I ayat (3)dan (4), pasal II ayat (2) dan V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). (2) Terhadap hak gunausaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2) pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). Pasal IX Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuanketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. KETIGA Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri. KEEMPAT a. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. b. Hal-hal yang bersangkutan dengan Bersambung ke edisi berikut

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

SAMBUNGAN

.........................Sambungan dari hal. 33

menjabat kepala badan terkait SK yang diterbitkan terindikasi sarat dengan pelanggaran. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sumber mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/ GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM untuk dilakukan penyelidikan terkait dugaan salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto. Sumber juga memaparkan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan Putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-022008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/M.SesNeg/ D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/ TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-062006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75

ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian, putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi ketika Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan diduga “digantung” oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. “Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto, PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-042011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas sumber dalam suratnya. Masih menurut sumber, “Presiden SBY adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di NKRI”. “Supaya terciptanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya laporkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahgunakan jabatan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan

SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SK Nomor 9” ujarnya. Sumber juga mengatakan, “Patut diduga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan “kebal hukum”. Tidak peduli terhadap arahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor.” Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai saat ini Kepala BPN RI belum menerbitkan SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/ 2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebut kebal hukum karena Ketua PTUN JKT sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI maupun kepada Ketua DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melaksanakan putusan MA No 482K/ TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain belum menerbitkan SK penerbitan HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala Badan Pertanahan RI, akan tetapi tetap saja belum menerbitkan SK penerbitan sertifikat HGB atas tanah 2.117.500 m2 an PT. Genta Prana sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden Bersambung Ke Hal..........49

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

SAMBUNGAN

.........................Sambungan dari hal. 48

RI tersebut, maka Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN). Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo adalah karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir terhadap Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga mati matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo dan sampai tega hatinya memasukkan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap” lirih sumber. Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan Selaku pejabat publik yang seharusnya patuh terhadap undang undang yang mengatur keterbukaan informasi publik karena merupakan kebijakan publik, terlebih untuk menjalankan Undang Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 sebagai sendi sendi dan awal pertanahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno ketika itu, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diharapkan untuk dapat “sadar diri” terhadap sebab

akibat penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pertanahan yang terindikasi merugikan masyarakat Indonesia dan bahkan menimbulkan korban jiwa, dan penerbitan SK juga terindikasi sarat gratifikasi maupun dugaan salahgunakan jabatannya. Disinyalir terjadi hal yang sangat unik yaitu tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, akibatnya PT Buana Estate mendapatkan hak atas tanah terindikasi “pilih kasih” dan diduga terjadi perkaya diri dan atau orang lain akibat penerbitan SK dan pembatalan SK. Dimana kedua SK tersebut ditanda tangan oleh orang yang sama yaitu Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Agar pemasalahan tanah Hambalang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keberanian penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dinantikan, karena permasalahan indikasi korupsi tanah Hambalang yang membawa nama orang besar di NKRI seperti nama Nazarudin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, maupun delik pertanahan antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana, lokasi tanahnya berdekatan dan asal tanahnya juga sama sama bekas hak dari perkebunan Ciderati yakni bekas HGU Nomor 1. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pemerintahan NKRI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI), Purnomo Yusgiantoro diminta untuk dapat menjelaskan kepada publik terkait keberadaan SK Pembatalan No 1/Pbt/BPN RI/2011 yang membawa nama kementerian yang dipimpinnya, demi untuk menjaga nama baik Kementerian Pertahanan RI. Selain itu, akibat SK 1/Pbt/BPN RI/2011 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dalam menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto diduga lakukan salahgunakan jabatan dan perlu dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan

demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan khususnya indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto. Hal tersebut juga disampaikan sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Menurut sumber, SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dilakukan untuk menjalankan putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 482 K/ TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan batal SK Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI untuk perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate dengan SK Nomor 9/HGU/ BPN/2006. Dalam putusan tersebut juga disebutkan, “Memerintahkan tergugat I dan tergugat II yaitu Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk mencabut keputusannya masing masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan menerbitkan putusan baru tentang perpanjangan hak guna usaha (HGU) atas nama PT Buana Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT Genta Prana seluas 2.117.500 meter persegi.” Juga memerintahkan kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana seluas 2.117.500 meter persegi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. “Menghukum para tergugat, yaitu Kepala BPN RI selaku tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan Rp. 400.000,-” imbuhnya. Sedangkan perkara tersebut dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diputus MA RI dengan No 72 PK/ TUN/2009 tanggal 16 September 2009 Bersambung Ke Hal...50

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

SAMBUNGAN

.........................Sambungan dari hal. 49

dengan amar putusannya, menolak peninjauan kembali dari pemohon I: PT Buana Estate, pemohon II Kepala BPN RI dan pemohon III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan menghukum pemohon I, II, III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,- Dan berdasarkan putusan PK tersebut PTUN Jakarta telah memberitahukan kepada para pihak tanggal 4 Nopember 2009 lalu, ujarnya. Untuk menindak lanjuti putusan hukum tersebut, Joyo Winoto membuat surat pembatalan terindikasi “aneh bin aneh” karena isi inti dari SK selain membatalkan SK juga terdapat melepaskan hak dari PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan Republi Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Adapun isi inti SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. KESATU:Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA:Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT:Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/ PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a. Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan DaftarDaftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimak-

sud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwewenang. KEDELAPAN:Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Bersambung Ke Hal..........51

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

SAMBUNGAN

.........................Sambungan dari hal. 50

penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, ujar sumber. Bila dilakukan pemahaman, pengkajian, maupun telaah terhadap SK yang dibuat Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 diduga kurang profesional serta terindikasi â&#x20AC;&#x153;pura pura onengâ&#x20AC;? terhadap terjadinya perbedaan angka antara isi SK Nomor 1/ Pbt/BPN RI/2011 dan SK Nomor 9/ HGU/BPN/2006, dimana tanah sekitar 29,39 hektar terindikasi hilang dari perhitungan angka angka. Diduga tanah seluas 29,39 hektar menjadi bagian Joyo Winoto dan terindikasi gratifikasi selaku penerbit SK Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 yang menguntungkan terhadap PT Buana Estate. Adapun perbedaan tersebut, dalam SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, luas tanah HGU No 146 adalah seluas 637.940 meter persegi dan HGU 150 luas tanahnya 428.570 meter persegi. Tetapi di dalam SK pembatalan No-

mor 1/Pbt/BPN RI/2011, luas tanah HGU No 146 menjadi 594.014 meter persegi dan luas tanah HGU No 150 menjadi 178.570 meter persegi. Selisihnya sekitar 29,3 hektar yang sangat dipertanyakan keberadaannya. Di lain sisi, dalam SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 dalam Diktum KEDUA terurai dengan jelas, bahwa HGU No. 149 seluas 4.486.975 meter persegi hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisih luas tanahnya sekitar 26.160 meter persegi, sangat dipertanyakan keberadaannya. Dalam hal ini, disinyalir terjadi kontroversi nilai angka dari Diktum KETIGA bahwa HGU No.149 sebagian seluas 2.117.500 meter persegi dari luas keseluruhannya 4.486.975 meter persegi atas nama PT Buana Estate untuk diganti dengan sertifikat HGU untuk tanah sisa seluas 2.369.475 meter persegi atas nama PT

Buana Estate, padahal dalam Diktum KEDUA hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisihnya sekitar 26.160 meter persegi sangat dipertanyakan beberadaannya. Perlu dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana pers melakukan konfirmasi untuk pemberitaan berimbang secara tertulis maupun secara lisan, Joyo Winoto belum bersedia memberikan komentar, dan Joyo Winoto termasuk pejabat kurang menghormati keterbukaan informasi publik, padahal Joyo Winoto termasuk pejabat publik yang seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik sesuai isi dimaksud dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (TIM DUA)

Tabloid RBN Membutuhkan:

1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia

Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Akses Baca Surat Kabar Baca ke: Kirimkan Lamaran dan CVAkses anda

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara email: laspen_sianturi@yahoo.com Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 51

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto â&#x20AC;&#x201C; Jakarta 10270 Nomor : SP.00/03960/SETJEN/IV/2012 Jakarta, 11 April 2012 Sifat : Biasa Derajat : Segera Lampiran : Perihal : Pemberitahuan Yth. Sdr. Laspen Sianturi Jl. Melawai III No. 28 Blok M Kebayoran Baru Jakarta Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012 perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPN c.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telah kami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL DEPUTI BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN u.b. KEPALA BIRO PENGAWASAN DAN LEGISLATIF dto DRA. SETIARINI, M. Si NIP. 195508281983032001 Tembusan : Arsip Bersambung Ke Hal.........53

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 52

SK Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 Tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.” KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Membaca: a.Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. b.Surat permohonan dari PT.Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/ 2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/ Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil). Menimbang: a.Bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c.Bahwa Keputusan tersebut huruf “a” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. d.Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “a” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/ G/TUN/PTUN-JKT. e.Bahwa perkara tersebut huruf “c” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : - Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate. - Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate. - Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e.Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “d” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009. f.Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/ Akses24 Baca Kabar Akses Baca Indonesia dan III/2010 tanggal MaretSurat 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik KetuaRAKYAT Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengawasi pelaksanaan BICARA NEWSIndonesia untuk TABLOID RBN putusan pengadilan Badan Pertanahan Nasional Republik Online: Indonesia. Online: oleh http://issuu.com/rakyatbicaranews http://issuu.com/rakyat_bicara

Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Bersambung Ke Hal..........54 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 00

g.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT.Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT.Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. h.Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/ Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/ VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. i.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: -Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2. -Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2. -Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. -Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. -Menata kembali peruntukan,penggunaan,penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat:Â 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160). 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58). 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59). 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006. 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005. 7.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Akses Baca Surat Kabar Akses Baca Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala RAKYAT BICARA TABLOID RBN Nasional Badan Pertanahan Nasional NomorNEWS 9 Tahun 1999. 9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikWebsite: Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA www.suratkabarrbn.co.cc Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Bersambung Ke Hal..........55 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal.54

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. KESATU: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/ Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a.Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Akses Baca Surat Kabar Akses Baca Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. RAKYAT BICARA NEWS TABLOID RBNapabila di KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal Online: ditetapkan, dengan ketentuan Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews http://issuu.com/rakyat_bicara kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali Website: www.suratkabarrbn.co.cc Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc sebagaimana mestinya.

Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Bersambung Ke Hal..........56 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 55

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI REDAKSI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS KEPADA PRESIDEN RI

Jakarta, 17 Januari 2012 No. Perihal

: :

187/Kf-SK/12 Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Akses BacaUndang SuratPers Kabar Akses Baca Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, BICARA NEWS TABLOID RBN kami RAKYAT mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kamihttp://issuu.com/rakyat_bicara mengucapkan terima kasih.

Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id Bersambung Ke Hal.........57

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 00

Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUNJKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Akses Baca Surat Kabar Sudi Silalahi

RAKYAT BICARA NEWS

Tembusan: Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews 1. Presiden Republik Indonesia Website: www.suratkabarrbn.co.cc 2. Ketua Tata Usaha Negara Jakarta Email:Pengadilan rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Akses Baca

TABLOID RBN Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Bersambung Ke Hal..........58 Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 57

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009 Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 Lamp. :Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada Yth : 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/ PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/ PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : â&#x20AC;&#x201D;â&#x20AC;&#x201D; Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian : Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

LAMPIRAN BERITA

.........................Sambungan dari hal. 35

Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di – Jakarta 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di - Jakarta 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di - Jakarta 4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi, Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5. Arsip.

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.suratkabarrbn.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012 Online http://issuu.com/rakyat_bicara

TAJUK

Usdin Nainggolan

Keluarga Besar DPD I IKATAN PEMUDA KARYA DKI JAKARTA

Memberikan Dukungan Kepada FOKE-NAHROWI Calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta (Periode 2012-2017)

DPD I IPK DKI JAKARTA d.t.o Akses Baca Surat Kabar Akses Baca Usdin Nainggolan RAKYAT BICARA NEWS TABLOID RBN Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: http://issuu.com/rakyat_bicara Ketua Umum Website: www.suratkabarrbn.co.cc Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email: rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Email: email: tabloidrbn@yahoo.co.id