TABLOID RBN Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers Redaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665
Email: tabloid@rakyatbicaranews.com Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
Online http://issuu.com/tabloid _rbn Foke Lindungi Pejabat Korup?
Indek Berita
Program 100 Hari Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie:
Penataan Manajemen Pemerintahan Kota Tangerang Selatan Halaman..20
Setelah Menjabat Deputi
Syahrul Effendi Diduga Kuat Tinggalkan “Borok Warisan”
KPK Diminta Lakukan Tupoksi di Lingkungan Lemigas Cipulir
Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Djoko Sunarjanto, Syamsudin Mukhtar, SE Beserta Kroni “Sekongkol” Rugikan Negara Halaman..25
Mabes Polri Diminta Lakukan Penyelidikan
Joyo Winoto Terindikasi “Salahgunakan Jabatan” Selaku Kepala BPN RI Halaman..41
Akses Baca Surat Kabar
Rakyat Bicara News Akses Baca Surat Kabar Online: Rakyat http://issuu.com/rakyatbicaranews Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
Edisi: 019
Akses Baca Berita Aktual Kami Rakyat Bicara Online Akses Baca Berita Aktual Kami www.rakyatbicaranews.com Rakyat Bicara Online www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Harga Rp. 12.000,RABU, 09 - 15 NOVEMBER 2011
2
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Foke Lindungi Pejabat Korup?
Setelah Menjabat Deputi
Syahrul Effendi Diduga Kuat Tinggalkan “Borok Warisan”
Syahrul Effendi (foto:rep)
Jakarta, Kantor Berita RBN Setelah pelantikan Syahrul Effendi, SH, MM menjadi Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/11)
Minggu lalu, yang sebelumnya Syahrul Effendi menjabat Walikota Jakarta Selatan (Jaksel), diduga kuat Syahrul Effendi tinggalkan “borok warisan” kepada walikota penggantinya dan Gubernur DKI Jakarta disinyalir lindungi oknum pelaku korupsi. Akibatnya, kinerja Fauzi Bowo (Foke)
selaku Gubernur DKI dipertanyakan. Pasalnya, selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan negara. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi selama menjabat Walikota Jaksel terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buah-
nya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Untuk terciptanya pembasmian korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), diminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk “Tangkap” indikasi korupsi yang terjadi selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, dengan melakukan penelitian, penyelidikan dan penyidikan. Syahrul Effendi terindikasi perkaya diri dengan setoran setoran dari “pengurusan sepeda ontel” sampai proyek pemeliharaan dan pengadaan barang jasa Bersambung Ke Hal...03
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
3
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
>>Sambungan dari hal. 02
yang nilai anggarannya miliaran rupiah. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), serta membasmi pejabat pejabat terindikasi perkaya diri, KPK dan Kejagung RI diminta lakukan penelitian dan penyelidikan bersinergis terhadap indikasi “korupsi berjamaah” yang sudah lama berlangsung sekitar empat tahunan, setelah Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, tanpa dapat tersentuh hukum, disebabkan Walikota Jaksel diduga cara bermainnya sangat unik dan sistemik. Walikota Jaksel Syahrul Effendi diduga doyan setoran untuk perkaya diri dengan melakukan konspirasi dengan “staf khususnya”, sehingga pengelolaan anggaran kurang profesional. Disinyalir hal tersebut dilakukan bersama dengan Mantan Kabag Umum Sotar Harahap yang saat ini menjabat Asisten Perekonomian dan Administrasi. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti pelesetkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “Selingkuh Terhadap Negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres perubahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,(satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel dan Jajaran, Syahrul Effendi maupun Sotar Harahap tak bersedia memberikan komentar. Adapun surat konfirmasi dari Redaksi didisposisikan dari Walikota kepada Sekretaris Kota, kemudian didisposisi ke Asisten Perekonomian. Selanjutnya, Sekretaris Kota membantah indikasi korupsi tersebut dengan menjawab surat konfirmasi, padahal ketika indikasi korupsi terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel. (Tim)
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
4
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 03
Seko Jaksel Syamsuddin Noor Bantah Keras Indikasi Korupsi Syahrul Effendi Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011 baru-baru ini, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Seko Jaksel Syamsuddin Noor “berani� membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Walikota Jaksel Syahrul Effendi, seolaholah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat banta-
han tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko Syamsuddin Noor. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/ -078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, Menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 Sepetember 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat
saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran Bersambung Ke Hal...05
Keluarga Besar SMAN 90 Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat M.Pd Bicara Online RakyatDrs. Bicara News Liliek Susanto, Saksono
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Kepala Sekolah Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
5
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 04
yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis,
proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak
penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Bersambung Ke Hal...06
Keluarga Besar SMAN 63 Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Drs. Tri Sugiareno Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
Kepala Sekolahwww.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
6
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 05
Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Service Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk
uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy,SH,MM terindikasiperkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudahdilakukan sesuaiprosedur, kegiatan yang di pihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan Bersambung Ke Hal...07
Keluarga Besar SMPN 177 Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Akses Baca Surat Kabar Akses Baca Berita Aktual Kami Drs. Tadjudin, MM Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Kepala Sekolahwww.rakyatbicaranews.com Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
7
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 06
kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Di lain sisi, surat jawaban tersebut muncul karena adanya surat konfirmasi dari Redaksi Rakyat Bicara News untuk mempertanyakandengantujuanterciptanya pemberitaan yang berimbang, yaitudengan beberapa pertanyaan: “Menindaklanjuti2 (dua) surat konfirmasi kami terdahulu kepada Bapak SyahrulEffendi, SH, MM selaku Walikota Jakarta Selatan dan Pejabat Publik dimana sampai saat ini kamimasih menunggu surat jawaban dari surat konfirmasi tersebut. Menurut Bapak selaku Walikota Jaksel dan Pejabat Publik, bila ada surat konfirmasi dari media apakah hal tersebut seharusnya dijawab atau tidak?” Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 bahwa tujuan Undang-Undang tersebut adalah: Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik; Meningkatkan peran aktif masyakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang
baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas di Indonesia. Untuk terciptanya pemberitahuan yang akurat dan berimbang sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/ 1999 dan menghormati Undang Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Bapak selaku Walikota dan Pejabat Publik, apakah surat konfirmasi dari media perlu dijawab atau tidak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terkait dengan anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah T.A2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp. 143.799.000.000,- dan total rekening Rp.135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp. 7.815.850.400,-. Total Rekening Rp. 135.983.149.600,- terindikasi sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Bagaimana sebenarnya yang terjadi ? Kami minta untuk konfirmasi. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, SH, MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan “konspirasi” bersama Sotar Harahap dari “setoransetoran” tersebut. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta konfirmasidan atau klarifikasi. Sesuai dengan opini yang berkembang bahwa perawatan mobil dinas
Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 silam diduga terjadi mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluarkan untuk perkaya diri. Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lip dan ac Kantor Walikota Jakarta Selatan Tahun Angggaran 2008, 2009, 2010 lalu. Apakah benar demikian? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi korupsi dan kolusi pada anggaran perawatan Genset pada tahun 2008, 2009 dan 2010 lalu. Hal tersebut diduga juga terjadi korupsi dan konspirasi. Diharapkan untuk dapat konfirmasi dan atau klarifikasi. Berkembangnya opinibahwa proyek rehab rumah dinas Walikota Jakarta SelatanTahunAnggaran 2009 dan 2010, dimana kontraktor pelaksana adalah saudara dari walikota sendiri dan dokumen penawaranditemukan indikasi “pemalsuan dokumen’’. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Ketika surat jawaban tersebut dikonfirmasi kembali melalui telepon genggamnya, apakah Seko Jaksel Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor tak bersedia memberikan komentar. (PS/STR) Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi Untuk Perkaya Bersambung Ke Hal...08 Diri
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
8
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 07
Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi Untuk Perkaya Diri 4. Celaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
630.000.000,32.440.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,582.060.000,1.000.000,-
5. Celaning Service Lantai 10 s/d 13 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Rp. Rp.
650.000.000,33.150.000,Bersambung Ke Hal...09
Keluarga Besar
PT Genta Prana Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Drs. Dolok F. Sirait Direktur Utama
H.M. Sukandi Komisaris
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
9
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 08
5.2.1.01.02 5.2.2.01.01 5.2.2.01.02 5.2.2.03.04 5.2.2.03.12 5.2.1.11.02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dokumen/Administrasi Tender Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-
6. Celaning Service Lantai 14 s/d 17 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,Bersambung Ke Hal...10
Segenap Jajaran & Staf Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Dra. Renthy Evi Silalahi, M.Si Kepala Seksi Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
10
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 09
5.2.2.03.12 5.2.1.11.02
Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp.
601.350.000,1.000.000,-
7. Celaning Service Blok I WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
275.000.000,15.700.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,248.300.000,1.000.000,-
7. Celaning Service Blok II WJS
Rp.
250.000.000,Bersambung Ke Hal...11
Segenap Jajaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
11
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 10
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-
8. Celaning Service Blok III WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,Bersambung Ke Hal...12
Segenap Jajaran Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Ir. Heriyanto, SH Kepala Suku Dinas Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
12
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 11
5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp.
4.000.000,224.750.000,1.000.000,-
9. Celaning Service Blok IV WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,Bersambung Ke Hal...13
Keluarga Besar
PURI BERSAMA Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Irjen Pol. (Pur) Hadiman Ketua Umum Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
13
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal.. 12
10. Celaning Service Blok V WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
330.000.000,18.150.000,3.500.000,500.000,2.000.000,4.000.000,300.850.000,1.000.000,-
11. Celaning Service Plaza dan Taman WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
100.000.000,6.150.000,2.600.000,500.000,1.500.000,Bersambung Ke Hal...14
Keluarga Besar BIRO JASA DAN BIRO IKLAN RAKYAT BERSATU Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com
Syamsudin Sihombing, Dip. Ing. Manager Operasional Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
14
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 13
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp.
88.250.000,1.000.000,-
12. Celaning Service Halaman Kantor WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
100.000.000,6.150.000,2.600.000,500.000,1.500.000,88.250.000,1.000.000,-
13. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap A WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
450.000.000,23.580.000,7.600.000,500.000,2.000.000,4.000.000,411.320.000,1.000.000,-
14. Celaning Service Rumah Dinas WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
100.000.000,6.150.000,2.600.000,300.000,500.000,89.950.000,500.000,-
15. Celaning Service Lapangan Tenis WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
50.000.000,3.000.000,2.600.000,400.000,500.000,43.000.000,500.000,-
16. Pemeliharaan Taman Ade Irma Suryani dan Waduk WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
100.000.000,6.150.000,2.600.000,300.000,500.000,Bersambung Ke Hal...15
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
15
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 14
5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp.
89.950.000,500.000,-
17. Potnisasi Dilingkungan WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
300.000.000,16.775.000,5.600.000,500.000,1.500.000,4.000.000,270.625.000,1.000.000,-
18. Pengharum Ruangan Dilingkungan WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
300.000.000,16.775.000,5.600.000,500.000,1.500.000,4.000.000,270.625.000,1.000.000,-
19. Celaning Service Basement I, II Gedung Sayap B WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
450.000.000,23.580.000,7.600.000,500.000,2.000.000,4.000.000,411.320.000,1.000.000,-
BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA
BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
16
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Segenap Jajaran Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Drs. Syamsudin Tonde Camat
Drs. Jahrudin Wakil Camat Drs. Abd. Cholit, M.Si Sekcam
Udin Syawaludin, S.Sos Lurah Petukangan Selatan
Drs. Jahrudin Plt. Lurah Pesanggrahan
Lasimin, S.Sos Lurah Bintaro Drs. Zaini Alex Lurah Petukangan Utara
Sri Emi Fauziah Lurah Ulujami
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
17
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Segenap Jajaran Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Drs. Ma’mun Camat
Djohari Wakil Camat
Tommy FS, S.Sos Sekcam
Ahmad Fauzi, S.Sos Lurah Setiabudi
Maulani, S.Sos Lurah Karet Kuningan
Hendro Purnomo Lurah Guntur
Drs. H. Asmadi Lurah Kuningan Timur
Firmansyah, S.Sos Lurah Karet
Eko Kardiyanto Lurah Menteng Atas
Moch. Tumpal Manurung, SH
Jakino, S.Sos Lurah Pasar Manggis
Mulani, S.Sos Lurah Karet Kuningan
Lurah Karet Semanggi Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
18
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Segenap Jajaran Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Sayid Ali ZA, SH Plt. Camat
Heriyanto, S.Sos Sekcam
Safri Djani, S.Sos Lurah Pondok Labu Iwan Kristiawan Santoso Lurah Gandaria Selatan
Hj. Nurul Baiti Lurah Cipete Selatan
Arif Abidin Mucklis AP Lurah Lebak Bulus
Mundari Lurah Cilandak Barat
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
19
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Segenap Jajaran
Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Drs. Mahludin, M.Si Plt. Camat
R.M. Tamo Sijabat Sekcam
Ratu Dian Cherawati, S.Sos Lurah Senayan
Drs. Lukmansyah Lurah Gandaria Utara
Drs. M. Zen Lurah Pulo
Drs. M. Rizki Lurah Kramat Pela
Kusworo Lurah Petogogan
Iswahyudi, S.Sos Lurah Gunung
H. Rusamsi, S.Sos Lurah Melawai
Suharmiyati Lurah Selong
Jumroh Lurah Cipete Utara
Drs. Budi Santoso Lurah Rawa Barat
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
20
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Program 100 Hari Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie:
Penataan Manajemen Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Tangsel, Kantor Berita RBN Dalam menjalankan tugasnya selaku walikota dan wakil walikota terpilih di Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie telah membuat target 100 hari ke depan dalam melakukan pembenahan dan pembangunan kota Tangsel dengan target dan visi misi di bidang: kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, sarana dan pra sarana transportasi, lingkungan dan penanggulangan sampah. Bidang Kesehatan Jumlah warga miskin yang men-
dapat pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 1.Peningkatan anggaran; Rp 10.000.000.000,-. Tahun sebelumnya Rp 5.400.000.000,2.Sampai dengan akhir Juni 2011 telah terserap Rp 4.484.391.567,yang meliputi 1.561 peserta Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) ; gratis untuk seluruh persalinan normal Peresmian Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Peresmian 13 Puskesmas baru 4 jumlah kunjungan pasien yang me-
ningkat ke Puskesmas bukan sebuah indikasi bahwa meningkatnya orang sakit di Kota Tangerang Selatan, namun sebagai bagian dari fungsi preventif yang dijalankan Puskesmas. Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Membina 4.917 kader kesehatan, tahun sebelumnya 3.856 kader Peningkatan insentif kader Rp 600.000,-/tahun/kader. Tahun sebelumnya Rp 500.000,Penataan Manajemen PemerintaBersambung Ke Hal...21
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
21
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 20
han Kota Tangerang Selatan Prioritas Walikota Airin Rachmi Diany dan Wakil Walikota Benyamin Davnie dalam 100 hari awal menjabat adalah melakukan penataan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, partisipatif, transparan dan akuntabel didukung aparatur pemerintahan yang kompeten, profesional dan berdedikasi. Semua itu bisa dicapai melalui penataan sistem manajemen pemerinta-
han. Didorong pula munculnya kreativitas dan inovasi perbaikan kinerja pemerintah, yang pada akhirnya semua upaya itu akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bukti pelaksanaan manajemen pemerintahan yang baik di Kota Tangerang Selatan adalah proses pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat dengan suasana aman dan kondusif. Penandatanganan kontrak lebih awal
Waktu pelaksanaan pekerjaan yang cukup Lebih menjamin kualitas pekerjaan Semakin profesionalnya unsur yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti Pengguna Anggaran, Panitia Pelelangan, maupun Pengusaha yang menjadi peserta pelelangan termasuk asosiasi. Penyerapan anggaran yang sesuai jadwal perencanaan Bersambung Ke Hal...22
Segenap Jajaran
Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011)
Kepada: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Drs. Heru Bambang Ernanto Kepala Suku Dinas Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
22
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 21
Pelaksanaan pelelangan telah menggunakan Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan dana-dana dari Pemerintah Pusat atau Provinsi Banten sebagai hasil dari komunikasi dan hubungan yang terpelihara dengan baik. Bidang Bina Marga dan SDA; Pembangunan pelebaran jalan raya Siliwangi, Suryakencana & Pajajaran Bidang Tata Kota dan Pemukiman Pembangunan gedung kantor BLH, sarana air bersih, sanitasi tem-
pat pembuangan sampah terpadu (TPST). Bidang Kesehatan ; Pembangunan 2 unit puskesmas perawatan, bantuan alat kesehatan dan bantuan anggaran untuk puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD). Bidang Pendidikan: Pembangunan SMAN 12 Kota Tangerang Selatan Bidang Infrastruktur Jalan Dimulainya percontohan pengendalian banjir di Bukit Pamulang Indah (BPI) Pemeliharaan rutin jalan seba-
nyak 95 ruas jalan dengan panjang 74 km Pemeliharaan rutin jembatan sebanyak 31 buah Pemeliharaan saluran air sepanjang 45 km pada 18 ruas anak sungai Pemeliharaan rutin bangunan air sebanyak 40 unit dan pintu air sebanyak 36 unit Kerja sama dalam hal penanggulangan banjir terpadu dengan Pemerintah Daerah sekitar penyelenggaraan semiloka penanganan banjir se-Jabotabek Bersambung Ke Hal...23
Kantor Berita
RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com
Mengucapkan: SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1432 H (6 Nopember 2011) Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
23
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 22
Dimulainya pelaksanaan pembangunan 79 ruas jalan sepanjang 49 km Pembangunan 16 bangunan sumber daya air Bidang Perhubungan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal penanganan sarana transportasi rencana revitalisasi 5 stasiun kereta api. Penertiban pengelolaan parker. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui restribusi parker on the street. Penertiban 40 titik parkir on the street. Bidang Tata Kota dan Pemukiman Peningkatan jalan lingkungan
melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Pelaksanaan paving blok pada 35 lokasi. Yang akan dilaksanakan : Pembangunan paving blok pada 177 lokasi. Lebar 1 – 3 meter, panjang 150– 200 meter. Penyediaan prasarana dan sarana air minum di kawasan rawan air tanah di 7 lokasi. Ket : 1 titik lokasi memenuhi kebutuhan air minum 50-100 Kepala Keluarga (KK) Pembangunan drainase batu kali di 10 lokasi. Lebar 0,5 – 1 meter, panjang 150 – 200 meter.
Bidang Pendidikan Mewujudkan biaya pendidikan yang terjangkau walikota nomor 61 tahun 2011 Menghapuskan biaya untuk SD Menghapuskan DSP (dana sumbangan pendidikan) untuk SMP, SMA, dan SMK. Membatasi biaya SPP untuk SMP maksimal 100.000/bulan Membatasi biaya SPP untuk SMA maksimal 200.000/bulan Menaikkan alokasi anggaran Bosda SD dari 12.500/siswa menjadi Bersambung Ke Hal...24
Surat Kabar
RAKYAT BICARA NEWS http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc Mengucapkan: SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1432 H (6 Nopember 2011)
Ismet Fauzie Pemimpin Redaksi Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
24
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 23
30.000/siawa , SMP dari 20.000/ siswa menjadi 40.000/siswa Pengaturan DSP RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar International). DSP SMP RSBI maksimal Rp.4.500.000 dengan SPP maksimal Rp. 400.000/ bulan, dan DSP SMA RSBI maksimal Rp.5000.000 dengan SPP maksimal Rp.500.000/ bulan. Pembentukan SMA Negeri baru. Bidang Kebersihan Penutupan bak sampah di jalan masuk pasar Ciputat penambahan bak arm roll. Pemindahan bak arm roll dari cimanggis.
Mengintensifkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pembuangan sampah pasar. Penutupan tempat pembuangan sampah liar. Sosialisasi pengolahan sampah kepada masyarakat. Dimulainya pembanunan tempat pembuangan akhir(TPA) Cipeucang Kecamatan Setu. Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) berbasis 3R (re-use,re-duce,re-cycle) di lingkungan RW. Pengawasan dan pengendalian kebersihan di 4 koridor (Jl.siliwangi, Jl Raya Serpong, Jl Graha Raya dan
Jl. Raya Ciputat) Bidang Lingkungan Hidup Mewujudkan tangsel hijau Gerakan menanam pohon pada setiap bangunan kantor pemerintah dan rumah warga. Melakukan uji emisi kendaraan Upaya pelestarian situ. Fasilitas pembentukan hutan kota BSD dan BINTARO Fasilitasi pembentukan car free day di BINTARO Bidang Perijinan Mewujudkan kepastian perijinan dari sisi waktu dan prosedur. Menertibkan billboard yang menyalahi ketentuan.***
TABLOID RBN http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc Mengucapkan: SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1432 H (6 Nopember 2011) Rodeo Sujana Marbun Wakil Pemimpin Redaksi Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
25
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
KPK Diminta Lakukan Tupoksi di Lingkungan Lemigas Cipulir
Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Djoko Sunarjanto, Syamsudin Mukhtar, SE Beserta Kroni “Sekongkol” Rugikan Negara
Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist)
Jakarta, Kantor Berita RBN Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsinya) adalah memberantas para koruptor yang merugikan Negara, apalagi koruptor yang memperkaya diri dengan mengguna-
kan uang negara, kepiawaian para penyidik KPK diharapkan dapat terbukti kinerjanya terhadap indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas Cipulir Jakarta Selatan, yang sampai saat ini masih dalam bentuk “misteri” alias belum dapat terjawab,
karena pelaku indikasi korupsi belum dapat tersentuh oleh hukum, walaupun indikasi korupsi tersebut diduga sudah berlangsung sekitar tiga tahunan, tanpa dapat tercium oleh penyiBersambung Ke Hal...28
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
26
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
TARIF IKLAN TABLOID RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman
hitam hitam hitam hitam hitam
putih putih putih putih putih
: : : : :
Rp 2.000.000,Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 250.000,Rp 125.000,-
Anda Ingin Memasang Iklan? Hubungi kami di: 021 - 94705665
Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.
Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran Keluarga Besar
D & D Sentrum Cipulir Jakarta Selatan Mengucapkan:
Selamat Hari Ulang Tahun ke-1 (7 Nopember 2011) Kepada:
Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc www.rakyatbicaranews.com Akses Baca Surat Kabar
Rakyat Bicara News
Baca Berita Aktual Kami DedeAksesRakyat Bicara Online Manager
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
27
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Jangan Gentar Bicara Kebenaran TABLOID RBN (RAKYAT BICARA NEWS) PENERBIT:: CV. MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringoringo, Drs. Dolok F. Sirait PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rodeo Sujana Marbun REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. Koordinator Liputan: Yulianto Efendi Koordinator Liputan Daerah: Sihol TH. Nainggolan REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: Yulianto
STAF REDAKSI: Anggiat Sitorus SE, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait, Andrew Richad P, Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, Mangihut Sitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan, Yulianto, Deden AZ, Rohimin PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Samsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh. BIRO PEMKOT TANGERANG: Dani BIRO PEMKAB TANGERANG: Ani Subekti BIRO TANGERANG SELATAN: Rohimin BIRO BEKASI: K. Simatupang BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: Antoni BIRO KARAWANG: Teten BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN: Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan TELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: tabloid@rakyatbicaranews.com Percetakan: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri) Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/tabloid_rbn DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI TABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
28
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 25
dik maupun pers. Hal tersebut diduga disebabkan “sangat ketatnya” penjagaan untuk keamanan di Lingkungan Lemigas, dan sebab akibatnya memiliki dampak yang unik yaitu pelaku “indikasi korupsi” juga aman dalam melakukan perbuatannya untuk merugikan Negara. Supaya “biang koruptor” dapat terbasmi dari Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, KPK maupun Kejaksaan Agung diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Lemigas Cipulir dengan penyilidikan “bersinergis”. Pasalnya, diduga Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Djoko Sunarjanto, Syamsudin Mukhtar, SE Beserta
Kroni “Sekongkol” merugikan Negara disebabkan terindikasi terima suap ratusan juta rupiah untuk perkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara, karena negara membayar tagihan proyek “fiktif” kepada kontraktor pelaksana PT. Delapan Pancuran Emas. Permintaan Pengadaan Barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/2010 sebesar Rp.424.487.877,- dengan nilai kontrak Rp 419.100.000,- terindikasi “fiktif” alias tidak dikerjakan. Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya diekpos dalam pemberitaan di Jakarta baru-baru ini. PT. Delapan Pancuran Emas disinyalir tidak mengerjakan proyek tersebut, tetapi membuat penagihan kepada P2K Lemigas, kemudian setelah tagihan diterima kontraktor, disetor kembali kepada oknum Ir. Djoko
Sunarjanto, M.Si beserta kroni kroninya sekitar 404.000.000,- sebagai setoran dari indikasi proyek fiktif. Diduga Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si selaku P2K Lemigas menerima suap dari proyek fiktif tersebut sebesar Rp. 116.000.000, Moch. Fierdaus, S.Si selaku Ketua Lelang menerima suap Rp. 40.000.000, Anto menerima suap Rp. 40.000.000, Ir. Tunggal M.Sc sebesar Rp. 23.000.000, Syamsudin Mukhtar, SE menerima suap sekit ar Rp. 185.000.000 sedangkan kontraktor PT Delapan Pancuran Emas hanya mendapat fee sekitar Rp. 15.000.000 selaku pelaksana pekerjaan terindikasi fiktif tersebut. Menurut sumber, terkait dengan pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/ PPBJ/2010 yang pekerjaannya Bersambung Ke Hal...29
RAKYAT BICARA ONLINE www.rakyatbicaranews.com Mengucapkan: SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1432 H (6 Nopember 2011)
Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
29
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 28
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
Bersambung Ke Hal...30
30
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 29
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
Bersambung Ke Hal...31
31
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 30
dibiayai dari DIPA TA 2010 lalu dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi dan berbagai kepentingan antara P2K, Panitia, dan Kontraktor Pelaksana. Pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasi tidak diumumkan di media saat itu supaya tidak diketahui publik. Pembuatan Garansi Bank juga terindikasi “aspal” yang umumnya digunakan oleh kontraktor binaan, dimana hal tersebut diduga persekongkolan antara P2K, Panitia dan Kontraktor Pelaksana. Juga pengadaan barang AC Tahun
Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yang digunakanterindikasibarang bekasdimana Ir. Rudi Suhartono Wterindikasi korupsi, kolusi, nepotismedan terima gratifikasi. P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas juga terindikasi “doyan setoran” dari Kontraktor Binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan pemilihan langsung untuk perkaya diri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Pasal12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana denganpenjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundanpidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,
padahaldiketahuiataupatut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkanagarmelakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawainegeriatau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telahmelakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalamhal iniKejaksaan dan atau Intelijen Kejaksaan perlu turun tangan untuk menuntaskan indikasi kerugian Negara tersebut” imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Lemigas Cipulir, Kapus Lemigas maupun Ir. Djoko Sunarjanto, Moch. Fierdaus, S.Si, Anto, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan Ir. Rudi Suhartono W tidak bersedia memberikan komentar. (ttr/str/and/mls/minggus)
Media Online www.rakyatbicaranews.com Membutuhkan:
1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:
email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
32
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Kabid Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan, Bambang Noertjahjo, SE, Ak :
Masyarakat Tangsel Dihimbau Untuk Urus IMB
LOWONGAN KERJA
LOKER
Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk menata Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi kota asri dan indah secara estetika, masyarakat kota Tangsel yang ingin membangun gedung atau rumah dihimbau supaya mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu sebelum proses membangun. Bila ada masyarakat yang dipersulit oleh petugas pelayanan, silahkan dilaporkan kepada saya dan nanti akan ditindak tegas bila petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Bagi yang mau mendirikan bangunan agar IMBnya diurus ke BP2T, dan selaku pelayan masyarakat, kami siap untuk melayani
secepatnya, ungkap Bambang Noertjahjo, SE, Ak kepada Kantor Berita RBN Minggu lalu di ruangan kerjanya. Supaya Kota Tangsel dapat tertata dengan baik, jadi sudah waktunya kita mematuhi Undang Undang tentang Tata Ruang dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perijinan, dan tentunya otomatis juga mendukung retribusi pendapatan asli daerah (PAD), karena PAD adalah sumber dana untuk melakukan pembangunan kota Tangsel yang kita cintai bersama, imbuhnya. Bambang Noertjahjo, SE, Ak juga menambahkan, walaupun Kota Tangerang Selatan baru seumur ja-
gung, tetapi dengan dukungan dan partisipasi masyarakat secara bersama sama, serta dukungan tokoh-tokoh masyarakat, mari kita bangun Tangerang Selatan ini supaya menjadi kota indah dan permai. Secara kemitraan dengan Pers, Bambang Noertjahjo, SE, Ak juga mengharapkan para wartawan yang melakukan liputan di wilayah kota Tangsel untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara lugas dan akurat. Juga menyatakan, tanpa wartawan dan beritanya, masa depan Kota Tangsel bisa dikatakan gelap alias perkembangannya jadi lambat, tandasnya. (Sahat Tumanggor)
Media Online www.rakyatbicaranews.com Membutuhkan: 1. Sekretaris Redaksi (S1/D3) 2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:
email: laspen_sianturi@yahoo.com
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
33
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Kapolri Persilakan KPK
Periksa “Uang Saku” dari Freeport
Kapolri Jenderal Timur Pradopo (foto:ist)
Jakarta, Kantor Berita RBN Kapolri Jenderal Timur Pradopo mempersilahkan pihak manapun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengaudit dana operasional keamanan dari PT. Freeport. Hal ini dimaksudkan agar. Terkait “uang saku” itu, Kapolri juga meminta agar hal ini dijadikan bahan evaluasi, bagaimana minimnya anggaran serta perangkat pendukung pengamanan di daerah yang punya tingkat risiko keamanan cukup tinggi
masyarakat bisa melihat secara utuh apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Karena itu, lanjut Kapolri, pihaknya mempersilakan pihak ketiga untuk ikut memeriksa, selain tim dari internal Polri. “Mau KPK, BPK, silahkan. Artinya audit eksternal ya, kalau Polri kan internal,” tegasnya di Jakarta baru baru ini. Apakah diperlukan anggaran tambahan? “Anggaran tentunya optimal. Memang sudah diperjuangkan
oleh DPR tapi sekali lagi yang menjadi prioritas terutama Papua, yang bisa mendukung kebutuhan minimal anggota di sana,” kelitnya. Dan jika kebutuhan itu sudah terpenuhi, Kapolri berharap tidak lagi menerima sumbangan dari pihak manapun. “Saya kira itu yang terbaik. Tapi walaupun masih seperti ini, (menerima sumbangan), akuntabilitasnya sekali lagi bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (okezone/rbn)
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
34
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
400 Ribu TKI di Malaysia Tak Miliki Paspor
Jakarta, Kantor Berita RBN Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM), Amir Syamsuddin menyatakan mendukung sepenuhnya proses pemutihan dokumen ratusan ribu TKI yang kini sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. “Kita apresiasi pemerintah Malaysia yang telah memberikan kesempatan untuk memutihkan sekitar 650.000 TKI yang terdaftar, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian hingga Januari 2012. Untuk itu seluruh jajaran keimigrasian telah membantu dengan mempermudah persyarat an pembuatan paspor yang tidak mereka miliki,” ujar Amir melalui keterangan tertulisnya baru-baru ini. Baru-baru ini Menkum dan HAM tengah meninjau proses pembuatan
dokumen bagi TKI di Konsulat Jenderal RI Johor Baru, Malaysia. Peninjauan ini merupakan rangkaian perjalanannya ke Kamboja untuk menghadiri Konferensi Menteri Hukum se-ASEAN pada 4-5 November 2011. Sementara itu, Konjen RI di Johor Baru, Jonas L Tobing, menyatakan di seluruh Malaysia saat ini terdapat sekitar 400 ribu TKI yang telah siap dengan kelengkapan untuk diputihkan, namun belummemilikipaspor.Untukitujajarannya mempermudah proses penerbitan. “Sebagian besar mereka tidak memiliki KTP sebagai sarat pembuatan paspor,” ungkap Jonas dalamrilis yang sama. Lanjut Jonas, KJRI di Johor Baru secara penuh memberikan bantuan dan kemudahan bagi proses pemutihan dokumen tersebut. Antara lain, meminta TKI menyerahkan surat
pernyataan akan melengkapi KTP. Menkum dan HAM yang dalam kesempatan itu didampingi Dirjen Imigrasi Bambang Irawan dan Dirjen Administrasi HukumUmumAidirAmin Daud, menyampaikan kepada ratusan TKI yang sedang memproses dokumen mereka agar mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku di Malaysia. “Gunakan kesempatan luar biasa ini sebaik-baiknya agar kamu bisa bekerja dengan tenang di negeri jiran ini,” paparnya. Kata Amir, pemutihan tersebut, merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia serta komitmen pemerintah Malaysia dalam memerhatikan nasib TKI. “Pokoknya jajaran Kemenkum dan HAM siap mendukung proses ini,” kata Amir. (okezone/kbrbn)
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
35
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Triliunan Rupiah
Gedung KPK (Foto:ist) Jakarta, Kantor Berita RBN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan aset kekayaan negara triliunan rupiah. Penyelamatan aset tersebut berhasil dilakukan dari rumah dinas para pejabat negara dan pejabat Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang ditempati oleh para pensiunan dan pihak-pihak yang tidak
berhak menempatinya. Menurut anggota KPK Haryono Umar, total kekayaan negara yang telah dikembalikan berjumlah hampir tiga triliun dengan jumlah 681 rumah. “Kalau nilai rupiahnya hampir Rp 3 Triliun. Tepatnya, 2 triliun, 876 miliar rupiah, dan jumlah rumahnya 681 rumah, serta 45 persil (sebidang tanah). Itu dari 20 Kementerian dan BUMN. Kalau TNI dan Polri belum.
Kalau t entara bagus, malah memberikan,� ujar Haryono saat ditemui diruang kerjanya, di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta baru-baru ini. KPK bersama kementerian dan BUMN juga melakukan pengusiran terhadap para pensiunan dan orangorang yang tidak berhak menempati rumah dinas. (okezone/kbrbn)
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
36
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
KY Belum Bisa Sadap Hakim Jakarta, Kantor Berita RBN Salah satu kelebihan yang diberikan UU Komisi Yudisial (KY) hasil revisi adalah kewenangan KY untuk meminta penegak hukum melakukan penyadapan pada hakim. Namun, di tengah ramainya sorotan pada Pengadilan khususnya Tipikor karena membebaskan banyak terdakwa kasus korupsi, KY belum bisa menggunakan kewenangan penyadapan. “Kami belum bisa menggunakannya, karena UU hasil revisi kan belum diundangkan, dan belum ada nomornya,” kata Ketua KY Eman Suparman di ruang kerjanya baru-baru ini. Eman mengatakan, kewenangan penyadapan diperlukan di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, khususnya Pengadilan Tipikor di daerah. Eman mengakui, memang telah ada masyarakat yang melaporkan hakim dan minta agar KY melakukan penyadapan melalui penegak hukum. “Tapi itu belum bisa,” ujarnya. Diketahui, KY memang memunyai kewenangan menyadap hakim. Caranya, KY meminta bantuan pada polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan. “Permintaan KY tidak bisa ditolak,” kata Eman. Namun, sekalipun UU KY telah selesai direvisi, KY belum dapat melaksanakan kewenangan penyadapan karena UU KY belum diberi nomor dan diundangkan.
Ilustrasi Foto: (ist)
Sekadar diketahui, saat ini Pengadilan Tipikor di daerah menuai banyak kritik. Sebab, banyak terdakwa kasus korupsi yang bebas di Pengadilan Tipikor di daerah. Karena itu, banyak pihak meminta agar KY lebih tegas melakukan pengawasan pada hakim. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan penyadapan dengan meminta bantuan penegak hukum yang memang memunyai kewenangan teknis untuk menyadap. Eman juga mengatakan, setelah marak bebasnya Pengadilan Tipikor, KY juga langsung melakukan penelaahan. Selain menelaah putusan yang
membebaskan terdakwa korupsi, KY juga melakukan penelitian terkait bebasnya terdakwa kasus korupsi. “Kita melakukan penelitian dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia),” katanya. Dari penelitian tersebut, ujar Eman, akan diketahui variabel yang membuat seorang terdakwa bebas. “Yang diteliti nanti Pengadilan Tipikor yang telah membebaskan terdakwa kasus korupsi,” ujarnya. Namun, lanjut Eman, tidak semua Pengadilan Tipikor yang membebaskan terdakwa kasus korupsi diteliti. “Nanti diacak, mana saja yang diteliti,” katanya. (okezone/red)
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
37
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
KPK Selamatkan Aset Migas Rp 150 T Dari Helikopter Hingga Kapal Tanker Jakarta, Kantor Berita RBN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pengelolaan aset pemerintah di sektor migas kurang baik. Karena itu, perlu ada perbaikan dari segi pencatatan. Selama dua tahun t erakhir, KPK sudah menemukan persoalan ini. Jumlah aset yang diselamatkan mencapai Rp 153,6 triliun. “Jadi total dari migas itu kita
menyelamatkan Rp 153,6 triliun bent uk uang dan aset,” kat a Wak il Ket u a KP K H ar yo no Umar. Hal t ersebut dia sampaikan saat ditemui di ruangannya di Ged ung KP K, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, belum lama ini. Aset yang diselamatkan KPK, kata Haryono, berupa helikopter, mata bor, hingga kapal tanker.
Sejumlah aset tersebut baru berasal dari hulu. “Sedang kita minta tertibkan lagi yang belum diinventarisir. Yang belum lagi kita minta ada sistem pencatatan lifting itu online,” terangnya. “Jadi misal di Jakarta kita bisa menghitung berapa sih setiap hari minyak yang naik ke permukaan. Kita kan belum punya itu,” tambahnya. (okezone/kbrbn)
Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Membutuhkan: Fotografer Pendidikan SMA/SMK Wartawan Pendidikan SMA/SMK Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:
email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
38
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Bareskrim dan Ahli TI Bahas Kerugian Konsumen Penipuan Pulsa
Simbol Polri (foto:ist)
Jakarta, Kantor Berita RBN Pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polrimengundang enamahli teknologiinformasidariInstitut Teknologi Bandung (ITB). Hal itu dilakukan untuk membahas kejahatan pencurian pulsa yang marak terjadi akhir-akhir ini.
“Bekerja sama dengan saksi ahli ITB 6 orang dan saksi ahli lainnya sedang membahas dan mempelajari penentuan kerugian konsumen dan alat bukti apa,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta baru-baru ini. Saud mengat akan, saat ini penyidik Bareskrim dan ahli TI sedang menginventarisir masalah pada sistem komunikasi di telepon selular dan provider maupun content provider yang menyediakan berbagai layanan kepada konsumennya. “Dalam hal ini pro vider baik perorangan maupun kolompok sehingga tidak terulang lagi,” jelasnya. Sementara itu Kabag Penum
Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar mengatakan kasus pencurian pulsa, penipuan dan dugaan penyalahgunaan program yang dilakukan melalui telepon seluler penanganannya masih di kepolisian kepolisian daerah. Bareskrim Mabes Polri hanya memberikan backup tim TI dalam melakukan penyelidikan karena sarana dan prasarananya masih mendukung. “Terkait yang dilaporkan masyarakat, baik ke Polda Metro maupun di Polda lainnya, saat ini dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Bareskrim hanya memberi bantuan teknis backup tim IT. Saat ini sudah bekerja,” papar Boy. (detik news/kbrbn)
Tabloid RAKYAT BICARA NEWS Membutuhkan: Fotografer Trainee (Min SMA/SMK) Wartawan Trainee (Min SMA/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:
email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
39
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Si Begu (Bekas Guru) dan Si Ompung Si Begu
:
Suatu ketika hari Sabtu sore si Begu pergi ke pasar Blok M untuk bertemu dengan teman lamanya yang bergelar si Kangkung Genjer. Disebut si Kangkung Genjer disebabkan sering makan kangkung dan makan genjer serta omongannya sering ngawur alias tidak jelas arah omongannya. Tetapi karena seorang teman, si Begu positive thingking terhadapnya.Tak disangka dan tak diduga, si Kangkung Genjer ternyata tidak datang dan ingkar janji dan si Begu malah ketemu ama si Ompung di warung kopi pojok Blok M. Si Ompung : Hei….. Begu…. Ngapain kamu disitu? Jangan panjang panjang angan angannya. Nanti kamu kerasukan Begu……..??? Si Begu : Eh….. si Ompung!!! Darimana Ompung? Si Ompung : Untung ketemu kamu di sini. Sudah tiga hari ini kamu saya cari cari. Kok HPmu tidak aktif Begu? Si Begu : Ada apa cari saya Ompung? Si Ompung : Saya mimpi buruk tentang kamu. Ada orang yang mau rencanakan untuk membantai kamu karena kamu koranin melulu kali itu orang. Dalam mimpi saya kamu dikeroyok dan kantor kamu diserbu oleh orang tidak dikenal. Kamu harus hati hati dan rajin berdoa supaya kamu selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Si Begu : Oh…. Itu peristiwa tahun lalu Ompung. Kantor saya diserbu oleh orang tidak dikenal dan sudah dilaporkan ke Polsek. Tetapi, ada informasi baru baru ini, bahwa hal tersebut diduga ada oknum pejabat yang menggunakan tangan preman untuk membungkam pers dengan membayar oknum preman untuk menyerbu kantor saya. Padahal, selaku pejabat publik, oknum pejabat tersebut hanya ditulis dalam berita demi terciptanya keterbukaan informasi publik serta melakukan tupoksinya selaku pers yaitu pengawal kebenaran terhadap hak hak masyarakat. Si oknum preman sendiri juga anggota masyarakat. Sedangkan pers selalu mengawal dan membela hak masyarakat yang terjolimi. Kalau insan pers dimatiin, nanti jadi tidak ada lagi generasi bangsa yang mau menjalankan fungsi peranan pers selaku pengawal kebenaran maupun kontrol sosial. Kok mau si oknum ya…… melakukan hal tersebut? Si Ompung : Itulah bedanya orang yang sekolah dan mengerti hukum dengan orang yang tidak sekolah Begu…… Si Begu : Oh…. Bukan begitu Ompung. Oknum premannya orang sekolahan dan diduga oknum mafia yang dimanfaatkan oleh pejabat yang dikritisi karena oknum pejabat diduga terlibat korupsi dan salah gunakan jabatan. Si Ompung : wah… wah … wah.. kok bisa begitu? Si Begu : Makanya menjadi aneh Ompung. Seorang pejabat menggunakan tangan preman untuk rencanakan pembunuhan terhadap insan pers yang menulis kinerjanya. Bagaimana itu menurut Ompung? Si Ompung : Mau dibawa kemana bangsa ini, kalau pejabat punya mental tempe begitu masih dipertahankan menjabat? Masa merencanakan pembunuhan??? Kok tega benar dia itu? Laporkan saja ke penyidik supaya dilakukan penyelidikan. Si Begu : Ya Ompung… tunggu dilengkapi dulu berkas dan dokumennya. Si Ompung : Tetapi Begu …. sambil dikumpulkan data dan faktanya, konfirmasi saja terlebih dulu kepada oknum yang diduga terlibat, termasuk kepada pucuk pimpinannya supaya tercipta pemberitaan yang akurat Akses Baca Surat Kabar Akses Aktual dan berimbang. Setelah itu langsung tulis sesuai denganBaca temuanBerita di lapangan denganKami nyata tanpa Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News rekayasa. Tetapi sebelum diekpos sebagai berita headline, buat dulu surat tertulis kepada penguasa Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews www.rakyatbicaranews.com untuk memohon perlindungan hukum demi terciptanya supremasi hukum di bidang pers, bahwa Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc dalam menjalankan fungsi dan peranan pers, wartawan dilindungi hukum. (***)
40
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Pengadilan Tipikor Daerah Sebaiknya Dibubarkan
Jakarta, Kantor Berita RBN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah saat ini lebih buruk dari pengadilan umum. Bahkan, kata Mahfud, usulan agar lembaga hukum
baru-baru ini. Mantan Menteri Pertahanan era Abdurrahman Wahid ini beralasan bahwa pengadilan Tipikor di daerah dibentuk secara tiba-tiba yang dikembangkan dari putusan MK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Desember 2006. MK membuat putusan bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta Inkonstitusional karena dibentuk hanya berdasar pasal 53 UU Pemberantasan Korupsi. “Pengadilan Tipikor harus dibentuk berdasarkan UU tersendiri. Jadi yang diperintahkan MK waktu itu adalah memberi bentuk hukum kepada Pengadilan Tipikor Jakarta yang sekarang agar menjadi konstitusional dalam waktu tiga tahun. MK tidak memerintahkan membentuk Pengadilan Tipikor di daerah,” kata dia. Mahfud juga mengatakan bahwa menghapus Pengadilan Tipikor di daerah tidak melawan putusan MK. “Pejabat-pejabat di daerah itu tetap bisa diadili di Jakarta seperti yang sekarang, yang tidak sempat diadili Mahfud MD (foto:ist) di Pengadilan Tipikor Jakarta diyang bertugas mengadili para kembalikan ke pengadilan biasa koruptor tersebut dibubarkan adalah menggunakan Undang-undang Korupsi,” katanya seraya menyebut pemasuk akal. “Gagasan untuk meninjau kembali ngadilan biasa itu hakimnya biasa dan atau membubarkan Pengadilan murah serta mutunya lebih terjamin Tipikor Daerah masuk akal,” kata karena lebih profesional. (Liputan 6/kbrbn) Mahfud di gedung MK, Jakarta,
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
41
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Mabes Polri Diminta Lakukan Penyelidikan
Joyo Winoto Terindikasi “Salahgunakan Jabatan” Selaku Kepala BPN RI Kejaksaan Agung “Layak” Turun Tangan Untuk Penelitian
Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas dan setia kepada Negara maupun kepada pilar kedua dari empat pilar bangsa yaitu lembaga eksekutif selaku atasannya yang memberikan tugas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD terindikasi kurang menjaga nama baik dan nama besar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi
terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama menjabat kepala badan. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada 5 (lima) bulan pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM, dan sampai saat ini
saya selaku pelapor belum pernah diperiksa oleh Polisi. Dolok Sirait juga mengatakan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan Putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/ M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-022008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/HGU/ BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan Bersambung Ke Hal...42
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
42
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 41
antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian tetapi putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi selaku Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan belum disetujui oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. Seperti pengakuan Joyo Winoto waktu itu, “Bahwa selama SBY masih Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti sebagai Kepala BPN.” Demikian penjelasan Joyo Winoto, PhD kepada seorang Inspektur Jenderal Polisi di BPN, ketika Dolok F. Sirait dan Ruhut Sitompul menghadap Joyo Winoto di kantornya, dalam rangka memohon agar putusan MA dimaksud dilaksanakan. Joyo juga menjawab aneh saat ditanya apa sebab takut membatalkan SK No 9, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutejo.” Rasa takut tersebut patut diduga disebabkan adanya pidana korupsi, ujarnya.
“Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 1804-2011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas Dolok dalam suratnya. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.” Tetapi dalam masa pemerintahan SBY, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Joyo Winoto, PhD terkesan “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI dan diduga kurang menghormati hukum serta “kebal hukum” terkait dengan delik pertanahan Hambalang Bogor. “Supaya terciptanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya laporkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahgunakan jabatan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap
SK Nomor 9” ujar Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Untuk menindaklanjuti putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sudi Silalahi juga dalam suratnya tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait perkara PT Genta Prana dan H.M. Sukandi (Para Penggugat) melawan Kepala BPN RI (Tergugat I), Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) serta PT Buana Estate (Tergugat Intervensi II) dan telah diputus oleh Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUNJKT jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2007/ PT.TUN.JKT jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/ TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan alias status quo. Dalam isi surat tersebut tersurat dengan jelas, “Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum kepada penggugat selaku pencari keadilan, Presiden memBersambung Ke Hal...43
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
43
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 42
berikan arahan agar hukum harus ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden” tegas Sudi Silalahi dalam suratnya. Tetapi, dalam hal keadilan terkait tanah Hambalang Bogor, Joyo Winoto terindikasi pilih kasih dan nasib kami selaku pencari keadilan dijolimi. Yel yel pertanahan, Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat terindikasi hanya untuk meninabobokan masyarakat, tandasnya. Di lain sisi Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat PT Buana Estate dengan SK pembatalan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tanggal 15 April 2011. Adapun SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate yang notabene milik pengusaha kondang Probosutedjo, dimana penerbitan SK tersebut “cacat hukum” dan pembatalan tersebut dilakukan untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi status tanahnya menjadi status quo. Sesuai dengan SK Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NO-
MOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” Dalam SK Pembatalan, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Membaca: (A) Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. (B) Surat permohonan dari PT Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/ Tangkil). Menimbang, bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C). Bahwa Keputusan huruf “(A)” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2,
Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT. Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “(A)” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT. Bahwa perkara tersebut huruf “(C)” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUNJKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/ PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/ TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : Menyatakan batal Surat Keputusan Bersambung Ke Hal...44
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
44
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 43
Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/ Hambalang atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “(D)� di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/ 2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 yang terletak di Desa Hambalang,
Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT. Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/ VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT. Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/
Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/ Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/ VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 Bersambung Ke Hal...45
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
45
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 44
tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2; Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2; Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate; Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Menata kembali peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. PERTAMA : Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Per-
tanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Est ate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA : Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang, surat ukur Nomor 7/ Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT : Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/ Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g�, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk : (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Bersambung Ke Hal...46
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
46
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Pakaian Dalam Ratu Inggris Dilelang London, Kantor Berita RBN Sepasang pakaian dalam Ratu Inggris dan Irlandia pada tahun 1837, Victoria Regina, dilelang seharga USD 15.020 atau sekitar Rp 134 juta. Pelelangan yang dilakukan belum lama ini digagas oleh seorang kolektor yang tak dikenal. Pakaian dalam tersebut berupa celana berwarna krem, dengan bordir buatan tangan bersimbol huruf VR, yang merupakan singkatan untuk Victoria Regina. Pakaian ini pernah dikenakannya pada tahun 1860-an. Sebelumnya sepasang pakaian dalam miliknya dengan lebar pinggang 127 sentimeter telah terjual pada 2008 seharga USD 7.200 atau Rp 64 jutaan. Bagi penggemar sejarah Inggris era Victoria dan pemerintahan Ratu Victoria, sepasang pakaian dalam kerajaan ini merupakan suatu karya yang tak ternilai harganya. “Orang yang mengumpulkan memorabilia kerajaan dari era Victoria melihat pakaian ini sebagai mahkota kemuliaan dalam koleksi mereka,” ujar Philip Gregory, juru bicara lelang Lyon & Turnbull di Edinburgh. (Nydailynews/kbrbn) >>Sambungan dari hal. 45
Buana Estate sebagaimana dimaksud Hambalang seluas 2.369.475 M2, Buana Estate untuk melaksanakan pada Diktum KETIGA, pada Buku setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 pelepasan Hak Guna Usaha atas taTanah dan Daftar-Daftar Umum lain- sebagaimana dimaksud dalam Diktum nah sebagaimana Diktum KEENAM nya yang ada pada administrasi pen- KESATU. di hadapan Pejabat yang berwenang. daftaran tanah. (B) Mencatat status quo KEENAM : Memberikan izin keKEDELAPAN : Mempersilahkan dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha pada PT. Buana Estate untuk mele- kepada Kementerian Pertahanan ReNomor 149/Hambalang terhadap tanah paskan Hak Guna Usaha atas tanah publik Indonesia untuk mengajukan bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ seluas 1.797.414 M2, untuk kepen- permohonan hak atas tanah, untuk Hambalang sebagian seluas 2.117.500 tingan Kementerian Pertahanan Re- kepentingan pembangunan Pusat Misi M2 setempat dikenal sebagai areal publik Indonesia guna pembangunan Pemeliharaan Perdamaian Tentara perkebunan PT. Buana Estate, Desa Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Nasional Indonesia (PMPP TNI), Hambalang, Kecamatan Citeureup, Tentara Nasional Indonesia (PMPP setelah dilaksanakannya pelepasan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna hak sebagaimana dimaksud dalam Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas Diktum KETUJUH. Usaha Nomor 149/Hambalang 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna KESEMBILAN : Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, Usaha Nomor 147/Sukahati seluas berlaku sejak tanggal ditetapkan, dedan apabila tidak dapat ditarik dari 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna U- ngan ketentuan apabila di kemudian peredaran, agar diumumkan 1 (satu) saha Nomor 148/Tangkil seluas hari terdapat kekeliruan/kesalahan kali dalam 1 (satu) surat kabar harian 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna dalam penetapannya, akan ditinjau yang beredar di wilayah Kabupaten Usaha Nomor 150/Tangkil seluas kembali sebagaimana mestinya. Akses Baca Surat Akses Baca Ketika Berita Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat HakKabar 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna halAktual tersebut Kami dikonfirmasi Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Usaha Nomor 151/Tangkil seluas kepada Kepala BPN RI, Joyo Wihttp://issuu.com/rakyatbicaranews www.rakyatbicaranews.com BuanaOnline: Estate, untuk tanah sisa Sertifikat 575.070 M2. noto tak bersedia memberikan koWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Hak Guna Usaha Nomor 149/ KETUJUH : Memerintahkan PT. mentar. (TIM DUA)
47
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Pelepasan Hak Tanah Hambalang Kepada Probosutedjo
Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo “Penuh Teka Teki”
Drs. Dolok F Sirait
Jakarta, Kantor Berita RBN Pelepasan hak tanah Hambalang Kabupaten Bogor di Notaris R. Soerojo Wong-sowidjojo, SH untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha PT Buana Estate (Probosutedjo) terindikasi “Penuh Teka Teki” karena pelepasan hak dapat dilakukan walaupun surat asli tidak dapat ditunjukkan. Setelah dilakukan penelusuran
Joyo Winoto, PhD
terkait tanah Hambalang Bogor yang saat ini sedang menjalani proses banding tingkat kasasi secara peradilan perdata, dan sebelumnya dengan objek perkara yang sama telah selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap, rupanya banyak terjadi proses hukum dan kisah dibalik kisah atas tanah tersebut, yaitu berawal dari “surat palsu” sampai
“salahgunakan jabatan” dan “sepele” terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate pada awalnya diduga berdasarkan “Surat Palsu” yang diciptakan sedemikian rupa oleh Direktur Utama PT. Buana Estate yang saat itu dijabat oleh Ratmani (istri ProboBersambung Ke Hal...48
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
48
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 47
sutedjo) serta terindikasi konspirasi dengan Gusyaaf Hendrik Mantik (alm) pada tahun 1967 silam. Kemudian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 diduga diterbitkan berdasarkan Surat Palsu tersebut diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan jabatan dan sudah selesai proses peradilannya di PTUN Jakarta. Disebabkan dalam penerbitan SK untuk perpanjangan HGU tersebut Joyo Winoto, PhD terindikasi konspirasi dan gratifikasi dalam penerbitannya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di bidang pertanahan dan masyarakat Desa Hambalang Kabupaten Bogor. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita RBN di Jakarta Minggu lalu. Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI diduga dalam melaksanakan isi putusan tersebut penuh dengan “teka teki” yang patut dipertanyakan, dan adapaun maksud dan tujuan isi SK sulit diterima akal sehat. Pensiunan kepolisian dengan NRP 42060016 yang berniat untuk membela masyarakat kecil terjolimi ini juga mengatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” imbuhnya. Adapun kronologis kisah dibalik kisah Tanah Hambalang tersebut adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tji-deratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya di-singkat Perkebunan Ciderati. Tahun 1961 tanah perkebunan Ciderati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel en Cultuur Matsc
Tjideratie seluas 350 Ha tidak lagi membayar sewa dan tahun 1961 masyarakyat mulai membayar pajak bumi tanah tersebut. Kemudian pada tahun 1967 tang-gal 25 Nopember, Surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria No. 1364/Kepad/P/1967 (Diduga surat palsu) yang memberi ijin kepada KODAM V JAYA untuk menggarap perkebunan Ciderati, de-ngan ketentuan diwajibkan membayar ganti rugi garapan kepada rakyat bu-kan kepada NV Handel en Cultuur Ma-tschppij Tjideratie selaku pemilik sah HGU atas tanah dimaksud. Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (is-tri Probosutedjo selaku Direktur Uta-ma PT. Buana Estate) memberi su-rat kuasa kepada suaminya Probosoetedjo untuk memanfaatkan surat yang patut diduga palsu yaitu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas. Tgl 18 Juni 1976, Probosoetedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Almar-hum) menghadap Notaris R. Soerojo Wong-sowidjojo, SH, membuat akta pese-tujuan a.l. KODAM V Jaya men-jual/melepas tanah kepada PT. buana Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan se-kaligus melepas/menyerahkan ke Negara RI tanah perkebunan Ciderati ter-sebut. Akta patut diduga palsu tersebut isinya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/ 1976 surat keterangan pendaftaran ta-nah dari Kepala Sub Direktorat Bersambung Ke Hal...49
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
49
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 48
Agraria Kabupaten Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyerahan tanah Perkebunan Ciderati ke Negara RI se-suai akta No. 39 tgl.18-6-1976. Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Januari 1977, Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77, member HGU atas Tanah Perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate dengan kewajiban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada rakyat penggarap di atas tanah tersebut. Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie maupun kepada rakyat penggarap, tidak ada menerima ganti rugi dari PT. Buana Estate. Setelah itu pada tgl 21-3-1977, tanah perkebunan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. PT. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan rakyat dan Kepala Desa Hambalang dan tanpa membayar ganti rugi garapan kepada masyarakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui masyarakat bahwa tanah garapan mereka sudah terbit HGU pada ta-hun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun su-dah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebe-narnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tanggal. 23 September1980. Tgl. 23 Desember 2002, Surat Ke-terangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal
31-12-2002 dan kembali menjadi tanah negara, dan tidak dapat diperpanjang karena tidak me-menuhi syarat perpanjangan HGU. Tgl 1 Juni 2006, terbit Skep BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. SK tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut. Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SK No 9 tersebut terbit HGU No 149 tanpa sepengetahuan rakyat dan kepala desa dan tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakyat. Setelah itu, 20 Juli 2007, Putusan Pidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007 PN Cibinong memasukkan pen-jara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/sengketa ke Rutan Plendang Bogor, dengan alasan meru-sak tanaman di atas tanah perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate. Padahal rakyat telah menggarap tanah tersebut secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Pada 20 Februari 2008, Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/ 2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 16-2006 dan sertifikat HGU No 149 Tgl 15 Juni 2006. 16 September 2009, Pu-tusan MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14 De-
sember 2009, surat Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor No. 600 ke-pa-da Kanwil BPN Jawa Barat yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tgl. 9 Juli 2010 No. W2. TUN.146/AK.06/Vll/2009 surat Ketua PTUN Jakarta kepada kepala BPN-RI dan Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor perihal Pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari 2010 surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat kepada Kepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai ke-kuatan hukum tetap. Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, pengumuman Ketua PTUN Jakarta tentang Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 agar diketahui oleh masyarakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010, Surat Ketua PTUN Jakarta No.W2/TUN I.57/ HK.06/lll/2010 kepada: Presiden RI dan kepada Ketua DPR-RI pe-ri-hal pengawasan Pelaksanaan Pu-tu-san yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah itu tgl 22 Juli 2010, Majelis Hakim Perdata PN Cibinong mengucapkan putusan perkara perdata No.146 /Pid.G/2009/PN Cbn yang intinya menyebut bahwa tanah sengketa 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate memiliki HGU No.149 Bersambung Ke Hal...50
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
50
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 49
tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli tetapi palsu. Sampai dengan saat ini tahun 2011 tanah sengketa/garapan rakyat 211,75 Ha tersebut, pisik tanahnya masih dikuasai dan diu-sa-hakan oleh PT. Genta Prana cq ma-syarakat. Namun demikian, pada tgl 19 Januari 2011 kembali PT. Buana Estate memasang plang PT. Buana Estate di atas sengketa 211,75 ha dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakyat Desa Hambalang Bogor tidak berani bertindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun 2007 lalu, dimana beberapa orang masyarakyat masuk penjara karena mencabut plang yang dipasang PT. Bu-ana Estate. Adapun isi dari akta persetujuan yang dibuat di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, antara KODAM V Jaya yang men-jual/melepas tanah perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 adalah, “Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, hadir di hadapan saya, Raden Soerojo Wongsowidjojo SH, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, dan akan disebut dibawah ini.” Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh
karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama. Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian atas nama Ibu Ratmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua. Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 2511-1967 Nomor:1364/Kapad/P/ 1967. Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris. Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian luas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya. Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha
yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat. Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama. Bahwa di dalam lingkungan tanahtanah tersebut terdapat pula tanahtanah milik rakyat yang tetap menjadi hak milik rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini. Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan mendapatkan 2 ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama ber_maksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Pertama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat Bersambung Ke Hal...51
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
51
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 50
menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut. Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain. Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, hak garapannya atas lima bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Propinsi JawaBarat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangasem, yang luasnya kurang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanah-tanah: Bekas Hak Kripacht nomor: 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/1934, Bekas Hak Kripacht nomor : 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor: 226/ 1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/ 1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2, yang letak dan
batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minut akta ini. Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak garapan tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk memohon hak berupa apapun juga atas tanah. Pasal 3. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Bila Pihak Kedua karena sebab apapun juga tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah yang diuraikan diatas. Pasal 4. Untuk pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737 Ha tersebut Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama ganti rugi sebesar Rp. 50 setiap meter persegi atau seluruhnya berjumlah Rp. 368.500.000,- dari jumlah uang sebagian sebesar Rp. 100.000.000,- telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan jumlah uang Rp. 100.000.000,- itu Pihak Pertama dengan ini memberikan kwitansinya berupa akta ini. Sisanya sebanyak Rp. 268.500.000,- akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama segera setelah Pihak Kedua memliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut. Apabila karena sebab apapun juga Pihak Kedua belum dapat membayar lunas kekurangan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, maka pembayaran kekurangan uang ganti rugi itu akan diputuskan oleh kedua pihak secara musyawarah. Selain pembayaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak Pertama tambahan biaya pembebasan tanah seluas 131 Ha tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan oleh kedua pihak dan pembayarannya akan dilakukan pada waktu uang pembebasan itu diperlukan untuk dibayarkan kepada yang bersangkutan. Pasal 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan tunduk kepada surat ukur/gambar situasi yang akan dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk membuat surat ukur/gambar situasi itu dan bila kemudian ternyata bahwa ukuran tanahtanah itu lebih atau kurang daripada yang ditetapkan di atas ialah seluas 737 Ha maka kelebihan atau kekurangan ganti rugi itu akan didasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah itu yang perhitungannya akan dilakukan pada waktu pelunasan pembayaran ganti rugi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 akata ini. Pasal 6. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa apa yang diBersambung Ke Hal...52
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
52
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 51
lepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini benar-benar haknya Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pelepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa. Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan dapat memiliki sertifikat tanahtanah seluas 737 Ha tersebut. Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama Pihak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua. Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada
Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua. Dalam hal ini Pihak Kedua membebaskan/membayar ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut diatas. Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang. Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap penggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanahtanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini,
diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuan-tuan. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib. Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan mengerjakan apapun juga yang diperlukan. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat diBersambung Ke Hal...53
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
53
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 52
tarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga. Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua. Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya. Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/ dilepaskan dengan akta pengoperan/ pelepasan tersebut mulai tanggal pengoperan tanah-tanah itu oleh Pihak
Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua. Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugiyang telah diterima. Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepasan kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani. Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat. Walaupun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Perkara tanah antara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana yang objek perkaranya di Desa Hambalang
Kabupaten Bogor dan saat ini dalam proses banding, rupa rupanya diduga telah terjadi kisah misteri dibalik kisah yang sangat unik jalan ceritanya. Adapun dasar penggarapan tanah oleh PT. Buana Estate berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-111967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan termasuk pada saat membuat akta Notaris pelepasan hak menggarap dari Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate. Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD diharapkan untuk evaluasi terhadap SK yang diterbitkannya sendiri dan perlu untuk “sadar diri� agar pembenahan dapat dilakukan demi terciptanya pelayanan pertanahan yang profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan, tandasnya. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, setelah Joyo Winoto menjabat Kepala BPN RI diduga institusi pertanahan tertutup kepada publik dan terindikasi kurang menghormati keterbukaan informasi publik. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasidemiterciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut serta terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik.  (Red)
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
54
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
Terkait Tanah Hambalang Bogor
Berawal “Surat Palsu”, Terbit Sertifikat HGU, Penerbitan SK, Pembatalan SK dan Perkara Dibalik Perkara Jakarta, Kantor Berita RBN Terkait Tanah Hambalang Bogor dimana terjadi penuh dengan delik pertanahan serta disinyalir berawal dari “Surat Palsu”, kemudian terbit Sertifikat HGU PT Buana Estate, selanjutnya HGU habis masa berlakunya, seterusnya penerbitan SK, pembatalan SK dan sampai saat ini masih dalam proses pengadilan tingkat kasasi, akibatnya dapat dikatakan telah terjadi perkara dibalik perkara dan terus berperkara yang tidak tahu kapan habisnya penyelesaian perkara. Begitu juga dengan kisah Tanah Hambalang Bogor dimana terjadi ada masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Adapun kronologis kepemilikan tanah Hambalang Bogor terindikasi terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimana Probosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilikPT. Buana Estate padaawalnya, didugagunakan“surat palsu” untuk ciptakansertifikat HGU (Hak Guna Usaha), dansetelahmasaberlakunyaHGU berakhir, diperpanjanglagiberdasarkanSK Kepala BPN RI yaitu SK Nomor 9 yang terindikasicacat hukum. “Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah sengketa adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Buana Estate pada
tahun 1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN memulai pembicaraan baru baru ini. Dolok juga menambahkan, adapun kisah dibalik Tanah Hambalang, yaitu, “Pada tahun 1929 s/d 1938 adalah 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnya disebut Perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ disingkat NV Handel. 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada rakyat berupa plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, akan tetapi lama kelamaan rakyat menjadi status penggarap, yang kemudian oleh panitia Landeform menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi.” Pada tahun 1976 PT. Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain: Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan
Probosutedjo bersama istrinya, Ratmani (Foto:ist)
Ciderati; Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan Perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat (masyarakat tidak pernah terima, memang barang bukti tidak ada). Baru pada tahun 2009/ 2010 mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat Desa Hambalang; Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan rakyat 131 Ha yang sudah dijual tersebut; Tanah yang diakui Kodam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah Bersambung Ke Hal...55
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
55
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 54
dibebaskan dan yang akan dibebaskan langsung dijual pada tgl 186-1976 kepada PT. Buana Estate. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebunan tersebut bukan tanah Kodam V Jaya Dan lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada siapapun. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI, bukan melalui notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli PT. Buana Estate. Akan tetapi adalah atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/ 77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang akan ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/ 1960 yo tgl 21-3-1974 No. SK20/ DJA/1974 yang ditetapkan dengan surat Keputusan tersendiri dan diharuskan juga untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang
menggarap Perkebunan Ciderati. Bahwa ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Buana Estate. Dan langsung saja disetujui untuk menerbitkan sertifikat PT. Buana Estate atas permohonan PT. Buana Estate No. 16/DIRUT/BE/VII/ 76 tgl 12-7-1976 yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. Akan tetapi tidak membayar ganti rugi, walau sudah ada ketentuan pada SK No. 1 tersebut, harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Akan tetapi belum ada ganti rugi, langsung saja tanpa sepengetahuan masyarakat, langsung terbit sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat maupun aparat pemerintah setempat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah menjadi sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Adapun masyarakat mengetahui baru sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut diurus sertifikatnya ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPN-PAN “B� 2004 tgl 24-12-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 2103-1977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 2203-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 3112-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 23-12-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara diba-
wah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung saja terbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT. Buana Estate sesuai peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. Bahwa SK BPN No. 9 tersebut langsung saja dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu No. 147, 148 dan No. 149 seluas 4.486.975 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 dan No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Bahwa 8 buah sertifikat tersebut, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM KE 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 dan Keputusan RI No. 32 tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut diserobot oleh PT. Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, menurut Akta Notaris No. 39 tgl 18-61976 dibeli oleh PT. Buana Estate dari Kodam V Jaya adalah tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/DJA/1977 dan No. SK No. 1/ HGU/1977, bahwa tanah Perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT. Buana Estate dengan cara harus Bersambung Ke Hal...56
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara News
Rakyat Bicara Online
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc
56
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 55
membayar gantirugikepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Kemudian dengan menyalahgunakan wewenang, Kepala BPN RI, Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan: PT. Buana Estate
harus menyelesaikan penggarapan terhadap masyarakat. Akan tetapi tanpa membayar ganti rugi ke masyarakat, langsung saja terbit sertifikat antara lain sertifikat No. 149 dimana di dalamnya ada ada tanah rakyat 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dengan cara memasukkan para penggarap ke
penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149 belum pernah ada ganti rugi dari PT. Buana Estate, tanah masyarakat tersebut patut diduga benar-benar diserobot oleh PT. Buana Estate dari masyarakyat dan dari CV. Handel.
Asal mula kepemilikan tanah sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta Prana Adapun asal mula kepemilikan tanah sengketa atas nama PT. Genta Prana, yaitu, pada tahun 1994 s/d 1996 H. Sukandi membebaskan tanah di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah dimaksud adalah untuk kepentingan Yayasan TIRASA milik Hutomo Mandala Putra. Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah yang telah dibayar oleh Yayasan TIRASA dikembalikan kepada H. Sukandi, sehingga H. Sukandi mempunyai utang kepada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dibayar sampai saat ini. H. Sukandi membebaskan tanah rakyat dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak
mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilik HGU No. 1 adalah Probosoetedjo adik Presiden Suharto. Akan tetapi setelah H. Sukandi mengetahui dari BPN bahwa HGU No. 1 tidak diperpanjang sesuai Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 25046 tgl 23-12-2002, maka masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah Negara Eks Perkebunan Ciderati dikembalikan kepada masyarakat. Akhirnya didapat kesepakatan dan persetujuan antara PT. Buana Estate dengan Pemda Bogor/Instansi Terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa, supaya Eks HGU
No. 1 seluas 705,055 Ha diretribusikan. Bupatitidak keberatanEks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha diperpanjang HGUnya seluas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT. Buana Estate, dan 250 Ha diprioritaskan untuk rakyat (termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah sengketa). PT. Buana Estate telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl24-8-2004 atas tanah455,055 Ha (sesuaiBAPemeriksaanTanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi pun mengurus sertifikat tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2, maka harus diurus atas nama perusahaan berbadan hukum, dan dalam hal ini PT Genta Prana dimana H. Sukandi adalah Komisaris PT. Genta Prana sesuaiAkta Notaris No. 01 tgl 8-2-2006 Notaris Yokovera Mokoagow,SH.
Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI telah merencanakan untuk tidak membayar ganti rugi Dari awal terbitnya SK BPN No. ana Estate) bertanggungjawab untuk Buana Estate bertanggungjawab untuk 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 menyelesaikan penguasaan/penggara- menyelesaikan penguasaan/penggaratentang perpanjangan eks HGU No. pan masyarakat menurut ketentuan pan masyarakat menurut ketentuan 1 an. PT Buana Estate seluas peraturan perundangan yang berlaku, perundangan yang berlaku. 6.578.315 m2 telah terlihat dengan dan sesuai surat pernyataan PT. BuaMenurut Joyo Winoto, Phd selajelas bahwa Joyo Winoto selaku Ke- na Estate tgl 3-8-2004.� ku Kepala BPN RI, bahwa pembepala BPN RI telah merencanakan Pada umumnya bahwa seluruh su- basan penguasaan/penggaraapan pembebasan tanah masyarakat tanpa rat keputusan yang menyangkut pele- masyarakat tanah 2.117.500 m2 tamembayar biaya ganti rugi. pasan hak atas tanah milik atau peng- nah Desa Hambalang telah diselesaiRencana tersebut terlihat jelas se- garapan, selalu dengan jelas disebutkan kan sesuai dengan ketentuan perunAkses Baca Surat Kabar Akses Baca Berita Aktual Kami bagaimana disebutkan pada DIK- harus terlebih dahulu diselesaikan dangan yang berlaku yaitu melalui Bicara Online Rakyat Bicara News TUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 dengan cara membayar ganti rugi.Rakyat Lain putusan Pengadilan Negeri Cibinong Online: www.rakyatbicaranews.com tersebut yanghttp://issuu.com/rakyatbicaranews berbunyi: “Penerima halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/ Bersambung Ke Hal...57 www.kbrakyatbicaranews.co.cc perpanjangan jangka waktu (PT. Bu- Website: BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT.
57
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 56
No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 16-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 38-2004 di cabut/dibatalkan oleh PT. Buana Estate pada tgl 14-8-2006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang lu-
asnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garapan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) denga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2. Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keesokan harinya plang nama dan tanaman tanaman tersebut yang ditanam di kebun masyarakat spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana akan di serahkan kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore. Akan tetapi besoknya tgl 7-22007 pagi-pagi buta tanaman-tanaman yang dikumpulkan itu sudah tidak ada dan kemudian diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres
Bogor bahwa masyarakat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate tertanggal 15-6-2006 yang masih berlaku hingga tahun 2027. Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakyatsejaktahun1960-ansecaraturuntemurun.Dan dilaporkanjugasoalpencabutan tanam-tanamandanplangnamayangdilakukanmasyarakatpemilikkebundenganistilah merusakhartamilikPT.BuanaEstate.Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207dan208/Pid.B/cbntanggal12-6-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/ penguasaan penggarapantelah selesaidan sudah sesuaidengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/cbn yang kemudian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, akan tetapi sudahditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/TUN/ 2009 tanggal 16-9-2009.
Patut diduga Joyowinoto PhD selaku Kepala BPN-RI tidak takut kepada Presiden RI tetapi takut kepada Probosoetedjo Patut diduga juga bahwa Joyo juga tidak diperhatikan maupun Presiden RI maupun kepada Ketua Winoto, PhD selaku pejabat Negara didengar sebagai masukan yang baik. DPR RI yang pada intinya supaya yang menjabat Kepala BPN RI Sehingga sampai dengan saat ini Joyo Winoto, PhD melaksanakan adalah individu yang tidak patuh Kepala BPN RI belum menerbitkan putusan MA No 482K/TUN/2007. hukum, bahkan kebal hukum. Tidak SK BPN tentang penerbitan sertifikat Akan tetapi putusan tersebut belum perduli terhadap arahan Bapak HGB atas nama PT. Genta Prana atas dilaksanakan sebagaimana mestinya, Presiden RI, apalagi terhadap surat tanah seluas 2.117.500 m2, yaitu antara lain belum menerbitkan SK Bapak Bupati Bogor. sesuai dengan apa yang dimaksud penerbitan HGB an PT. Genta Prana Surat Ketua PTUN JKT juga pada putusan MA No 482K/TUN/ atas tanah 2.117.500 m2. tidak dilaksanakan, bahkan surat dari 2007 jo 72 PK/TUN/2009 yang Dalam rangka memenuhi Kepala Kantor Pert anahan sudah mempunyai kekuatan hukum ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No Kabupaten Bogor, dan dari Kepala tetap. 51 tahun 2009, Presiden RI telah Akses Baca Surat Kabar Akses Baca Beritaarahan Aktual Kami Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, Disebut kebal hukum karena: memberi kepada Kepala Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News yang pada intinya memohon supaya Ketua PTUN Jkt sudah membuat Badan Pertanahan RI, akan tetapi Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews putusan MA No 482K/TUN/2007 surat kepada Joyo Winoto, www.rakyatbicaranews.com PhD Bersambung Ke Hal...58 Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, selaku kepala BPN RI, dan kepada
58
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 57
tetap saja belum menerbitkan SK pe- para penggarap ke penjara dan hal (satu) sertifikat No. 146 seluas nerbitan sertifikat HGB atas tanah tersebut berhasil, yaitu sesuai pu- 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat 2.117.500 m2 an PT. Genta Prana tusan PN Cibinong No. 207/ No. 150 seluas 178.570 m2 telah disesuai ketentuan perundang-unda- Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan jual dengan istilah kerjasama oleh PT. ngan. Apabila Kepala BPN tidak me- 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6- Buana Estate kepada Kementerian laksanakan arahan Presiden RI ter- 2007. Pertahanan RI. Dan BPN RI pun tesebut, maka Presiden RI dapat memKeterlibatan Joyo Winoto atas lah mengetahui dengan cara supaya beri sanksi berupa hukuman sesuai putusan PN Cibinong tersebut, ada- merubah sertifikat No. 146 dan 150 pasal 116 tersebut. lah dibuktikan sebagai berikut, pada menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD se- lazimnya segala surat keputusan yang Setelah terbit HGU No 149 tgl 15laku kepala BPN, tetap saja tidak menyangkut pembebasan tanah, baik 6-2006, tanpa membayar ganti rugi melaksanakan arahan Presiden RI itu tanah milik maupun garapan, selalu kepada masyarakyat penggarap tanah tersebut sebagaimana mestinya. Joyo ditekankan agar menyelesaikan de- 2.117.500m2 maka pada tgl 14-8Winoto, PhD tidak merasa takut a- ngan cara membayar ganti rugi. Kata 2006, surat pernyataan PT. Buana Eskan sanksi yang akan timbul dari Pre- ganti rugi selalu ditonjolkan. tate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT. siden. Mungkin karena Joyo Winoto Lain halnya dengan SK BPN No. Buana Estate. Dan pada tgl 7-2-2007, mengetahui bahwa selama Susilo 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 PT Buana Estate melaporkan Bambang Yudhoyono masih Presiden DIKTUM KETIGA a. Penerima per- masyarakat ke Polres Cibinong, bahwa RI, tidak akan mengganti Joyo Wi- panjangan jangka waktu HGU ber- rakyat menguasai fisik tanah milik sah noto selaku kepala BPN RI (sesuai tanggung jawab menyelesaikan pe- PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. kesaksian Joyo Winoto kepada De- nguasaan/ penggarapan masyarakat 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga puti V BPN). sesuai ketentuan peraturan perunda- merusak tanaman-tanaman milik PT. Joyo Winoto, PhD selaku Kepala ngan yang berlaku dan sesuai dengan Buana Estate, padahal masyarakat BPN RI takut kepada Probosoe- surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl sudah menguasai tanah tersebut sejak tedjo/PT. Buana Estate. Ketika PT 3-8-2004, yang realisasi pelaksana- tahun 1960-an secara turun temurun s/ Genta Prana bersama Ruhut Sitom- annya BPN segera menerbitkan 8 d saat ini tahun 2011. Dan tanaman pul, SH datang menghadap Joyo Wi- buah sertifikat an PT. Buana Estate yang dimaksud dirusak adalah tanaman noto, PhD di Kantor BPN RI untuk dan dua diantaranya asli tapi palsu yang ditanam PT. Buana Estate memohon supaya putusan MA yang yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150. bersama oknum di kebun masyarakat sudah berkekuatan hukum tetap ter- 2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 pada waktu malam hari tgl 5-2-2007. sebut dilaksanakan, maka Joyo Wi- dengan luas 637.940 m2 dan Akibat laporan tersebut, masyarakyat noto memberi jawaban yang sangat 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. dihukum masuk penjara sesuai Putusan mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) 147 tahun 2006 dengan luas PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/ takut kepada Probosoetedjo� 74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 PnCbn tgl 12-6-2007. Patut diduga Joyo Winoto takut tahun 2006 dengan luas 375.110m2, Menurut Joyo Winoto selaku Kekepada Probosoetedjo, karena Joyo 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 pala BPNRI, putusan PN Cibinong Winoto sejak semula turut merenca- dengan luas 448.6975m2 (terdapat No. 207 dan 208/Pid.B/PnCbn adnakan supaya penyelesaian pengua- didalamnya 2.117.500 m2 tanah alah sah secara hukum bahwa tanah saan garapan masyarakat diselesai- sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 2.117.500 m2 adalah milik sah PT. kan dengan cara: tidak perlu mem- tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 Buana Estate sehingga Kepala BPN bayar ganti rugi garapan tanah kepa- dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat RI mengajukan Peninjauan Kembali da masyarakyat yang nilainya ditaksir No. 151 tahun 2006 dengan luas (PK) ke Mahkamah Agung dengan Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus 575.070m2. Dengan demikian jum- NOVUM Putusan PN Cibinong No. Akses Baca Surat AksesSK Baca Aktual Kami sebelas miliar tujuh ratus lima puluhKabar lah sertifikat ada 8 buah (sesuai 207Berita dan 208/Pid.B/PnCbn tgl 12-6Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News juta rupiah) 2.117.500m2 x Rp. BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 2007. PK tersebut sudah ditolak Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews www.rakyatbicaranews.com 100.000,-/m2. Tetapi supaya dilak- 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan Bersambung Ke Hal...59 www.kbrakyatbicaranews.co.cc sanakan dengan cara memasukkan Website: hal 5 DIKTUM KE ENAM), 1
59
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
>>Sambungan dari hal. 58
Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-92009, karena NOVUM yang diajukan BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah 2.117.500bm2. Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo adalah karena dana yang ditaksir
ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga mati-matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo sampai tega memasuk-
kan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap�.
PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI tak taat hukum Di Pengadilan Negeri Cibinong PT. Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut jelaskan bahwa diatas tanah HGU No. Genta Prana kalah yang kemudian berbunyi antara lain, Kodam V Jaya 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah membebaskan tanah rakyat 632 2.369.475 milik PT. Buana Estate dan Bandung. Kekalahan tersebut diduga Ha dan akan membebaskan lagi 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta disebabkan, Joyo Winoto, PhD be- 131Ha, dan pada saat pengakuan Prana (yang disengketakan tentunya) lum membatalkan sertifikat HGU No. tersebut, yaitu tgl 18-6-1976, tanah terdapat villa, tanam-tanaman coklat, 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di yang dibebaskan dan yang akan jati dan lain-lain adalah bohong. dalamnya ada tanah sengketa dibebaskan tersebut adalah tanah Pada saat sidang di PN Cibinong, 2.117.500 m2 sehingga masih sah mi- perkebunan NV Handel en Cultuur bahwa pihak PT Genta Prana memolik PT. Buana Estate, disebabkan ser- Matschappy Tjideratie yang HGUnya hon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), tifikat adalah produk BPN dan belum masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan tegas ditolak oleh Majelis dibatalkan sesuai putusan PTUN. dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk Hakim PN Cibinong dengan alasan Karena sertifikat No. 149 terse- II Bogor cq Kepala Sub Direktorat sudah mengetahui dengan jelas keadaan but belum dibatalkan, walaupun su- Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8- lapangan/lokasi. Majelis Hakim PN dah ada surat eksekusi dari Ketua 1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Cibinong adalah berbohong, karena PTUN JKT kepada Kepala BPN RI Handel en Cultuur Matschappy diatas tanah 2.117.500 m2 tersebut supaya melaksanakan putusan MA Tjideratie. Dalam arti Kodam V Jaya tidak ada villa, tanaman coklat maupun No. 482K/TUN/2007 yang sudah telah menjual tanah yang bukan miliknya jati. Yang ada hanya tanam-tanaman mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PT Buana Estate. Pengakuan singkong milik masyarakat. Villa dan yaitu antara lain supaya mencabut/ itu adalah palsu, karena sesuai dengan tanaman tersebut berada di atas tanah membatalkan sertifikat No. 149 dan ketentuan dan perundangan yang 2.369.475m2 milik PT. Buana Estate. memproses penerbitan sertifikat berlaku di Kodam V Jaya tidak Para saksi dari PT Buana Estate berHGB an PT. Genta Prana atas tanah diperbolehkan dan tidak pernah menjual saksi di PN Cibinong, bahwa pada tahun seluas 2.117.500 m2. tanah yang dikuasai Kodam V Jaya 1970 para saksisudah mengetahuibahwa Joyo Winoto, PhD tidak patuh hu- apalagi menjual yang masih hak milik tanah sengketa adalah milik PT. Buana kum, serta tidak melaksanakan Pu- orang lain. Apabila Kodam V Jaya Estate karena diats tanah tersebut telah tusan MA yang sudah mempunyai ke- melepas hak atas tanah yang dikuasai, berdiri plang nama PT. Buana Estate kuatan hukum tetap. Majelis Hakim maka tata cara pelaksanaannya harus semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT. PN Cibinong menyatakan sah serti- melalui Tim Interdep dan atas Genta Prana menginformasikan kepada fikat No. 149 walaupun oleh Mah- persetujuan Menteri Keuangan RI. Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kamah Agung RI (PTUN) sudah me- Tidak dibenarkan melalui Notaris. kesaksian tersebut adalah palsu, dengan nyatakan tidak sah. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ketua penjelasan bahwa PT. Buana Estate Alasan Majelis Hakim PN Cibinong Majelis Hakim PT Bandung, jawabnya, berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl menyatakan sah sertifikat No. 149 silahkan laporkan ke Polisi. Ketika 29-05-1973 No. 119, bagaimana bisa Akses Akses Baca Kami tersebut adalah: tanah Baca sertifikatSurat No. 149Kabar ditanya bagaimana hati nurani Bapak ada Berita Plang tahunAktual 1970.Akan tetapiMajelis pada mulanya didapat dari Kodam VNews selaku Ketua PT Bandung, jawab Hakim tidak mempedulikannya, Rakyat Bicara Online bahkan Rakyat Bicara Jaya sesuai Online: Akta http://issuu.com/rakyatbicaranews Notaris No. 38 tgl 18- beliau, hati nurani itu mahal. www.rakyatbicaranews.com dijadikan sebagaidasar kepemilikan tanah 06-1976 Notaris R. Soerojo Website: Majelis Hakim PN Cibinong menwww.kbrakyatbicaranews.co.cc PT. Buana Estate.(TIM)
60
Online http://issuu.com/tabloid_rbn
Edisi: Rabu, 019/09 - 15 November 2011
UNDANGAN Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-1 Kantor Berita Rakyat Bicara News, dengan ini kami mengundang Wartawan/ti Surat Kabar Rakyat Bicara News, Tabloid RBN dan Rakyat Bicara Online untuk datang dalam acara Syukuran dan Resepsi.
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Nopember 2011 Pukul: 19.00 WIB Tempat: Gedung Kuning Lantai II Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan. Turut Mengundang: Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar RBN,
Tabloid RBN,
Rakyat Bicara Online,
Ismet Fauzie Pemimpin Redaksi
Rodeo Sujana Marbun Wakil Pemimpin Redaksi
Laspen Sianturi Pemimpin
Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
Bernike Miranda Pardede, S.Pd Pemimpin Perusahaan
PEMBERITAHUAN Diberitahukan bahwa alamat Redaksi TABLOID RBN pindah alamat ke: Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan Demikian diberitahukan. Redaksi TABLOID RBN Akses Baca Surat Kabar Akses Baca Berita Aktual Kami
Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News Laspen Sianturi
Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews
www.rakyatbicaranews.com
Pemimpin Redaksi Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc