TABLOID RBN EDISI 005 by TABLOID RBN

Pendiri: Laspen Sianturi Bernike Miranda Pardede Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

On Line http://www.issuu.com/ rakyatbicaranews

EDISI 5 | TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

HARGA RP. 10.000,-

“Momentum Pers” Untuk Efisiensi

Sirkulasi KB RBN dengan Prinsip Transformator Ditulis: Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News,Laspen Sianturi Secara mendasar prinsip eko nomi murni adalah mo dal sekeci l kecilnya namun dapat menghasilkan u ntu ng sebesar besarnya. Apalagi dengan efisiensi maksimal atau dapat mencapai angka 75 persen sampai dengan 95 persen. Aplikasi momentum pers dalam manajemen perusahaan pers sangat diperlukan, yait u supaya peru sahaan pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi serta menjal ankan fungsinya sebagai perusahaan yang menerbitkan produk pers, khususnya perusahaan pers media cetak, baik cetak kertas maupun cetak online. Dalam hal sirkulasi koran dengan pengiriman titipan kilat (tiki) ke daerah di wilayah Indonesia, ongkos pengiriman koran sangat besar costnya. Contohnya ke Irian Jaya dapat mencapai 30 ribu sampai 48 ribu perkoran. Bertujuan perusahaan pers dapat berjalan lancar, harus dapat diciptakan keseimbangan dinamis antara hasil penjualan oplah koran di atas titik balik modal (Break Event Point=BEP), baru perusahaan pers memasuki tahap akan mendapat untung. Bersambung ke hal 5...

Terkait Tanah Kuningan Barat

Joyo Winoto Diduga “Terima Upeti” Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku pejabat negara yang menjabat di bawah jajaran Presiden selaku eksekutif harus menjaga nama baik Presiden RI SBY. Namun hal tersebut terindikasi bertentangan dengan kebijakan yang dilakukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN RI), Joyo Winoto,PhD karena sebagai pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, yang seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negaBersambung ke hal 11...

Kantor Berita 5.pmd

Jakarta, Kantor Berita RBN. Selaku pelayan kemanusian serta pelaku ekonomi yang juga harus membuat keseimbangan bisnis dan pelayan kemanusiaan, seyogianya sebuah rumah sakit setelah melakukan pengobatan kepada pasien seharusnya mendapatkan keuntungan perusahaan supaya keseimbangan secara ekonomi dapat tercapai dan karyawannya juga dapat digaji dengan baik, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dari sisi karyawan rumah sakit. Tetapi dari sisi pasien yang berobat ke rumah sakit juga memiliki harapan dapat sembuh dari penyakitnya, walaupun harus membayar mahal ke

rumah sakit, sesuai dengan konsekuensinya antara pihak pertama selaku rumah sakit dan pihak kedua selaku pasien yang berobat ke rumah sakit, yang masing masing memiliki hak dan kewajiban secara sendiri sendiri ataupun secara bersama sama. Namun demikian, kisah dibalik kisah mantan pasien di Rumah Sakit (RS) Aminah diragukan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut. Pasalnya, setelah berobat ke RS Aminah bukannya penyakitnya sembuh, melainkan pasiennya berakhir dengan kematian. Kematian adalah suratan tangan yang tidak dapat ditolak kalau sudah ajalnya. Apa pasien tersebut meninggal dunia disebabkan terindikasi malpraktek sehingga menjadi ajalnya sangat dipertanyakan. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan perlu turun tangan untuk lakukan pengkajian dan penelitian keberadaan RS Aminah. Apa kelayakan RS Aminah masih layak tetap menjalankan operasional selaku rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat sebagai rumah sakit swasta. Perijinannya perlu dikaji, dite-

11/8/2010, 12:43 AM

laah serta diteliti karena terindikasi kurang profesional. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, RS Aminah disinyalir melakukan malpraktek dan kualitas dokternya juga kurang manusiawi serta kurang profesional. Seperti penuturan salah seorang keluarga mantan pasien RS Aminah yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, dan mantan pasien tersebut telah dijemput dari dunia fana ini pada Minggu (31/10) di Pesanggrahan Jakarta Selatan. Sumber adalah salah seorang rakyat kecil warga Pesanggrahan yang tidak bersedia namanya diekspose di Jakarta Minggu lalu, mengatakan, Bagaimana tanggung jawab moral RS Aminah terhadap almahumah putri saya? Sudah senang ya….? Malangnya nasibku berobat ke RS Aminah, tandasnya. Pada pemberitaan sebelumnya, berawal dari berobat ke RS Aminah, ibu mantan pasien menuturkan isi hatinya, “Sangat terpukul perasaan ini Bersambung ke hal 11...

Iklan Rakyat (Gratis) EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ir. Soehermanto. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: PEMIMPIN PERUSAHAAN: Laspen Sianturi Bernike M Pardede, S.Pd WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: WAKIL PEMIMPIN Witman Hutagalung PERUSAHAAN: REDAKTUR PELAKSANA : Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI : Bernhard Silaban, Romario Barus Miranda KOORDINATOR LIPUTAN : KOORDINATOR LITBANG : Rapolo Eldona T Kaliardy Sidabutar, SH REDAKTUR : MANAGER UMUM DAN Albert Siregar, Jeffry Sinurat, SIRKULASI : Umar Syekh, Joko Sutrisno Heri Ekaputra STAF REDAKSI : MANAGER IKLAN : Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Sahat Tumanggor Bernhard Silaban, S.Pd, Kaliardi ASISTEN MANAGER IKLAN : Sidabutar, SH, Romario B, Nurhayati, Ayu Lestari, SE Monang S, Kokoy Komaruddin LAYOUT/DESIGN : (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Mario Barus Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, MARKETING IKLAN : Eko Budiono, Sudrajat, Sudarto, Ayu Supinah, Sri Wulandari, Sahat Sinaga. Condro Pranoto. PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN: Agin M. Agnia. BIRO BEKASI: Joko BIRO BOGOR: Masturi BIRO DEPOK: Jajang BIRO KARAWANG: M. Nur BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/ TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI.

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

Sudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat Mengucapkan:

SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 November 2010

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,-

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Ir. Heriyanto, SH Kasudin

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 98856922, 7365703, 94705665

Kantor Berita 5.pmd

11/8/2010, 12:43 AM

Iklan Rakyat (Gratis) EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:

SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Teddy L. Sutisna, SE, MM Kasudin

Kantor Berita 5.pmd

11/8/2010, 12:43 AM

Serba Serbi

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA DAFTAR PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 100 WP PENUNGGAK TERBESAR KANTOR PELAYANAN PAJAK BULAN : MEI TAHUN 2006 JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU NO URUT

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

Jenis Pajak N P W P

Thn Pajak

NOMOR KOHIR

1. INTI DUFREE PROMOSINDO 01.341.887.6-012.000 27,756,377,632 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 60

6. PATRINDO PERSADA MAJU JL.FALETEHAN 1 NO. NO.31

7. MILLENIA BUANA RETAIL JL.GUNAWARMAN NO.81

SKPKB PPN 2002 STP PPh Pasal 26 2004 SKPKB PPN 2003 SKPKB PPN 2003 SKPKB PPN 2003 SKPKB PPN 2003 STP PPN 2002 STP PPN 2003 STP PPN 2003 STP PPN 2003 STP PPN 2003

1036/106/01/012/02 1088/107/03/012/03 1129/107/99/012/00 0851/107/01/012/02 0727/106/98/012/98 0583/106/98/012/98 0521/106/98/012/98 0494/107/02/012/02 0316/106/98/012/98 0341/106/98/012/98 0104/107/00/012/00 0021/227/97/012/00 0024/227/97/012/00 0004/208/97/012/00 0005/227/97/012/98 0006/227/97/012/98 0007/227/97/012/98 0001/327/97/012/98 0002/202/97/012/00 0122/106/98/012/98 3377/107/98/012/00 2561/101/01/012/02 2194/107/96/012/00 2419/107/97/012/00 1616/107/02/012/03 1402/101/03/012/05

STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPN 2003 STP PPN 1999 STP PPN 2001 STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPhPasal 25/29 1998 STP PPN 2002 STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPN 2000 SKPKB PPN Atas Impor 1997 SKPKB PPN Atas Impor 1997 SKPKB PPn BM 1997 SKPKB PPN Atas Impor 1997 SKPKB PPN Atas Impor 1997 SKPKB PPN Atas Impor 1997 SKPKBT PPN Atas Impor 1997 SKPKB PPh Pasal 22 1997 STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPN 1998 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 1996 STP PPN 1997 STP PPN 2002 STP PPh Pasal 21 2003

100,000 150,000 300,000 600,000 464,732 464,732 473,354 300,000 473,354 473,354 250,000 1,024,913 17,127,091,336 5,480,441,612 178,959 228,053 199,818 494,737 4,281,488,005 1,445,928 175,000 100,000 25,000 25,000 300,000 100,000 21,969,463,030

27-01-2003 5/2/2004 9/1/2001 27-01-2003 29-07-1999 29-07-1999 29-07-1999 27-01-2003 23-03-1999 23-03-1999 9/1/2001 15-09-2000 9/1/2001 9/1/2001 4/3/1999 4/3/1999 4/3/1999 6/10/1998 9/1/2001 22-03-1999 9/1/2001 27-01-2003 9/1/2001 9/1/2001 19-06-2003 1/3/2005

0746/101/01/012/02 0439/107/04/012/04 0311/106/04/012/05 0225/106/01/012/02 0156/201/01/012/04 0137/107/02/012/02 0077/103/02/012/02 0004/307/01/012/04 1900/107/01/012/04 1391/107/01/012/02 1261/107/04/012/05 1262/107/04/012/05 1263/107/04/012/05 1264/107/04/012/05 1265/107/04/012/05 1183/101/02/012/03

STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 2004 STP PPh Pasal 25/29 2004 STP PPh Pasal 25/29 2001 SKPKB PPh Pasal 21 2001 STP PPN 2002 STP PPh Pasal 23 2002 SKPKBT PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPN 2004 STP PPN 2004 STP PPN 2004 STP PPN 2004 STP PPN 2004 STP PPh Pasal 21 2002

11/11/2002 4/10/2004 1/2/2006 17-10-2003 21-10-2004 17-12-2002 13-01-2003 21-10-2004 21-10-2004 16-12-2002 2/6/2005 2/6/2005 2/6/2005 2/6/2005 2/6/2005 7/1/2004

0284/103/04/012/05 0109/103/04/012/05 0055/206/02/012/04 0015/204/02/012/04 0118/207/02/012/04

STP PPh Pasal 23 2004 STP PPh Pasal 23 2004 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 SKPKB PPh Pasal 26 2002 SKPKB PPN 2002

100,000 100,000 100,000 100,000 32,659 50,000 104,000 14,849,149,914 7,119,326,457 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 20,194,594,355 196,895 308,859 5,497,187,043 4,416,487 14,692,385,071 10,090,396,269

0802/107/04/012/04 0246/206/97/012/01 0175/206/98/012/01 0158/207/96/012/01 0102/201/02/012/04 0102/207/02/012/04 0103/203/97/012/01 0111/207/97/012/01 0007/240/96/012/01 0123/203/96/012/01 2311/107/02/012/04 2448/107/97/012/01 1907/107/03/012/04

STP PPN 2004 10,059,452 SKPKB PPh Pasal 25/29 1997 1,188,898,645 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 4,329,681,688 SKPKB PPN 1996 46,536,632 SKPKB PPh Pasal 21 2002 44,278,621 SKPKB PPN 2002 110,629,124 SKPKB PPh Pasal 23 1997 106,693,447 SKPKB PPN 1997 1,053,584,279 SKPKB PPh Final Pasal 1996 62,801,564 SKPKB PPh Pasal 23 1996 324,111,123 STP PPN 2002 14,375,589 STP PPN 1997 365,246,632 STP PPN 2003 14,391,821 8,543,735,761

27-07-2005 10/19/2005 7/11/2001 27-12-2001 7/11/2001 27-12-2001 24-06-2002 4/9/2002 5/11/2004 24-12-2004 5/11/2004 -12-2004 24-06-2002 4/9/2002 7/11/2001 27-12-2001 24-06-2002 4/9/2002 24-06-2002 4/9/2002 5/11/2004 24-12-2004 7/11/2001 27-12-2001 27-01-2005 27-07-2005 10/19/2005

1083/107/00/012/03 0290/107/05/012/06 0193/201/99/012/03 0164/207/99/012/03 0146/203/99/012/03 0133/203/00/012/03 0141/201/00/012/03 0086/107/05/012/05

STP PPN 2000 STP PPN 2005 SKPKB PPh Pasal 21 1999 SKPKB PPN 1999 SKPKB PPh Pasal 23 1999 SKPKB PPh Pasal 23 2000 SKPKB PPh Pasal 21 2000 STP PPN 2005

143,985,862 50,000 180,464,003 698,702,713 178,085,335 2,708,409,852 640,274,154 50,000 8,543,735,761

30-06-2003 24-04-2006 30-06-2003

21-08-2003

30-06-2003 30-06-2003 30-06-2003

21-08-2003

0054/240/00/012/03 0030/240/99/012/03 0005/203/96/012/03 0001/102/04/012/06 0128/207/00/012/03 10133/203/00/012/03 1502/107/99/012/03

SKPKB PPh Final Pasal 2000 SKPKB PPh Final Pasal 1999 SKPKB PPh Pasal 23 1996 STP PPh Pasal 22 2004 SKPKB PPN 2000 SKPKB PPh Pasal 23 2000 STP PPN 1999

87,362,210 10,730,888 1,386,000 22,000,779 1,068,202,911 2,708,409,852 94,419,286 7,538,517,847

30-06-2003 30-06-2003

21-08-2003 21-08-2003

20-02-2006

28-03-2006

21-08-2003 30-06-2003

21-08-2003

0705/107/01/012/02 0154/203/02/012/06 0144/207/02/012/06 0145/203/03/012/06 0153/207/03/012/06 0137/201/03/012/06 0140/201/02/012/06 0080/240/02/012/06 0075/206/02/012/06 0078/240/03/012/06 0051/206/03/012/06 0125/207/00/012/03 2341/107/02/012/06 1988/107/03/012/06

STP PPN 2001 600,000 SKPKB PPh Pasal 23 2002 4,486,326 SKPKB PPN 2002 2,498,358,919 SKPKB PPh Pasal 23 2003 29,894,748 SKPKB PPN 2003 3,716,344,075 SKPKB PPh Pasal 21 2003 6,387,791 SKPKB PPh Pasal 21 2002 5,723,257 SKPKB PPh Final Pasal 2002 11,264,697 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 360,574,028 SKPKB PPh Final Pasal 2003 29,083,582 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 557,456,504 SKPKB PPN 2000 16,276,743 STP PPN 2002 237,736,977 STP PPN 2003 64,330,200 7,480,634,702

2/10/2003 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006 7/3/2006

28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006 28-03-2006

7/3/2006 7/3/2006

28-03-2006 28-03-2006

0382/105/98/012/99 0432/105/00/012/01 0282/105/98/012/98 0205/105/02/012/02 0043/205/03/012/05

STP PPhPasal 25/29 1998 85,823 STP PPh Pasal 25/29 2000 1,503,459 STP PPh Pasal 25/29 1998 1,707,135 STP PPh Pasal 25/29 2002 2,952,920 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 7,474,385,365 5,949,700,969

29-07-1999 2/7/2001 29-07-1999 19-09-2003 9/5/2005

8/11/2001 8/11/2001 8/11/2001 6/6/2005 6/6/2005

0024/206/04/012/06 0044/240/04/012/06 0069/207/04/012/06 0075/201/04/012/06 0080/203/04/012/06

SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 SKPKB PPh Final Pasal 2004 SKPKB PPN 2004 SKPKB PPh Pasal 21 2004 SKPKB PPh Pasal 23 2004

1067/107/00/012/03 0130/206/99/012/03 0089/201/01/012/03 0072/206/00/012/03 0078/207/01/012/03 0065/206/01/012/03 0038/240/01/012/03 0123/207/00/012/03

STP PPN 2000 123,641,432 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 2,694,022 SKPKB PPh Pasal 21 2001 9,751,793 SKPKB PPh Pasal 25/29 20004,035,098,330 SKPKB PPN 2001 96,063,671 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 655,537,559 SKPKB PPh Final Pasal 2001 94 SKPKB PPN 2000 914,946,598 5,350,875,240

15-04-2003 30-06-2003 5/5/2003 15-04-2003 5/5/2003 5/5/2003 5/5/2003 15-04-2003

20-05-2003 21-08-2003 9/7/2003 20-05-2003 9/7/2003 9/7/2003 9/7/2003 20-05-2003

0100/201/98/012/00 0004/237/02/012/05 0128/207/02/012/05 2330/107/02/012/05

SKPKB PPh Pasal 21 1998 SKPKB Aktiv a 2002 SKPKB PPN 2002 STP PPN 2002

8 311,539,135 4,448,822,335 590,513,762 5,189,481,792

12/6/2000 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005

17-07-2000 15-08-2005 15-08-2005 15-08-2005

1135/107/01/012/02 0860/107/04/012/05 0801/101/01/012/02 0453/101/00/012/01 0237/201/94/012/96 0317/206/96/012/98 0086/207/96/012/98 0050/203/94/012/96 0052/207/94/012/96 0032/107/99/012/00 0034/107/99/012/00 0037/107/98/012/98 3171/107/98/012/00 3025/107/94/012/96 2112/107/96/012/98

STP PPN 2001 600,000 STP PPN 2004 300,000 STP PPh Pasal 21 2001 100,000 STP PPh Pasal 21 2000 50,000 SKPKB PPh Pasal 21 1994 30,911,715 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 1,246,896,616 SKPKB PPN 1996 573,108,003 SKPKB PPh Pasal 23 1994 834,473,238 SKPKB PPN 1996 1,818,543,036 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1998 25,000 STP PPN 1998 25,000 STP PPN 1996 261,814,872 STP PPN 1996 422,584,312 4,650,192,298

11/11/2002 21-02-2005 11/11/2002 15-01-2002 21-10-1995 8/6/1998 1/7/1998 21-10-1996 21-10-1996 27-03-2000 27-03-2000 15-10-1998 2/5/2000 3/2/1997 8/6/1998

1030/107/99/012/00 0828/101/02/012/03 0362/206/95/012/98 0160/103/01/012/02 0022/203/99/012/00 0027/106/00/012/00 0013/206/99/012/00 0020/207/99/012/00

STP PPN 1999 79,399,617 STP PPh Pasal 21 2002 100,000 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 2,903,057,740 STP PPh Pasal 23 2001 1,086,109 SKPKB PPh Pasal 23 1999 445,746,400 STP PPh Pasal 25/29 2000 367,240 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 450,281,794 SKPKB PPN 1999 770,153,398 4,436,984,814 STP PPN 2000 25,000 STP PPN 2000 25,000 SKPKB PPN 2001 2,224,204,569 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 2,212,334,890 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1999 25,000 SKPKB PPh Pasal 25/29 2000 170,355 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1999 25,000 STP PPN 1998 50,000 4,205,104,076

10/11/2000 18-09-2003 2/11/1998 22-04-2002 10/11/2000 26-06-2000 10/11/2000 10/11/2000

STP PPh Pasal 25/29 1999 STP PPh Pasal 25/29 1996

3/5/2001 3/2/1997

01.302.382.5-012.000

01.341.284.6-012.000

01.912.295.1-012.000

9. GILANG AGUNG PERSADA 01.820.483.4-012.000 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53 GD.ARTHA GRAHA

10. AUSTAMINDO ENVIRONMENTAL SERVICES 01.582.904.7-012.000 GD.S.WIDJOJO BLD LT.7,JL.JEN.SUDIRMAN NO.7

01.128.996.4-012.001

13. BENUA BIRUNUSA 01.543.090.3-012.000 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 58

01.802.837.3-012.000

15. AIR MULTI FINANCE CORPORATION JL.HASANUDDIN,SULTAN LT.I NO. 47-48

0311/107/00/012/01 0312/107/00/012/01 0088/207/01/012/03 0070/206/01/012/03 0062/107/99/012/00 0054/107/99/012/00 0047/107/99/012/00 0009/206/00/012/01 1304/107/99/012/01 1305/107/99/012/01 1306/107/99/012/01 1307/107/99/012/01 1148/107/98/012/99 01.341.731.6-012.000 1098/106/99/012/00 0549/106/95/012/96

Kantor Berita 5.pmd

15,654,068,170 1,231,374 2,888,091,915 140,193,292 6,168,310,924 61,151,068 1,883,714,892 39,308,919 92,030,708 736,245,662 92,030,708

27-06-2005 18-10-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005

27-07-2005 22-11-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005 27-07-2005

LELANG

PENG.

PELAKS.

Sisa Tunggakan Akhir Bulan

15,654,068,170 1,231,374 2,888,091,915 140,193,292 6,168,310,924 61,151,068 1,883,714,892 39,308,919 92,030,708 736,245,662 92,030,708 26,897,367,887

18-10-2005 9/5/2005 27-01-2005 27-01-2005 27-01-2005

2/2/2001 25-10-1999 25-10-1999 25-10-1999 25-10-1999 25-10-1999 2/2/2001 2/2/2001 26-09-2002 26-09-2002 26-05-1999 26-05-1999 26-05-1999 25-10-1999 26-09-2002 25-10-1999 2/2/2001 2/2/2001 2/2/2001

01-12-0004

01-12-0004 01-12-0004 01-12-0004 01-12-0004 1/12/2004 1/12/2004 01-12-0004

01-12-0004

15-08-2005 8/3/2005 8/3/2005 8/3/2005

3/18/2005

10/19/2005

50,000 3,173,740

100,000 100,000 100,000 100,000 32,659 50,000 104,000 14,849,149,914 7,119,326,457 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 15,844,594,355 196,895 308,859 3,747,187,043 4,416,487 12,092,385,071 10,078,396,269 8,059,452 1,188,898,645 4,329,681,688 46,536,632 43,278,621 110,629,124 106,693,447 1,051,584,279 60,801,564 324,111,123 13,375,589 365,246,632 12,391,821 8,543,735,761 143,985,862 50,000 180,464,003 698,702,713 178,085,335 2,708,409,852 640,274,154 50,000 8,543,735,761

21-08-2003

21-08-2003 26-10-2005

87,362,210 10,730,888 1,386,000 22,000,779 1,068,202,911 2,708,409,852 94,419,286 7,538,517,847 600,000 4,486,326 2,498,358,919 29,894,748 3,716,344,075 6,387,791 5,723,257 11,264,697 360,574,028 29,083,582 557,456,504 16,276,743 237,736,977 64,330,200 7,480,634,702 85,823 1,503,459 1,707,135 2,952,920 7,474,385,365 5,949,700,969 52,312,079 535,170,307 5,292,042,271 2,412,000 67,764,312 5,813,733,499

5,837,733,499

11. HATIPRIMA AGRO 01.760.443.0-012.000 JL.SUDIRMAN,JENDRAL GEDUNG SUDIRMAN LT.VII

14. HANSA CIPTA NUANSA JL.KYAI MAJA NO. NO.31

SPMP

26,897,367,887

8. SAID UMAR HUSIN DRS. 04.049.940.2-012.000 JL.WIJAYA XIII NO. 21 RT 002 RW 008

12. BUNGA SETANGKAI JL.MELAWAI RAYA NO. 116C-D

PENAGIHAN PAKSA

0129/207/02/012/05 0003/104/04/012/05 0123/207/03/012/05 0124/207/03/012/05 0125/207/03/012/05 0126/207/03/012/05 2331/107/02/012/05 1966/107/03/012/05 1967/107/03/012/05 1968/107/03/012/05 1969/107/03/012/05

3. PASARRAYA TOSERSA JAYA 01.302.477.3-012.000 JL.ISKANDARSYAH II NO. 2

5. GELAEL SUPERMARKET JL.MELAWAI RAYA NO. 84-85

TINDAKAN TEGORAN

27,756,377,632

2. NAWA HEKSA MULIAPERDANA 01.764.511.0-012.000 JL.MELAWAI IX BLOK M NO. 6 RT 002 RW 001

4. BINTANG RAMA MANDIRI 01.742.910.1-012.000 JL.SUDIRMAN,JENDRAL GEDUNG PLAZA BAPINDO L

Tunggakan Aw al Bulan

Kepada Yth.: KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III DIJ A KA R T A

6/6/2001 6/6/2001 5/5/2003 5/5/2003 27-03-2000 27-03-2000 27-03-2000 6/12/2001 6/6/2001 6/6/2001 6/6/2001 6/6/2001 29-07-1999

9/6/1998 28-05-1999 6/8/1998 22-10-1996 26-08-1999

26-08-1999

4/2/1999

29-01-2001 3/2/1999 29-01-2001 29-01-2001 29-01-2001 29-01-2001

9/7/2003 9/7/2003

9/7/2003

25-10-1999

7/4/2003

3/28/2006 3/28/2006 3/28/2006

123,641,432 2,694,022 5,751,793 4,025,098,330 96,063,671 645,537,559 94 914,946,598 5,313,281,240

8 311,539,135 4,448,822,335 552,919,762 5,189,481,792 600,000 300,000 100,000 50,000 30,911,715 1,246,896,616 573,108,003 834,473,238 1,818,543,036 25,000 25,000 25,000 25,000 261,814,872 422,584,312 4,650,192,298 79,399,617 100,000 2,903,057,740 1,086,109 445,746,400 367,240 450,281,794 770,153,398 4,436,984,814 25,000 25,000 2,224,204,569 2,212,334,890 25,000 25,000 25,000 170,355 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 4,205,104,076 50,000 3,173,740

Mantan Dirjen Pajak Terindikasi “Korupsi”

Seharusnya Bertanggung Jawab Jakarta, Kantor Berita RBN Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi ikut serta dalam melindungi mafia pajak dan seharusnya bertanggung jawab atas indikasi kebobrokan perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan tindak tegas mantan Dirjen Pajak terindikasi terlibat korupsi dan diduga melindungi koruptor pajak serta mafia pajak, demi terwujudnya penagihan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Upaya pembenahan eksklusif oleh Presiden RI, SBY baru-baru ini pada sektor pajak, sehingga pengemplang pajak dan penunggak pajak ditindak tegas sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku, merupakan kebijakan yang sangat bijak dan merupakan prestasi luar biasa. Hal itu terbukti dengan terbongkarnya mafia perpajakan, Gayus Tambunan beserta kroni-kroninya dan sebagian pelaku sudah divonis di Pengadilan Jakarta Selatan belum lama ini. Ru pa-r up an ya, SBY akhirnya menyadari, bahwa sektor perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia harus segera dibenahi, demi terwujudnya masyarakyat adil dan makmur, karena sektor pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar, sehingga sumber keuangan ini perlu diawasi dan dijaga dengan benar, agar lumbung keuangan negara tersebut aman terkendali dari “tikus pengerat uang negara” Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang enggan namanya diekpos di Jakarta Minggu lalu. Namu n demikian , ap a “perselingkuhan pajak” yang terjadi di negeri kita ini hanya itu saja. Dalam hal ini, penyidikan pajak perlu pengembangan secara meluas. Apa pejabat dirjen pajak yang menjabat saat “perselingkungan pajak” terjadi, pejabat Dirjen Pajak saat kejadian tidak ikut bertanggung jawab. Atau mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terind ik asi meninggalk an “borok warisan”, yang perlu penelitian, penyelidikan sampai penyidikan, apa ada harta kekayaan mantan Dirjen Pajak Hadi Poern omo dan Darmin Nasution yang terindikasi berasal dari perselingkungan pajak dengan negara. Dalam hal ini penyelidikan bersinergis antara Komisi Pemb er an tasan Ko ru psi (KPK), Bad an Pemer ik sa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI beserta Mabes Polri, sangat menentukan demi terciptanya

pembasmian mafia pajak dan kroni kroninya. Tetapi dalam hal pembasmian mafia pajak untuk kelas kecil ke b aw ah seb agian sudah diadili dan divonis. Untuk kelas besar dan kroni kroninya masih membutuhkan kerja keras dan berpikir keras yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar terhadap penyelidikannya. Apalagi bila akan melakukan penyelidikan indikasi korupsi atau gartifikasi terkait dengan indikasi borok warisan mantan Dirjen Pajak, yaitu Had i Po er no mo yan g sekar an g menjabat Ketua BPK RI dan Darmin Nasution yang saat ini menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). Bila diulas kembali tahun 2006 silam, ketika Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution dan sewaktu Dirjen pajak/ Ditjen Pajak diaudit oleh BPK RI, Anwar Nasution menemukan kebuntuan pada saat audit dengan Pasal 16 Tahun 2000. “Memang.... hal yang sangat sulit bila dilakukan penyelidikan oleh penyidik terkait, apakah kedua Dirjen Pajak terindikasi terlibat juga dengan mafia pajak. Tapi, demi terciptanya pembenahan bangsa terkait perpajakan, hal ini merupakan tantangan nasional yang seharusnya dapat dituntaskan oleh penyidikan bersinergis antara KPK, BPK, Kejagung RI dan Mabes Polri. Namun bila dilaksanakan secara bersinergis dan secara bersama sama, sektor perpajakan yang menjadi lumbung negara dapat terselamatkan, apalagi bila didukung dengan ketegasan Presiden RI” lirihnya. Dengan lugas sumber juga memaparkan, “Kalau perpajakan negeri ini dikelola dengan sebenar-benarnya oleh ditjen pajak, serta dipimpin seorang dirjen pajak yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air, karena negeri ini juga diwariskan kepada anak cucu maupun cicitnya, saya yakin, krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi lagi seperti masa lalu” “Hidup pahlawan pajak Presiden SBY........., Basmi pengemplang pajak, Tagih Penunggak Pajak, Bersihkan petugas pajak yang korupsi. Masa depan bangsa ini berada di tangan Anda........Pak Presiden. Hidup Presiden pilihan rakyat. Lanjutkan perjuangan dan pembenahan

11/8/2010, 12:43 AM

bangsa. Sukses selalu bersamamu, Presiden kami, Presiden pilihan rakyat” tandasnya mengakhiri pembicaraan. Di lain sisi, sumber Kantor Berita RBN lainnya tapi juga tidak bersedia identitasnya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, “Marilah kita kaji dengan pemikiran yang dalam, kemudian evaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir, “in put” dan “out put” pajak secara global. Titik posisi nyata, efisiensi penagihan pajak yang terealisasi saat ini pada angka berapa persen? Pada tahun berapa sampai tahun berapa Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak? Pajak yan g didu ga b er masalah saat ini, tahun pajaknya tahun berapa? Apa kend ala yang d ih ad ap i penagih/penyidik pajak dalam menagih tunggakan pajak, sehingga pajak yang masuk ke kas negara belum maksimal? Apakah peran pengadilan pajak belum maksimal dalam menyelesaikan perkara pajak? Ataukah Undang-undang perpajakan masih kurang sempurna? Hasil dari pengkajian tersebut mungkin dapat menjadi jawaban atau sebagai masukan yang baik untuk pembelajaran ke masa datang dan masa depan” ujarnya. Lebih jauh sumber juga men gatakan, “Dalam hal menyelesaikan delik perpajakan, apakah ada terjadi atau tidak, indikasi tindak pidana korupsi, Mabes Polri diminta untuk penyelidikan terhadap indikasi koru psi, sewaktu Darmin Nasution menjabat Dir jen Pajak. Apakah “Pen agih an Pak sa” dan “Pelelangan” sudah dilaksanakan sesuai dengan aturannya dan sudah maksimal saat Darmin menjabat Dirjen Pajak. Hal tersebut perlu penyelidikan sampai penyidikan” tandasnya. Sewaktu hal tersebut ditelusuri insan pers, dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kepala KPP Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke Dirjen Pajak, Tahun 2007 silam, disebabkan adanya temuan “data” penunggak pajak yang perlu dikonfirmasi, Dar min Nasu tion selak u Dirjen Pajak saat itu, menolak memberikan konfirmasi tentang penu nggak pajak, demi menjalankan Undangundang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Dalam isi suratnya No. S1894/PJ.02/2007, Dar min Nasution ketika itu, mengatakan, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 tahun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Bersambung ke hal 11...

Liputan Khusus

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

0520/106/95/012/96 0175/206/95/012/97 0358/206/98/012/98 0089/206/98/012/00 0032/203/95/012/97 1553/106/01/012/03 1400/101/01/012/02

STP PPh Pasal 25/29 1996 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 SKPKB PPh Pasal 23 1995 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 21 2001

1107/107/00/012/06 0212/201/99/012/06 0214/201/98/012/06 0180/207/99/012/06 0185/203/01/012/06 0163/203/99/012/06 0165/201/00/012/06 0178/201/01/012/06 0156/207/00/012/06 0160/203/00/012/06 0149/201/97/012/06 0149/207/01/012/06 0142/207/98/012/06 0031/204/97/012/06 0036/204/00/012/06 0021/277/00/012/06 0029/204/99/012/06 0013/277/99/012/06 0015/277/98/012/06 0010/277/97/012/06 0122/203/97/012/06 0123/207/97/012/06 3476/107/98/012/06 2458/107/97/012/06 1908/107/01/012/06 1514/107/99/012/06

STP PPN 2000 3,560,703 SKPKB PPh Pasal 21 1999 107,751,415 SKPKB PPh Pasal 21 1998 497,990,549 SKPKB PPN 1999 272,420,478 SKPKB PPh Pasal 23 2001 118,404,666 SKPKB PPh Pasal 23 1999 109,556,368 SKPKB PPh Pasal 21 2000 273,675,938 SKPKB PPh Pasal 21 2001 203,187,948 SKPKB PPN 2000 163,167,445 SKPKB PPh Pasal 23 2000 55,748,618 SKPKB PPh Pasal 21 1997 271,665,214 SKPKB PPN 2001 274,457,712 SKPKB PPN 1998 265,047,425 SKPKB PPh Pasal 26 1997 136,747,042 SKPKB PPh Pasal 26 2000 332,838,264 SKPKB PPN Atas Pemanf 2000 211,816,888 SKPKB PPh Pasal 26 1999 143,172,899 SKPKB PPN Atas Pemanf 1999 112,044,880 SKPKB PPN Atas Pemanf 1998 111,733,548 SKPKB PPN Atas Pemanf 1997 137,929,044 SKPKB PPh Pasal 23 1997 75,556,119 SKPKB PPN 1997 193,009,985 STP PPN 1998 1,860,000 STP PPN 1997 4,216,270 STP PPN 2001 19,195,887 STP PPN 1999 13,492,677 3,891,180,388

0172/203/01/012/05 0141/207/03/012/05 0125/206/01/012/05

SKPKB PPh Pasal 23 2001 132,933,874 SKPKB PPN 2003 3,371,178,800 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 387,067,714 3,562,079,580 STP PPhPasal 25/29 2005 567,658,526 STP PPhPasal 25/29 2005 569,658,526 STP PPhPasal 25/29 2005 669,658,526 STP PPh Pasal 21 2005 100,000 STP PPh Pasal 25/29 2004 35,151,562 STP PPh Pasal 25/29 2005 13,130,559 STP PPh Pasal 25/29 2004 3,566,005 STP PPhPasal 25/29 2005 567,658,526 STP PPh Pasal 25/29 2005 567,658,526 STP PPh Final Pasal 2005 50,000 STP PPh Pasal 23 2005 30,298 STP PPh Pasal 25/29 2006 567,658,526 STP PPhPasal 232005 100,000 3,211,105,715

16. RASHID HUSSAIN SECURITIES 01.468.580.4-012.000 JL.SUDIRMAN,JENDRAL JSX BUILDING LT.XIX NO

17. HASFARM DIAN KONSULTAN 01.360.859.1-012.000 JL.HASANUDDIN,SULTAN

18. PARA MULTIFINANCE 01.690.351.0-012.000 JL.SUDIRMAN, JENDRAL GEDUNG PLAZA BAPINDO I

19. GEMILANG JL.FALATEHAN I NO. 32-33

0390/106/05/012/06 0280/106/05/012/05 0281/106/05/012/05 0242/101/05/012/06 0244/106/04/012/05 0201/106/05/012/05 0223/106/04/012/05 0345/106/05/012/06 0347/106/05/012/06 0042/140/05/012/06 0229/103/05/012/06 0001/106/06/012/06 0120/103/05/012/05

3,173,740 1,823,006,869 1,571,654,756 385,173,600 418,671,371 100,000 100,000 4,110,247,982

13-03-2006 13-03-2006

17-04-2006 17-04-2006

13-03-2006 13-03-2006

17-04-2006 17-04-2006

13-03-2006 13-03-2006

17-04-2006 17-04-2006

13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006 13-03-2006

17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006 17-04-2006

3,560,703 107,751,415 497,990,549 272,420,478 118,404,666 109,556,368 273,675,938 203,187,948 163,167,445 55,748,618 271,665,214 274,457,712 265,047,425 136,747,042 332,838,264 211,816,888 143,172,899 112,044,880 111,733,548 137,929,044 75,556,119 193,009,985 1,860,000 4,216,270 19,195,887 13,492,677 3,891,180,388

1/3/2005 11/21/2005 1/3/2005

2/5/2005 23-12-2005 2/5/2005

3/4/2006 5/12/2005 4/1/2006 29-05-2006 4/7/2005 11/14/2005 19-04-2005 20-02-2006 13-03-2006 3/4/2006

5/5/2006 9/1/2006 13-02-2006

5/5/2003 29-10-2003

27-07-2005 1/9/2006 6/6/2005 28-03-2006 18-04-2006 5/5/2006

132,933,874 3,371,178,800 387,067,714 3,562,079,580 567,658,526 569,658,526 669,658,526 100,000 35,151,562 13,130,559 3,566,005 567,658,526 567,658,526 50,000

2/6/2006

2/6/2006 5/8/2006

2/6/2006 7/7/2005 5/8/2006 5/8/2006

22-05-2006 13-02-2006

567,658,526 100,000 3,211,105,715

6/12/2004 26-09-2002 26-09-2002 2/5/2000

300,000 100,515,023 2,892,764,346 217,526,346

STP PPh Pasal 25/29 2003 3,622,680 STP PPh Pasal 25/29 2003 3,431,376 SKPKB PPh Pasal 25/29 1997 1,725,678,372 SKPKB PPh Final Pasal 2002 32,406,816 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 549,925,968 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 629,127,579 STP PPh Pasal 25/29 2002 1,780,540 2,798,755,093

30-10-2003 5/2/2004 5/11/2004 8/11/2004 5/11/2004 8/11/2004 4/9/2002

1/12/2004 1/12/2004 1/12/2004 1/12/2004 1/12/2004 1/12/2004 1/12/2004

0387/106/05/012/06 3/99/012/05 0175/207/99/012/05 0027/204/99/012/05 1510/107/99/012/05

STP PPh Pasal 25/29 2005 SKPKB PPh Pasal 23 1999 SKPKB PPN 1999 SKPKB PPh Pasal 26 1999 STP PPN 1999

4,349,807 676,123,063 576,334,747 1,462,523,186 79,424,290 2,641,451,402

3/4/2006 11/7/2005 11/7/2005 11/7/2005 11/7/2005

5/5/2006 15-08-2005 15-08-2005 15-08-2005 15-08-2005

0502/106/99/012/00 0149/201/99/012/01 0114/207/99/012/01 0087/206/99/012/01 3212/107/98/012/00 3213/107/98/012/00 2054/101/01/012/02 1534/107/01/012/03 1560/101/03/012/05

STP PPh Pasal 25/29 1999 SKPKB PPh Pasal 21 1999 SKPKB PPN 1999 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 STP PPN 1998 STP PPN 1998 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 2001 STP PPh Pasal 21 2003

57,800 1,209,504 2,029,973,432 609,360,666 25,000 25,000 100,000 600,000 100,000 2,325,769,292

18-09-2000 2/10/2001 2/10/2001 2/10/2001 2/5/2000 2/5/2000 27-01-2003 19-06-2003 4/4/2005

26-09-2002 26-09-2002 26-09-2002 26-09-2002 26-09-2002

57,800 1,209,504 2,029,973,432 609,360,666 25,000 25,000 100,000 600,000 100,000 2,325,769,292

0316/206/96/012/98 0023/203/92/012/93 0001/206/90/012/92 0002/203/90/012/92

SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 1,534,273,781 SKPKB PPh Pasal 23 1992 297,351,907 SKPKB PPh Pasal 25/29 1990 315,280,157 SKPKB PPh Pasal 23 1990 178,863,447 2,297,061,458

8/6/1998

11/5/1999

1,534,273,781 297,351,907 315,280,157 178,863,447 2,297,061,458

0964/106/00/012/02 1019/107/04/012/05 0892/107/97/012/98 0646/101/01/012/02 0590/101/00/012/01 0212/106/01/012/02 0104/206/91/012/95 0067/107/91/012/93 0016/109/91/012/97

STP PPh Pasal 25/29 2000 STP PPN 2004 STP PPN 1997 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPh Pasal 21 2000 STP PPh Pasal 25/29 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 1991 STP PPN 1991 STP Bunga Penagihan 1991

50,000 300,000 300,000 100,000 50,000 100,000 1,716,943,275 30,000 480,744,117 2,297,061,458

28-02-2002 21-02-2005 13-08-1998 18-11-2002 27-02-2002 17-10-2003 8/9/1995 3/2/1997 2/7/2001

0003/204/91/012/93 2286/107/94/012/95 2018/107/93/012/94 2021/107/93/012/94 1703/107/96/012/97 1590/106/94/012/95 1593/106/94/012/95 1594/106/94/012/95 1595/106/94/012/95 1213/107/98/012/99 1188/107/01/012/02

SKPKB PPh Pasal 26 1991 STP PPN 1994 STP PPN 1993 STP PPN 1994 STP PPN 1996 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPN 1998 STP PPN 2001

96,954,066 120,000 40,000 10,000 300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 300,000 600,000 2,281,986,189

3/2/1997 6/5/1999

0104/207/01/012/03 0094/206/01/012/03 1856/107/01/012/03 1553/101/03/012/05

SKPKB PPN 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 STP PPN 2001 STP PPh Pasal 21 2003

932,382,342 1,162,205,733 187,298,114 100,000 2,254,675,475

2/9/2003 2/9/2003 2/9/2003 4/4/2005

10/10/2003 10/10/2003 10/10/2003

0066/205/96/012/06

SKPKB PPh Pasal 25/29 1996

2,254,675,475 2,112,196,800

0887/106/98/012/99 0519/101/99/012/00 0320/106/00/012/01 0103/203/01/012/03 0107/201/01/012/03 0093/207/01/012/03 0076/206/01/012/03 0049/240/01/012/03 2859/101/01/012/03 1696/107/01/012/03 1703/106/01/012/03 1540/101/03/012/05

STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPh Pasal 21 1999 STP PPh Pasal 25/29 2000 SKPKB PPh Pasal 23 2001 SKPKB PPh Pasal 21 2001 SKPKB PPN 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 SKPKB PPh Final Pasal 2001 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 2001 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 21 2003

59,200 50,000 1,693,984 670,785,500 3,100,020 853,945,818 439,157,982 13,612,381 126,890 129,385,730 179,295 100,000 1,912,777,762

4/8/2000 16-10-2000 6/6/2001 19-06-2003 19-06-2003 19-06-2003 19-06-2003 19-06-2003 5/5/2003 19-06-2003 19-06-2003 4/4/2005

22-06-2001 22-06-2001 22-06-2001 8/8/2003 8/8/2003 8/8/2003 8/8/2003 8/8/2003 8/8/2003 8/8/2003 8/8/2003

0975/106/98/012/99 0756/101/98/012/99 0507/106/96/012/98 0180/101/97/012/98 0186/101/97/012/98 0087/201/97/012/99 0064/203/97/012/99 0012/204/97/012/99 1951/101/01/012/02 1375/106/99/012/01 1293/106/01/012/02 1205/101/03/012/05

STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPh Pasal 21 1998 STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 21 1997 STP PPh Pasal 21 1997 SKPKB PPh Pasal 21 1997 SKPKB PPh Pasal 23 1997 SKPKB PPh Pasal 26 1997 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPh Pasal 25/29 1999 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 21 2003

50,000 159,754 50,000 20,535,700 2,963,700 211,262,470 9,302,631 1,668,103,507 100,000 50,000 100,000 100,000 1,632,271,502

10/8/2000 7/2/2000 13-08-1998 31-07-1998 31-07-1998 4/5/1999 4/5/1999 4/5/1999 2/12/2003 2/7/2001 27-01-2003 1/3/2005

0383/106/05/012/06 0237/106/05/012/05 0182/203/01/012/05 0174/201/01/012/05 0133/206/01/012/05 0106/106/05/012/05 0098/240/01/012/05 0051/106/03/012/03 0056/106/03/012/04 0060/106/03/012/04 0038/106/04/012/04 0016/140/03/012/03 0017/140/03/012/03

STP PPh Pasal 25/29 2005 STP PPh Pasal 25/29 2005 SKPKB PPh Pasal 23 2001 SKPKB PPh Pasal 21 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 25/29 2005 SKPKB PPh Final Pasal 2001 STP PPh Pasal 25/29 2003 STP PPh Pasal 25/29 2003 STP PPh Pasal 25/29 2003 STP PPh Pasal 25/29 2004 STP PPh Final Pasal 2003 STP PPh Final Pasal 2003

6,488,801 6,560,166 122,265,042 33,640,274 200,230,058 6,488,801 1,246,774,660 2,253,760 2,211,380 2,211,380 2,474,344 603,632 69,204 1,610,248,412

3/4/2006 5/12/2005 5/1/2006 5/1/2006 5/1/2006 30-09-2005 5/1/2006 1/5/2006

5/5/2006 9/1/2006 13-02-2006 13-02-2006 13-02-2006 24-10-2005 13-02-2006

6/4/2004 5/5/2004 2/9/2003 2/9/2003

1/6/2004 1/6/2004 7/4/2004 7/4/2004

0925/107/00/012/02 0725/101/02/012/03 0593/101/02/012/03 0642/107/04/012/04 0553/106/96/012/00 0561/106/95/012/96 0567/101/99/012/00 0575/101/02/012/03 0524/106/95/012/96 0380/106/00/012/01 0410/107/00/012/01 0416/107/00/012/01 0423/107/00/012/01 0437/101/01/012/02 0292/101/01/012/02 0267/107/05/012/06 0198/101/00/012/00 0340/101/02/012/03 0031/101/96/012/96 1563/107/04/012/06 1994/107/03/012/06 0001/109/99/012/03 0002/340/01/012/06 0003/109/01/012/03 0158/207/03/012/06 0021/206/04/012/06 0042/240/04/012/06 0059/206/03/012/06 0067/207/04/012/06 0073/201/04/012/06 0077/203/04/012/06 0083/240/03/012/06 0145/201/03/012/06

STP PPN 2000 STP PPh Pasal 21 2002 STP PPh Pasal 21 2002 STP PPN 2004 STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 21 1999 STP PPh Pasal 21 2002 STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 25/29 2000 STP PPN 2000 STP PPN 2000 STP PPN 2000 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 2005 STP PPh Pasal 21 2000 STP PPh Pasal 21 2002 STP PPh Pasal 21 1996 STP PPN 2004 STP PPN 2003 STP Bunga Penagihan 1999 SKPKBT PPh Final Pasa 2001 STP Bunga Penagihan 2001 SKPKB PPN 2003 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 SKPKB PPh Final Pasal 2004 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 SKPKB PPN 2004 SKPKB PPh Pasal 21 2004 SKPKB PPh Pasal 23 2004 SKPKB PPh Final Pasal 2003 SKPKB PPh Pasal 21 2003

31,480 1,053,235 487,101 350,000 55,297 5,786,493 153,763 1,440,335 3,467,600 151,522 70,000 25,000 120,000 100,000 1,519,173 50,000 204,363 179,033 263,282

11/3/2002 30-06-2003 17-10-2003 6/12/2004 20-10-2000 3/2/1997 20-10-2000 17-10-2003 3/2/1997 23-07-2001 23-07-2001 23-07-2001 23-07-2001 18-11-2002 10/6/2002 3/4/2006 16-03-2006 5/5/2003

16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006

30-10-2003 3/4/2006 30-10-2003

16-03-2006 5/5/2006 16-03-2006

STP PPN 2004 SKPKB PPN 1999 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998

0161/105/03/012/03 0346/105/03/012/03 0101/205/97/012/04 0061/240/02/012/04 0065/205/96/012/04 0042/205/02/012/04 0005/105/02/012/02

300,000 100,515,023 2,892,764,346 217,526,346 2,945,973,331

22. PRESTASI ARTHAREKSA MULYAPERSADA 01.866.234.6-012.000 JL.WOLTER MONGINSIDI NO. 88 B-C

01.101.635.9-012.000

24. PENTA ANGLES TECHNOLOGIES 01.306.839.0-012.000 JL.MELAWAI RAYA NO. 7C

25. IKAN TERBANG NUSANTARA 01.866.209.8-012.000 JL.JEND.SUDIRMAN GEDUNG S.WIDJOJO LT.7 NO.

04.137.881.1-012.000

27. TIGAMITRA PRIMA 01.832.422.8-012.000 GD. SITE OFFICE LT.3 JEND.SUDIRMAN KAV.52-

28. PELAYARAN AWANI MODERN 01.760.253.3-012.000 JL.SUDIRMAN,JENDRAL GEDUNG ARTHA GRAHA LT.

29. ILINDO INTERPRIMO 01.340.279.7-012.000 JL. TIRTAYASA RAYA NO. NO. 48 RT 005 RW 00

30. TATA DISANTARA 01.311.922.7-012.000 JL.ISKANDARSYAH II PASARAYA SARINAH NO. 2N

Kantor Berita 5.pmd

25-10-1999

11/3/2002 28-02-2002 7/2/2000

0592/107/04/012/04 0136/207/99/012/02 0112/206/99/012/02 0044/206/98/012/99

21. DANITAMA NIAGAPRIMA 01.346.766.7-012.000 JL.HASANUDDIN,SULTAN NO. 47-48

26. PRAJOGO PANGESTU JL.WIDYA CHANDRA V NO. 32B

3/2/1997

1/2/2006

01.304.357.5-012.000

20. AGUS G KARTASASMITA 06.779.497.4-012.000 JL.DAKSA II NO. 9 RT 006 RW 002

23. ANRICO BANK JL.MELAWAI RAYA NO. 116C-D

3,173,740 1,823,006,869 1,571,654,756 385,173,600 418,671,371 100,000 100,000 4,110,247,982

494,400 1,498,684 51,186,754 3,233,015

2,945,973,331 3,622,680 3,431,376 1,725,678,372 32,406,816 549,925,968 629,127,579 1,780,540 2,798,755,093

9/12/2005 9/12/2005 9/12/2005 9/12/2005

10/31/2005 10/31/2005 10/31/2005 10/31/2005

3/2/1997 28-10-1998

25-11-1998 8/6/1998 3/2/1997 3/2/1997 3/2/1997 3/2/1997 26-08-1999 8-11-2002

4,349,807 676,123,063 576,334,747 1,462,523,186 79,424,290 2,641,451,402

50,000 300,000 300,000 100,000 50,000 100,000 1,716,943,275 30,000 480,744,117 2,297,061,458

26-08-1999

28-11-1995

16-08-0093 26-08-1999 25-11-1998

96,954,066 120,000 40,000 10,000 300,000 30,000 30,000 30,000 30,000 300,000 600,000 2,281,986,189

26-08-1999 26-08-1999 26-08-1999 26-08-1999 26-08-1999

10/23/2003 8/25/2004 9/23/2004 10/23/2003 8/25/2004 9/23/2004 10/23/2003 8/25/2004 9/23/2004

932,382,342 1,162,205,733 187,298,114 100,000 2,254,675,475 2,254,675,475 2,112,196,800

10/5/2000 10/5/2000 28-08-0098 10/5/2000 20-05-1999 24-05-1999 24-05-1999

1/11/2000 16-03-2006 16-03-2006 26-02-2001 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 16-02-2006 26-09-2002 5/5/2006 16-02-2006

59,200 50,000 1,693,984 670,785,500 3,100,020 853,945,818 439,157,982 13,612,381 126,890 129,385,730 179,295 100,000 1,912,777,762

50,000 159,754 50,000 20,535,700 2,963,700 211,262,470 9,302,631 1,668,103,507 100,000 50,000 100,000 100,000 1,632,271,502 6,488,801 6,560,166 122,265,042 33,640,274 200,230,058 6,488,801 1,246,774,660 2,253,760 2,211,380 2,211,380 2,474,344 603,632 69,204 1,610,248,412 31,480 1,053,235 487,101 350,000 55,297 5,786,493 153,763 1,440,335 3,467,600 151,522 70,000 25,000 120,000 100,000 1,519,173 50,000 204,363 179,033 263,282 1,489,161 1,498,684 51,186,754 3,233,015 238,493,579 63,821,946 5,280,901 298,790,984 199,993,553 92,005,500 89,097,223 6,323,852 172,810,380

Mantan Dirjen Pajak Terindikasi “Korupsi” dan Seharusnya Bertanggung Jawab Jakarta, Kantor Berita RBN Mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi ikut serta dalam melindungi mafia pajak dan seharusnya bertanggung jawab atas indikasi kebobrokan perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia. Dalam hal ini , Presiden Republi k Indonesia Susi lo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan tindak tegas mantan Dirjen Pajak terindikasi terlibat korupsi dan diduga melindungi koruptor pajak serta mafia pajak, demi terwujudnya penagihan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Upaya pembenahan eksklusif oleh Presiden RI, SBY baru-baru ini pada sektor pajak, sehi ngga pengemplang pajak dan penunggak pajak ditindak tegas sesuai dengan Undangundang pajak yang berlaku, merupakan kebi jakan yang sangat bijak dan merupakan prestasi luar biasa. Hal it u terbu kti dengan terbongkarnya mafia perpajakan, Gayus Tambunan beserta kronikroninya dan sebagian pelaku sudah divo nis di Pengadilan Jakarta Selatan belum lama ini. Rupa-rupanya, SBY akhirnya menyadari, bahwa sekt or perpajakan Bumi Pertiwi Indonesia harus segera dibenahi, demi terwujudnya masyarakyat adil dan makmur, karena sektor pajak adalah sumber pendapat an negara yang pal ing besar, sehingga sumber keuangan ini perlu diawasi dan dijaga dengan benar, agar lumbung keuangan negara tersebut aman terkendali dari “t ikus pengerat uang negara” Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang enggan namanya diekpos di Jakarta Minggu lalu. Namun demi kian, apa “perselingkuhan pajak” yang terjadi di negeri kita ini hanya itu saja. Dalam hal ini, penyidikan pajak perl u pengembangan secara meluas. Apa pejabat dirjen pajak yang menjabat saat “perselingkungan pajak” terjadi, pejabat Dirjen Pajak saat kejadian tidak ikut bertanggung jawab. Atau mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution

terindikasi meninggalkan “borok warisan”, yang perlu penelitian, penyelidikan sampai penyidikan, apa ada harta kekayaan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasutio n yang terindikasi berasal dari perselingkungan pajak dengan negara. Dalam hal ini penyelidikan bersinergis ant ara Komi si Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kej aksaan Agung (Kejagung) RI beserta Mabes Polri, sangat menentukan demi terciptanya pembasmian mafia pajak dan kroni kroninya. Tetapi dalam hal pembasmian mafia pajak untuk kelas kecil ke bawah sebagian sudah diadili dan divonis. Untuk kelas besar dan kroni kroninya masih membutuhkan kerja keras dan berpikir keras yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar terhadap penyelidikannya. Apalagi bila akan melakukan penyelidikan indikasi korupsi atau gartifikasi terkait dengan indikasi borok warisan mantan Di rjen Paj ak, yait u Hadi Poernomo yang sekarang menjabat Ketua BPK RI dan Darmin Nasution yang saat ini menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). Bila diulas kembali tahun 2006 silam, ketika Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution dan sewaktu Dirjen pajak/Ditjen Pajak diaudit oleh BPK RI, Anwar Nasution menemu kan kebu ntuan pada saat audit dengan Pasal 16 Tahun 2000. “Memang.... hal yang sangat sulit bila dilakukan penyelidikan oleh penyidik terkait, apakah kedua Dirjen Pajak terindikasi terlibat juga dengan mafia pajak. Tapi, demi terciptanya pembenahan bangsa t erkait perpajakan, hal ini merupakan tantangan nasional yang seharusnya dapat dituntaskan

ol eh penyi dikan bersi nergis antara KPK, BPK, Kejagung RI dan Mabes Polri. Namun bila dilaksanakan secara bersinergis dan secara bersama sama, sektor perpaj akan yang menjadi lu mbung negara dapat tersel amat kan, apalagi bi la didukung dengan ket egasan Presiden RI” lirihnya. Dengan lugas sumber juga memaparkan, “Kalau perpajakan negeri ini dikelola dengan sebenar-benarnya oleh ditjen pajak, serta dipimpin seorang dirjen pajak yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air, karena negeri ini juga diwariskan kepada anak cucu maupun ci citnya, saya yakin, krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi lagi seperti masa lalu” “Hi dup pahl awan paj ak Presiden SBY........., Basmi pengemplang pajak, Tagih Penu nggak Pajak, Bersi hkan petugas pajak yang ko rupsi. Masa depan bangsa ini berada di tangan Anda........P ak Presiden. Hidup Presiden pilihan rakyat. Lanjutkan perjuangan dan pembenahan bangsa. Sukses selalu bersamamu, Presiden kami, Presiden pilihan rakyat” tandasnya mengakhi ri pembicaraan. Di lain sisi, sumber Kantor Berita RBN lainnya tapi juga tidak bersedi a identitasnya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, “Marilah ki ta kaji dengan pemikiran yang dalam, kemudian evaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir, “in put” dan “out put” pajak secara global. Titik posisi nyata, Bersambung ke hal 6...

Sirkulasi KB RBN ....Sambungan Hal. 1 Prinsip dasar momentum Pers adalah menent ukan tit ik sei mbang dan kemudi an menentukan pergeseran harga menuju titik untung secara cepat ataupun lambat tetapi harus pasti dengan perencanaan yang su dah matang. Realisasi disesuaikan dengan progres yang sudah di rencanakan dengan target serta disesuaikan kepada titik keseimbangan. Tit ik seimbang dengan masing masing pihak bi sa berbeda dan bisa sama. Tergantung sit uasi , ko ndisi, to leransi, pandangan dan jangkauan. Hal itu tergantung dengan visi misi perusahaan pers dan keredaksi annya yang mengacu kepada Kode Et ik Jurnali stik (KE J), UndangUndang Pers No 40/1999 dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Adapun Kantor Beri ta

Rakyat Bicara News (KB RBN) adalah wadah penampung aspirasi masyarakat yang ingin menyampaikan buah pikiran, gagasan dan informasi atau media penyambung lidah rakyat apabil a ada yang mau disampaikan kepada publ ik. Namun tulisan harus memenuhi syarat dan atu ran penulisan sesuai dengan unsu r yang dimaksud di dalam KEJ, UU Pers No 40/1999 dan SKW. KB RBN menyebarluaskan gagasan dan informasi kepada masyarakat atau publik dengan beberapa produ k pers, yaitu: surat kabar, tabloid dan media online yang dapat diakses baca di ht tp: //issuu .co m/ rakyatbicaranews dengan target pembaca secara umum dan pemberitaan dari dan kepada berbagai lapisan masyarakat, demi terciptanya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi In-

11/8/2010, 12:43 AM

donesia tercinta. Dalam mencapai tit ik seimbang secara ekonomi dan secara perhitungan produksi, bi asanya suatu media memerlu kan wakt u dalam mencapai kestabilan tit ik seimbang secara perusahaan. Dalam membuat efisiensi tingkat tinggi, Kantor Berita RBN menggunakan cara si rkul asi produk media dengan prinsip transformator, yaitu dengan mengirimkan sirkulasi dengan pinjam jalur pengiriman dunia maya dan diprin out menjadi benda nyata yaitu tabloib Kantor Berita Rakyat Bicara News. Pengiri mannya dapat cepat, hemat dan efisiensi t ingkat ti nggi . Sama dengan prinsip Trafo (Transformator) dalam menjalankan transmisi jarak jauh dan tegangan tinggi dengan cara step up dan step down.

Ucapan Selamat

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

0126/101/95/012/95 0128/101/00/012/00 2175/107/02/012/03 2236/107/02/012/03 2156/107/02/012/03 2157/107/02/012/03 2158/107/02/012/03 2159/107/02/012/03 2160/107/02/012/03

STP PPh Pasal 21 1995 STP PPh Pasal 21 2000 STP PPN 2002 STP PPN 2002 STP PPN 2002 STP PPN 2002 STP PPN 2002 STP PPN 2002 STP PPN 2002

136,476 257,353 4,354,371 15,083,976 3,639,714 2,969,280 2,687,137 2,201,565 2,116,747 1,610,248,412

2161/107/02/012/03 1247/107/99/012/01 1248/107/99/012/01 1249/107/99/012/01 1271/107/99/012/01 1156/106/98/012/00 1206/107/99/012/00

STP PPN 2002 STP PPN 1999 STP PPN 1999 STP PPN 1999 STP PPN 1999 STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPN 1999

0452/107/03/012/03 0292/103/04/012/05 0059/207/04/012/06 0011/206/04/012/06 1839/107/02/012/03 1543/107/04/012/06

26-02-2001 16-03-2006 27-02-2004 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006

1,277,706 25,000 346,000 102,760 123,719 50,000 128,680 1,550,386,419

30-10-2003 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 16-03-2006 9/1/2001 1/5/2001

16-03-2006

STP PPN 2003 STP PPh Pasal 23 2004 SKPKB PPN 2004 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004 STP PPN 2002 STP PPN 2004

300,000 3,277,384 896,977,613 628,831,121 300,000 20,700,301 1,345,667,563

30-10-2003 18-10-2005 17-04-2006 17-04-2006 21-07-2003

22-11-2005 22-11-2005 23-05-2006 23-05-2006 22-11-2005

1113/107/01/012/02 0661/101/00/012/01 0612/101/01/012/02 0247/206/96/012/98 0095/201/96/012/98 0067/207/96/012/98 0055/203/96/012/98 2100/107/96/012/98 1858/106/01/012/03

STP PPN 2001 STP PPh Pasal 21 2000 STP PPh Pasal 21 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 SKPKB PPh Pasal 21 1996 SKPKB PPN 1996 SKPKB PPh Pasal 23 1996 STP PPN 1996 STP PPh Pasal 25/29 2001 1,326,045,700

600,000 50,000 100,000 154,572,105 39,736,840 972,459,012 80,803,705 97,245,901 100,000

5/11/2002 27-02-2002 5/11/2002 12/5/1998 9/6/1998 8/6/1998 5/5/1998 8/6/1998 2/9/2003

27-06-2005 27-06-2005 27-06-2005 4/11/1998 20-07-1998 28-07-1998 7/8/1998 7/7/1998 27-06-2005

1138/106/98/012/00 0912/101/02/012/03 0913/101/98/012/00 0804/106/94/012/94 0713/106/95/012/96 0165/206/98/012/01 1904/106/94/012/95

STP PPh Pasal 25/29 1998 STP PPh Pasal 21 2002 STP PPh Pasal 21 1998 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPh Pasal 25/29 1995 SKPKB PPh Pasal 25/29 1998 STP PPh Pasal 25/29 1994

50,000 100,000 50,000 30,000 50,000 1,325,735,700 30,000 1,272,251,384

15-09-2000 30-10-2003 27-07-2000 3/2/1997 5/7/2000

5/9/2001

0281/105/05/012/05 0020/205/04/012/06

STP PPh Pasal 25/29 2005 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004

250,391 1,272,000,993 1,237,441,645

14-11-2005 5/5/2006

1031/107/00/012/02 1032/107/00/012/02 1033/107/00/012/02 1034/107/00/012/02 0943/101/99/012/00 1030/107/00/012/02 0875/107/00/012/01

STP PPN 2000 STP PPN 2000 STP PPN 2000 STP PPN 2000 STP PPh Pasal 21 1999 STP PPN 2000 STP PPN 2000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 1,237,441,645

2/10/2003 2/10/2003 2/10/2003 2/10/2003 6/6/2001 2/10/2003 22-01-2002

18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 1,237,441,645

0875/107/02/012/03 0883/107/04/012/05 0594/107/00/012/01 0529/107/01/012/02 0530/107/01/012/02 0531/107/01/012/02 0532/107/01/012/02 0505/107/99/012/00 0506/107/01/012/02 0507/107/01/012/02 0528/107/01/012/02 0399/106/01/012/02 0211/201/99/012/06 0183/203/01/012/06 0162/203/99/012/06 0164/201/00/012/06 0177/201/01/012/06 0178/107/99/012/00 0159/203/00/012/06 0144/206/99/012/06 0135/206/01/012/06 0102/206/00/012/06 0029/107/02/012/02 3040/107/98/012/00 2353/101/01/012/02 1627/107/98/012/99

STP PPN 2002 STP PPN 2004 STP PPN 2000 STP PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPN 1999 STP PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPN 2001 STP PPh Pasal 25/29 2001 SKPKB PPh Pasal 21 1999 SKPKB PPh Pasal 23 2001 SKPKB PPh Pasal 23 1999 SKPKB PPh Pasal 21 2000 SKPKB PPh Pasal 21 2001 STP PPN 1999 25,000 SKPKB PPh Pasal 23 2000 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 SKPKB PPh Pasal 25/29 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 2000 STP PPN 2002 STP PPN 1998 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 1998

100,000 300,000 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 50,000 50,000 50,000 100,000 18,874,264 20,991,968 5,495,574 69,438,500 123,957,970 10/4/2000 19,928,668 694,110,600 131,784,150 151,332,300 50,000 102,651 100,000 25,000 1,200,411,741

3/3/2004 1/3/2005 27-08-2001 2/10/2003 2/10/2003 2/10/2003 2/10/2003 10/4/2000 2/10/2003 2/10/2003 2/10/2003 12/11/2003 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 18-04-2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 24-06-2002 10/4/2000 27-01-2003

18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006

100,000 300,000 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 50,000 50,000 50,000 100,000 18,874,264 20,991,968 5,495,574 69,438,500 123,957,970 25,000 19,928,668 694,110,600 131,784,150 151,332,300 50,000 102,651 100,000 25,000 1,200,411,741

1116/101/01/012/02 0897/107/01/012/02 0388/107/02/012/02 0256/201/94/012/97 0265/107/93/012/93 0199/206/95/012/97 0179/101/95/012/96 0184/207/92/012/97 0193/107/00/012/00 0330/106/01/012/02 0337/101/94/012/97 0092/207/93/012/95 0069/207/94/012/97 0039/203/95/012/97 0037/207/95/012/97 3065/107/94/012/97 2011/107/95/012/97 2023/107/98/012/99 1866/107/93/012/94 1974/107/96/012/97 1602/107/95/012/97 1323/107/02/012/03

STP PPh Pasal 21 2001 STP PPN 2001 STP PPN 2002 SKPKB PPh Pasal 21 1994 STP PPN 1993 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 STP PPh Pasal 21 1995 SKPKB PPN 1997 STP PPN 2000 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 21 SKPKB PPN 1993 SKPKB PPN 1994 SKPKB PPh Pasal 23 1995 SKPKB PPN 1995 STP PPN 1994 STP PPN 1995 STP PPN 1998 STP PPN 1993 STP PPN 1996 STP PPN 1995 STP PPN 2002

29-10-2003 16-12-2002 3/11/2003 9/6/1997 3/2/1997 8/6/1998 29-07-1999 12/6/1998 6/6/2001 3/11/2003 130,000

0386/105/01/012/01 0403/105/01/012/02 0451/105/01/012/02 0479/105/01/012/02

STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 25/29 2001

100,000 600,000 300,000 4,655,832 60,000 73,864,500 350,000 91,685,285 25,000 100,000 1994 681,782,098 17,752,157 1,612,427 276,158,306 1,635,305 27,915,831 300,000 60,000 50,000 225,000 300,000 1,137,518,756 4,437,020 4,437,020 4,437,020 4,437,020 1,137,518,756

0258/105/01/012/01 0207/105/03/012/03 0213/105/02/012/02 0352/105/04/012/05 0143/105/02/012/03 0144/205/99/012/01 0143/105/02/012/02 0049/205/03/012/05 0060/105/02/012/02 0045/240/03/012/05 0023/105/03/012/03 0028/105/02/012/02

STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 25/29 2003 STP PPh Pasal 25/29 2002 STP PPh Pasal 25/29 2004 STP PPh Pasal 25/29 2002 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999 STP PPh Pasal 25/29 2002 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003 STP PPh Pasal 25/29 2002 SKPKB PPh Final Pasal 2003 STP PPh Pasal 25/29 2003 STP PPh Pasal 25/29 2002

1122/106/99/012/00 0252/206/95/012/97 0205/206/97/012/00 0217/206/94/012/97 0338/101/96/012/97

30. TATA DISANTARA 01.311.922.7-012.000 JL.ISKANDARSYAH II PASARAYA SARINAH NO. 2N

31. DWI PRIMA SEMBADA 02.225.477.5-012.000 GD.ARTHA GRAHA LT.19 SUITE 1909 JL.JEND.SU

32. PROCLEAN 01.317.757.1-012.000 JL.MELAWAI IX NO. 10F RT 004 RW 001

33. BANJARTARA JL.HANG LEKIR II NO. 24

01.391.632.5-012.000

34. AMIR ABADI JUSUF SE.MACC 05.140.709.6-012.000 JL.WIJ AYA II

35. INDOTAMA ARYANUSA JL. WOLTER MONGINSIDI

01.605.506.3-012.000

36. TOBBY MEZZA COMPANY 01.379.522.4-012.000 JL.KEBAYORAN BARU KOMPLEKS KEBAYORAN BARU

37. MOHAMMAD RUSWAN DACHLAN DR. 05.140.695.7-012.000 JL. CIPAKU VI

600,000 50,000 100,000 154,572,105 39,736,840 972,459,012 80,803,705 97,245,901 100,000 1,326,045,700 50,000 100,000 50,000 30,000 50,000 1,325,735,700 30,000 1,272,251,384

5/9/2001

250,391 1,272,000,993 1,237,441,645

18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006 18-04-2006

100,000 600,000 300,000 4,655,832 60,000 73,864,500 350,000 91,685,285 25,000 100,000 130,000 681,782,098 17,752,157 1,612,427 276,158,306 1,635,305 27,915,831 300,000 60,000 50,000 225,000 300,000 1,137,518,756 4,437,020 4,437,020 4,437,020 4,437,020 1,137,518,756

19-11-1997 18-08-1999

26-09-2002 26-09-2002 26-09-2002 26-09-2002

4,437,020 6,566,340 4,338,080 11,967,446 8,660,240 101,379,107 8,660,240 928,265,539 4,425,260 13,449,744 14,059,660 13,562,000 1,047,748,663

6/12/2001 9/12/2003 19-09-2003 4/4/2005

26-09-2002 16-01-2003 10/10/2003 29-08-2005

22-01-2002 19-09-2003 27-06-2005 4/9/2002 27-06-2005

8/4/2002 29-08-2005 29-08-2005 20-12-2003 29-08-2005

4/9/2002

20-12-2002

STP PPh Pasal 25/29 1999 SKPKB PPh Pasal 25/29 1995 SKPKB PPh Pasal 25/29 1997 SKPKB PPh Pasal 25/29 1994 STP PPh Pasal 21 1996

50,000 29,730,750 639,411,318 378,505,125 51,470 1,020,133,650

3/5/2001 12/6/1998 9/25/2000 24-12-1997 10/9/1998

0437/101/03/012/04 0086/207/02/012/04 0074/201/02/012/04 0075/203/02/012/04 0045/240/02/012/04 0030/206/02/012/04 2279/107/02/012/04 1462/101/03/012/05

STP PPh Pasal 21 2003 SKPKB PPN 2002 SKPKB PPh Pasal 21 2002 SKPKB PPh Pasal 23 2002 SKPKB PPh Final Pasal 2002 SKPKB PPh Pasal 25/29 2002 STP PPN 2002 STP PPh Pasal 21 2003

50,000 952,826,122 17,240,850 2,719,760 37,950,122 8,936,796 310,000 100,000 1,014,613,724

17-03-2004 11/4/2004 11/4/2004 14-06-2004 14-06-2004 14-06-2004 14-06-2004 1/3/2005

0134/106/00/012/00 0142/207/03/012/05 0071/207/01/012/03 1514/107/01/012/03

STP PPh Pasal 25/29 2000 SKPKB PPN 2003 SKPKB PPN 2001 STP PPN 2001

39,387,680 920,042,200 47,278,455 7,905,389 1,010,187,374

19-01-2001 11/21/2005

23-12-2005

0612/106/98/012/98 0080/206/99/012/01

STP PPh Pasal 25/29 1998 SKPKB PPh Pasal 25/29 1999

152,938 1,010,034,436 965,798,487

6/10/2001

27-11-2001

0036/106/05/012/05 0003/277/04/012/06 0023/206/04/012/06

STP PPh Pasal 25/29 2005 SKPKB PPN Atas Pemanf 2004 SKPKB PPh Pasal 25/29 2004

50,000

2/6/2005

27-07-2005

0175/201/01/012/05 0146/207/01/012/05 0099/240/01/012/05 1186/107/01/012/02

SKPKB PPh Pasal 21 2001 SKPKB PPN 2001 SKPKB PPh Final Pasal 2001 STP PPN 2001

13,287,579 943,000,592 4,584,109 600,000 919,126,874

1/2/2006 1/2/2006 1/2/2006 18-11-2002

27-02-2006 27-02-2006 27-02-2006 27-02-2006

0383/106/95/012/95 0394/106/95/012/95 0436/106/96/012/97 0437/106/99/012/00 0200/106/97/012/99 0357/106/00/012/01 0137/106/00/012/00

STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 25/29 1999 STP PPh Pasal 25/29 1997 STP PPh Pasal 25/29 2000 STP PPh Pasal 25/29 2000

48,128,893 48,128,893 17,421,600 390,344,885 78,541,676 9,099,953 327,460,974 879,638,261

3/2/1997 3/2/1997 14-07-1998 10/4/2000 31-12-1999 27-06-2001 23-09-2004

10/5/2000 21-03-2000 21-03-2000 10/5/2000 21-03-2000 26-09-2002

1029/107/04/012/05 0199/101/04/012/05 0102/206/89/012/94 0062/107/92/012/92 0026/107/93/012/94 1932/101/03/012/05 1720/101/02/012/05

STP PPN 2004 STP PPh Pasal 21 2004 SKPKB PPh Pasal 25/29 1989 STP PPN 1992 STP PPN 1994 STP PPh Pasal 21 2003 STP PPh Pasal 21 2002

300,000 100,000 879,018,261 10,000 10,000 100,000 100,000 1,103,118,725

21-02-2005 8/8/2005

0129/207/03/012/05 0032/206/03/012/05

SKPKB PPN 2003 SKPKB PPh Pasal 25/29 2003

669,428,607 433,690,118 801,201,729

21-07-2005 21-07-2005

15-08-2005 15-08-2005

1084/106/99/012/00 0996/107/04/012/05 0674/106/00/012/01 0715/101/01/012/02 0466/106/94/012/94 0488/107/99/012/00 0503/101/00/012/01 0237/107/94/012/94 0346/206/96/012/98 0154/207/92/012/94 0072/206/92/012/94 0036/107/99/012/00

STP PPh Pasal 25/29 1999 STP PPN 2004 STP PPh Pasal 25/29 2000 STP PPh Pasal 21 2001 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPN 1999 STP PPh Pasal 21 2000 STP PPN 1994 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 SKPKB PPN 1992 SKPKB PPh Pasal 25/29 1992 STP PPN 1999

50,000 300,000 50,000 100,000 29,461,460 25,000 50,000 10,000 58,034,320 149,910,748 94,055,852 25,000

1/5/2001 21-02-2005 15-01-2002 11/11/2002 3/2/1997 10/4/2000 15-01-2002 29-07-1999 15-06-1998

10/9/2001

01.357.316.7-012.000 1,014,613,724

12/10/1998

5/9/2001

22-01-2002 22-03-2002 22-03-2002 22-04-2002

39. TRIMAS ARTHA PERSADA 01.802.641.9-012.000 JL.JEND.SUDIRMAN KAV.61-62 GEDUNG SUMMITMA

300,000 3,277,384 896,977,613 628,831,121 300,000 20,700,301 1,345,667,563

3/2/1997

2/12/1998 26-09-2002 10/12/1998 18-08-1999 1/5/1999

38. PUTRA MAYAPINDO SERASI 01.336.400.5-012.000 JL.HASANUDDIN,SULTAN NO. 6

1,277,706 25,000 346,000 102,760 123,719 50,000 128,680 1,550,386,419

5/5/2006 16-02-2006

12/6/1998 8/10/1997 8/6/1998 12/6/1998 4/3/1999 9/12/1999 25-11-1998 8/6/1998 29-07-1999 13-01-2004

37. MOHAMMAD RUSWAN DACHLAN DR. 05.140.695.7-012.000 JL. CIPAKU VI

40. MANDARA CITRANUSA

136,476 257,353 4,354,371 15,083,976 3,639,714 2,969,280 2,687,137 2,201,565 2,116,747 1,610,248,412

/1/2001 30-10-2003 4/2/2004 30-10-2003 30-10-2003 30-10-2003 30-10-2003 30-10-2003

18-08-1999 18-08-1999

4,437,020 6,566,340 4,338,080 11,967,446 8,660,240 101,379,107 8,660,240 928,265,539 4,425,260 13,449,744 14,059,660 13,562,000 1,047,748,663 50,000 29,730,750 639,411,318 378,505,125 51,470 1,020,133,650

30-04-1998 30-04-1998

11/4/2004

9/8/2004 9/8/2004 11/4/2004 11/4/2004

11/4/2004 11/4/2004

50,000 952,826,122 17,240,850 2,719,760 37,950,122 8,936,796 310,000 100,000

JL.FALATEHAN

41. NIAGA MANAJEMEN CITRA 01.690.264.5-012.000 GD.GRAHA NIAGA LT.14,JL.JEN.SUDIRMAN KAV.5

42. ZURICH INSURANCE INDONESIA 01.558.357.8-012.000 JL.SUDIRMAN,JENDRAL NO. 52-53

43. PELITA INDONESIA DJAYA CORP. 01.307.708.6-012.000 GD. PELNI LT.3, JL. ANGKASA NO. NO.18

45. HARIARA 01.312.422.7-012.000 JL.FALETEHAN I NO. No. 15

46. PUTRI DIVERSA SARANA 01.832.143.0-012.000 JL. MELAWAI RAYA NO. NO. 189 G

01.302.423.7-012.000

Kantor Berita 5.pmd

152,938 1,010,034,436 965,798,487 50,000 118,118,803 847,629,684 961,472,280

961,472,280

44. ASURANSI BHAKTI BHAYANG- KARA 01.325.421.4-012.000 JL. PALATEHAN NO. 5

47. AGRINDO ANEKA CONSULT JL.SENOPATI NO. 41

2/6/2006

5/8/2006 5/8/2006 5/8/2006 5/8/2006

13,287,579 943,000,592 4,584,109 600,000 919,126,874 48,128,893 48,128,893 17,421,600 390,344,885 78,541,676 9,099,953 327,460,974 879,638,261 300,000 100,000 879,018,261 10,000 10,000 100,000 100,000 852,620,762

28-10-1998 25-11-1998 8/8/2005 8/8/2005

3/2/1997 27-03-2000

39,387,680 920,042,200 47,278,455 7,905,389 1,010,187,374

10/9/2001

27-09-1999

10/9/2001

8/6/2005

418,930,644 433,690,118 801,201,729 50,000 300,000 50,000 100,000 29,461,460 25,000 50,000 10,000 58,034,320 149,910,748 94,055,852 25,000

Mantan Dirjen Pajak ....Sambungan Hal. 5 efisiensi penagihan pajak yang terealisasi saat ini pada angka berapa persen? Pada tahun berapa sampai tahun berapa Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak? Pajak yang diduga bermasalah saat ini, tahun pajaknya tahun berapa? Apa kendala yang di hadapi penagih/penyidik pajak dalam menagi h tu nggakan pajak, sehingga pajak yang masuk ke kas negara belum maksimal? Apakah peran pengadilan pajak belum maksimal dal am menyelesaikan perkara pajak? Ataukah Undang-undang perpaj akan masih kurang sempurna? Hasil dari pengkajian tersebut mungkin dapat menjadi jawaban atau sebagai masukan yang baik untuk pembelajaran ke masa datang dan masa depan” ujarnya. Lebih j auh sumber j uga mengatakan, “Dalam hal menyelesaikan delik perpajakan, apakah ada terjadi atau tidak, indikasi tindak pidana korupsi, Mabes P olri diminta unt uk penyelidikan terhadap indikasi ko rupsi, sewaktu Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak. Apakah “Penagihan Paksa” dan “Pelelangan” su dah dil aksanakan sesuai dengan aturannya dan sudah maksimal saat Darmin menjabat Dirjen Paj ak. Hal tersebut perlu penyelidikan sampai penyidikan” tandasnya. Sewakt u hal tersebut ditelusuri insan pers, dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kepala KPP Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke Dirjen Pajak, Tahun 2007 silam, di sebabkan adanya temu an “data” penunggak pajak yang perlu dikonfirmasi, Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat it u, menol ak memberikan konfirmasi tentang penunggak pajak, demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Dalam isi suratnya No. S18 94/P J.02 /20 07, Darmin Nasution ketika itu, mengatakan, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 tahun 2000, diatur bahwa setiap pej abat di larang

memberitahukan kepada pihak lain segal a sesuat u yang diketahui atau diberi tahukan kepadanya o leh waji b pajak dal am rangka jabatan at au pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait tunggakan pajak Tahun Pajak 2002 s/d2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada masyarakat saat itu. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Paj ak P ratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tet api yang menj awab surat, langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu. Dalam konferensi pers dua tahun lalu di gedung ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi, terkait tu nggakan pajak Pasaraya Tosersajaya, yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif, dengan lugas mengatakan, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers, rupanya menjadi sekedar “penantian” alias tak terjawab Ketika indikasi “borok warisan” Darmin Nasutio n, terkait tunggakan pajak tahun pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah, dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pemeri ksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, sampai berita ini dit uru nkan, Hadi Po erno mo belu m bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirj en P ajak, yang

dikirimkan pada tanggal yang sama, juga memiliki nasib yang sama, yakni, M. Tjiptarjo juga bel um bersedia memberikan tanggapan. Iro nisnya, seti ap keberadaan surat ko nfirmasi tersebut dipertanyakan ke Ditjen Pajak, M. Tjiptarjo, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dan Gubernur BI, Darmin Nasution, ketiga pej abat nya tidak bersedia memberikan komentar terkait perpajakan tersebut. Pengal aman Mel akukan Konfirmasi ke P asaraya Tosersajaya Saat indikasi tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya yang berdo misili di Jl. Iskandarsyah II No . 2, yai tu tunggakan pajak sekitar 21,969 miliar rupiah dikonfirmasi secara tertulis, tanggal 10 Desember 200 7 lalu, pihak Pasaraya Tosersajaya tidak bersedia dikonfirmasi. Dan sewaktu dikonfirmasi ulang lagi pada tahun 2010 barubaru ini, Pasaraya Tosersajaya juga tetap belum mau memberikan komentar. Menurutnya stafnya, kalau mau melakukan pemotretan di dalam Gedung Pasaraya, harus terlebih dahu lu membu at permohonan ijin secara tertulis kepada pihak Pasaraya Tosersajaya. Unt uk t erci ptanya pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diharapkan untuk penyelidikan terhadap PT Pasaraya To sersajaya beserta petugas perpajakan yang menangani pajak Pasaraya Tosersajaya. Di lain situasi, agar tidak menimbulkan “delik hukum” dengan “del ik pers” Ket ua Dewan Pers, Bagir Manan diharapkan untuk memberikan “solusi”, apakah bila ada diduga terjadi indikasi korupsi dan keberadaan indikasi pengemplang pajak dikonfirmasi secara tertulis demi terciptanya pemberitaan yang berimbang, namun konfirmasi tidak dapat berhasil sejak dari tahun 2007 silam. Apa hal konfirmasi perlu di jawab at au t idak demi kebutuhan info rmasi publ ic, Dewan Pers diminta lakukan pengkajian. (Tim 05)

Drs. H. Mahmud:

Kami Bangga Atas Prestasi Putri Marfin Dayanti Kota Tangerang, Kantor Berita RBN “Kami bangga atas prestasi Putri Marfin Dayanti mendapatkan juara 1 umu m kegiat an perlombaan Matematika dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober 2010 lalu, yang bertemakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan diadakan oleh pihak Global-Q pada hari Minggu, 24 Oktober 2010 lalu” Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SDN Kunciran 7, Drs. H. Mahmud dan diampingi oleh wali kelas VI, Romelih S.Pd kepada Kantor Berita RBN di Tangerang baru baru ini. “Selaku Kepala Sekolah SDN Kunciran 7 dan Wali Kelas VI, kami sangat bangga sekali jika ada salah satu siswanya yang memiliki prestasi yang dicapai murid, karena pohon dikenal dari buahnya. Kita berhasil atau tidak dalam mendidik adalah dengan

prestasi murid kita. Bila muridnya berhasil, berarti gurunya dapat dikatakan berhasil. Tetapi bila muridnya gagal, maka gurunya juga dapat dikatakan gagal dalam mendidik” imbuh Drs. H. Mahmud. Perlombaan Matematika yang diadakan oleh pihak Global-Q dimenangkan oleh murid kelas VI SDN Kunciran 7 bernama Putri

11/8/2010, 12:43 AM

Marfin Dayanti. Direktur Utama Global-Q, Ir. H. Irzam Kasan dan Kepala Cabang, Edi Supardi S.Pd memberi kan respon t erhadap terhadap juaranya Putri Marfin Dayanti. Dalam kesempatan tersebut, Global-Q juga mengajak dan memotivasi siswa siswi peserta lo mba untu k berprestasi. (SAHAD)

Iklan Rakyat (Gratis) EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

0004/204/92/012/94 2909/107/98/012/99 2015/107/92/012/94 1730/106/01/012/03 1361/106/94/012/95 1143/107/01/012/02 1167/106/98/012/00

SKPKB PPh Pasal 26 1992 STP PPN 1998 STP PPN 1992 STP PPh Pasal 25/29 2001 STP PPh Pasal 25/29 1994 STP PPN 2001 STP PPh Pasal 25/29 1998

143,936,065 44,512 304,648,753 100,000 19,452,119 600,000 347,900 941,052,249

0145/207/03/012/05 0040/201/04/012/05 0040/207/04/012/05 0123/201/03/012/05

SKPKB PPN 2003 SKPKB PPh Pasal 21 2004 SKPKB PPN 2004 SKPKB PPh Pasal 21 2003

587,264,620 1,676,760 348,854,847 3,256,022

12/26/2005 12/26/2005 12/26/2005 12/26/2005 780,039,424

0970/106/00/012/02 0864/107/04/012/05 0884/107/93/012/93 0594/101/00/012/01 0643/101/01/012/02 0378/206/96/012/98 0215/106/01/012/02 0110/206/90/012/95 0091/203/91/012/96 0029/203/90/012/95 1966/101/03/012/05 1663/107/94/012/95 1231/107/95/012/96 1185/107/01/012/02

STP PPh Pasal 25/29 2000 STP PPN 2004 STP PPN 1993 STP PPh Pasal 21 2000 STP PPh Pasal 21 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 1996 STP PPh Pasal 25/29 2001 SKPKB PPh Pasal 25/29 1990 SKPKB PPh Pasal 23 1991 SKPKB PPh Pasal 23 1990 STP PPh Pasal 21 2003 STP PPN 1994 STP PPN 1995 STP PPN 2001

50,000 300,000 20,000 50,000 100,000 3,560,400 100,000 643,983,975 57,741,342 73,123,707 100,000 110,000 200,000 600,000 778,915,154

28-02-2002 21-02-2005 30-10-1998 27-02-2002 18-11-2002 30-12-1998 17-10-2003 3/2/1997 8/5/1996 3/2/1997 29-08-2005 29-07-1999 29-07-1999 18-11-2002

0218/105/03/012/03 0005/207/03/012/03

STP PPh Pasal 25/29 2003 SKPKB PPN 2003

389,457,577 389,457,577

6/1/2004 6/1/2004

48. BUANA ALAM SEMESTA 01.995.927.9-012.000 JL.DEMPO V.NO.15 RT 008 RW 03

49. PERINTIS LINES 01.308.480.1-012.000 JL.POLIM,PANGLIMA RAYA NO. 11

50. DJONI IRMAN 06.976.976.8-012.001 JL. SULTAN HASANUDIN DALAM

7/2/2000 3/2/1997 2/9/2003 17-06-1996 11/11/2002 1/5/2001

3/2/1997 10/9/2001

143,936,065 44,512 304,648,753 100,000 19,452,119 600,000 347,900 791,052,249

27-09-1999 10/9/2001

18-01-2006 18-01-2006 18-01-2006 18-01-2006

2/6/2006 2/6/2006 2/6/2006 2/6/2006

16-08-1999 8/5/1997 10/5/2000 10/5/2000 10/5/2000 10/5/2000

16-02-2004 16-02-2004

512,264,620 1,676,760 273,854,847 3,256,022 780,039,424 50,000 300,000 20,000 50,000 100,000 3,560,400 100,000 643,983,975 57,741,342 73,123,707 100,000 110,000 200,000 600,000 778,915,154

Bicara Untuk Bersatu dan Bersatu Untuk Bicara

389,457,577 389,457,577

Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Kompol Iryanto Suandi Kapolsek

Said Ali, SH Plh Camat

Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan

Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Udin Syawaluddin Lurah

Drs. Saodji Ismail, M.Si Lurah

Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jaksel Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Pahlawan

10 November 2010

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Drs. Syamsudin Tonde Camat

Kantor Berita 5.pmd

Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi

11/8/2010, 12:43 AM

Iklan Rakyat (Gratis) EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Sudin Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:

SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Drs. Heri Bambang Ernanto, MM Kasudin

Kantor Berita 5.pmd

11/8/2010, 12:43 AM

Ibu kota

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan Mengucapkan:

SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa Subejo Kasudin

Kantor Berita 5.pmd

11/8/2010, 12:43 AM

Nusantara

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Sudin Pertanian dan Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat Mengucapkan:

SELAMAT HARI PAHLAWAN 10 November 2010 Dengan Mengenang Jasa Para Pahlawan Mari Kita Galang Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Ir. A. Bambang Wisanggeni Kasudin

Kantor Berita 5.pmd

11/8/2010, 12:43 AM

Sambungan

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Kisah di Balik RS Aminah: ....Sambungan Hal. 12 melihat keadaan putri saya saat itu. Sungguh menyedihkan, bahkan saya katakan sungguh mengerikan melihat jiwa dan raganya. Kondisi tersebut terjadi setelah menjalani perawatan dan pengobatan selama sembilan hari di Rumah Sakit Aminah. Putriku bukannya menjadi sembuh, malahan menjad i tamb ah parah dan muncul penyakit baru setelah berobat di RS Aminah. Kala itu fisik serta raut wajah anak saya terlihat men yedihk an , sekaligu s menyeramkan. Disebabkan terjadi pembekakan di sekitar leher dan wajah. Beberapa hari dia tidak bisa makan dan minum, dan pandangannya hampa bagai setengah mati setengah hidup. Kami sekeluarga sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang harus dia alami. Raganya seolah mau berangkat ke dunia lain dan seperti tidak memiliki jiwa lagi. Hal tersebut disinyalir akibat setelah berobat ke RS Aminah. Kisah menyedihkan ini berawal ketika kondisi putri saya tidak enak badan, langsung saya bawa ke RS Aminah di Kr eo Ciled uk Raya Tangerang. Setelah tes darah dan urin, dokter menyarankan tindakan rawat inap. Selanjutnya hasil diagnosa dokter de-

mam berdarah. Namun hari kedua perawatan, dokter setelah melakukan diagnosa menyatakan penyakit pasienya ada penyakit baru lagi, yaitu types. Selaku rakyat kecil yang awam masalah medis dan kedokteran, saya manut saja apa kata dokter. Namun hal terpenting buat saya adalah bagaimana putri saya cepat sembuh, tuturnya. Selama sembilan hari masa perawatan, dua puluh tujuh kali lengan anak saya disuntik oleh dokter, dengan perincian tiga kali disuntik dalam sehari. Dokter mengatakan, “Obat-obat tersebut disuntikkan untuk menurunkan demam, lalu untuk obat infeksi lambung serta anti biotik.” Tindakan ini menyebabkan “lebam” kebiru-biruan sepanjang lengan bekas jarum suntik. Dalam masa perawatan di RS Aminah, timbul bercakbercak merah disertai pembengkakan pada wajah terutama pada bagian bibir, sangat terlihat pembekakan dengan jelas. Sewaktu ditanyakan, Dokter menjelaskan, bercakbercak serta pembengkakan tersebut diakibatkan “panas dalam” dan merupakan efek dari infeksi lambung. Dalam kondisi sedih dan sesak, saya selalu berdoa ke-

pada Allah agar anak saya cepat sembuh, sehat dan segera pulang kerumah. Karena menurut Dokter, jika trombositnya sudah diatas lima puluh, anak saya boleh saja dibawa pulang dan dirawat di rumah, tutur dokter kepada saya kala itu. Saya merasa bersyukur karena trombosit putri saya sudah diatas lima puluh, namun ada ganjalan dihati melihat pembengkan pada sekujur wajah dan sudah merembet ke leher anak saya. Karena situasi dan kondisi, serta penjelasan dokter mengenai ganjalan tadi, yaitu hanya efek dari infeksi lambung, dengan perasaan bersyukur kami mengambil keputusan untuk pulang ke rumah sesuai dengan penjelasan dokter. Namun, entah pengobatan model apa yang dilakukan dokter RS Aminah kepada anak saya, bukannya semakin sehat tetapi sebaliknya. Berselang dua hari setelah pulang dari rumah sakit, saya membawa dia kembali ke RS Aminah untuk kontrol. “Masa Allah…………….., setelah tes sample darah, dokter mengatakan putri saya terdiagnosa Anemia Plastik, padahal dokter yang menangani dari mulai masuk rumah sakit ini, sampai saat kembali kontrol ke

rumah sakit adalah dokter yang sama juga. Luar biasa dan benar-benar luar biasa karena dalam waktu sebelas hari, dokter RS Aminah berhasi menemukan tiga penyakit yang berbeda pada tubuh putriku. Dan lebih aneh lagi, dokter yang sama juga memberikan obat yang sama meskipun dokter menemukan penyakit yang berbeda, keluhnya. Saat dalam perawatan saya d i rumah, anak saya tidak bisa makan dan minum, bibir serta lehernya semakin membesar aneh, dan sangat su sah tid ur. Bila d iajak ngomong, eh….. malah air mata yang menetes di pipinya, sambil menatap kosong kepada keluarga atau kerabat tetangga yang berusaha mengajaknya untuk berbicara. Kondisi putriku masih kacau balau, dan tatapan matanya kosong Pandangannya hampa dan wajahnya sendu menyeramkan, serta tidak dapat ter lukiskan seberapa perihnya hati saya melihat dia dalam penderitaan yang sangat berat, setelah menjalani tindakan perawatan dan pengobatan oleh dokter Rumah Sakit Aminah. Semoga Allah menyembuhkan jiwa dan raganya. Hanya itu pengharapan kami sekeluarga.

Tetapi, yang terjadi hanya kehendak TYME. Anak saya sudah beristirahat dengan tenang, dan dalam hal ini saya tidak dapat menerima keadaan ini. RS Aminah harus bertanggung jawab secara hukum, imbuhnya. Do kt er RS Amina h Pa sang Infus di Kepa la Bayi Pada situasi dan kondisi yang lain, dan sudah ditulis dalam pemberitaan edisi sebelumnya, RS Aminah diduga kuat melakukan tindakan malpr aktek terhad ap seorang pasien balita sakit berusia satu bulan. Setelah berobat di RS Aminah, buk annya makin sembuh, malahan menimbulkan benjolan pada kepala bayi, yang akhirnya berakhir dengan kematian bayi. Benjolan terjadi disinyalir akibat cairan infus yang tidak dapat masuk ke dalam urat pembuluh nadi, dan akibatnya terjadi pengumpalan cairan di satu titik di sekitar kepala bayi. Pengambilan keputusan untuk melakukan infus di kepala terindikasi keputusan yang kurang layak, mengingat umur pasien masih bayi satu bulan. Disebabkan krisis kepercayaan terhadap RS Aminah, bayi dibawa berobat ke rumah sakit lain yaitu RSUD Fatma-

wati. Tapi tidak berselang lama, balita itupun meninggalkan dunia fana ini. Mesk ipu n hal terseb ut sudah dilaporkan ke Kementer ian Keseh atan , Men teri Kesehatan terkesan lamban untuk segera menurunkan timnya ke lapangan dalam rangka melakukan survei ke RS Aminah. Apakah RS Aminah masih layak beroperasional dan apa perijinannya sudah sesuai dengan aturan standar, dipertanyakan keberadaannya. Kalau perlu dan terbukti tidak layak lagi untuk beroperasional sebaiknya RS Aminah ditutup saja. Agar jangan menimbulkan korban berikutnya, disebabkan kualitas RS Aminah terindikasi amburadul, sebaiknya Menteri Kesehatan cabut perijinan RS Aminah. Di lain sisi, Dinas Kesehatan Kota Tangerang memberikan tanggapan pada hari Sabtu, 14 Agustus 2010 lalu, melalui websitenya, mengatakan “Din as Keseh atan Kota Tangerang sudah mendapatkan berita serupa melalui fax dari Depkes dan telah kami tindaklanjuti berita tersebut dengan:1.Memanggil manajemen RS. Aminah yang dihadiri oleh: Direktur Operasional, Manajer Pelayanan Medik, dan Humas RS. Aminah. 2. Man ajemen RS. Aminah

sudah melakukan klarifikasi dengan membawa bukti bukti berupa: Kronologis Kasus, Resume Medis bayi Jesslyn, Surat Penolakan tindakan Kedokteran, Surat Pulang atas permintaan sendiri, Surat Kuasa a.n. Tn. Rapolo Turnip, dan berkas - berkas lainnya yang terkait. 3. RS. Aminah sudah melakukan klarifikasi ke Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medias Kementerian Kesehatan RI. 4. Dinas Kesehatan sudah datang untuk Visit ke Rumah Sakit tersebut.” Ketika h al ter sebu t kembali dikonfirmasi ke RS Aminah Minggu lalu, Penanggun gjaw ab RS Amin ah , Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B. yang juga Penanggungjawab RS Prikasih ini tidak bersedia memberikan komentar. Tetapi pada konfirmasi sebelumnya Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B mengatakan, “Hal tersebut sudah ada hak jawabnya. Nanti kita ketemu lagi” ujar Dr.M.P.P. Simorangkir, Sp.B kepada Kantor Berita RBN. Tetapi apa yang dimaksud dengan hak jawab tersebut dipertanyakan, disebabkan Redaksi atau wartawan RBN belum pernah merasa mendapatkan surat hak jawab dari RS Aminah terkait pemberitaan. (TIM)

No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LDBPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian p enangan an utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp . 500 M h an ya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abuabu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Ko ru psi ( KPK) & Mab es

Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta No taris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT-03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI d iseb ut seb agai “debitu r baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Per-

janjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok seb esar USD 40.000.000., u tang b un ga USD 9.094.559,71 dan tidak termasu k dend a sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Gr ah a Hexind o berkedudukan di Jakarta. Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor sur at 032/23- 550.1- 0902PTL-2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd,

memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda progr am BPN RI tentan g pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Raker nas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya k ep ad a PT I nd ah Bumi Bosowa. Sew ak tu h al ter sebu t dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia dikonfirmasi. (Tim RED 08)

Nasution, ketiga pejabatnya tidak bersedia memberikan komentar terkait perpajakan tersebut. Pengalaman M elakukan Konf irmasi ke Pasa raya Tosersajaya Saat indikasi tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya yang berdomisili di Jl. Iskandarsyah II No. 2, yaitu tunggakan pajak sekitar 21,969 miliar rupiah dikonfirmasi secara ter tu lis, tan ggal 10 Desember 2007 lalu, pihak Pasaraya Tosersajaya tidak bersedia dikonfirmasi. Dan sewaktu dikonfirmasi ulang lagi pada tahun

2010 baru-baru ini, Pasaraya Tosersajaya juga tetap belum mau memberikan komentar. Menurutnya stafnya, kalau mau melakukan pemotretan di d alam Ged un g Pasaraya, harus terlebih dahulu membuat permohonan ijin secara tertulis kepada pihak Pasaraya Tosersajaya. Untuk terciptanya pembayaran pajak sesuai dengan Undang-undang Pajak, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI diharapkan untuk penyelidikan terhadap PT Pasaraya Tosersajaya beserta petugas perpajakan yang menangani pajak Pasaraya Tosersajaya.

Di lain situasi, agar tidak menimbulkan “delik hukum” dengan “delik pers” Ketua Dewan Pers, Bagir Manan diharapkan untuk memberikan “solusi”, apakah bila ada diduga terjadi indikasi korupsi dan keberadaan ind ik asi pengemplang pajak dikonfirmasi secara tertulis demi terciptanya pemberitaan yang berimbang, namun konfirmasi tidak dapat berhasil sejak dari tahun 2007 silam. Apa hal konfirmasi perlu dijawab atau tidak demi kebutuhan informasi public, Dewan Pers diminta lakukan pengkajian. (Tim 05)

Joyo Winoto Diduga ....Sambungan Hal. 1 ra, sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara u ntuk men jaga k ek ayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya demi terwujudnya penyelamatan uang negara. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian Negara tersebut dan Joyo Winoto diduga terima upeti agar permasalah tanah Kuningan Barat tercipta status quo sedemikian rupa. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Gubernur BI, Darmin Nasution diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan dapat mengembalikan uang negara tersebut kembali ke negara, demi terwujudnya

masyarakat adil dan makmur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa terindikasi “Korupsi Perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertan yakan keb er ad aann ya. Ap a su dah dikembalikan atau tidak ke negara masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab. Joyo Winoto disinyalir menutup- nutu pi ker ugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pe-

merintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk menegakkan kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT I nti In san Sentosa (I IS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjamink an Ser tifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan n omo r surat W7Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM

Seharusnya Bertanggung Jawab ....Sambungan Hal. 4 peraturan perundang-undangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait tunggakan pajak Tahun Pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada masyarakat saat itu. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pelayan an Pajak Pratama

Kantor Berita 5.pmd

Keb ayor an Bar u Satu , sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru, dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat, langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu. Dalam k on ferensi pers dua tahun lalu di gedung ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi, terkait tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya, yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif, dengan lugas mengatakan, “Saya akan

jawab hal terseb ut b ulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadi Gubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers, ru panya menjad i sek ed ar “penantian” alias tak terjawab Ketik a in d ik asi “b or ok w ar isan ” Darmin Nasution, terkait tunggakan pajak tahun pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah, dikonfirmasi secara tertulis ke

Kep ala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, sampai berita ini diturunkan, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak, yang dikirimkan p ada tanggal yang sama, juga memiliki nasib yang sama, yakni, M. Tjiptarjo juga belum bersedia memberikan tanggapan. Ironisnya, setiap keberadaan surat konfirmasi tersebut dipertanyakan ke Ditjen Pajak, M. Tjiptarjo, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo dan Gubernur BI, Darmin

11/8/2010, 12:43 AM

Ragam

EDISI 5| TAHUN I | 8 - 21 NOVEMBER 2010

Kinerja Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI Terindikasi Bobrok dan “Sarat Korupsi”

Joyo Winoto Selayaknya “Diadili” Jakarta, Kantor Berita RBN Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan menurunkan timnya untuk turun ke lapangan dalam melakukan cek dan recek terkait dengan laporan Joyo Winoto selaku kepala badan, apakah Joyo Winoto menjalankan fungsinya dengan benar selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI atau hanya memberikan laporan terindikasi palsu alias laporan asal bapak senang. Hal tersebut disebabkan Joyo Winoto, PhD, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI terindikasi menipu Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuat laporannya selaku Kepala BPN RI kepada SBY dalam dalam rangka menyambut HUT Agraria belum lama ini. Joyo Winoto seharusnya ditangkap bila terbukti melanggar hukum setelah dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan oleh instansi terkai t sehubu ngan dengan semaraknya permasalahan tanah di Tanah Air Indonesia yang diduga sengaja dibuat status quo sedemikian rupa, disebabkan keberadaan status quo legalitas tanah disi nyal ir menguntungkan Joyo Winoto secara pribadi serta terindikasi gratifikasi miliaran rupiah. Hal tersebut disampaikan salah seorang rakyat, narasumber Kantor Berita RBN yang ti dak bersedia namanya dit ulis dal am pemberitaan di Jakarta Minggu lalu. Demi t erciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, SBY diminta untuk reformasi pejabat BPN RI khususnya terhadap Joyo Winoto selaku kepala badan. Bila ijin penyelidikan diperlukan disebabkan Joyo Winot o adalah pejabat negara seti ngkat menteri, SBY diharapkan memberikan ijin penyeli dikannya, su paya masa depan institusi BPN dapat terselamatkan serta semakin profesional selaku dalam menerbitkan sertifikasi legalitas pertanahan. Sebagai bahan masukan terhadap SBY, alangkah lebih baik bila Kepala BPN RI berasal dari pejabat karir BPN, disebabkan tugas pokok dan fungsinya kepala badan selaku pengambilan keputusan tert inggi dalam menerbitkan surat keputusan tentang legalitas tanah membutuhkan pengalaman yang luas selain pendidikan akademiknya yang bagus. Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara diminta untuk lakukan pengkajian terhadap syarat syarat kepala BPN RI agar syaratnya berasal dari pejabat karir BPN, ujarnya. Sebagai contoh, Kapolri berasal dari pejabat karir kepolisian dari tingkat bawah. Dimulai dengan memimpin dari t ingkat Kapolsek, Kapolres, Kapolda dan seterusnya menjadi Kapolri. Sama juga dengan institusi kejaksaan. Jaksa Agung berawal dari jaksa karir yang diawali dengan pejabat sebagi Kajari, Kajati dan Jaksa Agung. Sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam suatu institusi, pengalaman sangat menentukan keberhasilan pemimpinnya. Tidak lucu kalau kebijakan atau surat keputusan seorang pejabat negara digugat “melulu” dan walaupun putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi dalam menjal ankan pu tusan hukum tersebu t, pejabatnya tidak bersedia menjalankan isi putusan serta terindikasi dibuat status quo (di gant ung) sedemikian rupan tanpa memandang dan menyadari dampak dari status quo tersebut. “SBY adalah Presiden pilihan rakyat. Kami cinta Presiden SBY, selamatlah kiranya Bapak Presiden RI yang bijaksana memimpin negara kami tercinta. Namun demikian, betapa sedih dan geram hati dan pikiran kami terhadap pola pikir maupun kebijakan Joyo Winoto PhD selaku kepala badan setelah kami mendengar penj elasan dari salah seorang staf Joyo Winoto yang mengharapkan Joyo Winoto, PhD di gant i dengan orang yang tepat memimpin BPN RI.” imbuhnya. Menurut stafnya, Joyo Winoto, PhD tega menipu Presiden RI, SBY yaitu membuat laporan terindikasi palsu dengan mengorbankan Rakyat Indonesia serta masa

Kantor Berita 5.pmd

depan institusi pertanahan. Dalam kepemimpinannya Joyo Winoto terkesan arogan dan memimpin seperti sistim kerajaan. Sering melakukan mutasi terhadap pejabat jajarannya bila menurutnya kurang loyal. Pada hal bawahannya bukan karena kurang loyal tetapi Joyo Winoto yang kurang memahami si stem dan diduga seri ng menerbitkan su rat kepu tusan (SK) sembarangan serta terindikasi memperkaya diri sendiri dari penerbitan SK. Akibatnya SK yang diterbitkan merugikan pihak lain dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena Joyo Winoto selaku kepala badan sangat jarang meninjau kembali SK yang sudah diterbitkan, Bila SK sudah terlanjur terbit, jalan satu satunya adalah menggugat ke PTUN. Disinyalir Joyo memiliki kebobrokan lainnya, yaitu: memelihara perkara/sengketa tanah supaya jangan sampai ada penyelesaiannya demi keuntungan pribadi atau kepentingan pihak lain, menjadikan pejabat BPN kurang berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak berkarya maksimal, membiarkan staf tidak disiplin kerja dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk data dan fakta yang lebih akurat, ada baiknya Presiden SBY diharapkan untuk memanggil staf ahli dan atau deputi deputi Jajaran BPN RI demi t erci ptanya pembenahan jajaran BP N, tandasnya.

Khusus mengenai pengalaman kami terhadap Joyo Winoto,PhD saat pengurusan tanah kami sangat menyedihkan dan hampir menyerah karena kepemimpinan Joyo sangat unik dan dapat dikatakan aneh. Joyo ti dak bersedia menerima tamu masyarakat biasa seperti kami menghadap, padahal beliau adalah pejabat public dan diduga kebal hukum karena merasa dekat dengan Presiden SBY. Bila dilihat dari style dan gaya kepemimpinannya, BPN RI seperti mi li k Jo yo sendiri

dan terindikasi arogan dalam pengambilan keputusan, baik terkait SK kepada eksternal dan terlebih didalam internal. Segala sesuatu urusan di BPN harus beruirusan langsung dengan Joyo Winoto selaku kepala badan. Joyo winoto PhD telah menerbi tkan sertifikat tanah PT Genta Prana menjadi HGU No. 149 atas nama. PT Buana Estate, tanpa sepengetahuan PT Genta Prana dan tanpa ganti rugi. Joyo adalah orang yang tidak sporti f, t idak bersedia memperbaiki kesalahan yang dibuat sendiri, w al a u pu n sudah

11/8/2010, 12:43 AM

terbukti salah. Disebabkan Joyowinoto, PhD tidak taat huku m maka Ketua P TUN Jakarta t elah membuat surat perintah eksekusi kepada Kepala BPN-RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Adapun Kepala Kantor Pertanahan Bogor maupun Kepala Kanwil BPN Jabar sudah melaksanakan putusan MA tersebut. Tetapi Joyowinotop PhD tidak berniat menyelesaikan walaupun Deputi V BPN sudah mengajukan konsep untuk ditandatangani. Ju ga P anit era PTUN Jakarta tel ah mengumumkan di Koran, supaya diketahui masyarakat luas, namun Joyo Winoto terkesan sepele dan menganggap putusan P TUN tersebut seperti putusan “anak anak” dan tidak perlu dilaksanakan. Ketua PTUN Jakarta juga sudah membuat surat ke Ketua DPR-RI, dan surat yang sama kepada Presiden RI dengan nomor W2.TUN1.57/HK06/III/2010 tanggal 2403-2010 perihal pengawasan pel aksanaan put usan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi semuanya hal tersebut tidak dipedulikan dan Joyo Winoto diduga “cuek-bebek” . Adapun surat perlindungan hokum yang dikirimkan ke Presiden RI, saat dikonfirmasi setelah dikirimkan tanggal 4 Oktober 2010 lalu masih berada di meja Donny, Biro Hukum Sekretariat Negara (Setneg). Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat selesai diproses sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Presiden SBY melalui Setneg diminta untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar. (Tim RED)