Issuu on Google+

TABLOID RBN Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers Redaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665

Email: tabloid@rakyatbicaranews.com Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Online http://issuu.com/tabloid _rbn Indek Berita

Selidiki Hambalang

KPK Tetap Kembangkan Wisma Atlet

Terkait Indikasi Penyalahgunaan Jabatan oleh Joyo Winoto

Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan

Halaman..09

Jaksa Agung Evaluasi Vonis Bebas Kasus Korupsi

Halaman..10

Kapolri Harus Selidiki Praktik Komersialisasi Jasa Pengamanan

Halaman..12

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News Rakyat Online Akses Baca Surat Kabar Akses BacaBicara Berita Aktual Kami Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 020

www.rakyatbicaranews.com Rakyat Bicara Online www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Harga Rp. 12.000,RABU, 23 - 29 NOVEMBER 2011


2

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Terkait Indikasi Penyalahgunaan Jabatan oleh Joyo Winoto

Ketegasan Kapolri Sangat Dinantikan penyelidikan terhadap indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) terkait Tanah Hambalang Bogor dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pilih kasih. Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas dan setia kepada Negara maupun kepada pilar kedua dari empat pilar bangsa yaitu lembaga eksekutif selaku atasannya yang memberikan tugas kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok PhD terindikasi kurang Sirait dalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist) menjaga nama baik Jakarta, Kantor Berita nyatanya aplikasi dan kelola demi keadilan dan nama besar PresiRBN pelaksanaan Undang dan kesejahteraan rak- den RI, Susilo BamUntuk terciptanya su- Undang Pokok Agraria yat, ketegasan Kapolri bang Yudhoyono (SBY). premasi hukum di wila- bahwa bumi, air, udara Timur Pradopo selaku Pasalnya, Joyo Wiyah hukum Negara Ke- adalah milik bangsa In- figur harapan yang di- noto diduga kurang satuan Republik Indo- donesia yang tidak da- cintai masyarakat saBersambung Ke Hal...03 nesia serta semakin pat dipisahkan serta di- ngat dinantikan, supaya

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


3

Online http://issuu.com/tabloid_rbn >>Sambungan dari hal. 02

menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama menjabat kepala badan. Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait mengatakan, sesuai dengan surat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-042011 perihal pokok surat, dan surat tersebut telah berada 5 (lima) bulan pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM, dan sampai saat ini saya selaku

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

pelapor belum pernah diperiksa oleh Polisi. Dolok Sirait juga mengatakan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan Putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/ M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/ 2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/ 2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006, yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah

ditolak, namun demikian tetapi putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi selaku Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan belum disetujui oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. Seperti pengakuan Joyo Winoto waktu itu, “Bahwa selama SBY masih Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti sebagai Kepala BPN.” Demikian penjelasan Joyo Winoto, PhD kepada seorang Inspektur Jenderal Polisi di BPN, ketika Dolok F. Sirait dan Ruhut Sitompul menghadap Joyo Winoto di kantornya, dalam rangka memohon agar putusan MA dimaksud dilaksanakan. Joyo juga menjawab aneh saat ditanya apa sebab takut membatalkan SK No 9, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutejo.” Rasa takut tersebut patut diduga disebabkan adanya pidana korupsi, ujarnya. “Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya meminta tolong kepada Bapak KAPOLRI Bersambung Ke Hal...04

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


4

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 03

dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf” tandas Dolok dalam suratnya. Menurut Dolok “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur” Tetapi dalam masa pemerintahan SBY, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Joyo Winoto, PhD terkesan “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI dan diduga kurang menghormati hukum serta “kebal hukum” terkait dengan delik pertanahan Hambalang Bogor. “Supaya terciptanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya laporkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahgunakan jabatan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SK Nomor 9” ujar Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN di

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Jakarta Minggu lalu. Untuk menindaklanjuti putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sudi Silalahi juga dalam suratnya tanggal 2 Mei 2011 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait perkara PT Genta Prana dan H.M. Sukandi (Para Penggugat) melawan Kepala BPN RI (Tergugat I), Kepala Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) serta PT Buana Estate (Tergugat Intervensi II) dan telah diputus oleh Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/ 2007/PT.TUN.JKT jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/ TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi hingga saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan alias status quo. Dalam isi surat tersebut tersurat dengan jelas, “Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memberikan kepastian hukum kepada penggugat selaku pencari keadilan, Presiden memberikan arahan agar hukum harus ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksana-

kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden” tegas Sudi Silalahi dalam suratnya. Tetapi, dalam hal keadilan terkait tanah Hambalang Bogor, Joyo Winoto terindikasi pilih kasih dan nasib kami selaku pencari keadilan dijolimi. Yel yel pertanahan, Tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat terindikasi hanya untuk meninabobokan masyarakat, tandasnya. Di lain sisi Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang merupakan dasar penerbitan sertifikat PT Buana Estate dengan SK pembatalan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011  tanggal 15 April 2011. Adapun SK Nomor 9 adalah SK perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate yang notabene milik pengusaha kondang Probosutedjo, dimana penerbitan SK tersebut “cacat hukum” dan pembatalan tersebut dilakukan untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi status tanahnya menjadi status quo. Sesuai dengan SK Nomor 1/ Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ Bersambung Ke Hal...05

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


5

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 04

HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” Dalam SK Pembatalan, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Membaca: (A) Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. (B) Surat permohonan dari PT Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/ Perm/BE-Ham/VI/2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil). Menimbang, bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C). Bahwa Keputusan huruf “(A)” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT. Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “(A)” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT. Bahwa perkara tersebut huruf “(C)” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/ TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/ 2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/ TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : Menyatakan

batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “(D)” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1. 57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bersambung Ke Hal...06

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


6

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 05

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT. Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W11. U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT. Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hamba-

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

lang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/ Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BEHam/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/ BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak

lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117. 500 M2; Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2; Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149Hambalanguntuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate; Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Menata kembali peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 Bersambung Ke Hal...07

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


7

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 06

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. PERTAMA : Menyatakan ba-

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

tal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA : Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT : Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatal-

kan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/ PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk : (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha NoBersambung Ke Hal...08

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


8

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 07

mor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM : Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/ Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH : Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN : Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan

hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. (TIM DUA)

Kasus Hambalang Mulai Masuk Tahap Penyelidikan Jakarta, Kantor Berita RBN Setelah sekian lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghimpun informasi kini lembaga antikorupsi ini telah meningkatkan status kasus Proyek Hambalang ke tahap penyelidikan. Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Kamis, mengatakan kasus Proyek Hambalang sudah masuk penyelidikan, dan kini mulai memanggil saksi-saksi. Mantan pegawai tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet Jakabaring, Palem-

bang, Muhammad Nazaruddin, yakni Mindo Rosalina Manulang kali ini dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus Hambalang tersebut. Ia belum dapat menyebutkan siapa saja yang akan dipanggil menjadi saksi setelah mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang yang dimintai keterangan. Kasus Hambalang ini pertama mencuat saat tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin

menjadi buron KPK “berkicau� melalui Skype. Proyek Hambalang merupakan proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1,52 triliun. Kasus Hambalang juga sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Dua kontraktor yakni PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Adhi Karya menjadi pihak yang mengerjakan proyek yang berada di Bogor, Jawa Barat tersebut. (T.V002/Z003)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


9

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

 Selidiki Hambalang

KPK Tetap Kembangkan Wisma Atlet kasus wisma atlet sampai di situ,” kata Johan. Menurut dia, pengembangan kasus suap pada proyek wisma atlet yang kini digunakan untuk pelaksanaan SEA Games di Palembang tersebut menunggu hasil dari persidangan tersangka dan terdakwa yang belum vonis dalam kasus tersebut. “Sidangnya (Nazaruddin) saja belum mulai kan,” ujar Johan. Tidak hanya kasus Hambalang, KPK juga menyelidiki kasus dugaan korupsi lainnya yang juga ada kaitannya dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional untuk pengadaan alat bantu laboratorium di lima universitas negeri. Johan mengatakan KPK memanggil pegawai Nazaruddin bernama Gerhana Sianipar dan juga seorang dosen dari Universitas Sriwijaya untuk dimintai keterangan. Lima universitas negeri yang mengikuti proyek pengadaan Juru Bicara KPK, Johan Budi (foto:ist) peralatan laboratorium tersebut Jakarta, Kantor Berita RBN wisma atlet. antara lain Universitas Negeri Meski kini Komisi PemberanJuru Bicara KPK, Johan Budi, Jakarta, Universitas Sriwijaya, tasan Korupsi (KPK) mulai me- di Jakarta, Jumat, mengatakan Universitas Jenderal Soedirnyelidiki kasus dugaan korupsi bahwa KPK tetap akan me- man, Universitas Sultan Ageng pada proyek Kementerian Pe- ngembangkan kasus suap pada Tirtayasa, Universitas Malang. muda dan Olahraga di Ham- proyek wisma atlet. Proyek pengadaan peralatan balang, Bogor namun lembaga “Ya kita kembangkan kasus laboratorium itu sendiri berasal antikorupsi ini tetap mengem- wisma atlet, bukan berarti Ham- dari APBN tahun 2010 lalu. bangkan kasus suap proyek balang masuk penyelidikan, (T.V002/Z002) 

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


10

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Jaksa Agung Evaluasi Vonis Bebas Kasus Korupsi

Jaksa Agung, Basrief Arief (foto:ist) Gianyar, Kantor Berita RBN Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief menyatakan akan mengevaluasi putusanputusan bebas bagi terdakwa korupsi, berikut institusi kejaksaan yang menanganinya, meski ia tetap menghormati putusan pengadilan. “Pertama saya ingin menyatakan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan dihargai,” kata Basrief Arief ketika ditanya soal banyaknya putusan

bebas bagi koruptor saat berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar, Kamis. Tetapi, yang menjadi persoalan sekarang berkembang adalah banyaknya para koruptor yang diputus bebas. Ada dua hal kasus yang dimaksud itu adalah satu paket namun terdakwanya banyak, jadi kasus itu terlihat banyak terdakwa. Kemudian ada lagi satu kasus yang melibatkan satu atau

pun dua terdakwa. Soal putusan bebas itu sendiri, pihaknya hanya melihat dari sisi kejaksaan saja. Untuk itu pihaknya meminta untuk melakukan evaluasi persidangan, awal penyelidikan ataupun putusan itu sendiri. “Nah disini saya sudah minta kejaksaan dievaluasi, apakah ada kekeliruan yang dibuat,” katanya. Evaluasi itu dilakukan untuk pembenahan, kata dia, akan dilakukan pada kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia, paling utama kejaksaan yang menangani kasus korupsi hingga diputus bebas. Soal berapa kasus yang divonis bebas, Basrief belum bisa menjawab secara detail karena pihaknya masih melakukan proses evaluasi itu. “Mudah-mudahan evaluasi itu ada hasil, sehingga apa yang dilakukan Kejaksaan memang benar adanya,” ujarnya. Seperti diketahui kunjungan Jaksa Agung RI, Basrief Arief ke Kantor Kejaksaan Negeri Gianyar hanya sebatas silaturahim saja bertepatan dengan KTT ASEAN di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Tidak ada pembahasan yang begitu penting dalam pertemuan Jaksa Agung itu dengan Kejari Gianyar, Anita Esterida. (I006/R010)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


11

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Miliki 5000 Ineks, Ganja dan SS

Royadi Bandar Narkoba Diancam Hukuman Mati daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat yang ternyata alamat tersebut fiktif. Ternyata alamat itu sudah sering digunakan untuk pengiriman barang haram dengan orang yang menerimanya berganti-ganti. Nama Pengirim yang tertera pada paket tersebut adalah Effendi dari Medan, Rabu bulan April 2011 yang ditujukan kepada seseorang yang bernama Suhendra. Tetapi setelah penerima paket tersebut ditangkap dan digeledah baru ketahuan yang menerima paket tersebut adalah Royadi sesuai dengan nama yang tertera di-KTP, yaitu Royadi. Menurut saksi Haryono dan Arif juga mengatakan; paket Terdakwa Royadi saat pemeriksaan barang bukti yang berisi bungkusan itu ada tulisan ikan teri dan indomi. Tapi Jakarta, Kantor Berita RBN kotika sebagaimana diatur da- setelah isi paket itu dibongkar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) lam Pasal 114 ayat (2) UU No. terdapat; 5 bungkusan plastic Orhpy Pasaribu dari Kejaksaan 35 tahun 2009 tentang Nar- yang masing-masing berisikan Tinggi DKI Jakarta, menempatkan kotika. 4096 dan 2900 butir ectasy, 11,8 terdakwa Royadi di kursi pesakitan Pada saat itu juga agenda gram ganja kering, shabu-shabu Pengadilan Negeri Jakarta Barat persidangan mendengarkan ke- masing-masing 0,8 gram, 200 (PN-Jakbar), Selasa (15/11). terangan saksi dari kepolisian. gram, 200 gram dan 96 gram. Dihadapan Ketua Majelis Tiga orang saksi yang dideUntuk itu terdakwa Bandar Hakim Rifandaru Eriambodo ngarkan keterangannya menga- narkoba ini sudah pantas dijatuSH, dengan hakim anggota takan; terdakwa ditangkap se- hi hukuman mati dan itu sudah Brahmani dan Tatiek dalam hal telah menerima paket kiriman setimpal dengan perbuatannya, ini Royadi dipersalahkan telah dari Medan, Sumatera Utara ujar semy pengunjung sidang. melanggar undang-undang nar- (Sumut) lewat jasa pengiriman di (Tom/Vas).

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


12

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Kapolri Harus Selidiki Praktik Komersialisasi Jasa Pengamanan Padang, Kantor Berita RBN Tim Advokasi Kasus Maligi mendesak Kapolri agar menyelidiki dugaan praktik penggunaan aparat kepolisian untuk komersialisasi terkait jasa pengamanan di perkebunan kelapa sawit swasta di Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Salah seorang Tim Advokasi Kasus Maligi, Vino Oktavia dari LBH Padang, di Padang, Jumat mengungkapkan komersialisasi tersebut berdalih menjalankan tanggung jawab pengamanan. “Aparat kepolisian tidak berhak untuk mengamankan perusahaan kelapa sawit apalagi dari pihak swasta. Polisi hanya berhak untuk mengamankan jika aset tersebut adalah milik negara, katanya. Yang disayangkan, lanjut Vino, polisi justru melakukan pengamanan di luar prosedural yang bertentangan dengan hukum dan HAM. Dalam pengamanan itu, polisi tidak bertindak netral saat melakukan pengamanan perkebunan PT. Permata Hijau Pasaman II (PT. PHP II). Aparat justru melakukan dugaan tindak kekerasan yang menyebabkan 20 warga di Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengalami luka-luka akibat pukulan, tendangan dan hantaman

dengan tangan maupun benda keras. Di samping itu masyarakat juga mengalami trauma karena todongan senjata dan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian. Bahkan seorang ibu dari 20 orang tersebut mengalami keguguran. “Terkait kasus ini, Kapolda Sumbar dan Komnas HAM harus mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dalam kasus tersebut,” kata Vino. Menurut Vino, berdasarkan penelusuran Tim Advokasi kasus Maligi yang terdiri dari LBH Padang, Walhi Sumbar, Perkumpulan Qbar, PBHI Sumbar, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar yang dilakukan Jumat (11/11) hingga Selasa (15/11), kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat Maligi diduga berawal dari tindakan represif aparat kepolisian yang secara paksa membuka portal jalan perusahaan menuju pabrik (titik nol) pada 8 November 2011 yang saat itu dijaga masyarakat Maligi. Penjagaan portal oleh masyarakat ini karena adanya kesepakatan antara masyarakat Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman II (PT. PHP II) pada 27 Oktober 2011. Surat kesepakatan tersebut ditandatangani 11 tokoh ma-

syarakat Maligi antara lain, Akmal, Zainul Syafri, Yep Alpidas, Antoni Aries serta Edwin Fadli selaku pimpinan PT PHP II. Isi kesepatakan tersebut yakni memfasilitasi masyarakat untuk bertemu dengan pihak managemen yang berwenang guna penyelesaian masalah konflik perkebunan sawit Phase IV dan PT. PHP II, dengan batas waktu paling lambat tanggal 29 Oktober 2011. Selain itu juga disepakati bahwa Pihak perusahaan tidak dibenarkan beraktifitas di lahan phase IV serta tidak akan menggunakan aparat keamanan dalam penyelesaian masalah phase IV dan PT. PHP II. “Namun kenyataannya pihak perusahaan ingkar janji dan tetap menggunakan aparat kepolisian dalam pengamanan. Dari hal ini pihak perusahaan jelas melanggar kesepakatan,” kata Vino. Pascakejadian di titik nol yang terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, terjadi pembakaran kantor PT. PHP II dan masyarakat Maligi dituduh sebagai pelaku pembakaran kantor tersebut. “Kejadian ini diduga dilakukan oleh pihak lain yang memanfaatkan kondisi tersebut, dan tidak ada bukti mengapa masyarakat yang dituduh,” tambah Vino. Bersambung Ke Hal...13

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


13

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Tabloid RAKYAT BICARA NEWS Membutuhkan: Fotografer Trainee (Min SMA/SMK) Wartawan Trainee (Min SMA/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com >>Sambungan dari hal.. 12

Berdasarkan fakta temuan di lapangan, masyarakat Maligi yang menjadi korban kekerasan di titik Nol beserta masyarakat yang datang beberapa saat setelah kejadian tindak kekerasan tersebut, sudah meninggalkan lokasi kejadian sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB aparat kepolisian mulai melakukan sweeping dan penggeledahan ke rumah-rumah masyarakat Maligi untuk mencari pelaku yang diduga melakukan pembakaran terhadap perkantoran PT. PHP II. Polisi juga melakukan peng-

geledahan ke rumah-rumah, dan melakukan penangkapan tanpa alasan yang jelas. Setiap memasuki kampung, polisi kerap melepaskan tembakan, yang terbukti dengan ditemukannya tiga butir selongsong peluru di perkampungan “Kondisi ini mengakibatkan sekitar 100 orang warga terpaksa mengungsi karena ketakutan,” sambung Khalid Syaifullah dari Walhi Sumbar. Atas kejadian itu, tim juga mendesak pihak Komnas HAM Pusat untuk turun tangan dalam melakukan menyelesaikan kasus tersebut serta memberikan perlindungan kepada masyara-

kat Maligi agar kasus serupa tidak terulang kembali. “Kami juga mengharapkan pihak DPRD Sumatera Barat atau DPRD Pasaman Barat untuk membentuk tik pencari fakta terhadap dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan pihak kepolisian,” lanjut Khalid. Sementara, masyarakat Sumatera Barat diimbau untuk memantau dan mendorong Kapolda mengusut dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Maligi oleh aparat kepolisian dan mendorong pengungkapan terhadap dugaan praktik-praktik komersialisasi jasa-jasa pengamanan. (ANT/rbn)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


14

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Sotar Harahap Terindikasi Perkaya Diri

Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi Terindikasi Tinggalkan “Borok Warisan” Jakarta, Kantor Berita RBN Sebuah tindakan “penyelamatan” terhadap Syahrul Effendi, mantan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) dengan pelantikannya menjadi Deputi Kependudukan Gubernur DKI Jakarta, merupakan langkah yang baik dan kebijakan yang sangat bijak dari Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI. Tetapi, dibalik pengangkatannya menjadi Deputi terindikasi terjadi kisah dibalik kisah yang sangat dipertanyakan, demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Pemkot Jaksel, agar indikasi korupsi Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota tidak menjadi “borok warisan” kepada walikota penggantinya, supaya walikota penggantinya bisa menjadi walikota yang arif dan bijaksana sesuai dengan figur walikota yang diharapkan masyarakat Jaksel. Disebabkan mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek, maupun pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel, harta kekayaan Syahrul

Syahrul Effendi (foto:ist) Effendi bersama Sotar Harahap perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan

negara yang mengakibatkan kerugian negara. Bersambung Ke Hal...15

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


15

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 14

Pasalnya, selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor untuk merugikan negara. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi ketika menjabat Walikota Jaksel terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik dan sering mengorbankan anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Untuk terciptanya pembasmian korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia khususnya di Wilayah Kota

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), diminta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk “Tangkap” indikasi korupsi yang terjadi ketika Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, agar jangan meninggalkan borok warisan kepada walikota penggantinya, dengan melakukan penelitian, penyelidikan dan penyidikan terhadap indikasi korupsi Syahrul Effendi saat menjabat walikota. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), serta membasmi pejabat pejabat terindikasi perkaya diri, KPK dan Kejagung RI diminta lakukan penelitian dan penyelidikan bersinergis terhadap indikasi “korupsi berjamaah” yang sudah lama berlangsung sekitar empat tahunan, setelah Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, tanpa dapat tersentuh hukum, disebabkan Walikota Jaksel diduga

cara bermainnya sangat unik dan sistemik. Syahrul Effendi saat menjabat Walikota Jaksel diduga doyan setoran untuk perkaya diri dengan melakukan konspirasi dengan “staf khususnya”, sehingga pengelolaan anggaran kurang profesional. Disinyalir hal tersebut dilakukan bersama dengan Mantan Kabag Umum Sotar Harahap yang saat ini menjabat Asisten Perekonomian dan Administrasi. Sotar Harahap diduga juga ikut untuk perkaya diri dari setoran setoran. Selaku pejabat pemerintah, Syahrul Effendi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara pohon duit. Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti peleBersambung Ke Hal...16

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


16

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 15

setkan amanah Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “Selingkuh Terhadap Negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliharaan, dan setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres perubahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): poin a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; poin b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana anggarannya “dipecah” padahal dapat dikerjakan dengan satu panitia, diduga sudah terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel dan Jajarannya, Sekretaris Kota Jaksel, Syamsudin Noor menjawab surat konfirmasi dengan membantah, bahwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsudin Noor belum menjabat Seko Jaksel.

Seko Jaksel Syamsuddin Noor Bantah Keras Indikasi Korupsi Syahrul Effendi Walaupun Syamsuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selatan pada tahun 2011 baru-baru ini, dan indikasi korupsi yang dikonfirmasi adalah anggaran tahun 2009 dan 2010 lalu, namun Seko Jaksel Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Walikota Jaksel Syahrul Effendi, seolah-olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi selaku Walikota dengan tembusan surat Seko Syamsuddin Noor. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersurat dengan jelas, Menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 Sepetember 2011 perihal konfirmasi/klarifikasi, dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp Bersambung Ke Hal...17

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


17

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 16

143.799.000.000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaskan bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Bahwa adanya indikasi Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pelaksanaan di lapangan diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dilakukan sesuai dengan aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya masa kontrak kegiatan tersebut masih tanggungjawab pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 2009, 2010 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 bahwa Service Kendaraan bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 10 kali dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota

Jakarta. Adapun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy,SH,MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Walikota Jakarta Selatan tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan dokumen (SBU) dari Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibayarkan atau direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Bersambung Ke Hal...18

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


18

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 17

Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Jakarta Selatan, Inspektur Pembantu Kota Adm Jakarta Selatan, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Di lain sisi, surat jawaban tersebut muncul karena adanya surat konfirmasi dari Redaksi Rakyat Bicara News untuk mempertanyakan dengan tujuan terciptanya pemberitaan yang berimbang, yaitu dengan beberapa pertanyaan: “Menindaklanjuti 2 (dua) surat konfirmasi kami terdahulu kepada Bapak Syahrul Effendi, SH, MM selaku Walikota Jakarta Selatan dan Pejabat Publik dimana sampai saat ini kami masih menunggu surat jawaban dari surat konfirmasi tersebut. Menurut Bapak selaku Walikota Jaksel dan Pejabat Publik, bila ada surat konfirmasi dari media apakah hal tersebut seharusnya dijawab atau tidak?” Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 3 bahwa tujuan UndangUndang tersebut adalah: Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik; Meningkatkan peran aktif masyakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

baik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau; Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan imformasi yang berkualitas di Indonesia. Untuk terciptanya pemberitahuan yang akurat dan berimbang sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/1999 dan menghormati Undang Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menurut Bapak selaku Walikota dan Pejabat Publik, apakah surat konfirmasi dari media perlu dijawab atau tidak, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terkait dengan anggaran Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah T.A 2010 lalu dengan anggaran kegiatan Rp. 143. 799.000.000,- dan total rekening Rp.135.983.149.600,- dan dikembalikan ke Kas Daerah Rp. 7.815.850.400,-. Total Rekening Rp. 135.983.149.600,- terindikasi sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi. Bagaimana sebenarnya yangterjadi ? Kami minta untuk konfirmasi. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi, SH, MM terindikasi perkaya diri dengan melakukan “konspirasi” bersama Sotar Harahap dari “setoran-setoran” tersebut. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Sesuai dengan opini yang ber-

kembang bahwa perawatan mobil dinas Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 silam diduga terjadi mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluarkan untuk perkaya diri. Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lip dan ac Kantor Walikota Jakarta Selatan Tahun Angggaran 2008, 2009, 2010 lalu. Apakah benar demikian? Kami minta konfirmasi dan atau klarifikasi. Indikasi korupsi dan kolusi pada anggaran perawatan Genset pada tahun 2008, 2009 dan 2010 lalu. Hal tersebut diduga juga terjadi korupsi dan konspirasi. Diharapkan untuk dapat konfirmasi dan atau klarifikasi. Berkembangnya opini bahwa proyek rehab rumah dinas Walikota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dimana kontraktor pelaksana adalah saudara dari walikota sendiri dan dokumen penawaran ditemukan indikasi “pemalsuan dokumen’’. Bagaimana komentar anda terkait hal tersebut? Ketika surat jawaban tersebut dikonfirmasi kembali, apakah Seko Jaksel Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas indikasi korupsi Syahrul Effendi, karena saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor tak bersedia memberikan komentar. (PS/STR/Minggus) Bersambung Ke Hal...19

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


19

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

>>Sambungan dari hal. 18

Berikut Anggaran Terindikasi KKN oleh Syahrul Effendi dan Sotar Harahap Untuk Perkaya Diri 4. Celaning Service Lantai 6 s/d 9 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

630.000.000,32.440.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,582.060.000,1.000.000,-

5. Celaning Service Lantai 10 s/d 13 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-

6. Celaning Service Lantai 14 s/d 17 WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

650.000.000,33.150.000,8.000.000,500.000,2.000.000,4.000.000,601.350.000,1.000.000,-

7. Celaning Service Blok I WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

275.000.000,15.700.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,248.300.000,1.000.000,-

8. Celaning Service Blok II WJS 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.2.2.01.02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman lelang/Pemenang Lelang 5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kebersihan (Celaning Service) 5.2.1.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

250.000.000,14.250.000,4.000.000,500.000,1.500.000,4.000.000,224.750.000,1.000.000,-

Akses Baca Surat Kabar

9. Celaning Service Blok III WJS Rakyat Bicara News 5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Akses Baca Berita Aktual Kami

250.000.000,Rakyat Rp. Bicara Online Rp. 14.250.000,www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc BERSAMBUNG EDISI BERIKUTNYA………………….


20

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Proyek Sudin PU Tata Air Jakpus Tidak Sesuai Bestek Jakarta, Kantor Berita RBN Proyek Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air (Sudin PU Tata Air) Kota ADM Jakarta Pusat (Jakpus) tak sesuai bestek. Pasalnya proyek tersebut di dalam RAB brikes disesuaikan untuk pabrikan, namun kenyataan dilapangan banyak sekali titiktitik prikes yang dicor di tempat ala tradisonal (diaduk dengan cangkul-red). Menurut narasumber RBN yang tidak bersedia namanya disebutkan dalam pemberitaan, hal itu dilakukan pemborong red semata-mata agar pemborong tersebut bisa memperoleh keuntungan yang besar dengan dalih/maksud mengurangi kualitas pekerjaan. Atau dalam bahasa hukum ekonomi; mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan keuntungan yang sebesarbesarnya. Ketika hal itu dikonfirmasi wartawan RBN kepada pejabat di Kantor Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat salah seorang staf nya mengatakan semua pejabat sedang tugas ke luar. (Toms/Vas/lin)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


21

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Proyek Sudin PU Jalan Jakut Diduga Tak sesuai Betek

Proyek peningkatan Jl. Samudra Raya, Karapan sapi, Polker. Jakarta, Kantor Berita RBN Proyek peningkatan jalan, Jl. Samudra Raya Karapan sapi, Polker, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), diduga tidak sesuai bestek. APBD tahun anggaran 2011, ini dikerjakan PT. Sabelindo Putra Sipallat. Perlu ditinjau langsung kelapangan oleh Inspetur Pembatu ADM Kota Jakut, untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara. Sesuai dengan hasil investigasi SNP dilapangan ketebalan cor jalan hanya berkisar 15-20 cm, sebagaimana terlihat dalam gambar. Perusahaan ini sebelumnya dianggap bermasalah. Karena

Panitia lelang Pengadaan Barang Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Jalan–Jakut telah memenangkan peserta lelang yang dokumen Surat Penawarar Harganya (SPH) sudah dinyatakan kadaluarsa, karena sudah lebih dari 90 hari. Pelaksanaan lelang 22 mata anggaran APBD Tahun Anggaran 2011 yang dilelang bersamaan dengan proyek Jl. Samudra Raya Karapan Sapi tersebut dianggap cacat hukum, karena saat pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) panitia tidak mencacat kekurangan-kekurangan dokumen SPH dalam papan pencatatan sebagaimana mestinya pada pelaksanaan

lelang terbuka. Anehnya, panitia lelang mengumkan PT. Sabalindo Putra Sipallat sebagai pemenang lelang tgl. 12 Agustus 2011, walaupun SPH-nya sudah dianggap kadaluarsa. Jika dihitung sejak pemasukan SPH tanggal 11 Mei 2011 sampai pada tanggal 12 Agustus 2011, waktu masa berlakuknya SPH sudah lebih tiga hari dari 90 hari tenggang waktu masa berlakunya SPH. Dengan demikian seharusnya jaminan penawaran sudah gugur. Namun demikian, Ketua Panitia Lelang Abu Bakar memenangkannya juga. (Thomson)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


22

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Anggota Dewan Nyabu Layak Dihukum Berat

Yamin Akuba Wakil Ketua DPR Bone Bolango Jakarta, Kantor Berita RBN Anggota Dewan nyabu layak dihukum berat. Bagaimana jadinya kelak Bangsa dan Negara Indonesia jika Dewan terhormatnya saja sudah keracunan? Ya…jadinya bangsa yang keracunan. Untuk itu masyarakat mengimbau Jaksa Penuntut agar tidak “masuk angin” dalam menjatuhkan tuntutannya. Dicurigai ada apa-apanya sehingga pembacaan surat tuntutan tertundatunda. Pembacaan surat tuntutan perkara narkoba atas nama Yamin Akuba ditunda lagi untuk yang ketiga kali. Sedianya jadwal pembacaan surat tuntutan itu adalah hari Kamis (17/11) pekan lalu. Namun karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iwan belum siap dengan tuntutannya, maka sidang diundur. Wakil Ketua DPR pentolan Partai Beringin ini ditangkap kepolisian Jakarta Barat (8/6/11) disebuah Hotel diwilayah Taman Sari, Jakbar. Yamin Akuba yang adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bone Bolango, Provinsi

Gorontalo, Sulawesi Tengah ini dihadapkan ke meja hijau yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Musa Arief dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dengan dakwaan melanggar undang-undang narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1), Jo. Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya 15 tahun, karena memiliki narkotika jenis shabu seberat 0,2 gram. Oleh karena itu terdakwa semakin dag dig dug? Penundaan pembacaan surat tuntutan sampai tiga kali persidangan dianggap suatu kelalaian JPU. JPUnya dianggap tidak professional mengingat Rentut (Rencana Tuntutan) hanya dikejaksaan negeri saja, semestinya pembacaan tuntutan itu dapat segera dibacakan. Lain halnya jika RENTUT sampai kejaksaan tinggi atau kejaksaan agung yang membutuhkan administrasi yang agak panjang. Jika Iwan membutuhkan waktu bermi nggu-minggu menanti surat tuntutan, maka

lain halnya dengan Ohrpy seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dia mampu langsung membacakan surat tuntutan setelah pemeriksaan terdakwa dalam satu persidangan. Artinya, setelah pemeriksaan terdakwa, JPU membacakan surat tuntutan karena terdakwa tidak mengajukan pledoi. Biasanya majelis hakim bertanya kepada JPU. “Saudara penuntut, kapan pembacaan surat tuntutan?” dan biasanya akan dijawab; “seminggu mejelis”. Kalau jaksa Orhpy ini mampu langsung hendak membacakan surat tuntutannya begitu majelis bertanya; “saudara jaksa penuntut, kapan pembacaan surat tuntutan?” yang dijawab; “sekarang saja majelis”. Saat itu majelis terhenyak sejenak mendengar jawaban JPU. Kemudian berkata; “ah… Ditunda seminggu, banyak wartawan” ucap majelis sambil mengayunkan palunya dan mengetokkannya tiga kali untuk menyatakan sidang ditutup. (Tom/Vas)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


23

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Dua Proyek Ditjen Perhubungan Laut Dengan Anggaran Miliaran Rupiah Tanpa Papan Proyek

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran yang berlokasi di PLTU Ancol, Jakarta Utara. Jakarta, Kantor Berita RBN Dua proyek Kementerian Perhubungan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) dan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) tidak memakai papan proyek dan tidak ada bedeng, padahal nilai anggaran proyeknya mencapai 7 miliar rupiah. Setelah dilakukan penelusuran, sejak awal proyek ini sudah bermasalah. Proses lelang rehab berat gedung BKKP ini sangat kental KKN-nya, karena panitia lelang memenangkan perusahaan bermasalah. Panitia lelang mengumumkan pemenang lelang PT. Dasma Pertiwi Sakti dengan alamat

kantor Jl. Taman Bendungan Asahan IV, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun alamat tersebut bukanlah kantor melainkan rumah tinggal. Dan orang yang tinggal dirumah tersebut mengaku tidak mengenal PT. Dasma Pertiwi Sakti. Selain itu, PT. Dasma Pertiwi Sakti memperpanjang ijin domisili pada tanggal 27 Juli 2011, sementara pengumuman pemenang lelang pada tanggal 15 Juli 2011. Dari rangkaian penelusuran kronologi kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa panitia lelang telah keliru memenangkan perusahaan bermasalah.Atau dalam bahasa hukumnya; panitia lelang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU No. 31 tahun

1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Panitia lelang, Ketua Lelang maupun Sekretaris Lelang tak bersedia memberikan komentar. Menurut keterangan satpam, panitia lelang dari Direktorat Jenderal di Jl Merdeka Barat. Tapi menurut orang yang mengaku bernama W idi di lantai 16 Gedung Kementerian Perhubungan, panitia lelang yang menangani proyek tersebut ada di wilayah. “Anggaran itu ada di unit masing-masing UPT (unit pelayanan teknis), jadi mereka juga yang melakukan lelang,� terang Widi. (Vas/Lin)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


24

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE Terindikasi Pelihara “Pohon Duit”

Kapus Lemigas Disinyalir “Cuek Bebek”

Gedung Pendukung Litbang Lemigas Cipulir Jakarta Selatan (Foto: ist) Jakarta, Kantor Berita RBN Selaku Kepala Pusat (Kapus) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas yang seyogianya berperan selaku penanggung jawab terhadap jajarannya, baik pertanggungjawaban terhadap prestasi bawahannya maupun terhadap anggaran yang digu-

nakan oleh jajarannya, kemampuan kepemimpinan Kapus Lemigas dipertanyakan. Pasalnya, Ir. Rudi Suhartono W, Ir. Tunggal M.Sc dan Syamsudin Mukhtar, SE terindikasi pelihara “pohon duit” karena diduga “doyan duit” dari setoran setoran proyek di Lingkungan Lemigas, baik itu setoran dari

kontraktor binaan maupun dari hasil perselingkuhan dengan negara karena disinyalir lakukan praktek proyek “fiktif”. Namun demikian, Kapus Lemigas Cipulir disinyalir “cuek bebek” terhadap permainan proyek tersebut dan terkesan Bersambung Ke Hal...25

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


25

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 24

merestui hal tersebut karena Kapus Lemigas diduga juga mendapat bagian dari anak buahnya. Adapun permainan kotor yang merugikan negara di Lingkungan Lemigas, sudah berlangsung beberapa tahun belakangan ini tanpa dapat tersentuh hukum dan para pelaku indikasi korupsi masih bebas menikmati hasil korupsinya, seakan akan perbuatan perkaya diri dari indikasi korupsi tersebut sudah dihalalkan. Pada tahun anggaran 2009 lalu, Ir. Rudi Suhartono W diduga perkaya diri karena menerima setoran setoran dari kontraktor binaannya. Mulai dari proses lelang yang terindikasi melanggar Keppres 80 Tahun 2003 tentang penyedia barang dan jasa sampai dengan pengawasan kualitas pekerjaan yang “tak beres”. Juga pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yang digunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. Rudi Suhartono W terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan terima gratifikasi. Sebelum tender dimulai diduga pemenang tender sudah ditentukan karena sudah diplot terlebih dahulu. Walaupun kontraktor menggunakan barang bekas, serta dokumen yang “amburadul” karena Bank Garansi yang digunakan juga terindikasi palsu, tetapi praktek tersebut dapat berlangsung dengan baik tanpa dapat

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

tercium oleh penyidik maupun oleh pers dan lsm, karena permainan yang merugikan negara tersebut sudah diatur rapi sedemikian rupa. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, pejabat Lemigas diduga kurang menghormati keterbukaan informasi publik, karena sudah beberapa kali indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas dikonfirmasi secara tertulis, pejabat yang bersangkutan belum pernah menjawab konfirmasi, baik secara tertulis maupun secara lisan. Demi terciptanya supremasi hukum terhadap pelaku indikasi korupsi yang merugikan negara dan “biang koruptor” dapat terbasmi dari Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, KPK maupun Kejaksaan Agung RI diminta turun tangan untuk lakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Lemigas Cipulir dengan penyilidikan “bersinergis”. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsinya) adalah memberantas para koruptor yang merugikan Negara, apalagi koruptor yang memperkaya diri dengan menggunakan uang negara, kepiawaian para penyidik KPK diharapkan dapat terbukti kinerjanya terhadap indikasi korupsi yang terjadi di Lingkungan Lemigas Cipulir Jakarta Selatan, yang sampai

saat ini masih dalam bentuk “misteri” alias belum dapat terjawab, karena pelaku indikasi korupsi belum dapat tersentuh oleh hukum, walaupun indikasi korupsi tersebut diduga sudah berlangsung sekitar tiga tahunan, tanpa dapat tercium oleh penyidik maupun pers/lsm, dan pejabat terindikasi KKN diduga “pura pura oneng” seperti munafik. Di lain sisi, Ir. Tunggal M.Sc dan Syamsudin Mukhtar, SE diduga bersekongkol merugikan Negara disebabkan terindikasi terima suap ratusan juta rupiah untuk perkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara, karena negara membayar tagihan proyek “fiktif” kepada kontraktor pelaksana PT. Delapan Pancuran Emas. Permintaan Pengadaan Barang (PPB) dari BLM 1.2 Nomor 011/PPB/UFRT/ 2010 sebesar Rp.424.487.877,dengan nilai kontrak Rp 419.100.000,- terindikasi “fiktif” alias tidak dikerjakan. Menurut sumber, terkait dengan pengumuman Nomor: 01.Pm/91.04/PPBJ/2010 yang pekerjaannya dibiayai dari DIPA TA 2010 lalu dengan jumlah paket 35 (tiga puluh lima) paket, dimana dalam proses tender disinyalir melanggar Keppres 80 Tahun 2003, serta UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Diduga dari 35 paket tersebut sarat korupsi, kolusi, nepoBersambung Ke Hal...26

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


26

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

TARIF IKLAN TABLOID RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

hitam hitam hitam hitam hitam

putih putih putih putih putih

: : : : :

Rp 2.000.000,Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 250.000,Rp 125.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan? Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran >>Sambungan dari hal. 25

tisme, gratifikasi dan berbagai kepentingan antara P2K, Panitia, dan Kontraktor Pelaksana. Pengumuman Nomor: 01.Pm/ 91.04/PPBJ/2010 tersebut terindikasi tidak diumumkan di media saat itu supaya tidak diketahui publik. Pembuatan Garansi Bank juga terindikasi “aspal” yang umumnya digunakan oleh kontraktor binaan, dimana hal tersebut diduga persekongkolan antara P2K, Panitia dan Kontraktor Pelaksana. P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas juga terindikasi “doyan setoran” dari Kontraktor Binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan pemilihan langsung untuk perkaya diri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12, tersurat dengan jelas, bahwa “Dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang berten-

tangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan, tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Kejaksaan dan atau Intelijen Kejaksaan perlu turun tangan untuk menuntaskan indikasi kerugian Negara tersebut” imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Lemigas Cipulir, Kapus Lemigas maupun, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan Ir. Rudi Suhartono W tidak bersedia memberikan komentar. (ttr/str/and/mls/minggus)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


27

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Jangan Gentar Bicara Kebenaran TABLOID RBN (RAKYAT BICARA NEWS) PENERBIT:: CV. MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringoringo, Drs. Dolok F. Sirait PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rodeo Sujana Marbun REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. Koordinator Liputan: Yulianto Efendi Koordinator Liputan Daerah: Sihol TH. Nainggolan REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: Yulianto

STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait, Andrew Richad P, Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, Mangihut Sitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan, Yulianto, Deden AZ, Rohimin, Minggus Sihombing,Thomson Gultom, Vasca Putri, Herlina BB, Witman Hutagalung. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh. BIRO PEMKOT TANGERANG: Dani BIRO PEMKAB TANGERANG: Ani Subekti BIRO TANGERANG SELATAN: Rohimin BIRO BEKASI: K. Simatupang BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: Antoni BIRO KARAWANG: Teten BIRO BALI: PERWAKILAN SUMATERA SELATAN: Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan TELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: tabloid@rakyatbicaranews.com Percetakan: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri) Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/tabloid_rbn DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI TABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


28

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Kisah Dibalik Kisah dan Perkara Dibalik Perkara Terhadap Tanah Hambalang Bogor

Probosutedjo (foto:ist) Jakarta, Kantor Berita RBN Kisah dibalik kisah dan perkara dibalik perkara terhadap tanah Hambalang Bogor menimbulkan delik yang sangat panjang, setelah dilakukan penelusuran dimana terjadi penuh dengan delik pertanahan serta disinyalir berawal dari “Surat Palsu”, kemudian terbit Sertifikat HGU PT Buana Estate, selanjutnya HGU habis masa berlakunya, seterusnya penerbitan SK, pembatalan SK dan sampai saat ini masih dalam proses pengadilan tingkat kasasi pada peradilan perdata, akibatnya da-

pat dikatakan telah terjadi perkara dibalik perkara dan kisah dibalik kisah yang tidak tahu sampai kapan terus berperkara. Begitu juga dengan kisah Tanah Hambalang Bogor dimana terjadi ada masa, yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Adapun kronologis kepemilikan tanah Hambalang Bogor terindikasi terjadi kisah dibalik kisah yang unik, dimana Probosutedjo dan istrinya, Ratmani selaku pemilik PT. Buana Estate pada awalnya, diduga gunakan “surat palsu” untuk ciptakan sertifikat HGU (Hak Guna Usaha), dan setelah masa berlakunya HGU berakhir, diperpanjang lagi berdasarkan SK Kepala BPN RI yaitu SK Nomor 9 yang terindikasi cacat hukum. “Bahwa sesungguhnya tanah 2.117.500 m2, yang kemudian disebut tanah sengketa adalah tanah garapan masyarakat yang patut diduga telah diserobot oleh PT Buana Estate pada tahun 1976” ujar Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor Berita RBN memulai pembicaraan baru baru ini. Dolok juga menambahkan, adapun kisah dibalik Tanah Hambalang, yaitu, “Pada tahun 1929 s/d 1938 adalah 5 bidang tanah dengan luas seluruhnya 813 Ha yang terletak di Desa Hambalang dan dijadikan Perkebunan selanjutnya disebut Perkebunan Ciderati. Merupakan Hak Erpacht No. 79, 107, 108, 220 dan 213 dimana ijinnya masih berlaku s/d 23 September 1980 an. NV. Handel en Cultuur Matschappy ‘Tjidetarie’ disingkat NV Handel. 350 Ha dari 813 Ha tersebut disewakan kepada rakyat berupa plasma. Hasilnya dijual kepada NV Handel, akan tetapi Bersambung Ke Hal...29

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


29

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 28

lama kelamaan rakyat menjadi status penggarap, yang kemudian oleh panitia Landeform menjadi milik rakyat dengan kewajiban membayar pajak bumi.� Pada tahun 1976 PT. Buana Estate membeli tanah NV Handel tersebut dari Kodam V Jaya melalui Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH dengan Akta No. 39 tgl 18-06-1976. Dalam Akta tersebut dijelaskan antara lain: Kodam V Jaya mendapat ijin menggarap dari Kantor Kadaster sejak tahun 1967 atas perkebunan Ciderati; Pada tahun 1976 Kodam V Jaya mengaku sudah membebaskan Perkebunan Cideratie 623 Ha dari masyarakat (masyarakat tidak pernah terima, memang barang bukti tidak ada). Baru pada tahun 2009/2010 mencoba memberi ganti rugi kepada puluhan masyarakyat Desa Hambalang; Kodam V Jaya berjanji akan membebaskan lagi garapan rakyat 131 Ha yang sudah dijual tersebut; Tanah yang diakui Kodam V Jaya pada tgl 18-06-1976 sudah dibebaskan dan yang akan dibebaskan langsung dijual pada tgl 18-6-1976 kepada PT. Buana Estate. Patut diduga keterangan Akta No. 39 tersebut adalah palsu, karena sesuai Surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor No. 63/1976 tgl 13-8-1976, tanah perkebunan Cideratie adalah milik Dete Duilenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie (NV Handel). Dalam arti tanah perkebu-

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

nan tersebut bukan tanah Kodam V Jaya Dan lagipula Kodam V Jaya tidak ada hak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan di peraturan militer untuk menjual tanah milik Kodam V Jaya melalui Notaris, apalagi menjual tanah orang lain kepada siapapun. Apabila Kodam V Jaya melepas hak tanah seharusnya melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI, bukan melalui notaris. Pada waktu Perkebunan Ciderati dijadikan HGU No. 1 an PT. Buana Estate seluas 7.050.550m2, bukan atas dasar bahwa perkebunan Ciderati telah dibeli PT. Buana Estate. Akan tetapi adalah atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No: SK1/HGU/ DA/77 tgl 25-1-1977 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus terlebih dahulu membayar ganti rugi kepada CV Handel sebesar yang akan ditaksir oleh panitia penaksir ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria tgl 16-6-1960 SK66/DDA/1960 yo tgl 21-3-1974 No. SK20/DJA/ 1974 yang ditetapkan dengan surat Keputusan tersendiri dan diharuskan juga untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat yang sedang menggarap Perkebunan Ciderati. Bahwa ganti rugi tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PT. Buana Estate. Dan langsung saja disetujui untuk menerbitkan sertifikat PT. Buana Estate atas permohonan PT. Buana Estate No. 16/DIRUT/BE/VII/76 tgl 127-1976 yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: SK1/

HGU/DA/77 tgl 25-1-1977. Akan tetapi tidak membayar ganti rugi, walau sudah ada ketentuan pada SK No. 1 tersebut, harus terlebih dahulu memberikan ganti rugi. Akan tetapi belum ada ganti rugi, langsung saja tanpa sepengetahuan masyarakat, langsung terbit sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Masyarakat maupun aparat pemerintah setempat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah mereka telah menjadi sertifikat HGU No. 1 an PT. Buana Estate. Adapun masyarakat mengetahui baru sekitar tahun 1996 ketika tanah tersebut diurus sertifikatnya ke BPN. Sesuai Risalah Pemeriksaan tanah B No. 540-07 KW BPNPAN “B� 2004 tgl 24-12-2004, bahwa Perkebunan Ciderati HGU No. 1 tgl 21-03-1977 seluas 7.050.550m2 an PT. Buana Estate telah dimohon perpanjangan HGUnya sesuai surat PT Buana Estate No. 1/BE/III/2000 tgl 22-03-2000, tidak disetujui untuk diperpanjang dan telah berakhir tgl 31-12-2002 sesuai surat keterangan pendaftaran tanah Kabupaten Bogor tgl 2312-2002 No. 250-46. Karena tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dibawah kewenangan Bupati Kabupaten Bogor sesuai pasal 2 Keputusan Presiden No. 34/2003 dan ayat (2) pasal 15 PP No. 36/1998. Bahwa Kepala BPN tidak mengindahkan surat Bupati Bersambung Ke Hal...30

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Bersambung Ke Hal...30


30

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 29

Bogor No. 593.4/135-Pem-um tgl 13-7-2004 dan langsung saja terbit SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 tanpa ada surat permohonan baru dan ijin lokasi baru dari PT. Buana Estate sesuai peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1999. Bahwa SK BPN No. 9 tersebut langsung saja dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat HGU No. 146 sebanyak 2 buah asli tetapi palsu No. 147, 148 dan No. 149 seluas 4.486.975 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 dan No 150 sebanyak 2 buah yang asli tetapi palsu (SK BPN RI No. 1/ Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011). Bahwa 8 buah sertifikat tersebut, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sesuai DIKTUM KE 3 SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 dan ayat (3) Pasal 4 PP No. 40/1996 dan Keputusan RI No. 32 tahun 1979. Patut diduga tanah tersebut diserobot oleh PT. Buana Estate dari NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, menurut Akta Notaris No. 39 tgl 18-61976 dibeli oleh PT. Buana Estate dari Kodam V Jaya adalah tidak benar. Terbukti dari SK Menteri Dalam Negeri No. 3/ DJA/1977 dan No. SK No. 1/ HGU/1977, bahwa tanah Perkebunan Ciderati direlokasikan kepada PT. Buana Estate dengan cara harus membayar ganti rugi kepada NV Handel dan kepada masyarakat penggarap. Kemudian dengan menyalahgunakan wewenang, Kepala

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

BPN RI, Joyo Winoto menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 dengan ketentuan: PT. Buana Estate harus menyelesaikan penggarapan terhadap masyarakat. Akan tetapi tanpa membayar ganti rugi ke masyarakat, langsung saja terbit sertifikat antara lain sertifikat No. 149 dimana di dalamnya ada ada tanah rakyat 2.117.500 m2. Penyelesaian ganti rugi dengan cara mema`sukkan para penggarap ke penjara. Dengan demikian sejak terbit HGU No. 1 tahun 1977 dan kemudian menjadi HGU No. 149 belum pernah ada ganti rugi dari PT. Buana Estate, tanah masyarakat tersebut patut diduga benar-benar diserobot oleh PT. Buana Estate dari masyarakyat dan dari CV. Handel.

tanah rakyat dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah yang dibebaskan oleh H. Sukandi telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 1997. H. Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilik HGU No. 1 adalah Probosoetedjo adik Presiden Suharto. Akan tetapi setelah H. Sukandi mengetahui dari BPN bahwa HGU No. 1 tidak diperpanjang sesuai Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, maka masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah Negara Eks Perkebunan Ciderati dikembalikan kepada masyarakyat. Akhirnya didapat kesepakatan dan perAsal mula kepemilikan setujuan antara PT. Buana Estatanah sengketa 2.117.500m2 te dengan Pemda Bogor/Instanan. PT. Genta Prana si Terkait, Ketua DPRD, Camat Adapun asal mula kepemi- Citeureup dan para Kepala likan tanah sengketa atas nama Desa, supaya Eks HGU No. 1 PT. Genta Prana, yaitu, pada seluas 705,055 Ha diretahun 1994 s/d 1996 H. Sukandi tribusikan. membebaskan tanah di bebeBupati tidak keberatan Eks rapa lokasi di Kecamatan Citeu- HGU No. 1 seluas 455,055 Ha reup. Tanah dimaksud adalah diperpanjang HGUnya seluas untuk kepentingan Yayasan TI- 4.550.550 m2 (455.055Ha) RASA milik Hutomo Mandala kepada PT. Buana Estate, dan Putra. Sebahagian atau 2.117. 250 Ha diprioritaskan untuk 500 m2 tanah yang telah dibayar rakyat (termasuk di dalamnya oleh Yayasan TIRASA dikem- 211,75 Ha tanah sengketa). PT. balikan kepada H. Sukandi, se- Buana Estate telah membayar hingga H. Sukandi mempunyai Setoran Retribusi Daerah utang kepada Yayasan TIRASA (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tasebesar Rp. 20 miliar yang be- nah 455,055 Ha (sesuai BA Pelum dibayar sampai saat ini. Bersambung Ke Hal...31 H. Sukandi membebaskan

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


31

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 30

meriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi pun mengurus sertifikat tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2, maka harus diurus atas nama perusahaan berbadan hukum, dan dalam hal ini PT Genta Prana dimana H. Sukandi adalah Komisaris PT. Genta Prana sesuai Akta Notaris No. 01 tgl 8-2-2006 Notaris Yokovera Mokoagow,SH. Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI telah merencanakan untuk tidak membayar ganti rugi Dari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI telah merencanakan pembebasan tanah masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi. Rencana tersebut terlihat jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT. Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004.� Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas tanah milik atau penggarapan, se-

lalu dengan jelas disebutkan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT. Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Menurut Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/ penggarapan masyarakat tanah 2.117.500 m2 tanah Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan Bersambung Ke Hal...32

Media Online www.rakyatbicaranews.com Membutuhkan:

1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia Anda tertarik untuk bergabung dengan kami? Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


32

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 31

LOWONGAN KERJA

LOKER

208/Pid-B/PNCbn tgl 12-6-2007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/dibatalkan oleh PT. Buana Estate pada tgl 14-8-2006. Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garapan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) denga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2. Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate, maka pada malam hari tgl 52-2007 PT. Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit

pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keesokan harinya plang nama dan tanaman tanaman tersebut yang ditanam di kebun masyarakat spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun. Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana akan di serahkan kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore. Akan tetapi besoknya tgl 7-2-2007 pagi-pagi buta tanamantanaman yang dikumpulkan itu sudah tidak ada dan kemudian diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Bogor bahwa masyarakat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate Bersambung Ke Hal...33

Media Online www.rakyatbicaranews.com Membutuhkan: 1. Sekretaris Redaksi (S1/D3) 2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


33

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 32

tertanggal 15-6-2006 yang masih berlaku hingga tahun 2027. Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakyat sejak tahun 1960-an secara turun-temurun. Dan dilaporkan juga soal pencabutan tanam-tanaman dan plang nama yang dilakukan masyarakat pemilik kebun dengan istilah merusak harta milik PT. Buana Estate. Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/ d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007. Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/cbn yang kemudian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, akan tetapi sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/ TUN/2009 tanggal 16-9-2009. Patut diduga Joyowinoto PhD selaku Kepala BPN-RI tidak takut kepada Presiden RI tetapi takut kepada Probosoetedjo Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Ke-

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

pala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan kebal hukum. Tidak perduli terhadap arahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor. Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 20-22008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai dengan saat ini Kepala BPN RI belum menerbitkan SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, yaitu sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusan MA No 482K/ TUN/2007 jo 72 PK/TUN/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disebut kebal hukum karena: Ketua PTUN Jkt sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI maupun kepada Ketua DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melaksanakan putusan MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain belum menerbitkan SK penerbitan HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala

Badan Pertanahan RI, akan tetapi tetap saja belum menerbitkan SK penerbitan sertifikat HGB atas tanah 2.117.500 m2 an PT. Genta Prana sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo W inoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN). Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo/ PT. Buana Estate. Ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto, PhD di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo� Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut merencanakan supaya peBersambung Ke Hal...34

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


34

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 33

nyelesaian penguasaan garapan masyarakat diselesaikan dengan cara: tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500. 000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi supaya dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut berhasil, yaitu sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007 dan 207/Pid.B/ PnCbn tanggal 12-6-2007. Keterlibatan Joyo Winoto atas putusan PN Cibinong tersebut, adalah dibuktikan sebagai berikut, pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan, selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 DIKTUM KETIGA a. Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004, yang realisasi pelaksanaannya BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat an PT. Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 .

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 dengan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tahun 2006 dengan luas 74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 dengan luas 448.6975m2 (terdapat didalamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 buah (sesuai SK BPN No. 1/Pbt/BPNRI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM) 1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah dijual dengan istilah kerjasama oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Dan BPN RI pun telah mengetahui dengan cara supaya merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakyat penggarap tanah 2.117.500m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT. Buana Estate. Dan pada tgl 7-2-2007, PT Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Cibinong, bahwa rakyat menguasai fisik tanah milik sah PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga me-

rusak tanaman-tanaman milik PT. Buana Estate, padahal masyarakat sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960-an secara turun temurun s/d saat ini tahun 2011. Dan tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang ditanam PT. Buana Estate bersama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 5-2-2007. Akibat laporan tersebut, masyarakyat dihukum masuk penjara sesuai Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/ Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/ PnCbn adalah sah secara hukum bahwa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT. Buana Estate sehingga Kepala BPN RI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan NOVUM Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/ PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudah ditolak Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-9-2009, karena NOVUM yang diajukan BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah 2.117.500bm2. Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo adalah karena dana yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan patut diduga juga bahwa dana tersebut telah mengalir kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Bersambung Ke Hal...35

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


35

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 34

Sehingga mati-matian Joyo Winoto membela Probosoetedjo sampai tega memasukkan masyarakat ke penjara, bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap�. PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI tak taat hukum Di Pengadilan Negeri Cibinong PT. Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kekalahan tersebut diduga disebabkan, Joyo Winoto, PhD belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di dalamnya ada tanah sengketa 2.117.500 m2 sehingga masih sah milik PT. Buana Estate, disebabkan sertifikat adalah produk BPN dan belum dibatalkan sesuai putusan PTUN. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu antara lain supaya mencabut/membatalkan

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

sertifikat No. 149 dan memproses penerbitan sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2. Joyo Winoto, PhD tidak patuh hukum, serta tidak melaksanakan Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 walaupun oleh Mahkamah Agung RI (PTUN) sudah menyatakan tidak sah. Alasan Majelis Hakim PN Cibinong menyatakan sah sertifikat No. 149 tersebut adalah: tanah sertifikat No. 149 pada mulanya didapat dari Kodam V Jaya sesuai Akta Notaris No. 38 tgl 1806-1976 Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH. Akta tersebut berbunyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rakyat 632 Ha dan akan membebaskan lagi 131Ha, dan pada saat pengakuan tersebut, yaitu tgl 18-6-1976, tanah yang dibebaskan dan yang akan dibebaskan tersebut adalah tanah perkebunan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan surat Bupati Kepala Daerah Tk II Bogor cq Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tgl 13-8-1976 No. 63/1976 tertulis an. NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie. Dalam arti Kodam V Jaya telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada PT Buana Estate. Pengakuan itu adalah palsu, karena sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku di Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah

menjual tanah yang dikuasai Kodam V Jaya apalagi menjual yang masih hak milik orang lain. Apabila Kodam V Jaya melepas hak atas tanah yang dikuasai, maka tata cara pelaksanaannya harus melalui Tim Interdep dan atas persetujuan Menteri Keuangan RI. Tidak dibenarkan melalui Notaris. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ketua Majelis Hakim PT Bandung, jawabnya, silahkan laporkan ke Polisi. Ketika ditanya bagaimana hati nurani Bapak selaku Ketua PT Bandung, jawab beliau, hati nurani itu mahal. Majelis Hakim PN Cibinong menjelaskan bahwa diatas tanah HGU No. 149 luas 4.486.975m2, dengan rincian 2.369.475 milik PT. Buana Estate dan 2.117.500 m2 milik rakyat/PT. Genta Prana (yang disengketakan tentunya) terdapat villa, tanam-tanaman coklat, jati dan lain-lain adalah bohong. Pada saat sidang di PN Cibinong, bahwa pihak PT Genta Prana memohon agar dilakukan sidang di lokasi (PL), dengan tegas ditolak oleh Majelis Hakim PN Cibinong dengan alasan sudah mengetahui dengan jelas keadaan lapangan/lokasi. Majelis Hakim PN Cibinong adalah berbohong, karena diatas tanah 2.117.500 m2 tersebut tidak ada villa, tanaman coklat maupun jati. Yang ada hanya tanamtanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475m2 milik PT. Buana Estate. Bersambung Ke Hal...36

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


36

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 35

Para saksi dari PT Buana Estate bersaksi di PN Cibinong, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT. Buana Estate karena diats tanah tersebut telah berdiri plang nama PT. Buana Estate semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT. Genta Prana menginformasikan kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian tersebut adalah palsu, dengan penjelasan bahwa PT. Buana Estate berdiri pada tgl 8-9-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, bagaimana bisa ada Plang tahun 1970. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempedulikannya, bahkan dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate. Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT. Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yang berbunyi antara lain: Bahwa PT. Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie dan kepada masyarakat penggarap. Ganti rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun 1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT. Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang. Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai rakyat/H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena memang sebelumnya tidak pernah perkara. Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibinong, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan pada SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentu adalah karena tanah tersebut bukan tanah Kodam V Jaya. Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa tanah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian digarap oleh masyarakat. PT. Buana Estate menuntut Perdata PT. Genta Prana di PN Cibinong, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Joyo Winoto, PhD antara lain belum membatalkan Sertifikat No. 149 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dilain sisi, Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Perkara tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI. Atas ketidak patuhan Kepala BPN-RI terhadap Keputusan hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong yang sangat menghargai ketidakpatuhan Kepala BPN-RI yang tak bersedia melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka majelis Hakim PN Cibinong memutuskan Perkara Perdata antara PT Buana Estate dan dikuatkan oleh PT Bandung. Dalam arti, PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPNRI tidak taat hukum dan majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. SK Kepala BPN-RI No. 1/Pbt/ BPN-RI tgl 15-4-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20-2-2008. Juga Presiden RI telah memberi arahan Bersambung Ke Hal...37

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


37

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 36

Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat Mensesneg No. R92/ m.Sesneg/D4/PU10.01/05/ 2011 tgl 2 Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 202-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-09-2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Kepala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung Pada saat ini, PT. Genta Prana sedang tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT. Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estate

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

karena; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudah dibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pbt/BPNRI/2011 tgl 15-4-2011; dan Presiden sudah memberi arahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No. R92/ M.Sesneg/D-4/10.01/05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supaya Kepala BPN-RI seharusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Antara lain yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah membatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT. Buana Estate. Putusan Mahkamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/PK/ TUN/2009 yang diterbitkan oleh Hakim Mahkamah Agung, sudah

tentu tidak akan dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/ 2011 tgl 15-4-2011 sebagai diuraikan di atas dan arahan Presiden RI. Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sedang menangani Kasasi Perkara PT. Genta Prana melawan PT. Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberi keadilan melalui yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, imbuh Dolok Sirait. Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto, PhD tak bersedia memberikan komentar. (Tim RBN)

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Membutuhkan: ďƒ˜Fotografer Pendidikan SMA/SMK ďƒ˜Wartawan Pendidikan SMA/SMK Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


38

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

TERDAKWA BANDAR NARKOBA MULYADI CS MENUNGGU TUNTUTAN Jakarta, Kantor Berita RBN Meski Pemerintah telah merubah Undang-Undang dengan memperberat ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan tentang narkoba,namun hal itu tak menciutkan nyali Mulyadi wijaya alias Gepeng, Mario Eko Lukman Pranoto, Anastasya Budiyanto alias Nesya, dan Darmila Wijaya alias Mila, untuk melakukan usahanya berupa bisnis terlarang. Karena melakukan bisnis terlarang,Mulyadi wijaya dan rekan sepropesinya pada pertengahan November lalu,didudukkan di atas kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara sebagai terdakwa,dan terdakwa Mulyadi Wijaya maupun rekannya yang lain,terdakwa Mario Eko,terdakwa anastasya Budiyanto,dan terdakwa Carmila Wijaya disidangkan secara terpisah. Dihadapan Majelis Hakim pimpinan Supomo SH,oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arif Rizal SH,pada persidangan sebelumnya menjerat terdakwa Mulyadi Wijaya dengan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,terdakwa Mulyadi Wijaya bersalah melakukan transaksi jual beli Narkotika berupa Shabu-shabu sebanyak 10 gram,pil ekstasi sebanyak 200 butir,dan

10 papan tablet H.5 di hotel Grand Asia kamar 807, bandengan Selatan Jakarta Utara. Pada hari Rabu,o8 Juni 2011, terdakwa Mulyadi alias Gepeng warga Angke Tambora Jakarta Barat ini ditangkap pihak petugas Kepolisian bersama rekan-rkan bisnisnya. Terdakwa Mario Eko Lukman Pranoto,terdakwa Anastasya Budiyanto alias Nesya,dan terdakwa Carmila Wijaya alias Mila yang disidangkan secara terpisah.Petugas Kepolisian berhasil menengkap jaringan para terdakwa setelah mendapat informasi dfari masyarakat bahwa aka nada transaksi Narkotika di kamar 807 hotel Grand Asia Bandengan selatan Jakarta Utara,petugas Kepolisian pun tidak menyia-nyiakan informasi tersebut. Dari tangan para terdakwa polisi yang melakukan penangkapan pada tanggal 8 juni 2011, sekitar pukul 14.00.wib, mengamankan barang bukti milik para terdakwa berupa, 200 butir pil ekstasi,10 gram shabu-shabu,10 papan tablet Happy Five (H.5) yang belum sempat diantar kepada pemesan lain. Selain ke empat terdakwa Kendi dan Pank Rooks, belum tertangkap dan masih dalam pencarian polisi (DPO). Pada Media November lalu, dalam persidangan terungkap

perbuatan terdakwa berawal dari adanya pesanan dari saksi terdakwa Carmila sebanyak 30 butir pil ekstasi,dua gram shabu dan dua papan tablet Happy Five. Setelah memesan barang tersebut,saksi terdakwa Carmila menemui saksi terdakwa Mario Eko,dan saksi terdakwa anastasya di hotel Grand Asia,dan terdakwa Mulyadi pun menyusul ke hotel tersebut. Karena terdakwa Mulyadi punya persediaan hanya sedikit selanjutnya terdakwa Mulyadi menghubungi Kendi (DPO) dan Kendi menyerahkan sebanyak 200 butir pil ekstasi,di wilayah Pejagalan, untuk mendapatkan shabu-shabu dan tablet H.5, terdakwa Mulyadi menghubungi Pank Rooks (DPO) di daerah kota, Pank Rooks menyerahkan kepada terdakwa Mulyadi sebanyak 10 gram shabu-shabu dan 10 papan tablet H.5. Setelah mendapatkan pesanan,terdakwa Mulyadi kembali ke hotel Grand Asia menemui saksi terdakwa Mario Eko,saksi terdakwa Carmila dan saksi terdakwa Anastasya,namun sebelum para terdakwa beranjak dari hotel tersebut keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian,dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para terdakwa menunggu persidangan pembacaan tuntutan Hukum dari JPU, Arif Rizal SH. (W.Hutagalung)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


39

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

REHAB Gedung Sekolah SMP-N 280 Menteng Jakpus Tak Sesuai Bestek

Diduga Plapon triplek bekas. Jakarta, Kantor Berita RBN plapon yang dipergunakan Menurut Untung Wijoyono, Rehabilitasi (REHAB) ge- adalah triplek bahan bekas. staf Kasi Saspras bahwa plapon dung SMP-N 280, Menteng, JaMenurut beberapa guru dan menggunakan asbes GRC, karta Pusat (Jakpus) diduga tak orang tua murid yang tidak triplek ukuran 3 cm. Namun yang sesuai bestek. Pembongkaran bersedia disebut namanya terpasang adalah triplek 1 cm. lantai tehel dan pemasangan merasa resah akibat lambannya Ketika hal itu hendak tidak dilakukan. Padahal sesuai pekerjaan. Selain itu, pem- dikonfirmasi kepada Kepala dengan gambar dalam RAB bangunan halaman (pema- Suku Dinas Pendidikan Dasar bahwa pembongkaran tehel dan sangan konblok) juga mere- (Kasudin Dikdas) Jakpus tidak pemasangan tehel baru ada. sahkan, pasalnya halaman saat berhasil, menurut stafnya Selain itu,Akses pemasangan plapon Kabar ini menjadi lebih tinggi dari lantai Kasudin sedangKami keluar. Baca Surat Akses Baca Berita Aktual pun diduga tidak sesuai speck, ruang kelas, oleh karena itu jika Sementara Pelaksana Kasi Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News karena triplek yang dipergu- hujan turun maka air hujan akan Saspras Buyung juga tidak Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews www.rakyatbicaranews.com nakan mengglembung setelah menggenangi ruang kelas, berada ditempat. www.kbrakyatbicaranews.co.cc dilakukan pengecatan, diduga Website: ungkapnya. (Tom/Lin/vas)


40

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

PWI Kordinatoriat PN Kejari Jakarta akan Melaksanakan Pemilihan Pengurus 2011-2013 untuk memperebutkan sebagai papun yang maju sebagai calon koordinator wartawan. coordinator tidak ada masalah Dari jumlah 30 orang warta- asal sesuai ketentuan, dan hawan yang tergabung dalam wa- rus siap kalah dan siap untuk medah PWI tersebut, karena tidak naang, karena bersedia untuk seluruhnya masuk anggota PWI, menjadi pengurus dalam sebusebagian besar adalah anggota ah organisasi, harus siap menorganisasi kewartawanan lain- jadi pelayan para anggota. nya, sehingga sesuai hasil keseBahkan bila terpilih sebagai pakatan dalam rapat musya- pengurus, harus mampu bertinwarah, kriteria kepengurusan dak arif dan bijaksana serta puorganisasi terdiri dari Ketua nya kesabaran dalam menyikapi (Koordinator), Sekretaris, dan keluhan-keluhan maupun kritikan Bendahara. anggota, kata salah seorang Dalam rapat anggota disepa- kandidat. Jakarta, Kantor Berita RBN kati seluruh anggota berhak Dalam pelaksanaan acara Dengan berakhirnya kepe- memilih dan dipilih, dengan pemilihan pengurus PWI Koordingurusan periode 2009-2011 ketentuan, yang mencalonkan natoriat Unit PN dan Kejari Jakut, pada November 2011, para in- diri sebagai kandidat untuk dip- Periode 2011-2013, memersan pers yang tergabung dalam ilih sebagai koordinator diha- lukan sarana dan prasarana, sewadah Persatuan Wartawan In- ruskan adalah anggota yang ter- suai kepentingan pelaksanaan, donesia (PWI) Koordinatorat daftar dalam organisasi PWI Ja- sehingga diperlukan kepenguUnit Pengadilan Negeri (PN) ya maupun PWI Pusat, dan ke- rusan pelaksanaaan dari hasil dan Kejaksaan Negeri (Kejari) tentuan yang mencalonkan untuk rapat anggota dalam kesepaJakarta Utara (Jakut) akan me- dipilih sebagai sekretaris, dan katan dan menetapkan panitia laksanakan acara pemilihan pe- bendahara dapat diterima walau pelaksana, di antaranya, Benny ngurus Periode 2011-2013, pa- terdaftar sebagai anggota orga- P. SIlalahi, sebagai Ketua Panida hari Kamis tanggal 8 De- nisasi kewartawanan lainnya. tia Pelaksana acara Pemilihan sember 2011, bertempat di PN Menurut para kandidat yang Pengurus PWI Koordinatorat PN tersebut. akan maju sebagai koordinator, dan Kejari Jakut, Hegron SituSekitar enam orang dari jum- mencalonkan diri sebagai koor- morang sebagai sekretaris, dan lah lebih kurang 30 orang war- dinator dalam kepengurusan W. Hutagalung sebagai Bendatawan dari berbagai media de- Periode 2011-2013, tidak punya hara Panitia Pelaksana. ngan pelaksanaan tugas peli- niat hanya karena kepentingan Dan, pada acara pelakputan di PN dan Kejari Jakut pribadi, tapi akan menjalankan sanaan pengurus tersebut akan yang tergabung dalam wadah kepengurusan yang mengede- dihadiri para pengurus PWI tersebut, diantaranya, WIP, pankan kepentingan anggota, Jaya, maupun Ketua PWI Jaya Baca Surat Akses Baca Berita Aktualmelakukan Kami RAM, S, Akses ABR, BE, S, DW. A, Kabar serta melaksanakan kepenguyang sekaligus Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News dan RAN.S, akan maju sebagai rusan secara transparan yang pelantikan terhadap pengurus Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews www.rakyatbicaranews.com kandidat coordinator, keenam bertujuan menambah kesejahterpilih. orang kandidat akan bersaing Website: teraanwww.kbrakyatbicaranews.co.cc para anggota dam sia(W. Hutagalung)


41

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Jhonri Simanjuntak, SH: CV Multi Graha “Mangkir” Lecehkan Pemerintah DKI Jakarta

Kantor CV. Multi Graha (Belakang mobil box) Jakarta, Kantor Berita RBN CV. Multi Graha “mangkir” pada pertemuan yang diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Pusat (Jakpus) pada hari Kamis (17/11/11). Sedianya pertemuan diadakan pukul 10.30 Wib, namun Direktur CV Multi Graha Djemi Sutedjo atau perwakilannya tidak ada yang hadir. Hadir pada saat

itu hanya kuasa hukum penggugat Eli Manurung, SH dan Jonri Simanjuntak, SH dari kantor pengacara “Elisa Manurung & Rekan”. Ketidak hadiran pihak tergugat dianggap arogansi, seharusnya pihak perusahaan membuat pemberitahuan tidak dapat hadir, jika memang tidak dapat hadir. “Punya etiket sedikit dong dan hargailah pemerintah”,

hal demikian diucapkan Jhonri, SH kepada RBN ketika diwawancara. Namun demikian menurut Jhonri mengharapkan; pada pertemuan berikutnya sudah menemukan titik terang. “Ibu Chrisnawati (Kasi HI dan Kesja Sudin Nakertrans) mengatakan akan melayangkan surat undangan untuk pertemuan berikutnya,” ucapnya. Jhonri yang bekerja dikantor “Elisa Manurung & REKAN” berkantor di Jl. Martadinata Samudra III, Jakarta Utara ini menegaskan akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan khususnya memperjuangkan hak-hak kliennya. Undangan No. 1383/-1.835.3 ditanda tangani oleh Kasudin Nakertrans Kota ADM Jakpus Drs. Mada Adiwarman, MM., tertanggal 10 Nopember 2011. CV. Multi Graha yang berkantor di Komplek RUKAN 29/I, 35, Galur, Jl. Lenjen. Suprato, Jakarta Pusat ini di kelola suami istri Djemi Sutejo dan Yanti mempekerjakan hampir 100 orang karyawan yang ditempatkan di tiga RUKAN berlantai empat. Hampir separuh dari karyawannya usia Bersambung Ke Hal...42

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


42

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 41

dibawah umur. Perusahaan ini Bergerak dibidang industry produk jok mobil yang bahanbahan dasarnya impor. Yanty (Istri Djemi Sutejo-red) membantah klo perusahaannya mempekerjakan karyawan usia dibawah umur. Demikian juga dengan upah karyawan yang dibawah standar UMP. Menurutnya setiap pekerja yang bekerja padanya sudah dewasa. “Menurut anda usia dewasa umur berapa? Setiap karyawan yang diterima disini adalah usia diatas 17 tahun. Dan gaji karyawan disini semua bagus-bagus sesuai dengan UMP”, ujarnya bertanya kepada wartawan sembari membenarkan diri, Rabu (16/11) di kantornya. Kemudian Yanty menyangkal kalau Elis menerima gaji Rp. 400 ribu/bulan. “Manamungkin si Elis bisa bertahan selama ini kalau hanya digaji 400 ribu. Pembantu dirumah saya saja terima gaji Rp. 800 ribu/bulan,” ungkapnya. Namun demikian dia tidak menyebutkan berapa besar gaji yang diterima Elis setiap bulan. Elis Prihatin yang sudah bekerja selama 12 tahun (sejak 1999-red) menerima gaji terakhir/Agustus 2011 Rp. 400 ribu/bulan, dari gaji awal Rp. 180/bulan -plus Rp. 10 ribu uang makan dan transportasi/hari. Ada pun peningkatan upah hanya Rp.25 ribu /tahun serta peningkatan uang transportasi sebesar Rp. 2 ribu/tahun, amatsangat ekonomis. Dengan masa

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

waktu kerjata 12 tahun itulah makanya Elis dapat menerima Rp. 400 ribu/bulan plus uang transportasi Rp. 20 ribu/bulan pada tahun 2011, ini. Sementara saat ini UMP DKI Jakarta sudah mencapai Rp.1,4 juta/bulan. Dengan dorongan kebutuhan ekonomi, biaya hidup yang semakin tinggi, anak sudah dua, minimnya penghasilan setiap bulan maka Elis mengusulkan kenaikan upahnya. Karena dia pikir suatu hal yang wajar jika dia mengusulkan kenaikan upah mengingat masa kerja sudah lebih dari 10 tahun. Bukan untung yang didapat melainkan buntung malang tak ter-elak, ancaman pemecatan yang malah datang. Sudah jatuh ditimpa pula!!! Demikianlah kira-kira sakitnya yang dirasakan Elis. Terakhir dia dituduh bosnya menggelapkan uang perusahaan sebanyak Rp. 25 juta trus Rp. 75 juta. Kemudian tuduhannya berkembang menjadi Rp.150 juta, dan selanjutnya bertambah menjadi Rp. 300 juta dan terkhir dituduh mengelapkan uang perusahaan Rp. 600 juta. Meningkatnya nilai uang yang digelapkan itu pada setiap kali Elis menuntut haknya. Akhirnya Elis Prihatin wanita lugu lulusan SMA ini di Putus Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Nasip rupanya belum berpihak kepada simiskin ini. Dunia terasa gelap gulita ! Ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, dengan penghasilan Rp. 400 ribu/bulan, perusahaan tega “memerasnya” Rp. 75 juta.

Uang dari mana??? Dibawah tekanan dan ancaman akan dipenjara; demi istri tercinta Lukman Hakim suami Elis harus merelakan Rp. 75 juta buat sang bos. Meskipun itu uang diutang entah dari mana-mana. “Saya ngga tau lagi pak harus bagaimana. Untung suami saya masih sayang, klo ngga saya bisa dicerai pak. Tapi suami saya tahu semua tuduhan itu fitnah. Malah suami sering menasehati dan menguatkan saya ketika saya termenung dan sedih. Yaah, semua saya serahkan sama yang diatas aja (Tuhan-red),” ucap Elis mengungkapkan perasaannya. Elis berharap ada yang mengulurkan tangan untuk menangani perkaranya ini. Dia khawatir dan takut atas tuduhantuduhan yang dibuatmantan bosnya. Ibu dari dua anak ini juga menceritakan rasa traumanya jika melihat polisi. Pada saat pembayaran Rp. 75 juta itu terhadap Djemi karena adanya ancaman dari seorang oknum polisi. CV. Multi Graha dituding perbudak anak dibawah umur. Perusahaan ini mempekerjakan karyawan dibawah umur dan penggajiannya dianggap tidak manusiawi. Karyawannya diupah jauh dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI, yakni Rp.125 ribu- Rp.300 ribu/bulan. Karyawan dibawah umur; Surya (15) sudah bekerja 3 tahun bekerja, Zaeni (15) sudah 4 tahun, Yadi (14) sudah 3 tahun, Suhendra (16) sudah 4 tahun, Yosep (16) sudah 2 tahun bekerja dan masih banyak yang belum disebutkan. (Tom/vas/lin)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


43

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Perayaan HUT Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS

1 th Berikut Foto Kegiatan HUT

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


44

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


45

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Bersambung Ke Hal...46

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


46

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


47

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Bersambung Ke Hal...48

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


48

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


49

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Bersambung Ke Hal...50

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


50

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Bersambung Ke Hal...51

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


51

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Upah Minimum DKI Rp1,52 juta Masih Dikaji

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempelajari rekomendasi Dewan Pengupahan DKI tentang usulan upah minimum provinsi 2012 sebesar Rp1,52 juta per bulan atau meningkat 18,53% dari tahun ini Rp1,29 juta agar putusannya dapat diterima pekerja dan pengusaha.

Jakarta, Kantor Berita RBN Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pihaknya berharap angka upah minimum provinsi (UMP) yang baru nanti dapat diputuskan sebelum berakhirnya tahun ini sehingga dapat diberlakukan Bersambung Ke Hal...52

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


52

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Dewan Pengupahan DKI membantah perubahan angka mulai 1 Januari 2012. UMP 2012 itu bukan karena “Rekomendasi itu ada di ada tekanan dari para meja saya. Katanya pekerja yang mengancam pembicaraan terakhir [tentang akan melakukan demo UMP di Dewan Pengupahan secara besar-besaran pada DKI] berjalan dengan positif pekan ini. dan mencapai kesepakatan Wakil Ketua Umum Kamar yang menggembirakan semua Dagang dan Industri DKI pihak. Saya akan pelajari Jakarta Sarman Simanjorang terlebih dahulu,” katanya di meminta agar Gubernur DKI Jakarta hari ini. Fauzi Bowo bersikap sebijak Sementara itu Kepala mungkin dalam menetapkan Dinas Tenaga Kerja dan UMP 2012 sesuai dengan Transmigrasi DKI Jakarta prediksi pertumbuhan Deded Sukandar mengatakan ekonomi, tingkat inflasi dan setelah dievaluasi usulan produktivitas tahun depan. UMP yang pertama “Kalangan pengusaha berdasarkan data KHL yang mengusulkan kenaikan UMP ada di Badan Pusat Statistik 2012 sebesar 9,5% dari UMP maka UMP 2012 dapat 2011 menjadi Rp1,41 juta dinaikkan sesuai KHL Rp1,52 dengan dasar pertimbangan juta. pertumbuhan ekonomi di “Kami evaluasi dan Jakarta sebesar 6,7%, ratamenghitung ulang data yang rata inflasi 3,7%-4,5% dan ada di BPS, karena pada produktivitas,” ujarnya. waktu itu data-data tersebut Menurutnya, berapa pun belum tersusun rapi, terlihat besar kenaikan UMP itu memungkinkan UMP DKI 2012 pengusaha sanggup dinaikkan menjadi melaksanakan. Tetapi, Rp1.529.150,” katanya. lanjutnya, jika tidak mampu Menurutnya, angka UMP menghadapi dampaknya 2012 itu mencapai 102,9% maka perusahaan akan dari KHL Rp1,49 juta yang pengurangan jumlah diputuskan Dewan karyawan atau menunda Pengupahan DKI yang penerimaan karyawan baru. pertama dan 100% dari KHL Sementara itu, Ketua Rp1,52 juta hasil survei pada Umum Asosiasi Pengusaha Januari-September 2011 Indonesai DKI Jakarta yang dituntut para pekerja. Soeprayitno mengatakan Deded selaku Ketua iklim berusaha di Ibu Kota >>Sambungan dari hal. 51

dapat terganggu jika kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan ketenagakerjaan selalu diputuskan di bawah tekanan para pekerja. “Kami khawatir akan ada dampak dari penetapan UMP di Jakarta dan daerah sekitarnya yang angkanya ditetapkan oleh pemerintah setempat berdasarkan ancaman para buruh,” katanya. Dia mengatakan UMP ditetapkan berdasarkan beberapa aspek, meliputi antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, angka kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja serta kinerja umumnya perusahaan. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus melihat kondisi perusahaan dalam menghadapi situasi ekonomi dan inflasi yang berkembang, sebagai pertimbangan dalam memutuskan angka UMP agar tidak membebani perusahaan. “Kami tidak ingin perusahaan menjadi terbebani oleh biaya upah yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa memberi insentif untuk karyawannya, atau terpaksa menekan volume produksi, dan bahkan stop produksi,” ujarnya. (Bsi/rbn)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


53

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Serikat Pekerja di DKI Minta Upah Minimum Rp1,52 Juta

Jakarta, Kantor Berita RBN Serikat pekerja di Jakarta meminta kenaikan upah minimum provinsi pada 2012 menjadi Rp1,52 juta atau100% dari kebutuhan hidup layak pekerja lajang, dan mengancam akan mogok kerja secara masal jika Permpro DKI menolak usulan tersebut. Juru bicara Forum Buruh DKI Jakarta Muhamad Rusdi mengatakan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha, pemprov dan akademisi telah melakukan survei pada Februari-September 2011

menetapkan rata-rata kebutuhan hidup layak (KHL) Rp1.52 juta per bulan. “Walaupun pihak Dewan Pengupahan DKI atas desakan para pengusaha kemudian menurunkan angka KHL per bulan menjadi Rp1,49 juta, kami tetap berpatokan kepada hasil survei sebesar Rp1,52 juta,� katanya di Jakarta hari ini. Menurunya, penetapan UMP 2012 sebesar Rp1,52 juta per bulan pada 2012 itu sebenarnya belum merupakan angka yang ideal, karena hasil survei pada Februari-Septem-

ber 2011 nilai KHL mencapai Rp1,57 juta dan bahkan jika dihitung dengan analisis kecenderungan hingga Desember 2011 sekitar Rp1,62 juta per bulan. Rusdi mengatakan buruh mendesak Pemprov DKI tidak menetapkan UMP 2012 di bawah KHL sebesar Rp1,52 juta, karena besaran upah tersebut merupakan patokan bagi pekerja lajang, dan jika mereka berkeluarga maka kondisinya menjadi hidup di bawah kelayakan dan Bersambung Ke Hal...55

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


54

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

UMR Kaltim Disepakati Naik 8% ke Rp 1,177 Juta

Balikpapan, Kantor Berita RBN Dewan Pengupahan Daerah Kalimantan Timur menyepakati upah minimum regional (UMR) Kaltim pada 2012 sebesar Rp1,177 juta atau meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp1,084 juta.  Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim M. Slamet Brotosiswoyo mengatakan nilai tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak baik Apindo maupun serikat pekerja. “Memang tidak bisa sesuai

dengan keinginan teman serikat pekerja tetapi sudah diatas dari inflasi yakni sebesar Rp1,162 juta,” ujarnya. Slamet mengatakan keput usan dari Dewan Pengupahan Daerah tersebut sudah ditembuskan kepada Gubernur Kaltim untuk mendapatkan pengesahan. Dia memperkirakan dalam waktu 7-10 hari keputusan tersebut sudah bisa ditetapkan. Nantinya setelah keputusan tersebut dibuat, pembahasan upah minimum kota (UMK) dan upah masing-masing sektor bisa segera dilaksakanakan.

Slamet mengharapkan pembahasan upah tersebut tidak alot sehingga pada akhir tahun sudah ada keputusan pada jenis upah tersebut. “Sehingga pada 2012 para pengusaha sudah bisa menetapkan standar upah yang baru,” ujarnya. Sebelumnya pembahasan upah tersebut sempat berjalan alot karena masing-masing pihak memiliki angka acuan tersendiri dalam menetapkan UMR. Namun, akhirnya kemarin kesepakatan tersebut Bersambung Ke Hal...55

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


55

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

>>Sambungan dari hal. 53

kesejahteraan. “Jika UMP di bawah KHL, kami akan melakukan mogok masal di kawasan industri seperti Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Cilincing dan Pulogadung, serta pusat niaga dan bisnis Sudirman, Thamrin dan Kuningan serta sarana transportasi umum,” tegasnya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan Dewan Pengupahan DKI yang di dalamnya terdapat 7 orang wakil dari 7 serikat pekerja menetapkan KHL Rp1,49 juta >>Sambungan dari hal. 54

bisa terjadi.  Dia menerangkan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni keberlangsungan usaha serta kemampuan untuk melakukan pembayran tersebut. Namun, Slamet menghimbau sebaiknya para pekerja tidak terlalu merisaukan tentang UMR sebab hal tersebut merupakan standar bagi para pekerja lajang yang bekerja kurang dari 1 tahun. Sementara itu, Spesialis Hubungan Industrial Organisasi Buruh Internasional (ILO) Asia Tenggara Jhon Ritchotte mengatakan sebaiknya Indone-

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

per bulan sebagai acuan penetapan UMP 2012. “Kami tidak tahu, kenapa masih ada serikat pekerja yang terkesan kurang percaya kepada wakilnya sendiri yang menjadi anggota Dewan Pengupahan dan menetapkan KHL Rp1,49 juta,” ujarnya. Sarman yang menjadi anggota Dewan Pengupahan DKI mengatakan angka UMP 2011 sebesar Rp1,29 juta per bulan merupakan 91% dari KHL dan sebesar 15,38% di atas upah minimum provinsi tahun sebelumnya Rp1,18 juta per bulan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta Soeprayitno mengatakan peraturan

perundangan yang berlaku tidak mengharuskan UMP sebesar 100% dari KHL, tetapi harus proporsional dengan kinerja perusahaan dan situasi ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, lanjutnya, kesejahteraan karyawan dapat terus ditingkatkan tanpa harus membebani perusahaan dengan ongkos pekerja yang tinggi, sehingga merugikan daya saing produknya. “Harapan kami, kenaikan UMP tidak jauh di atas tingkat inflasi, agar tidak menjadi human cost yang membebani perusahaan sehingga daya saingnya tertekan dan bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan,” tegasnya. (faa/red)

sia bisa segera beranjak dari masalah standar upah minimum. “Harus segera membahas pengupahan karyawan bukan lagi upah minimum yang harus diperdebatkan,” ujarnya.  Dia mengatakan pengupahan akan membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki. Semakin kompeten pekerja tersebut maka upah yang diberikan harus memiliki nilai yang pantas. Jhon berpendapat masalah pengupahan masih menjadi maslaah yang penting bagi pekerja di Indonesia karena berpengaruh bagi produktivitas kerja. Untuk itu, agar lebih mendapatkan tingkat produktivitas yang baik

penetapan pengupahan perlu dilakukan perbaikan.  Perlu ada pembicaraan baik secara sektoral maupun bersamasama antara pekerja dan pengusaha agar upah bisa ditetapkan diatas standar upah minimum dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. “Namun, tetap perlu memperhatikan kaidah yang disepakati agar pengupahan tersebut bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja,” ujarnya. John mengatakan pengupahan merupakan hal yang fleksibel. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan serta pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. (sut/red)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


56

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Gubernur DKI Setujui UMP Rp 1,5 Juta, Buruh Batal Demo Jakarta, Kantor Berita RBN UMP menggembirakan semua Anggota Dewan Pengupahan Ratusan ribu pekerja atau pihak,” ujar Fauzi Bowo di Balai DKI, Mas Muanan, memburuh di DKI Jakarta boleh ber- Agung DKI, Senin (21/11). benarkan terjadinya perubahan sukacita. Pasalnya, Gubernur Selanjutnya, usulan UMP DKI usulan besaran UMP DKI 2012. DKI Jakarta Fauzi Bowo 2012 itu akan dituangkan dalam Perubahan terjadi setelah menyetujui kenaikan upah mini- keputusan Gubernur. dilakukan rapat negosiasi ulang mum provinsi (UMP) tahun 2012 Kenaikan UMP sebesar dengan para buruh pada sebesar Rp 1.529.150. sekitar Rp 239.000 pada tahun Minggu (20/11) malam. Sebelumnya, Dewan Pengu- 2012 ini, menurut Direktur Ek- “Ditambah lagi adanya ancaman pahan menetapkan UMP tahun sekutif Masyarakat Peduli Pem- demonstrasi buruh besardepan sebesar Rp 1,497.838. bangunan Jakarta (MPPJ) besaran. Maka hasil dari Namun, kemudian dilakukan Arman Zakaria, adalah wujud negosiasi ulang itu, kami perubahan. UMP DKI pada tahun dari tingginya perhatian Guber- sepakat untuk mengubah usulan 2011 sebesar Rp 1,290.000. nur DKI Fauzi Bowo terhadap UMP sesuai dengan KHL versi Persetujuan Gubernur DKI itu kesejahteraan pekerja di DKI. buruh,” kata Mas Muanam, disambut antusias oleh ratusan “UMP tahun 2012 hasil kesepa- Senin (21/11). ribu buruh Ibu Kota, sehingga katan Dewan Pengupahan dan Faktor lainnya, menurut Mas mereka mengurungkan niat disetujui Gubernur DKI adalah Muanam, perubahan terjadi untuk demonstrasi menuntut yang tertinggi di Indonesia. Kita karena menyesuaikan dengan UMP disesuaikan dengan berharap para pengusaha nilai UMP di daerah mitra kebutuhan hidup layak (KHL) melaksanakan kebijakan UMP seperti Bekasi, Depok, dan pekerja bujangan. itu sehingga pekerja bujangan Tangerang. Yakni nilai upah “Ini sejarah baru di DKI, bisa memenuhi kebutuhan hidup minimum Kota Depok 2012 tuntutan pekerja agar UMP layak (KHL) di Ibu Kota,” ujar sebesar Rp 1.453.875, disesuaikan KHL langsung Arman Zakaria. Kabupaten Bekasi 2012 senilai disetujui oleh Pemprov DKI. Menurut Arman, persetujuan Rp 1.491. 866, dan Kota Bekasi Kebijakan ini menunjukkan kenaikan UMP itu dapat menjadi 2012 senilai Rp 1.422.252. bahwa Gubernur DKI Fauzi kado istimewa bagi para pekerja Dengan perubahan besaran Bowo pro kepada pekerja/ pada akhir tahun 2011. Semua UMP itu, menjadikan UMP Kota buruh. Mudah-mudahan, kebija- pihak harus menaati UMP, Jakarta pada tahun 2012 yang kan ini bukan karena tahun 2012 khususnya pengusaha mesti tertinggi dibandingkan dengan ada pemilihan umum kepala membayar gaji minimal pekerja daerah mitra. daerah (pemilukada),” kata bujangan sesuai UMP. Kepala Dinas Tenaga Kerja Azhar Habib dari Forum Buruh Sementara itu, memperhati- dan Transmigrasi DKI Deded DKI Jakarta. kan tuntutan buruh dan setelah Sukandar mengatakan, setelah Terkait persetujuan kenaikan mengevaluasi data KHL dari mengadakan evaluasi usulan UMP itu, Gubernur DKI Fauzi Badan Pusat Statistik (BPS), besaran UMP yang pertama Bowo menyambut baik atas Dewan Pengupahan DKI men- berdasarkan data-data KHL kesepakatan Dewan Pengupa- cabut usulan pertama besaran yang ada di BPS, maka terlihat han yang menggelar rapat upah minimum provinsi (UMP) peluang besaran UMP DKI 2012 Akses Baca“Laporan Surat Kabar Akses Baca Berita Aktualsesuai Kami KHL hingga Senin dini hari. DKI 2012 sebesar Rp 1.497. dapat dinaikkan Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News Dewan Pengupahan sudah ada 838. Kemudian mengubahnya versi buruh sebesar Rp Online: www.rakyatbicaranews.com di meja kerjahttp://issuu.com/rakyatbicaranews saya. Intinya, saya menjadi Rp 1.529.150 sesuai 1.529.150. sangat gembira karena besaran Website: denganwww.kbrakyatbicaranews.co.cc tuntutan pekerja. (Yon Parjiyono/red)


57 Si Begu (Bekas Guru) dan Si Ompung Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Si Begu :

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Suatu ketika hari Sabtu sore si Begu pergi ke pasar Blok M untuk bertemu dengan teman lamanya yang bergelar si Kangkung Genjer. Disebut si Kangkung Genjer disebabkan sering makan kangkung dan makan genjer serta omongannya sering ngawur alias tidak jelas arah omongannya. Tetapi karena seorang teman, si Begu positive thingking terhadapnya.Tak disangka dan tak diduga, si Kangkung Genjer ternyata tidak datang dan ingkar janji dan si Begu malah ketemu ama si Ompung di warung kopi pojok Blok M. Si Ompung : Hei….. Begu…. Ngapain kamu disitu? Jangan panjang panjang angan angannya. Nanti kamu kerasukan Begu……..??? Si Begu : Eh….. si Ompung!!! Darimana Ompung? Si Ompung : Untung ketemu kamu di sini. Sudah tiga hari ini kamu saya cari cari. Kok HPmu tidak aktif Begu? Si Begu : Ada apa cari saya Ompung? Si Ompung : Saya mimpi buruk tentang kamu. Ada orang yang mau rencanakan untuk membantai kamu karena kamu koranin melulu kali itu orang. Dalam mimpi saya kamu dikeroyok dan kantor kamu diserbu oleh orang tidak dikenal. Kamu harus hati hati dan rajin berdoa supaya kamu selalu diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Si Begu : Oh…. Itu peristiwa tahun lalu Ompung. Kantor saya diserbu oleh orang tidak dikenal dan sudah dilaporkan ke Polsek. Tetapi, ada informasi baru baru ini, bahwa hal tersebut diduga ada oknum pejabat yang menggunakan tangan preman untuk membungkam pers dengan membayar oknum preman untuk menyerbu kantor saya. Padahal, selaku pejabat publik, oknum pejabat tersebut hanya ditulis dalam berita demi terciptanya keterbukaan informasi publik serta melakukan tupoksinya selaku pers yaitu pengawal kebenaran terhadap hak hak masyarakat. Si oknum preman sendiri juga anggota masyarakat. Sedangkan pers selalu mengawal dan membela hak masyarakat yang terjolimi. Kalau insan pers dimatiin, nanti jadi tidak ada lagi generasi bangsa yang mau menjalankan fungsi peranan pers selaku pengawal kebenaran maupun kontrol sosial. Kok mau si oknum ya…… melakukan hal tersebut? Si Ompung : Itulah bedanya orang yang sekolah dan mengerti hukum dengan orang yang tidak sekolah Begu…… Si Begu : Oh…. Bukan begitu Ompung. Oknum premannya orang sekolahan dan diduga oknum mafia yang dimanfaatkan oleh pejabat yang dikritisi karena oknum pejabat diduga terlibat korupsi dan salah gunakan jabatan. Si Ompung : wah… wah … wah.. kok bisa begitu? Si Begu : Makanya menjadi aneh Ompung. Seorang pejabat menggunakan tangan preman untuk rencanakan pembunuhan terhadap insan pers yang menulis kinerjanya. Bagaimana itu menurut Ompung? Si Ompung : Mau dibawa kemana bangsa ini, kalau pejabat punya mental tempe begitu masih dipertahankan menjabat? Masa merencanakan pembunuhan??? Kok tega benar dia itu? Laporkan saja ke penyidik supaya dilakukan penyelidikan. Si Begu : Ya Ompung… tunggu dilengkapi dulu berkas dan dokumennya. Si Ompung : Tetapi Begu …. sambil dikumpulkan data dan faktanya, konfirmasi saja terlebih dulu kepada oknum yang diduga terlibat, termasuk kepada pucuk pimpinannya supaya tercipta pemberitaan yang akurat dan berimbang. Setelah itu langsung tulis sesuai Akses Baca temuan Surat Kabar Akses Berita Aktual Kami dengan di lapangan dengan nyata tanpaBaca rekayasa. Tetapi sebelum diekpos Rakyat Bicara Online Rakyat Bicara News sebagai berita headline, buat dulu surat tertulis kepada penguasa untuk memohon Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews www.rakyatbicaranews.com perlindungan hukum demi terciptanya supremasi hukum di bidang pers, bahwa dalam Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc menjalankan fungsi dan peranan pers, wartawan dilindungi hukum. (***)


58

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Tabloid RAKYAT BICARA NEWS Membutuhkan: Fotografer Trainee (Min SMA/SMK) Wartawan Trainee (Min SMA/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com PEMBERITAHUAN Diberitahukan bahwa alamat Redaksi TABLOID RBN pindah alamat ke: Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan Demikian diberitahukan. Redaksi TABLOID RBN

Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Bersambung Ke Hal...59


59

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

PENANGANAN SOSIAL

Perlu Kerja Sama Seluruh Komponen Bangsa Jakarta, Kantor Berita RBN Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Potensi tersebut akan dimanfaatkan pula guna menjalankan program-program yang dicanangkan. Demikian dikemukakan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Aljufri, dalam acara dialog bertajuk Kinerja Kementerian Sosial tahun 2010-2011 di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (21/11). Lebih lanjut dijelaskan Mensos, potensi itu sendiri terdapat dari dalam maupun luar kementerian. “Potensi internal dan eksternal,� ujarnya. Potensi dari dalam disebutkannya, Kemensos akan selalu meningkatkan keterampilan sumberdaya manusia (SDM)-nya. Sehingga, mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pengoptimalan potensi eksternal, dipaparkannya, yakni meningkatkan kemitraan dengan berbagai komponen bangsa. Dicontohkannya,

penanganan masalah sosial seperti anak jalanan, keluarga tidak mampu, dan para penyandang cacat memerlukan kerja sama semua komponen yang ada. Seperti untuk menangani anak jalanan, pihak kementerian bekerja sama dengan beberapa rumah singgah

kemitraan dengan dunia niaga untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga. Pada dasarnya, ujar Mensos, penanganan masalah sosial seperti anak jalanan, keluarga tidak mampu, dan para penyandang cacat memerlukan kerja sama semua komponen yang ada. Seperti untuk menangani anak jalanan, pihak kementerian bekerja sama dengan beberapa rumah singgah. Sedikitnya ada 48 rumah singgah yang menjadi mitra Kemensos di Jakarta. Untuk itu, Mensos mengemukakan, akhir November ini, Ibu Kota diharapkan sudah bisa terbebas dari anak jalanan. Sementara itu, terkait dengan pemberdayaan keluarga tidak mampu, Mensos menyebutkan pihaknya telah meluncurkan program keluarga harapan. Program ini merupakan salah satu kebijakan terobosan, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Berkat program yang diluncurkan sejak tahun 2007 ini, jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan makin meningkat. (Budi Seno/red)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


60

Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Edisi: Rabu, 020/23 - 29 November 2011

Keluarga Besar KELURAHAN JATI PULO KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Mengucapkan SELAMAT HARI ULANG TAHUN ke-1

Kantor Berita RAKYAT BICARA NEWS Ahmad Jazuri, S.Sos Lurah

Satiri Wakil Lurah

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca Berita Aktual Kami

Rakyat Bicara News

Rakyat Bicara Online

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

www.rakyatbicaranews.com

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc


TABLOID RBN EDISI 020