TABLOID RBN EDISI 022

TABLOID RBN Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers Redaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665

Email: kantorberitaRBN@yahoo.com Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Online http://issuu.com/tabloid _rbn Indek Berita

PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung Halaman..22

Indikasi Kebobrokan Ir. Alim Bastian Selaku Kakantor Pertanahan Kota Tangerang Diminta Untuk “Dituntaskan”

Telusur Delik Pertanahan Hambalang Bogor

Kinerja Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI “Bobrok” Serta Gunakan Tangan “Premanisme” Perkara Dibalik Perkara dan Peristiwa Dibalik Peristiwa

Halaman..31

Kasudin PU Jalan Jaksel, Ir. H. Yayat Hidayat, MT:

Saya Siap Dikritik Asal Tujuannya Untuk Membangun Halaman..45

Oknum WS “mengaku BIN”

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS Akses Baca Surat Kabar

TABLOID RBN Akses Baca

http://issuu.com/rakyatbicaranews

RAKYAT BICARA NEWS www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc Edisi: 022 Harga Rp. 12.000,-

http://issuu.com/tabloid_rbn TABLOID RBN www.kbrakyatbicaranews.co.cc http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc RABU, 28 MARET - 10 APRIL 2012

02

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara Kebenaran TABLOID RBN (RAKYAT BICARA NEWS) PENERBIT:: CV. MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringoringo, Drs. Dolok F. Sirait, Lingge Nainggolan PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rodeo Sujana Marbun REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. Koordinator Liputan: Minggus S. Koordinator Liputan Daerah: Sihol TH. Nainggolan REDAKTUR KHUSUS: Benhard MR Sinaga, Monang REDAKTUR: Witman Hutagalung, Yulianto

STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, P, Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, Mangihut Sitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, Sihol TH. Nainggolan, Yulianto, Rohimin, Minggus Sihombing, Witman Hutagalung, Hotman Gurning, Erik Simorangkir, Sutisno.

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC Tamba SH (Kepala), Kamot Manalu, Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, Jamot Samosir BIRO PEMKOT TANGERANG: Dani, Agus Priyanto BIRO PEMKAB TANGERANG: Ani Subekti BIRO TANGERANG SELATAN: Rohimin BIRO BEKASI: K. Simatupang BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: Antoni BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: Alisyah REKENING: Bank BCA No Rek. 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta Selatan TELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: kantorberitaRBN@yahoo.com Percetakan: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri) Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc Online: http://issuu.com/tabloid_rbn DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI TABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

3

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

Telusur Delik Pertanahan Hambalang Bogor

Kinerja Joyo Winoto Selaku Kepala BPN RI “Bobrok” Serta Gunakan Tangan “Premanisme”  Perkara Dibalik Perkara dan Peristiwa Dibalik Peristiwa Jakarta, Kantor Berita RBN isebabkan kinerja Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diduga bobrok serta gunakan cara cara “premanisme” dan disinyalir pelihara oknum preman untuk memperlancar urusannya, bila Surat Keputusan (SK) untuk penerbitan sertifikat tanah sudah ditandatangani Joyo Winoto, PhD Selaku kepala BPN RI, sehingga delik pertanahan diduga membuat masyarakat menjadi korban dan dapat berakibat kehilangan nyawanya karena terjadi seteru antara masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat dan institusi pemerintah dengan institusi pemerintah, yang urusannya adalah urusan tanah. Akibatnya disinyalir terjadi perkara dibalik perkara dan peristiwa dibalik peristiwa.

Padahal, bila dilakukan

D

Oknum WS yang diduga mengaku Anggota BIN (foto: ist)

pengkajian, sumber permasalahan dan perkara pertanahan banyak berawal dari kebijakan yang disinyalir akibat salahgunakan jabatan. Juga dengan

kurang taatnya Joyo Winoto kepada hukum dan putusan hukum yang sudah mempuBersambung Ke Hal..........04

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

4

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 03

nyai kekuatan hukum tetap terindikasi seperti “digantung” supaya tanahnya menjadi status quo.

Pasalnya, setelah SK Kepala BPN RI terbit, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten, baru terbit sertifikat tanah sebagai legalitas tanah.

Berarti awalnya dari SK kepala badan, bila luas tanahnya di atas 7,5 hektar, baru terbit sertifikat yang dapat diurus di kantor pertanahan tingkat kota/kabupaten. Bukan sertifikat yang menjadi awal persoalan, melainkan SK yang menerbitkan sertifikat tersebut.

Semaraknya persoalan tanah di wilayah Bumi Persada Nusantara diduga disebabkan Joyo Winoto salahgunakan jabatan dalam penerbitan SK. Akibatnya, masyarakat Indonesia terjadi berperkara yang awal perkaranya terindikasi akibat SK yang diterbitkan Kepala BPN RI. Salah satu contoh adalah tanah Hambalang Bogor, yaitu lokasi tanah seluas 750,05 hektar dan terpecah menjadi beberapa delik tanah maupun delik hukum, yaitu terjadinya delik wisma atlet Hambalang yang sudah di pengadilan terkait korupsi, dan perkara antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana maupun pelaporan Joyo Winoto kepada Mabes Polri supaya dilakukan penyelidikan disebabkan indi-

LAPORAN UTAMA

kasi salahgunakan jabatan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Hal itu juga disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan minggu lalu di Jakarta.

Sumber juga mengatakan, berawal dari indikasi salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9/HGU/BPN/ 2006, yaitu SK perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate yang notabene milik Probosutedjo, digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi putusan hukum tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Delik pertanahan maupun indikasi salahgunakan jabatan tersebut diekpos oleh Redaksi Rakyat Bicara News sekitar empat tahun belakangan ini dengan pemberitaan akurat dan berimbang, tetapi akibat pemberitaannya kantor pers diserbu oleh massa tidak kenal pada tahun 2010 lalu.

Adapun Laporan Polisi Nomor: LPB/283/VII/2010/ Sek.Sanggar tanggal 20 Juli 2010, peristiwa pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, Pasal 170 KUHP dengan TKP: Kantor Redaksi Rakyat Bicara News Jl. Ciledug Raya No. 17 RT 006 RW 05 Kelurahan Petukangan

Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dimana sampai saat ini pelakunya masih dalam proses penyelidikan, imbuhnya.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, seorang narasumber yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, karena peduli terhadap kebenaran dan keadilan serta untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, narasumber tersebut siap dan bersedia menjadi saksi di pengadilan, dan mengatakan, “Pada tahun 2010 lalu, ketika ada pemberitaan tentang dugaan salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, oknum berinisial WS yang juga termasuk orangnya Joyo Winoto selaku pengacara dan mengaku seorang anggota BIN (Badan Intelijen Negara) marah marah menanggapi pemberitaan tersebut dan mengeluarkan perintah untuk lakukan eksekusi terhadap Pemimpin Redaksi RBN, dan selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp. 10 juta kepada oknum berinisial SN, karena pemberitaan tersebut membuat oknum WS tersinggung” imbuh sumber.

Sumber juga menambahkan, bahwa penyerahan sejumlah uang tersebut terjadi di Citos (Cilandak Town Squard), yaitu penyerahan biaya operasional Bersambung Ke Hal..........05

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

5

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

nya, termasuk membungkam untuk eksekusi Pemred RBN, Pemrednya untuk selama ladari oknum mengaku BIN ber- manya, tetapi Tuhan berkata inisial WS kepada SN bersama lain dan target mereka masih diberikan kehidupan olehNya. kelompoknya.

Demi terciptanya pemberi“Oknum WS dan SN telah taan yang akurat dan berimmengambil keuntungan dari pemberitaan RBN terkait pem- bang, Redaksi RBN mengirimberitaan indikasi salahgunakan kan surat konfirmasi kepada jabatan oleh Joyo Winoto se- Kepala BPN RI Joyo Winoto terlaku Kepala BPN RI. Adanya kait dengan penyataan narapemberitaan tersebut diduga sumber, bahwa penyerbuan didigunakan sebagai materi un- lakukan oleh oknum WS dan tuk jembatan mempererat hu- ada hubungannya dengan Kebungan antara Joyo Winoto de- pala BPN RI Joyo Winoto karengan oknum WS dan SN, apa- na pemberitaan indikasi salahlagi oknum WS juga selaku pe- gunakan jabatan.

Surat konfirmasi Nomor ngacara Joyo Winoto serta me093/Kf-SK/11 tersebut dikingaku Anggota BIN yang tugasnya menjaga dan menga- rimkan tanggal 4 Desember mankan Joyo Winoto selaku 2011 dengan tembusan surat: Kepala BPN RI dari berbagai Presiden Republik Indonesia hambatan termasuk untuk c/q Menteri Sekretaris Negara, menghambat peran pers yang Ketua Dewan Perwakilan Rakmelakukan tugas jurnalistik� yat Republik Indonesia (DPR RI), Ketua Mahkamah Agung tandas sumber.

Seiring dengan perjalanan Republik Indonesia, Ketua Dewaktu dan pantauan Kantor wan Pers, Ketua Komnasham, Berita RBN, disebabkan ada- Kepala Badan Intelijen Negara nya narasumber yang menga- (BIN), Kepala Kepolisian Retakan bahwa dibalik penyerb- publik Indonesia (Kapolri), Jakuan kantor redaksi RBN pada sa Agung Republik Indonesia, tahun 2010 lalu dan pengeroyo- Ketua Komisi Pemberantas kan terhadap Pemimpin Re- Korupsi (KPK), Ketua Badan daksinya, disinyalir juga ter- Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, jadi insiden menghambat ki- Menteri Pemberdayaan Apanerja pers, yang diduga dilaku- ratur Negara dan Reformasi Bikan oleh oknum WS dengan rokrasi, Jaksa Agung Muda Inmemerintahkan oknum SN, telijen (Jamintel) Kejagung RI, setelah oknum WS mendapat Ketua Pengadilan Tata Usaha arahan dari Kepala BPN RI Negara (PTUN) Jakarta, InspekJoyo Winoto, agar kantor re- tur Utama BPN RI, Sekretaris daksi RBN diserbu untuk Utama BPN RI, Deputi I, II, III, membungkam pemberitaan- IV dan V BPN RI, Kepala Pusat .........................Sambungan dari hal. 04

Hukum dan Humas BPN RI, Kabag Humas BPN RI, Para Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Tingkat Provinsi, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Para Kepala Kantor Pertanahan Tingkat Kota/Kabupaten, Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, dan Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggarahan di Jakarta.

Kemudian, tanggal 17 Januari 2012 Redaksi RBN mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Presiden RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan surat perlindungan hukum tersebut adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat aman di negaranya sendiri untuk menjalankan tugas jurnalistiknya selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Tetapi anehnya, fotokopi surat konfirmasi dan surat permohonan perlindungan hukum kepada penyelengara Bersambung Ke Hal..........06

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

6

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 05

negara tersebut dapat berada di tangan oknum WS dan oknum SN. Padahal tembusan surat tidak ada yang ditujukan kepada oknum WS maupun oknum SN, akibatnya oknum WS dan oknum SN dipertanyakan darimana mendapatkan fotokopi surat tersebut.

Selanjutnya, tanggal 1 Februari 2012 baru baru ini melalui HP, oknum SN mengajak Pemred RBN untuk bertemu dalam hal membahas terkait surat konfirmasi tersebut dan sepakat membuat janji untuk bertemu tanggal 2 Februari 2012 sore harinya di kantor redaksi RBN. Tetapi pada tanggal 2 Februari 2012 sekitar pukul 09.45 WIB, oknum SN menelpon Pemred RBN untuk bertemu di Polsek Pesanggarahan tetapi karena Pemred RBN tidak bersedia untuk bertemu, oknum WS dengan menggunakan HP oknum SN lakukan pengancaman, seperti ucapan oknum WS, “Ini wilmar Sitorus.

Kamu mau datang ke Polsek Pesanggrahan atau tidak? Mau selesai secara preman atau secara hukum?”

Disebabkan Pemred RBN menjawab telepon tidak bersedia untuk bertemu, oknum WS langsung memaki, mengucapkan kata kata “Kubunuh kau babi!” ujar oknum WS secara lantang kepada Pemred RBN dan Pemred RBN langsung menutup teleponnya. Ke-

LAPORAN UTAMA

mudian oknum SN melalui sms mengajak untuk bertemu dengan Pemred RBN, tetapi Pemred RBN menyarankan, lebih baik diselesaikan secara hukum.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Polsek Metro Pesanggrahan, Kompol D. Situmorang membenarkan bahwa oknum WS dan oknum SN benar datang pada tanggal 2 Februari 2011 untuk membuat laporan polisi (LP) pencemaran nama baik terkait surat konfirmasi kepada Kepala BPN RI, karena nama oknum WS dan SN ada tertulis dalam surat konfirmasi tersebut. Tetapi karena tempat kejadian perkara dan alamat kantor BPN RI sebagai alamat surat konfirmasi merupakan wilayah hukum Polsek Metro Kebayoran Baru, Kompol D. Situmorang mengarahkan supaya LP dibuat di Polsek Metro Kebayoran Baru. Oknum WS menunjukkan kopi surat konfirmasi kepada Kapolsek dan juga kepada penyidik Polsek Metro Pesanggrahan.

Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News Laspen Sianturi dan juga Anggota Organisasi Pers Kewadi (Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia) memberikan tanggapan, “Kalaupun kami selaku jurnalis menulis sebuah pemberitaan dan akibat pemberitaan tersebut kurang enak di hati, janganlah kami diteror, diancam, diserbu apalagi diren-

canakan untuk dibunuh. Pintu hati seorang jurnalis terbuka lebar. Silahkan dibuat hak jawab sesuai dengan Undang Undang Pers No 40/1999, dimana seseorang dapat membuat surat hak jawab dan atau hak koreksi bila memang pemberitaan tersebut membuat objek pemberitaan merasa ada yang dirugikan. Kami hanya menjalankan tupoksi pers selaku pengawal kebenaran dan keadilan dengan pemberitaan akurat dan berimbang. Tolong seorang jurnalis jangan dibunuh lagi di negeri ini, karena jurnalis hanya menjalankan tugas dan profesi sebagai insan pers. Nyawa berada di tangan Tuhan. Membunuh adalah perbuatan dosa dan melawan hukum”.

Selaku pers yang menjalankan tugas dan fungsinya, insan pers adalah netral dengan berita akurat dan berimbang.

Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan, asal ada kemauan untuk menyelesaikan. Janganlah main hakim sendiri terhadap wartawan apalagi karena sebuah berita.

Tinggal membuat surat hak jawab kepada redaksi yang menuliskan berita tersebut, sederhana saja sebenarnya dan tidak harus berurusan dengan nyawa manusia, tandasnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar.

Bersambung Ke Hal..........07

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

7

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 06

SBY Diminta Untuk Segera “Copot” Joyo Winoto

S

elaku Kepala Negara dan Kepala Pemerinta han yang melaksanakan tugas mulia terhadap nusa dan bangsa, negara, dan masyarakatnya, serta demi terwujudnya keamanan masyarakat untuk tinggal di negara hukum yang merdeka dan berdaulat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera copot pejabat yang mentalnya terindikasi kurang bagus serta kurang peduli terhadap masyarakat, disebabkan kebijakan yang diterbitkan maupun dilakukan terindikasi arogan dan premanisme, karena diduga menggunakan cara dan perpanjangan tangan preman untuk menyelesaikan delik yang terjadi, dimana terjadi kisah dibalik kisah, perkara dibalik perkara dan rencana dibalik rencana terkait tanah Hambalang Bogor.

Joyo Winoto, PhD diduga sebagai otak perencana terkait penganiayaan, pengeroyokan dan penyerbuan di Kantor Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News ketika berdomisili di Jl. Ciledug Raya No. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada tahun 2010 lalu, dimana massa tidak kenal datang dengan tiba tiba menyerbu ke dalam ruangan kantor, kemudian Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, menjadi korban penganiayaan, pemukulan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/283/VII/2010/Sek.Sanggar tanggal 20 Juli 2010 silam dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan.

Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI diduga memberikan anggaran ratusan juta rupiah untuk penyerbuan dan rencana indikasi pembunuhan terhadap wartawan dan atau Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News yang saat itu mengekpos pemberitaan tentang indikasi “salahgunakan jabatan” oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI terkait tanah

Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto: ist)

Hambalang Kabupaten Bogor dan Joyo Winoto disinyalir menjadi otak perencanaan dengan menggunakan tangan oknum berinisial, WS (Pengacara) yang sehari hari sering keluar masuk Kantor BPN RI (ruangan Joyo Winoto), dan sering mengaku kepada masyarakat selaku seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara). Dalam tim yang diduga dipimpin oleh oknum berinisial WS tersebut juga diduga dibantu oleh oknum SN. Hal itu disampaikan oleh sumber RBN yang meminta supaya namanya jangan ditulis dalam berita Minggu lalu di Jakarta.

Dalam hal ini, Joyo Winoto sudah kurang pantas menjadi Kepala BPN RI karena kurang profesional menjalankan tugasnya selaku pejabat publik, diduga kurang menghormati putusan hukum terkait tanah Hambalang Bogor Bersambung Ke Hal..........08

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

8

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

Menurut sumber lain yang layak dipercaya dan tidak berdan disebabkan kinerjanya terkait penerbitan SK Nomor 9 sedia namanya ditulis dalam ditulis secara jurnalistik, pemberitaan, sekitar dua tahun wartawan penulisnya diduga lalu seorang Ketua LSM berimau dibunuh dengan menyer- nisial MG juga menjadi korban bu kantor media serta menge- penganiayaan dan penculikan royok pemimpin redaksi me- di kantor Walikota Jakarta Seladia di lingkungan kantornya tan, dimana dalam kejadian tersendiri. Pada saat peristiwa pe- sebut juga diduga dilakukan ngeroyokan itu terjadi, saat oknum yang sama yaitu okyang sama juga Joyo Winoto te- num WS yang diduga menjadi rindikasi mengeluarkan angga- pelaku praktek “preman” terran untuk menyelesaikan mi- hadap wartawan maupun Lemsinya terhadap wartawan penu- baga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkritisi kinerja lis secara “premanisme”. .........................Sambungan dari hal. 07

lembaga yang dibekinginya.

Walaupun oknum oknum tersebut mengaku sebagai seorang wartawan maupun sebagai seorang jurnalis yang menjalankan fungsi dan peranan pers, serta pengurus harian di sebuah LSM, tetapi oknum tersebut terindikasi berlindung dibalik profesi wartawan dan diduga menerima order untuk menghambat kinerja pers secara trik serta cara premanisme ataupun dengan intimidasi terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya, imbuh sumber.

Kepala BPN RI Terindikasi “Cuek Bebek” Terhadap Surat Menteri Sekretaris Negara

Sudi Silalahi

D

isebabkan Joyo Winoto, onal (BPN) RI terindikasi “Cuek PhD selaku Kepala bebek” terhadap surat Sudi SiBadan Pertanahan Nasi- lalahi selaku Menteri Sekretaris

Negara terkait arahan Presiden Republik Indonesia, serta dimana Joyo Winoto kurang menjaga nama baik dan nama besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku atasan langsung dari Joyo Winoto, Presiden SBY diharapkan untuk melakukan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto, apakah masih layak dipertahankan jabatannya selaku Kepala BPN RI setingkat kementerian non departemen tersebut.

Selain “cuek bebek” terhadap arahan Presiden RI, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Bersambung Ke Hal..........09

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

9

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 08

Kepala BPN RI bertolak belakang dengan arahan Presiden, yaitu arahan sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan kop surat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, namun sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto disinyalir kurang menghormati arahan Presiden tersebut, yaitu Joyo Winoto belum bersedia menerbitkan SK terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi malah tanahnya menjadi status quo.

Dan, dalam surat pembatalan yang diterbitkan untuk menjalankan putusan Mahka-

LAPORAN UTAMA

mah Agung RI tersebut, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat Surat Keputusan (SK) pembatalan yang dapat dikatakan “jauh panggang dari api” karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo.

Padahal berdasarkan penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 120/G/ 2006/PTUN-JKT dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat SK Pembatalan yang akibatnya tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Putusan Hakim dari Mahkamah Agung RI juga seperti “dicuek bebek”.

Apa karena Joyo Winoto mantan Dosen dari SBY, sehingga arahan Presiden tak diindahkan, namun demikian pejabat yang bersangkutan “tidak dicopot”, sangat dipertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini. Kenapa putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan oleh Joyo Winoto sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini diminta ketegasan SBY selaku Presiden RI agar menindak tegas jajarannya atau pejabat pertanahan yang kurang menghormati hukum.

Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semakin nyatanya aplikasi dan pelaksanaan Undang Undang Pokok AgBersambung Ke Hal..........10 Wilmar Sitorus bersama dengan Pemimpin Redaksi Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi (posisi berhadapan) dengan ditemani oleh Redakturnya, Bernhard Silaban (pakai jaket) ketika di kantor pengacara dan kantor Media Nafza di Gedung Pesona Kebayoran Lama Jakarta Selatan dalam acara bersilaturahmi pada tahun 2010 lalu sebelum insiden penyerbuan kantor pers dan pengeroyokan Pemimpin Redaksi RBN pada tahun 2010.

Adapun acara silaturahmi tersebut dapat terealisasi dengan baik karena dijembatani oleh Pemimpin Redaksi Media Nafza, Sahat Naibaho. (foto:ist)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

10

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 09

raria bahwa bumi, air, udara adalah milik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, ketegasan Kapolri Timur Pradopo selaku figur harapan yang dicintai masyarakat sangat dinantikan, supaya penyelidikan terhadap indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) terkait Tanah Hambalang Bogor dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa pilih kasih.

Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemban tugas dan seharusnya setia kepada

LAPORAN UTAMA

Negara dipertanyakan kinerjanya, karena kurang menghormati hukum dan SK yang diterbitkan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI terindikasi kurang profesional.

Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati hukum terkait dengan keberadaan delik pertanahan Hambalang Kabupaten Bogor serta terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepala BPN RI. Demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan, Mabes Polri diminta lakukan penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak� turun tangan untuk lakukan penelitian terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgu-

naan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto selama menjabat kepala badan.

Disebabkan penerbitan dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indonesia, khususnya di instansi pertanahan.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto kurang berkenan menerima wartawan yang akan melakukan konfirmasi.

Indikasi Salahgunakan Jabatan Joyo Winoto Dilaporkan ke Mabes Polri

K

epala BPN RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan terkait dugaan salahgunakan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winoto.

Dalam isi suratnya kepada Kapolri, Dolok Sirait mengatakan, “Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabkan Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksanakan PuBersambung Ke Hal..........11

Ketua Umum PBNU, Prof. DR. K.H. Said Agil Siradj bersama Drs. Dolok Sirait dalam acara silaturahmi baru baru ini (foto:ist)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

11

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 10

tusan MA No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20-02-2008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekretaris Negara RI No. 92/ M.SesNeg/D4-4/PU10.01/05/ 2011 tanggal 02 Mei 2011” disebabkan Joyo Winoto, PhD statusnya adalah terlapor oleh pihak pelapor.

Beberapa bukti bahwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008 Jo No. 72/ PK/TUN/2008 tanggal 16 September 2009, yaitu membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan sertifikat HGB atas nama PT Genta Prana seluas 211, 75 Ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh Joyo Winoto PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerintahkan Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA tersebut sebagaimana mestinya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian tetapi putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Jo-

LAPORAN UTAMA

yo Winoto, PhD, yaitu menerbitkan sertifikat HGB PT Genta Prana.

Aryanto Sutadi selaku Deputi V BPN RI juga telah membuat konsep surat tentang pelaksanaan Putusan MA dimaksud atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis maupun hukum dari Kepala Kantor Pertanahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksanaan putusan belum juga disetujui oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI, yaitu penerbitan sertifikatnya.

Seperti pengakuan Joyo Winoto waktu itu, “Bahwa selama SBY masih Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti sebagai Kepala BPN.” Demikian penjelasan Joyo Winoto, PhD kepada seorang Inspektur Jenderal Polisi di BPN, ketika Dolok F. Sirait dan Ruhut Sitompul menghadap Joyo Winoto di kantornya di Jakarta, yaitu dalam rangka memohon agar putusan MA dimaksud dilaksanakan. Joyo juga menjawab aneh saat ditanya apa sebabnya takut untuk membatalkan SK No 9, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutejo.” Rasa takut tersebut patut diduga disebabkan adanya pidana korupsi, ujarnya.

“Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, dan sekarang sedang tertindas atas kesewenangan dari Joyo Winoto, PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila saya me-

minta tolong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya Nomor 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Staf?” tandas Dolok dalam suratnya.

Menurut Dolok, “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pilihan rakyat, dan dirinya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaimana mestinya, sesuai dengan cita cita para pahlawan kita yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, SBY diharapkan untuk menindak tegas jajarannya yang tidak menghormati putusan hukum dan setiap pejabatnya yang memenuhi unsur melakukan pidana korupsi seharusnya diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku” imbuhnya.

“Supaya terciptanya supremasi hukum, maka Joyo Winoto saya laporkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahgunakan jabatan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yaitu SK perpanjangan HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SK Nomor 9.

Putusan hukum seperti diabaikan oleh Joyo Winoto selaku Bersambung Ke Hal..........12

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

12

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 11

kepala badan” ujar Direktur Utama PT Genta Prana, Drs. Dolok F Sirait kepada Kantor

LAPORAN UTAMA

Berita RBN di Jakarta Minggu lalu menceritakan keluh kesahnya, terkait dengan nasib sertifikat tanahnya yang lagi “gantung”

atau lagi “digantung”, akibatnya seperti terjadi “gantung menggantung” dan kantor pers tak luput ikut jadi sasaran, imbuhnya.

Patut Diduga Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Kurang Menghormati Arahan Presiden RI Tetapi Takut Kepada Probosoetedjo

D

olok Sirait juga mengata kan, “Patut diduga juga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan kebal hukum. Tidak perduli terhadap arahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor.”

Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengarnya sebagai masukan yang baik.

Sehingga sampai dengan saat ini Kepala BPN RI belum menerbitkan SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, yaitu sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo. 72 PK/ TUN/2009 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disebut kebal hukum karena Ketua PTUN JKT sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI maupun kepada Ketua DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melaksanakan putusan MA No 482K/ TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain belum menerbitkan SK penerbitan HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala Badan Pertanahan RI, akan tetapi tetap saja belum menerbitkan SK penerbitan sertifikat HGB atas tanah 2.117.500 m2 a.n. PT. Genta Prana sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka seharusnya Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pasal 116 tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN tetap

saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN), Joyo bersikap bandel untuk tidak melaksanakan putusan hukum.

Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI takut kepada Probosoetedjo/ PT Buana Estate. Ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sitompul, SH datang menghadap Joyo Winoto, PhD di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Patut diduga Joyo Winoto Bersambung Ke Hal...13

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

13

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 12

takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000,- (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) 2.117.500m2 x Rp. 100.000,-/m2. Tetapi penyelesaian dilaksanakan dengan cara memasukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut berhasil, yaitu sesuai putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn tanggal 126-2007 dan 207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007.

Keterlibatan Joyo Winoto atas putusan PN Cibinong tersebut, adalah dibuktikan sebagai berikut, pada lazimnya segala surat keputusan yang menyangkut pembebasan tanah, baik itu tanah milik maupun garapan, selalu ditekankan agar menyelesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Kata ganti rugi selalu ditonjolkan.

Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-62006 DIKTUM KETIGA a. Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan surat Pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004, yang realisasi pelaksanaannya

LAPORAN UTAMA

BPN segera menerbitkan 8 buah sertifikat a.n. PT Buana Estate dan dua diantaranya asli tapi palsu yaitu sertifikat No. 146 dan No. 150 .

2 (dua) sertifikat No. 146 tahun 2006 dengan luas 637.940 m2 dan 594.014 m2, 1 (satu) sertifikat No. 147 tahun 2006 dengan luas 74.650m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 tahun 2006 dengan luas 375.110m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 tahun 2006 dengan luas 448.6975m2 (terdapat didalamnya 2.117.500 m2 tanah sengketa), 2 (dua) sertifikat No. 150 tahun 2006 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 dan 1 (satu sertifikat No. 151 tahun 2006 dengan luas 575.070m2. Dengan demikian jumlah sertifikat ada 8 buah (sesuai SK BPN No. 1/Pbt/ BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011 hal 1 menimbang b dan hal 5 DIKTUM KE ENAM) 1 (satu) sertifikat No. 146 seluas 594.014 m2 dan satu lagi sertifikat No. 150 seluas 178.570 m2 telah dijual dengan istilah kerjasama oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Dan BPN RI pun telah mengetahui dengan cara supaya merubah sertifikat No. 146 dan 150 menjadi an. Menteri Pertahanan RI. Setelah terbit HGU No 149 tgl 15-6-2006, tanpa membayar ganti rugi kepada masyarakyat penggarap tanah 2.117.500m2 maka pada tgl 14-8-2006, surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 dicabut oleh PT. Buana Estate. Dan pada tgl 7-

2-2007, PT Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Cibinong, bahwa rakyat menguasai fisik tanah milik sah PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 yang terbit tgl 15-6-2006 dan juga merusak tanamantanaman milik PT. Buana Estate, padahal masyarakat sudah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1960-an secara turun temurun s/d saat ini tahun 2011.

Dan tanaman yang dimaksud dirusak adalah tanaman yang ditanam PT. Buana Estate bersama oknum di kebun masyarakat pada waktu malam hari tgl 5-22007. Akibat laporan tersebut, masyarakyat dihukum masuk penjara sesuai Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/ Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007.

Menurut Joyo Winoto selaku Kepala BPNRI, putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/ Pid.B/PnCbn adalah sah secara hukum bahwa tanah 2.117.500 m2 adalah milik sah PT. Buana Estate sehingga Kepala BPN RI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan NOVUM Putusan PN Cibinong No. 207 dan 208/ Pid.B/PnCbn tgl 12-6-2007. PK tersebut sudah ditolak Mahkamah Agung dengan putusan No. 72PK/TUN/2009 tgl 16-92009, karena NOVUM yang diajukan BPN RI bukan bukti sah kepemilikan tanah 2.117.500bm2.

Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut Bersambung Ke Hal..........14

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

14

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

telah mengalir kepada Joyo kepada Probosoetedjo adalah Winoto, PhD selaku Kepala karena dana yang ditaksir ra- BPN RI. Sehingga mati-matian tusan milliar yang seharusnya Joyo Winoto membela Probodibayarkan kepada masya- soetedjo sampai tega memarakat sebagai ganti rugi gara- sukkan masyarakat ke penjara, pan tanah rakyat, dan patut di- bahkan tidak takut lagi akan duga juga bahwa dana tersebut sanksi dari Presiden RI. Hal ter.........................Sambungan dari hal. 13

sebut dapat diterima akal sehat, karena sanksi dari Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap”.

Asal Mula Kepemilikan Tanah Sengketa 2.117.500m2 an. PT. Genta Prana.

A

dapun asal mula kepe milikan tanah sengketa atas nama PT. Genta Prana, yaitu pada tahun 1994 s/d 1996, H. Sukandi membebaskan tanah di beberapa lokasi di Kecamatan Citeureup. Tanah dimaksud adalah untuk kepentinganYayasanTIRASA milik Hutomo Mandala Putra.

Sebahagian atau 2.117.500 m2 tanah yang telah dibayar oleh Yayasan TIRASAdikembalikankepadaH. Sukandi, sehingga H. Sukandi mempunyai utang kepada Yayasan TIRASA sebesar Rp. 20 miliar yang belum dibayar sampai saat ini.

H. Sukandi membebaskan tanah rakyat dengan sepengetahuan aparat pemerintah setempat. Tidak dalam keadaan sengketa. Masyarakat maupun pemerintah daerah setempat tidak mengetahui bahwa tanah

yang dibebaskan oleh H. Sukandi telah menjadi sertifikat HGU PT. Buana Estate sejak tahun 199. Haji Sukandi maupun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, karena pemilik HGU No. 1 adalah Probosoetedjo adik Presiden Suharto.

Akan tetapi setelah H. Sukandi mengetahui dari BPN bahwa HGU No. 1 tidak diperpanjang sesuai Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 250-46 tgl 23-12-2002, maka masyarakat meminta Bupati Bogor agar tanah Negara Eks Perkebunan Ciderati dikembalikan kepada masyarakyat. Akhirnya didapatkan kesepakatan dan persetujuan antara PT. Buana Estate dengan Pemda Bogor/Instansi Terkait, Ketua DPRD, Camat Citeureup dan para Kepala Desa, supaya Eks HGU No. 1 seluas 705,055 Ha

diretribusikan.

Bupati tidak keberatan Eks HGU No. 1 seluas 455,055 Ha diperpanjang HGUnya seluas 4.550.550 m2 (455.055Ha) kepada PT. Buana Estate, dan 250 Ha diprioritaskan untuk rakyat (termasuk di dalamnya 211,75 Ha tanah sengketa). PT. Buana Estate telah membayar Setoran Retribusi Daerah (SSRD) tgl 24-8-2004 atas tanah 455,055 Ha (sesuai BA Pemeriksaan Tanah Panitia B tahun 2004 hal 2) dan H. Sukandi pun mengurus sertifikat tanah 211,75 Ha ke BPN. Karena luas tanah 2.117.500 m2, maka harus diurus atas nama perusahaan berbadan hukum, dan dalam hal ini PT Genta Prana dimana H. Sukandi adalah Komisaris PT. Genta Prana sesuai Akta Notaris No. 01 tgl 8-2-2006 Notaris Yokovera Mokoagow, SH.

Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 Membuat Tanah PT Genta Prana Status Quo

D

i lain sisi Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD sudah membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang merupakan dasar penerbitan sertifi-

kat PT Buana Estate dengan SK pembatalan Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tanggal 15 April 2011.

Adapun SK Nomor 9 adalah

SK perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate yang notabene milik pengusaBersambung Ke Hal..........15

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

15

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 14

ha kondang Probosutedjo, dimana penerbitan SK tersebut “cacat hukum” dan pembatalan tersebut dilakukan untuk menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi status tanahnya menjadi status quo.

Sesuai dengan SK Nomor 1/ Pbt/BPN RI/2011 tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/ HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.” Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut di atas, telah diajukan keberatan oleh PT Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan

LAPORAN UTAMA

menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT. Bahwa perkara tersebut huruf “(C)” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/ G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUNJKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/ TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/ 2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk

mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate; Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “(D)” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/ VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor W2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Bersambung Ke Hal..........16

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

16

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 15

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 yang terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang atas nama PT Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT. Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/ PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W11.U20/2267/HT.04.10/VII/ 2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975

LAPORAN UTAMA

M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT. Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/ VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, SH, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28

Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/ VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Buana Estate dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/ 2010.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/ HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2; Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2; Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate; Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia; Menata kembali peruntukan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Bersambung Ke Hal..........17

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

17

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 16

Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).

MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/ BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE. PERTAMA: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

LAPORAN UTAMA

Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/Hambalang/ 2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/ Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: (A) Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975

M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. (B) Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (C) Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. (D) Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan PerBersambung Ke Hal..........18

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

18

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 17

damaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha

LAPORAN UTAMA

Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH: Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk ke-

pentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI Diduga Telah Merencanakan Untuk Tidak Membayar Ganti Rugi

D

ari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI telah merencanakan pembebasan tanah masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi.

Rencana tersebut terlihat jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT. Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004.�

Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas

tanah milik atau penggarapan, selalu dengan jelas disebutkan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT. Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Menurut Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/ penggaraapan masyarakat tanah 2.117.500 m2 tanah Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-62007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/

2006 tgl 1-6-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat.

Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2.

Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/ dibatalkan oleh PT. Buana EsBersambung Ke Hal..........19

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

19

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 18

tate pada tgl 14-8-2006.

Bahwa sertifikat No. 146 yang luasnya 594.014 m2 dan sertifikat No. 150 yang luasnya 178.570 m2 sudah dijual oleh PT. Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RI. Bahwa sertifikat No. 149 yang luasnya 4.486.975 m2 termasuk didalamnya tanah garapan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya ditaksir sebesar Rp. 211.750.000.000 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) denga rincian 2.217.500 m2 x Rp. 100.000 /m2.

Setelah terbit sertifikat No. 149 tgl 15-6-2006 an. PT. Buana Estate, maka pada malam hari tgl 5-2-2007 PT. Buana Estate bersama oknum menanam 270 batang bibit pohon coklat, 33 bibit pohon mahoni dan 18 buah plang nama an. PT. Buana Estate. Keesokan harinya plang nama dan tanaman tanaman tersebut yang ditanam di kebun

LAPORAN UTAMA

masyarakat spontan dicabut oleh masyarakat selaku pemilik kebun.

Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan di satu tempat, yang sesuai rencana akan di serahkan kepada Polisi besok harinya, karena hari sudah sore.

Akan tetapi besoknya tgl 7-22007 pagi-pagi buta tanamantanaman yang dikumpulkan itu sudah tidak ada dan kemudian diketahui telah berada di Kantor Polres Bogor. Atas kejadian tersebut PT. Buana Estate melaporkan masyarakat ke Polres Bogor bahwa masyarakat menguasai fisik tanah PT. Buana Estate, dimana tanah tersebut adalah HGU an PT. Buana Estate tertanggal 15-62006 yang masih berlaku hingga tahun 2027.

Padahal fisik tanah sudah dikuasai masyarakyat sejak tahun 1960-an secara turuntemurun. Dan dilaporkan juga soal pencabutan tanam-tanaman dan plang nama yang di-

lakukan masyarakat pemilik kebun dengan istilah merusak harta milik PT. Buana Estate.

Realisasi dari laporan polisi tanggal 7-2-2007 tersebut, akhirnya para penggarap H. Sukandi dan kawan-kawan dimasukkan penjara antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan sesuai putusan pidana PN. Cibinong No 207 dan 208/Pid.B/cbn tanggal 12-6-2007.

Dengan adanya putusan pidana tersebut, Joyo Winoto selaku kepala BPN berpendapat bahwa penyelesaian/penguasaan penggarapan telah selesai dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum, yaitu putusan pidana PN Cibinong No 207 dan 208/ Pid/ cbn yang kemudian dijadikan Novum oleh kepala BPN RI dalam rangka Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, akan tetapi sudah ditolak dengan putusan Mahkamah Agung No 72/PK/TUN/2009 tanggal 16-9-2009.

PT. Genta Prana Kalah di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung Karena Joyo Winoto, PhD Selaku Kepala BPN RI Tak Taat Hukum

D

i Pengadilan Negeri Cibi nong PT. Genta Prana kalah yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kekalahan tersebut diduga disebabkan, Joyo Winoto, PhD belum membatalkan sertifikat HGU No. 149 seluas 4.489.675 m2 dimana di dalamnya ada

tanah sengketa 2.117.500 m2 sehingga masih sah milik PT. Buana Estate, disebabkan sertifikat adalah produk BPN dan belum dibatalkan sesuai putusan PTUN. Karena sertifikat No. 149 tersebut belum dibatalkan, walaupun sudah ada surat eksekusi dari Ketua PTUN JKT kepada

Kepala BPN RI supaya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu antara lain supaya mencabut/membatalkan sertifikat No. 149 dan memproses Bersambung Ke Hal..........20

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

20

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

karena sesuai dengan ketentupenerbitan sertifikat HGB a.n. an dan perundangan yang berPT Genta Prana atas tanah laku di Kodam V Jaya tidak diperbolehkan dan tidak pernah seluas 2.117.500 m2.

Joyo Winoto, PhD tidak pa- menjual tanah yang dikuasai tuh hukum, serta tidak melak- Kodam V Jaya apalagi menjual sanakan Putusan MA yang yang masih hak milik orang sudah mempunyai kekuatan lain. Apabila Kodam V Jaya hukum tetap. Majelis Hakim melepas hak atas tanah yang PN Cibinong menyatakan sah dikuasai, maka tata cara pelaksertifikat No. 149 walaupun sanaannya harus melalui Tim oleh Mahkamah Agung RI Interdep dan atas persetujuan (PTUN) sudah menyatakan Menteri Keuangan RI. Tidak dibenarkan melalui Notaris. tidak sah.

Alasan Majelis Hakim PN Ketika ditanyakan hal ini keCibinong menyatakan sah pada Ketua Majelis Hakim PT sertifikat No. 149 tersebut Bandung, jawabnya, silahkan adalah: tanah sertifikat No. 149 laporkan ke Polisi. Ketika pada mulanya didapat dari ditanya bagaimana hati nurani Kodam V Jaya sesuai Akta No- Bapak selaku Ketua PT Bantaris No. 38 tgl 18-06-1976 dung, jawab beliau, hati nurani Notaris R. Soerojo Wongsowid- itu mahal.

Majelis Hakim PN Cibinong jojo, SH. Akta tersebut berbumenjelaskan bahwa diatas nyi antara lain, Kodam V Jaya telah membebaskan tanah rak- tanah HGU No. 149 luas yat 632 Ha dan akan membe- 4.486.975m2, dengan rincian baskan lagi 131Ha, dan pada 2.369.475 milik PT. Buana Essaat pengakuan tersebut, yaitu tate dan 2.117.500 m2 milik tgl 18-6-1976, tanah yang dibe- rakyat/PT. Genta Prana (yang baskan dan yang akan dibebas- disengketakan tentunya) terdakan tersebut adalah tanah per- pat villa, tanam-tanaman cokkebunan NV Handel en Cul- lat, jati dan lain-lain adalah tuur Matschappy Tjideratie bohong.

Pada saat sidang di PN Cibyang HGUnya masih berlaku s/d tahun 1980 sesuai dengan inong, bahwa pihak PT Genta surat Bupati Kepala Daerah Tk Prana memohon agar dilakuII Bogor cq Kepala Sub Direk- kan sidang di lokasi (PL), detorat Agraria Kabupaten Bogor ngan tegas ditolak oleh Majelis tgl 13-8-1976 No. 63/1976 Hakim PN Cibinong dengan tertulis an. NV Handel en Cul- alasan sudah mengetahui detuur Matschappy Tjideratie. ngan jelas keadaan lapangan/ Dalam arti Kodam V Jaya telah lokasi. Majelis Hakim PN menjual tanah yang bukan mi- Cibinong adalah berbohong, liknya kepada PT Buana Estate. karena diatas tanah 2.117.500 Pengakuan itu adalah palsu, m2 tersebut tidak ada villa, ta.........................Sambungan dari hal. 19

naman coklat maupun jati.

Yang ada hanya tanam-tanaman singkong milik masyarakat. Villa dan tanaman tersebut berada di atas tanah 2.369.475m2 milik PT. Buana Estate.

Para saksi dari PT Buana Estate bersaksi di PN Cibinong, bahwa pada tahun 1970 para saksi sudah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik PT. Buana Estate karena diats tanah tersebut telah berdiri plang nama PT. Buana Estate semenjak tahun 1970. Ketika pihak PT. Genta Prana menginformasikan kepada Majelis Hakim PN Cibinong bahwa kesaksian tersebut adalah palsu, dengan penjelasan bahwa PT. Buana Estate berdiri pada tgl 89-1972 No. 33 jo tgl 29-05-1973 No. 119, bagaimana bisa ada Plang tahun 1970. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mempedulikannya, bahkan dijadikan sebagai dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate.

Sesuai barang bukti yang diajukan oleh PT. Buana Estate dalam perkara PN Cibinong berupa sertifikat HGU No. 1 yang terbit atas dasar SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/ HGU/DA/77 tgl 25-1-1977 yang berbunyi antara lain: Bahwa PT. Buana Estate diwajibkan memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie dan kepada masyarakat penggarap. Ganti Bersambung Ke Hal..........21

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

21

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 20

rugi tersebut tidak pernah diterima masyarakat penggarap tanah 2.117.500 Ha. Bahkan masyarakat tidak ada yang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGU No. 1 tahun 1977. Tanah tersebut tidak pernah dijadikan perkebunan oleh PT. Buana Estate dan masyarakat tetap menguasainya sejak tahun 1960 dan secara turun temurun hingga sekarang.

Para Kepala Desa juga sudah membuat surat keterangan bahwa tanah 2.117.500 m2 tersebut dikuasai rakyat/H. Sukandi dan juga dinyatakan tidak dalam perkara. Karena memang sebelumnya tidak pernah perkara. Uraian tersebut telah dijelaskan kepada Majelis Hakim PN Cibinong, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat tanah tersebut diperoleh dari Kodam V Jaya. Dijelaskan pada SK Menteri Dalam Negeri No. SK1/HGU/DA/77 supaya memberi ganti rugi kepada masyarakat penggarap dan NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie, tentu adalah karena tanah tersebut bukan tanah Kodam V Jaya.

Atau tanah tersebut bukan tanah yang sudah dibebaskan oleh Kodam V Jaya. Itu terbukti dari SK Menteri yang sama sekali tidak ada menyinggung Kodam V Jaya. Skep No. 1 tersebut menjelaskan bahwa ta-

LAPORAN UTAMA

nah dimaksud adalah tanah HGU milik NV Handel en Cultuur Matschappy Tjideratie yang sebahagian digarap oleh masyarakat.

PT. Buana Estate menuntut Perdata PT. Genta Prana di PN Cibinong, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/ TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-092009. Joyo Winoto, PhD antara lain belum membatalkan Sertifikat No. 149 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dilain sisi, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Ketua Majelis Perkara tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung No. 482K/ TUN/2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/TUN/2009 tgl 16-092009. Majelis Hakim menyatakan sertifikat No. 149 masih sah milik PT. Buana Estate karena belum dibatalkan oleh Kepala BPN RI. Atas ketidak patuhan Kepala BPN-RI terhadap Keputusan hukum yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim PN Cibinong yang sangat menghargai ke-tidakpatuhan Kepala BPNRI yang tak bersedia melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

majelis Hakim PN Cibinong memutuskan Perkara Perdata antara PT Buana Estate dan dikuatkan oleh PT Bandung. Dalam arti, PT. Genta Prana kalah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah karena Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN-RI tidak taat hukum dan majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

SK Kepala BPN-RI No. 1/ Pbt/BPN-RI tgl 15-4-2011 telah membatalkan sertifikat HGU No. 149 an. PT. Buana Estate, akan tetapi belum memproses sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana seluas 2.117.500 m2, sesuai putusan MA No. 482K/TUN/2007 tgl 20-2-2008.

Juga Presiden RI telah memberi arahan Kepada Kepala BPN-RI sesuai surat Mensesneg No. R92/m.Sesneg/D4/PU10.01/ 05/2011 tgl 2 Mei 2011, supaya seharusnya melaksanakan putusan MA No. 482K/TUN/ 2007 tgl 20-2-2008 jo 72PK/ TUN/2009 tgl 16-09-2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Kepala BPN RI belum juga memproses sertifikat HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2.

Bersambung Ke Hal..........22

PEMBELA KEBENARAN Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

22

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 21

PT. Genta Prana Tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung

Dr. H. M. Hatta Ali, SH, MH Ketua Mahkamah Agung

P

ada saat ini, PT. Genta Pra na sedang tempuh Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan harapan mudah-mudahan PT. Genta Prana bisa menang perkara melawan PT Buana Estate karena; Sertifikat HGU No. 149 an PT. Buana Estate sudah dibatalkan oleh Kepala BPN RI dengan SK BPN No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-4-2011; dan Presiden sudah memberi arahan kepada Kepala BPN RI, sesuai surat Mensesneg No. R92/M.Sesneg/D-4/10.01/ 05/2011 tgl 2-5-2011 yaitu, supaya Kepala BPN-RI seharusnya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007

jo No. 72/PK/TUN/2009 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Antara lain yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah membatalkan sertifikat HGU No. 149 tgl 15-6-2006 an PT. Buana Estate.

Putusan Mahkamah Agung 482K/TUN/2007 jo No. 72/ PK/TUN/2009 yang diterbitkan oleh Hakim Mahkamah Agung, sudah tentu tidak akan dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung sendiri. Apalagi telah ada SK Kepala BPN RI No. 1/Pbt/BPN-RI/2011 tgl 15-42011 sebagai diuraikan di atas dan arahan Presiden RI.

Kami berdoa memohon kepada Allah Maha Kuasa untuk memberi Roh Hikmat dan bijaksana kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang sedang menangani Kasasi Perkara PT Genta Prana melawan PT Buana Estate. Kiranya Tuhan Allah ikut campur memberi keadilan melalui tangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, imbuh Dolok Sirait.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan di Lingkungan BPN RI maupun konfirmasi secara tertulis, Joyo Winoto belum pernah bersedia menjawab surat konfirmasi, akibatnya tanah orang lain menjadi tergantung yang digantung, yaitu SK Penerbitan HGB PT Genta Prana “terkatung katung�, padahal Joyo Winoto sendiri termasuk pejabat publik yang menjalankan undang undang dan seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik, seperti apa yang dimaksud di dalam UU RI No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik maupun apa maksud dan tujuan terbitnya UUPA sesuai dengan UU No 5 Tahun 1960 selaku awalnya sendi sendi pertanahan nasional di bumi pertiwi Indonesia. (TIM DUA)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

23

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 2 Mei 2011 Kepada Yth. 1.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta

2.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUN Jakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor :112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o.

Sudi Silalahi Tembusan: 1.

Presiden Republik Indonesia

2.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

24

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

Surat permohonan perlindungan hukum dari Redaksi RBN kepada Kapolri Jakarta, 17 Januari 2012 No. Perihal

: :

186/Kf-SK/12 Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Jakarta.

Dengan hormat.

Kami turut serta mendoakan Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku penegak hukum secara benar, profesional dan tanpa pilih kasih.

Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Bersambung Ke Hal...25

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

25

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 24

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo� disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

TARIF IKLAN TABLOID RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

hitam hitam hitam hitam hitam

putih putih putih putih putih

: : : : :

Rp 2.000.000,Rp 1.000.000,Rp 500.000,Rp 250.000,Rp 125.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

26

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

SURAT KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KEPADA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009 Nomor Lamp.

Perihal

: W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 :: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Kepada Yth : 1.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta 2.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2.

Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/ 2007/PT.TUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3.

Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4.

Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5.

Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :

Bersambung Ke Hal..........27

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

27

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 26

MEN GAD ILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/ 2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : —— - Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut : - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian : - Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : - Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku : - Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6.

Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut.

Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3)

Bersambung Ke Hal..........28

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

28

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 27

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7.

Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

8.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1.

TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2.

TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306

Tembusan disampaikan kepada Yth : 1.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di – Jakarta 2.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Di - Jakarta 3.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di - Jakarta 4.

Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5.

Arsip.

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

29

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA Jakarta, 17 Januari 2012

No. Perihal

: :

187/Kf-SK/12 Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta.

Dengan hormat.

Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat.

Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh”

Bersambung Ke Hal..........30

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

30

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN UTAMA

.........................Sambungan dari hal. 29

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

Segenap Jajaran Redaksi dan Perusahaan

Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Surat Kabar-Tabloid-Media Online Kantor/Tata Usaha: R 101 Gedung Kuning Lantai II Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan.

Mengucapkan:

Selamat Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 23 Maret 2012 “Mari Kita Sambut Hari Raya Nyepi Dengan Aman, Tentram dan Kondusif Yang Berawal Dari Diri Sendiri” Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARALaspen NEWS SianturiTABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews http://issuu.com/tabloid_rbn Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi www.suratkabarrbn.co.cc www.kbrakyatbicaranews.co.cc

31

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN KHUSUS

Informasi Masukan Untuk Irtama dan Sestama BPN RI

Indikasi Kebobrokan Ir. Alim Bastian Selaku Kakantor Pertanahan Kota Tangerang Diminta Untuk “Dituntaskan” Kota Tangerang,Kantor Berita RBN Supaya indikasi kebobrokan Ir. Alim Bastian selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dapat dituntaskan dengan baik alias tidak berkepanjangan, Inspektur Utama (Irtama) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan Sekretaris Utama (Sestama) BPN RI diminta untuk segera tuntaskan indikasi kebobrokan kinerja Ir. Alim Bastian selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, supaya terciptanya pelayanan masyarakat yang profesional di bidang sertifikasi tanah di Kota Tangerang, dan semakin terwujudnya administrasi pertanahan untuk legalitas tanah sesuai dengan visi misi UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai sendi sendi pertanahan Bumi Pertiwi Indonesia, disebabkan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan juga didukung dengan bawahan yang loyalitasnya tinggi sebagai ujung tombak pelayanan. Bila pegawai yang bekerja merasa kurang nyaman, sudah tentu juga

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Ir. Alim Bastian (foto:ist)

berpengaruh terhadap pelayanan.

Selain itu Sekretaris Utama (Sestama) juga diharapkan turun tangan untuk lakukan pengkajian maupun cek dan recek ke lapangan tentang kinerja Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kota Tangerang yang diduga arogan dan pilih kasih, maupun untuk segera “pencopotan” Ir. Alim Bastian selaku Kakantor bila sudah layak untuk ditindak tegas,

disebabkan Kakantor “doyan duit” dan terindikasi lakukan gratifikasi.

Pasalnya, Kakan Pertanahan Kota Tangerang Ir. Alim Bastian terindikasi arogan serta gaya kepemimpinan “pilih kasih”, dan sering sering otoriter, baik terhadap urusan ekternal maupun dalam urusan internal, serta cara cara memberikan arahan kepada bawahan mauBersambung Ke Hal..........32

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

32

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN KHUSUS

pat dikatakan membocorkan pun cara menindak bawahan- rahasia seorang atasan, tapi denya, sering keterlaluan dan mi tujuan yang baik, mau tidak kurang manusiawi. Salah satu mau kita harus terbuka agar tercontoh gaya menindak terha- ciptanya pembenahan di Lingdap bawahannya, bila ada pe- kungan Kantor Pertanahan Kogawai yang terlambat masuk ta Tangerang, terlebih dengan kantor, walaupun hanya lima adanya pembinaan dari Sestamenit, pegawai tersebut dije- ma maupun penindakan dari mur di terik matahari seperti a- Irtama. Tidak ada tujuan yang nak sekolahan. Pegawai di- lain dalam hal ini kecuali untuk permalukan di depan umum. pembenahan dan berbenah diri Akibatnya pegawai sering sa- yang diawali dari diri sendiri.” kit dan menimbulkan rasa stres Hal tersebut disampaikan oleh sumber Kantor Berita RBN di dalam lingkungan kerja.

“Memang….. tujuannya yang tidak bersedia namanya demi penegakan aturan, tapi ditulis dalam pemberitaan di apa pada zaman reformasi ini Tangerang Minggu lalu, demasih ada pemimpin yang ngan maksud dan tujuan subegini? Walaupun kami ba- paya terciptanya pembenahan wahan, kami juga kan….. ma- ke arah yang baik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota nusia. Tolong kami diper la kukan secara manusiawi. Sebe Tangerang, maupun dengan narnya kita takut untuk menya- pengawasan dari BPN Pusat, takan hal seperti ini, karena da- agar pelayanan administrasi

LOWONGAN KERJA

LOKER

.........................Sambungan dari hal. 31

pertanahan di Kota Tangerang semakin profesional.

Di lain sisi, sumber RBN yang lain dan juga tidak berkenan identitasnya dipublikasikan, tapi siap menjadi saksi di pengadilan bila dibutuhkan jika hak tolak wartawan harus dibuka setelah diputuskan oleh putusan hukum untuk dibuka, mengatakan, “Setiap pegawai di Kantor Pertanahan Kota Tangerang yang beragama muslim diwajibkan untuk sholat subuh di Mesjid Kantor Pertanahan Kota Tangerang setiap hari Jumat tanpa pilih kasih, yaitu wajib hukumnya terhadap pegawai. Tetapi dalam menindak bawahannya, Kakantor diduga pilih kasih karena lain aturannya terhadap pegawai si A, si B, si C dan peBersambung Ke Hal..........33

Akses Baca TABLOID RBM Membutuhkan: 1. Sekretaris Redaksi (S1/D3) 2. Marketing Iklan (S1/D3/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

33

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 32

gawai lainnya. Bila pegawainya seseorang yang memiliki peran sebagai ibu rumah tangga, menjadi merepotkan pada setiap hari Jumat karena subuh sudah harus berangkat dari rumah. Jadinya menelantarkan anak dan suami.”

Sumber juga mengatakan, “Apakah perintah Kakan Pertanahan Kota Tangerang supaya pegawai BPN Kota Tangerang yang beragama Muslim wajib sholat subuh di Mesjid BPN Kota Tangerang pada setiap hari Jumat merupakan arahan atau perintah Kepala

LAPORAN KHUSUS

BPN RI atau Sestama BPN RI? Sangat dipertanyakan keberadaannya, karena kantor pertanahan kota/kabupaten yang lain setahu kita tidak begitu” imbuhnya. Sedangkan sumber RBN lain yang juga tidak mau namanya dibawa dalam pemberitaan, mengeluarkan isi hatinya yang paling dalam, mengutarakan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang diduga kurang mengerti tugas pokok dan fungsinya selaku kepala kantor, yang mengakibatkan pelayanan masyarakat terindikasi “bobrok” dan penuh dengan calo yang ber-

keliaran karena gaya kepemimpinan Kepala Kantor seperti ada pembiaran kondisi demikian, dan tujuannya disinyalir untuk dapat delapan enam.

“Kita sebagai bawahan jadinya pusing untuk selalu membuat alasan kepada masyarakat yang mengurus sertifikatnya.

Berkas disinyalir sengaja dibuat lama berada di meja kepala kantor, supaya masyarakat datang sendiri untuk menghadap langsung. Ya….. diduga ada permainan dan olah mengolah supaya kondusif. Jadi Bersambung Ke Hal.........34

Biro Jasa dan Biro iklan

RAKYAT BERSATU Membantu Melayani Masyarakat Kantor/Tata Usaha: R 102 Gedung Kuning Lantai II Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan.

Mengucapkan:

Selamat Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 23 Maret 2012 “Mari Kita Sambut Hari Raya Nyepi Dengan Aman, Tentram dan Kondusif Dengan Menciptakan Lapangan Kerja Terhadap Masyarakat”

Syamsudin Sihombing Pengelola HP 081210882369 Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

34

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN KHUSUS

Tangerang. Padahal pelayanan seperti kantor urusan alasan sa- pertanahan adalah pelayanan ja kita jadinya untuk menjawab masyarakat untuk administrasi masyarakat yang memperta- pertanahan masyarakat. Kepanyakan keberadaan berkas- la kantor juga membuat suasanya” tandasnya. Bila kita men- na kerja menjadi kurang nyajawab pertanyaan masyarakat man dan terlalu sering marah sudah sejauh mana keberada- marah terhadap bawahannya. an berkasnya, perasaan kita Kadang tidak ada angin dan menjadi serba serbi. Bila per- tidak ada hujan, kita bisa kena tanyaan dijawab benar, jadi semprot kemarahannya dan bisa dikatakan tidak menjaga sering mengeluarkan ancaman nama baik atasan, tetapi bila ki- terhadap bawahannya akan ta jawab “bohong” demi men- dipindahkan ke kantor pertajaga nama baik atasan, kita nahan ke pelosok tanah air, menjadi merasa berdosa terha- seperti ucapannya yang sering dap masyarakat karena sudah kita dengar, “Apa kamu mau membohongi masyarakat saya pindahkan dari sini ke .........................Sambungan dari hal. 33

kampung kampung sana?” ujar sumber meniru ucapan kakantor.

Sesuai dengan pantauan Kantor Berita RBN, salah seorang warga Tangerang yang juga kurang berkenan namanya dibawa dalam pemberitaan memberikan komentar, “Maksud dan tujuan pemajangan gambar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejajar dengan gambar Kepala BPN RI, Joyo Winoto dan gambar Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, seperti meBersambung Ke Hal..........35

Kantor Hukum

DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Office: R 105 Gedung Kuning Lantai II Jl Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Selatan.

Mengucapkan:

Selamat Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 23 Maret 2012 “Mari Kita Sambut Hari Raya Nyepi Dengan Aman, Tentram Dengan Menegakkan Supremasi Hukum”

Dicky R.Z Siahaan, SH. Pimpinan Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

35

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 34

nunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang juga sejajar haknya dalam selaku pengambil keputusan, agar kepala kantor kelihatan hebat dan wah dalam pandangan yang melihat pajangan gambar tersebut. Diduga maksudnya supaya masyarakat tahu bahwa kakantor adalah orang dekatnya SBY dan Joyo Winoto, dan dalam hal ini diminta Sestama dan Irtama BPN RI lakukan pengkajian terhadap pemasangan gambar gambar itu, apakah hal itu merupakan arahan dari BPN Pusat atau tidak� imbuhnya.

LAPORAN KHUSUS

Pada situasi dan kondisi berbeda, seorang narasumber RBN yang juga tidak bersedia namanya ditulis dalam berita, mengutarakan, “Berkas urusan sertifikat ditumpuk di meja kakantor. Berkas juga lama ditanda tangani oleh kakantor. Bisa berbulan bulan berkas di ruangannya. Notaris yang mau mengurus sertifikat kliennya dipersulit bila tidak ada setorannya. Itupun harus menghadap sendiri kepada kepala kantor secara langsung. Seperti bukan kantor pertanahan saja kondisinya, tapi menjadi mirip dengan kantor biro jasa, dimana setiap jasa yang dilakukan

harus dibayar secara dua tarif.

Satu tarif resmi dan satu lagi tarif pribadi. Kakantor diduga rakus terhadap yang namanya duit, dan semua urusan harus mendapatkan duit. Tanda tangannya selaku kepala kantor memiliki harga yang tinggi� ujarnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Ir. Alim Bastian sedang berada di luar kantor, dan sampai berita ini diturunkan, surat jawaban konfirmasi untuk terciptanya pemberitaan yang berimbang, belum mendapat jawaban dan masih dinantikan (TIM DUA)

DIJUAL TANAH Dijual Tanah dan Bangunan, LB/LT 175/970 M2 Alamat Jl Sapta Nomor 28 Menteng Dalam Pancoran Jakarta Selatan (Dekat kawasan Komplek Bidakara) Harga Bisa Nego Hubungi: Syamsudin S. HP 081210882369 Atau Hubungi BIRO JASA RAKYAT BERSATU Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Sguare (Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504 Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

36

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN EKSKLUSIF

Kejaksaan Agung RI Diminta Lakukan Pengkajian Dasar Kepemilikan Tanah PT. Buana Estate Diduga Berdasarkan “Surat Palsu”

Probosutedjo

Jakarta, Kantor Berita RBN Setelah dilakukan penelusuran terkait tanah Hambalang Bogor yang saat ini sedang menjalani proses banding tingkat kasasi secara peradilan perdata, dan sebelumnya dengan

Jaksa Agung, Basrief Arief

objek perkara yang sama telah selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap, rupanya banyak terjadi proses hukum dan kisah dibalik kisah atas tanah tersebut,

yaitu berawal dari “surat palsu” sampai “salahgunakan jabatan” dan “sepele” terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI, dan dasar kepemiliBersambung Ke Hal..........37

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

37

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 36

kantanah PT Buana Estate diduga berdasarkan “surat palsu”. Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia diminta untuk lakukan pengkajian terhadap “surat palsu” dan perkara dibalik perkara maupun peristiwa dibalik peristiwa, termasuk di dalamnya kasus korupsi wisma atlit Hambalang Bogor.

Pelepasan hak tanah Hambalang Kabupaten Bogor di Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH untuk penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha PT

LAPORAN EKSKLUSIF

Buana Estate (Probosutedjo) terindikasi “Penuh Teka Teki” serta diduga berdasarkan surat palsu karena pelepasan hak dapat dilakukan walaupun surat asli tidak dapat ditunjukkan.

Dasar kepemilikan tanah PT. Buana Estate pada awalnya diduga berdasarkan “Surat Palsu” yang diciptakan sedemikian rupa oleh Direktur Utama PT. Buana Estate yang saat itu dijabat oleh Ratmani (istri Probosutedjo) serta terindikasi konspirasi dengan Gusyaaf Hendrik Mantik (alm) pada tahun 1967 silam.

Kemudian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1

diduga diterbitkan berdasarkan Surat Palsu tersebut diperpanjang lagi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 9 yang terindikasi salahgunakan jabatan dan sudah selesai proses peradilannya di PTUN Jakarta.

Disebabkan dalam penerbitan SK untuk perpanjangan HGU tersebut Joyo Winoto, PhD terindikasi konspirasi dan gratifikasi dalam penerbitannya, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk memberikan kebijakan yang pro terhadap rakyat, Bersambung Ke Hal..........38

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Membutuhkan: Fotografer Pendidikan SMA/SMK Wartawan Pendidikan SMA/SMK Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

38

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 37

dan “copot” pejabat terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan senang dengan menerima gratifikasi, demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia, khususnya di bidang pertanahan dan masyarakat Desa Hambalang Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT. Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait kepada Kantor Berita RBN di baru baru ini.

Namun demikian, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI diduga dalam melaksanakan isi putusan tersebut penuh dengan “teka teki” yang patut dipertanyakan, serta maksud dan

LAPORAN EKSKLUSIF

tujuan isi SK tersebut sulit diterima akal sehat.

Adapun kronologis kisah dibalik ki-sah Tanah Hambalang tersebut adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tji-deratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya di-singkat Perkebunan Ciderati.

Tahun 1961 tanah perkebunan Ci-derati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel en Cultuur Matsc Tji-deratie seluas 350 Ha tidak lagi mem-

bayar sewa dan tahun 1961 masyarakyat mulai membayar pajak bumi tanah tersebut. Kemudian pada tahun 1967 tanggal 25 Nopember, Surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria No. 1364/ Kepad/P/1967 (Diduga surat palsu) yang memberi ijin kepada KODAM V JAYA untuk menggarap perkebunan Ciderati, de-ngan ketentuan diwajibkan membayar ganti rugi garapan kepada rakyat bu-kan kepada NV Handel en Cultuur Ma-tschppij Tjideratie selaku pemilik sah HGU atas tanah dimaksud.

Bersambung Ke Hal..........39

Biro Jasa dan Iklan

RAKYAT BERSATU Membantu Melayani Masyarakat Kantor/Tata Usaha: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square (Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504.

Anda Butuh Bantuan???

Hubungi Marketing Eksekutif (021) 72781504, 94705665 HP 081210882369, 081288817424 Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

39

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 38

Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (is-tri Probosutedjo selaku Direktur Uta-ma PT. Buana Estate) memberi su-rat kuasa kepada suaminya Probosoetedjo untuk memanfaatkan surat yang patut diduga palsu yaitu No.1364/kepad/ P/1967 tersebut diatas.

Tgl 18 Juni 1976, Probosoetedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Almar-hum) menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, membuat akta pesetujuan a.l. KODAM V Jaya menjual/melepas tanah kepada PT. buana Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan sekaligus melepas/menyerahkan ke Negara RI tanah perkebunan Ciderati ter-sebut. Akta patut diduga palsu tersebut isinya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/1976 surat keterangan pendaftaran ta-nah dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyerahan tanah Perkebunan Ciderati ke Negara RI sesuai akta No. 39 tgl.18-6-1976.

Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Ja-nuari 1977, Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/ 77, member HGU atas Tanah Perkebunan Ciderati ke-pada PT. Buana Estate dengan kewajiban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur

LAPORAN EKSKLUSIF

Matschappij dan ke-pada rakyat penggarap di atas tanah tersebut.

Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij Tji-deratie maupun kepada rakyat peng-garap, tidak ada menerima ganti rugi dari PT. Buana Estate.

Setelah itu pada tgl 21-31977, ta-nah perkebunan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. PT. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan rakyat dan Kepala Desa Hambalang dan tanpa membayar ganti rugi garapan kepada masyarakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui masyarakat bahwa tanah garapan mereka sudah terbit HGU pada ta-hun 1996 yaitu setelah ± 19 tahun su-dah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebenarnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tanggal. 23 September1980.

Tgl. 23 Desember 2002, Surat Ke-terangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang me-nyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-12-2002 dan kembali menjadi tanah negara, dan tidak dapat diperpanjang karena tidak memenuhi syarat perpanjangan HGU. Tgl 1 Juni 2006, terbit Skep BPNNo. 9/HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan

ijin lokasi baru. SK tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut.Tgl 15 Juni 2006, atas dasar SK No 9 tersebut terbit HGU No 149 tan-pa sepengetahuan rakyat dan ke-pala desa dan tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakyat.

Setelah itu, 20 Juli 2007, Putusan Pidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007 PN Cibinong memasukkan pen-jara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/sengketa ke Rutan Plen-dang Bogor, dengan alasan me-ru-sak tanaman di atas tanah perke-bu-nan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate.

Padahal rakyat telah menggarap tanah ter-sebut secara turun temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini.

Pada 20 Februari 2008, Putusan Mah-kamah Agung No. 482 K/TUN/2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No 149 Tgl 15 Juni 2006.

16 September 2009, Pu-tusan MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk, dan Tgl. 14 Desember 2009, surat Ke-pala Kantor Pertanahan Bogor No. 600 ke-pa-da Kanwil BPN Jawa Barat yang memohon Bersambung Ke Hal..........40

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

40

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 39

LAPORAN EKSKLUSIF

dan akta Notaris R. Soe-rojo pelaksanaan putusan PTUN Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. yang sudah mempunyai keku- 18 Juni 1976 yang diduga asli tetapi palsu. atan hukum tetap.

Sampai dengan saat ini taTgl. 9 Juli 2010 No. hun 2011 tanah sengketa/ W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009 surat Ketua PTUN Jakarta garapan rakyat 211,75 Ha tersekepada kepala BPN-RI dan but, pisik tanahnya masih Ke-pala Kantor Pertanahan dikuasai dan diu-sa-hakan oleh Bogor perihal Pengawasan PT. Genta Prana cq masyarakat.

Namun demikian, pada tgl putusan yang telah mempero19 Januari 2011 kembali PT. leh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari Buana Estate memasang plang 2010 surat Kepala Kantor PT. Buana Esta-te di atas sengWilayah Jawa Barat kepada keta 211,75 ha dengan cara keKepala BPN-RI No. 663/19-32/ kerasan/tidak mau dilarang ll/2010 yang memohon pelak- kepala desa dan rakyat. Masyasanaan putusan PTUN yang rakyat Desa Hambalang Bogor sudah mempunyai ke-kuatan tidak berani ber-tindak lebih keras karena trauma pada pehukum tetap.

Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, ristiwa yang sama pada tahun pe-ngu-muman Ketua PTUN 2007 lalu, dimana beberapa orJakarta tentang Amar putusan ang masyarakyat masuk penjaPengadilan yang telah mem- ra karena mencabut plang yang peroleh kekuatan hukum tetap dipasang PT. Bu-ana Estate.

Adapun isi dari akta perseberupa putusan MA No. 482/ K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008 tujuan yang dibuat di Notaris agar diketahui oleh masya- R. Soerojo Wong-sowidjojo, rakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010, SH, antara KODAM V Jaya yang Surat Ketua PTUN Jakarta menjual/melepas tanah perkeNo.W2/TUN I.57/HK.06/lll/ bunan Ciderati kepada PT. Bu2010 kepada: Presiden RI dan ana Estate seluas 737 Ha seharkepada Ketua DPR-RI perihal ga Rp. 368.500.000 adalah, pengawasan Pelaksanaan Pu- “Pada hari ini Jumat, tanggal tusan yang telah memperoleh Delapan Belas Juni Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam, kekuatan hukum tetap.

Setelah itu tgl 22 Juli 2010, hadir di hadapan saya, Raden Majelis Hakim Perdata PN Soerojo Wongsowidjojo SH, Cibinong mengu-capkan pu- Notaris di Jakarta, dengan ditusan perkara perdata No.146 hadiri oleh saksi- saksi yang /Pid.G/2009/PN Cbn yang in- saya, Notaris, dan akan disebut tinya menyebut bahwa tanah dibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik, sengketa 211,75 Ha adalah sah Mayor Jenderal Tentara Nasimilik PT. Bu-ana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15-6-2006 onal Indonesia, Panglima Ko-

dam V Jaya, bertempat tinggal di Jakarta, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya untuk dan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya, selaku Pihak Pertama.

Probosoeterdjo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta Jalan H. Agus Salim Nomor 121 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tertanggal 15-6-1976 yang bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian atas nama Ibu Ratmani, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili sebagai Direktur, selaku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor:1 364 /Ka pad /P/196 7.

Dimana surat aslinya tidak diperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam V Jaya telah mendapat ijin untuk menggarap lima bidang tanah terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, yang merupakan bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/ Bersambung Ke Hal..........41

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

41

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 40z

Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha. Bahwa tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut, adalah: sebagian luas kurang lebih 632 Ha telah dibebaskan dari penggarapnya dan ganti rugi garapannya telah dibayar lunas sepenuhnya oleh Pihak Pertama kepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang lebih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah diketahui oleh kedua pihak menurut gambar yang akan diuraikan di bawah ini berdasarkan surat keputusan Panitia Pemeriksa Tanah di Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan Pihak Pertama telah diserahkan kepada Desa dan merupakan tanah Desa dan tanah-tanah rakyat.

Sebagian seluas kurang lebih 131 Ha belum dibayar ganti kerugian garapannya kepada masyarakat penggarapannya dan ganti rugi itu segera dibayar lunas oleh Pihak Pertama.

Bahwa di dalam lingkungan tanah-tanah tersebut terdapat pula tanah-tanah milik rakyat yang tetap menjadi hak milik rakyat yang letak dan batasbatasnya telah diketahui oleh kedua pihak dan akan diuraikan dalam gambar yang akan diuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813 Ha itu 26 Ha diantaranya disediakan untuk 13 orang yang akan ditunjuk oleh Pihak Pertama masing-masing akan

LAPORAN EKSKLUSIF

mendapatkan 2 ha tanah. Permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut kepada instansi agraria belum diajukan oleh Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama bermaksud untuk mengoperkan hak garapan itu kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua bersedia untuk mengambil alih hak garapan Pihak Pertama atas tanah-tanah tersebut dengan uang ganti kerugian sebesar Rp. 50 tiap meter persegi, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama akan memberikan bantuan kepada  Pihak Kedua agar Pihak Kedua dapat menjadi pemilik tanah-tanah tersebut dan Pihak Pertama juga memberikan bantuannya agar Pihak Kedua memperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendak membuat suatu persetujuan mengenal hal itu, maka berhubung dengan itu para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa Pihak Pertama (KODAM) dan Pihak Kedua (BUANA ESTATE) yang satu dengan yang lain.

Telah bersetuju untuk dan dengan ini membuat suatu persetujuan dengan perjanjianperjanjian dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini melepaskan dan menyerahkan kembali kepada Negara Republik Indonesia, hak garapannya atas lima

bidang tanah yang terletak di dalam Daerah Propinsi JawaBarat, Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup Desa Hambalang, tanah bekas tanah-tanah Perkebunan Kelapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karangasem, yang luasnya kurang lebih 8131 Ha tersebut diatas dan tanah tanah tersebut adalah tanah-tanah: Bekas Hak Kripacht nomor: 107, luasnya 2.022.502.5 m2, surat ukur nomor: 225/ 1934, Bekas Hak Kripacht nomor : 108, luasnya 938.157.5 m2 surat ukur nomor: 226/1934, Bekas Hak Kripacht Nomor luasnya 804.700 m2 surat ukur nomor: 567/1938. Bekas Hak Kripacht 213 luasnya 3.209.000 m2 surat ukur nomor: 697/ 1938. Bekas Hak Kripacht nomor: 79 luasnya 1155.878 m2 surat ukur nomor: 632/1929 atau seluruhnya seluas lebih kurang 8.130.238 m2, yang letak dan batas-batasnya adalah menurut suatu gambar situasi (peta) yang diberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu, ungu dan merah, tertanggal hari ini, ditandatangani oleh kedua belah pihak bermaterai cukup dan dilekatkan pada minut akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidak termasuk celah  celah (enclaves) yang diberi warna biru yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat. Pasal 2. Pelepasan dan penyerahan kembali kepada Negara Republik Indonesia tanah-tanah Hak gaBersambung Ke Hal...42

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

42

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN EKSKLUSIF

ngan uang ganti rugi itu pada saat yang ditentukan diatas, rapan tersebut dilakukan oleh maka pembayaran kekurangan Pihak Pertama guna mem- uang ganti rugi itu akan dipuberikan kesempatan kepada tuskan oleh kedua pihak secara Pihak Kedua untuk memohon musyawarah. Selain pembahak berupa apapun juga atas yaran yang diuraikan diatas, Pihak Kedua akan membayar tanah.

Pasal 3. Pelepasan dan pe- kepada Pihak Pertama tambanyerahan kembali kepada Ne- han biaya pembebasan tanah gara Republik Indonesia tanah- seluas 131 Ha tersebut yang tanah hak garapan seluas 737 jumlahnya akan ditetapkan Ha tersebut dianggap tidak oleh kedua pihak dan pembapernah dilakukan. Bila Pihak yarannya akan dilakukan pada Kedua karena sebab apapun waktu uang pembebasan itu juga tidak mendapat hak beru- diperlukan untuk dibayarkan pa apapun juga atas tanah- kepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama dan tanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasan Pihak Kedua akan tunduk kedan penyerahan kembali tanah- pada surat ukur/ gambar situtanah hak garapan seluas 737 asi yang akan dikeluarkan oleh Ha tersebut Pihak Kedua Instansi Pemerintah yang bermembayar kepada Pihak Per- wenang untuk membuat surat tama ganti rugi sebesar Rp. 50 ukur/gambar situasi itu dan setiap meter persegi atau se- bila kemudian ternyata bahwa luruhnya berjumlah Rp. ukuran tanah-tanah itu lebih 368.500.000,- dari jumlah uang atau kurang daripada yang sebagian sebesar Rp. ditetapkan di atas ialah seluas 100.000.000,- telah dibayar oleh 737 Ha maka kelebihan atau Pihak Kedua kepada Pihak Per- kekurangan ganti rugi itu akan tama dan untuk penerimaan didasarkan kepada surat ujumlah uang Rp. 100.000.000,- kur/gambar situasi tanahitu Pihak Pertama dengan ini tanah yang dibuat oleh Instansi memberikan kwitansinya ber- Pemerintah itu yang perhituupa akta ini. Sisanya sebanyak ngannya akan dilakukan pada Rp. 268.500.000,- akan dibayar waktu pelunasan pembayaran lunas oleh Pihak Kedua kepa- ganti rugi tersebut. Sebagaida Pihak Pertama segera sete- mana diuraikan dalam pasal 4 lah Pihak Kedua memliki ser- akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama mentifikat Hak tanah-tanah seluas jamin Pihak Kedua bahwa apa 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apa- yang dilepaskan dan diserahpun juga Pihak Kedua belum kan kembali dengan akta ini bedapat membayar lunas kekura- nar-benar haknya Pihak Per.........................Sambungan dari hal. 41

tama dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebut dan bahwa tanah-tanah tersebut tidak di ikat dengan credit-verband, Dihipotikkan, Diberikan atau dipertanggungkan dengan cara lain kepada orang lain, bebas dari sitaan dan pula bahwa Pihak Pertama belum menjual/mengoperkan tanah-tanah tersebut kepada orang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak tersangkut pada suatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa mengenai hak yang dilepaskan dengan akta ini Pihak Kedua tidak akan mendapat tagihan atau tuntutan apapun dan dari siapapun juga. Bila kemudian ternyata, bahwa Pihak Kedua mengenai hak hak itu mendapat tagihan atau tuntutan, maka segala kerugian yang dideritanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua akan dapat memiliki sertifikat tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran Pembangunan Daerah (I.P.D.) dari apa yang dilepaskan dan diserahkan kembali dengan akta ini dan beban-beban lainnya atau tanah-tanah itu sampai hari tanggal dikeluarkannya surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu atas nama PiBersambung Ke Hal..........43

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

43

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 42

hak Kedua dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, selanjutnya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Pihak Kedua, janji dan pengikatan diri tersebut diterima oleh Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama akan turut memberikan bantuannya kepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Kedua membe ba ska n/memba ya r ganti rugi garapan Rakyat atas tanah-tanah yang tidak termasuk dalam luas kurang lebih 737 Ha tersebut dan berada di luar daerah luas tanah – tanah 737 Ha tersebut diantaranya sebidang tanah seluas 56 Ha yang merupakan tanah-tanah hak milik Rakyat dan 15 Ha tanah pengangonan yang terletak diantara tanah-tanah seluas 813 Ha tersebut diatas.

Dalam hal Pihak Kedua mengajukan suatu permohonan hak atas tanah-tanah tersebut kepada intansi yang berwenang.

Dan semua biaya untuk membebankan hak-hak garapan Rakyat atas tanah-tanah tersebut semuanya seluas 737 Ha dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama, dikecualikan ganti rugi pembebasan tanahtanah hak milik Rakyat seluas 56 Ha dan 15 ha itu menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudian ternyata masih ada penggarap pe-

LAPORAN EKSKLUSIF

nggarap diatas tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut yang pembebasannya dari para penghuninya ditanggung oleh Pihak Pertama, maka pengosongan tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan semua biaya untuk pengosongan itu juga seluruhnya dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Pasal 11. Segala biaya yang berhubungan dengan pelepasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, diantaranya biaya pembuatan akta ini, uang pemasukan untuk Negara berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah-tanah itu, biaya pembuatan sertifikat dan biaya-biaya lain untuk mendapatkan sertifikat tanah-tanah hak itu semuanya dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua, dikecualikan biaya pemetaan, biaya pengukuran dan untuk mendapatkan surat ukur atau gambar situasi sebagai gantinya mulai ukur, pada sertifikat yang bersangkutan dipikul dan dibayar oleh Pihak Pertama. Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan dengan memberi hak dengan hak subsitusi sebagian atau seluruhnya kepada tuantuan.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua merubah atau menambah akta ini, bila hal demikian diperlukan berdasarkan peraturan-peraturan dari yang berwajib.

Mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan guna penglepasan dan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan atau hak lainnya tersebut kepada Negara Republik Indonesia serta mengajukan permohonan kepada yang berwajib.

Agar Pihak Kedua mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut dan akan melakukan dan mengerjakan apapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tak dibuat tanpa kuasa itu dan kuasa itu tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir karena sebab apapun juga.

Seharusnya Pihak Pertama menangani dengan ini memberi kuasa dengan hak subsitusi Pihak Kedua.

Selama Pihak Kedua belum mendapat hak atas tanah-tanah tersebut dari yang berwajib, mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dimana dan terhadap siapapun juga sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut dalam segala hal, urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan, sehingga Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang Pihak Pertama sendiri sebagai yang berhak atas tanah-tanah tersebut berhak untuk melakukan dan mengerjakannya.

Bersambung Ke Hal..........44

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

44

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 43

Bila Pihak Kedua kemudian tidak mendapat hak berupa apapun juga atas tanah-tanah tersebut seperti yang diuraikan dalam pasal 3 akta ini untuk dan atas nama Pihak Pertama selekas-lekasnya mengoperkan dan menyerahkan atau melepaskan dengan cara apapun juga tanah-tanah hak garapan tersebut kepada orang lain, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwajib dengan harga dan perjanjian-perjanjian yang ditimbang baik oleh Pihak Kedua, menerima harga pengoperan/penerimaan itu, demikian dengan ketentuan bahwa harga pengoperan/ pelepasannya seluruhnya menjadi haknya Pihak Kedua dan segala kerugian yang didapat atau didertia dengan apa yang dioperkan/dilepaskan dengan akta pengoperan/pelepasan tersebut mulai tanggal pengoperan tanah-tanah itu oleh Pihak Pertama hingga pengoperan/pelepasan kedua itu menjadi haknya atau dipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Kedua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari kewajibannya untuk mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterima.

Oleh Pihak Pertama tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga jumlah uang tersebut tetap menjadi haknya Pihak Pertama sebagai penggantian dari pendapatan pengoperan/pelepa-

LAPORAN EKSKLUSIF

san kedua itu. Kuasa kuasa yang dimaksud diatas ini tak dapat ditarik kembali dan tak akan berakhir, karena sebabsebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab UndangUndang Hukum Perdata atau karena apapun juga. Akhirnya para penghadap, bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan: Bahwa apa yang dilepaskan dengan akta ini akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan selayaknya segera setelah akta ini ditandatangani.

Bahwa kedua pihak tentang perjanjian ini dan segala akibatnya memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Paniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Walaupun pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Joyo Winoto, PhD sudah diperintahkan untuk mencabut keputusannya dan memperbaharui SK yang sudah diterbitkan, namun sampai berita ini diturunkan Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK yang diterbitkannya sendiri selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Perkara tanah antara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana yang objek perkaranya di Desa Hambalang Kabupaten Bogor dan saat ini dalam proses banding, rupa rupanya diduga telah terjadi kisah misteri dibalik kisah yang

sangat unik jalan ceritanya.

Adapun dasar penggarapan tanah oleh PT. Buana Estate berdasarkan surat dari Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria Daerah Bogor (pada waktu itu) tertanggal 2511-1967 Nomor: 1364/Kapad/ P/1967, dimana surat aslinya tidak dapat diperlihatkan termasuk pada saat membuat akta Notaris pelepasan hak menggarap dari Gusyaaf Hendrik Mantik, Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia, Panglima Kodam V Jaya kepada PT Buana Estate.

Dalam hal ini Joyo Winoto, PhD diharapkan untuk evaluasi terhadap SK yang diterbitkannya sendiri dan perlu untuk “sadar diri” agar pembenahan dapat dilakukan demi terciptanya pelayanan pertanahan yang profesional dalam menerbitkan legalitas pertanahan khususnya SK selaku kepala badan, tandasnya.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto enggan memberikan komentar, walaupun surat konfirmasi demi terciptanya pemberitaan berimbang sudah dikirimkan sekitar sepuluh kali namun Joyo Winoto belum pernah bersedia memberikan jawaban ataupun komentar terkait permasalahan tanah tersebut serta terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik.

(TIM SATU)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

45

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

REKAM JEJAK POSITIF

Kasudin PU Jalan Jaksel, Ir. H. Yayat Hidayat, MT:

Saya Siap Dikritik Asal Tujuannya Untuk Membangun

Kasudin PU Jalan Jaksel, Ir. H. Yayat Hidayat, MT

Jakarta, Kantor Berita RBN “LPSE (layanan penawaran sistem elektornik) yang sudah diawali pada tahun

anggaran 2011 lalu dinilai lebih efisien dan transparan terhadap publik daripada penawaran secar a langsung” imbuh Kepala

Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Bersambung Ke Hal...46

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

46

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 45

REKAM JEJAK POSITIF

kecil adalah merupakan Ir. H. Yayat Hidayat, MT ke- tupoksi perumahan” ujarnya. pada Kantor Berita RBN Kasudin juga menambahmemberikan tanggapan terkait kan, “Memang….. ada penamproses tender yang dilak- bahan bobot untuk perawatan sanakan di Sudin PU Jaksel un- jalan sebanyak 11 titik di tuk tahun anggaran 2011 lalu wilayah Jakarta Selatan, yaitu dan 2012 ini, di Jakarta Senin dari awalnya hanya bobot 270,7 (26/3) membuka pembicaraan. meter lari menjadi 788,5 meter Dengan menggunakan LPSE lari. Itulah semua bobot yang pekerjaan panitia lebih seder- akan kita kerjakan untuk pehana prosesnya, terbuka dan rawatan jalan dan akan selesai efisien cara maupun sistim semuanya pada bulan Juli kinerjanya. Setelah penawaran mendatang” ujarnya. perusahaan masuk kepada Ir. H. Yayat Hidayat, MT panitia, ditentukan tiga pena- juga memaparkan, dalam waran terendah, dan dari tiga mengantisipasi musim hujan perusahaan tersebut dapat karena air hujan juga turut serditetapkan satu perusahaan ta merusak jalan dan pastinya pemenang, “kan… sederhana perlu untuk perawatan. Sudin saja dan efisien sistim kerja- PU Jalan Kota Administrasi nya”, ujarnya.

Jakarta Selatan menerima Kelebihan LPSE adalah pa- laporan masyarakat melalui nitia tidak perlu untuk bertatap jejaring sosial twitter yang muka dengan penyelia barang tujuannya untuk menampung dan jasa. Dengan begitu kolusi informasi masukan dan atau dapat dicegah sedini mungkin. laporan masyarakat terkait Kecuali untuk pekerjaan pe- informasi untuk perawatan nunjukan langsung. Itu sudah jalan karena rusak atau bermerupakan tupoksi kuasa lubang sesuai dengan tupoksi pengguna anggaran untuk me- sudin. nentukan pemenang.

Dengan menggunakan jeSedangkan tentang perawa- jaring sosial, diharapkan dapat tan jalan yang berlubang, Ka- tercipta sistim kerja yang sudin PU Jalan Jaksel me- efisien dan cepat dalam mennanggapi, “Hal tersebut sudah dapatkan informasi. Sehingga dilaksanakan sesuai dengan dapat juga cepat untuk dilakurencana dan anggaran yang kan tindakan, yaitu perawatan tersedia di Sudin PU Jalan jalan di Jakarta Selatan dengan Jaksel. Untuk ukuran jalan melakukan penambalan jalan besar dan jalan protokol, me- terhadap lubang besar maupun mang sudah merupakan tu- kecil. poksi Sudin PU Jalan Jaksel, Semua bobot total jalan yang tetapi untuk yang ukurannya merupakan tugas Sudin PU

Jalan Jaksel dalam perawatannya sekitar 9 juta meter persegi, dengan angka kerusakan rata rata dan perlu perawatan adalah sekitar 2% sampai dengan 2,5%. Bila diambil titik tengahnya sekitar 2,25 % per tahun. Pada tahun 2011 lalu, untuk biaya perawatan jalan digunakan senilai 30 miliar rupiah. Bila ikut perawatan trotoar menjadi 31 miliar rupiah.

Namun pada anggaran 2012 ini dikalkulasi anggaran yang diperlukan untuk perawatan jalan sekitar 220 miliar rupiah, tetapi anggaran yang tersedia saat ini ada 24 miliar rupiah.

Tapi anggaran tersebut juga “dibeck up” dengan anggaran sewaktu waktu atau tidak terprediksi yaitu sekitar 10 miliar rupiah. Melihat kondisi jalan saat ini, memang diperlukan anggaran tidak terprediksi sebesar 40 miliar rupiah supaya terwujud perawatan jalan secara maksimal.

Adapun kiat sukses yang dijalankan oleh Sudin PU Jalan Jaksel dalam mencapai target sesuai dengan kewenangannya, adalah dengan prinsip membuat yang lebih baik menjadi lebih baik lagi, yakni dengan menambah regu kerja, menggunakan teknologi secara maksimal baik dari segi peralatan dan SDMnya yang dapat menggunakan teknologi.

Contohnya, HT yang digital.

Bersambung Ke Hal..........47

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

47

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 00

Menggunakan jejaring sosial dan BBM untuk mengirim informasi supaya dapat dilakukan tindakan secepatnya.

Sedangkan menanggapi untuk perbaikan jalan dari masyarakat, Kasudin PU Jalan mengharapkan supaya masyarakat dalam memberikan informasi agar akurat, yaitu lokasi

REKAM JEJAK POSITIF

yang perlu perbaikan, RTnya dimana, RW dimana, dan nama jalannya jelas dan akurat.

Untuk menentukan prioritas jalan yang akan dikerjakan, kita juga melaksanakan koordinasi dengan asisten walikota bidang pembangunan dan instansi terkait. Contohnya, sepanjang jalan Ciledug Raya sering rusak parah dan kita

sudah lakukan perbaikan.

Kasudin PU Jalan Jaksel juga mengharapkan kritik yang bersifat membangun dari masyarakat, seperti ucapannya, “Saya siap dikritik asal tujuannya untuk membangun. Mari kita bangun kota Jakarta untuk tertata dan indah� tandasnya.

(Polman/STR)

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS Membutuhkan:

1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro di Wilayah Indonesia

Anda tertarik untuk bergabung dengan kami?

Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

48

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN INVESTIGASI

Kejati DKI Diminta Turun Tangan

IMB Pembangunan Mall di Bawah Sutet Milik PT Inti Utama Dharma RE Bernuansa Suap Menyuap?

Jakarta, Kantor Berita RBN ejaksaan Tinggi DKI Ja karta diminta lakukan pengkajian terhadap keberadaan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terindikasi langgar aturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan penerbitan IMB serta

K

diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitan IMB dan penerbitan advis planning gedung tersebut.

Kondisi pembangunan saat ini sudah mau rampung dan selesai. Setelah dilihat secara fakta di lapangan, penerbitan advis planning dan IMB menim-

bulkan pertanyaan terkait kinerja Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan Dinas P2B dalam penerbitannya. “Disebabkan pembangunan mall dan fasilitasnya yaitu gedung milik PT Inti Utama DharBersambung Ke Hal..........49

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

49

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN INVESTIGASI

IMB/2011 yaitu objek Mall dan ma Real Estate dengan posisi Fasilitasnya, atas nama PT Inti mall dan fasilititasnya berada Utama Darma Real Estate, dedi bawah aliran listrik tegangan ngan spesifikasi 5 (lima) lapis tinggi (sutet), tetapi pemba- dan 1 (satu) basement di Jl. ngunan mall tersebut memiliki Raya Kalimalang Kelurahan IMB dan adapun penerbitan Pondok Bambu Kecamatan IMB adalah setelah penerbitan Duren Sawit Jakarta Timur. advis planning dari Dinas Tata Apakah penerbitan IMB terseRuang DKI Jakarta, Kepala but sudah sesuai dengan peDinas Tata Ruang DKI Jakarta tunjuk pelaksanaan dan petunbersama dengan Kepala Dinas juk teknis maupun standar P2B DKI Jakarta diminta untuk operasional prosedur penerlakukan pengkajian terhadap bitan IMB dan advis planningpenerbitan advis planning dan nya, sangat dipertanyakan keIMB Gedung tersebut, karena beradaannya. Patut diduga terper_untukannya juga dipert- jadi konspirasi dan suap meanyakan� ujar sumber RBN di nyuap sehingga IMB dan advis Jakarta Minggu lalu menang- planning tersebut diterbitkan, gapi pembangunan mall di ba- ujarnya. wah sutet tersebut. “Sesuai dengan Perda NoDengan lugas sumber me- mor 7 Tahun 2010 tentang bangatakan, Terkait dengan ngunan gedung, sebelum IMB penerbitan IMB Nomor 5310/ Nomor 5310/IMB/2011 diter.........................Sambungan dari hal. 48

bitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati penelitian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah hukum DKI Jakarta, dan keberadaan mall tersebut terlebih dahulu sudah disetujui Gubernur DKI. Tetapi setelah dilihat kondisi sekarang, menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana itu keberadaan mall bisa di bawah sutet.

Keberadaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi gedung terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya.

Supaya terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall tersebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta, demi keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tandasnya.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas P2B serta Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, dengan tembusan ke pemilik bangunan, satupun surat konfirmasi belum mendapatkan hasil konfirmasi.

(Deo/STR) Bersambung Ke Hal...50

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

50

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

BIDIK KORUPSI

Kejati dan Kejari Jakut Diminta Lakukan Penyelidikan

P2T Jakut Bersama Gubernur DKI Terindikasi Lakukan Pidana Khusus Dengan Palsukan Peta Jakarta, Kantor Berita RBN isebabkan Panitia Perlu asan Tanah (P2T) Jakarta Utara (Jakut) bersama Gubernur DKI Jakarta terindikasi lakukan pidana khusus terkait pembayaran tanah Marunda yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini, walaupun tanah tersebut sudah menjadi Banjir Kanal Timur (BKT). Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Jajarannya Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakut diminta lakukan penyelidikan demi terciptanya supremasi hukum dan pelaku pemalsuan peta maupun pejabat yang terlibat sehingga pembayaran tidak terjadi terhadap ahli waris tanahnya dapat “diamankan”, agar delik tanah tersebut dapat diselesaikan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzie Bowo (Foke) dinilai kurang mampu untuk menjalankan tupoksinya selaku Gubernur DKI terkait delik maupun permasalahan tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut), karena sejak menjabat wakil gubernur (wagub) dan sampai jabatannya selaku Gubernur DKI mau selesai, delik pertanahan tersebut hanya delik tinggal delik, dan janji juga tinggal janji, karena tidak ada realisasi

D

Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (foto:ist)

dari hasil pertemuan dan musyawarah yang disposisinya diberikan Foke kepada stafnya supaya tanah tersebut diselesaikan secara mufakat, tetapi penyelesaiannya terindikasi cuma “omdo” (omong doang).

Hal itu disampaikan oleh sumber RBN yang meminta supaya identitasnya jangan ditulis dalam berita Minggu

lalu di Jakarta memberikan komentar terkait tanahnya yang sudah BKT sebagian dan sebagian lagi sudah terbit sertifikat atas nama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Sumber menambahkan, terkait dengan tanah Marunda atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 seluas 1,8 Bersambung Ke Hal..........51

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

51

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 50

Hektar Alamat Kampung Kebon Kelurahan Marunda RT 007 RW 01 Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dimana sampai saat ini ganti rugi atas tanah tersebut belum diselesaikan walaupun tanah tersebut sudah menjadi sungai BKT (banjir kanal timur). Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakut selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) diduga mempersulit dengan berbagai alasan yang kurang masuk akal sehat, ujarnya.

Sesuai dengan surat Seko Jakut Nomor 6697/1.711.1 tanggal 5 Oktober 2011 yang menyarankan supaya ahli waris Wasim bin Dadjad mengajukan gugatan klaim kepada PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN), padahal yang menggunakan tanah adalah Pemda DKI Jakarta melalui P2T Jakut dan tanah tersebut sudah menjadi BKT. Diduga terjadi pemalsuan peta oleh oknum oknum di P2T disebabkan adanya perbedaan data di dalam peta lama dan peta baru. Dalam peta baru P2T tahun 2009 tanah atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1206 tidak terdaftar, sedangkan peta P2T tahun 2005 ada terdaftar, sesuai dengan peta di Kecamatan Cilincing, peta di Kantor Pertanahan Jakarta Utara maupun di Peta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Disinyalir terjadi pemalsuan dan penipuan data serta penyalahgunaan jabatan

BIDIK KORUPSI

oleh oknum oknum di P2T Jakarta Utara. Dalam hal ini Gubernur DKI dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta supaya menindak tegas jajarannya yang terlibat dengan pemalsuan peta, tandasnya.

Pada hasil risalah rapat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Desember 2011 lalu, bahwa rapat telah disimpulkan supaya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta membuat surat ke P2T Jakarta Utara untuk diajukan pembayaran kepada ahli waris. Tetapi, setelah ditelusuri kembali kepada Biro Hukum DKI terkait hasil rapat, terjadi sebab akibat yang diduga “aneh bin aneh” yaitu surat “Hasil Rapat” tidak dibuatkan ke P2T Jakut dan malah disarankan supaya ahli waris mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tergugat PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Dalam hal ini, P2T Jakut bersama sama dengan PT KBN terindikasi “rampok” tanah masyarakat dan lakukan “pembodohan” terhadap masyarakat disebabkan tanah masyarakat sudah menjadi BKT tanpa mendapat ganti rugi atas tanahnya. P2T juga diduga merugikan negara karena membuat rapat dengan anggaran dari negara, tetapi hasil rapat tersebut tidak direalisasikan tetapi menyarankan supaya masyarakat membuat gugatan kepada pihak ketiga yaitu PT KBN.

Sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 050-609-05.2002 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 9 Juli 2002 yang memberikan informasi, bahwa SK KINAG Nomor 206/VIII-D/51/1965 tanggal 16 Maret 1965, atas nama: Anang, Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Marta, Meang, Roup, Djanan dan SK KINAG Nomor 134/ VIII-D/51/1964 tanggal 10 Desember 1964 atas nama: Sumajo, Noto dan SK KINAG Nomor 47/VIII/Insp-C/51/ 1964 atas nama Emad tanggal 21 September 1964 terdaftar di dalam BUKU PENGELOMPOKAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA KABUPATEN BEKASI (Buku A). Setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata lokasi yang yang dimaksud yang semula secara administrasi berada di Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah berada dalam wilayah DKI Jakarta.

Sehubungan dengan surat dari Direktur Utama PT KBN kepada ahli waris untuk menjawab suratnya, “1. Bahwa lokasi tanah tanah yang saudara maksudkan tidak mempunyai bukti alas hak yang kuat, dan tidak jelas keberadaannya, baik dalam batas batas, lokasi maupun bloknya. 2. Tanah milik PT Bersambung Ke Hal..........53

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

52

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

SERBA SERBI

Tindakan Tegas Sudin Trantib & Polres Jaksel Dinantikan

Warung Remang Lapo Ratak Disalahgunakan Menjadi Tempat Mabuk, Mesum dan Judi

Jakarta, Kantor Berita RBN kibat warung remang re mang Lapo Ratak dan sekitarnya di Jalan Ciledug Raya Kecamatan Pesanggrahan disalahgunakan menjadi tempat mabuk, mesum dan judi, berdampak meresahkan masya-

A

rakat sekitarnya karena berisik dengan musiknya yang sangat kencang dan sering ribut ribut setelah mabuk, kinerja penertiban oleh Suku Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Sudin Trantib) Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) bersinergis

dengan Polres Jaksel sangat dinantikan kinerjanya demi terciptanya kota Jakarta yang kian indah dan tertata dengan baik.

Hal itu disampaikan warga Pesanggrahan yang tidak Bersambung Ke Hal.........53

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

53

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

SAMBUNGAN

Pemda DKI Jakarta “sekongkol” Kawasan Berikat Nusantara untuk perdaya masyarakat terkait (Persero) seluruhnya telah tanahnya yang tidak dapat disememiliki sertifikat HPL, yang lesaikan sesuai perintah Gubernur diterbitkan oleh Kepala Kantor DKI tetapi malah disuruh untuk BPN Kodya Jakarta Utara, berperkara kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat dimana pembebasannya dilakukan oleh Panitia IX yang ter- KESEPAKATAN PEMBATAdiri dari unsur Kantor Wa- LAN atas perjanjian dasar antara likota Jakarta Utara, Kantor TNI Angkatan Laut dengan PT BPN Jakarta Utara, Kecamatan Kawasan Berikat Nusantara (d/ dan Kelurahan. Selain itu h PT Pusat Perkayuan Marunda) penerbitan sertifikat HPL di- tentang tukar menukar (Ruilslag) maksud telah melalui proses Tanah/ Bangunan TNI AL di sesuai dengan aturan yang ber- Marunda JakartaUtara Nomor BA/ laku dan didahului dengan pe- 09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DInelitian yuridis dan fisik ter- RUT/II/2001, dan Surat Direktur hadap tanah tersebut. 3. Sesuai Operasi PT KBN, Soetrisno, SE dengan penjelasan tersebut di bahwa “Tanah tanahtersebut sudah atas, maka permohonan ganti dibebaskan oleh PT KBN dalam rugi yang saudara ajukan ada- rangka proses rutlslag dengan pilah tidak beralasan dan tidak hak TNI AL untuk pembangunan dapat kami proses, karena ka- Pangkalan KOLINLAMIL.” Dimi telah membebaskan tanah duga PT KBN menyalahgunakan/mengunakan nama tersebut melalui Panitia IX”.

Demikian isi surat Direktur TNI AL dan Panitia IX untuk Utama PT KBN, Raharjo Arjosis- lakukan dugaan “perampokan” woyo kepada Ahli waris. Terkait terhadap tanah masyarakyat dan dengan surat Direktur Utama PT kurang menjaga nama baik KBN tersebut, disinyalir Jajaran instansi pemerintah, ujarnya.

Selaku Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat sampai saat ini, sangat diharapkan Gubernur dapat memberikan solusi terbaik untuk delik tanah tersebut terlebih dalam menyambut Pilkada DKI tahun 2012 ini, imbuhnya.

Pemberian dasar hak sertifikat HPL kepada PT KBN juga dipertanyakan dari mana dasar alas haknya dan SIPPT atas tanah tersebut diterbitkan pada masa siapa menjabat Gubernur DKI, sangat dipertanyakan.

Dalam hal ini jajaran pertanahan juga harus bertanggung jawab, baik Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta dengan Nomor surat 192/Kf-SK/12 tanggal 16 Februari 2012, Gubernur DKI Fauzie Bowo belum bersedia memberikan komentarterkait tanah tersebut.

(Minggus/STR/ W.Ht.Galung)

Negeri (PN) Jakarta Selatan. bersedia namanya ditulis Diduga akibat mabuk beberapa dalam pemberitaan di Jakarta dimensi, orang mabuk sesama orang mabuk berkelahi dan terMinggu lalu.

Selain tempat mabuk mi- jadi peristiwa penganiayaan dan numan, mabuk cinta dan mabuk atau pengeroyokan yang sudah judi, tempat tersebut terindikasi memalukan.

Ada yang selesai secara adat juga disalahgunakan menjadi dan ada juga selesai secara hutempat mesum, sebab akibat mesum karena mabuk cinta kum, yaitu para pelaku sudah menjadi perkara dan sering men- menjalani hukumannya. Untuk jadi tempat kejadian perkara terciptanya ketentraman ma(TKP) yang sudah beberapa kali syarakat di sekitar warung, kadisidangkan di Pengadilan rena warung buka sampai dini

hari, padahal warung remang tersebut belum memiliki ijin operasional dan Undang Undang Gangguan (UUG) tetapi dapat beroperasional selama 20 jam dalam sehari, Muspiko Jaksel agar lakukan penertiban supaya nilai estetika kota Jakarta selaku Ibukota perlu dijaga, karena posisinya persis di pinggir jalan, tetapi orang yang suka nongkrong di lapo dan sekitarnya kurang menjaga ketertiban umum. (Deo/PSS)

.........................Sambungan dari hal. 51

.........................Sambungan dari hal. 52

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

54

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN TERKINI

Kejari Jaksel Selayaknya Lakukan Tupoksi

PT Inti Insan Sentosa Disinyalir Rugikan Negara Rp 500 M, Joyo Winoto Disinyalir Terima Upeti “Status Quo�

Jakarta, Kantor Berita RBN elaku pengacara negara, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diharapkan untuk dapat melakukan tupoksinya dalam mengembalikan kerugian negara ratusan miliar rupiah, karena ada uang negara sebesar 400 miliar rupiah sebagai pinjaman pokok oleh perseroan terbatas dengan jaminan sertifikat tanah yang status tanahnya di-

S

ciptakan status quo, akibatnya negara dirugikan dengan kredit macet pinjaman pokok 400 miliar serta bunga dan denda 100 miliar rupiah karena utang negara tersebut juga ikut status quo.

Sebab akibat dari sertifikat tanah, perkara perdata, PTUN dan perkara pidana dari delik pertanahan tersebut juga turut serta membuat kerugian negara, sedangkan di lain sisi PT Inti

Insan Sentosa terindikasi menikmati uang negara dengan pinjaman pokok 400 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat HGB 170 yang terindikasi tidak lagi memiliki tanah, disebabkan dasar hak dari HGB 170 berasal dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 61 atas nama Ainun Binti Ibrahim yang diduga Bersambung Ke Hal..........55

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

55

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal.54

palsu serta sertifikta tersebut sudah dihapus dari daftar pertanahan, sesuai dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Walaupun Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian Negara sekitar Rp. 500 Miliar yang merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan dalam membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo.

Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan akibatnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung, sebab status utang PT Inti juga ikut serta menjadi status quo alias uang negara belum dapat dikembalikan kepada negara.

Bila legalitas tanah Kuningan Barat syah menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis PT Inti Insan Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Winoto tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, keberadaan sta-

LAPORAN TERKINI

tus quo membuat celah yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk perkaya diri sendiri.

Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum diminta untuk turun tangan terhadap keberadaan Kepala BPN RI dengan keadaan status quo tanah dan utang negara maupun indikasi gratifikasi yang terjadi.

Joyo Winoto selaku pejabat negara seyogianya harus ikut serta menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara mafia pertanahan demi perkaya diri sendiri. Sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI demi terwujudnya penyelamatan uang negara dan membasmi mafia tanah dan perbankan dari bumi pertiwi Indonesia.

Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto,PhD. Walaupun

di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian negara tersebut.

Malah terkesan dengan keberadaan status quo tanah membuat keuntungan terhadap orang lain.

Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa yang terindikasi terjadi “korupsi perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri tiga tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp500 M tersebut sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke Negara, masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar kepada publik.

Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat Bersambung Ke Hal..........56

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

56

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 55

yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran di bidang pertanahan.

Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, dan kurang mampu dalam menegakkan kebenaran serta terkesan takut untuk mengatakan kebenaran.

Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LD-BPPN/ 0102, tahun 2002 silam ke

LAPORAN TERKINI

Ketua PN Jaksel.

Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan delik tanah tersebut seterusnya disinyalir hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi menerima gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah.

Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas dan utang negara tersebut dikembalikan kepada negara.

Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani

Moertolo S., SH, No. C-86-HT03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam.

Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang.

Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902-PTL2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, kareBersambung Ke Hal.........59

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

57

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN TERKINI

Informasi Masukan Terhadap Jamintel Kejagung RI

“Proyek Fiktif” Serta Suap Menyuap Diduga Semarak di Lemigas Cipulir

Jakarta, Kantor Berita RBN aksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan kepada Lemigas Cipulir, disebabkan Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen

J

(P2K) di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas yang berdomisili di Jl. Ciledug Raya Kaveling 109 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang “doyan duit” negara alias indikasi korupsi.

Pejabatnya juga terindikasi

terima suap menyuap dari proyek fiktif, dan diduga terjadi praktek korupsi, kolusi, nepotisme terhadap permainan proyek miliaran rupiah, tetapi Kapus Lemigas sendiri selaku penanggung jawab anggaran Bersambung Ke Hal..........58

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

58

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

LAPORAN TERKINI

belum lama ini.

Menurut sumber, salah satu terkesan “cuek bebek” walau- contoh permainan kotor dilepun indikasi suap tersebut migas adalah terkait proyek sudah diinformasikan kepada ratusan miliar rupiah, dengan Kapus Lemigas. Akibatnya pengumuman Nomor: 01.Pm/ indikasi korupsi dapat ber- 91.04/PPBJ/2010 yang pelangsung dengan aman selama kerjaannya dibiayai dari DIPA tiga tahun belakangan ini.

TA 2010 lalu dengan jumlah Hal tersebut sudah ber- paket 35 (tiga puluh lima) langsung pada tahun anggaran paket, dimana dalam proses 2008, 2009 dan 2010 lalu dan tender disinyalir melanggar permainan terlalu mencolok Keppres 80 Tahun 2003 dan caranya dan oknumnya juga penyempurnaannya, karena seperti kebal hukum, karena proses tender tertutup dan proyeknya dapat diatur diduga praktek “tender sedemikian rupa di kantor PT tenderan”.

Delapan Pancuran Mas ketika Diduga dari 35 paket terberkantor di Jl Ciledug Raya sebut sarat korupsi, kolusi dan No 17 Kecamatan Pesang- gratifikasi antara P2K, Panitia, grahan. Segala sesuatu surat dan Kontraktor Pelaksana. menyurat terkait urusan Pengumuman tersebut terproyek di Lemigas dapat indikasi tidak diumumkan di diatur dari kantor tersebut dan media saat itu supaya tidak termasuk indikasi pemalsuan diketahui publik. surat suratnya juga dibuat di Salah satu contoh telak, lokasi tersebut.

Permintaan Pengadaan Barang Untuk terciptanya peme- (PPB) dari BLM 1.2 Nomor rintahan yang bersih dari 011/PPB/UFRT/2010 sebesar korupsi khususnya di Ling- Rp.424.487.877,- dengan nilai kungan Lemigas, kinerja kontrak Rp 419.100.000,Jajaran Kejaksaan, baik dari terindikasi “fiktif”. unit intelijen dan unit pidana Diduga Ir. Djoko Sunarjanto, khusus serta pidana umum M.Si selaku P2K menerima diminta turun tangan untuk suap dari indikasi proyek fiktif membasmi korupsi yang tersebut Rp. 116.000.000, Moch. terjadi di Lingkungan Lemigas Fierdaus, S.Si selaku Ketua Cipulir beserta praktek pe- Lelang menerima suap Rp. malsuan surat surat yang tu- 40.000.000, Anto menerima juannya disinyalir untuk suap Rp. 40.000.000, Ir. Tunggal rugikan negara.

M.Sc sebesar Rp. 23.000.000, Hal itu disampaikan sumber Syamsudin Mukhtar, SE meKantor Berita RBN yang tidak nerima suap sekitar Rp. bersedia namanya ditulis 185.000.000 sedangkan dalam pemberitaan di Jakarta kontraktor PT Delapan .........................Sambungan dari hal. 57

Pancuran Emas hanya mendapat fee sekitar Rp. 15.000.000,- selaku pelaksana pekerjaan terindikasi fiktif tersebut.

Pembuatan Garansi Bank juga terindikasi “aspal” yang umumnya digunakan oleh kontraktor binaan, dimana hal tersebut diduga persekongkolan antara P2K, Panitia dan Kontraktor Pelaksana.

Juga pengadaan barang AC Tahun Anggaran 2009 lalu disinyalir barang yang digunakan terindikasi barang bekas dimana Ir. Rudi Suhartono W terindikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan terima gratifikasi.

P2K, Panitia dan Pengawas di Lingkungan Lemigas juga terindikasi “doyan setoran” dari Kontraktor Binaan, baik dari proyek pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan pemilihan langsung untuk perkaya diri.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Lemigas Cipulir dan kroni kroninya, Kapus Lemigas maupun Ir. Djoko Sunarjanto, M.Si, Moch. Fierdaus, S.Si, Ir. Tunggal M.Sc, Syamsudin Mukhtar, SE dan PT Delapan Pancuran Emas tidak bersedia memberikan komentar dan terkesan gerah terhadap kedatangan wartawan yang melakukan konfirmasi terkait indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di Lingkungan Lemigas.

(TIM TIGA)

Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc Bersambung Ke Hal...59

59

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

.........................Sambungan dari hal. 56

na SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971.

Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI saat konferensi pers tiga tahun lalu, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan

LAPORAN TERKINI

dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI saat itu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris

Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170.

Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sentosa yang disinyalir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia memberikan komentar.STR

Tabloid RBN Membutuhkan:

Fotografer Trainee (Min SMA/SMK) Wartawan Trainee (Min SMA/SMK) Kirimkan Lamaran dan CV anda ke:

email: laspen_sianturi@yahoo.com Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc

60

Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn

IKLAN

Segenap Jajaran Direksi, Pimpinan dan Karyawan

PT MITRA GLOBAL UTAMA Mengucapkan:

Selamat Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 23 Maret 2012

“Mari Kita Benahi Bangsa Tercinta Ini Dengan Menciptakan Lapangan Kerja”

Ir. Hasna Wiyah Pelana Direktur Utama Akses Baca Surat Kabar

Akses Baca

RAKYAT BICARA NEWS

TABLOID RBN

http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc

http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc