RABU, 29 JULI 2009
Noordin Berubah Wanita Bercadar Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto
JAKARTA – Polisi mengklaim perkembangan penyidikan kasus bom Jumat (17/7) berdarah semakin cerah. Tapi, korps bersemboyan Rastra Sewakotama itu sengaja pelit pernyataan. Itu karena mereka ingin langsung menangkap gembong utama Noordin M. Top sekaligus kaki tangannya. ’’Informasi apa pun dari masyarakat soal Noordin akan berguna,” ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna pada wartawan di Mabes Polri kemarin. Nanan menolak memberikan informasi terbaru terkait perkembangan pengejaran. ’’Jangan lupa, mereka punya teknik, mereka juga nonton TV dan baca koran,” kata mantan Kapolda Sumatera Utara itu. Sumber kredibel koran ini di lingkungan Mabes Polri menjelaskan, pengejaran memang fokus pada Noordin. ’’Dia tertangkap, insya Allah semua selesai,” kata perwira menengah itu. Langkah polisi menyusuri fakta-fakta yang muncul di TKP benar-benar membawa petunjuk. ’’Istilah back to basic atau kembali ke temuan TKP itu dalam kasus ini sangat membantu. Kita bukan berangkat dari dugaan-dugaan,” katanya. Salah satu fakta yang ditemukan adalah rangkaian bom yang identik dengan bom milik kelompok Noordin.
32 HALAMAN/Rp3.000,-
Santri Suspect Flu Babi Bertambah FOTO ALAM ISLAM
TEGANG: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Hermansyah, M.U.R.P. tegang setelah divonis satu tahun penjara.
Divonis Satu Tahun, Isyaratkan Banding Laporan Abdurrahman - Editor: Suprapto
BANDARLAMPUNG – Wajah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Lampung Hermansyah, M.U.R.P. berubah tegang. Ini menyusul majelis hakim yang diketuai Sriwidiastuti, S.H. dengan hakim anggota Ristati, S.H. memvonis terdakwa kasus penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2007 itu dengan hukuman satu tahun penjara. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) A. Kohar, S.H. dan Sri Aprilinda, S.H. Pada persidangan sebelumnya, JPU menuntut mantan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung itu dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan. Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang kemarin, majelis hakim menyatakan bahwa Hermansyah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Itu dilakukan dengan meminta sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) berlangganan majalah Cerdas menggunakan dana BOS. Akibat perbuatannya, negara rugi Rp152.730.000. ’’Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat I ke-1 KUHP,” terang Sriwidiastuti. Dijelaskannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya, sebanyak 4.897 SD dan SMP yang berlangganan majalah Cerdas. Dari jumlah itu, tercatat 1.670 sekolah membelinya dengan menggunakan dana BOS. Sementara, sisanya membayarnya dengan menggunakan anggaran lain.
Baca NOORDIN Hal. 4
KPK Kembali Periksa GM PLN Lampung
Baca DIVONIS Hal. 4
Mega Tuntut Pilpres Ulang di 25 Provinsi
Laporan Segan P.S. Editor: Suprapto
BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin kembali memeriksa General Manager (GM) PLN Wilayah Lampung Ir. Maswar Kukuh Trihadi, M.T. Pemeriksaan orang nomor satu di PLN Lampung itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat customer management system (CMS) PT PLN Maswar Kukuh Jawa Timur. Trihadi Juru Bicara KPK Johan Budi, S.P. membenarkan Kukuh – sapaan akrab Maswar Kukuh Trihadi– kemarin diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan ulang GM PLN wilayah Lampung ini masih sebatas saksi dalam kasus tersebut. ’’Dia datang ke KPK pukul 10.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus PLN Jatim,” katanya kemarin.
Laporan Wartawan JPNN - Editor: Suprapto
FOTO RNN
INTENSIF: Ratusan santri dari tiga ponpes di Kota Metro yang diduga terserang virus flu babi dengan gejala panas tinggi dan batuk pilek di ruangan khusus yang disediakan pihak ponpes terus menjalani pengobatan secara intensif.
Laporan Wartawan RNN Editor: Suprapto
METRO – Jumlah santri yang jatuh sakit mirip terserang virus flu babi di Kota Metro terus bertambah. Sehari kemarin terjadi 35 kasus, yakni menimpa 19 santri Ponpes Darul Amal, 12 santri Ponpes Roudlotul Quran, dan empat santri Ponpes Tuma’ninah Yasin. Kini totalnya sudah 296 santri diduga suspect penyakit ganas tersebut.
Musibah sakit massal tersebut membuat orang tua resah dan terus berdatangan. Bukan saja menanyakan kondisi anaknya, tapi banyak pula yang membawa pulang anaknya untuk dirawat bersama keluarganya. Pihak ponpes tak berdaya apa-apa ketika orang tua memboyong anak-anaknya yang seharusnya dalam perawatan
intensif. ’’Kami jemput putri kami agar bisa maksimal melakukan pengobatan ke rumah sakit,” kata salah seorang yang mengaku putrinya di Ponpes Darul Amal ini. Menurut salah satu pengurus ponpes, Muslih, sudah 60 santri yang dibawa pulang keluarganya dengan maksud bisa berobat lebih maksimal. Ke60 santri tersebut terdiri atas 45 putri dan sisanya putra. Baca SANTRI Hal. 4
Baca KPK Hal. 4
Menelusuri Jalan Akses Masuk PT Freeport Pascaserangan Separatis
Jalan Rombongan, Satu Sopir Didampingi Satu TNI Sejak serangan separatis yang menewaskan dua WNA dan dua polisi, kawasan pertambangan PT Freeport di Tembaga Pura dijaga ketat TNI-Polri. Bahkan sepanjang jalan menuju lokasi yang jaraknya tak kurang dari 60 km itu, aparat keamanan siaga dengan senjata lengkap. Seperti apa? Laporan Mujiono-Misba L., MIMIKA Editor: Suprapto
KAWASAN pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika selama ini menjadi tempat ’’eksklusif’’. Selain karyawan dan aparat keamanan, hanya mereka yang mengantongi izin khusus dari perusahaan yang bisa masuk. Penjagaan di lokasi tersebut juga dikenal ketat. Selain petugas sekuriti perusahaan, ikut berjaga anggota TNI dan Polri. Namun, sejak 11 Juli 2009 pusat pertambangan emas terbesar di dunia itu
FOTO JPNN
BERJAGA-JAGA: Anggota Polri dan TNI berpatroli di kawasan jalan tambang PT Freeport Indonesia.
diterobos kelompok separatis. Mereka menebar teror di sana. Empat orang tewas oleh aksi separatis yang diduga dilakukan
anggota separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu. Tragisnya, mereka yang menjadi korban adalah warga negara
Ingin Berlangganan, Hubungi: (0721) 782306-7410327-085279662666
asing (WNA) dan polisi. Bersama tujuh wartawan lain, Radar Timika (grup Radar Lampung) kemarin mendapat kesempatan menelusuri jalur menuju kawasan pertambangan yang sebagian besar sahamnya dimiliki Amerika Serikat itu. Perjalanan dimulai dari Mapolres Mimika yang berada di Mile Post (MP) 32 dan berakhir di MP 50, sejauh kurang lebih 60 km. Dengan kawalan polisi dari Polda Papua dan TNI dari Brigif 20/IJK (Ima Jaya Keramo), wartawan merambah lokasi yang lebih dari dua minggu menjadi kawasan mencekam itu. Dirreskirim Polda Papua Kombespol Bambang Rudi Pratiknyo juga ikut dalam rombongan. Sepanjang jalan yang menjadi pintu masuk ke kawasan Tembaga Pura itu, kesiagaan sangat terasa. Setiap MP yang pada hari-hari biasa hanya dijaga sekuriti perusahaan, kini ditambah masing-masing dua dari TNI dan Polri. Mereka siaga dengan senjata siap tembak.
JAKARTA – Kubu Mega-Prabowo membawa 52 barang bukti yang mereka yakini sebagai kecurangan dalam Pilpres 2009. Pasangan yang didukung PDIP-Gerindra itu mengklaim telah menemukan 28 juta suara salah hitung yang mengakibatkan mereka kalah. ’’Kalau permohonan kami itu dikabulkan, kami minta pemungutan suara ulang di 25 provinsi yang bermasalah,” kata Gayus Lumbuun, koordinator tim advokasi pasangan Mega-Prabowo, saat menyampaikan berkas gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Tim Mega-Prabowo adalah penggugat kedua pilpres. Sebelumnya, pada Senin (27/7), tim sukses JK-Wiranto juga menyampaikan berkas gugatan kepada MK. Arteria Dahlan, anggota tim advokasi Mega-Prabowo, menyatakan bahwa piGayus Lumbuun haknya menemukan 28 juta kesalahan penghitungan suara. Kasus itu, katanya, menguntungkan pasangan nomor urut dua sehingga suaranya unggul jauh. ’’Suara ini nyata-nyata menambah perolehan pasangan nomor urut dua (SBY-Boediono),” ujarnya. Arteria lantas membeberkan sejumlah modus kecurangan itu. Salah satunya, formulir C.1 yang dikondisikan sebelum pemungutan suara. ’’Pada H-1, formulir C.1 itu sudah ditandatangani saksi dan diakui Bawaslu. Surat suara pun sudah terconteng,” terangnya. Masalah daftar pemilih tetap (DPT) juga menjadi bukti kecurangan. Menurut dia, tim advokasi menemukan kesengajaan tidak dilakukannya pemutakhiran data pemilih. Baca MEGA Hal. 4
Baca JALAN Hal. 4
www.radarlampung.co.id