Issuu

SABTU, 19 DESEMBER 2009

28 HALAMAN/Rp3.000,-

Bisa Nonaktif Beberapa Jam

SBY

Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto

JAKARTA – Pansus angket kasus Bank Century tetap berharap Boediono mau memenuhi imbauan agar nonaktif dari jabatannya sebagai Wapres. Pertimbangan utamanya lebih untuk menghindarkan adanya hambatan psikologis pansus saat melakukan pemeriksaan. ’’Malah beliau sendiri akan mendapat simpati publik karena ingin menunjukkan dirinya bersih,” kata Bambang Soesatyo, anggota pansus dari Partai Golkar. Tak perlu nonaktif selama dua bulan, imbuh dia, Boediono cukup nonaktif selama proses pemeriksaan pansus terhadap dirinya berjalan. Artinya, hanya beberapa jam. Menurut Bambang, ini pernah dipraktikkan Presiden SBY saat melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan Zaenal Maarif ke Polda Jaya. ’’Waktu itu, presiden kan sempat menyatakan langkah dirinya itu bukan sebagai presiden. Tapi, warga negara biasa yang melaporkan,” ungkap Bambang. Model yang sama, imbuh Bambang, juga bisa dipraktikkan Boediono. Dari kantor Wapres sampai ke ruang tunggu tempat pemeriksaan pansus di gedung DPR, semua protokoler tetap melekat. Namun, ketika hendak memulai pemeriksaan, Boediono bisa mengumumkan, sejak saat itu dirinya adalah warga negara biasa. ’’Semua protokol dan jabatan Wapres lepas, selanjutnya siap diperiksa pansus. Duduk sendiri menghadapi 30 anggota pansus yang ingin memperdalam, minta konfirmasi,” jelasnya. Kalau tidak dilepas (nonaktif, Red), pansus khawatir akan mengganggu kehormatan simbol negara. ’’Saat pemeriksaan, panggilannya mungkin saudara Boediono, bukan Bapak Wapres. Lagi pula, mana bisa kami menjamin anggota tidak emosian,” ungkap Bambang. Begitu pemeriksaan selesai, lanjut dia, Boediono bisa menyatakan kembali sebagai Wapres. Wakil Ketua Mahfudz Siddiq menegaskan pansus mengeluarkan rekomendasi berbentuk imbauan nonaktif berdasarkan kebutuhan pansus. Sama sekali tidak ada agendaagenda politik tertentu. ’’Kami ingin saksi bisa fokus, tidak terkendala dengan tugas-tugas kenegaraannya. Apalagi, jadwal kerja pansus hanya dibatasi dua bulan,” terangnya. Baca BISA Hal. 4

Obama Frustrasi, RI Tawarkan 5+1

BOEDIONO

EDHIE

Abaikan Pansus

ANDI SRI MULYANI

Laporan Wartawan JPNN - Editor: Suprapto

KOPENHAGEN – Desakan Pansus Bank Century DPR agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati nonaktif dari jabatannya tidak dilaksanakan Presiden SBY. Presiden berargumen, pasal 7 UUD 1945 tidak dikenal istilah nonaktif bagi Wapres. Sedangkan menteri hanya bisa diberhentikan sementara jika berstatus terdakwa dengan ancaman HATTA hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih. RIZAL ’’Baik Wapres maupun Menkeu tidak perlu berstatus nonaktif, tidak perlu berhenti atau diberhentikan,” kata presiden dalam jumpa pers di sela kesibukannya mengikuti KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, tadi malam WIB. SBY meminta Wapres dan Menkeu tetap menjalankan tugas dengan baik, baik sebagai pejabat pemerintahan maupun dalam pemeriksaan Pansus Bank Century. Diuraikan, dalam pasal 7 UUD 1945 tidak dikenal istilah nonaktif bagi presiden maupun Wapres. Begitu juga dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, seorang menteri hanya bisa diberhentikan seHARTATI mentara atau nonaktif jika berstatus terdakwa dengan ancaman CHOEL hukuman pidana penjara lima tahun. Presiden mengatakan, Menkeu Sri Mulyani tidak perlu nonaktif karena tidak sedang menjadi terdakwa. Menkeu saat ini diperiksa dalam konteks Pansus Bank Century. ’’Berbeda konteksnya,” katanya. Aliran Dana Bank Century Versi Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) SBY mengatakan, semua pihak sepakat agar kegiatan pemerintahan tidak terganggu. Ia juga berharap Wapres dan Menkeu tetap bisa menjalankan tugasnya dengan LEMBAGA: KPU Pusat Rp200 m, LSI Rp50 m, FOX Rp200 m, Partai Demokrat Rp700 m baik. ’’Agar pemerintahan tidak terganggu. Agar pasar tidak terguncang yang akhirnya mengakibatkan PERORANGAN: Mantan Jubir SBY, Andi Mallarangeng, Rp10 m (gangguan) keberlanjutan pembangunan perekoPutra SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, Rp500 miliar nomian kita, yang akhirnya yang menerima Rizal Mallarangeng Rp10 miliar

Ketua Tim Pemenangan SBY, Hatta Rajasa, Rp10 miliar Choel Mallarangeng Rp10 miliar Mantan Panglima TNI Djoko Suyanto Rp10 miliar Pengusaha Hartati Murdaya Rp100 miliar

Baca SBY Hal. 4

Oknum Anggota DPRD Tuba Diduga Nyabu Laporan M. Syaiful Amri Editor: Nizwar

Laporan Wartawan JPNN - Editor: Nizwar

KOPENHAGEN – Mimik frustrasi tergambar jelas di wajah Presiden AS Barack Hussein Obama saat berpidato dalam KTT Perubahan Iklim (COP 15) di Kopenhagen, Denmark, tadi malam. Maklum, pertemuan puncak para pemimpin dan wakil dari 193 negara itu dipastikan tak menghasilkan kesepakatan baru yang signifikan. Meski begitu, Obama menilai OBAMA apa pun yang disepakati peserta, itu jauh lebih baik ketimbang tak ada sama sekali. ’’Tak ada negara yang bisa mendapatkan semua yang diinginkan,’’ ujar Obama seperti dikutip AP. Dalam pidatonya, Obama mengatakan bahwa banyak negara menilai AS kurang serius mengurangi dampak emisi karbondioksida yang diduga sebagai penyebab pemanasan global. Baca OBAMA Hal. 4

Pelaku Kriminal AnakAnak tak Masuk Penjara Laporan Wartawan JPNN - Editor: Suprapto

JAKARTA – Anak-anak yang melakukan tindak kriminal kini tak harus masuk ke lembaga pemasyarakatan (lapas) anak. Lima departemen dan Polri menyepakati pelaku kriminal anak-anak harus masuk ke pusat rehabilitasi atau panti milik pemerintah. Nota kesepahaman sudah diteken Polri, Depkum HAM, Depsos, Depkes, Depdiknas, dan Depag. Namun, kesepakatan tersebut dikecualikan untuk anak yang melakukan kejahatan berat. Seperti pembunuhan/pembunuhan berencana. Mereka akan tetap dimasukkan ke lapas anak. Yang dimaksud anak di sini adalah mereka yang belum berusia18 tahun. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos Makmur Sanusi mengatakan, pasca penandatanganan nota kesepahaman itu, anak-anak yang dulu berhadapan dengan hukum akan diputuskan pengadilan untuk masuk ke pusat rehabilitasi. ’’Ini akan menjadi acuan bagi pengadilan untuk memutuskan perkara yang dilakukan anak-anak,” katanya di Jakarta kemarin. Kebijakan itu, kata Makmur, tinggal pelaksanaan saja. Sebab, Depsos sudah memiliki panti-panti rehabilitasi. Baca PELAKU Hal. 4

BANDARLAMPUNG – Direktorat Narkoba Polda Lampung mengamankan Edison (38), anggota DPRD Tulangbawang, tadi malam pukul 19.30 WIB. Ia digerebek di kediaman Yan Suryana alias Menir (50), oknum PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung, di Jl. Tirtayasa, kompleks Perumahan Antasari, Sukabumi. Bersama keduanya, turut diamankan Ibrahim (35), Parman (37), dan Samsul (35). Ketiganya tercatat sebagai warga Tuba Tengah. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita seperempat gram sabu-sabu (SS) disertai dua buah bong, empat pirek, timbangan elektrik, dan uang tunai Rp400 ribu. Panit Opsnal Unit I Kompol Faisal dan AKP Sugianto bersama enam anggota awalnya hanya memburu Menir. Oknum PNS yang pernah mendekam di balik jeruji pada 2001 karena menggunakan narkoba ini telah menjadi target operasi kepolisian hampir dua tahun belakangan.

FOTO M. SYAIFUL AMRI

BARANG BUKTI: Petugas Ditnarkoba menunjukkan barang bukti yang diamankan.

’’Saat penggerebekan, selain Menir, ternyata terdapat Edison, Ibrahim, Parman, dan Samsul. Kuat dugaan, seperempat gram SS itu adalah sisa yang telah terpakai oleh me-

reka,’’ beber Kasat I AKP Drs. Supriadi mewakili Dirnarkoba Kombespol Budi Santoso di sela-sela proses pemeriksaan semalam.

Setelah mendapati barang haram tersebut, polisi kembali menemukan seperempat gram SS di dalam kamar Menir. ’’Memang awalnya sudah kami duga. Tanpa melawan, Menir menyerahkan seperempat SS yang ia simpan,’’ terang Budi Santoso. Satu jam berselang, Sat. II Ditnarkoba yang melakukan pengembangan berhasil mengamankan Irwan (35), warga Gunungsulah. Ia diduga pemasok barang haram tersebut. ’’Irwan kami amankan di sekitar Jl. Ahmad Yani sekitar pukul 20.30 WIB. Dari keterangan Menir, Irwan merupakan pemasok barang haram itu,’’ imbuh Budi. Dari sumber Radar Lampung di lingkungan Ditnarkoba, petugas juga tengah memburu pengguna sekaligus pengedar SS dengan inisial MZ, oknum PNS di lingkungan Pemkot Bandarlampung. Budi menegaskan, pihaknya terus melakukan pendalaman atas kasus ini. Keenam pelaku dapat dijerat pasal 111, 127, dan 116 UU No. 35/2009 tentang Narkotika. ’’Ancaman hukumannya kurungan penjara empat tahun sampai lima belas tahun,’’ pungkasnya. (*)

Dari Peluncuran Buku Koruptor Go to Hell! Karya Bibit Samad Rianto

Kasus Antasari Jadi Momentum Serang KPK Setelah aktif lagi sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto menerbitkan sebuah buku berisi pengalaman empirik selama dua tahun memberantas korupsi. Apa saja isi buku 176 halaman itu?

FOTO JPNN

ditunggu muncul. Mengenakan kemeja panjang berdasi dibalut jaket cokelat muda, Bibit terlihat segar. Dia melambaikan kedua tangan kepada seluruh tamu undangan malam itu. Mereka bertepuk tangan menyambut ’’bintang” malam itu. Pria yang dituakan di KPK tersebut lantas duduk di kursi paling depan. Satu kelompok dengan tokoh-tokoh senior yang hadir malam itu. Yaitu mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, ekonom Sri-Edi Swasono, Adnan Buyung Nasution, Plt. Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dan penasihat hukum yang setia mendampingi selama beperkara, Achmad Rivai. Istri Bibit, Titiek Sugiharti, anak, beserta cucunya juga hadir dalam peluncuran itu. Sejurus kemudian, puluhan tamu merangsek ke deretan kursi yang ditempati Bibit. Mereka menodong Bibit agar bersedia membubuhkan tanda tangan di sampul halaman buku barunya itu. Dia pun melayani semua permintaan tamunya dengan senang hati.

DI-LAUNCHING: Buku Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia karya Bibit S. Rianto.

Baca KASUS Hal. 4

Laporan Anggit Satriyo, JAKARTA Editor: Suprapto

MALAM itu (16/12) sekitar 100 tamu sudah memenuhi ruangan di Ballroom Hotel Sultan. Mereka sabar menunggu sang pemilik hajat, Bibit Samad Rianto. Seluruh undangan telah siap duduk melingkar menghadap meja-meja yang ditata di ruangan seluas setengah lapangan bola tersebut. Malam itu, mereka akan memperoleh paparan pria 64 tahun terkait peluncuran buku barunya berjudul Koruptor Go to Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia . Seperempat jam berselang, sosok yang

Ingin Berlangganan, Hubungi: (0721) 782306-7410327