METROPOLIS 18
JUMAT, 15 JANUARI 2010
Bukan Sekadar Berita
Dua Belas Bukit Rusak Laporan Eka Yuliana Editor: Senen BANDARLAMPUNG – Berdasarkan identifikasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, tak hanya Bukit Camang yang rusak akibat eksploitasi manusia. Dari lima belas bukit yang ada di Bandarlampung, tinggal tiga yang dalam kondisi baik. Sementara, dua belas bukit lainnya rusak. Ketiga bukit yang kondisinya masih baik tersebut adalah Bukit Banten yang terletak di Kedaton; Bukit Sulah di Gunungsulah, Sukarame; dan Bukit Kucing di Kemiling. ’’Bila kondisi tiga bukit ini tidak dijaga, sangat dimungkinkan rusak seperti bukit lainnya,” kata Direktur Utama Walhi Lampung Hendrawan
Berobat... Dan, dana itu sudah dikembalikan kepada keluarga pasien,’’ terangnya. Ia mengatakan, tidak ada penarikan biaya sepeser pun bagi warga pengguna jamkesmas ataupun askes bahkan pasien umum yang berobat ke tempatnya. ’’Mereka cukup menunjukkan kartu jamkesmas di tempat pendaftaran, dan pengobatan baik rawat jalan maupun inap di sini gratis,’’ tukasnya. Sementara ditemui di ruang Aster Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung, Desnawati mengungkapkan, Rabu (13/1) pukul 19.00 WIB, dua petugas dari puskesmas rawat inap mendatanginya dan memberikan uang Rp150 ribu kepadanya.
RAPBD... Kedelapan daerah itu adalah Lampung Barat, Tulangbawang, Mesuji, Tuba Barat, Lampung Utara, Waykanan, Lampung Timur, dan Bandarlampung. ’’Yang sudah ditetapkan oleh keputusan gubernur baru Lambar pada 31 Desember 2009 lalu. Sedangkan, Tuba Barat dan Mesuji sudah sampai di meja gubernur,’’ terang Wan Ruslan. Rencananya, tim banang pem-
Pakai... Gedungpakuon nggak bisa dilayani karena memakai kartu jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat)? (081928081123) Jawaban TERIMA kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sebelumnya perlu diketahui, untuk pelayanan jamkesmas dan jamkesmasda gratis atau tidak mengeluarkan biaya. Yang membayar adalah pemerintah daerah atau pusat. Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak pasien yang datang terlambat memberikan identitas atau kartu jamkesmas/jam-
kemarin. Sesuai identifikasi Walhi, lanjut dia, bukit yang mengalami rusak parah yakni Bukit Sukamenanti. Selain rusak, satu bukit dinyatakan hancur oleh Walhi, yakni Bukit Kunyit. ’’Biarkan saja bukit itu hancur seperti ini. Agar anak cucu kita melihat bukti kerakusan manusia,” tukasnya. Kemudian terdapat dua bukit yang beralih fungsi, yakni Bukit Randu yang digunakan untuk tempat perekonomian, hotel, dan restoran serta Gunungsari yang berubah fungsi menjadi permukiman. Menurut Hendrawan, bukitbukit yang ada di Bandarlampung ini sangat berfungsi untuk konservasi lingkungan serta menghindarkan dari bencana seperti banjir. Guna melindungi sumber daya alam kota ini, pemerintah harus tegas.
Sambungan dari Hal. 17 Jumlah ini bertolak belakang dengan pengakuan Kadiskes Reihana dan Kapuskesmas dr. Prita yang hanya menarik biaya Rp40 ribu. ’’Bahkan, petugas yang datang dan mengembalikan uang Rp150 ribu itu meminta maaf kepada saya karena sudah melakukan kesalahan. Kemudian, petugas itu memeluk dan mencium saya,’’ tuturnya. Diberitakan, Desnawati kali pertama datang berobat ke Puskesmas Rawat Inap Sukarame, Jumat (8/1). Ia membayar Rp1.000 untuk pendaftaran. Namun, petugas memintanya membayar Rp30 ribu untuk periksa darah. Tidak lama, petugas puskesmas kembali menarik biaya sebesar Rp100 ribu dan transpor Rp20 ribu. (*)
Sambungan dari Hal. 17 prov akan mengevaluasi Raperda APBD Lampung Selatan hari ini (15/1). Kemudian, Kota Metro dijadwalkan Senin (18/1). ’’Tanggamus dan Pringsewu digelar Selasa (19/1). Sedangkan, Pesawaran belum terjadwal. Alasannya, mereka (Pesawaran) belum menyerahkan KUAPPAS, raperda APBD, dan raperbup tentang APBD 2010,’’ pungkasnya. (*)
Sambungan dari Hal. 17 kesmasda yang dimilikinya. Untuk saudara, harap memberikan identitas jelas agar kami mudah melakukan cross check ulang ke puskesmas tersebut. Terkait jamkesmas dan jamkesmasda ini, saya juga akan memanggil kepala puskesmas di Bandarlampung. Hal ini untuk kembali memberikan pengarahan kepada mereka bahwa pasien yang memiliki kartu jamkesmas dan jamkesmasda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan ini dapat dinikmati di puskesmas serta rumah sakit umum daerah. (eka yuliana/ary mistanto)
’’Mereka harus konsisten menjaganya untuk konservasi,” katanya. Cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalui regulasi. Pemerintah kota selaku pemilik wilayah harus memiliki kebijakan yang tegas untuk pengelolaan secara permanen. Bila sistem pengawasan tidak permanen, eksploitasi terhadap bukit akan berulang. Dan jika kini terjadi banyak pengeksploitasian terhadap bukit, itu karena legislasi yang dimiliki pemerintah tidak tegas. Sementara itu, terkait Bukit Camang, Kepala Badan Pengelola dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Bandarlampung Syahril Alam meminta pemiliknya Sayuti memberhentikan aktivitas di bukit tersebut. Kemudian, meminta penghulu itu memberikan pengertian kepada para pekerja untuk mencari pekerjaan lain. Permintaan ini disampaikannya pada Rabu (13/1). Namun berdasarkan pantauan Radar Lampung kemarin (14/ 1) sekitar pukul 16.00 WIB, aktivitas penggalian di Bukit Camang masih terlihat. Namun tak sebanyak biasanya. Mungkin dikarenakan cuaca hujan, pekerjaan ini sedikit terhenti. Di areal bukit tersebut terlihat berbagai alat untuk melakukan aktivitas penggalian. (*)
Pengadaan Randis di Tangan Gubernur Laporan Segan Petrus S. Editor: Senen BANDARLAMPUNG – Pengadaan kendaraan dinas (randis) pimpinan DPRD Bandarlampung disorot. Tim Badan Anggaran (Banang) Pemprov Lampung mengakui bahwa keputusan jadi atau tidaknya pembelian randis pimpinan dewan menunggu persetujuan Gubernur Sjachroedin Z.P. Sekretaris Banang Pemprov Lampung Risman Sesunan mengatakan, pengadaan randis oleh kabupaten/kota harus mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. ’’Dalam permendagri tersebut, pengadaan randis sudah ada standardisasinya. Misalnya, untuk ketua DPRD kabupaten/kota harus sedan atau minibus yang
Lawatan... Selain itu, lanjut Saut, pihaknya juga akan meminta pembuktian rekomendasi dari Departemen Dalam Negeri kepada pemprov apabila mereka mengaku sudah melayangkan izin. ’’Yang akan kita minta juga adalah bukti kertas posisi dan/ atau draft record of discussion/ agreed minutes apabila perjalanan luar negeri tersebut dalam rangka menghadiri pertemuan/ sidang internasional atau undangan,’’ tuturnya. Ia juga menyesalkan sikap DPRD Lampung yang ternyata diam dan tidak menjalankan fungsi pengawasan. ’’Di mana fungsi pengawasan DPRD yang ternyata malah ikut serta,’’ tandasnya. Terpisah, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menegaskan, kepergian rombongan pejabat daerah ke luar negeri seperti Hongkong, Macau, dan Shenzen atas perintahnya. Bahkan orang nomor satu di Lampung ini mengatakan, ke depan lawatan ke luar negeri tetap dilakukan. ’’Kalau memang jelek, ya kita hentikan. Kalau bagus, ya kita teruskan. Namanya mau maju, agak mahal sudah tentu dong,’’ terangnya usai ekspose pembangunan kantor bupati Pringsewu di ruang rapat utama gubernur kemarin. Namun, ia membantah Pemprov Lampung sengaja melukai hati masyarakat dengan membiarkan kepergian para pejabat menggunakan dana APBD. ’’Lihat dahulu masalahnya. Selama ini kan banyak tenaga kerja asal Lampung yang
mencapai 2.500 cc. Sedangkan, wakil ketua 2.200 cc. Ketentuan ini wajib dipatuhi,” kata Risman kepada harian ini melalui ponselnya kemarin. Atas dasar tersebut, lanjut Risman, pengadaan randis pimpinan DPRD Bandarlampung akan dikaji efektivitas dan kepatutannya terlebih dahulu. Ia menyatakan, gubernur dapat membatalkan pembelian randis apabila tidak sesuai asas keadilan dan kewajaran. ’’Semua keputusan ada di tangan gubernur. Gubernur akan melihat efektivitas dan pemanfaatan randis yang bakal dibeli tersebut,” ungkapnya. Dana pengadaan randis pimpinan dewan dan dua pejabat eselon III di sekretariat DPRD Bandarlampung tersebut masuk alokasi anggaran belanja sekretariat dewan tahun 2010 ini yang mencapai Rp22 miliar. Hal ini sontak menyita perhatian tim banang pemprov ketika melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran
Sambungan dari Hal. 17 tersandung perkara. Bahkan ada satu yang meninggal di sana. Setelah sekian hari, baru ketahuan TKI tersebut dari Lampung. Yang bersangkutan ternyata memalsukan identitasnya. Nah, kami ingin melindungi,’’ terangnya. Menurutnya, Lampung merupakan salah satu provinsi pengirim TKI ke luar negeri. Salah satunya ke Hongkong. ’’Atas dasar ini, pejabat kita berangkat. Jadi bukan bermewah-mewahan. Toh, saya tidak pergi. Makanya juga anggota DPRD kita sertakan agar melihat apakah langkah ini salah atau benar,’’ jawabnya. Intinya, lanjut Oedin –sapaan akarabnya, kepergian pejabat selain ditujukan membuka wawasan, juga untuk melihat nasib tenaga kerja Indonesia asal Lampung yang telah dipekerjakan ke Hongkong. ’’Kalau pemprov dan DPRD divonis tidak tahu perasaan, itu jelas pandangan yang keliru. Sebab, kita juga perlu belajar dan mengadopsi kemajuan negara lain, sekaligus melihat keberadaan TKI Lampung yang dipekerjakan di sana,’’ tandasnya. Saat ini, lanjut gubernur, akibat praktik percaloan dan jasa pemberangkatan ilegal, banyak TKI asal Lampung yang menjadi korban. ’’Kita berharap 150 TKI Lampung yang diberangkatkan tidak mengalaminya,’’ bebernya. Bagaimana dengan Macau dan Shenzen? Ditanya seperti itu, Oedin mengungkap-kan ketertarikannya terhadap
pertanian di Tiongkok yang memiliki kemajuan dan teknologi yang baik. ’’Kita tidak boleh sombong atau seperti katak dalam tempurung. Kita juga harus belajar ke negara yang lebih maju. Dan, perkembangan teknologi pertanian di Tiongkok patut diadopsi,’’ kata purnawirawan komisaris jenderal polisi ini. Meski demikian, ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat diserap dan diimplementasikan untuk pembangunan Lampung. ’’Kita berharap mereka benarbenar serius dan mencermati, untuk diterapkan di Lampung dan menyampaikan laporan hasil kunjungannya,’’ pungkas gubernur. Seperti diketahui, 25 pejabat pemprov dan anggota DPRD Lampung melancong ke luar negeri menggunakan dana pos bantuan APBD 2010 sebesar Rp250 juta. Mereka adalah Indra S. Ismail (wakil ketua DPRD Lampung); Hantoni Hasan (wakil ketua DPRD Lampung); M. Ari Wibowo (PKS); Toto Herwantoko (Demokrat); Yasmine Asyik (Demokrat); Musa Zainuddin (PKB); Mega Putri Tarmizi (Golkar); Nurhasanah (Hanura); Eli Wahyuni (Gerindra); Zeldayati (Gabungan); Irham Jafar Lan Putra (Sekprov Lampung); Nurdin Safrizal Samad (Karo Bina Mental); Risman Sesunan (Karo Keuangan); Zulkifli (Karo Hukum); Rosmalia (Karo Sosial); Adeham (Kadiskominfo); Helmi Arsyad (Kadisnakerduktrans); Akmal Jahidi (Kesbangpol); dan Arinal Junaidi (asisten Ekubang). (*)
Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Bandarlampung 2010. ’’Kita cukup terkejut dengan alokasi anggaran sekretariat dewan yang mencapai Rp22 miliar. Ini sangat jarang terjadi di kabupaten/kota. Idealnya, anggaran untuk sekretariat dewan hanya Rp10 miliar,” kata salah satu anggota tim banang pemprov yang menolak namanya dikorankan. Seperti diketahui, kebijakan Banang DPRD Bandarlampung tidak prorakyat. Pada saat krisis keuangan yang dialami pemkot setempat, banang malah mengalokasikan enam unit randis baru sebesar Rp1,7 miliar. Anggaran pembelian enam unit randis itu tercantum pada pos sekretariat DPRD Bandarlampung. Dan yang akan mendapatkan randis baru tersebut, antara lain, kepala Bagian Humas dan kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Bandarlampung. Sedangkan, empat pimpinan dewan yang mendapatkan randis baru adalah ketua dan tiga wa-
Order... rapi di etalase mulai selendang, topi, peci, selop, tas, baju kebaya, koko, serta pernak-pernik perabotan rumah tangga seperti taplak meja, tempat handphone, dan sarung bantal. Asih, demikian ia memperkenalkan diri. Ia adalah kasir di butik tersebut. Tidak lama kemudian, seorang wanita berjilbab muncul. Dialah Umaydha, pemilik galeri. Umaydha mulai bercerita seputar hobi yang kini ditekuninya. ’’Awalnya pada tahun 1998, saya mengikuti pelatihan. Saat itu, ketua PKK Bandarlampung, yang merupakan istri mantan Wali Kota Bandarlampung Suharto, melihat hasil kreativitas saya dan tertarik. Bahkan, beliau (almarhumah) meminta saya membuat 12 sarung bantal dan dua taplak meja,’’ ujarnya yang langsung mengerjakan order tersebut. Persoalan muncul. Ia tidak memiliki tenaga kerja dan orang berpengalaman. Sebab, untuk membuat satu sarung bantal butuh waktu yang cukup lama. Setelah memutar otak, akhirnya istri Hidarsan (51) ini mengajak tetangga-tetangga yang ingin belajar menyulam usus secara gratis. ’’Pekerjaan itu akhirnya usai dan almarhumah puas,’’ ujarnya. Kali pertama mendapatkan order, lanjut Umaydha, pihaknya tidak mematok harga. ’’Berapa pun yang mereka bayar, saya terima. Hanya, karena sudah mengetahui harga di pasaran, mereka yang memesan membayar tidak jauh dari sulam usus yang dibuat desainer Lampung yang terkenal,’’ ungkap ibu dari Koko, Irfan, dan Liana ini.
kil ketua DPRD Bandarlampung. Ketua DPRD Bandarlampung Budiman A.S. mengatakan, pengalokasian dana untuk membeli randis ini sudah berkali-kali dianggarkan. Ia menyatakan, pembelian randis bagi empat unsur pimpinan dewan batal dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBDP) tahun 2009. ’’Saat ini, pimpinan dewan tidak ada yang punya randis. Saya masih menggunakan randis komisi B. Randis komisi ini sengaja masih dipakai karena saya sangat membutuhkannya untuk operasional sehari-hari,” kata politisi Partai Demokrat tersebut kepada Radar Lampung belum lama ini. Enam randis yang dibeli DPRD Bandarlampung ini mulai efektif digunakan tahun 2010. Empat pimpinan dewan berencana membeli randis bermerek Toyota Fortuner tipe 2,5 G diesel manual Rp366 juta. Sedangkan, dua kepala bagian dibelikan randis bermerek Toyota Innova. (*)
Sambungan dari Hal. 17 Seiring berjalannya waktu, usahanya terus berkembang. Ini setelah pada tahun 2002, pihaknya mendapatkan uang binaan dari kantor pos dan pinjaman sebesar Rp15 juta. ’’Sampai saya sujud syukur,’’ tuturnya. Lebih lanjut dikatakan, sekarang ia sudah memiliki 18 pegawai. Ia tidak menyangka dari sekadar hobi, ternyata menghasilkan nilai jual tinggi. ’’Saya sampai tidak percaya apa yang dihasilkan ternyata lebih besar dari gaji suami saya yang sudah pegawai negeri,’’ katanya. Ia menjelaskan, semua sulam usus ini terbuat dari bahan saten yang dibuat sendiri, dan dijahit tangan. Karena jika dijahit mesin, akan menghilangkan ciri khas sulam usus itu sendiri, bahkan tidak mempertahankan budaya Lampung. ’’Karena, sulam usus merupakan hasil kerajinan masyarakat Lampung yang dibuat dengan tangan,’’ tukasnya Untuk pembuatan satu kebaya, lanjut Umaydha, standar waktunya bisa menelan satu bulan. Namun, hasilnya sangat maksimal dan bagus. Bahkan harganya pun mencapai Rp350 ribu–Rp9 juta. ’’Jika hanya tertumpu pada kebaya, orang akan bosan. Jadi, saya juga mencoba membuat sulam usus dengan model pakaian kasual yang bisa dipakai sehari-hari,’’ kata perajin yang memiliki pelanggan hingga kalangan pejabat ini. Masih menurut Umadhya, hasil kreativitasnya ini pernah dipamerkan di Malaysia. Saat itu ia diajak Dewan Kerajinan Nasional. (*)