JUMAT, 13 NOVEMBER 2009
LAPORAN KHUSUS
9
Bareskrim Polri Periksa Bonaran Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA - Setelah sempat dilarikan ke rumah sakit dari ruang pemeriksaan Bareskrim, Anggodo Widjojo dikabarkan sudah sehat. Tokoh utama dalam rekaman hasil sadapan KPK itu telah mulai pulih setelah jatuh sakit akibat kelelahan saat diperiksa penyidik. Anggodo kini tengah dalam masa pemulihan di salah satu rumah keluarganya. ’’Sudah sehat,” kata kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang, usai menjalani pemeriksaan Bareskrim Polri kemarin. Pemeriksaan terhadap Bonaran itu terkait laporannya tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ’’Pemeriksaan yang pertama,” ujarnya. Dalam pemeriksaan kali ini, tambahnya, dirinya diperiksa sebagai saksi atas laporan Kongres Advokat Indonesia (KAI) beberapa waktu lalu. Laporan ini merupakan buntut dari beredarnya rekaman penyadapan Anggodo (adik Anggoro) dalam dugaan korupsi proyek
Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Dalam rekaman hasil sadapan KPK yang berdurasi 4,5 jam, Bonaran turut tersadap ketika melakukan pembicaraan dengan Anggodo Widjojo. Bonaran berkilah. Sebagai advokat, dirinya dilindungi hukum. ’’Saya sebagai advokat dijamin undang-undang bebas dari penyadapan,’’ tambahnya. Pada kesempatan sama, Bonaran juga menampik kabar bahwa kliennya telah kabur ke luar negeri. ’’Saya jamin, (Anggodo) masih di Indonesia,” tandasnya. Bonaran juga mengungkapkan, putra Anggoro Widjojo yang juga Direktur Keuangan PT Masaro Radiokom, David Angkawidjaja, masih menjalani perawatan mental akibat depresi di Singapura. Keponakan Anggodo itu menderita gangguan jiwa lantaran tak kuat menghadapi akumulasi tekanan seperti pemeriksaan, pencekalan, hingga penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. ’’David itu sudah sakit jiwa di Singapura. Dia paling stres akibat penggeledahan itu,” tambah Bonaran. (*)
Pengacara Budi Sampoerna Akui Bantuan Susno Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA - Lucas, kuasa hukum Budi Sampoerna, mengakui melakukan hubungan per telepon dengan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji untuk meminta kepastian hukum bagi kliennya yang kehilangan USD18 juta di Bank Century. Lucas tidak mengetahui apakah hubungan per telepon itu yang belakangan disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memunculkan kabar Susno meminta kompensasi Rp10 miliar. ’’Benar, saya menghubungi Susno Duadji. Saya mencari Pak Susno, menghubungi beliau, karena beliau Kabareskrim, supaya bisa mendapatkan kepastian hukum karena saya membela kepentingan klien saya,” ujar Lucas sebelum bertemu Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jl. Veteran, Jakarta, kemarin (12/11). Lucas membantah hubungan telepon tersebut terkait dengan dugaan kriminalisasi dua pimpinan nonaktif KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. ’’Nanti kalau rekaman (telepon Lucas dan Susno Duadji) itu sudah dibuka, baru semuanya akan jelas,” terangnya. Lucas membantah hubungan
telepon tersebut membicarakan fee bagi Susno karena Bareskrim Polri bersedia membuat surat pernyataan yang digunakan untuk pencairan deposito milik kliennya di Bank Century. ’’Kalau itu yang dilakukan, namanya inskonstitusional. Advokat itu tidak mungkin melanggar hukum. Saya tidak melakukan itu, karena (memberi suap) itu melanggar hukum,” tegasnya. Lucas sendiri mengaku kliennya dirugikan karena hingga kini uangnya belum bisa dicairkan. Kliennya juga direpotkan karena manajemen Century meminta klarifikasi pencairan dana tersebut. Dia khawatir kasus ini justru membuat dana milik kliennya dan para nasabah Century lainnya tidak bisa dikembalikan. Kita dengar ada jejak uang Rp12 triliun sudah diketahui. Tapi kalau ini diobok-obok terus dengan oknum nggak jelas, saya khawatir uang Rp12 triliun itu tidak jelas kapan sampai di Indonesia,” ungkapnya. Pada akhir 2008, Bank Century mengalami kegagalan kliring karena kekeringan likuiditas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengucurkan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun. Belakangan diketahui, kesulitan likuiditas tidak disebabkan faktor krisis. Tapi digunakan untuk berbagai kegiatan investasi dan kepentingan perusahaan di berbagai negara atas nama Robert Tantular dan dua pemilik saham Century. (*)
PENGUMUMAN LELANG NO. 001/PPK-STMIK.P/XI/2009 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Panitia Pengadaan Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat STMIK Pringsewu akan melaksanakan Pelelangan Umum berupa Percepatan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Sehat STMIK Pringsewu, sumber dana DIPA DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2009. Pendaftar adalah Direktur Perusahaan/Kuasa Direktur yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan yang diberi kuasa oleh direktur perusahaan untuk mendaftar dengan menunjukkan surat kuasa direktur yang asli diatas Kop Perusahaan bermaterai 6000 di cap perusahaan. WAKTU PENDAFTARAN Pendaftaran : 13 s/d 19 November 2009 Pukul : 10.00 ñ 12.00 WIB Tempat Pendaftaran : Kampus STMIK Pringsewu Jl. Wisma Rini No. 09 Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat pengadaan. Demikian untuk maklum.
Ketua Komisi III Ajak Buyung Berdebat Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto
FOTO WAHYU D.N/JPNN
HAK ANGKET: Didampingi para wakil DPR Pramono Anung (kanan) dan Anis Mata (kiri), ketua DPR Marzuki Ali menerima usulan hak angket terkait Bank Century yang telah ditandatangani oleh 139 anggota DPR dan delapan fraksi yang diserahkan Anggota FPDIP Maruar Sirait (depan kiri) didampingi anggota FPG Heruman Harahap kemarin.
JAKARTA - Sorotan keberpihakan Komisi III DPR terhadap Mabes Polri dalam kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah membuat Benny K. Harman jengkel. Politikus Partai Demokrat (PD) yang juga ketua Komisi III DPR itu merasa kritik tajam ke komisinya sudah tidak proporsional. Dia menantang para pengkritiknya itu berdebat terbuka. Sejumlah nama masuk dalam daftar tantangan itu. Mulai Adnan Buyung Nasution dan Anies Baswedan yang menjadi anggota Tim Delapan, simpatisan Koalisi Ma-syarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) Thamrin Amal Tamagola, serta peneliti senior CSIS J. Kristiadi. ’’Saya menantang mereka de-
bat terbuka soal kasus penegakan hukum. Saya ingin tahu paham mereka seperti apa. Baik Thamrin Tamagola, Kristiadi, Anis Baswedan, termasuk Buyung,” ujar Benny di Gedung DPR, Senayan, kemarin (12/11). Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution pada Selasa (10/11) mempertanyakan objektivitas komisi III dalam kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra. Dia meminta agar para wakil rakyat berpikir jauh ke depan dan tidak berputar di tempat. Anies Baswedan juga pernah menyindir, komisi III mengesankan diri seolah sebagai juru bicara Polri. Kritik pedas tersebut merupakan reaksi Anies atas rapat kerja komisi III dengan Kapolri pada 5 November 2009. Thamrin Amal Tomagola menyebut hasil rapat komisi III dengan jaksa agung pada Selasa (10/11). (*)