METROPOLIS
22
JUMAT, 6 MARET 2009
Bukan Sekadar Berita
10 Tahun untuk 1,9 Kg Ganja
Polda Buru Dua Perampok Lagi Laporan Wirahadikusumah Editor: Alam Islam BANDARLAMPUNG – Polda Lampung masih memburu dua orang yang terlibat kasus perampokan di kediaman Udin Kribo, Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Senin (26/1) silam. Sebelumnya, polisi membekuk Handoko alias Agus (35), warga Palputih Dalam, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan, Rabu (4/3) sekitar pukul 02.00 WIB. Pada peristiwa yang menewaskan Kapospol Adiluwih Aiptu (anumerta) M. Rijali Siregar itu, Handoko bertindak sebagai eksekutor. Ia merupakan satu dari empat orang yang menembak M. Rijali Siregar dan orang yang membawa kabur senjata api (senpi) miliknya. ’’Senpi jenis revolver milik almarhum kita amankan dari Handoko,” kata Direktur Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Lampung Kombespol Darmawan Sutawijaya ditemui saat meninjau lokasi kebakaran kantor Samsat Bandarlampung kemarin (5/3). Mantan Kapolres Kutai Kertanegara itu mengatakan, pelaku perampokan yang beraksi di rumah Udin kribo berjumlah enam orang. Dua pelaku yang masih diburu berinisial R dan E. ’’Keduanya masih kami kejar,” kata lulusan Akpol 1988 itu. Diketahui, dalam perampokan tersebut, pelaku membawa kabur uang tunai Rp150 juta, 95 gram emas, 10 gram emas putih, kartu ATM, 5 telepon seluler, sebuah handycam, kamera digital, dan pistol anggota Perbakin. Lima hari kemudian, tim gabungan Mabes Polri, Polda Lampung, Polres Lamsel, Polsek Tanjungbintang, dan Polsek Natar membekuk Yulida Arifin –putra gembong perampok Wagino– dan Maryanto. Dalam penangkapan itu, keduanya tewas tertembak. Satu orang anggota komplotan ini menyerahkan diri. Tak hanya itu, perampokan tersebut juga melibatkan dua oknum anggota Polres Lampung Tengah. (*)
KETENAGAKERJAAN
Pengusaha Harus Patuhi UMP DINAS Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Transmigrasi (Disnakerduktrans) menyosialisasikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 652/B.VII/HK/2008 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) kemarin. Sosialisasi berlangsung di ruang Abung Balai Keratun. Kadisnakerduktrans Sutarja menyatakan, kebijakan upah minimum dimaksudkan sebagai jaring pengaman untuk menjaga agar upah pekerja pada level bawah tidak jatuh hingga tingkat yang sangat rendah. ’’Pemberlakuan UMP dan UMK yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai upaya menghindari rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasar kerja, dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,’’ katanya. Disebutkan, hasil pembahasan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Provinsi Lampung telah tercapai kesepakatan UMP sebesar Rp691 ribu. Besaran itu mengalami kenaikan Rp74 ribu atau 11,99 persen dari UMP tahun 2008 sebesar Rp617 ribu. ’’Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat kerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan penundang-undangan yang berlaku,’’ terang Sutarja. Untuk itu, ia mengimbau pengusaha menerapkan UMP. Terkait adanya imbas krisis global, disarankan pengusaha menyesuaikan penghasilan dengan tetap mempertimbangkan kesepakatan sektoral antar-Asosiasi Pengusaha (Apindo) dengan serikat/pekerja. (rnn)
Laporan M. Syaiful Amri/ Wirahadikusumah Editor: Alam Islam
FOTO WARTAWAN RL
ROADSHOW: Direktur Radar Lampung Group Hi. Ardiansyah menerima cenderamata berupa buku Sarira 2008 dari Biksu Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Lampung Nyana Maetri. Provinsi Lampung menjadi daerah penutup rangkaian roadshow sepuluh kota MBI yang dilaksanakan sejak 26 Maret 2008 lalu.
Roadshow 10 Kota MBI Berakhir Laporan Wartawan RL Editor: Ary Mistanto BANDARLAMPUNG – Provinsi Lampung menjadi daerah penutup rangkaian roadshow sepuluh kota Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) memamerkan perkembangan agama Buddha. Even yang digelar sejak 26 Maret 2008 lalu ini merupakan bentuk penghormatan relik Y.A. Mahabiksu Ashin Jinarakkhita Mahasthavira (Sukong). Juga, pemberkahan Biksu Sangha. Demikian diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MBI Hendwi Wijaya didampingi Ketua MBI Lampung Gunawan Hendra dan sejumlah pengurus lainnya saat dite-
rima Direktur Radar Lampung Group Ardiansyah, Pimpinan Perusahaan Taswin Hasbulah, Deputy General Manager Ibnu Khalid, dan kru lainnya di Graha Pena Lampung kemarin. ’’Dalam tradisi Buddhis, salah satu bentuk penghormatan kepada para guru suci adalah kepada relik beliau. Relik atau sering disebut sarirah adalah sisa jasad atau tubuh fisik guru suci yang tidak habis terbakar. Tidak semua guru suci meninggalkan relik. Oleh karenanya, penghormatan pada relik guru suci menjadi sesuatu yang istimewa,” ujar Hendwi. Dijelaskan, Mahabiksu Ashin Jinarakkhita Mahasthaviran merupakan pelopor kebangkitan kembali
agama Buddha di Indonesia yang meninggal dunia pada 18 April 2002. Mahabiksu ini, lanjut dia, meninggalkan ribuan relik dalam bentuk yang beraneka ragam dan warna. ’’Ternyata masih banyak sekali yang belum sempat melakukan penghormatan kepada relik beliau,” kata Hendwi. Selain roadshow, rangkaian Sarira 2008 ini juga diisi dengan pameran foto perkembangan agama Buddha di Indonesia dari masa kejayaan di zaman Sriwijaya hingga saat ini. Hingga kini, sudah ada 9 kota yang ikut serta. Yakni Palembang, Padang, Medan, Jambi, Pekanbaru, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. ’’Lampung menjadi daerah terakhir,” pungkasnya. (*)
BANDARLAMPUNG – Permohonan Ari Yasmi (33) agar hukumannya diringankan tidak membuat majelis hakim yang diketuai Marsub, S.H. berubah pikiran. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang kemarin, pemilik 1,9 kg ganja itu divonis menjalani 10 tahun pidana penjara. ’’Saya minta hukuman saya diringankan Pak,” kata Ari Yasmi kepada majelis hakim. Namun, begitu mendengar vonis yang dijatuhkan, lelaki yang mengenakan baju kemeja putih dilapis dengan rompi merah bertuliskan ’’Tahanan PN Tanjungkarang” ini hanya bisa tertunduk. Kemudian dengan wajah lesu, ia menuju meja jaksa penuntut umum (JPU) untuk menandatangani berita acara putusan. Selain menjalani pidana penjara, warga Jl. Nakip, Kelurahan Kotabaru, Tanjungkarang Timur, itu juga diharuskan membayar denda sebesar Rp5 juta subsider lima bulan kurungan. Vonis tersebut sama dengan tuntutan JPU Renny M. Pangaribuan dalam sidang beberapa waktu lalu. Ari sendiri ditangkap petugas Polda Lampung berikut barang bukti ganja pada 12 Oktober 2008 silam. Ia diamankan saat berada di arena
adu burung Jl. M. Nur, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Telukbetung Utara. Ganja itu diakui diperoleh dari Abu Bakar yang saat ini masih diburu polisi. Ganja dibeli seharga Rp1,7 juta. Selain dipakai sendiri, ganja itu rencananya dijual. Ari mengaku menjual ganja karena kesulitan ekonomi yang dihadapinya. ’’Saya terpaksa,” katanya. Sementara, empat pemuda yang kedapatan mengisap ganja diamankan tim Reserse Narkotika (Restik) Poltabes Bandarlampung sekitar pukul 23.45 WIB Rabu (4/3). Mereka adalah Roby Pranata (19), warga Gg. Mangga, Sukarame; Noviansyah (18), warga Jl. Gadjah Mada, Tanjungkarang Timur (TkT); Jefri Prianto (19), warga Jl. Ki Maja, Kedaton; dan Ri (16), warga Jl. Ki Maja, Kedaton. Kasatnarkoba Poltabes Bandarlampung Kompol M. Eka Faturrahman, S.H., S.I.K. mengatakan, keempat pemuda ini ditangkap saat berada di rumah Jefri. ’’Sebelumnya, kami mendapat informasi bahwa sekelompok pemuda sedang mengisap ganja di sebuah rumah yang ada di Jl. Ki Maja. Setelah diselidiki, informasi itu benar. Keempat pemuda ini sedang mengisap ganja,” terang Eka kemarin. Mantan Kasatreskrim Polres Lampung Selatan itu mengatakan, saat diperiksa, Jefri mengaku mendapat ganja dari BT (buron). ’’Saat ini BT masih kita kejar,” katanya. (*)
Alokasi Pupuk Masih Belum Ideal Sesuai dengan Dasar Hukum Laporan Segan P.S. Editor: Nizwar BANDARLAMPUNG – Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung Masri Yahya mengakui masih terjadi kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Penyebabnya, alokasi pupuk dari pemerintah masih belum ideal dengan luas tanam. ’’Artinya, luas areal pertanian tidak sesuai dengan alokasi pupuk dari Departemen Pertanian kepada provinsi ini,’’ terangnya melalui Kabag Pengembangan Produksi Nurmalasari W.N. kepada Radar Lampung kemarin. Dia menyebutkan, luas areal tanam mencapai 1,328 juta hektare (ha). Sementara, alokasi pupuk dari Departemen Pertanian tahun ini sebesar 461.500 ton. Rinciannya, urea 295.000 ton, superphos 50.000 ton, ZA 9.500 ton, NPK 90.000 ton, dan organik 17.000 ton. Sesuai SK Gubernur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung No. 606/B.IV/HK/ 2008 tentang Penetapan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Lampung, lima jenis pupuk telah dialokasikan selama 12 bulan pada tahun ini. (Selengkapnya lihat grafis).
Laporan M. Syaiful Amri Editor: Alam Islam
Untuk mengatasi kemungkinan kesalahan distribusi, Pemprov Lampung telah meminta bupati/wali kota segera menyusun alokasi pupuk bersubsidi di masing-masing kecamatan. Hal ini sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung No. G/145/ B.IV/HK/2009 tertanggal 20 Februari 2009 lalu. ’’Terbitnya SK gubernur ini untuk mengatur alokasi pupuk bersubsidi tahun ini kepada kabupaten/
kota,’’ terangnya. Lebih jauh, Nurmalasari menyatakan, proses evaluasi realisasi alokasi pupuk bersubsidi tahun ini dilakukan pada 10 Maret 2009. ’’Untuk mengetahui penyaluran pupuk subsidi, kami bersama penyalur resmi pupuk di provinsi ini akan melakukan evaluasi. Itu guna mengetahui seberapa jauh realisasi penyaluran pupuk ke daerah,’’ ungkapnya. (*)
BANDARLAMPUNG – Keputusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang yang membebaskan Zawardin (45), terdakwa korupsi perdagangan komersial beras di Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Lampung, merupakan putusan yang mutlak dan sesuai dengan dasar hukum. Ketua PT Tanjungkarang H. Bukaidi Zulkifli menyatakan, tidak ada pembuktian yang menyebutkan bahwa dana kegiatan perdagangan komersial beras senilai Rp772,5 juta masuk ke rekening pribadi Zawardin. ’’Rekening itu atas nama komersial. Keluar masuknya dana memang harus ditandatangani oleh Zawardin yang saat itu menjabat Kabid Komersial Bulog Lampung,” terang Bukaidi kemarin. Dalam kasus ini, lanjutnya, tidak ada bukti pelanggaran pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) –yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 jo pasal 55 ayat 1 ke-1. ’’Dengan keputusan ini, PT tentu memerintah-
kan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan dan tuntutan Pengadilan Negeri Tanjungkarang,” tandasnya. Kuasa hukum Zawardin, A. Rahman, menegaskan bahwa tidak benar jika kegiatan komersial tersebut bekerja sama dengan Koperasi Kospal tanpa sepengetahuan kepala Divre Lampung. ’’Memang akan ada kerja sama dengan pihak Kospal dan telah dibuatkan konsep kontrak kerja samanya. Namun, hal itu tidak jadi dilaksanakan,” tandas A. Rahman. Kebetulan, kata dia, konsep kerja sama tersebut memang belum sampai ke tangan kepala divre, apalagi ditandatangani. ’’Pertanyaannya, untuk suatu kontrak yang tidak jadi dan baru sebatas wacana, apakah perlu persetujuan dari kepala divre,” tandasnya. Diketahui, keputusan majelis hakim PT Tanjungkarang yang membebaskan Zawardin ini tertuang dalam kutipan putusan nomor 06/Pid/ 2008/PT.TK yang ditandatangani majelis hakim H. Bukaidi Zulkifli (ketua), H. Bustami Nusryirwan, dan H. Sarifudin. Putusan itu membatalkan putusan PN Tanjungkarang tanggal 9 Desember 2008 nomor 890/ Pid.B/2008/PN.TK yang dimintakan banding. (*)