Sistem OSS Picu Minimarket Menjamur

CIBINONG–Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor mencatat ada sebanyak 1.047 minimarket, yang tersebar di Kabupaten Bogor hingga tahun 2022.

Meskipun Pemkab Bogor telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Moratorium penerbitan izin usaha toko modern sejak 2017 lalu, minimarket tampaknya masih tetap menjamur.

Kepala Bidang Perdagangan pada Disdagin

Kabupaten Bogor, Dedi Hernadi mengatakan, sejak moratorium itu terbit, Pemkab Bogor

Pemdes Petir Syukuran Rampungnya Jembatan

DRAMAGA–Pemerintah Desa Dramaga meresmikan pembangunan jembatan, yang menghubungkan antar RW 06 dan 09, di Kampung Cibeureum, Kecamatan Dramaga. Bahkan, jembatan ini bisa dilewati roda empat yang awalnya hanya roda dua.

“Alhamdulilah pembangunan jembatan penghubung antar RW selesai dibangun dan sekarang kami meresmikan dengan berdoa bersama,” ungkap Kepala Desa Petir Sukardi kepada wartawan, Senin (3/7).

Dia menjelaskan, awalnya jembatan ini hanya bisa dilewati roda doa, dan sekarang roda empat dapat melintas dengan mudah.

“Anggarannya sekitar Rp 197 juta berasal dari Dana Desa tahap I, semoga anggaran lain dapat terserap sebagai peningkatan infrastruktur wilayah Desa Petir,” jelas dia.

Menurut Sukardi, ke depan akses ini bisa dijaga dengan baik, karena ketika infrastruktur bagus perekonomian juga semakin lancar dan berkembang. “Panjang jembatan ada 12 meter dengan lebar tiga meter, artinya jalan semakin luas dan mudah dilalui warga sekitar,” ungkap Sukardi. Bahkan dia mengungkapkan, apa yang menjadi prioritas masyarakat akan terus didorong, karena tanpa dukungan warga semua progam tak akan jalan. “Kami juga berterima kasih kepada warga dan Pemcam Dramaga, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” kata dia.(Abi/c) sebenarnya tidak lagi mengeluarkan izin usaha minimarket. ”Namun karena sekarang semua kepengurusan izin melalui sistem OSS (Online Single Submission), ini menjadi masalah. Di mana, semua izin bisa direkomendasikan baik itu nomor induk berusaha (NIB) dan lainnya,” kata Dedi, Senin (3/7). Karena izin itu keluar, alhasil pihaknya bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) tidak bisa berbuat banyak.

Kafilah Kabupaten

PRESTASI: Panitia lomba Nadzom Kitab Alfiyah Ibn Malik yang diadakan Polda Jabar menyerahkan trofi kepada Kafilah Kabupaten Bogor yang menjadi juara kedua.

Juara Kedua Lomba Nadzom

CIBINONG–Kafilah Kabupaten Bogor keluar sebagai peserta terbaik dua untuk grup puteri dan terbaik harapan tiga untuk grup putera pada perhelatan Lomba

Nadzom Kitab Alfiyah Ibn Malik tingkat

Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dengan tajuk Piala Kapolda Jawa Barat ini diikuti perwakilan Pondok Pesantren 27

Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (27/6) lalu.

Kafilah Kabupaten Bogor diwakili Pondok

Pesantren Bani Harun yang beralamat di Kp. Sukamulya RT 001 RW 002 Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Setiap grup terdiri dari lima orang, dengan grup puteri, Ati Damayanti, Siti Fatimah, Rinoviyanti, Siti Komariyah dan Lina Maudy Aprilia. Sementara grup putera terdiri dari; Tb. Fqih Yazid Al Munawwar, Muhammad Ajarullah, Muhammad Irfan Maulana, Aldi Aris Suyitno dan Madysuron.

Pamit COD-an, Pengantin Baru Menghilang

Acara dibuka secara resmi Kapolda Jawa Barat Irjen A. Wiyagus dilaksanakan selama satu hari. “Kegiatan lomba Nadzom Alfiyah ini dilaksanakan dalam rangka menggali potensi seni para santri dan mengeratkan ukhuwah. Karena kalo menghapal setiap bait Kitab Alfiyah Ibn Malik bagi para santri sudah biasa, tapi bagaimana agar khazanah dan kekayaan seni ketika membaca setiap bait ini tidak hanya menjadi milik para santri tetapi menjadi milik semua kalangan,” jelas Irjen A.Wiyagus.

Irjen Wiyagus menambahkan, pada sisi lombanya pasti akan ada peserta terbaik.

“ Tetapi selain itu, ada nilai yang ingin kami dapatkan dari pondok pesantren yakni, kami ingin membangun sinergitas dan soliditas antar pondok pesantren dengan kepolisian di seluruh Jawa Barat, karena fungsi kamtibmas tidak hanya milik kepolisian, tetapi juga milik seluruhnya termasuk pondok pesantren,” tambah dia.(*/pia)

RANCABUNGUR –Pamit mau membeli ayam geprek secara Cash On Delivery (COD), seorang warga yang juga pengantin baru hilang. Bahkan, sampai berita ini dibuat, wanita tersebut belum kembali ke rumahnya di Kampung Sindang Pala RT 03/05 Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur. Awal mula kejadian, korban bernama Anggi Anggreani meminta ijin kepada pelapor (suami) untuk membeli ayam geprek secara COD di depan gang rumah sore hari, namun sampai pukul 19.00 WIB tak kunjung kembali ke rumahnya sampai kemarin. Korban terakhir menggunakan pakaian lengan panjang cokelat, celana warna ungu, kerudung hitam, membawa handphone merek Samsung, dan dompet berwarna cream. Namun, STNK di dalam dompet malah ditemukan di sekitar lokasi yang tidak jauh dari tempat, di mana Anggi Anggreani berpamitan untuk COD ayam geprek. Kapolsek Rancabungur Iptu Hartono membenarkan adanya laporan orang hilang, yang awalnya hendak membeli ayam geprek dengan COD. “Sampai sekarang belum kembali ke rumahnya, dan keluarga sudah melaporkan ke Polsek Rancabungur,” jelas dia. Dia menambahkan, korban baru sehari menikah dan saat meninggalkan rumah sempat pamitan ke suaminya. “Lokasi kejadiannya di rumah perempuan,” kata Hartono. (Abi/c)

Apalagi, keberadaan minimarket sesuai dengan tata ruang Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor sendiri kini masih memproses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun

2016-2036. ”Makanya sampai sekarang peraturan ini abu-abu dan imbasnya retribusi ke pemerintah daerah menurun,” ungkap Dedi.

Terpisah, Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengamini Perbup Moratorium tidak bisa berjalan semestinya. Pihaknya sendiri tidak ingin menghambat berkaitan dengan izin mendirikan bangunan dan sejenisnya. ”Karena moratorium itu ranahnya ada di tata ruang, dan sudah diatur tata ruang yang menjadi landasan izinnya,” ucap Ajat. Meski Perbup Moratorium sering diabaikan para pelaku usaha, menurut Ajat, ada sisi baik yang menguntungkan bagi pemerintah daerah. Salah satunya penyerapan tenaga kerja. ”Seperti perekrutan pekerja dan itu menguntungkan bagi kita, meskipun retribusi PGB (persetujuan bangunan gedung) tidak masuk ke kita, tetapi ada pajak-pajak lainnya masuk ke daerah,” tandas Ajat.(cok/c)