Proyek IKN Caplok Tanah Warga

RATUSAN warga Kabupaten

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) ramai-ramai protes lantaran tanah yang mereka tempati diambil alih oleh Bank Tanah untuk pembangunan Bandara Naratetama

(very very important person/ VVIP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (21/6) Sejumlah warga tersebut tidak rela tanahnya diambil pemerintah untuk proyek besar pembangunan bandara ini, ditambah tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada warga. “Bank tanah itu belum ada sosialisasi dari kemarin, dia langsung action, dia langsung patok. Sehingga warga tahan tidak ndak boleh mendekat patok

Lindungi Anak-Anak dari Perundungan

KASUS perundungan kembali terjadi dan berakibat fatal. Kali ini korban perundungan melakukan aksi bakar sekolah SMPN

2 Pringsurat, Kabupaten

Temanggung, Jawa Tengah.

Aksi ini dipicu oleh kekecewaan pelaku, karena tidak mendapat sikap yang baik melalui interaksinya dengan teman sekolah, dan juga guru. Teman-teman menyiksanya, sementara guru mendiamkan dan kurang memberi perhatian kepadanya.

Serangkaian kasus perundungan yang menimpa siswa terjadi merata di beberapa tempat di tanah air. Siksaan yang kejam dan beragam, baik fisik maupun verbal, menimpa anakanak bangsa masih membutuhkan solusi tuntas dari pihak-pihak yang berwenang.

Sebab pada faktanya, angka kasus perundungan, bergerak naik secara signifikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, per 13 Februari 2023, ada 1.138 kasus kekerasan fisik dan psikis. Ini mengindikasikan situasi perundungan saat ini sangat genting dan perlu mendapat perhatian maksimal. Perlu pembenahan

Waspada Kosmetik Berbahaya

SEBANYAK 1.541 produk kosmetik ilegal ditemukan oleh

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dari seluruh Indonesia pada 2022.

Dari jumlah tersebut, diketahui

13 produk mengandung zat merkuri yang dapat memicu risiko kanker kulit. Sehingga, penggunaan zat ini sangat dilarang keras (1/7).

Sebelumnya, dalam kurun waktu 2019-2022, Balai

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi memusnahkan

7.374 macam produk berbahaya, dan di antaranya terdapat kosmetik ilegal. (16/6).

Maraknya peredaran kosmetik ilegal membuktikan bahwa peminat dan permintaan akan produk kecantikan di Tanah Air sangatlah tinggi. Di kalangan kaum hawa, kosmetik merupakan kebutuhan urgent demi menyempurnakan penampilan ragawi. Mereka menilai, dengan menggunakan skin care, wajah akan makin cantik, glowing, awet muda, dan tampak sehat.

Namun sayangnya, untuk mendapatkan hasil sesuai ekspektasi, upaya yang mereka lakukan tidaklah tepat yakni dengan cara instan dan harga terjangkau. Tak peduli apakah produk yang digunakan sebetulnya membahayakan kesehatan kulit bahkan merusak organ tubuhnya. Tak dimungkiri, di era kapitalisme saat ini, mindset perempuan bahwa cantik itu putih, glowing, dan mulus telah mendoronganya berlombalomba untuk tampil cantik dan menarik di ranah publik.

Padahal, jika ditelisik lebih dalam, mindset tersebut sengaja digaungkan oleh pihakpihak yang ingin mengambil keuntungan yaitu kaum kapital. Misalkan mengiklankan produknya secara jor-joran oleh influencer, padahal produk tersebut tak terdaftar di BPOM. Merespons fenomena seperti itu, para pelaku industri kecantikan, baik yang berskala rumahan maupun perusahaan, berlomba-lomba memproduksi produk kecantikan dan sejenisnya sesuai dengan keinginan pangsa pasarnya yakni barang yang murah meriah, tetapi hasil wah. Di sisi lain pengusaha pun ingin mendapatkan untung maksimal tetapi modal minimal. Maka dari itu, untuk mencapai targetnya, acapkali para pengusaha melakukan hal-hal yang merugikan konsumen. Salah satunya menggunakan zat merkuri.

Adanya simbiosis mitualisme di antara konsumen dan pelaku industri, menjadikan keduanya tak peduli terhadap kewajibannya masing-masing.

Konsumen dalam hal ini perempuan, demi memenuhi hasratnya untuk terlihat cantik, kerap kali tak peduli akan kosmetik yang dipakainya, ditambah rendahnya pengetahuan mereka akan zat berbahaya bagi tubuhnya membuatnya abai akan hal itu. Padahal kesehatan tubuh adalah aset yang harus dijaganya. Sementara itu, pengusaha pun abai akan persyaratan produk yang dibuatnya. Bahanbahan yang dipakai seharusnya sesuai persyaratan BPOM RI, malah memakai zat berbahaya. Sehingga, alih-alih barang dagangannya dapat mempercantik wajah, justru sebaliknya, malah menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang bagi pemakainya.

Maka dengan demikian, supaya tak ada pihak yang dirugikan, sudah seyogianya pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang memproduksi kosmetik berbahaya, sehingga mereka tak melakukan usaha yang melawan hukum.

Begitupun dengan kaum wanita pengguna kosmetik, sudah semestinya lebih cermat dalam memilih skin care demi kesehatan tubuhnya. Sebab ia mempunyai kewajiban merawat dan menjaga atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, dalam hal ini kesehatan kulit.

Ummu Sika bagi individu, keluarga, masyarakat dan juga negara.

Keluarga sebagai institusi terkecil di dalam masyarakat, adalah pembentuk pondasi kepribadian anak, yang pertama. Karenanya dibutuhkan ketahanan keluarga, dengan menanamkan akidah yang mantap pada diri setiap individu.

Orang tua wajib berilmu dan memiliki pemahaman agama yang kuat, agar dapat membentuk kepribadian anak yang tangguh, tidak anarkis, serta memiliki rasa berkasih sayang terhadap sesama.

Masyarakat pun tak kalah pentingnya di dalam kehidupan bermasyarakat, yakni sebagai mekanisme kontrol yang akan menjaga atmosfer keimanan di dalam lingkungannya.

Guru-guru di sekolah juga seharusnya peka terhadap situasi yang tidak biasa. Maka tatkala seorang siswa kedapatan melakukan perundungan terhadap siswa lain, segera dilakukan pendekatan kepada siswa tersebut dan orang tuanya, sebelum memberikan sanksi.

Masyarakat yang peduli, pun tak kalah pentingnya. Sebab merekalah yang pertama kali akan melakukan muhasabah untuk menjaga lingkungannya, dengan aktivitas amar makruf nahi mungkar. Jika faktor ini berjalan dengan baik, maka sedini mungkin, akan mencegah terjadinya kerusakan lebih jauh. Kemudian negara pun memiliki andil melalui seperangkat kebijakannya demi melindungi generasi. Salah satunya adalah melalui pendidikan, dengan memberi kemudahan kepada seluruh warga memperoleh pendidikan berkualitas. Sejalan dengan itu, tayangan yang merusak perlu pembatasan, seperti gim daring, video dan media sosial, yang mengandung muatan kekerasan. Tujuannya agar konten kekerasan tidak mempengaruhi pemikiran anak bangsa. Sehingga mereka mampu berpikir cemerlang untuk membangun peradaban manusia. Pun negara bertanggung jawab menjaga keutuhan keluarga, melalui penjagaan sistem ekonomi. Sebab kesulitan finansial sebuah keluarga, berdampak pada akses mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Lulu Nugroho

Investasi Asing, Perlukah?

SUDAH jadi pemahaman masyarakat jika pemerintah Indonesia membuka investasi besar-besaran. Apa betul Indonesia membutuhkan investasi asing? Mengingat jika kekayaan alam negeri ini dikelola secara mandiri, sebenarnya sudah cukup untuk menghidupi rakyat dan membuka lapangan kerja. Dalam Islam, investasi memiliki sejumlah konsep, misalnya wajib bersandar pada syariat Islam. Investasi dibolehkan pada aspek kepemilikan individu, tetapi tidak pada aspek kepemilikan umum. Ini karena negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan harta yang menjadi milik umum kepada individu maupun swasta/asing. Di sisi lain, investasi asing mengandung bahaya besar, yaitu bisa menjadi alat menjajah ekonomi negara. Negara akan memprioritaskan proyek pembangunan yang urgen terlebih dulu, seperti pemerataan infrastruktur publik di setiap tempat dan wilayah. Pendanaan proyek infrastruktur publik dibiayai dari baitulmal. Negara tidak akan memaksakan diri mencari investor asing untuk mendanai proyek tersebut. Jika kas Baitul Mal kekurangan, negara akan memungut dharibah/pajak temporer dari orang kaya hingga kekurangan dana tersebut terpenuhi. Kehadiran negara sangat penting dalam merealisasikan negara yang mandiri dan berdikari. Negara tidak boleh hanya menjadi regulator bagi kepentingan kapitalis. Sebaliknya, negara hadir secara totalitas memberikan pelayanan terbaik dan mengutamakan kepentingan rakyat. Imas Reni Anggraeni, Cileungsi, Kab. Bogor

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN itu. Pada saat ditahan, barulah Bank Tanah melakukan sosialisasi,” ujar salah satu warga. Mengingat, setiap kebijakan dan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah seharusnya memperhatikan kepentingan warga, bukan kepentingan segolongan saja. Apalagi sebagai kepentingan bisnis tentu hal ini sangat keliru, pasalnya tugas pemerintah adalah mengurusi rakyatnya. Dinda Pramesti Utami Cianjur

Mengapa Kebakaran Hutan Kembali Berulang?

KEBAKARAN hutan di Kalimantan kembali terjadi di berbagai wilayah. Di Kalimantan Selatan luas kebakaran mencapai 163,15 hektar, sedangkan di Kalimantan Timur telah terdeteksi 20 titik panas (23-6-20233). Selain di Kalimantan, kebakaran hutan pun terjadi di Riau sejak pertengahan Juni. Akibat kebakaran yang terjadi di Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil ini diperkirakan mengakibatkan habitat gajah Sumatra terbakar mencapai 10 hektar. Karhutla yang terjadi baik di Kalimantan maupun di Riau dipicu adanya pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit dengan cara dibakar. Pembukaan lahan untuk perkebunan ini semakin meluas sehingga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan keselamatan penerbangan.

Permasalahan Karhutla di Indonesia seolah tak pernah selesai, bahkan semakin pelik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) 28.019 hektar hutan dan lahan yang terbakar pada periode Januari - Juni tercatat melepaskan 2,84 juta emisi karbon dioksida yang bisa menyebabkan efek rumah kaca sehingga berpotensi pada terjadinya pemanasan global. Asap tebal dari karhutla sangat membahayakan nyawa manusia karenakan berpotensi mengganggu saluran pernapasan. Selain itu, karhutla bisa mengganggu penerbangan karena jarak pandang yang dekat. Begitupun terhadap habitat hewan bisa menyebabkan kematian.

Berulangnya karhutla menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, gagalnya edukasi serta rendahnya taraf ekonomi masyarakat sehingga mendorong mereka untuk melakukan apa pun demi memenuhi kebutuhan. Sementara negara justru dengan mudah memberi konsesi hutan pada perusahaan besar.

Pemanfaatan alam tidak dilandaskan hanya pada aspek keuntungan semata tetapi perlu diperhatikan kelestarian lingkungan. Tindakan tegas dari negara terhadap warga atau perusahaan yang melanggar sangat diperlukan, sehingga lingkungan pun bisa terselamatkan.

Menjaga kelestarian alam merupakan tugas semua pihak baik individu, masyarakat maupun negara. Sudah menjadi tugas negara untuk mengedukasi warganya agar menjaga alam dengan baik.

Ummu Naziha Cianjur

24Jam, Jl.DR.Semeru No.64-66, Menteng, Bogor Call: 02518349940 WA.081383269139. (PKT2-23001069-20/06-11/07/23)

KEHILANGAN

STNK R2 Ymh, 2019, Htm, F6243FDW, Nk:MH3SEF310KJ109439, Ns:E31VE0144521, an.Sumanah, Kp.Hegarmanah Rt.2/10, Lw.liang Kab. Bgr (PKT2-23001097-27/06,4,11/07/23)

STNK R2 Ymh, 2016, Biru, F6857FAI, Nk:MH3SEB840GJ019015, Ns:E3R2E0741599, an.Abdul Rahman, Bukit Waringin Blok G14/17, Bj.Gede Kab.Bgr. (PKT123001100-27/06,4,11/07/23)

STNK R4 Tyt, 2016, Pth, F1808NY, Nk:MHFJB8EM1G1010666, Ns:2GDC114526 an.Mochamad Avid Fassamsi, Perum Legenda Wisata Cluster Van Gogh Gn.Putri Kab.Bgr (PKT1-23001123-4,11,18/07/23)