300 Ribu Bacaleg Akan Kehilangan Haknya

JAKARTA–Sebanyak delapan fraksi di DPR RI secara tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau sistem pemilu yang hanya mencoblos partai politik. Sikap ini diutarakan menyusul kabar akan ditetapkannya sistem pemilu proporsional tertutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habiburokhman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi NasDem Rob- erth Rouw, Sekretaris Fraksi PKB Fathan Subchi, Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Demokrat Eddhy Baskoro, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Pertemuan mayoritas fraksi di parlemen ini tanpa dihadiri perwakilan Fraksi PDIP. Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menyatakan, jika MK menetapkan sistem pemilu proporsional tertutup maka 300 ribu bakal calon anggota legislatif dari 15 partai politik peserta pemilu akan kehilangan hak konstitusionalnya.

”Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara kepada KPU. Setiap partai politik calegnya itu dari DPRD kabupaten/kota, DPR RI jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang. Jadi kalau ada 15 partai politik itu ada 300 ribu.

Nah mereka ini akan kehilangan hak konstusionalnya, kalau dia pakai sistem tertutup,” kata Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Ia mengingatkan, MK untuk mende- ngar aspirasi publik. Mengi ngat mayoritas fraksi di parlemen menolak ditetapkannya sistem pemilu proporsional tertutup.

”Maka kita meminta supaya tetap sistemnya terbuka. Kalau mereka memaksakan, mungkin orang-orang itu akan meminta ganti rugi. Paling tidak mereka urus SKCK segala macem itu ada biayanya, kepada siapa ganti ruginya mereka minta? Ya bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan 300 ribu orang itu minta ganti rugi, dan dia berbondong-

Bisa Dongkrak Elektabilitas Partai

JAKARTA–Wakil Ketua Umum

Partai Golkar Ridwan Kamil dinilai mampu mendongkrak elektabilitas partai berlambang pohon beringin. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menyatakan, Rid wan Kamil dirasa mampu meningkatkan elektabilitas sebagai figur dengan bekal elektoral yang tinggi.

Partai Golkar memang memiliki Airlangga Hartarto sebagai tokoh sentral sekaligus ketua umum. Namun, elektabilitas Airlangga dipandang tidak pernah beranjak dari angka lima persen. ”Kondisi serupa dialami oleh beberapa partai lain seperti PAN dan PKB. Elektabilitas ketua umum kedua partai tersebut masih terbilang kecil,” kata Bawono kepada wartawan, Selasa (30/5).

Bawono menyoroti kader Partai Golkar Ridwan Kamil, yang memiliki angka elektoral cukup tinggi. Meski terbilang baru di Partai Golkar, Ridwan Kamil dinilai membawa amunisi yang cukup untuk bertarung dalam Pemilu 2024.

”Memang tidak bisa dipungkiri, bondong datang ke MK, agak gawat juga MK,” cetus Kahar.

Senada juga diungkapkan Ketua

Fraksi Partai Demokrat Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ia memastikan, pihaknya tetap konsiaten bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang paling baik diterapkan, pada iklim demokrasi. ”Saya pikir komitmen kita sama, tidak hanya Partai Demokrat, seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada hakim MK yang mulia dan terhormat, agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsanya, yang bisa mengganti Undang-Undang, per hari ini seperti yang diamanatkan UU salah satunya parlemen dan pemerintah,” tegas Ibas. Putra Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengakui, diskusi penolakan hadirnya sistem pemilu proporsional tertutup sudah berlangsung selama empat bulan. Karena itu, Ibas mengingatkan MK bisa melihat aspirasi masyarakat.(jpc) dibandingkan dengan elite-elite lain di Partai Golkar, termasuk ketua umum, Kang Emil ini relatif cukup menjanjikan daya saing elektoralnya,” ucap Bawono.

Ia tak memungkiri, Ridwan Kamil selalu muncul dalam sejumlah lembaga survei, utamanya sebagai figur yang diunggulkan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).(jpc)