PDIP-Golkar Bisa Bentuk Poros Baru

JAKARTA–Pengamat politik dari Indeks Politika Indonesia (IPI), Anis Kurniawan menilai, terdapat peluang besar bagi

Partai Golkar dan PDI Perjuangan untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Menurutnya, baik

Golkar dan PDIP bisa menjadi poros baru jika keduanya berkoalisi.

“Saya kira cukup terbuka dan tentu layak diperhitungkan bila terwujud (koalisi GolkarPDIP),” kata Anis kepada wartawan.

Anis menilai, kedua partai bisa mengajukan kader mereka untuk berduet di Pilpres 2024 sebagai perwujudan koalisi

Golkar-PDIP. Terlebih, Golkar sudah menyepakati untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari partai berlambang pohon beringin. Sementara, di pihak PDIP, nama Puan Maharani sempat diwacanakan diusung partai berlambang banteng moncong putih. Bahkan, Puan sudah mendapat mandat dari Ketua

Pemilu 2024 Dibekali Revolusi Mental

SURABAYA–Menko Polhukam Mahfud MD menjawab desas-desus soal penundaan Pemilu 2024. Namun, menteri pertahanan di era Presiden

Ke-4 KH Abdurrahman Wahid itu memastikan bahwa pemilu akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada penundaan.

Pernyataan tersebut disam paikan Mahfud dalam acara Cangkrukan Menko

Polhu kam bertajuk Tertib di Tahun Politik Menuju

Indonesia Maju. Hadir juga

Gubernur Jatim Khofifah Indar Para wansa dan sejumlah kepala daerah di Jatim.

Mahfud menegaskan, pemerintah bersungguhsungguh dalam menyelenggarakan pemilu. Seluruh instrumen bergerak untuk menyukseskannya. ”Saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu berjalan baik,” kata tokoh asal Madura itu.

Dia menyebut, proses Pemilu 2024 dibekali revolusi mental sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Ada tiga nilai yang terkandung dalam revolusi mental. Yakni, integritas, gotong royong, dan etos kerja. Sementara itu, Khofifah mengatakan, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan pemilu aman, jujur, dan adil. Pendekatan dan penguatan sisi kultural dan spiritual masyarakat tidak bisa diabaikan. Peran tokoh masyarakat, agama, dan budaya cukup penting untuk mendorong kelancaran pemilu.(jpc)