Penertiban Atribut Parpol Tunggu Bima

Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach mengaku sudah melaporkan kepala daerah, terkait dengan mulai menjamurnya sejumlah baliho, dan spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye (APK) di sejumlah ruas jalan. Penertiban atribut pemilu itu katanya akan dilakukan, menunggu arahan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya.

“Menunggu Pak Wali dan kami akan mengundang masing-masing ketua Parpol peserta pemilu nanti untuk sama-sama membersihkan atribut mereka, kami pakai cara yang persuasive,” kata pria yang kerap disapa Demak, Senin (16/5).

ujar dia.

Menurut PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Umum Pasal 25, Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik, dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar, dan nomor urut Parpol di luar masa kampanye selama 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.(fat/c)

Demak menegaskan, jika Satpol PP Kota Bogor bukan berdiam diri melihat maraknya baliho, dan sepanduk, yang pada akhirnya merusak estetika di kota hujan.

“Jadi bukan kami diam saja tapi kita sedang menyiapkan formulasi agar semua samasama enak,” imbuh dia.

Keterlibatan para ketua Parpol saat penertiban atribut, disebut Demak agar tidak adanya protes dari pihak lainnya.

“Nanti kadang kami cabut dilokas A, dicabut-cabutin, nanti parpol lain ada yang gak kecabut, mereka komplain, protes, kaya yang sudah-sudah,” ucap dia.

Demak juga mengatakan, beberapa waktu lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya pun sudah mengundang para ketua parpol untuk berdiskusi.

“Nanti kami sampaikan harapanya, silahkan atribut yang dipasang dilepas dan dicabut oleh kader-kader mereka sendiri,” sambung dia.

Menurut dia, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka ketika menghadapi

Pemilu 2024. Selain atribut Parpol yang ada di pusat kota, Demak juga mengatakan, sasaran penertiban juga akan dilakukan hingga ke pelosok daerah.

“Kalau intruksi ketua partai dan mendengarkan arahan pak wali kota mungkin akan lebih efektif,” ucap dia. Secara aturan yang tertuang dalam Perda Kota Bogor No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, mengatur larangan pemasangan APK termasuk aturan tak tertulis yang melarang memasang atribut Parpol di sepanjang SSA, atau lingkar Istana Bogor. “Intinya kami akan undang ketua parpol, kami akan bergerak bersama. Minggu ini akan mengundang parpol untuk membahas penertiban atribut,” pungkas dia. (ded/c)

Dua Pipa Air Mulai Dipindahkan

Direktur Teknik Perumda Tirta

Pakuan Kota Bogor Ardani Yusuf mengatakan, pipa distribusi milik Tirta Pakuan tersebut segera dipindahkan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR Kota Bogor, dengan tidak mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat, terutama di wilayah Tegallega, Tegal Manggah, Babakan, Cidangiang, Kompleks IPB, Bogor Baru dan sekitarnya,” ujar Ardani, Selasa (16/5).

Rencana relokasi pipa, kata dia, akan dilakukan dua tahap.

Pertama, pemutusan sementara pipa AC 6” dan pembuatan jembatan sementara pipa AC diameter 15” , beserta relokasi pipa tersebut. Kedua, pembangunan jembatan permanen untuk pipa HDPE 6” dan HDPE 16”. “Dalam kegiatan tersebut sekaligus kami melakukan penggantian pipa AC menjadi pipa HDPE dengan panjang 250 meter, ” kata Ardani. (ded/c)

Kurikulum Belum Selaras

Kebutuhan Kerja

JAKARTAKurikulum pendidikan di Indonesia terus mendapatkan sorotan. Sebab lulusan yang dicetak lembaga pendidikan, sulit bersaing di dunia kerja. Psikolog sekaligus praktisi pengembangan SDM Endang Retno Wardhani mengatakan, kurikulum yang berlaku saat ini masih belum selaras dengan kompetensi dasar di dunia kerja.

"Ini dari perspektif saya sebagai konsultan," katanya dalam diskusi pengembangan SDM yang digelar Zillearn di Jakarta pada Selasa (16/5). Perempuan yang akrab disapa Dhani itu mengatakan dia sudah mempelajari konten atau isi kurikulum yang diterapkan di lembaga pendidikan di tanah air.

Menurut Dhani, kecenderungan dunia kerja saat ini, mencari talenta muda yang sesuai dengan kompetensi dasar perusahaan masing-masing. Dia mengatakan pemerintah sejatinya sudah berusaha menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan di dunia kerja. "Tapi ini tidak bisa cepat dan tidak mudah," jelasnya.

Dhani mengatakan tugas berat dunia pendidikan di Indonesia tidak hanya di bidang isi kurikulum. Tetapi juga soal literasi. Dia menuturkan literasi masyarakat sampai saat ini masih menjadi tantangan. Dia mencontohkan saat ini banyak platform pembelajaran secara online. Tetapi tingkat akses atau penggunaannya belum maksimal.

Dia berharap ada upaya bersama antara dunia pendidikan dan industri. Di satu sisi dunia pendidikan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan dunia industri. Di sisi lain dunia kerja menjadikan upaya peningkatan skill karyawannya sebagai sebuah investasi. "Masih ada yang menjadikan peningkatan skill sebagai cost," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Chair Manof Zillearn

Suparno Adijanto sebuah negara harus bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia (SDM). Dia menjelaskan beberapa negara dengan SDM yang terbatas, bisa menjadi negara maju. Seperti Singapura dan Swiss. "Modalnya adalah peningkatan kualitas SDM," katanya.

Dia menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau. Sehingga terdapat tantangan dalam pengembangan layanan pendidikan. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan layanan pendidikan menjadi peluang yang baik. (jpg)