Baliho Bacaleg Rusak Estetika Bogor

Bawaslu Kota Bogor mengaku akan melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi pelanggaran ini. Salah satunya dengan melayangkan surat ke semua parpol yang ada di Kota Bogor.

“Kami minta menghentikan dulu berbagai kegiatan sebarsebar kalender atau pasangpasang spanduk dan lainnya,” beber Koordinator Divisi

Penindakan Pelanggaran

Bawaslu Kota Bogor, Firman Wijaya. Firman juga berjanji segera berkoordinasi dengan

Pemerintah Kota (Pemkot)

Bogor untuk menindak alat- alat peraga kampanye. Langkah itu untuk mengurangi tindak pelanggaran pemilu agar tidak sebanyak seperti tahun 2019 silam. “Pada 2019, ada 11.919 APK yang ditertibkan,” ungkapnya. Firman merinci, sebanyak 713 APK ditertibkan di Kecamatan Bogor Tengah, 2.446 APK di Bogor Barat, 2.668 APK di Bogor Utara, 215 APK Bogor Timur, Bogor Utara, 1.609 di Kecamatan Bogor Selatan, dan 4.268 APK di Tanah Sareal. “Ini menunjukan sikap yang tidak elegan dari para calon pemimpin bangsa. Untuk itu, ke depan perlu melakukan pendidikan pemilu yang baik, dan sesuai peraturan yang ada,” imbuh Firman.

Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) Kota Bogor, Ahmad Fathoni, mengatakan pihaknya sudah memantau keberadaan spanduk dan baliho marak terpasang. Meski begitu, Bawaslu belum dapat melakukan penindakan karena hal tersebut masih menjadi ranah Pemkot Bogor.

“Karena memang saat ini belum masuk pada tahapan kampanye. Masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Dan kami ini bisa melakukan kaitan dengan pengawasan APK biasanya di masa tahapan kampanye,” kata Fathoni.

Bawaslu akan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor melalui Satpol PP sebagai penegak Perda untuk melakukan penertiban.

“Nanti ranahnya biarkan saja Satpol PP yang melakukan penertiban baliho dan spanduk Parpol,” ucap dia. Sebagai informasi, penempatan alat peraga kampanye harus di tempat yang ditentukan. APK juga tidak boleh di pasang di pohon, jalur hijau, dan fasilitas publik. “Prinsipnya estetika. Nah, hal ini akan menjadi pencermatan kami, termasuk tidak boleh ditempatkan di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan sebagainya,” ucap dia.(ded/c)