
5 minute read
Tutup Penyewaan atau Perketat Regulasi
Sambungan dari Hal 12
Anak-anak itu berkendara tanpa alat pelindung kepala. Terkadang melaju dalam kecepatan tinggi. Tak sedikit juga yang berkendara melebihi kapasitas penumpang atau berbonceng tiga. Kondisi itu tak lepas dari kemunculan bisnis sewa sepeda listrik di Kota Bogor. Suarasuara keresahan warga pun menggema di jagat media. Mayoritas meminta pemerintah atau aparat mengevaluasi izin penyewaan sepeda listrik. Atau lebih ekstrim, meminta toko penyewaan sepeda listrik ditutup. “Kalau bisa tutup saja, atau bagaimana aturannya, karena saya sering banget melihat anakanak itu ngebut dijalanan, nyusul mobil dan motor, ngeri,” tutur warga Kebon Pedes, RT 02/12, Rini Wulandari.
Keluhan serupa disampaikan warga Bukit Cimanggu City (BCC), Puji Astuti. Menurutnya hal ini harus sudah diantisipasi sejak awal. Sebab, adanya sepeda listrik Beam saja sudah memunculkan kasus kecelakaan di jalan raya. “Kalau di luar negeri, penggunaan sepeda listrik itu bukan sembarangan seperti ini, ada regulasinya,” tegas Puji.
Menanggapi keluhan warga, Polresta Bogor Kota tengah melakukan penelusuran terhadap penyewaan sepeda listrik yang marak digunakan anak-anak di jalan raya.
Kasatlantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria mengatakan saat ini petugas terus patroli dan menghentikan anak yang mengendarai sepeda listrik. ”Kami sudah melakukan penelusuran terkait tempat penyewaan sepeda listrik yang ada di Kota Bogor,” kata
Kasatlantas Polresta Bogor Kota kepada wartawan, Kamis (15/6).
Menurut dia, dari hasil penelusuran tersebut, polisi menemukan sedikitnya dua lokasi penyewaan, yang berlokasi di Kecamatan Tanah Sareal. Yakni di rumah warga dekat kantor Kelurahan Kebon Pedes, dan satu titik diketahui berada di belakang kantor DPRD. ”Saat ini tim penegak hukum lantas masih terus menelusuri lokasi penyewaan, diseputaran Kota Bogor,” ucap dia. Sebab, sebagian besar penyewaan sepeda listrik tak mengantongi izin, beroperasi tanpa melakukan pengawasan, serta tidak sesuai dengan Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. ”Kalau dilihat dari kajianya, ada empat lokasi yang bisa digunakan
Atur Kembali Lalin Suryakencana
Sambungan dari Hal 12
Selain rencana memberikan keringanan pajak para pengusaha, pemkot juga memikirkan rencana untuk kembali mengubah rekayasa lalu lintas. Salah satunya rekayasa lalin di Jalan Suryakencana. Rencana itu diungkap Wali Kota Bogor Dedie A Rachim.
Menurut dia, rekayasa lalin saat ini tengah digodok pemkot, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Kata Dedie, minggu depan rencana rekayasa lalin itu akan mulai diterapkan. “Saat ini masih didiskusikan bersama Dishub,” ungkapnya kepada Radar Bogor. Rekayasa itu, adalah memutar balik arah lalu lintas di Jalan Suryakencana dari yang kini diterapkan. “Tapi itu masih opsi,” tegasnya. Sementara untuk pedagang bunga di sisi lainnya, Dedie juga beberapa waktu lalu mengungkapkan, akan memindahkan mereka sementara, ke Kawasan Binamarga. (ran)
Permainan Edukatif Tradisional Dibuka
Sambungan dari Hal 12
Simbol hati berwarna hijau di dahi RuBo, menjadi identitas unik hewan rusa totol, dan juga melambangkan cinta, sembilan totol putih di badan RuBo, menjadi simbol filosofi Tepas Lawang Salapan Dasakerta. ”Ini harus menjadi pengetahuan untuk kita semua. RuBo ini bukan simbol Bogor. Karena lambang Kota Bogor itu adalah lambang Kota Bogor. Kalau simbol itu adalah Kujang dan RuBo adalah maskot. Jadi kita punya lambang, kita punya simbol dan kita punya maskot,” kata Yane.
Kegiatan Alat Permainan Edukatif dan Lomba Permainan Tradisional bagi pengajar Pos PAUD di enam kecamatan di Kota Bogor ini, kata Yane, merupakan kegiatan yang luar biasa. Setiap negara memiliki alat permainan tradisional yang juga menjadi identitas setiap negara. ”Jadi dengan kegiatan ini kita sama-sama turut melestarikan dengan mengikuti kegiatan perlombaan yang juga sebagai wujud dari rasa cinta terhadap tanah air,” jelasnya. Selain sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air, alat permainan edukatif tradisional ini juga bisa mengasah motorik anak, dan bisa mudah digunakan dan dibuat, menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bogor Dody Ahdiat mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TPP PKK bekerjasama dengan DP3A, yang menjadi poin penting untuk terus dilaksanakan keberlanjutannya. ”Sehingga anak-anak Kota
Bogor yang berada pada usia dini ini tidak lagi berorientasi pada gadget dengan kita menggalakan lagi alat permainan edukasi dan tradisional yang sebetulnya murah dan banyak dilingkungan kita,” katanya. Dengan adanya kegiatan ini, lanjut Dody, ke depan para pengajar Pos PAUD bisa menjadi agen-agen dalam edukasi, dan sosialisasi alat permainan edukatif tradisional.
”Sehingga yang kami harapkan dari pemerintah kepada PKK dan pengajar PAUD dalam mengajarkan anak tidak hanya mengandalkan alat-alat konvensional dari pabrikasi, tapi bisa berkreasi menggunakan alat tradisional itu. Perlu digalakkan karena secara filosofi permainan tradisional ini mengandalkan kekuatan fisik, kekompakan persaudaraan dan sebagainya,” pungkas dia. (ded/c) oleh sepeda listrik. Pertama, sepeda listrik hanya bisa digunakan di tempat wisata, kedua kawasan tertentu atau car free day,” jelas Kompol Galih.
Kemudian dijelaskan Kasatlantas, ketiga adalah Alun-alun atau kawasan tertentu. Keempat adalah jalur khusus yang disiapkan dengan menggunakan Perda, dalam arti pedestrian yang disiapkan oleh Pemkot Bogor. ”Tentunya kendaraan sepeda listrik, apalagi digunakan oleh anakanak keluar jalan raya sangat membahayakan bagi dirinya sendiri, ataupun orang lain,” ucap dia. Atas hal itu, Satlantas Polresta Bogor Kota sudah mengamankan lebih dari lima sepeda listrik yang kedapatan di jalan raya. ”Anaknya kami panggil, orang tuanya kami kasih tau dan sebagainya. Kami juga memintakan untuk melakukan membuat surat pernyataan agar tidak menggunakan di jalan raya,” imbuh dia. Sedangkan ke depan, polisi juga akan gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat paham sepeda listrik tidak bisa digunakan ke jalan raya. (ded/c)
Sulap Jambu Dua Jadi Kawasan Bisnis Terpadu
Sambungan dari Hal 12
Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Muzakkir Abdullah menyebut, ke depan, Pasar Jambu Dua yang juga akan menampung pedagang Pasar Bogor, bakal terintegrasi dengan Plaza Jambu Dua yang berada di dekatnya.
”Arahan Pemkot ini akan menjadi kawasan bisnis terpadu, nanti ada mall dan pasar. Ke depan akan dibangun jalur pedestiran sampai Jalan Sudirman dan bisa menjadi akses masyarakat berjalan atau olahraga,” ucapnya. Muzakkir menjelaskan, saat ini pihaknya tengah memproses rencana integrasi tersebut.
Sejumlah pembahasan akan dilakukan Perumda PPJ, dengan pihak Plaza Bogor untuk memuluskan rencana integrasi. Sebab menurutnya, integrasi dan pembukaan jalan harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Tidak dibukanya akses juga akan membuat pihaknya kesulitan dalam proses pembangunan pasar.
”Mereka lagi renovasi, kami lagi membangun, mungkin di akhir tahun akan ketemu. Pemilik pasar dan plaza dulu orang yang sama makanya dibikin jalan. Makanya nanti pemerintah akan ketemu dan duduk bareng. Jalan itu harus dibuka untuk kepentingan masyarakat,” tekan Muzakkir. (fat/c)
2.148 Knalpot Bising Dihancurkan
Sambungan dari Hal 12
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, polisi terus menerima aduan dari masyarakat, salah satunya terkait keluhan penggunaan knalpot bising. ”Ketika sambangi masyarakat, banyak warga yang mengeluhkan terkait knalpot bising atau brong yang menganggu masyarakat,” kata Kapolresta Bogor saat press release yang digelar Satlantas Polresta Bogor Kota di Mako Kedunghalang pada Kamis, (15/6).
Selama kurun waktu lima bulan terakhir, Satlantas Polresta Bogor Kota menjaring 2.148 knalpot hasil operasi yang dilakukan di jalan raya.
Rincianya, Februari sebanyak 60 knalpot, Maret 941 knalpot, April 332 kanalpot, Mei 672 knalpot, hingga operasi yang dilakukan selama Juni, knalpot yang disita sebanyak 143 buah. ”Dari total 2.148 pengenda ra sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar, sebanyak 1.966 pelanggar sudah mengganti knalpotnya dengan knalpot standar,” sambung Kombes Pol Bismo. Menurut dia, warga banyak terganggu dengan suara bising dari kenalpot pada saat malam hari, atau memacu untuk balapan liar. Bismo menyebut, penggunaan knalpot bising lebih banyak mudaratnya. Juga bisa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sehingga, bisa saja menimbukan kecelakaan lalu lintas.
”Kemudian bisa memicu salah paham bagi orang disekitarnya, mungkin ada yang sedang mabuk dan sebagainya kena gas langsung emosi dan sebagainya,” papar dia. Adapun, pasal yang dikenakan bagi para pengendara yang melanggar, adalah Undangundang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Di mana, pasal 285 setiap orang yang tidak mengemudikan motor di jalan tidak menenuhi persyaratan teknis, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.