Konsisten dengan Koalisi Perubahan

JAKARTA–Anggota Majelis

Tinggi Partai Demokrat

Sjarifuddin Hasan, memberikan respons atas masuknya nama

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada bursa Cawapres

Ganjar Pranowo.

Sjarifuddin mengaku mengapresiasi atas apa yang ditunjukkan pengusung Ganjar Pranowo pada Ketua Umumnya.

Hanya saja, Wakil Ketua MPR

RI Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya masih konsisten pada Koalisi Perubahan. ”Kami konsisten bersama Koalisi Perubahan yang mengusung semangat bersama menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri tercinta ini,” ujar Sjarifuddin dalam keterangannya (15/6/2023).

Dikatakan Sjarifuddin, AHY merupakan salah satu lokomotif perubahan yang diharapkan masyarakat untuk menghadirkan perubahan. ”Mas AHY adalah salah satu lokomitif perubahan yang diharapkan masyarakat untuk hadir menghadirkan perubahan dan perbaikan,” kuncinya. Sebelumnya, beredar kabar AHY masuk radar menjadi Cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Sementara itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Dem- okrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Partainya akan mengutamakan pinangan dari Capres Anies Baswedan. Herzaky mengatakan pihaknya mengutamakan Anies, sebagaimana saat ini Partai Demokrat berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demokrat belum terpikirkan untuk keluar dari koalisi.

Menurutnya, isu soal menjadi pendamping Ganjar tersebut belum dikomunikasikan langsung oleh AHY. Saat ini, kata dia. Demokrat cuma bisa menghormati tawaran posisi menjadi pendamping Ganjar tersebut.(jpc)

Dinilai Paham Politik-Ekonomi Global

JAKARTA– Pengamat politik, Ali Rifan menilai calon presiden (Capres) dari partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi kriteria Capres yang memiliki pemahaman politik dan ekonomi global.

Pansus BLBI Kembali Dibentuk

DPD RI kembali membentuk

Panitia Khusus (Pansus)

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid 2 untuk menuntaskan rekomendasirekomendasi dari Pansus sebelumnya, terutama butir ke-enam dari 9 rekomendasi

Pansus BLBI DPD RI Jilid 1

Pansus ini bertugas sejak Mei 2023, Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 memiliki target membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana.

“Target kami mempidanakan para obligor ini. Uang pajak rajyat ini harus diselamatkan.

Apalagi mereka sudah 25 tahun mendapat kemurahan dari negara,” ujar Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin dalam jumpa pers Pansus BLBI Jilid 2 di Jakarta, Rabu (14/6).

Bustami juga menjelaskan, Pansus BLBI Jilid 1 telah menemukan sejumlah kerugian negara terkait pengucuran dana talangan BLBI 1997-1998 dan juga pemberian obligasi rekap. Dana talangan BLBI untuk membantu bank-bank memenuhi penarikan dana masya- rakat diakui Satgas BLBI telah merugikan negara sebesar Rp 110 triliun. Kemudian, ada kewajiban negara untuk membayar bunga Obligasi

Rekap (OR) BLBI setiap tahun sebesar Rp 60 triliun yang pada tahun lalu sebagaimana ditulis dalam poin pertama rekomendasi Pansus BLBI, APBN menurut BPK masih mengeluarkan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI senilai Rp 47,78 triliun per September

2022. “Sudah jelas semua di Pansus BLBI Jilid 1 kerugian-kerugian negara. Pansus BLBI Jilid 2 ini, sebagaimana poin ketujuh rekomendasi Pansus BLBI Jilid

1, kita memiliki target untuk mempidanakan pelaku pengemplangan BLBI atau korupsi dalam penjualan aset obligor, dan juga menghentikan atau moratorium pembayaran bunga rekap,” terangnya. Dalam rekomendasi nomor

7 Pansus BLBI Jilid 1, tertulis bahwa Pansus BLBI Jilid 2 musti berkoordinasi dengan peran

Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI. Rekomendasi kedua dan ketiga Pansus BLBI DPD Jilid

1 menengarai adanya ketidakwajaran dalam penjualan dan kemudian salah kelola dalam salah satu aset yang diserahkan obligor ke pemerintah, yakni BCA. Menurut Bustami, BPK pun telah meneliti dan mengeluarkan hasil temuannya terkait BLBI dan Obligasi Rekap BLBI. Namun, sampai saat ini belum ada tindah lanjut pemerintah terkait indikasi tindak pidana korupsinya.

“Audit BPK mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh pemerintah yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi. Maka target kita di Pansus BLBI Jilid 2 ini adalah tindak pidana korupsinya diurus sampai pengadilan pidana. Sampai pengadilan biar apa? Biar terang benderang di depan rakyat semua, semua bisa menyaksikan pengadilan, jadi bisa fair,” papar Bustami.(jpc)

”Tentu saja dua tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk masuk kriteria tokoh politik yang memahami ekonomi global,” kata Ali saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6).

Menurut Ali, keduanya punya latar belakang pengusaha dan punya jaringan internasional yang bagus.

”Kalau Airlangga kan Menko Perekonomian jadi kalau bicara bagaimana kemampuan memahami ekonomi

Tentu saja dua tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk masuk kriteria tokoh politik yang memahami ekonomi global,” Ali Rifan Pengamat politik global tentu sangat bagus,” sambungnya.

Ali yang merupakan direktur Arus Survei Indonesia itu juga menjelaskan tantangan politik dan ekonomi global ke depan, mengharuskan Indonesia memiliki pemimpin yang cakap dalam pergaulan internasional dan mampu menunjukan eksistensi Indonesia di mata dunia.

”Karena harus diakui ke depan indonesia butuh pemimpin yg tidak hanya memahami tidak hanya situasi nasional dan lokal tetapi juga situasi global. Baik dari sisi geopolitik, geoekonomi termasuk geostrategi,” jelas Ali.

Ia juga menilai, politikus seperti Airlangga paling tidak punya dua kekuatan, yaitu kemampuan memahami geo ekonomi karena seorang

Menko Perekonomian dan juga memahami betul apa itu geopolitik karena dia adalah seorang Ketua Umum Parpol yang besar di Indonesia.

”Sebagai tokoh sekaligus

Menko yang juga pengusaha, pasti beliau memahami situasi politik dan ekonomi global.

Ali juga menanggapi langkah Airlangga yang secara tegas menolak kebijakan peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Menurutnya langkah Airlangga tersebut tepat untuk menyelamatkan petani sawit lokal.

”Menurut saya apa yang dilakukan Airlangga pasti dengan pertimbangan matang dan dengan pengalaman yang ada saya yakin apa yang diputuskan beliau akan memberi dampak positif bagi rakyat indonesia,” pungkasnya.(jpc)