Kebocoran Data Paspor, Tanggungjawab Siapa?

KEAMANAN data rakyat merupakan hal sangat penting bagi negara apalagi di tengah gencarnya arus transformasi digital di Indonesia. Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buka suara terkait dugaan kebocoran data

34 juta paspor warga Indonesia yang diumbar oleh hacker Bjorka. Juru bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan, terkait insiden kebocoran data tersebut, BSSN telah melakukan koordinasi dengan tim Pusat

Data Nasional (PDN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Direktorat LAIP Kominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, dan Ditjen Imigrasi.

“Hingga saat ini tim teknis BSSN bersama dengan tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi, dan investigasi atas dugaan insiden kebocoran data paspor WNI tersebut,” ujar Ariandi dalam pernyataan tertulis, Jumat (7/7).

Peristiwa kebocoran data publik yang berulang, seperti data paspor yang terjadi barubaru ini dilakukan peretas Bjorka, dinilai bisa merugikan dan membuat masyarakat dalam bahaya. Data yang tersebar pun dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan seperti penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat pelindungan data rakyat agar tidak berulang

Sarat Kepentingan

Dibalik Revisi UU Desa

REVISI UU (RUU) Nomor

(0251) 8626868

Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024

Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822

Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360

Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976

RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628

RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016

Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222

RSUD Ciawi (0251) 8240797

Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397

Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441

Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866

Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440

Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724

Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396

Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000

Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055

Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567

RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900

RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor

6 Tahun 2014 tentang Desa masih terus menuai polemik. Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui naskah RUU Desa dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno Panitia Kerja RUU Desa, pada Senin (3/7). Adapun dua poin yang disepakati dalam RUU itu ialah penambahan masa jabatan kepala desa yang awalnya enam tahun menjadi sembilan tahun serta kenaikan dana desa sebesar 20 persen dari total dana transfer desa senilai Rp70 triliun di APBN. Mirisnya, di tengah tuntutan RUU desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa, korupsi dana de sa justru banyak terjadi. Perpanjangan masa jabatan akan beresiko terhadap meningkatnya resiko korup si. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022, kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa.

Ada 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka dan setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022 lalu. Meski demikian, Baleg DPR telah menetapkan alokasi dana desa sebesar Rp 2 Miliar masuk dalam draf Revisi UU Desa yang sebelumnya hanya Rp 1 Miliar. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bahwa tidak ada yang mendesak dari Revisi UU ini dan tidak masuk dalam daftar 39 RUU Prioritas 2023. Bahkan banyak pihak juga menilai, bahwa RUU Desa tersebut penuh kepentingan politik dan rawan disalahgunakan karena dilakukan jelang Pemilu 2024. Perpanjangan masa jabatan kepala desa pun tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Polemik di tengah suasana

Zonasi Bikin Emosi

sekolah favorit.

PEKAN ini jagad sosial media diramaikan dengan berita sidak Bima Arya dan jajarannya ke rumah-rumah calon peserta didik.

Kejadian ini berawal dari banyaknya pengaduan yang diterima oleh Bima Arya di media sosial terkait kecurangan PPDB SMA negeri jalur zonasi. Bima lalu merespon dengan melakukan pemeriksaan lapangan.

Ternyata didapati alamat yang kurang jelas dan aksi titip identitas anak di kartu keluarga, bahkan ada yang memalsukan KK agar anaknya masuk sekolah favorit.

Bisa dipastikan ada praktik percaloan yang ikut andil dalam memalsukan kartu keluarga (KK) dan meng-up date KK tidak sesuai domisili. Karenanya Pemkot Kota Bogor akan membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh Asisten 1 Pemkot Bogor untuk membongkar dan menelusuri kecurangan yang terjadi.

Kecurangan ini mengakibatkan adanya peserta didik yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri yang berdekatan dengan tempat tinggalnya gara-gara masuknya kepeserta didik dari luar zonasi yang ditentukan.

Padahal tujuan dari sistem zonasi adalah memberikan prioritas kepada anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah dan menghilangkan istilah

Namun kenyataan di lapang, masyarakat masih melihat fasilitas dan kualitas sekolah.

Sehingga memang ada sekolahsekolah yang menjadi favorit karena kelebihannya dari sisi fasilitas dan kualitas. Dan ini belum merata di seluruh sekolah negeri. Dari sisi lokasi pun, sepertinya belum teratur.

Ada saja sekolah negeri yang jaraknya berdekatan satu sama lain. Sehingga siswa didik yang lokasinya jauh dari zona sekolah menjadi kesulitan. Oleh karenanya perlu ada perbaikan sistem pendidikan. Kisruh sistem zonasi pada PPDB yang terjadi sejatinya tidak terlepas dari kurangnya pemerataan persebaran sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang layak, mudah dijangkau dan tidak diskriminatif harus menjadi perhatian pemerintah.

Bahkan tenaga pengajar yang profesional harus benar-benar menjadi prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas benarbenar terdistribusi merata ke seluruh jenjang pendidikan baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan lanjutan tanpa terfokus pada sekolah-sekolah tertentu saja. Sehingga tak akan ada lagi sekolah favorit atau non-favorit.

Pendidikan di dalam Islam tak perlu menggunakan sistem zonasi baik karena jarak dengan tahun politik 2024 seperti ini jelas bernuansa politis. Para elite politik diduga berusaha mendapatkan dukungan politik dari kepala desa, bukan karena ada kepentingan rakyat. RUU Desa dianggap bisa menjawab keinginan DPR untuk meraih simpati dan dukungan pemilih desa. Semestinya, kepemimpinan dan kebijakan bukanlah sebagai ajang untuk meraih keuntungan pribadi maupun golongan, melainkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat banyak, maka perilaku korup tidak mungkin marak terjadi seperti sekarang ini. Namun ironisnya, tren kasus korupsi di desa khususnya terkait dana desa justru kian meningkat apalagi jika sampai Revisi UU Desa diberlakukan.

Emil Apriani emil.apriani@gmail.com Dramaga, Kab.Bogor dari beberapa kejadian kebocoran yang telah terjadi. Kebocoran data yang terjadi pun dapat merusak kepercayaan pemerintah sebagai penjamin perlindungan terhadap rakyatnya. Sistem aturan kapitalis saat ini pemilik modal besar dapat memanfaatkannya untuk membangun sistem keamanan data, yang bisa dijual kepada siapa saja. Sejatinya Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu diandalkan untuk mengatasi permasalahan akan kebocoran data yang tersebar, namun belum adanya dukungan dan dana yang diberikan untuk memfasilitasi kinerja SDM tersebut sehingga sulit untuk dapat terwujud. Negara diharapkan mampu mengerahkan semua tenaga untuk menjadi yang terbaik, termasuk dalam menjaga keamanan data rakyatnya.

Putri YD Bogor

ASEAN Queer Advocacy Week

LAGI , kaum LGBT giat mempertahankan eksistensinya, meskipun sudah seringkali mendapatkan pertentangan, seolah kaum pelangi ini malah semakin berani menampakkan diri.

Narasi rencana pertemuan LGBT Se-ASEAN di Jakarta pun mulai tersiar. Rencana gelar pertemuan yang bertajuk ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) tersebut rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juli hingga 21 Juli 2023.

Acara AAW diorganisir oleh ASEAN Sogie Caucus yang berbasis di Filiphina, yaitu organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 2021 bersama mitranya di Indonesia, yaitu Arus Pelangi dan Forum Asia.

Waketum MUI Anwar Abbas mengecam atas rencana pertemuan LGBT Se-ASEAN tersebut, ia mengatakan bahwa tak ada satupun agama di Indonesia yang mentolerir praktik LGBT, maka kegiatan ini harus tegas ditolak. Anwar juga mengatakan bahwa jika kegiatan ini diberikan izin, maka pemerintah telah melanggar konstitusi yaitu pasal 29 UUD 1945, bahwa negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebagai konsekuensi logis dari pasal tersebut, pemerintah tidak boleh memberi izin terhadap semua kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama.

Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya, masih terus menelusuri informasi tersebut.

Semoga pemerintah segera memberikan ketegasan pada setiap aktifitas yang akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, terlebih lagi kepada aktifitas yang sudah sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama negeri ini. Memberikan izin atas acara tersebut hanyalah merupakan suatu bukti dukungan terhadap kemaksiatan, yang semestinya pemerintah selaku pemimpin negeri ini, mampu melakukan amar makruf nahi mungkar.

Leyla

Dramaga, Bogor sekolah, jalur prestasi, jalur afirmasi maupun jalur lainnya. Sebab dalam Islam pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya dan ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga negara mempersiapkan fasilitas pendidikan dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Berlimpahnya tempat-tempat pendidikan seperti sekolah dengan kualitas terbaik yang diberikan oleh negara memberi ruang kepada seluruh warga negara untuk memilih sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya.

KEHILANGAN

STNK R2 Hnd 2022, Biru Pth, F5461FHW, Nk:MH1JM0313NK094409, Ns:JM03E1094116, an.Yoga Rahmat Subhana, Kp.Sanja Rt.2/4 Citeureup Kab.Bgr. (PKT1-23001110-30/06,7,14/07/23)

STNK R2 Hnd, 2022, Black, F5629FHW, Nk:MH1JM9125NK644418, Ns:JM91E2642623, an.Fauziah, Kp.Kaum Rt.4/1, Karang Asem Barat, Citeureup, Kab.Bgr (PKT1-23001180-14,21,28/07/23)

TANAH DIJUAL Tanah 1200 M2, SHM, Ada 4 Rumah di dalamnya Jl.Metro-Parungkuda.Tanah ini disewa 3Jt/Bln. Hub:0857.3171.5779. (PKT1-23001080-23-30/06/23)