BOGOR RAYA Koperasi Tidak Aktif bakal Dibubarkan

CIBINONG Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor mencatat ada sebanyak 1.770 koperasi yang terdaftar hingga saat ini.

Namun dari semua yang terdaftar, diketahui tidak semuanya aktif dan masih beroperasi. Untuk itu, Kepala Diskop UKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana mengaku akan melakukan pembubaran terhadap koperasi yang sudah tidak aktif. “Koperasi yang tidak aktif, sedang kita usulkan pembubarannya,” kata Asep, Kamis (13/7). Namun demikian, kata Asep, ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum sebuah koperasi dapat dibubarkan. Pasalnya, berdirinya sebuah koperasi juga atas persetujuan dan izin pemerintah daerah hingga pusat. Begitu pun juga saat pembubaran koperasi.

“Tahapannya harus sampai pusat, kalau koperasi sudah benar tidak aktif, tentunya harus dibubarkan sesuai prosuder,” terang Asep. Pihaknya tidak menampik kehadiran koperasi juga berperan penting dalam ketahanan ekonomi masyarakat termasuk di Kabupaten Bogor.

Karenanya, Diskop UKM juga terus melakukan pembinaan, pelatihan, serta pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada. “Agar koperasi bisa lebih aktif dan sehat, sehingga termotivasi untuk bangkit dan berkoperasi dengan baik juga,” tandas Asep.(cok/c)

MAJUKAN: Pesepeda melintas di depan bazar UMKM dan koperasi yang menjual beragam produk saat peringatan Hari Kopperasi di Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Ketua DPRD Dorong Penambahan SMPN Baru

KETUA DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendorong penambahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah Kabupaten Bogor. Khususnya di kecamatan yang hanya memiliki satu SMP negeri.

“Setelah kita monitoring bersama Dinas Pendidikan, ada beberapa wilayah yang diketahui SMP negerinya hanya satu, salah satunya di Klapanunggal,” ucap dia.

Plt Bupati Sebut PPDB sudah Sesuai Aturan

CIAWIPlt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menanggapi kisruhnya isu jual beli kursi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bogor. Menurut dia, Dinas Pendidikan melalui satuan pendidikan khususnya SMP Negeri sudah berkomitmen agar pelaksanaan PPDB sesuai aturan. “Yang diminta 7 juta, sudah saya panggil kepala sekolah, guru, humas dan kepala dinasnya. Cuma ada informasi salah satu warga yang tidak masuk melalui zonasi atau afirmasi, mungkin ada oknum yang menjanjikan nilai 7 juta,” kata Iwan di Ciawi, Kamis (13/7).

Iwan mengatakan, laporanlaporan yang disampaikan orang tua atau wali murid harus berdasarkan bukti dan fakta. Jangan sampai isu tersebut berkembang, tapi belum tentu benar dengan apa yang terjadi sebenarnya.

Plt. Bupati Bogor pun tidak segan untuk memberikan sanksi bagi dinas terkait maupun satuan pendidikan yang terlibat dalam jual beli kursi. “Kalau ada orang dinas nanti akan kami beri sanksi tegas, dan hari ini sudah diinventaris lagi dan saya minta kepala sekolah dan pihak sekolah untuk menemui yang bersangkutan,” kata dia.

Dia pun meminta siapa pun yang merasa telah diminta untuk membayar sejumlah uang pada pelaksanan PPDB untuk datang langsung ke kantornya. “Nanti tolong ke kantor saya kalau memang dia bayar, bukti dan lain sebagainya, biar clear. Kalau kita buktikan tidak salah mau gimana? Kalau ada salah buktikan, bawa orangnya, kita klarifikasi benar tidak dia terima uang,” tegas dia. Terlepas itu, lanjut Iwan, pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bogor berjalan semestinya. Meskipun dia menerima sejumlah laporanlaporan di lapangan. “Bogor sih tidak terlalu, malah di tetangga kita, karena sekolahnya kurang, urbanisasi ke Kabupaten Bogor, Tapi ada juga orang kabupaten yang urban ke kota, itulah, namanya juga perjuangan, kepentingan, alhamdulillah kalau saya lihat, riak-riak di Kabupaten Bogor ada juga yang kecewa mungkin, tapi mudah-mudahan sekarang sudah selesai,” tandas Iwan.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Bogor, Alex Purnama Johan mengultimatum, jika pemkab Bogor tidak tegas dan menindak oknum yang melakukan praktik jual beli bangku di SMPN 1 Ciawi, pihaknya bakal melaporkan ke saber pungli.

“Kalau Disdik itu diam artinya tidak ambil tindakan kepada SMP negeri 1 Ciawi beserta komitenya, kami akan bawa ke ranah hukum dan akan melaporkan ke saber pungli,” tukas dia. (cok/all/c)

DITERIMA : Tampak para orangtua saat melakukan daftar ulang untuk anaknya yang diterima di sekolah tersebut. Minimnya sekolah negeri tak sebanding dengan jumlah lulusan.

Menurut Rudy, penambahan SMP negeri penting untuk mewujudkan pelayanan pendidikan di Kabupaten Bogor. Terlebih, banyak anak-anak lulusan sekolah dasar yang menginginkan melanjutkan pen- didikan di SMP negeri. Rudy sendiri mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat yang anaknya tidak bisa masuk ke SMP milik pemerintah. “Contohnya pada saat PPDB, jumlah pendaftar jauh lebih banyak dari kuota yang tersedia di sekolah tersebut, untuk itu kita mendorong adanya penambahan fasilitas pendidikan,” papar dia. Selain SMP baru, Rudy juga mendorong adanya penambahan ruang-ruang kelas baru di SMP negeri yang ada di Kabupaten Bogor. “Minimal ada penambahan ruang kelas, seperti di SMPN 1 Klapanunggal, maka kita mendorong itu,” tukas dia.(cok/c)

JAKARTA–Asosiasi Sepakbola Asia (AFC) secara resmi merilis hukuman terkait kericuhan di final SEA Games 2023. Dimana tiga pemain Indonesia mendapatkan sanksi berat.

Sebelumnya, pada laga final cabang olahraga sepak bola di ajang Sea Games 2023 mempertemukan Indonesia Vs Thailand.

Pertandingan antara Indonesia Vs Thailand sendiri berlangsung di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa (16/5).