KPU Ingin Pilkada Serentak Dipercepat

JAKARTA–Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari menginginkan agar pelaksanaan

Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan daripada ditunda.

Hal ini menyusul usulan Ketua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja yang menyatakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada

Serentak 2024 saat Rapat Koordinasi

Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) bertema “Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya” , di Jakarta, Rabu (12/7).

“Aku belum tahu dasarnya dia apa. Kalau kami inginnya lebih cepat lebih baik, coblos itu di September,” kata Hasyim usai bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor KPU RI, Jakarta,

Kamis Sore.

Dia juga mengaku belum tahu apa dasar yang dijadikan Bawaslu RI dalam memberikan usulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, pada Kamis (14/7), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan Pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membahas opsi penundaan pelaksanaan

435 Desa Terima Pengobatan Gratis

JAKARTA–Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebutkan bahwa program pemeriksaan dan pengobatan gratis yang dilakukan oleh partainya terus digencarkan kepada masyarakat.

Untuk DPC PDIP Kabupaten Bogor, menurut Adian, hingga saat ini sudah ada sekitar 435 Desa yang ikut merasakan program tersebut.

“Kita sudah berkeliling di 435 Desa dengan total pemeriksaan dan pengobatan kepada 95.220 orang di kabupaten Bogor,” ungkap Adian kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/7).

Program pemeriksaan dan pengobatan gratis di Kabupaten Bogor sudah berjalan selama lebih dari 7 bulan dengan meli- batkan 3 dokter dan 2 perawat serta 1 unit bus dan 1 unit mobil bak terbuka untuk mengangkut berbagai peralatan. “Kita juga menyiapkan 43 Ambulance yang mendampingi bergantian di tiap desa,” terang Adian yang merupakan Legislator daerah pemilihan Jawa Barat V ini.

Selain pemeriksaan dan pengobatan gratis, dilanjutkan Adian, pembagian kaca mata baca hingga kursi roda juga dilakukan.

Semuanya dibagikan secara cuma-cuma ke masyarakat di Kabupaten Bogor. “Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini dibarengi juga dengan pembagian kaca mata baca gratis untuk Lansia sejumlah 44.358 buah dan kursi roda gratis untuk yang membutuhkan,” urai Adian.

Pilkada Serentak 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, sebagaimana dikutip dari laman resmi Bawaslu RI di Jakarta, Kamis, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

“Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak,” ujar Bagja.

Lebih lanjut, dia mencontohkan apabila ada gangguan keamanan di suatu daerah, polisi berpotensi kesulitan mendapatkan bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga tengah menyelenggarakan Pilkada.

“Kalau sebelumnya, misalnya, pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, bisa ada pengerahan dari Polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024, tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa,” ujarnya.(jpc)

Tak Undang Jokowi di Apel Siaga

JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan absen di Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/7).

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan, alasan pihaknya tak mengundang kepala negara lantaran acara itu adalah kegiatan internal partai. Pihaknya tak mau melibatkan orang-orang di luar NasDem.

“Apakah kemudian Pak Jokowi diundang? Tidak. Karena kegiatan pada tanggal 16 Juli ini adalah kegiatan internal partai politik. Jadi, kami tidak mengundang pihak-pihak eksternal, termasuk pemerintah yang non-kader Partai NasDem. Itu prinsip,” kata Ali kepada wartawan Kamis (13/7).

Tak hanya kepala negara, Ali mengatakan dalam acara itu pihaknya juga tak mengundang partai politik dan pejabat pemerintah di luar NasDem. Namun yang jelas acara ini dihadiri semua kader termasuk semua kepala daerah dari NasDem.

“Kepala daerah pasti diundang yang berasal dari internal kader Partai NasDem pada kegiatan tersebut. Tapi kalau Plt tidak kita undang,” tegasnya.

Kendati demikian, Ali mengatakan konsolidasi tersebut akan mengundang mitra Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan kuota terbatas.

“Insyaallah akan mengundang para partai koalisi, para Ketum pada kegiatan tanggal 16 ini, tapi dengan posisi sebagai undangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ali juga menyebut konsolidasi itu tidak melibatkan para relawan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Pasalnya, dia menilai para relawan tersebut bersifat netral tanpa ikatan kepartaian.(fjr)

Desakan Munaslub

Ganggu Stabilitas Beringin

“Cukup banyak pasien yang kemudian di rekomendasikan untuk mendapat pengobatan lanjutan ke berbagai Rumah Sakit di kabupaten Bogor dan sekitarnya,” imbuh Sekjen Pena 98 ini. Menutup keterangannya, Adian menambahkan bahwa program ini akan menerima rekor MURI dan LEPRID setelah pengecekan administrasi berikut foto dan video kegiatan yang secara rutin dilaporkan.

“Setelah selesai pemeriksaan data dan administratif tersebut maka DPP PDI Perjuangan akan mengatut jadwal untuk penerimaan Rekor MURI tersebut dalam waktu dekat yang rencananya akan di hadiri Sekjen DPP PDI perjuangan, ANGGOTA DPR RI dan beberapa tokoh nasional lainnya,” pungkasnya.(jpc)

JAKARTA–Partai Golkar belakangan ini tengah menjadi sorotan usai diterpa isu akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bertujuan untuk menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Isu Munaslub itu dinilai akan merugikan konsolidasi partai berlambang pohon beringin dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Menurut saya, isu begal politik ini isu receh, hanya akan membuat Partai Golkar seolah partai kecil, partai sebesar Golkar seakan-akan tidak solid, dan tentunya ini akan memunculkan spekulasi dan citra negatif, mengganggu atau bahkan berupaya merubah strategi politik dan konsolidasi partai yang dijalankan oleh Ketua Umumnya Airlangga Hartarto,” kata pengamat politik Ikhwanul Maarif dikonfirmasi, Kamis (13/7).

“Jika dibaca secara kritis, ini permainan faksi spekulan Partai Golkar yang tidak puas dan ingin meningkatkan nilai tawar mereka terhadap Airlangga, bermain di tikungan terakhir,” sambungnya.

Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, Munaslub hanya dapat berlangsung jika ada suatu permasalahan yang sangat prinsipal dan fundamental.

Sebab, Partai Golkar saat ini memiliki nilai tawar yang cukup tinggi sebagai partai politik tengah yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.

Ia tak memungkiri, posisi Airlangga

DESAKAN: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar, Jakarta.

(ISTIMEWA)

Hartarto juga memiliki prospek yang kuat sebagai calon wapres atau bahkan maju sebagai capres untuk membentuk poros koalisi keempat.

“Ketum partai besar, dekat dan loyal dengan Presiden Jokowi, diterima berbagai kalangan masyarakat, memahami penguatan ekonomi dan isu-isu kesejahteraan sosial, dan punya prestasi membangkitkan perekonomian,” ungkap Ikhwanul.(jpc)