Kebutuhan Tenaga Pendidik?

KEBUTUHAN tenaga pendidik (guru) masih menjadi problem serius dunia pendidikan di Indonesia. Nasib guru honorer masih saja memilukan. Tuntutan agar mereka diangkat menjadi ASN belum bisa diwujudkan sepenuhnya.

Program pengangkatan sejuta guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dirancang Kemendikbudristek juga mengalami banyak kendala.

Apa Itu Marketplace

Guru?

Marketplace Guru merupakan platform basis data yang menggunakan teknologi untuk menjadi lokapasar bagi para guru yang akan diusulkan menjadi ASN. Hal ini untuk mengatasi permasalahan guru honorer dan kekurangan guru di sekolah negeri. Oleh karenanya, platform ini berisi daftar semua guru yang boleh mengajar yang nantinya bisa diakses oleh seluruh sekolah di Indonesia. Dengan platform yang rencananya diimplementasikan pada 2024 ini, diharapkan bisa menghentikan terus bertambahnya guru honorer.

Dalam skema pembayaran gaji dan tunjangannya pun, nantinya para guru akan ditransfer secara otomatis oleh sekolah tempat ia bekerja.

Pemerintah pusat tidak akan lagi melakukan transfer anggaran gaji dan tunjangan guru ASN ke pemda, melainkan langsung ke rekening sekolah. Dengan adanya sistem Marketplace Guru ini pula, pemerintah menjamin sekolah tidak akan lagi merekrut guru honorer. Lewat sistem ini, ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi guru yang diberikan gaji dan tunjangan dengan nilai ala kadarnya. Adapun kriteria yang bisa masuk dalam Marketplace Guru adalah para guru honorer yang sudah lulus seleksi, maupun calon guru yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan yang lulus uji kompetensi serta dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon guru ASN. Sebagian kalangan menganggap terobosan ini cukup menjanjikan dalam mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Namun, sebagian masih kontra, seperti terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi guru agar bisa masuk lokapasar tersebut. Munculnya platform tersebut jelas tidak bisa terlepas dari paradigma sekuler kapitalistik yang mendasarinya. Dalam sistem kapitalisme, semua barang dan jasa yang bisa dimanfaatkan (berdasarkan standar kapitalisme) dipandang seba- gai barang ekonomi. Profesi guru memiliki manfaat sehingga dipandang “layak jual” dan harus mendapatkan honor yang sesuai. Masalah kekurangan guru ataupun problem guru honorer hanya akan tuntas jika kita meninggalkan sistem kapitalisme, baik dengan maupun tanpa platform tersebut. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus dan terjebak, atau melihat sisi manfaatnya pada hal teknis dan bersifat aksesori semata, sedangkan paradigma keliru yang melahirkan problem tidak pernah tergarap. Pengaturan dan kebijakan apa pun, jika tidak berlandaskan pada (akidah) Islam, tidak akan membawa kebaikan apa pun bagi manusia. Jika pun manfaatnya dirasakan, dipastikan hanya kemanfaatan semu. Kita tentu mengharapkan seluruh problematik di dunia pendidikan, termasuk masalah guru ini bisa terselesaikan. Pemenuhan kebutuhan guru pun harusnya menjadi prioritas utama dan kedudukannya harus sangat dihargai. Manfaatnya tidak bisa diukur sekadar dari gaji (honor) sebagaimana profesi lain mendapatkan honor.

Usi Gunungputri

Lemak Hewan Jadi Bahan Bakar Pesawat

DUNIA peternakan kini mendapat tantangan baru dengan adanya permintaan lemak untuk bahan dasar biofuel. Lemak hewan terutama babi, dapat menjadi andalan untuk menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan.

Perkembangan teknologi saat ini memerlukan perubahan visi dan revolusi cara berpikir multidimensi, karena ternyata lemak hewan utamanya babi memiliki nilai ekonomis tinggi dan lebih ramah lingkungan.

Secara teknis, lemak babi dan juga lemak hewan lain dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar ramah lingkungan, termasuk untuk bahan bakar pesawat jet. Ide penggunaan lemak hewan ini pun memiliki dasar yang sangat kuat. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai negara, dari segi lingkungan bahan bakar yang terbuat dari lemak babi ini lebih ramah lingkungan ka- rena emisi karbon yang dihasilkannya lebih rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar lainnya seperti fosil, minyak goreng bekas pakai dan minyak sawit. Sudah berabad-abad lamanya lemak hewan, utamanya lemak babi telah digunakan untuk membuat lilin, sabun dan keperluan lainnya seperti industri kosmetik. Namun, tren peningkatan penggunaannya semakin tajam dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini di era biofuel yang ramah lingkungan. Eropa merupakan wilayah dengan penggunaan lemak hewan sebagai bahan bakar yang mengalami peningkatan paling pesat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Angkanya mencapai 40 kali lipat.

Sehingga tidak heran jika pakar penerbangan memprediksi bahwa penggunaan bahan bakar dari lemak hewan ini akan meningkat tiga kali lipat dalam dunia penerbangan di tahun 2030 mendatang.

Dunia penerbangan memang kini sedang menjadi sorotan karena menjadi salah satu satu sumber polusi dan emisi karbon terbesar, sehingga penggunaan biofuel yang lebih ramah lingkungan dinilai menjadi suatu keharusan dalam upaya untuk mengurangi pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Salah satu tantangan terbesar bagi dunia peternakan adalah menyedikan lemak hewan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biofuel karena jumlah yang dibutuhkan sangat banyak.

Para peneliti dan pakar penerbangan menyimpulkan bahwa untuk memenuhi bahan bakar pesawat dari Paris ke New York membutuhkan lemak 8.800 babi jika semua bahan bakar berasal dari sumber hewani.

Oleh sebab itu, dalam jangka pendek, langkah yang paling realistis dalam menghasilkan biofuel untuk pesawat adalah dengan mencampur lemak babi ini dengan sumber biofuel lainnya seperti minyak sawit.

Penggunaan lemak babi dan lemak hewan lainnya sebagai komponen utama biofuel yang ramah lingkungan tentunya akan meningkatkan permintaan akan lemak hewan ini secara tajam. Tentu hal itu akan memengaruhi industri yang selama ini secara tradisional menggunakan lemak hewan.

Sebagai contoh, industri pakan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing selama ini menyerap lemak babi dan lemak

Kurikulum pendidikan yang tegak di atas nilai-nilai sekuler tidak mampu menangkal perilaku perundungan.

Bahaya sekularisme pun kerap mewarnai pola asuh di dalam keluarga. Kebebasan dalam pola asuh keluarga kerap memicu anak (pelaku) bebas mengakses konten pornografi dan kekerasan lewat ponsel. Alhasil, mereka mencontoh apapun yang terakses di dunia digital dan media sosial karena negara tidak mampu menjadi filter bagi media dan informasi yang berseliweran di dunia digital. Ditopang dengan kehidupan masyarakat yang individualistis, jadilah kehidupan masyarakat sekuler yang tak peduli dengan sesama. reynoldrini8@gmail.com

Birokrasi Panjang

Menghambat Perbaikan?

SALAH satu fasilitas umum tepatnya jembatan sempur mengalami kerusakan dengan ditandai adanya pengeroposan dan terdapat patahan. Diketahui bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh gerusan air dari aliran sungai Ciliwung.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat, maka harus segera dilakukan upaya perbaikan guna memulih k an kembali fungsi jembatan sempur.

Hanya saja menurut Kepala

Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengungkapkan, sebetulnya kewenangan perbaikan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PSDA). Namun untuk mempercepat penanganan kerusakan, perbaikan dilakukan oleh pihaknya (sumber: radarbogor. go.id).

Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor sebagai masyarakat awam kita bisa menyimpulkan bahwa penanganan kerusakan yang terjadi pada jembatan sempur jika diserahkan kepada lembaga terkait itu lambat.

Sehingga untuk mempercepat proses perbaikan akhirnya dilakukan oleh Dinas PUPR. Sebagaimana dalam Islam memandang bahwa kebutuhan masyarakat adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

Maka sama halnya untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat termasuk fasilitas umum, seharusnya hal tersebut menjadi prioritas.

Bukan hanya perbaikan setelah terjadi kerusakan saja namun juga pengawasan terhadap fasilitas umum tersebut. Sehingga perbaikan tidak dilakukan pada saat kerusakan sudah parah saja.

Berbeda dengan sistem kapitalisme dimana mekanisme perbaikan fasilitas umum masih lama dan berbelit.

Ammah Laili Bogor

KEHILANGAN STNK R2 Hnd, Htm, 2022, F3998FHJ, Nk:MH1KG0115NK083297, Ns:KF01E1083202, an.Nasrudin, Lingkungan 2 Citatah Dalam Rt.3/4 Cibinong Kab.Bgr. (PKT1-23000819-20,27/05,3/06/23) hewan sangat besar dan sulit untuk digantikan. Kekhawatiran lainnya adalah jika biofuel berbasis lemak babi dan lemak hewan ini diproduksi untuk bahan bakar alat transportasi lainnya seperti mobil dan kendaraan lainnya, maka tentunya permintaannya akan lebih tinggi lagi dan industri lainnya tidak akan dapat bersaing. Bagi dunia peternakan, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri karena di samping untuk keperluan manusia dan pemenuhan protein hewani, dunia peternakan juga harus memenuhi permintaan akan industri transportasi sebagai penyedia lemak dalam jumlah yang sangat besar. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah muncul kontroversi, perdebatan dan juga permasalahan terkait apakah biofuel berbahan lemak babi ini halal untuk digunakan?

RUMAH DIJUAL JL RMH di BUKIT CIMANGGU CITY, Lt.645, Lb.300, SHM, Pav.90, Crpot 5 Mbl, Blok T2 No.6-7-8, Hrg Nego di Lokasi. Hub:085777232319. (PKT1-23000999-9,10,12/06/23)

DJL Rmh di Taman Firdaus dekat Cipor Kota Bogor, Lt.99m2, SHM, List 1300W, 2KT, 1KM, Dpr, Carport 1 Mobil, Hub:0813 8312 6846. (RB3-6-10/06/23)

UNJUKRASA: Tampak warga yang tergabung dalam Lingkar Masyarakat Bogor meminta petugas Kejari dan Dinkes mengusut kasus PT PPE dan proyek RSUD Parung.

LIMBO: Usut Tuntas Kasus PT PPE dan RSUD Parung

CIBINONG - Sejumlah massa yang tergabung dalam Lingkar Masyarakat Bogor (LIMBO) berunjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, Cibinong, Jum’at (9/6).

Dalam aksinya, LIMBO menuntut Kejari Kabupaten Bogor mengusut tuntas dugaan korupsi PT PPE dan proyek pembangunan RSUD Parung.

“Hari ini kami menuntut kepada

Kejari Cibinong agar segera menuntaskan dua kasus yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu PT PPE dan RSUD Bogor Utara/Parung,” ucap Ketua LIMBO, Dede Jujun kepada wartawan. Pasalnya, Dede menyebut terdapat kerugian negara yang nilainya cukup fantastis yakni mencapai Rp81 miliar.

“Sesuai dengan Perda Kabupaten Bogor tentang pendirian BUMD

Dewan Bakal Panggil Sentul City

Imbas Banjir Lumpur di Desa Karang Tengah

CIBINONG –Pemerataan tanah yang dilakukan PT Sentul City, dituding berdampak pada banjir lumpur yang merugikan belasan warga Desa Karang Tengah, Babakan Madang. Akibat kejadian tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor bakal memanggil pihak perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban.

“Kita sudah terima laporannya, dan sudah berkomunikasi dengan kepala desa setempat. Memang ini disebabkan aktivitas pendoseran lahan yang dilakukan Sentul City, beberapa waktu lalu,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Robinton Sitorus, (9/6).

Selain akan memanggil pihak PT Sentul City, dewan juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelidiki proses izin lingkungan yang dimiliki perusahaan.

Menurut dia, analisis dampak lingkungan (amdal) harus dimiliki perusahaan saat akan melakukan aktivitas, terutama ketika dekat dengan permukiman warga.

“Mungkin saat hujan turun di luar prediksi mereka( PT Sentul City), tapi apa tanggung jawab perusahaan yang diberikan kepada warga terdampak. Kami akan berkoordinasi de ngan dinas terkait,” tegas Robin.

Terpisah, Kepala Divisi Land Perizinan PT Sentul City, Sejuk Kar yanto mengklaim telah mengantongi izin amdal yang diperlukan untuk aktivitas yang dilakukan perusa haannya. Sementara peristiwa kemarin, dia menilai lebih disebabkan intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. “Kalau amdalnya kita sudah lengkap karena satu bidang, dan kita sudah berikan bantuan ke warga terdampak, semoga tidak terjadi lagi,” tandas dia.(cok/c) tersebut, Pemkab Bogor telah menggelontorkan dana sebesar Rp200 miliar, namun dalam perjanannya PT PPE mengalami kerugian sebesar 81 miliar,” ungkapnya. Lebih lanjut dia memaparkan, Pemkab Bogor masih memiliki saham sebesar Rp164 miliar lebih dan saham milik perorangan sebesar Rp625 juta. “Kita sangat menyayangkan pada perjalanannya, PT PPE menga- lami kerugian yang luar biasa, di mana ada anggaran Pemkab Bogor yang juga dirugikan sebesar Rp164 miliar,” papar Dede. Selain kasus PT PPE, LIMBO juga mendesak Kejari Cibinong agar segera mengusut kasus pembagunan RSUD Bogor Utara. Menurut dia, rumah sakit yang seharusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kenyataannya hanya dijadikan klinik yang terbatas fasilitasnya.

“Kita juga mendesak kepada Kejari Cibinong untuk kembali memanggil

PT JSE dan 15 saksi yang sebelumnya kejari panggil, namun hingga saat ini belum juga tuntas karena seharusnya RSUD yang dibangun bukan klinik utama,” tuturnya. Seharusnya, sambung Dede Jujun, pemenang tender dalam hal ini PT JSE yang telah memenangkan tender bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. “Dalam kasus ini PT JSE harus bertanggung jawab karena telah menggunakan anggaran Pemkab Bogor sebesar 83 miliar,” jelasnya. “Akan tetapi malah molor hingga enam bulan dan dalam penyidikan sebelumnya kejari telah melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan kerugian negara sebesar Rp36 miliar,” tukas dia.(cok/c)