Stop Sinetron Harun Masiku

GEGER! Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Krishna Murti, mengungkap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku masih berada di Indonesia (9/8).

Sekadar mengingatkan, Masiku hanyalah salah satu tersangka koruptor fenomenal yang belum tertangkap. Sudah 3 tahun 7 bulan ia menjadi buronan namun seolah memiliki jubah gaib, Masiku selalu bisa meloloskan diri dari perburuan KPK. Meskipun beberapa kali terdeteksi keberadaannya, tapi penangkapannya tak pernah berwujud. Lembaga anti rasuah yang memiliki kewenangan dan kekuatan besar dalam memberantas korupsi, bahkan dibantu polri sekalipun, seperti majal begitu saja. Oleh karena itu wajar bila muncul pertanyaan, sebetulnya selama ini Masiku yang sakti atau KPK yang kehilangan nyali menangkapnya karena dugaan intervensi.

Wanita Yang Berharga

BERBAGAI skandal mewarnai Ajang Miss Universe Indonesia 2023, salah satunya skandal paling panas yang mencuat ke permukaan yaitu pelecehan seksual terhadap

PKN, yang mengaku dipaksa melakukan body checking tanpa busana serta direkam oleh panitia (9/8).

Ajang kontes kecantikan menjadi ajang yang paling dinantikan oleh banyak wanita di seluruh dunia. Akan menjadi sebuah nilai tersendiri bagi seorang wanita yang berhasil menjadi pemenangnya. Karena ajang ini dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan menjadi wanita yang sempurna. Tak ayal begitu banyak wanita yang berkompetisi mendapatkannya.

Miris, saat standar keberhasilan dan predikat wanita terbaik lebih cenderung diukur oleh paras dan bentuk fisik apalagi di perebutkan dalam sebuah perlombaan. Sejatinya kecantikan seorang wanita tidak untuk diumbar, dipamerkan dan dilombakan, tapi harus dijaga sebagaimana Islam memandang wanita sebagai makhluk yang sangat mulia dan dilindungi.

Irohima Palembang, Sumatera Selatan

Dalam kasus Masiku, informasi yang disampaikan dari Hu binter Polri kiranya wajib untuk diseriusi KPK. Asumsi kita, tak mungkin Polri memberi informasi abal-abal, apalagi informasi bohong kepada lembaga kolega mereka. KPK pun semestinya berasumsi seperti itu sehingga mereka tidak menyia-nyiakan informasi berharga tersebut, apalagi hanya dijadikan sinetron perburuan Masiku. Teramat sering ditegaskan bahwa perang melawan korupsi adalah perang panjang yang melelahkan dan menguras energi. Agar menjadi pemenang, KPK tidak boleh kehabisan energi untuk memerangi koruptor, calon koruptor, dan para kroni-kroninya, di mana pun mereka berada, di tempat mana pun mereka bersembunyi.

Keberhasilan menangkap Masiku akan menjadi kemenangan kecil bagi KPK dan mestinya bisa menjadi modal untuk meraih kemenangan berikutnya. Hal tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak ada sejengkal pun di kolong langit ini yang aman bagi koruptor. Namun, kalau KPK masih saja sulit meringkus Masiku, itu pertanda bahwa lembaga tersebut sudah kehabisan energi. Mungkin ini saatnya KPK diisi tenaga-tenaga baru yang masih berlimpah energi untuk menggeber pemberantasan korupsi dan mengganti tenaga lama yang mulai lunglai karena terlalu sibuk mengurusi permasalahan sendiri. Aishaa Rahma Ibu Pendidik Generasi

Karena Seragam Setitik, Rusak Kepala Sekolah Semuanya

PROVINSI Jawa Timur resmi memberhentikan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Sekolah SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung, Norhadin, setelah orang tua murid mengeluhkan kontroversi harga seragam SMA menjadi Rp 2,3 juta.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi melarang SMAN/ SMKN menjual seragam sekolah, menyusul gaduh keluhan wali murid memprotes penjualan seragam yang mencapai harga jutaan rupiah.

Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan, kata Khofifah, telah membuat keputusan untuk melarang koperasi sekolah menjual seragam. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) melalui praktik itu.

“Apabila hingga hari ini Kacabdin dan Kepsek belum menyelesaikannya, maka sanksinya adalah nonjob,” tegasnya.

Menyimak pemberitaan di atas kalau bahasa iklannya itu “seperti ada manis-manisnya gitu!” . Atau hanya “ Ngeri-ngeri sedap” saja bagi para kepala sekolah, kenapa?

Sebenarnya yang melakukan, melaksanakan atau mengadakan seragam sekolah itu bukan kepala sekolah, tapi bisa saja koperasi sekolah atau civitas lainnya yang ada di sekolah. Tetapi, karena kewe- nangan penuh tentang pengambil kebijakan adalah kepala sekolah, maka mau tidak mau kepala sekolahlah yang terkena getahnya. Padahal kalau pemangku kebijakan seperti gubernur, bupati, kepala dinas dan pejabat setara lainnnya secara bijak mempelajari dulu runut permasalahannya, maka akan ada hasil yang baik untuk semua pihak, dengan tidak hanya melihat satu sisi saja. Sehingga, kebijakan yang diambil seolah secara spontan itu seakan tidak berkesan menggambarkan pencitraan pribadi maupun pencitraan politik, dan tetap mempertimbangkan citra pribadi kepala sekolah maupun lembaga yang dipimpinnya. Oknum adalah salah satu tokoh antagonis yang ada di mana-mana. Di sekolah pun tentu ada yang namanya oknum di seluruh civitas akademik. Maka, pemangku jabatan sebaiknya tidak mesangkompet-daunkeun sem ua kepala sekolah atau lembaga yang dipimpinya. Karena, dari sekiannya itu ada yang benar-benar ingin membantu dan memajukan lembaga tersebut. Terlepas dari kelebihan bayar (baca: keuntungan yang tidak seberapa) dari pengadaan seragam sekolah (baca: bukan penjualan), kebanyakannya pihak sekolah hanya mem bantu mengadakan seragam yang benar-benar tidak ada di pasaran pada umumnya, seperti: Kaos Olah raga, jas almamater, pakaian adat, pakaian muslim atau batik dan atribut khas lembaga seperti emblem logo , dasi berlogo juga topi . Adapun kalau ada yang ‘menjual’ seragam seperti putih abu/biru/merah dan seragam pramuka, apalagi masih berupa kain atau belum dijahit, dengan mematok harga diluar nalar, itulah yang dinamakan oknum sekolah. Maka, yang seperti inilah yang harus ditindak. Sebab, pada kenyataannya, hampir semua sekolah mengadakan seragam sekolah untuk keseragaman dan keindahan juga kekompakan serta kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagai salah satu

PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN DAN STUDI AMDAL

PENGEMBANGAN PERUMAHAN TAMANSARI CYBER RESIDENCE nilai karakter yang harus ditanamkan kepada siswa. Dan tidak terbayang sudah apabila semua sekolahnya tadi yang mengadakan seragam sekolah kemudian divonis kepala sekolahnya melanggar disiplin dan sangsinya di’nonjob’kan, maka akan terjadi ‘stuck’ pada kekosongan pemimpin di lembaga. Apakah ini akan berimbas pula kepada birokrasi dan adminstrasi? Tidak dapat dibayangkan. Alangkah bijaknya pemangku jabatan memilah permasalahnya mana yang benar-benar mencari keuntungan dan mana yang mau membantu. Selain itu memilih kepala sekolah mana yang otoriter meme rintahkan mencari keuntungan (apalagi untuk dirinya sendiri) dan kepala sekolah mana yang memang ketiban sial karena dengan kebijakanjya mau membantu memajukan lembaga yang dipim pinya dengan mengadakan seragam sekolah, tetapi malah mene rima sangsi.

KEHILANGAN STNK R2 Hnd, Htm, 2021, F5446FFZ, Nk:MH1JM8117MK632318, Ns:JM8131634176, an.Neni Sagita, Kp.Kuripan Rt.2/1, Ciseeng, Kab.Bgr. (PKT1-23001246-27/07,3,10/08/23)

STNK R2 Ymh, Abu-abu, 2022, F2572FHM, Nk:MH3SG6410ENJ185459, Ns:G3P2E0231542, an.Humairo, Perum Bukit Sawangan Indah Blok J3/04 Parung Kab.Bgr (PKT1-23001247-27/07,3,10/08/23)

STNK R2 Hnd, Red, 2023, NF5796FHX, Nk:MH1KF7112PK456579, Ns:KF71E1456661, an.Hani, Kp.Cibadak Karang Mas Rt.2/3, Cibadak, Ciampea, Kab.Bgr. (PKT1-23001315-10,16,24/08/23)

JUGA MENGHUBUNGI