Subsidi Motor Listrik Diperluas

Tak Hanya

untuk UMKM

JAKARTA–Pemerintah merencanakan pemberian subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per orang akan diperluas. Tidak hanya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), subsidi motor listrik direncanakan bakal diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan skema satu KTP satu motor listrik. Merespons hal tersebut, perusahaan manufaktur motor listrik, yang tergabung dalam grup United Bike (kode saham: BIKE), PT Terang Dunia

Produsen Air Minum Gandeng BRIN

JAKARTA–Produsen air minum dalam kemasan melakukan kerja sama dengan Pusat Pelayanan Teknologi Badan Riset Inovasi dan Nasional (Pusyantek BRIN) dalam memvalidasi dan menghitung dampak positif terhadap air (positive water impact).

Direktur Water Resources, Sciences, and Process Technology Danone-

AQUA Azwar Satrya Muhammad mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mencapai komitmen

Positive Water Impact di Indonesia pada 2030. “Positive Water Impact kami maknai sebagai upaya untuk mengembalikan lebih banyak air ke alam dan masyarakat dibanding yang kami gunakan dalam proses produksi,” ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/8).

Menurut dia, hingga tahun ini, kerja sama kajian validasi telah dilakukan di tiga lokasi perusahaan yaitu di Sukabumi dan Lido, Jawa Barat, serta Klaten, Jawa Tengah; dan akan diperluas ke berbagai daerah operasional lainnya hingga 2028.

Bersama berbagai mitra, lanjutnya, perusahaan telah mengembangkan berbagai inisiatif konservasi air secara terintegrasi dengan pendekatan

Internusa (TDI) mendukung penuh skema baru satu KTP satu motor listrik yang direncanakan Pemerintah. Hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan final dari kebijakan pemerintah tersebut.

“Sangat mendukung (kebijakan 1

KTP 1 motor listrik). Insentif ini kan

Rp7 juta dari pemerintah. Kemarin syaratnya ada beberapa untuk UMKM. Ternyata banyak yang tidak bisa dapat. Jadi, ini kabarnya mau dicabut hanya cukup menggunakan KTP,” kata Direktur PT TDI Andrew Mulyadi saat ditemui di Kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Rabu (9/8).

“Disederhanakan dan cukup dengan

KTP, satu orang boleh beli satu tanpa syarat. Tapi (kebijakan) ini belum keluar. Kita tunggu,” sambungnya. Dia menjelaskan, empat tipe motor listrik yang dikeluarkan PT TDI sudah memenuhi kriteria pemerintah untuk mendapatkan subsidi dengan TKDN yang mencapai lebih dari 50 persen. Namun, saat kebijakan subsidi motor listrik hanya untuk UMKM, Andrew mengakui bahwa banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkannya. Padahal dilihat dari sisi minat masyarakat untuk membeli motor listrik sangatlah tinggi. PT TDI sendiri mencatat sekitar 5 persen realisasi subsidi motor listrik yang telah disalurkan ke masyarakat.

“Realisasi (subsidi motor listrik) ada tapi enggak banyak, paling hanya 5 persen yang bisa dapet. Jadi kecil. Peminat luar biasa tinggi makanya kalau ini nanti hanya menggunakan KTP jadi mudah banget kan,” jelasnya. Saat ditanya target penjualan tahun ini, Andrew enggan menyebut secara rinci angkanya. Dia hanya menyebut bahwa PT TDI menargetkan lebih dari 8.000 unit terjual atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pihaknya mengakui targetnya sangat dinamis karena secara angka terus bergerak. Hal ini sejalan dengan minat dari masyarakat hingga sejumlah yang lembaga sangat tinggi, bahkan pihaknya telah melayani sejumlah permintaan ekspor. Meski begitu, PT TDI mengaku siap untuk memproduksi lebih banyak unit. Terlebih jika permintaan ke depan akan semakin meningkat. “Lihat permintaannya begitu besar. Tinggal menambah nambah saja fasilitas kita untuk memproduksinya kalau perlu kita tiga shift,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peluang perluasan subsidi motor listrik dilakukan karena jumlah realisasi masih jauh dari target yang ditetapkan.

Dari target 200 ribu motor listrik pada tahun 2023, hanya 1 persen yang berhasil direalisasikan kepada masyarakat. Hal itu, lanjutnya, menunjukan bahwa program insentif kurang diminati Masyarakat.

Atas hal itu, Pemerintah mempertimbangkan untuk melonggarkan syarat penerima motor listrik menjadi 1 KTP 1 motor listrik. Namun, hingga hari ini, Rabu (9/8) pemerintah belum juga mengumumkan kepastian terkait kebijakan tersebut. (jp)