Manifesto Golongan Anarkis Kecil : Tak ada kata damai seusai pemilu!

Manifesto Golongan Anarkis Kecil : Tak ada kata damai seusai pemilu! (now playing : Bars Of Death – Tak ada garuda didadaku) Tak terasa dalam hitungan hari, bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, sebuah ritual disetiap 5 tahunnya yang dilakukan bangsa ini.

Tentunya, pesta ini disambut dengan antusias “rakyat” yang sangat bergelora.

Mulai dari penetapan capres dan cawapres hingga masa akhir kampanye tiba.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, bahwa dibalik pesta demokrasi nanti yang akan terjadi, demokrasi bangsa ini malah kehilangan esensinya. Bahkan muncul beragam kecaman dari 300 lebih perguraun tinggi yang mempertanyakan tentang netralitas presiden dan juga menyayangkan keberjalanan sistem demokrasi pada rezim Jokowi ini yang carut marut. Hal ini tentunya menjadi “warning!” bagi pemerintah untuk menjaga marwah demokrasi bangsa ini.

Selain itu, beragam problematika muncul sepanjang keberjalanan pesta demokrasi ditahun ini. Mulai dari MK yang meloloskan Gibran maju sebagai cawapres menemai Prabowo dan hal ini sudah dikecam keras oleh rakyat dan akademisi. Karena jelas, Ketua MK yang merupakan paman dari Gibran telah melecehkan demokrasi dengan berpihak kepada keluarganya diatas kepentingan rakyat. Lalu, netralitas presiden dan jajajarannya (red : Menteri) yang perlu dipertanyakan dan perlu diawasi ketat oleh Banwaslu, penggunaan bansos sebagai alat politik yang mana seharusnya bansos adalah salah satu cara cepat untuk mengamalkan pancasila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan juga sebagai bentuk pengamalan negara sesuai dengan UUD pasal 34. Dan yang baru-baru ini menjadi kontrofersi besar juga bahwa

KPU melanggar kode etik dan telah disanksi oleh DKPP, lagi lagi persoalannya tentang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Pada akhirnya yang menjadi pertanyaan besar pada pesta demokrasi sekarang ini adalah. Kepada siapa lagi rakyat percaya?

Sumber : Petualangan Anarkis Kecil – Bodhi IA

Kecewalah sedari awal bahwa demokrasi di negeri ini dilencehkan oleh segelitintir orang demi kepentingannya. Kecewalah sedari awal bahwa penyelenggara sah Pemilu tak bisa dipercaya, kecewalah sedari awal bahwa orang nomer 1 di Indonesia patut dipertanyakan integritasnya sebagai Presiden, dan kecewalah sedari awal bahwa ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah alat, alat untuk melanggengkan penguasa dan orang-orang yang dibelakangnya. Mengapa?

“Siapapun yang terpilih, negara yang menang” – Anonim Kita mungkin sudah belajar tentang sistem demokrasi pada jajaran sekolah hingga perguruan tinggi. Dan kita pun sudah mengetahui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan memiliki pengaruh yang besar bagi kemajuan masyarakatnya walaupun Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan yang diwakilkan oleh lembagalembaga negara yang sah dan tentunya harus menjunjung tinggi hak rakyat untuk mengatur serta melaksanakannya seperti halnya yang dikatakan Abraham Lincoln “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” Namun itu hanyalah sebuah utopia belaka. Sebuah mimpi yang tak akan terwujud.

“Siapapun Pemerintahnya, baik kiri atau kanan, negara tetap akan berpihak kepada elit, baik oligarki kapitalis maupun kediktatoran proletariat” – Ayat -ayat kiri

(now playing : Pangalo – kweiya) Kembali lagi ke kandidat Presiden esok. Seluruh kandidat tercatat patuh dan tunduk kepada hukum ekonomi tanpa batas. Sedikit flashback tentang catatan buruk pada rezim Jokowi yang tak boleh diabaikan, segala bentuk pertumbuhan ekonomi yang dikejar pemerintah demi memajukan “rakyat” tak lepas dari beribu problematika yang ada. Proyek Indonesia sebagai “poros maritim dunia” yang tentunya membutuhkan pembangunan infrastuktur yang masif lalu dengannya membabat hutan serta hukum yang ada. Dan hal ini tentunya perlu ditunjang dari segi energi yang dibutuhakan, oleh karenanya Pembangunan PLTU dan beragam pembangkit yang lainnya digencargencarkan pada rezim Jokowi yang pad akhirnya rakyatlah yang terdampak.

PLTU baru bara cilacap salah satunya, yang digadang-gadang menjadi PLTU yang dapat menyokong suplai listrik Jawa - Bali dan tentunya energi kotor ini membuat dampak yang amat parah bagi masyarakat, polusi yang dihasilkan menjadi mesin pembunuh yang bergerak dalam senyap bagi masyarakat yang tinggal disekitar PLTU tersebut. Dan masih banyak PLTU yang terus memproduksi mesin - mesin pembunuh yang tentunya hal tersebut jauh dari komitmen Indonesia pada COP 26 yang mana Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan EBT (Energi Baru Terbarukan).

Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukan bahwa sejak 2015 hingga 2022 telah terjadi 2.710 konflik agraria yang berdampak pada 5,8 juta hektar tanah dan 1,7 juta keluarga. Sebanyak 1.615 rakyat ditangkap dan didiskriminalisasi. 77 orang ditembak dan 69 orang tewas. Berbagai macam konflik agraria telah terjadi selama masa tersebut. Baik tentang perampasan tanah oleh negara dan elit politik yang digunakan untuk perkebunan, tambang maupun PSN (proyek strategis nasional) yang tentunya mengakibatkan banyak korban sesuai data diatas adalah salah satu bentuk kejahatan negara yang tak boleh diabaikan.

“Mereka yang membangun tembok dan menara, yang mengisi bumi dengan kuburan, menciptakan keadaan- keadaan mematikan bagi imajinasi, menyapu bersih, menghancurkan kreativitas manusia; pada dasarnya telah membuat kejahatan yang lebih besar daripada semua perampokan bersenjata.”

- Emma Goldman Para elit politik yang menjadi kontestan pilpres besok juga tak lepas dari cengkraman oligarki dan elit. Entah di desa maupun dikota, rakyat menghadapi ancama yang sama. Ya, penggusuran, alat berat dan aparat. Anies sendiri pernah berjanji untuk tidak menggusur dalam kampanye Gubernur DKI 2017, tetapi ia melanggarnya dengan mengeluarkan izin mendirikan bangunan diatas lahan reklamasi di utara Jakarta. Anies tidak konsisten dengan janjinya atau bahkan janji itu hanya sekedar gimik belaka. Anies sendiri telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan tentunya hal tersebut merupakan bentuk perampasan laut berupa konversi kawasan perairan yang merupakan tempat mengadu nasib para nelayan menjadi bentuk komersialisasi ruang pesisir yang akan merugikan nelayan tradisional dan merusak lingkungan hidup. Akan ada lagi rakyat miskin dipinggiran kota Jakarta itu lebih merana dengan kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, JIS yang merupakan tempat Anies – Imin mengadakan kampanye akbarnya dibangun diatas air mata warga yang tergusur dan hingga saat ini, nasibnya masih seperti kapal yang terombangambing di tyengah lautan elit politik yang ganas. Kampung bayam merupakan salah satu tempat yang berdampak dari penggusuran tersebut. Dan hingga saat

ini, warga masih menagih janji Anies untuk memberikan hunian yang pantas dari keegoisan elit politik tersebut, dan janji tersebut masih akan terus ditagih!

Lalu Ganjar, selama ia memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar berada dalam pusaran konflik agraria yang berada dibawa rezim Jokowi. Ganjar kekeh untuk menerbitkan izin baru bagi pabrik semen di Pegunungan Kendeng, yang mana sudah jelas dampak dari adanya pabrik semen tersebut amat merugikan warga. Keberadaan pabrik semen PT.Semen Indonesia yang melakukan penambangan kapur serta merusak alam dan lingkungan kawasan Pegunungan Kendeng sangat berakibat pada jumlah kantong-kantong air di dalam goa-goa bawah tanah yang akan hilang sehingga nantinya akan berimbas pada ketimpangan kerusakan alam lainnya. Padahal, Mahkamah Agung sudah melarangnya untuk pendirian pabrik semen tersebut dan warga telah memenangkan gugatannya di Mahkamah Agung. Namun sayang beribu sayang, pabrik semen sering dibenarkan sebagai syarat mutlak pembangunan sebab masifnya proyek infrastruktur meningkatkan konsumsi semen. Padahal saat itu produksi semen tengah surplus sampai harga sahamnya anjlok. Di bawah kepemimpinan Ganjar pula, ratusan warga Wadas yang tergabung dalam GEMPADEWA juga sama menderita seperti halnya yang dirasakan masyarakat Kendeng. Dengan dalih PSN (Proyek Strategis Nasional) Ganjar sekali lagi mempersilahkan negara menyengsarakan rakyatnya. Ditambah, warga sering mendapatkan kecaman serta tindakan represif dari pihak aparat yang mengamankan proyek tersebut. Bahkan beberapa warga ditangkap dengan dalih keamanan, dan tentunya hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dan masih banyak konflik agraria pada masa Ganjar berkuasa, Urut Sewu, PLTU Cilacap, Rembang, Surokonto Wetan, Tambak Rejo Semarang, PT RUM Sukoharjo, Rawa Pening, Waduk Kedung Ombo dan masih banyak lagi.

Dan parahnya, pola-pola yang terjadi hampir sebagian besar sama disetiap kasusnya. Warga diusir, dicampakan, dibuang dari tanah mereka dengan dalih pembangunan lalu aparat mengamankannya dan tak segan untuk menangkap warga yang tidak sejalan dengan kepentingan negara.

Sumber : Petualangan Anarkis Kecil – Bodhi IA

Dan terakhir Prabowo, seorang militer yang patriotis dan tentunya ia merupakan seorang yang loyalis menurutnya. Dan keloyalan tersebut tentunya dia yang menentukan dan Prabowo satu-satunya elit politik di Indonesia yang selangkah saja jaraknya menuju fasisme. Seorang yang memiliki rekam jejak masa lalu yang kelam, dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penghilangan paksa para aktivis 98’. Hingga saat ini, kasus tersebut tak pernah selesai. Dan Keluarga korban tetap akan meminta pertanggungjawaban negara terhadap anggota keluarga mereka yang dihilangkan paksa. Setidaknya 23 orang hilang pada saat itu, 1 tewas dibunuh negara, 9 orang dibebaskan dan 13 orang hingga saat ini masih menghilang dan tak tahu keberadaannya. Pada saat itu, Prabowo mengaku melakukan hal tersebut untuk menertibkan dan menjaga keamanan. Maka perlu adanya penculikan kepada para aktifis yang dianggap menggangu negara. Dan yang parahnya, Prabowo melakukan tindakan tersebut atas dasar dirinya sendiri, sehingga ia memerintahkan TIM Mawar yang merupakan tim kecil yang dibuat oleh kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, 1998. Tim ini tentunya dibawah komando Prabowo yang merupakan orang paling bertanggung jawab atas penghilangan serta penculikan paksa para aktivis 98’. Setelah kasus penculikan tersebut, Prabowo dinyatakan bersalah atas penculikan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Dalam keterangan Ketua DKP, Jenderal Subagyo bahwa Prabowo salah menafsirkan perintah komando.

Prabowo diberhentikan buntut dari rekomendasi DKP. Pasca Mei 1998 dibentuklah tim pencari fakta dan mendorong Prabowo untuk diadili secara militer. Namun akhirnya Prabowo tidak dibawa ke pengadilan militer. Dan perlu digaris bawahi, hanya pasangan capres dan cawapres Prabowo – Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi-misinya. Padahal, diluar sana masih banyak anggota keluarga yang menantikan kabar hilangnya anggota keluarganya yang dibunuh dan dihilangkan paksa negara hingga saat ini.

Sumber : Petualangan Anarkis Kecil – Bodhi IA

“Antara kekaisaran dan llegal paling demokratis hanya ada satu perbedaan penting : yang pertama, para pejabat yang menindas dan merampas kekayaan rakyat demi meraup keuntungan yang lebih besar bagi kelas pemilik hak Istimewa dan tuan tanah, atas nama raja; yang kedua, meindas dan merampas milik rakyat dengan cara yang sama, untuk kepentingan kelas yang sama dan kantong yang sama atas nama kehendak rakyat.” -Mikhail Bakunin

14 Februari nanti akan menjadi ajang perang kepentingan oleh elit politik, tanpa terkecuali. Dan rakyat hanya mendapat konser gratis, pengajian akbar gratis maupun pesta rakyat gratis selama masa kampanye kemarin. Dan tak sedikit dari para simpatisan yang terdiri dari rakyat saling sikut antar pendukung. Cukup lah sudah negara memecah belah rakyat dengan segala tindak tanduknya. Hal yang perlu digaris bawahi ialah bukan hanya rekam jejak pribadi seorang capres dan cawapres yang paling menentukan jalannya pemerintahan esok. Menyelidiki profil kandidat semata tidaklah cukup untuk menentukan masa depan bangsa, itu hanya sebagai pemantik kepada rakyat agar lebih teliti dan mengerti tentang siapa yang mencalonkan, siapa dibelakang mereka dan apa kepentingan mereka. Siapa yang paling diuntungkan dari pengaturan politik yang seperti ini?

Salah satu kesalahan besar para pemilih ialah mengira bahwa sifat dan rekam jejak pribadi akan menjadi faktor yang paling menentukan jalannya pemerintahan. Padahal, menyelidiki profil para kandidat semata tidak cukup.

Yang harusnya jadi sorotan utama adalah komposisi kubunya, yang terdiri dari para kapitalis yang paling diuntungkan dari kemenangan kandidat yang mereka sokong. Siapa yang paling diuntungkan dari pengaturan ekonomi nasional seperti ini? Mereka semua adalah bagian dari kelas penguasa yang diuntungkan dengan adanya tatanan yang berdiri di atas penderitaan kelas yang dikuasai. Meski tinjauan obyektif menunjukkan pasangan nomor 2 sebagai yang terburuk dari yang lain, semua kandidat masuk golongan kelas borjuis-birokrat yang sama. Ideologi mereka Cuma satu: Penjarahan. Oleh sebab itu, siapa pun yang terpilih dalam Pemilu 2024, kebijakan-kebijakan yang melindungi oligarki akan terus dijalankan dan kepentingan rakyat akan terus tersingkirkan.

“Jika pemilihan dapat merubah sesuatu, mereka akan menjadikannya llegal.” – Emma Goldman ‘ (now playing : Sombanusa – Deklarasi untuk yang Dihempaskan) Esok bukan tentang siapa yang terpilih, namun tentang apakah rakyat akan menang? Pencapaian demokrasi bukan tentang siapa yang akan terpilih, berapa jumlah kursi yang diduduki di parlemen, dari partai apa yang menjadi dominan, tapi tentang kemenangan demokrasi pada rakyat yang jumlahnya banyak. Bukan hanya oleh segelintir orang-orang yang menduduki kursi jabatan pemerintahan. Kemenangan demokrasi esok ialah saat rakyat memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan Pancasila. Rakyat dapat hidup tenang dan dijamin negara. Rakyat dapat aman dari beragam ancaman yang akan datang. Tapi sayang seribu sayang, lagi-lagi itu semua hanya sebuah utopia, sebuah kisah yang tak akan pernah ada, sebuah tempat yang tak pernah ada.

Tapi ia selalu menjadi bayang-bayang disetiap detik, setiap jam.

Maka, tak ada kata damai setelah pemilu esok. Mungkin kita sering mendengar kata - kata tentang “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa.” Logika ini rusak! Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa setiap calon akan berperang diatas kepentingan mereka sendiri. Sudah saat nya rakyat membangun Gerakan Perlawanan atas segala bentuk kejahatan negara yang nantinya akan terjadi secara periodik.

Sudah semestinya rakyat menjadi seorang yang anarkis! Anarkis bukan tentang sebuah kerusuhan. Tetapi, anarkis adalah bentuk protes terhadap sistem pemerintahan dan kapitalisme yang dianggap merugikan masyarakat.

Masyarakat anarkis adalah sebuah konsep di mana orang-orang hidup bersama tanpa ada kekuasaan atau hirarki yang mengatur dan mengendalikan mereka.

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan dan

melakukan aktivitas yang mereka anggap benar, selama tidak merugikan orang lain.

Anarkis menekankan kepada kebebasan dan kemerdekaan individual.

Setiap orang memiliki hak yang sama tanpa adanya paksaan dari orang lain selagi itu tidak berdampak buruk bagi yang lainnya. Menjadi anarkis berarti menolak segala kekuasaan yang sewenang-wenang, otoriter dan merugikan orang lain. Menjadi anarkis berarti mengedepankan solidaritas. Saling tolong menolong dan menghargai menjadi nilai utama menjadi seorang anarkis.

Menjadi anarkis berarti menjadi manusia yang mengutamakan keadilan sosial , lingkungan dan kesejahteraan bersama diatas kepentingan individu.

Menyelami anarkisme jauh lebih dalam untuk menciptakan masyarakat merdeka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip solidaritas, kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi ekonomi, masyarakat dapat membebaskan diri dari sistem yang tidak adil dan sewenang-wenang hingga akhirnya kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, para golongan anarkis harus terus berjuang dengan senyum terkembang dan tarian penuh suka cita untuk masyarakat merdeka.

Maka, setelah pemilu nanti, kekuatan rakyat adalah kekuatan utama yang kita miliki untuk menghampiri utopia tersebut. Sebuah kekuatan besar yang akan melawan segala bentuk peraturan yang akan dibuat presiden masa mendatang. Sebuah basis oposisi besar bagi segala ketidakadilan yang nantinya akan dimuat oleh para elit politik.

Sumber : Petualangan Anarkis Kecil – Bodhi IA