Progres November 2010 by majalah progrs

Edisi Perdana

progres 15 November 2010

MEDIA KOMUNIKASI TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Kekuatan Perempuan untuk Keluar dari Kemiskinan

Strategi Dasar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

instrumen Utama penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sekretariat TNP2K : Grand Kebon Sirih Lt 4-6, Jalan Kebon Sirih No 35 Jakarta Pusat 10110 l Telp 62-21-3912812 l www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK PROGRAM III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Surat dari Redaksi

PROGRES Wadah Kita

U Cover : Harjito Foto : wong_junti.com

paya pemerintah untuk

adanya sebuah media komunikasi yang

menurunkan tingkat

bisa memberikan informasi kepada

kemiskinan di Tanah

seluruh stakeholder berkaitan dengan

Air terus ditingkat-

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh

kan. Hal ini tecermin

TNP2K. Selain itu, melalui media ko-

dengan dikeluarÂkannya Peraturan

munikasi ini, diharapkan dapat terjadi

Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010

pertukaran informasi antara TNP2K

tentang Percepatan Penanggulangan

di tingkat pusat dan TKPKD di tingkat

Kemiskinan.

daerah.

Dalam Perpres tersebut diamanat-

Media komunikasi tersebut kami

kan untuk membentuk Tim Nasional

namakan PROGRES yang terbit 1 bulan

Percepatan Penanggulangan Kemiski-

sekali. Di dalamnya kami sajikan ber-

nana yang sering disebut TNP2K. De-

bagai rubrik yang bisa menjadi wa-

ngan dibentuknya TNP2K diharapkan

dah komunikasi, informasi sekaligus

upaya penanggulangan kemiskinan

publikasi.

menjadi semakin terpadu. TNP2K

Untuk edisi perdana ini, tim redaksi

diketuai oleh Wakil Presiden RI.

memperkenalkan TNP2K yang disaji-

Melalui TNP2K yang berada di

kan dalam rubrik Topik Utama. Selain

lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

dalam Topik Utama, info tentang per-

inilah diharapkan sasaran tingkat ke-

cepatan penanggulangan kemiskikan

miskinan yang telah ditetapkan dalam

dapat diikuti dalam rubrik PNPM, Pen-

Visi-Misi SBY-Boediono dapat dicapai.

didikan, Kesehatan, UMK, Kemitraan

Sasaran tingkat kemiskinan dalam

Dunia Usaha, Wawancara, dan Kabar

Visi-Misi SBY-Boediono adalah turun

Daerah. Tulisan menarik lainnya bisa

menjadi 8-10% pada tahun 2014.

diikuti dalam rubrik Wisata, Rende-

Untuk mendukung langkah-langkah yang dijalankan TNP2K diperlukan

Pelindung : Wakil Presiden RI Penasehat : l Seswapres RI l Deputi Seswapres Bidang Kesra l Staf Khusus Wapres

vouz, Nasional, Ekonomi, dan Lensa Peristiwa. Selamat membaca. v

Penanggung Jawab : Kepala Sekretariat TNP2K

Redaktur Pelaksana : Wilson E Lumi

Pemimpin Redaksi : Hamka Kurniawan

Staf Redaksi : Utoyo Harjito K Kuncoro Tata Letak / Artistik : Sujarwadi

Alamat Redaksi: Sekretariat TNP2K, Gd. Gran Kebon Sirih Lt. 4 Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat10110 Telp. : 021-3912812 Fax. : 021-3912511, 3912513 Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

PROGRES ď Ź Edisi 1 ď Ź november 2010

Daftar Isi 30 Kabar Daerah 6

Kabupaten Kepulauan Aru yang

Topik Utama

merupakan hasil peomekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada 2005-

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertugas

2006 pertumbuhan ekonominya telah

menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan

meningkat sebesar 5,9 persen.

sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program.

20 Kemitraan Dunia Usaha

27 Pendidikan

Salah satu bentuk kepedulian dunia usaha kepada

Menteri Pendidikan Mohammad Nuh menekankan

masyarakat miskin adalah dengan program Corporate Social

pentingnya pendidikan keakÂsaraan karena akan membuka

Responsibility (CSR).

kesempatan untuk mendapat akses informasi, ekonomi, dan akses lain.

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

Daftar Isi

Ekonomi

16 Pemberdayaan Masyarakat

Kekuatan Perempuan untuk Keluar dari Kemiskinan

46 Wawancara Menuju Pertumbuhan

Ekonomi Berkualitas Pertumbuhan ekonomi semester I-2010, harus diakui memang cukup menggembirakan. Meski begitu, pertumbuhan tersebut dinilai masih kurang berkualitas, karena belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

dibandingkan dengan semester I-2009. Tentu saja ini merupakan kabar yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi nasional ini, menurut Slamet Sutomo, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, terjadi karena didongkrak oleh peningkatan kinerja di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ternyata masih didominasi oleh belanja rumah tangga. Itu bisa terjadi, karena jumlah penduduk yang besar. Sayangnya, faktor konsumsi penduduk tersebut belum diimbangi oleh faktor produksi di sektor pertanian, industri, perbankan, dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi ini antara lain ditopang oleh kenaikan produk domestik bruto

pada triwulan II-2010 sebesar 2,8%. Faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama triwulan II-2010 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 5%; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 4,8 %, dan Sektor jasa-jasa 3,7 %. Sementara untuk pertumbuhan (year on year) sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 12,9%. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,6 % dan sektor Konstruksi 7,2%. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Triwulan II-2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 23,7 %,

Edisi 1  NOVEMBER 2010  PROGRES

34 Ekonomi Setelah berhasil lolos dari sergapan badai krisis ekonomi global, ketangguhan ekonomi

Sinyo Harry Sarundajang: Kailnya Sudah Diberikan, TKPKD Lokomotifnya

48 Wisata PNPM Pariwisata Dukung Pengembangan Wisata Bahari di Negeri Laskar Pelangi

50 Rendevouz Soto Tangkar Bang Zay Bekasi, Mak Nyooss..

Indonesia masih terus terjaga. Mau buktinya?

40 Nasional

38 Kesehatan

Wakil Presiden RI, Boediono mnugaskan menteri terkait segera

1. Kaki gajah sering menjangkiti mereka yang tinggal di kawasan permukiman

menjalankan program rehabilitasi

dengan lingkungan sekitar yang buruk. 2. Untuk mengatasi kesenjangan

dan rekonstruksi di Wasior. Untuk

pemerataan tenaga dokter, Kementerian Kesehatan sejak tiga tahun terakhir ini

itu dibutuhkan blue print yang

telah menerapkan kebijakan memberikan insentif bagi dokter yang bertugas di

bisa dijadikan pegangan untuk

daerah terpencil.

membangun kembali Wasior.

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Topik Utama

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto:

1,5 Juta Orang Keluar dari Kemiskinan Berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini perlu disempurnakan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

alah satu tujuan utamanya adalah mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan agar berjalan secara optimal, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Perlu dilakukan penyempurnaan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk ditangani secara cepat, sistemik, terpadu, dan

menyeluruh. Pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dimulai sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional BeÂ rencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965. Tahun 1970-an pemerintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV yang ditempuh secara reguler melalui program

Topik Utama

foto: iwan hamka/progres

Bambang Widianto Sekretaris Eksekutif TNP2K

foto: kabarindonesia.com

sektoral dan regional. Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosialekonomi. Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan mensinergikan program reguler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Kemudian pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang

dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190/1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Hasilnya, meski sejumlah indikator pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan terasa berlangsung sesuai perencanaan, namun publik menilai program penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan. Melihat hasil demikian dan semakin urgennya permasalahan penanggulangan kemiskinan, pada 2001 pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), melalui Keputusan Presiden Nomor 124/2001. Komite ini berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. untuk lebih mempertajam KPK, pada September 2005 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sampai ke tingkatan daerah. Pembentukan TKPK Nasional atau TKPKD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimaksudkan guna menjalankan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan

dengan melakukan langkahlangkah konkrit untuk mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan, baik ditingkat Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Untuk mengakselarasi penanggulangan kemiskinan, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) sekaligus menunjuk Wakil Presiden sebagai ketuanya. Perpres inipun sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan perli diangkat agar koordinasi antara Kementerian dan antar Menko dapat ditingkatkan. Sesuai amanat dalam Perpres tersebut, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini memiliki tugas, me nyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden RI, sementara Wakil Ketua I, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Wakil Ketua II adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretaris Eksekutif adalah Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, beranggotakan 12 menteri dan kepala lembaga non-kementerian, serta unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan bidang

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Topik Utama penanggulangan kemiskinan. Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto menyampaikan bahwa TNP2K dengan struktur yang berada di bawah Wapres Boediono menjadi sangat strategis. “Program-program TNP2K harus jelas dan bisa menyentuh ke level yang paling membutuhkan,” jelas Bambang. Jumlah orang miskin per Maret 2009 tercatat lebih dari 32,53 juta orang atau 14,15 persen. Sementara, 2010 pada periode yang sama, menyebutkan sudah menurun menjadi 31,02 juta orang atau 13,33 persen. Diharapkan, pada 2011 mendatang, jumlah kemiskinan bisa diproyeksikan menurun persentasenya menjadi 11,5-12,5 persen. Namun, Bambang berharap, tim dapat terus menyempurnakan berbagai program perlin dungan sosial agar penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tidak jatuh kembali miskin. Sebagaimana pesan Wakil Presiden, Boediono, TNP2K diharapkan akan dapat melakukan sinergitas, hamonisasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, sehingga masingmasing kementrian tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat dihindari tumpang-tindih kebijakan penanggulangan kemiskinan. “Prioritas jangka pendekmenengah Sekretariat TNP2K selain unifikasi sistem penargetan nasional, adalah menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin, menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH), serta menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri," jelas Bambang. n WBL

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Topik Utama

Wapres Pimpin Tim Nasional P2K

eberapa indikator kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kendati terjadi krisis finansial global sejak akhir 2008 lalu. Berkaitan dengan itu, Wapres Boediono meminta TNP2K tidak terlena agar pencapaian penanggulangan kemiskinan bisa lebih baik lagi. Wakil Presiden Boediono selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengungkapkan itu di Sekretariat TNP2K, Grand Kebon Sirih 35, Jakarta Pusat. Indikator utama yang

menunjukkan perkembangan positif, sebut Boediono, di antaranya Sasaran Tingkat Kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2010 sebesar 12%-13,5% dari jumlah penduduk berhasil dicapai. Realisasinya, seperti yang diumumkan BPS adalah 13,33%. “Perbaikan indikator utama ini harus menjadi pemicu semangat supaya bekerja lebih keras. Kita sebagai satu tim yang solid sebagaimana Perpres 15/2010, sudah melihat hasil awal yang baik. Ini harus kita tingkatkan lagi,” kata Wapres Boediono.

Wapres Boediono, sebagaimana Perpres 15/2010 dibantu Menko Kesra sebagai Wakil Ketua I dan Menko Perekonomian sebagai Wakil Ketua II. Sementara anggotanya terdiri dari sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta Kepala Badan Pusat Statistik (tabel 1). Dalam tugasnya, TNP2K dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga dan unsur masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Anggota TIM PEMBIAYAAN KETUA: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

Sekretaris Eksekutif: Dr. Bambang Widianto, ma. (Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan penanggulangan kemiskinan)

Kelompok Kerja Pengendali Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Kantor Wakil Presiden)

Kelompok Kerja Pengendali Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri

Kelompok Kerja Pengendali Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Dr. SUJANA ROYAT, DEA. (Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Drs. ERLANGGA MANTIK, MA. (Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan)

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Topik Utama Susunan keanggotaan TNP2K terdiri dari : l Menteri Dalam Negeri; l Menteri Keuangan; l Menteri Sosial; l Menteri Kesehatan; l Menteri Pendidikan Nasional; l Menteri Pekerjaan Umum; l Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; l Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; l Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; l Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; l Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Pusat Statistik; unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua.

TNP2K pimpinan Wapres Boe足 diono dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Eksekutif. Sekretaris Eksekutif menjalan足kan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TNP2K. Sekretaris Eksekutif dalam tugasnya membentuk susunan keanggotaan dan tata kerja sekretariat sesuai arahan Ketua TNP2K. Dalam menjalankan fungsinya

Untuk membantu tugas Sekretaris Eksekutif, dibentuk Sekretariat TNP2K, Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan (Thinktank) dan Unit Kerjasama Multi Pihak untuk Penanggulangan Kemiskinan. Unit kerja sama Multi Pihak dimaksudkan untuk menggalang kemitraan dari berbagai pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kelompok Kerja Penyusun Kebijakan adalah unit yang menyusun dan merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Produk Kelompok kerja Penyusun Kebijakan digunakan TNP2K dibantu oleh kelompok kerja sebagai masukan pengambilan kepengendali yang bertugas mengkoor- putusan dalam rapat pleno TNP2k. dinasikan dan mengendalikan peSedangkan fungsi Sekretariat laksanaan program penanggulangan TNP2K yang dipimpin oleh Kepala kemiskinan. Anggota kelompok kerja Sekretariat adalah memberikan pengendali terdiri dari unsur kemen- dukungan teknis dan administratif terian/lembaga, masyarakat, dunia kepada Sekretaris Eksekutif dan usaha, serta pemangku kepentingan bertanggung jawab kepada Seklainnya. retaris Eksekutif TNP2K. Jabatan kepala sekretariat dipegang oleh Sekretaris Eksekutif: pejabat pegawai negeri sipil minimal Dr. Bambang Widianto, MA. setingkat eselon II yang ditetapkan Deputi Seswapres oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Kesejahteraan Rakyat dan atas nama Wakil Presiden penanggulangan kemiskinan selaku Ketua TNP2K. Penasehat kebijakan: n WL Dr. Sudarno Sumarto

asisten sekretaris eksekutif: Achmad Tohari, SE. M.Sc

SEKRETARIAT

kelompok kerja penyusun kebijakan (think tank)

KEPALA: Ir. Tonno Supranoto S., SH, CES.

Koordinator: Prof. Dr. Suahasil Nazara

Publikasi

Unit Pendukung Program Manajer: Dewi A. Kahulunan, ST.

Hamka Kurniawan

Perencanaan dan Penganggaran Andri Suharyadi, SE.MT.

kerja sama multi-pihak untuk penanggulangan kemiskinan

Implementasi Program Sutikno, SE.

Data dan Informasi

Kelompok Kerja Unifikasi Sasaran Keluarga Miskin

Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Kelompok Kerja Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Drs. Surjadi Slamet, M.Sc.

Prastuti Soewondo, Ph.D.

Muhammad Nashibin, Ph.D.

Mobilisasi Dana

Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Ir. Aunur Rofiq Hadi, M.Sc.

Konsolidasi Program

Monitoring dan Evaluasi

Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

Budi Purwandaya, Ph.D.

Elan Satriawan, Ph.D.

Topik Utama

Empat Strategi Dasar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan “Lingkungan, keadaan, kesulitan, atau berbagai bentuk ketidakmungkinan tak pernah dapat benar-benar menghancurkan masa depan seseorang, tapi itu justru seperti sengaja dirancang secara khusus untuk mengeluarkan potensi terbaik seseorang.” (Konosuke Matsushita; Kepemimpinan untuk Keadilan dan Kemanusiaan)

paya penanggulangan kemiskinan akan terus dilaksanakan bersamasama oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha,

lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kerjasama berbagai pihak ini diharapkan nantinya akan meningkatkan

sinergi penanggulangan kemiskinan, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN maupun tujuan Millennium Development Goals

wordpress.com

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Topik Utama (MDGs) dapat tercapai. Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, menyebut empat langkah strategi dasar yang akan dilaksanakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pertama adalah pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan cepat. Kedua adalah peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Memperbaiki akses masyarakat miskin terhadap pelayanan

foto: utoyo harjito/progres

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap infratsruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Ketiga adalah pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Orang miskin harus dapat menjadi subyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan orang miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemampuannya yang pada gilirannya dapat mendorong untuk keluar dari kemiskinan. Keempat adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat

menghadapi goncangangoncangan (shocks) seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Instrumen utama penanggulangan kemiskinan adalah: Pertama, program penanggulangan kemiskinan yang disasarkan langsung pada rumah tangga. Program ini terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, beasiswa, dan Bantuan Beras Miskin (Raskin).

Topik Utama (Tabel 1) Persentase Kemiskinan di Perkotaan, Perdesaan, dan Perkotaan+Perdesaan

Persentase

25 20 15 10 5 1996

1998

1999

2000

2001

Perkotaan

2002

2003

Perdesaan

2004

2005

2006

2007

2008

Perkotaan + Perdesaan

(Tabel 2) Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan, Perdesaan, dan Perkotaan+Perdesaan

Jumlah Penduduk Miskin (juta)

Kedua, program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah komunitas. Salah satu program bersasaran komunitas adalah PNPM Mandiri. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalahusaha mikro dan kecil. Salah satu programnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam arahannya pada saat meresmikan penggunaan kantor TNP2K, Wakil Presiden menyampaikan antara lain, bahwa masih banyak ruang untuk dapat melakukan penyempurnaan dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan. “Oleh sebab itu, yang kita lakukan dalam tim nasional ini adalah melakukan sistematisasi dari berbagai program yang sedang kita lakukan. Sistematisasi dalam arti semua harus diarahkan pada satu tema yang jelas, sasaran yang jelas, dan implementasi yang jelas. Ini semua bisa kita lakukan,” jelas Wapres. TNP2K merupakan otak yang berfungsi untuk memikirkan bagaimana bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan. Perbaikan dalam bidang sasaran, dalam bidang pelaksanaan di lapangan, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan perlu juga diperhatikan beberapa hal, diantaranya, menyangkut pertumbuhan yang inklusif dan berbagai program intervensi yang langsung menyentuh pada sasaran, pada peningkatan kesejahteraan, termasuk di dalamnya menyangkut peningkatan daya beli masyarakat. “Kita juga harus memperhatikan perkembangan di lapangan, kemungkinan

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 1996

1998

1999

2000 Perkotaan

2001

2002 Perdesaan

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Perkotaan + Perdesaan tnp2k

melambatnya penurunan tingkat kemiskinan adalah karena faktor tidak stabilnya harga bahanbahan kebutuhan pokok. Ini merupakan bagian integral yang harus diperhatikan sehingga percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini memang bukan menjadi tugas utama kantor TNP2K tetapi juga menyangkut tim nasional yang memantau inflasi dan lebih spesifik untuk memantau harga-harga kebutuhan pokok masyarakat,” jelas Boediono. Kemudian, kata Boediono,

paya penanggulangan kemisu kinan adalah suatu gerakan. Ge rakan yang tidak hanya dilakukan di tingkat pusat melainkan melibatkan semua stakeholder. “Saya melihat beberapa daerah yang inisiatif pelaksanaannya sudah baik. Nanti kita koordinasi lebih baik lagi. Koordinasi dalam upaya yang menyeluruh, baik di tingkatan pemerintah pusat, daerah, BUMN, swasta, bahkan masyarakat sendiri sehingga nanti dapat membuat program penanggulangan kemiskinan dalam konteks ma sing-masing daerah,” demikian Boediono. n WL

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Topik Utama

Menangkan Indonesia dari Kemiskinan Tidak ada manusia yang ditakdirkan untuk gagal dalam hidup, kecuali dia merancang untuk gagal. Sementara keberhasilan hanya dapat diraih oleh mereka yang tidak takut gagal.

foto: ist

rogram Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diharapkan akan memberi dampa positif terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat secara merata. Presiden SBY, dalam berbagai kesempatan

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

selalu menegaskan keinginan pemerintahannya untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan. Penegasan itupun akhirnya diwujudkan dengan diterbitkannya Perpres RI No 15/2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Perpres tersebut, diamanatkan untuk terus mengupayakan penyempurnaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Melalui instrumen utama penanggulangan kemiskinan diharapkan sasaran tingkat kemiskinan 8-10 % pada tahun 2014 dapat tercapai. Instrumen tersebut adalah, Pertama Program penanggulangan kemiskinan berbasis kelurga. Tujuannya, mengurangi beban keluarga miskin dengan meningkatkan akses terhadpat pelayanan dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, Air Bersih dan Sanitasi. Kedua, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Secara bertahap, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/ lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri. Ketiga, adalah penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Kecil (UMK). Kelompok

Topik Utama program ini bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, di antaranya program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Terlepas dari berbagai kelemahannya,berbagai program tersebut sudah bisa dirasakan manfaatnya. Karena intinya, program-program penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Berbasis Keluarga Bantuan sosial yang akan diberikan kepada keluarga miskin (benefits) mencakup, (1) bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Bantuan dapat berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), bantuan langsung tunai tanpa syarat, bantuan langsung dalam bentuk inkid misalnya pemberian beras bagi masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sejenisnya. (2) bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini. (3) bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberi pelayanan kesehatan yang ditunjuk. (4) bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara (cash for work). Peserta program yang bersinggungan dengan kluster satu adalah anggota keluarga yang berasal dari rumah tangga yang termasuk kategori miskin atau dekat miskin. Bantuan langsung pertama merupakan bantuan langsung bersyarat yang sekarang sudah berjalan sebagai contoh adalah PKH. Program ini merupakan program bantuan sosial melalui

PKH merupakan program bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga miskin. Sebagai imbalannya, keluarga penerima diwajibkan menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai dengan ketentuan dan memeriksakan anak dan ibu yang hamil ke pusat-pusat kesehatan. pemberian uang tunai kepada keluarga yang berasal dari rumah tangga miskin, dimana sebagai imbalannya keluarga penerima diwajibkan menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehaÂ diran sesuai dengan ketentuan dan atau memeriksakan kehamilan bagi ibu hamil. PKH dimaksudkan untuk meberikan insentif bagi keluarga untuk menyekolahkan anaknya serta memeriksakan kesehatan anak mereka ke pusat kesehatan masyarakat. Dengan demikian PKH akan meningkatkan partisipasi sekolah bagi kelompok masyarakat miskin melalui, penentuan sasaran keluarga miskin yang lebih akurat melalui means-testing, dan memasukkan mereka yang tidak berada di sekolah seperti pekerja anak untuk kembali ke bangku sekolah. Selain itu, PKH diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin agar tidak tertinggal dengan mereka yang lebih mampu melalui penentuan sasaran keluarga yang lebih akurat. Pelaksanaan PKH lebih rumit dibandingkan dengan pelaksanaan program bantuan langsung tanpa syarat. PKH mem-

butuhkan verifikasi kehadiran siswa di sekolah serta kehadiran di Puskesmas sebelum uang tunai dapat diberikan. Bantuan langsung tunai tanpa syarat dapat diberikan sewaktu-waktu bila diperlukan. Bantuan ini diberikan bila terjadi guncangan ekonomi atau terjadi perubahan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat miskin. Pemberian bantuan langsung tanpa syarat tersebut dimaksudkan agar tingkat kesejahteraan masyarakat miskin tidak menurun pada saat guncangan ekonomi terjadi. Sementara bantuan langsung lainnya diberikan dalam bentuk inkid seperti pemberian beras bagi masyarakat miskin (Raskin). Bantuan langsung selanjutnya yakni yang diberikan kepada penduduk rentan, seperti mereka yang cacat, lanjut usia (lansia), yatim piatu dan sebagainya. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa untuk SD, dan SMP diberikan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Beasiswa serupa juga diberikan kepada mereka yang berada pada jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. Kriteria bagi penerima beasiswa SMA dan PT, selain mereka harus berasal dari keluarga miskin, kriteria tambahan diberlakukan yakni harus berprestasi. Jadi, pemberian beasiswa akan melihat prestasi siswa di sekolah. Bantuan kesehatan bagi orang miskin dilaksanakan melalui prinsip managed healthcare concept, berbasis asuransi, dengan keanggotaan yang bersifat close ended berdasarkan means-testing, serta penerapan manfaat pasti. Pola bantuan terakhir untuk program bantuan berbasis keluarga yakni pemberian bantuan tunai untuk penanggulangan pengangguran sementara (cash for work). n

PROGRES ď Ź Edisi 1 ď Ź november 2010

Pemberdayaan Masyarakat

Kekuatan Perempuan

untuk Keluar dari Kemi “Perempuan memiliki kekuatan sunyi untuk menciptakan nilai-nilai sosial di masyarakat, khususnya di dalam keluarganya.” Dia juga menegaskan bahwa perempuan jarang membelanjakan uangnya untuk mereka sendiri sebagaimana lakilaki, misalnya untuk membeli rokok.

Show Her the Money.

ak jarang para perempuan justru menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Para ibu menjadi pilar ekonomi keluarga yang sangat dominan dalam keluarga dan masyarakat

Edisi 1  november 2010  PROGRES

disekitarnya. Ekonomi keluarga yang dijalankan oleh para perempuan ini harus dirangsang dari berbagai pihak termasuk pemerintah dengan program-programnya. Dengan memberikan

kredit untuk memberantas kemiskinan, lembaga pembiayaanmikro juga seringkali memprio ritaskan perempuan. Tak hanya karena mereka lebih sering mengembalikan pinjaman, tetapi mereka juga membantu orang

Pemberdayaan Masyarakat

iskinan foto: ANIS EFIZUDIN/antara

lain di lingkungan sekitar mereka. Ketika peraih Nobel 2006, Muhammad Yunus, meminjamkan US$17 uangnya sendiri kepada seorang perempuan yang berjuang untuk bertahan hidup di Bangladesh pada tahun 1974, dia menemukan bahwa pinjaman kecil ini membantunya terentas dari kemiskinan. Sejak saat itu Lembaga Pembiayaan Mikro (LPM) tidak pernah mundur. Sembilan tahun kemudian, Yunus mendirikan Bank Grameen. Diawali sebuah proyek

penelitian, bank ini mengembangkan sistem penyaluran kredit untuk menyediakan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat, terutama perempuan, yang dililit kemiskinan. Pada tahun 1997, LSM Yayasan Grameen dibentuk oleh sejawatsejawat Bank Grameen, di mana Yunus masih menjabat direktur, untuk membantu organisasi pembiayaan-mikro berjalan lancar. Salah satu upaya luar biasa yayasan ini yang melibatkan perempuan dimulai pada perbaikan bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Dengan dana dari Palang Merah Amerika, yayasan ini bekerjasama dengan organisasi pembiayaan-mikro yang meminjamkan uang pada perempuan, Koperasi mitra Dhu’afa, atau KOMIDA. Dengan mendukung LPM yang dimiliki dan dikelola oleh orang Indonesia maka titik tekan pada perempuan sebagai penerima pinjaman bukanlah tanpa pertimbangan. Kepala program Yayasan Grameen Erin Connor mengatakan yayasan bekerjasama dengan LPM dengan klien-klien perempuan karena beberapa alasan: “Tujuan pembiayaan-mikro adalah menyediakan layananlayanan pembiayaan kepada orang-orang yang tidak menda pat akses dari layanan pembiayaan formal dan orang-orang yang paling rentan,” katanya. “Mayoritas orang-orang ini adalah perempuan.” Yayasan mempunyai dokumen-dokumen yang menunjukkan betapa meminjami perempuan berdampak besar pada masyarakat miskin. Connor mengatakan industri pembiayaan-mikro menekankan pada perempuan karena mereka jauh lebih cenderung mendistribusi-

kan uang dan manfaat dari bisnis mereka ke seluruh keluarga dan sekitarnya. Magdalena, seorang koki dan ibu enam anak di Aceh, hanya mendapat US$2 sehari setelah bencana tsunami. Dia menerima pinjaman US$ 200 dari KOMIDA, yang dipakainya untuk membeli alat-alat yang diperlukan untuk memulai bisnis katering. Pelanggannya segera bertambah termasuk siswa-siswa pondok pesantren. Lalu dia meminjam US$200 lagi untuk mengembangkan bisnis keluarga, mengajak anak-anaknya menyiapkan dan mengantar makanan.

“Tujuan pembiayaan-mikro adalah menyediakan layanan-layanan pembiayaan kepada orang-orang yang tidak mendapat akses dari layanan pembiayaan formal dan orang-orang yang paling rentan. Mayoritas orangorang ini adalah perempuan.” “Saya ingin anak saya segera masuk ke bisnis sedini mungkin,” katanya. Magdalena juga membeli voucher ponsel agar anakanaknya menjualnya di sekolah. “Kredit mikro bermanfaat bagi perempuan karena mereka cenderung membelanjakan pendapatannya untuk rumahtangga, memperbaiki kondisi kehidupan keluarganya, terutama anak-anak,”kata Connor. Dia menambahkan bahwa meminjamkan dana kepada perempuan dapat menaikkan kepercayaan diri mereka sehingga produktivitas akan lebih besar. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1996 menemu-

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Pemberdayaan Masyarakat “Dengan adanya akses ke layanan kredit mikro, harga diri dan tanggungjawab untuk memperoleh pendapatan keluarga yang lebih besar juga cenderung menaikkan posisi perempuan di rumah dan masyarakat, membuat mereka lebih percaya diri.” foto: ist/progres

istimewa

Edisi 1  november 2010  PROGRES

kan bahwa antara klien Bank Grameen dan LSM BRAC yang berada di Bangladesh, tiap tahun keanggotaan menaikkan peluang pemberdayaan klien perempuan sebesar 16 persen. “Bahkan nonanggota berpeluang dua kali diberdayakan hanya karena tinggal di desa di mana Grameen bekerja,” katanya. Sebuah studi terakhir oleh partner Grameen, Yayasan Kashf di Pakistan, juga menemukan bahwa 82 persen kliennya mencatat kenaikan rasa percaya diri setelah mendaftar. “Dengan adanya akses ke layanan kredit mikro, harga diri dan tanggungjawab untuk memperoleh pendapatan keluarga yang lebih besar juga cenderung menaikkan posisi perempuan di rumah dan masyarakat, membuat mereka lebih percaya diri, membuat keputusan sendiri dan lebih berdaya,” katanya. Manfaat lebih lanjut, sambungnya, adalah membuat sistem kelompok peminjaman merekatkan keterikatan sosial antar perempuan dalam kelompok itu. “Rapat mingguan kelompok berfungsi sebagai forum di mana perempuan bisa berdiskusi secara terbuka mengenai masalah-masalah di bisnis dan keluarganya,” katanya. “Perempuan sering membentuk ikatan yang kuat dan menciptakan jaringan sosial yang memberdayakan mereka dan mengenali betapa bergunanya mereka.” Sandra Hamid, direktur program senior Yayasan Asia Indonesia, mengatakan kelompoknya menemukan banyak manfaat yang sama dalam memberdayakan perempuan. LSM-nya mendukung program untuk memperbaiki pembangunan ekonomi, di antara program-program lain, di Asia, dan Sandra yakin bahwa

Pemberdayaan Masyarakat melejitkan rasa percaya diri perempuan akan menguatkan masyarakat miskin. “Ketika Anda memberi peluang pada perempuan, Anda menciptakan kesamaan gender, yang memberdayakan perempuan dan menaikkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya,” kata Sandra. Forum Membangun kembali Aceh (FBA) adalah LPM lain yang meyakini perempuan berpotensi membuat perbedaan di Indonesia. “Meminjami perempuan berdampak luar biasa,” kata Ketua FBA Azwar Hasan. “Perempuan memiliki kekuatan sunyi untuk menciptakan nilai-nilai sosial di masyarakat, khususnya di dalam keluarganya.” Persis seperti Magdalena, yang mengajak anaknya di bisnis katering dan voucher ponsel, Azwar mengatakan para ibu berperan penting pada kehidupan anaknya. “Perempuan mengajarkan nilai-nilai untuk anak-anak, generasi penerus kita, karena ikatan yang kuat antara ibu dan anak. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik melalui anak-anak kita. Azwar mengatakan manfaat lain meminjami perempuan adalah kecenderungan mereka untuk mengembalikan tepat waktu. “Pada tahun 2009, 100 persen klien perempuan pembiayaanmikro mengembalikan pinjamannya tepat waktu, dan kami meyakini tren ini akan berlanjut.” Dia juga menegaskan bahwa perempuan jarang membelanjakan uangnya untuk mereka sendiri sebagaimana laki-laki, misalnya untuk membeli rokok. “Perempuan juga umumnya lebih sabar dan gampang beker-

jasama,” tambahnya Namun beberapa lembaga tidak sependapat. Perempuan memang dikenal sebagai klien yang baik dalam kredit mikro, tetapi ada beberapa faktor untuk memastikan pinjaman mikro berjalan efektif. “Perempuan memang asset untuk menangani masalah kemiskinan melalui pinjaman mikro – mereka andal dan menyebarkan pengaruh positif untuk masyarakatnya,” kata country director Mercy Corps Sean Granville-Ross. “Namun ada banyak faktor lain yang perlu ditangani untuk memberantas kemiskinan melalui media ini.”

foto: ist/progres

Pencairan dana KOMIDA

Dia menambahkan persepsi internasional tentang pembiayaan-mikro di Indonesia harus berubah. “Secara internasional, Indonesia dikenal memiliki sistem pembiayaan-mikro yang kuat dengan jumlah 50.000 lembaga terdaftar,” katanya. “Namun kenyataannya tidak semuanya efektif dan banyak hal yang menghalangi industri LPM di Indonesia mencapai sasarannya.” Granville-Ross menyatakan ketika pembiayaan tersedia, pen-

didikan yang lebih baik harus diterapkan untuk menyiapkan klien dengan keahlian bisnis sehingga sumberdaya bisa digunakan secara efektif. “Sarana sudah tersedia, tinggal sekarang bagaimana menumbuhkan pengetahuan untuk menaikkan produktivitas, yang pasti lebih sulit,” imbuhnya. Dia juga mengatakan karena klien pembiayaan-mikro digolongkan “kelompok sangat beriisiko”, Indonesia harus menumbuhkan kepercayaan bank pada mereka. Sebagai catatan, 80% dari 70.000 pekerja migran Indonesia adalah perempuan. “(Pekerja migran) ini menimbulkan masalah karena mereka meninggalkan keluarganya, ikatan keluarga terputus, kasih sayang dan dukungan pada anak hilang,” kata Granville-Ross. Dia menambahkan Mercy Corps telah menjalin hubung an dengan beberapa LPM dan pekerja migran. Dia berpendapat pembiayaan-mikro hanya sebagian kecil dari skema pemberantasan kemiskinan di Indonesia. “Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi masalah kemiskinan. Dan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan.” Membangun layanan pertanian, perencanaan kota dan tata pemerintahan, dan menguatkan keterlibatan publik dan pelayanan kesehatan adalah beberapa prakarsa yang Granville-Ross yakini perlu perhatian lebih untuk melawan kemiskinan. “Ada 120 juta orang di Indonesia yang hidup dengan kurang dari $2 per hari,” tandasnya. “Pembiayaan-mikro memang penting, dan tentu perempuan berperan penting, namun itu hanya bagian kecil dari tugas raksasa membasmi kemiskinan di Indonesia.” n UH

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Perangi Kemiskinan

Wapres: Swasta Berinvestasi CSR

di PNPM Mandiri Salah satu bentuk kepedulian dunia usaha kepada masyarakat miskin adalah dengan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Edisi 1  november 2010  PROGRES

al ini juga tertuang pada peraturan Presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, (Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat). Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan pihak swasta dapat membantu

mengentaskan kemiskinan, salahsatunya dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program tersebut dipilih karena sudah teruji baik dan hasilnya bagus. Untuk itu kemitraan dari pihak swasta perlu digalang agar lebih efektif. Hal ini juga diungkapkan Wakil Presiden Boediono saat membuka Konferensi mengenai CSR yang digelar Indonesia Business Links di Balai Kartini, di Jakarta. “Kita harapkan korporasi bisa mengadopsi beberapa desa tertentu untuk dijadikan program

Kemitraan Dunia Usaha PNPM atau mekanisme PNPM. Artinya, benderanya tetap dari masing-masing korporasi. Saya tahu ini ada nilainya tidak bisa langsung masuk ke program pemerintah saja. Tetapi semacam ini tentu dimungkinkan,” ujarnya. Menurut Boediono, investasi swasta di PNPM Mandiri merupa kan salah satu model kerjasama Public-Private Partnership (PPP) yang mekanismenya saat ini masih difinalisasi pemerintah. Kepada pengusaha, dia menjelaskan, PNPM Mandiri sebenarnya adalah program lama yang telah ada sejak zaman krisis 1997-1998. Salah satu kunci

keberhasilan program ini adalah setiap proyek berasal dari usulan masyarakat sendiri, bukan ditentukan dari atas, bahkan bukan dari camat sekalipun. Nilai tiap proyek bervariasi antara Rp.100 sampai Rp.500 juta. Wapres mengaku telah menyaksikan sendiri keberhasilan program ini di beberapa daerah misalnya program pengadaan air bersih di Manado yang dibiayai PNPM senilai Rp.300 juta. “Ada yang hanya membuat selokan, ada juga dana bergulir bagi kaum perempuan, macammacam. Ini semua adalah inisiatif dari bawah, ini adalah satu keung-

gulan PNPM Mandiri,” katanya. Kunci keberhasilan kedua, lanjut Boediono, adalah ke beradaan tim pendamping yang sangat dibutuhkan terutama di desa yang kurang berkembang untuk mendukung secara teknis, administratif dan mengawasi dana yang dipakai. “Saya kira Indonesia bisa memberikan contoh-contoh, negara lain bisa mendapatkan manfaat dari kita sendiri. Saya juga garisbawahi kalau bisa kerja sama PPP antara swasta dan pemerintah ini khusus untuk penanggulangan kemiskinan ini bisa kita realisasikan,” ujarnya.  foto-foto: iwan hamka/progres

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (paling kanan) sedang berbincang mengenai program CSR yang dilakukan perusahaan Nestle dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Kemitraan Dunia Usaha

Wapres Ingatkan Semua Kalangan Perangi Kemiskinan ist

Kemiskinan sudah seharusnya menjadi prioritas bersama untuk ditanggulangi. Lewat ajang kesetiakawanan sosial, kemiskinan semestinya bisa perlahan diturunkan.

al ini diingatkan kembali oleh Wakil Presiden Boediono kepada semua kalangan untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan. Guna menuntaskan kemis kinan yang masih membelit sebagian masyarakat, Boediono meminta perlunya gerakan massal. Pemerintah tak akan sanggup mengentaskan kemiskinan sendirian. “Perlu semua kalangan, baik swasta maupun masyarakat,” kata Boediono pada pembukaan Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN) Expo 2010 di Jakarta Convention Center, Kamis (30/9). Menurutnya, rasa solidaritas sosial atau kesetiakawanan sosial seharusnya tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan harus terus dipelihara tumbuh dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. “Secara khusus saya menekankan pengusaha di Indonesia harus menjadi alat perjuangan mencapai kemakmuran masyarakat dan bangsanya. Pengusaha harus dapat menjadi ‘agen sosial’ dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial dalam

Edisi 1  november 2010  PROGRES

foto: ist/progres

Karni Ilyas, Pemimpin Redaksi TV ONE menyerahkan bantuan untuk Masjid Raya Adabiah sebesar Rp 625 milyar yang diserahkan kepada Marlis Rahman, Gubernur Sumatera Barat di kompleks perguruan Yayasan Sarikat Oesaha Adabiah, Jati, Padang, beberapa waktu lalu.

masyarakat. Coorporate Social Responsibilty atau CSR perusahaan harus ditingkatkan,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menambah kan penyelenggaraan KSN Expo 2010 merupakan penyelenggaraan ketiga kalinya. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang jatuh setiap 20 Desember. “KSN Expo 2010 dimaksudkan untuk meningkatkan semangat dan jiwa kesetiakawanan sosial. Juga, ajang KSN Expo di tahun 2011 akan menjadi ajang KSN bertaraf internasional,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Boediono dan Mensos juga memberikan penghargaan KSN

Awards dengan kategori program dan para pelaku dengan kepesertaan dari dunia usaha, lembaga profesi/LSM, perguruan tinggi dan lainnya. Penghargaan juga diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ber prestasi wakil dari 33 provinsi. Kemensos juga memberikan bantuan renovasi rumah bagi 15 keluarga pahlawan masingmasing Rp50 juta, bantuan biaya kesehatan untuk keluarga perintis kemerdekaan sebesar Rp2 juta tiap bulan, Bakrie untuk Negeri Antv Peduli dan TV One Satu untuk Negeri sebesar Rp2,2 miliar. Dana ini digunakan untuk recovery gempa padang. KSN Expo 2010 kali ini diikuti 350 stand.  UH

Kemitraan Dunia Usaha

PT Newmont Minahasa Raya

Fokus pada Tanggung Jawab Sosial

T Newmont Minahasa Raya (PTNMR) merupakan perusahaan patungÂan antara Newmont Mining Corp. Amerika Serikat (80%) dan PT Tanjung Serapung, Indonesia (20%). PTNMR terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara, sekitar 80 kilometer sebelah selatan Kota Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. PTNMR juga telah memiliki program-program yang berkaitan dengan Coorporate Social Responsibility (CSR). PTNMR berkeyakinan bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial merupakan hal penting bagi bisnisnya, dan hal itu diwujudkan dengan membangun hubungan berdasarkan atas kepercayaan serta nilai tambah bagi masyarakat dimana kita beroperasi. Hal ini dapat dicapai melalui kepemimpinan dan penerapan sistem manajemen formal yang andal, yang mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Beberapa prinsip dasar program tanggung jawab sosial PTNMR didasarkan pada: - Mewujudkan masyarakat mandiri dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat meskipun masa operasi tambang telah berakhir. - Mengutamakan konsultasi aktif, kerja sama, kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, LSM, dan organisasi lokal lainnya. - Mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat dioperasikan serta dikel-

ola oleh masyarakat sendiri. - Menciptakan sinergi antara sumber daya PTNMR dengan bantuan dana yang berasal dari lembaga donor, LSM, lembaga multilateral dan investasi atau kontribusi sektor swasta. - Menerapkan praktik terbaik pada bantuan usaha dan bantuan pengembangan, untuk keperluan analisis, desain, implementasi, dan evaluasi program. - Perlu kontribusi aktif masyarakat dan/atau pemerintah dalam berbagai jenis kegiatan untuk memastikan kepemilikan dan keberlanjutannya. PTNMR percaya bahwa masyarakat sekitar tambang harus memperoleh keuntungan ekonomi termasuk di bidang kesempatan kerja dan kegiatan lain yang berkembang melalui keberadaan tambang. Keuntungan ini harus tetap berlanjut meskipun masa operasi tambang telah selesai nanti.

Fokus Program Program Tanggung Jawab Sosial PTNMR dipusatkan pada pengembangan dasar-dasar sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang sejalan dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Program Pengembangan Masyarakat ini dicapai melalui empat pilar utama yakni: Peningkatan Kesehatan Masyarakat, berupa kegiatan kesehatan yang bersifat preventif seperti pengendalian malaria, kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat dan

foto: ist/progres

peningkatan kapasitas petugas kesehatan. Peningkatan Pendidikan Masyarakat, yang diutamakan pada peningkatan mutu pendidikan informal dan nonformal, rasa aman, toleransi ragam budaya, dan kegiatan keagamaan. Peningkatan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari berbagai program pertanian dan pengembangan usaha lokal. Peningkatan Infrastruktur, berupa peningkatan prasarana dan sarana di sekitar lokasi tambang yang meliputi perbaikan fasilitas umum bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan kegiatan Âkeagamaan. n UH

PROGRES ď Ź Edisi 1 ď Ź november 2010

Pemberdayaan Masyarakat UMKM

Pemerintah Pastikan KUR Tanpa Agunan Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, menegaskan, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nominal sampai dengan Rp 20 juta wajib direalisasi lembaga perbankan, meski tanpa agunan.

“I

tu sudah menjadi kebijakan pemerintah untuk merealisasikan KUR tanpa agunan jika nominalnya sampai Rp 20 juta,” kata Hidayat saat mem buka Konvensi Nasional Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil Menengah (IKM) 2010, yang berlangsung di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lom bok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (3/11) lalu. Kebijakan itu sesuai kese pakatan yang dicapai dalam pertemuan koordinasi kemen terian terkait di Jakarta, pada dua bulan yang lalu. Penegasan tersebut sekaligus merupakan jawaban atas pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Badrul Munir, bahwa hingga kini penge lola usaha kecil di wilayah NTB masih banyak yang mengeluh kan kesulitan mengakses KUR tanpa agunan. Wagub NTB sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberi kemudahan akses KUR sampai

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Rp20 juta tanpa agunan belum sesuai kenyataan. “Saya mewa kili teman-teman dari berbagai provinsi. Sampai kini ternyata masih ada kesulitan mengakses KUR tanpa agunan,” ujar Badrul yang direspons peserta Konvensi Nasional GKM-IKM dengan tepuk tangan. Pada kesempatan itu, Hidayat mengaku sebagai salah satu inisiator yang menyarankan agar akses KUR dengan nomi nal sampai dengan Rp 20 juta tanpa agunan. Usulan itu di sepakati saat pembahasan KUR untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) de ngan kementerian terkait dan lembaga perbankan yang diberi kewenangan menyalurkan dan KUR. Menurut dia, dalam rapat koordinasi itu dirinya bersama Direktur Utama (Dirut) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir, mengusulkan agar nomi nal akses KUR tanpa agunan di tingkatkan dari semula Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta dan disetujui

pihak-pihak terkait. Karena itu, Hidayat mengaku sempat kaget ketika mendapat informasi bahwa askes KUR tanpa agunan itu belum terealisasi sesuai kebi jakan pemerintah. “Setelah dapat informasi begitu, saya minta sekretaris saya (Sekretaris Kemperin, Red)

UMKM

Penyaluran kredit usaha rakyat hingga Rp 20 juta akan segera direalisasikan guna membantu UMKM mengembangkan usahanya. foto: permodalanbmt.com

untuk menghubungi Pak Sofyan Basir guna menanyakan kejelas annya dan diperoleh jawaban bahwa akses KUR sampai Rp 20 juta tetap tanpa agunan,” ujarnya. Hidayat juga meminta Sofyan Basir, Dirut BRI selaku pemimpin lembaga perbankan yang paling banyak menyalurkan dana KUR

meminta bantuan semua pihak untuk mendata petugas BRI yang mempersoalkan agunan untuk akses KUR sampai Rp 20 juta. “Kata Pak Basir, jika ada peng aduan masyarakat tolong dicatat nama petugas BRI, dinas di kantor mana, daerah apa, kemudian laporkan karena sudah saatnya

sikap tegas diberikan kepada petu gas nakal,” ujarnya. Dengan demikian, tambah Hidayat, akses KUR dengan nomi nal sampai Rp 20 juta tetap tanpa agunan dan itu memberikan ke sempatan kepada pengelola usaha kecil untuk memanfaatkan dana kredit usaha rakyat itu. KUR meru

PROGRES  Edisi 1  november 2010

UMKM pakan salah satu klaster kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan Presiden Susilo Bam bang Yudhoyono pada 5 Novem ber 2007 dan akan terus berlanjut hingga mencapai target yang diharapkan. Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam men dorong perbankan menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM dan Koperasi yang juga merupa kan tindaklanjut dari penanda tangan nota kesepahaman (MoU) menteri terkait tentang penja minan kredit, tanggal 9 Oktober 2007. Penjamin kredit atas nama pemerintah yakni PT Askrindo dan Perum Sarana Pengemban gan Usaha yang diimplementasi melalui enam bank pemerintah yakni Bukopin, Bank Mandiri, BTN, BNI, BRI dan Bank Syariah Mandiri. Selain enam bank peme rintah itu, penyaluran di NTB juga dilakukan Bank NTB. Untuk lima tahun ke depan, peme rintah berupaya meningkatkan penyaluran KUR hingga menca pai Rp100 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan agar dapat menurunkan angka kemiskinan sesuai target yang diharapkan. Pemerintah mengalokasikan dana penjamin sedikitnya Rp 2 triliun per tahun sejak 20102014, sehingga akan ada kucuran dana KUR yang mencapai Rp 100 triliun dalam lima tahun atau Rp 20 triliun per tahun. Dengan alokasi dana penjamin sebesar Rp 2 triliun setiap tahun de ngan gearing ratio 10 kali, maka alokasi KUR per tahun sebesar Rp 20 triliun. Dana penjamin sebesar Rp 2 triliun per tahunnya itu berasal dari APBN yang akan disalurkan kepada bank peminat penyalur KUR yang kini bukan hanya bank pemerintah, tetapi juga bank swasta yang berminat. n UH

Jatim Ventura

Siap Biayai

300 UMKM PT Sarana Jatim Ventura membidik 300 debitur usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menyalurkan pembiayaan senilai Rp86 miliar.

irektur Utama Jatim Ventura Fadjar Hutomo mengatakan respons pengusaha kecil terhadap lembaga keuangan non bank semakin membaik. Umumnya mereka tidak terlalu mempersoalkan suku bunga pinjaman tetapi lebih kemudahan akses dan kecepatan. Itu sebabnya penyaluran pembiayaan untuk sektor UMKM terus meningkat. Jatim Ventura, selama 5 bulan pertama 2010, outstanding kucuran kredit mencapai lebih dari Rp86 miliar, naik Rp14 miliar dibandingkan dengan posisi Mei 2009 sebesar Rp72 miliar. “Kami optimistis sampai akhir tahun total pembiayaan UMKM itu akan melampui target yang ditetapkan sebanyak Rp95 miliar,” ujar Fadjar di Surabaya. Dia juga yakin anak perusahaan PT Bahana Artha Ventura itu akan dapat membukukan laba sebesar Rp4,9 miliar. Pasalnya jumlah kredit bermasalah di lembaga itu masih dapat dikelola dengan baik. Per Mei 2010, kredit bermasalah hanya sekitar 4%. Namun, menurut Fajar, sebagian

Edisi 1  november 2010  PROGRES

besar tidak tergolong macet. Artinya potensi pengembalian masih relatif besar. Adapun selama 5 bulan per tama, posisi laba senilai Rp2 miliar dengan total aset sekitar Rp89 miliar. Saat ini, Jatim Ventura, lanjut Fadjar, masih memiliki komitmen pendanaan dari LPDB sebesar Rp25 miliar dan Bank Ekspor Indonesia sebesar Rp2 miliar. Dia menjelaskan dengan adanya sumber pendanaan itu pihaknya akan terus memacu ekspansi kredit. Khusus pinjaman dari LPDB, katanya, beban bunganya ditetapkan sebesar 6% per tahun. Jatim Ventura mengambil spread sekitar 7%. Dengan tambahan biaya operasional, bunga yang dibebankan kepada debitur maksimal menjadi 13% per tahun. n UH

foto: kabarbisnis.com

Salah satu usaha binaan Jatim Ventura.

Pendidikan

Masih Buta Aksara,

Apa Kata Dunia? foto: iwan hamka/progres

Program untuk pemberantasan buta aksara saat ini sudah dintegrasikan dengan program pemberdayan masyarakat lainnya. Ada program sambil belajar baca buku tulis, juga dapat modal untuk usaha, asyikan.

umlah buta aksara yang masih ada di negeri tak bisa dianggap kecil. Faktanya hingga akhir 2009, populasi buta aksara masih sekitar 8,7 juta orang atau 5,3% penduduk berusia di atas 15 tahun (usia produktif). Dari Jumlah tersebut sebagian besar berusia di atas 45 tahun, 64% di antaranya pe rempuan. Kenyataan ini menem patkan Indonesia menjadi satu dari sembilan negara terbesar di dunia penyandang buta aksara. Selain Indonesia, delapan negara lainnya adalah India, Pakistan, Cina, Meksiko, Bangladesh, Me sir, Brasil, dan Nigeria. Ternyata kemajuan ekonomi

sebuah daerah tidak berban ding lurus dengan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenal huruf. Buktinya, tiga provinsi di Jawa justru pe nyumbang terbesar angka buta huruf di negeri ini. Data Kementerian Pendi dikan Nasional (Kemdiknas) menunjukkan, pada 2009 tercatat 2.671.907 penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur masih buta aksara. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing sebanyak 1.655.258 dan 918.471 orang. Di luar Jawa, penduduk yang masih tidak bisa baca tulis dalam rentang usia tersebut terdeteksi berada di Sulawesi Selatan dan

Nusa Tenggara Barat. Jumlah buta aksara di kedua provinsi ini masing-masing sebanyak 549.158 dan 370.348 orang. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menyatakan bahwa program keaksaraan untuk mengurangi jumlah buta aksara semakin sulit, karena penduduk buta aksara yang masih tersisa saat ini kebanyakan berada di kelom pok masyarakat yang hidupnya sangat sulit dari sisi ekonomi, geografis, dan telah berusia di atas 45 tahun. Untuk itu, pendi dikan keaksaraan terintegrasi dengan kecakapan hidup dan program pengentasan kemiskin

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Pendidikan an. “Yang kami sisir mereka yang berusia 45 tahun ke bawah dulu. Kami juga harus menjaga jangan sampai ada pendatang baru buta huruf,” ujarnya. Mohammad Nuh menekankan pentingnya pendidikan keak saraan karena akan membuka kesempatan untuk mendapat akses informasi, ekonomi, dan akses lain. Jika tidak paham aksara atau simbol-simbol yang disepakati bersama, seseorang akan terping girkan. Program pemberantasan buta huruf seyogianya dilaku kan dengan sistematis, dengan memasukkan program pembe rian kecakapan hidup dan peng entasan kemiskinan. Pemerintah melalui Kemente rian Pendidikan Nasional (Kem diknas) menargetkan pada 2014 foto: infiview.blogspot.com

Edisi 1  november 2010  PROGRES

mendatang, jumlah penduduk buta aksara tinggal 6,9 juta jiwa saja atau 4,2% dari total jumlah penduduk. M. Nuh juga meminta agar penderita buta aksara di seluruh Indonesia didata se cara lengkap. ”Catat nama dan alamatnya, by name, by address, langsung diselesaikan di tempat,” ujarnya. Program pemberantasan buta aksara ini sebaiknya harus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga, masyarakat yang sudah tidak lagi buta aksara setelah mengikuti program pemberan tasan buta aksara, akan tetap bisa baca tulis. Dari beberapa kasus diketahui program pemberantasan buta aksara yang tidak berkelanjutan bisa mengakibatkan masyarakat yang sudah bisa membaca, kembali menjadi buta aksara lagi. Sebab, ilmu yang telah diperolehnya, tidak pernah dipelajari lagi. Oleh karena itu, perlu ada tutor lokal yang secara kontinyu mendampingi peserta kelas pemberantasan buta aksara, untuk terus belajar. Sehingga jumlah warga yang buta aksara bisa terus dipangkas. Realitas dengan sejumlah per masalahan itu membuat Kemdik nas perlu berinovasi dalam mem buat program untuk memperkecil angka buta aksara. Menurut Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Kemdik nas, sejak 2009 penyelenggaraan program penuntasan buta aksara dibangun dalam kerangka kerja “Aksara Agar Berdaya”(Akrab). Ini sejalan dengan kerangka Literacy Initiative for Empowerment (LIFE) Unesco. Dalam hal ini, upaya penun tasan buta aksara dilakukan melalui pendidikan keaksaraan yang terintegrasi dengan kerang ka hidup dan program kemis kinan secara umum. “Ke depan,

fokusnya tidak lagi sekedar pengajaran dasar, tetapi bagaima na bisa memberdayakan secara ekonomi,” jelas Hamid. Dengan kerangka kerja “Akrab” keterlibatan berbagai organisasi dan lembaga seperti perguruan tinggi, lembaga swasta, perusa haan BUMN/BUMD, organisasi sosial, keagamaan, organisasi perempuan dapat ditingkatkan. Salah satu di antaranya dengan menerbitkan Koran Ibu atau ke giatan baca tulis. Koran Ibu, seperti pernah dijelaskan Direktur Pendidikan Masyarakat Ditjen PNFI, Kem diknas, Ella Yulaelawati, diseleng garakan bekerjasama dengan perguruan tinggi. Ini antara lain, sebagai upaya memperkecil dis paritas gender. Menurut Ella Yulaelawati, Koran Ibu sebagai media menulis dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Melalui media itu, perempuan buta aksara berlatih menulis agar tidak buta aksara kembali. “Kami tengah me rintis Koran Anak, terutama untuk mereka yang termarginalkan,” kata Ella. Disamping program keaksara an dasar, ada juga program Keaksaraan Usaha Mandiri(KUM). Program ini terutama diberikan bagi Kabupaten yang mencapai tingkat keaksaraan yang lebih baik dari kabupaten lainnya. Un tuk menunjang program pember antasan buta aksara, Kemdiknas telah menunjuk 100 Pusat Kegiat an Belajar Masyarakat (PKBM) untuk melaksanakan program keaksaraan melalui kewirausa haan atau aksara kewirausahaan. Program ini memberikan bantuan dana sebanyak Rp. 70 juta untuk setiap lembaga. Pelaksanaan program tidak hanya dengan memberikan keterampilan, tetapi juga dibela jarkan dengan diberi modal untuk mengembangkan usaha. n KK

Pendidikan

Upaya Pemerintah Kurangi “Drop Out” Pemerintah mendorong agar anakanak yang berprestasi dari keluarga tak mampu dapat melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Untuk itu, Perguruan Tinggi wajib menyediakan 20% bangku kuliah untuk mereka.

omitmen pemerintah untuk mengurangi ke miskinan tak pernah lekang oleh waktu. Penang gulangan kemiskinan di ne geri ini pun terus diupayakan melalaui berbagai sektor. Salah satunya adalah melalui sek tor pendidikan. Seperti dike tahui akibat tidak memiliki biaya, anak-anak yang terlahir dari keluarga kurang mampu terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Padahal banyak diantara mereka yang memiliki prestasi dan potensi akademik yang memadai. Dari banyak catatan sejarah menunjukkan banyak tokoh besar di dunia yang terlahir dari keluarga serba kekurangan. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskin an dapat terlihat dari dikeluar kannya Peraturan Pemerintah (PP) NO.66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Peme rintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng garaan Pendidikan. PP tersebut telah ditandatangani Presiden

foto: umm.ac.id

Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 September 2010 yang lalu, dan mulai efektif diberlakukan tahun depan (2011). Peran mengurangi angka kemiskinan itu tertuang dalam Pasal 53A ayat 1 yang menyata kan, satuan pendidikan mene ngah dan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenang an masing-masing wajib meng alokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganega raan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. Melalui PP ini menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Muhammad Nuh, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. “Kami mendesak perguruan tinggi ne geri termasuk politeknik negeri dan sekolah tinggi negeri (PTN) untuk mengalokasikan jatah 20% pada calon mahasiswa baru yang berasal dari kalangan ekonomi bawah,” ujarnya. Kebijakan pemerintah yang memerangi kemiskinan melalui jalur pendidikan dinilai oleh Sukemi, Staf Khusus Mendik nas Bidang Komunikasi Media, merupakan kebijakan cerdas dan paling mulia. Mengapa de mikian, sebab mengikutsertakan keluarga yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan

lebih tinggi (masuk perguruan tinggi), hasilnya akan bermuara pada peningkatan kemampuan kapasitas pengetahuan sekaligus kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja yang lebih baik atau bahkan menciptakan la pangan kerja. Bila dilakukan dengan baik, kebijakan ini akan membawa dua hasil sekaligus.Yakni, me mutus mata rantai kemiskinan dan turut mengangkat derajat atau status sosial masyarakat miskin itu sendiri. Lebih dari itu, kebijakan yang mewajibkan PTN yang tercan tum dalam Badan Hukum Milik Negara, untuk wajib menerima mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat meningkatkan ra sio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. Kegunaan APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan rasio. Ini merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di tiap jenjang pendidikan. Menurut Sukemi, dari data yang ada selama ini APK untuk pendidikan tinggi masih jauh dari harapan. Untuk kelompok umur 19-23 tahun APK berada di angka 21,49%, sedangkan di kelompok umur 19-24 tahun ada di angka 17,93%. Demikian pula rasio persentase masyarakat miskin yang menikmati pendi dikan tinggi di negeri ini baru mencapai 4,19% dari keluarga kurang mampu yang masuk ke jenjang pendidikan tinggi. n KK

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Kabar Daerah

blogspot.com

U B

P. Warijau

P. Wasir

P. Jedan

P. Buar

P. Kola

Kepulauan Aru P. Ujir

P. Binaar

Samang

Terbaru dari Kepulauan Aru

Dobo Wangel

P. Wamar

ahun 2005-2006 merupakan perencanaan dasar pembangunan oleh pemerintahan yang baru dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian, pada tahun 2007-2009 dimulailah dasar-dasar pelaksanaan pembangunan di Kepulauan Aru. “Dari sisi makro saat ini

Edisi 1  november 2010  PROGRES

P. Wokam

Merbali BN PTM

Kobamar Waria

Kobraur Fatujuring

P. Kobroor

Maekor

Tobarfane

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya laut begitu berlimpah. Tak terkecuali Kabupaten Kepulauan Aru yang berlimpah akan sumber daya laut namun masih perlu digarap lebih optimal lagi.

Kota lama Wokam

P. Maekor

P. Koba P. Warabai P. Baun Feruni Ngaiguli

P. Trangan

Fatural

P. Tuturjuaring

P. Babi

Ngabur Baru Ngabur Lama

P. Bangon

P. Workai

P. Penjuring

Batu Goyang

P. Jeudin

P. Jin

P. Jeh P. Karang P. Enu

Kabar Daerah pembangunan Kepulauan Aru sudah mengalami pertumbuhan ekonomi makro sebesar 5,9% jika dibandingkan dengan provinsi Maluku hanya 4,7% dan kota pertumbuhan kota Ambon 6%,” demikian salah satu kutipan pidato Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu saat pelantikan Bupati Aru, Kol. (Purn) Teddy Tenko dan Wakil Bupati Umar Djabumona. Prosesi pelantikan juga berlangsung lancar. Para undang an dari dalam dan luar kota mengikuti acara tersebut dengan khidmat. Tidak ketinggalan pimpinan daerah, kepala-kepala dinas, sampai pegawai rendah, dan tokoh masyarakat ikut menyaksikan pelantikan Bupati yang akan memimpin pada periode kedua di kabupaten Aru. Kabupaten kepulauan Aru yang dipimpin Teddy Tenko dinilai cukup berhasil mewujudkan pembangunan, dan menjadikan Kabupaten Aru sebagai salah satu kabupaten termaju di Provinsi Maluku. Terbukti beberapa event provinsi akan digelar di kabupaten Aru, di antaranya Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan Tingkat Nasional, MTQ tingkat provinsi Maluku, yang dijadwalkan Juni-Juli 2011 dan tuan rumah Kejuaraan Tinju Nasional tahun 2012. Di tahun 2006, Kepulauan Aru memiliki 8.736 rumah tangga miskin pada tahun 2009 menjadi 6.555 rumah tangga miskin. Berarti ada sebagian rumah tangga miskin yang bisa keluar dari kemiskinan. Sampai 83.977 jiwa jumlah 39,4 % diharapkan 2011-2015 rumah tangga miskin menjadi 4.300 yang harus dituntaskan. Pendekatan pembangunan yang yang paling cocok dilaku-

kan adalah pendekatan pembangunan dengan kondisi alam yang berkepulauan. Dari mulai transportasi dan jembatanjembatannya, yang sesuai kultur masyarakat pesisir yang mayoritas berpenghasilan dari laut. Pemerintah Kepulauan Aru juga sangat menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin membaik tanpa didasari dengan mutu pendidikan. “Pendidikan adalah hal yang utama bagi pembangunan, maka pemerintah daerah memberikan pendidikan gratis di kepulauan Aru dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Semua Rujukan kesehatan juga secara cuma-cuma bisa didapatkan oleh masyarakat Aru,” ujar kepala badan perencanaan pembangunan Kepulauan Aru, Arens Uniplaitta. Begitu juga mengenai pemerintahan desa yang juga harus mendapatkan perhatian, karena para kepala desa

merupakan ujung tombak tata kelola perekonomian di desa. “Otonomi juga desa diperkuat dengan memberikan tunjangan kepada kepala desa sebesar 1 juta rupiah per bulan, perangkat ke bawah 950.000 rupiah per bulan kemudian Badan permusyawaratan desa 500.000 rupiah per bulan, kepala dusun 250.000 rupiah per bulan, RT RW dapat honor 416.000 rupiah per bulan,” tambah bapak yang memiliki dua putera ini. Hal ini juga dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan, terutama dipelosok daerah. Untuk Dokter PPT dapat tambahan insentif 5 juta rupiah per bulan. Untuk pelayanan kesehatan di kepulauan Aru juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kebutuhan masyarakat akan medis cukup tinggi. Namun, akses ke tempat pelayanan kesehatan sulit mengingat hanya ada transportasi laut yang kadang kala terkendala karena faktor alam.

foto: utoyo harjito/progres

Acara pelantikan Kol. (Purn) Teddy Tenko sebagai Bupati dan Umar Djabumona sebagai Wakil Bupati Aru oleh Gubernur Karel Albert Ralahalu, Selasa (26/10).

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Kabar Daerah

foto: utoyo harjito/progres

Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Dobo. Petugas medis juga kesulitan menjangkau daerah terpencil, untuk menolong masyarakat di pedalaman. Sehingga puskesmas terapung atau puskesmas yang mobile, yang bisa menembus sampai ke pelosok pulau-pulau kecil sangat diperlukan. Keberadaan puskesmas ‘apung’ ini sangat diperlukan membawa petugas medis beserta peralatannya. Yang memudahkan penanganan medis secara cepat dilakukan pada masyarakat terpencil di kepulauan pedalaman Kepulauan Aru. “Harapan kami pemerintah pusat dapat menyediakan puskesmas ‘apung’ dengan peralatan lengkap dan petugas medisnya untuk dapat melayani kesehatan sampai ke pelosok pedalaman Kepulauan Aru,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru, Yuanita Uniplaitta M.Kes. Selain itu, pembangunan infrastruktur di perdesaan juga mendapat perhatian yang cukup

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Pada 2007-2010, PNPM Mandiri mengalokasi dana untuk 7 kecamatan sebesar Rp. 12.500.000.000 ditambah sharing pemerintah kabupaten 20%. Dengan demikian total Rp. 17 miliar, dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. besar dari pemerintah daerah. Pada tahun 2007-2010, PNPM Mandiri mengalokasi dana untuk 7 kecamatan sebesar Rp. 12.500.000.000 ditambah dengan sharing pemerintah kabupaten 20%. Dengan demikian total Rp. 17 miliar, dana yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk pertanian pemerintah

sejak tahun 2007 memberikan bantuan dari pusat per kelompok 100 juta rupiah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah. Dan semua program PNPM disinergikan antara pusat dengan daerah sehingga tidak berbenturan satu sama lain. Pemerintah daerah juga merencanakan langkah-langkah untuk percepatan pembangunan salah satunya dengan rencana akan dibangunnya Trans Aru, untuk memecahkan permasalah an transportasi yang ruwet dengan membangun jalan darat dan jembatan penyeberangan. Dan kedepan pembangunan akan lebih diarahkan ke pulau yang lebih besar yaitu Pulau Wokam, karena Kota Dobo yang saat ini menampung sebagian besar penduduk, kemungkinan sepuluh tahun kemudian tidak akan bisa menampung. Di Pulau Wokam ini juga akan dibangun infrastruktur yang lebih baik daya dukungnya.

Kaya Sumber Daya Laut Kepulauan Aru sangat kaya akan sumber daya laut namun tidak dikelola oleh pemerintah dengan optimal. Sedangkan pemerintah daerah sangat terbatas kemampuannya oleh karena itu harus ada sinergitas antara pusat dan daerah. Satu contoh, di wilayah selatan Kepulauan Aru banyak illegal fishing. Disinilah illegal fishing yang terbesar di Maluku berada, sehingga pada malam suasananya terlihat lampu-lampu kapal seperti hotel-hotel mewah yang berjalan di atas laut. Memang ada pangkalan angkatan laut dan personilnya, namun, mereka tidak bisa menangkap karena tidak ada armada yang dapat digunakan nya untuk menghalau pelaku illegal fishing. Kemudian kewenangan yang

Kabar Daerah

foto: utoyo harjito/progres

diberikan kepada pemerintah daerah hanya 10 mil dari pantai. Dan 10 mil sampai 30 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Selebihnya 30 mil lebih adalah kewenangan pemerintah pusat. Dan jika terjadi penangkapan ikan terjadi lebih dari 30 mil merupakan kewenangan pusat. Sehingga retribusi dari hasil laut yang diterima pemerintah daerah hanya 2 miliar rupiah per tahun. Dari 2 miliar itu, 20 persen harus dibagi ke seluruh provinsi, sehingga pemerintah daerah Aru hanya mendapat 300 juta rupiah. Untuk raskin pemerintah daerah membiayai ongkos distribusi raskin sehingga rakyat tinggal menerima raskin dengan cuma-cuma. Alokasi dana untuk pendistribusian raskin sekitar 3 miliar rupiah sampai 4 miliar rupiah yang bekerjasama dengan Dolog setempat. n UH

‘Senayan Mini’ di Aru

edung MPR/DPR Senayan me rupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Begitu megah dan memiliki nilai filosofi yang kuat Bung Karno memulai ide pembangun an gedung tersebut untuk para wakil rakyat. Dan gedung tempat para wakil rakyat ini sudah banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan bangsa Indonesia terutama dalam kehidupan politik Indonesia. Kebanggaan yang begitu besar pada gedung wakil rakyat ini juga mendapat perhatian yang besar dari masyarakat kabupaten Aru. Dengan membangun miniatur gedung perwakilan rakyat di Aru yang mencontoh gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta. ‘Senayan Mini’ nama yang diberi-

kan masyarakat Aru untuk gedung para wakil rakyat Aru. Berlokasi di kawasan pemerintahan yang berhadapan langsung dengan gedung kantor Bupati Aru. Gedung ini memiliki areal halaman yang luas yang masih asri. Menariknya tidak memiliki pagar seperti di Jakarta. “Gedung ini memang dibuat seperti gedung perwakilan rakyat di Jakarta dan merupakan kebangaan masyarakat Aru,” ujar Arens, Kepala Bappeda Aru. Tampak dari jauh memang seperti Gedung MPR/DPR di Jakarta, gedung ini memiliki satu pintu utama dan satu pintu di sisi kanan dan kiri. Di dalam gedung terdapat podium untuk para pimpinan wakil rakyat, mimbar untuk pidato, kursi untuk para peserta persidangan dan balkon untuk para undangan. n UH

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Kabar Daerah

Sumber Daya Alam Untuk Kesejahteraan Rakyat Selain memiliki sumber daya alam mineral yang cukup besar Kabupaten Teluk Bintuni juga memiliki wilayah pertanian yang sangat subur. Setiap tahun produksi pertaniannya mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Bahkan, Perum Dolog mengharapkan produk pertanian Bintuni mampu mensuplai kebutuhan beras bagi Pegawai Negeri, Raskin, dan TNI/Polri.

uas areal lahan per sawahan Kabupaten Te luk Bintuni, Papua Barat, terus bertambah seiring dengan meningkatnya produksi pertanian. Pada 2008 luas lahan padi sawah mencapai 93 hek tare dengan produksi 291 ton, kemudian pada 2009 lahan padi sawah meningkat menjadi 436 hektare dengan produksi 1.504 ton. Bahkan, pada pertengahan 2009, Teluk Bintuni memper oleh penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono karena mampu meningkatkan produksi padi di atas 5 persen. Penghargaan tersebut makin mendorong semangat petani un tuk terus mengembangkan per tanian padi, sehingga kebergan tungan pangan dari luar dapat di tekan serendah-rendahya dan kondisi rawan pangan di daerah ini dapat dihindarkan. Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Teluk Bintuni, mengatakan, saat ini petani padi sawah dituntut untuk terus meningkatkan produksinya karena banyaknya permintaan. Selain meningkatkan produk si, para petani juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk pertaniannya. Namun,

Edisi 1  november 2010  PROGRES

kendala yang masih dirasakan para petani di Kabupaten Teluk Bintuni saat ini adalah masih kurangnya sarana irigasi. Kare na selain untuk lahan pertanian, sarana irigasi juga digunakan untuk mengairi kolam ikan. Untuk mengatasi masalah ini, para petani menyepakati bahwa

Drg. Alfons Manibui DESS

foto: bintunikab.go.id

musim tanam akan dilakukan serempak pada bulan November 2010. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pembagian air bagi petani dan pengelola kolam ikan. Juga untuk meng atur bantuan pupuk, bibit serta obat-obatan oleh dinas pertanian

Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni yang lahir pada 9 Juni 2003 itu adalah wilayah hasil pemeka ran dari Kabupaten Manokwari melalui UU No. 26 Tanggal 12 November 2002. Ada 24 distrik, 2 kelurahan, dan 265 Kampung yang kini berada di wilayah kabupaten Teluk Bintuni yang dipimpin Bupati Drg. Alfons Manibui DESS dan wakil bupati Drs. H. Akuba Kaitam. Luas wilayah Kabupaten Te luk Bintuni 18.637 km2, terletak antara pantai selatan kepala burung dan pantai semenanjung Onin yang menghadap ke arah laut Seram di lepas pantai Barat Papua. Di lokasi itu juga terdapat sumber gas bumi yang cukup melimpah dan pertambangan minyak. Beberapa perusahaan pertambangan sudah mulai beroperasi diwilayah itu, di antaranya adalah perusahaan LNG BP Tangguh. Kehadiran perusahaan yang mengelola gas bumi itu tentu saja memberikan manfaat positif bagi masyarakat Teluk Bintuni. Misalnya, dari sisi penyerapan tenaga kerja. Saat ini 52 persen dari 2.000 karyawan perusahaan itu adalah masyarakat asli Papua. Mereka bekerja di berbagai bidang, mulai dari pengamanan perusahaan hingga bagian teknis operasional. Habel Tanati, warga asli Papua berharap, BP Tangguh di masa mendatang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja Papua. n iw

Ekonomi

foto: wordpress.com

Menuju Pertumbuhan

etelah berhasil lolos dari sergapan badai krisis ekonomi global, ketang guhan ekonomi Indonesia masih terus terjaga. Mau buktinya? Simak saja, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai per tumbuhan ekonomi Indonesia selama semester pertama 2010. Selama kurun waktu enam bulan pertam tahun ini pereko nomian tumbuh sebesar 5,9% dibandingkan dengan semester I-2009. Tentu saja ini merupakan kabar yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi nasio nal ini, menurut Slamet Sutomo,

Deputi Bidang Neraca dan Anali sis Statistik BPS, terjadi karena didongkrak oleh peningkatan kinerja di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indo nesia tersebut ternyata masih didominasi oleh belanja rumah tangga. Itu bisa terjadi, karena jumlah penduduk yang besar. Sayangnya, faktor konsumsi pen duduk tersebut belum diimbangi oleh faktor produksi di sektor pertanian, industri, perbankan, dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi ini antara lain ditopang oleh ke naikan produk domestik bruto

pada triwulan II-2010 sebesar 2,8%. Faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama triwulan II-2010 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 5%; Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 4,8 %, dan Sektor jasa-jasa 3,7 %. Semen tara untuk pertumbuhan (year on year) sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh 12,9%. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,6 % dan sektor Kon struksi 7,2%. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Triwulan II-2010 masih didomi

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Ekonomi nasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 23,7 %, Pulau Kalimantan 9,6 %, Pulau Sulawesi 4,6 % dan sisanya 4,6 % di pulau-pulau lainnya. BPS memperkirakan pertum buhan ekonomi 2010 bisa me nembus 5,8 % seperti ditargetkan pemerintah. “Insya Allah tahun ini bisa melewati angka 5,8%, dan bahkan bisa di atas 6 %,” kata Slamet. Di semester kedua, terutama kuartal ketiga, pertum buhan ekonomi diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya. “Triwulan III biasanya akan menjadi puncak pertumbuh an ekonomi. Apalagi akan ada puasa dan Lebaran,” ujarnya. Apa yang diampaikan oleh Slamet itu juga diamini oleh Menteri Keuangan, Agus Mar towardojo. Melihat pertumbuhan ekonomi di semester I tahun ini, Agus optimis pertumbuhan ekonomi selama 2010 akan dapat melebihi target APBN 2010 yakni antara 5,8% hingga 5,9%. Di semester II-2010 ini Agus memprediksikan pertumbuhan ekonomi akan bisa mencapai 6,2%. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih, menga takan tingginya pertumbuhan ekonomi nasional ini, tak lepas dari kebangkitan ekonomi Asia dari krisis. Meski begitu ia me nyesalkan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus ini tidak dibarengi dengan belanja peme rintah yang belum optimal. Sep erti dikathui hingga 30 juni 2010 lalu penyerapan anggran APBN 2010 baru mencapai 35%. Ideal nya penyerapan APBN di semes ter I sudah bisa mencapai 40% atau lebih. Menurut Sri Adin ingsih jika saja belanja peme rintah bisa digenjot lebih banyak,

Edisi 1  november 2010  PROGRES

bukan tak mungkin pertumbuh an ekonomi di semester I-2010 ini mencapai 6%.”Sayang belanja pemerintah belum dimanfaatkan dengan baik,” kata Sri. Pengamat ekonomi, Hendri Saparini dari Econit meng ingatkan bahwa sudah saatnya pertumbuhan ekonomi Indo nesia tidak selalu mengandal kan konsumsi rumah tangga saja. Pemerintah seharusnya lebih agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mela lui pertumbuhan investasi dan ekspor. Belum optimalnya kontribusi ekspor terhadap per tumbuhan ekonomi disebabkan masih dangkalnya pertumbuh an industri dan kegiatan ekspor pun masih didominasi oleh produk bahan mentah. Tanpa

Harus diakui, pertum buhan ekonomi saat ini sekitar 80% masih berada di Pulau Jawa dan Sumatra. mendorong industri pengolah an berdaya saing agar lebih berkembang sulit rasanya per tumbuhan ekonomi bisa mencip takan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Idealnya mamang pertum buhan ekonomi harus dibarengi dengan meningkatnya penye rapan jumlah tenaga kerja. Menurut anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, Pertumbuhan ekonomi yang berkualitaslah yang mampu menyerap tenga kerja. Menurut Arief peme rintah pernah berkomitmen un tuk merealisasikan penyerapan 400 ribu tenga kerja setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Penye rapan 400 ribu tenaga kerja per 1% pertumbuhan sesungguhnya

masih rendah bila dibandingkan dengan standar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Se harusnya setiap 1% pertumbuh an mampu menyerap sedikitnya 500 ribu tenaga kerja. Seperti halnya yang dike mukakan oleh Sri Adiningsih dan Hendri Saparini, Arif pun setuju untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada kontribusi konsumsi. Belanja modal harus ditingkatkan dan ekspor mesti digenjot. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan mem perbaiki infrastruktur. Di sisi lain, kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga harus diperhatikan peme rintah. Harus diakui, pertum buhan ekonomi saat ini sekitar 80% masih berada di Pulau Jawa dan Sumatra. Pemerataan pembangunan di daerah bisa dilakukan dengan cara memperbaiki pola transfer daerah. Rendahnya kontribusi daerah terhadap pertumbuhan nasional disebabkan sebagian besar porsi anggaran yang disa lurkan digunakan untuk belanja pegawai. Sementara itu, Menko Per ekonomian, Hatta Rajasa me ngatakan, pemerintah memang akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas sampai dengan 2014 mendatang. Me ningkatnya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus disertai dengan pengu rangan angka pengangguran dan kemiskinan. Menurut Hatta, pertumbuhan berkualitas harus ditopang oleh investasi dan ekspor yang tinggi. Semua itu, lanjut Hatta, bisa dicapai, jika pembangunan infrastruktur berkelanjutan sukses dilakukan. Tidak hanya bertumpu pada sektor konsumsi saja, tapi juga investasi dan manufaktur. n KK

Ekonomi

RAPBN 2011:

Memangkas Angka Kemiskinan Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka penduduk miskin di negeri ini. Di antaranya melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial.

eningkatkan kesejahteraan tampaknya masih menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam membangun negeri ini. Hal itu tercermin dalam RAPBN 2011, pemerintah begitu gigih mengupayakan agar anggaran belanja negara semaksimal mungkin digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini. Seperti yang telah diketahui bersama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menargetkan untuk memangkas angka penduduk yang tergolong miskin di Indonesia bisa turun ke level antara 11,5% - 12,5% di 2011. Sebagai infomrasi pada 2010, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 13,5% dari total jumlah penduduk. Sementara angka kemiskinan tahun sebelumnya (2009) tercatat sebesar 14,15%. Beberapa cara akan ditem puh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan itu, diantara nya adalah meningkatkan program-program berbasis pem berdayaan baik dari sisi jumlah maupun sasarannya. Seperti diketahui program-program

berbasis pemberdayaan yang sudah dicanangkan pemerintah di tahun 2010 antara lain Pro gram Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pember dayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Presiden menjelaskan, pe ningkatan program itu dituju kan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelom pok masyarakat berpenghasilan rendah, agar makin dapat me nikmati manfaat dari pertum buhan ekonomi. Semua ini merupakan inter vensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pem bangunan mengalir, dan tidak hanya menetes, kepada rakyat. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity) yang nantinya bermuara pada penurunan akngka kemiskinan. Menurunkan angka kemiskinan, pemerintah menujuk sembilan sasar an strategis yang akan dituju RAPBN 2011. Dengan memperhatikan rambu-rambu tersebut sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, maka RAPBN 2011 diarahkan untuk mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis. Hal itu guna

foto: 2.bp. blogspot.com

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan selama jangka waktu lima tahun ke depan. Kesepuluh sasaran strategis itu adalah; (1) ekonomi nasional tumbuh makin tinggi; (2) peng angguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik; (3) kemiskinan makin menurun; (4) pendapatan per kapita makin meningkat; (5) stabilitas ekonomi makin terjaga; (6) pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat; (7) ketahanan pangan dan air makin meningkat; (8) ketahanan energi makin meningkat; (9) daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat; dan (10) upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan “ramah lingkungan” makin diperkuat.  KK

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Kesehatan

i Indonesia penyakit kaki gajah sudah lama dikenal dan penyakit ini tersebar luas hampir di seluruh provinsi. Lazimnya penyakit ini muncul di kawasan pemukiman yang warga masyarakatnya tergolong penduduk miskin, dengan lingkungan dan tingkat kesehatan yang buruk. Penyakit Kaki Gajah atau Filariasis tergolong penyakit menular yang disebabkan oleh cacing Filaria yang ditularkan melalui berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun (kronis) dan bila tidak mendapatkan pengobatan, dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan laporan hasil survei Kementrian Kesehatan pada tahun 2000 yang lalu, penyakit ini tercatat ditemukan di 1553 desa yang tersebar di 231 kabupaten, 26 propinsi, dengan jumlah kasus kronis 6233 orang. Dari hasil survei laboratorium, melalui pemeriksaan darah jari, rata-rata Mikrofilaria rate (Mf rate) sebesar 3,1 %, Itu artinya sekitar enam juta orang sudah terinfeksi cacing filaria dan sekitar 100 juta orang mempunyai resiko tinggi untuk terpapar penyakit ini. Tidak seperti malaria dan demam berdarah, Filariasis dapat ditularkan oleh 23 spesies nyamuk dari genus Anopheles, Culex, Mansonia, Aedes & Armigeres. Karena inilah, Filariasis dapat menular dengan sangat cepat. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk yang mengisap darah seseorang yang telah tertular sebelumnya.

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Menangkal Serangan

Kaki Gajah

Kaki gajah sering menjangkiti mereka yang tinggal di kawasan pemukiman dengan lingkungan sekitar yang buruk. Perlu perhatian yang serius bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terserang penyakit ini.

Darah yang terinfeksi dan mengandung larva cacing dan akan ditularkan ke orang lain pada saat nyamuk yang terinfeksi menggigit atau menghisap darah orang tersebut. Gejala Filariais akut dapat berupa demam berulangulang selama 3-5 hari, demam dapat hilang bila istirahat dan muncul lagi setelah bekerja

berat, pembengkakan kelenjar getah bening (tanpa ada luka) di daerah lipatan paha, ketiak (lymphadenitis) yang tampak kemerahan, panas dan sakit, radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal kaki atau pangkal lengan kearah ujung (retrograde lymphangitis), akibat seringnya menderita pembengkakan kelenjar getah bening dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah disertai pembesaran tungkai, lengan, buah dada, buah zakar yang terlihat agak keme rahan dan terasa panas (early lymphodema). Sedangkan gejala klinis yang kronis berupa pembesaran yang menetap (elephantiasis) pada tungkai, lengan, buah dada, buah zakar (elephantiasis skroti). Pencegahan dapat dilaku kan dengan berusaha meng hindarkan diri dari gigitan nyamuk penular, membersih kan tanaman air pada rawa-rawa yang merupakan sarang nyamuk, menimbun, mengeringkan atau mengalirkan genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk dan membersihkan foto: wordpress.com semak-semak disekitar rumah. Sejak 2002 pemerintah telah mulai melaksanakan pemberantasan penyakit kaki gajah. Program pemberantasan dilaksanakan melalui pengobatan massal dengan DEC dan Albendasol. DEC (Diethil Carba mazine Citrate). DEC bersifat membunuh mikrofilaria dan makrofilaria (cacing dewasa). n

Kesehatan

Agar Betah Bertugas di Daerah Terpencil Sekitar 20% Puskesmas di negeri ini tidak memiliki dokter. Pemerintah pusat dan daerah pun bahu membahu berupaya agar kesenjangan tenaga medis ini dapat segera teratasi.

ak bisa dimungkiri kesehatan merupakan salah satu indikator kemiskinan. Mereka yang hidup dalam garis kemiskinan seringkali mengabaikan kesehatan. Padahal untuk keluar dari jeratan kemiskinan salah satu faktor pendukungnya adalah harus sehat. Lihat saja bangsa yang maju atau negara yanga makmur, pasti rakyatnya memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik. Sehingga sejatinya kemiskinan dan kesehatan merupakan lingkaran setan yang harus diputus untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sekadar mengingatkan dalam tujuan pembangunan millennium atau yang dikenal juga dengan Millenium Development Goals (MDGs). Dari delapan tujuan pembangunan MDGs, tiga diantaranya berkaitan dengan kesehatan. Yakni: Mengurangi Tingkat Kematian Anak (tujuan ke-4), Meningkatkan Kesehatan Ibu (tujuan ke-5), Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya(tujuan ke-6). Tersedianya sarana kesehatan yang memadai akan

foto: wordpress.com

menjadi kunci sukses untuk mencapai tujuan pembangunan seperti yang ada pada MDGs. Selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mulai dari pembangunan Puskesmas, rumah sakit hingga program imunisasi nasional. Sayangnya pembangunan rumah sakit dan Puskesmas itu tidak dibarengi dengan pemerataan tenaga medis. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno. Menurutnya, hingga kini masih ada sekitar 20% dari sekitar 8.000-an Puskesmas di seluruh Indonesia yang belum memiliki dokter Itu artinya, diperkirakan sekitar 1.600 pusat kesehatan masyarakat, terutama di daerahdaerah terpencil, tidak memiliki dokter jaga. Mengingat vitalnya peran dokter, hal ini dikhawatirkan

mengganggu target Indonesia dalam target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya pengurangan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, pengurangan jumlah pengidap TB dan HIV/AIDS, serta peningkatan status gizi anak-anak. Untuk mengatasi kesenjangan pemerataan tenaga dokter, Kementerian Kesehatan sejak tiga tahun terakhir ini telah mene rapkan kebijakan memberikan insentif sebesar Rp 5 juta bagi dokter di daerah terpencil. Hal serupa juga dilakukan sejumlah pemerintah daerah dengan memberi insentif Rp 10 juta. Selain itu Kementerian Kesehatan juga telah mengembangkan program Dokter Plus untuk melatih dokter di daerah terpencil selama enam bulan agar memiliki kompetensi dasar. Juga dibentuk Majelis Kehormatan Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia hingga di tingkat provinsi sudah bisa melakukan uji kompetensi dan registrasi tenaga kesehatan. n

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Nasional

Menghapus

Tangis Wasior foto: HO-Agus/antara

Wakil Presiden RI, Boediono menugaskan menteri terkait segera menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Wasior. Untuk itu dibutuhkan blue print yang bisa dijadikan pegangan untuk membangun kembali Wasior.

encana banjir bandang kembali melanda Indonesia. Kali ini, di kawasan timur Indonesia tepatnya di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Propinsi Papua Barat. Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, banjir ini ditengarai karena curah hujan yang tinggi dan terus-menerus. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan danau yang berada di wilayah atas kemudian meluap. Luapan tersebut yang membuat tanah di sekitar danau tidak mampu menyerap dan mengakibatkan longsor. Zulkifli menjelaskan, musibah longsor yang

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

terjadi juga akibat tata ruang yang tidak baik. Menurutnya, perluasan kota pada kawasan hutan produksi terbatas di wilayah tersebut. Akibat banjir dahsyat itu, lebih dari 159 orang tewas, lebih dari 145 orang hilang, serta ratusan orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Sementara itu untuk menangani para korban Wasior, hampir seluruh korban (sekitar 2.000 orang) diungsikan ke kota terdekat yakni ke Nabire dan Manokwari. Banjir Bandang yang terjadi di Wasior ini memiliki daya rusak yang cukup besar. Melihat kerusakan

yang ditimbulkan bencana alam mini mirip dengan bencana tsunami besar yang melanda Aceh dan Nias enam tahun. Pemerintah Daerah Teluk Wondama langsung mengerahkan empat kapal untuk mengangkut para pengungsi itu, yakni KM Gracelia, KM Papua III, KRI Kalakay dan KM Delta Mas II. Sementara itu Pemerintah Daerah Teluk Wondama terus mendata bangunan yang rusak serta melanjutkan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Untuk menolong korban yang masih selamat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

Nasional langsung menyalurkan bantuan di antaranya bahan makanan, pakaian, dan selimut seberat 31 ton. Bantuan itu diangkut dengan dua Hercules dan telah mendarat di Manokwari. Bantuan awal dari itu totalnya senilai Rp 2miliar. Bantuan untuk korban Wasior dari masyarakat Indonesia pun terus mengalir. Bencana alam seperti yang terjadi di Wasior sejatinya tak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa saja. Berbagai aktifitas seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi langsung terhenti akibat terjangan banjir yang mendera daerah ini. Seringkali wilayah yang tadinya tidak terdata dalam wilayah miskin tiba-tiba berubah total menjadi daerah tertinggal dan miskin akibat bencana alam yang menerjang. Oleh karena itu pemerintah harus segara menyiapkan program untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kawasan yang tertimpa bencana alam cukup parah layaknya yang terjadi di Wasior. Wakil Presiden Boediono pun bereaksi cepat, program rehabilitasi dan rekonstruksi Wasior pun langsung dibahas. Wapres pun memimpin rapat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di Wasior sekaligus memantau pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain tiga menko, hadir pula dalam rapat itu Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Lukita Tuwo, serta para pejabat Eselon I yang terkait dengan pembangunan di provinsi Papua

dan Papua Barat. Rapat yang berlangsung sekitar dua jam menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, upaya percepatan pembangunan harus segera berjalan. Pemerintah akan membentuk sebuah badan khusus, belajar dari keberhasilan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) di Aceh, yang akan mempercepat pembuatan keputusan dan mendorong sinkronisasi serta koordinasi kebijakan di semua tingkatan.

harus memperhatikan kontur geografis kawasan itu Beberapa desa di distrik ini memang kurang menguntungkan secara geografis. Kawasan tanah datar dari pantai sangat sempit, yang langsung bersambung dengan kawasan berbukit curam. Menimbang hal itu, Wapres memutuskan, tidak semua wilayah Wasior layak dibangun kembali. Cetak biru pembangunan harus mempertimbangkan kondisi geografis tersebut. Tentu saja PemerintahÂ juga

foto: Jhuda/antara

Salah satu rumah warga yang masih berdiri di antara puing-puing bangunan yang terseret arus banjir bandang di Kota Wasior. Untuk membangunan kembali Wasior, Wapres menugaskan Menko Kesra untuk menyiapkan sebuah blue print yang bisa dijadikan pegangan. Masalah utamanya, banjir bandang yang menerpa Wasior ini bukan yang pertama kali.Â Bencana semacam ini telah terjadi tiga kali, yaitu pada 1955, 2008 dan 2010. Tentu saja, pembangunan kembali

akan mempertimbangkan agar jangan sampai pembalakan liar bisa tetap berlangsung setelah rekonstruksi Wasior selesai. Menko Kesra akan menyiapkan cetak biru ini dalam tempo sebulan ke depan Semoga saja program rehabilitasi dan rekonstruksi Wasior ini dapat segara menghapus air mata penduduk di sana. n KK

PROGRES ď Ź Edisi 1 ď Ź november 2010

Nasional

Bencana Merapi dan Mentawai B Besarnya gelombang tsunami di Mentawai dan meletusnya Gunung Merapi diperkirakan berkaitan satu sama lain, tulis Richard A. Lovett dari National Geographic News, mengutip sejumlah ilmuwan.

elombang tsunami itu dipicu oleh gempa bumi berkekuatan 7,2 pada Skala Richter yang terjadi pada Senin pukul 9.42 WIB, di pulau paling barat Sumatera. Tsunami dan gempa tersebut menewaskan lebih dari 461 orang dan 43 orang hilang.

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Beberapa jam kemudian gunung berapi Merapi setinggi 2.968 meter di Yogyakarta, memuntahkan abu panas ke angkasa dan menewaskan setidaknya 259 orang yang tinggal di kaki gunung itu. Gunung api teraktif di Indonesia, demikian Richard Lovett, meningkat aktivitas energinya dalam beberapa hari terakhir. Namun waktu letusan utamanya muntah hanya beberapa jam setelah gempa bumi Mentawai membangkitkan pertanyaan apakah guncangan di perut bumi telah memicu letusan, kendati episentrum gempa berada 1.300 km dari Merapi.

“Bisa saja terjadi letusan gunung berapi berkaitan dengan perubahan tekanan akibat gempa bumi atau dipicu oleh gelombang seismik. Namun dokumentasi mengenai hal ini belum pasti,” kata Chris Goldfinger, pakar geologi laut dari Universitas Oregon State, dalam emailnya. Contoh-contoh yang telah diketahui, katanya, termasuk perubahan dalam aktivitas geothermal di Taman Nasional Yellowstone pada 2002 menyusul gempa bumi 7,9 SR di Alaska, dan letusan gunung Andes pada 1960 setelah dipicu gempa bumi berkekuatan 9,5 SR di Chile.

Nasional

Berkaitan?

mencatat bahwa gelombang tsunami yang terjadi pekan ini di luar dugaan karena tergolong besar untuk ukuran gempa yang menyertainya. Gempa 7,7 SR yang memicu tsunami Mentawai itu terjadi di zona patahan yang sama dengan gempa 9,0 SR yang memicu tsunami dahsyat di Samudera India (termasuk Aceh) pada 2004. Kendati gempa Senin itu tidak sekuat gempa 2004, namun tsunami yang diakibatkannya dapat menciptakan gelombang setinggi tiga meter dan melabrak pulau-pulau terdekat ke pusat gempa, bahkan di beberapa tempat tinggi gelombang tsunami bisa mencapai 6 meter. Costas Synolakis, Direktur Pusat Riset Tsunami pada Universitas Southern California, menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi tsunami. Synolakis mengutip ini dari penaksiran ahli geofisika Emile Okal dari Universitas Northwestern. Kendati banyak jenis gempa bisa memicu tsunami, gempa bumi tsunami adalah kasus yang unik. Pada tipe gempa seperti ini,

pergeseran lempeng tektonik biasanya berlangsung lambat, terjadi pada periode yang lebih panjang dari yang diperkirakan, didasarkan pada intensitas geseran seismik, kata Synolakis dalam emailnya. “Alasan mengapa gempa tsunami berjalan lambat, tidak jelas,” kata Synolakis. “Hipotesisnya adalah itu terjadi karena bebatuan yang patah atau bergerigi yang memperlambat peretakan. Kami tidak tahu, tapi kami tahu bahwa batuan itu memicu tsunami yang lebih besar,” imbuhnya. Namun kepala bagian Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukiah menepis anggapan itu, dia mengatakan, setiap gunung memiliki sistem tersendiri dan tidak saling terhubung. “Secara teoritis gempa bisa meningkatkan aktivitas gunung berapi. Tetapi belum tentu menjadi penyebab timbulnya letusan gunung. Gempa tektonik di satu pusat gempa mengirim gelombang seismik ke segala arah. Makin jauh jarak, makin lemah gelombang yang diterima, katanya. n UH

foto: Wahyu Putro A/antara

Sementara itu para pakar memperkirakan dua bencana yang terjadi bersahutan itu memang berkoinsiden di dalam negara yang memiliki kegempaan paling di dunia itu. Indonesia, sebut National Geographic, berada di Cincin Api Pasifik, dan 17.500 pulaupulaunya hidup dalam ancaman (guncangan) tektonik. Misalnya, di pulau Merapi berada, yaitu Pulau Jawa, lebih dari 30 gunung berapi mengancam lebih dari 120 juta orang penduduknya.

Gempa lambat Sementara itu, para pakar

foto: Iggoy el Fitra/antara

Seorang warga Mentawai mencari sanak keluarga yang terpisah akibat tsunami. PROGRES  Edisi 1  november 2010

Nasional

Mengatasi Masalah Klasik Petani

Banyak penduduk miskin yang tinggal di pedesaan. Itu sebabnya pemerintah terus melakukan terobosan untuk mengatasi kendala klasik yang dihadapi para petani, yakni kekurangan modal kerja.

ak perlu disangsikan lagi pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektori ni menyumbang hampir dari setengah aktivitas perekonomian di negeri ini. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Kontribusi sektor pertanian terhadap kegiatan ekonomi di negeri

ini bisa tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian selama lima tahun terakhir (2005-2009). Kementrian Pertanian mencatat rata-rata PDB sektor pertanian dalam periode tersebut tumbuh sebesar 3,57%. Begitu jug dengan tenga kerja yang terserap ke sektor ini mencapai 40% dari total angkatan kerja nasional.

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

Meski begitu sektor ini masih memiliki beberapa kendala di antaranya banyak penduduk miskin di negeri yang justru mata pencaharian utamanya bergantung dari sektor pertanian. Data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 31,02 juta. Sebagian besar dari mereka

Nasional tinggal di pedesaan. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar, dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (20010-2014) yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agrbisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan, Kementerian Pertanian mulai 2008 menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi

foto: iwan hamka/progres

yang dimiliki dan dikelola petani. PUAP bertujuan untuk me ngurangi kemiskinan dan peng angguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah; Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Peng urus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Saat ini program PUAP menurut Menteri Pertanian Suswono telah berjalan hampir 50% persen. Sekitar 31 ribu desa di Indonesia sudah tersentuh oleh program PUAP. Suswono menambahkan, jumlah desa di Indonesia yang menjadi target PUAP sebanyak 70 ribu desa. Desa-desa tersebut tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Terkait dengan itu, Menteri Suswono akan memprioritaskan pemerataan di seluruh desa dalam pelaksanaan program PUAP tahun

ini. Yakni sebanyak 10 ribu desa yang akan menerima program tersebut. Untuk diketahui pada 2008, sebanyak 10.542 desa yang telah melaksanakan program ini, setahun berikutnya (2009) bertambah lagi sebanyak 9.884 desa. Program PUAP cukup menelan anggaran yang besar, pada 2008, dana PUAP mencapai Rp. 1,05 triliun. Sedangkan di 2009 total dana mencapai Rp988 miliar. Sedangkan tahun ini program PUAP dianggarkan akan sebesar Rp 1triliun. Untuk satu desa yang melaksanakan program PUAP, masingmasing akan mendapatkan dana sebesar Rp 100 juta yang akan digunakan sebagai modal usaha. Yang perlu diingat PUAP bukan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi merupakan modal dasar untuk membiayai usaha produktif di bidang Agrobisnis. Intinya program PUAP merupakan terobosan yang diambil oleh Kementerian Pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kelembagaan petani, baik secara organisasi maupun ekonomi. n KK

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Wawancara

Sinyo Harry Sarundajang

Kailnya Sudah Diberikan, TKPKD Lokomotifnya Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih perlu disempurnakan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) diharapkan menjadi lokomotif dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. TKPKD harus dapat memberikan arahan kepada proses perencanaan dan penganggaran berbagai program penanggulangan kemiskinan di daerah.

ubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang (SHS) penerima Askes Award, mengaku san gat terbantu dengan kebijakan dari TNP2K. “Kita sudah diberi kail”. Meng ungkap lebih dalam soal pandangan SHS seputar pelaksanaan program TKPKD, Wilson Lumi dari progres TNP2K mewawancarai gubernur yang baru saja dilantik Mendagri, Gamawan Fauzi untuk masa jabatan kedua. Beri kut petikannya: Progres: Pandangan Anda soal TNP2K (TKPKD)? SHS: Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak untuk ditangani secara cepat dan sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Sebagai pemerintah kita harus terus mencari berbagai strategi dan cara untuk bisa diterapkan agar dapat menanggulangi persoalan kemiskinan, meski secara absolut kita rasanya sulit menghapusnya. Kemiskinan tetap saja membayangi perjalanan pembangunan bangsa ini. Tapi, kita tidak boleh pesimis. Kemiskinan

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Wawancara harus diperhatikan karena diamanatkan dalam undangundang. Nah, daerah kita cukup menjanjikan. Apa artinya ini? Kita tinggal menyiapkan kailnya, rakyatnya pasti bisa dapatkan ikannya. Nah, sekarang kailnya sudah disiapkan pemerintah melalui TNP2K, sudah seharunya kita dapat hasilnya kan?. Progres: Apakah dengan konsep demikian lantas Anda dinilai berhasil dalam menjalankan program TKPKD. SHS: Kalau dibilang saya ber hasil, rasanya tidak seeksklusif itu. Keberhasilan yang dicapai selama ini adalah hasil kerja semua pihak, yang tentu terfokus pada program inti secara nasio nal sebagai lokomotifnya dan ap likasinya dijabarkan oleh TKPK di daerah. Ini kerja semua pihak, termasuk masyarakat penerima bantuan. Saya kasih contoh di bidang kesehatan. Pemerintah pusat sudah membantu lewat Jamkesmas. Namun, setelah kita lihat bahwa tidak cukup hanya dengan mengandalkan Jamkes mas untuk bisa mewujudkan ke sehatan warga. Karena itu, kita dampingkan Jamkesda dengan badget dalam APBD sebesar Rp. 3,5 M, sehingga program dimak sud bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat terkategori miskin di wilayah Sulut. Di bidang pengairan, kita juga berhasil membangun irigasi yang baik dan sudah ditinjau Wapres Boediono dengan angga ran Rp 300 juta yang berasal dari dana PNPM Mandiri. Sebagai informasi, sejumlah program TKPKD ini telah mengambil peran dalam penurunan ting kat kemiskinan di Sulut. Angka kemiskinan 2007 ditahan pada angka 11,42% dan 2008 pada le vel 10,10%, jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 17% (2007) dan 15% (2008) serta

masih jauh lebih rendah diband ingkan dengan daerah lainnya di Indonesia Bagian Timur. Progres: Target TKPKD di Sulut? SHS: Saya tidak mau bicara target. Yang saya tekankan di sini adalah sukses program. Mi salnya program pendidikan yang tertuang dalam kluster satu dari TNP2K, kita buat juga sejumlah program pendamping di daerah agar bisa sama-sama jalan. Begi tupun dengan program-program yang berbasis pada pember dayaan masyarakat (PNPM) dan usaha mikro kecil (UMK). Progres: Khusus pendidikan, seperti apa programnya? SHS: Semua Harus Sekolah. Program ini telah dimanfaatkan masyarakat sehingga meng hasilkan peningkatan sumber daya manusia. Program inipun telah menjadi pemicu mening katnya angka partisipasi kasar (APK). Untuk SD tahun 2006, 107,98 menjadi 110,21 pada 2007. SMP sebesar 90,51 tahun 2006 menjadi 97,75 di tahun 2007. Sedang di tahun 2008, SD meningkat menjadi 116,15, SMP 89,76 dan SMA menjadi 79,16. Capaian ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Program ini pun telah memberi dampak besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks), sehingga Sulut masuk peringkat II Nasio nal sesudah DKI Jakarta dengan nilai 73,2%. Dan, sampai 2008, berdasakan data statistik, angka bebas buta aksara bertengger di peringkat I Nasional dengan capaian 99,90%. Artinya Sulut masuk kategori daerah Bebas Buta Huruf. Progres: Ada konsep baru ? SHS: Program-program ini

harus tetap diupayakan jalan dulu. Ini mengingat kita masih diperhadapkan pada tingkat penggangguran yang tiap tahun nya menerima pasok dari 7 universitas terkemuka di daerah ini. Sementara lapangan kerja masih terbatas. Progres: Selain konsentrasi pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, Anda juga melirik sektor apa? SHS: Produksi pangan. Cara nya, saya tetap berkomitmen membantu petani agar produksi pertanian bisa meningkat. Pentani itu rentan jadi harus dibantu. Nah, Sulawesi Utara se bagaimana data yang ada, sudah

Kita tinggal menyiapkan kailnya, rakyatnya pasti bisa dapatkan ikannya. Nah, sekarang kailnya sudah disiapkan pemerintah melalui TNP2K, sudah seharusnya kita dapat hasilnya kan? masuk kategori daerah yang su dah swasembada pangan. Secara nasional, pertumbuhan produksi beras dan jagung Sulut berada di atas rata-rata. Produksi beras selang 2007-2009 mencapai 6,47 %. Sementara nasional hanya mengalami peningkatan 5,71 %. Komitmen pemerintah ini juga berlaku untuk produksi pertanian tanaman keras, di antaranya cengkih. Untuk ceng kih, pemerintah menyiapkan program rehabilitasi tanaman cengkih sekaligus berkomitmen mengawal harga jual komodi tas primadona tersebut. Semua ini, grand design-nya sebagai persiapan menyukseskan target pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) 2015. n

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Wisata

PNPM Pariwisata Dukung Pengembangan Wisata Bahari di

Negeri Laskar Pelangi Indonesia memiliki potensi bahari yang sangat melimpah, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang di kelilingi pantai-pantai. Banyak daerah pesisir yang masih alami dan tidak jarang belum terjamah tangan manusia.

ondisi alam yang seperti ini memiliki potensi nilai jual yang tinggi jika dike lola dengan baik dan profesional. Namun kondisi masyarakat dengan kultur yang ada masih harus dibina dan perlu diberi bantuan untuk modal pember dayaan pariwisata. Pemerintah dengan PNPM Pariwisata sangat mendukung pengembangan wisata bahari untuk meningkatkan kesejah teraan masyarakat pesisir pantai. Kabupaten Belitong yang memiliki potensi bahari yang besar mendapat bantuan Pro gram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata,

Edisi 1  november 2010  PROGRES

yang dikucurkan untuk pengem bangan. Provinsi BangkaBelitung diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wisata dan keterampilan masyarakat di kabupaten itu. Paling tidak untuk warga masyarakat yang tergabung dalam kelompokkelompok wisata. Ada tiga kelompok dari tiga desa yang menerima bantuan PNPM Pariwisata. Ketiganya adalah kelompok Tanjung Pen dam Lestari dari Desa Tanjung Pendam, yang menerima bantu an sebanyak Rp 75,5 juta. Kemu dian kelompok Kelayang Wisata dari Desa Keciput menerima Rp 75,5 juta, serta kelompok Sijuk

Mandiri dari Desa Sijuk me nerima Rp 74,5 juta. Seperti diketahui Belitung atau Belitong merupakan kabupaten yang sekelilingnya berbatasan dengan laut. Sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah barat dengan Selat Gaspar. Hanya sebelah timur saja berbatasan dengan Belitung Timur. Maka tak heran kalau kabu paten tersebut menjagokan laut dan pantai sebagai obyek wisata. Wisata Bahari Belitong. Keinda han pantai di kabupaten itu, se perti di pantai Tanjung Pendam, Kelayang, maupun Tanjung Tinggi memang fantastis. Ke beradaan Belitung menjadi lebih terkenal lagi pasca beredarnya film Laskar Pelangi, yang pem buatannya berlokasi di kabu paten tersebut. Sampai-sampai kabupaten itu pun memperoleh

Wisata julukan sebagai Negeri Laskar Pelangi. Guna menunjang pengem bangan wisata bahari di Negeri Laskar Pelangi itulah, peme rintah menyalurkan bantuan PNPM Pariwisata. Bantuan itu digelontorkan melalui Dinas Pariwisata setempat untuk disalurkan kepada tiga kelom pok tadi. “Untuk tahap pertama kami memang memilih tiga kelompok dari ketiga desa itu. Untuk menjadi penerima bantuan,” papar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Belitung, Drg Dian Farida MHM, yang di dampingi Kasi Usaha Jasa Wisata Bidang Pengembangan Destinasi Disbudpar Kabupaten Belitung, Elmita Agustina SSos, di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Dijelaskannya, dipilihnya ketiga desa tersebut sebagai penerima bantuan, karena memang di tiga desa itu terda pat pantai-pantai yang sangat potensi, untuk dikembangkan menjadi obyek wisata bahari, baik dalam kapasitas nasional maupun internasional. Karenanya, diharapkan ban tuan yang diterima bisa diman faatkan secara maksimal. Paling tidak, ujar Elmita yang mewakili Kadis Budpar, bantuan itu bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pariwisata di kabupaten itu. Caranya, bisa dengan mengembangkan ketrampilan dan keahlian, untuk menye diakan berbagai sarana yang menunjang pengembangan pariwisata. Misalnya, keterampi lan dalam menciptakan produkproduk kerajinan yang bermutu, dengan desain-desain yang lebih kreatif. “Bisa juga meningkat kan keterampilan pelayanan di bidang sarana penginapan atau wisata kuliner,” ujarnya.

Wisata pan tai

n batu

danga

Peman

Sadar Wisata Bagi Abdul Rachman, ketua Kelompok Kelayang Wisata dari Desa Keciput, bantuan PNPM Pariwisata itu ternyata tidak hanya untuk mengembangkan obyek wisata secara fisik saja. Dia juga mengalokasikan dana yang diperolehnya untuk pro gram sadar wisata. “Itu sangat penting,” ujarnya. Menurut dia, masyarakat harus digugah semangatnya untuk mengoptimalkan diri, sehingga mampu memanfaatkan potensi yang ada. Bentuk-bentuk pro gram sadar wisata itu, ujarnya, meliputi pelatihan bahasa Ing gris, kesadaran meningkatkan mutu produk kerajinan, atau peningkatan pelayanan untuk wisata kuliner. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah, selain memberi bantuan pendanaan kalau me mungkinkan untuk mengirim kan tenaga-tenaga penyuluhan. “Agar bisa memberikan pelati han yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan,” ucap dia. Terkait dengan pemanfaa tan bantuan PNPM Mandiri ini, Ketua kelompok Sijuk Mandiri dari Desa Sijuk, Marsidi menge mukakan, bantuan itu akan dimanfaatkan untuk meningkat kan kesejahteraan anggota kelompoknya. Karenanya, dia menitikberatkan pada pening katan keterampilan anggotanya

bu karang Pesona terum

dalam mem buka usaha. Usaha yang dijalank an anggota kelompoknya meliputi pe ngi ngelolaan home ar Pela h Lask stay, kerajinan Sekola kerang membuat foto-foto: istimewa/net cenderamata, serta kuliner. “Saya berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mampu membuat anggota kelompok untuk mandiri,” ujarnya. Tak beda jauh dengan yang dilakukan Alvian, ketua kelom pok Tanjung Pendam Lestari dari Desa Tanjung Pendam. Dia me rencanakan, dari dana bantuan itu bisa digunakan untuk me ningkatkan keterampilan para anggotanya. n UH

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Rendevouz

Soto Tangkar Bang Udin Bekasi,

Jika anda penggemar soto, mungkin anda perlu mencicipi soto tangkar bang Udin di Bekasi. Karena selain rasanya yang â&#x20AC;&#x2DC;mak nyoss..â&#x20AC;&#x2122; harganyapun tak membuat isi kantong anda terkuras. Karena bang Udin membandrol sotonya dengan harga umum.

arena rasanya yang lezat, bisa dibilang Soto Bang Udin merupakan soto tangkar paling enak di Bekasi. Soto Bang Udin berlokasi di salah satu komplek Perumahan yang terletak di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tempat makan ini sudah cukup dikenal oleh warga Cikarang Barat dan sekitarnya. Berbekal informasi adanya kedai makan soto tangkar yang memiliki rasa berbeda dengan soto-soto tangkar yang telah ada. Progres mendatangi warung soto tangkar tersebut akhir pekan lalu.Tak sulit mencari warung Soto Bang Udin. Karena masyarakat sekitar sudah tak

Edisi 1 ď Ź november 2010 ď Ź PROGRES

ist/net

asing lagi dengan keberadaan Soto Bang Udin. Berada persis dipinggir jalan raya menuju arah Cikarang, keberadaan warung Soto Bang Udin sangat mudah ditemui karena dari sisi jalan tersebut Soto Bang Udin sangat ramai dikunjungi pembeli. Penasaran dengan rasa yang disajikan soto tangkar Bang Udin, Progres memesan soto

tangkar daging. Meski ramai pengunjung saat itu, tak perlu lama menunggu pesanan soto tangkar daging tersebut, tak kurang dari 5 menit hidangan soto tangkar daging dengan nasi putih sudah tersaji di meja hidangan. Tak lama kemudian, soto tangkar dengan nasi putih pun saya lahap untuk merasakan

Rendevouz kelezatan dan kenikmatan Soto Bang Udin. ”Hmmm,” itulah kata yang dapat saya ucapkan saat kali pertama menikmati soto tangkar hasil ramuan Bang Udin. Dari beberapa kali saya mencicipi soto tangkar mulai dari soto tangkar pedagang kaki lima (PKL) hingga soto tangkar di restoran ternama, baru kali ini saya merasakan kelezatan dan kenikmatan soto tangkar. Rasa kuah dengan irisan kentang dan tomatnya menambah kelezatan salah satu kuliner kebanggaan Nusantara ini. Kelezatan dan kenikmatan soto tangkar Bang Udin ini semakin lengkap dengan sajian berbagai jenis kerupuk mulai dari kerupuk udang hingga kerupuk mi. Seusai menyantap hidangan soto tangkar daging, satu botol minuman dingin menjadi penutup makan sore yang saya lakukan kemarin. Kelezatan dan kenikmatan soto tangkar Bang Udin, sangat berbeda dengan soto tangkar yang pernah saya cicipi. Penasaran dengan resep soto tangkar yang disajikan Bang Udin tersebut, saya pun berbincang dengan Haji Asep Karwanto salah seorang pemilik soto tangkar Bang Udin. Soto Bang Udin ini, kata dia, belum lama dibuka dan Alhamdulillah mendapat hati di masyarakat Bekasi. Soto Bang Udin, menyajikan berbagai jenis soto seperti soto tangkar yang berisi daging sapi, daging babat dan daging ayam. Menurut dia, salah satu resep soto Bang Udin adalah adanya bumbu kayu manis yang dicampur dalam soto tersebut. Selain itu, Soto Bang Udin tidak sembarangan memilih daging yang akan dibuat soto. Dagingnya dipilih yang memiliki kualitas tinggi dan segar. ”Untuk resep bumbu yang

kami gunakan, tentunya menjadi rahasia dapur dan koki kami,” ujarnya sambil tertawa. Haji Asep menuturkan, sebelum membuka soto Bang Udin ini, dirinya melakukan uji coba selama satu bulan penuh di kawasan Perumahan Bekasi. Di mana, soto ramuan Bang Udin tersebut secara gratis dibagikan kepada masyarakat dalam beberapa kali kegiatan. Respons masyarakat yang sangat baik, membuat Haji Asep memberanikan diri membuka warung soto Bang Udin. Dulu, ketika dibuka pertama kali, selama seminggu pertama Soto Bang Udin, warung makan ini mendapat respons yang baik dari masyarakat. Rasa yang lezat dan nikmat menjadi faktor utama Soto Bang Udin ini selalu habis dalam beberapa jam saja setelah warung tersebut dibuka setiap harinya. Sebenarnya Soto Bang Udin ini dibuka setiap hari Pukul 17.00 WIB hingga Pukul 23.00 WIB. Namun, Soto Bang Udin ini rata-rata setiap Pukul 21.00 WIB sudah habis terjual. Tak perlu mahal untuk mencicipi soto tangkar yang enak. Sebab, harga yang dipatok di warung Soto Bang Udin ini pun cukup murah. Untuk satu porsi soto, pencinta kuliner hanya cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp6.000. SI yang mencoba soto tangkar, masih putih dan minuman dingin plus kerupuk udang hanya mengeluarkan kocek tak lebih dari Rp15.000. Haji Asep menjamin Soto Bang Udin mengutamakan sisi higienis dan kenyamanan pembeli Soto Bang Udin tersebut. Salah seorang pengunjung Kurnia, 35, bersama istrinya mengaku, Soto Bang Udin rasanya sangat lezat dan nikmat dan berbeda dengan soto tangkar lain yang ada di Bekasi.

ist/net

Rasa kuah dengan irisan kentang dan tomatnya menambah kelezatan salah satu kuliner kebanggaan Nusantara ini. ”Harganya murah, lokasi nyaman dan rasa yang nikmat, membuat saya dan istri menjadi pelanggan setia Soto Bang Udin. Saya sudah sering menikmati Soto Bang Udin ini,” ujar lelaki yang tinggal di kawasan Cibitung tersebut. Karena itu, bila Anda mengunjungi Bekasi, tak lengkap rasanya bila tak menikmati kelezatan Soto Bang Udin tersebut. Namun, jangan terlalu malam mendatangi lokasi soto Bang Udin, karena Soto Bang Udin ini selalu laris dalam tempo cepat. n HK

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Sekilas Berita SIKIB Sosialisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat

Indonesia sehat,” kata Deputi Menko Perekonomian Edi Putra Irawadi, sekaligus ketua SIKIB Expo saat ditemui di lokasi launching SIKIB Expo 2010 di Gedung SMESCO UKM, Jumat (29/10). SIKIB Expo 2010 diharapkan dapat menjadi

Dalam rangka mendukung program pembangun

wahana untuk menyampaikan pada masyarakat

an nasional yang dilakukan pemerintahan Kabinet

tentang model pemberdayaan masyarakat yang

Indonesia Bersatu II, Solidaritas Istri Kabinet Indo

dilakukan SIKIB melalui 5 program kerjanya yang

nesia Bersatu (SIKIB) akan menggelar SIKIB Expo

memiliki konsep “One Village One Product” agar

2010. Kegiatan ini diadakan untuk mensosialisasikan

tercipta kesejahteraan di kelompok masyarakat

model pemberdayaan masyarakat yang telah

desa sehingga dapat mengurangi urbanisasi melalui

dilakukan SIKIB.

peningkatan dan pengembangan industri makanan,

SIKIB Expo 2010 rencananya akan digelar di

kerajinan, batik, dan sebagainya.

UKM Convention Center SMESCO UKM di Jakarta

Melalui SIKIB Expo 2010, diharapkan masyarakat

mulai tanggal 2 hingga 5 Desember 2010. Dengan

luas khususnya kaum perempuan Indonesia

mengusung tema “Bersama Menuju Indonesia

dapat menyeberluaskan serta mencontoh model

Sejahtera.” Kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai

pemberdayaan masyarakat dalam menuju Indonesia

rangkaian ulang tahun SIKIB.

yang sejahtera, imbuhnya. n HK

Sejumlah produk yang akan ditampilkan seperti batik fashion, makanan dan minuman nusantara, serta produk kerajinan Indonesia lainnya yang dikemas dalam nuansa pameran yang lebih bermutu, menarik dan lengkap dengan interior kontemporer.

Pemberdayaan Masyarakat Hutan Muria Disesuaikan Kondisi

“Expo ini ditujukan untuk mengekspresikan apa yang dilakukan SIKIB dalam mendukung pemerintah

Keinginan untuk pemberdayaan masyarakat

menuju Indonesia sejahtera, yang tertuang dalam 5

yang bermukim di sekitar hutan Gunung Muria

pilar program SIKIB, yaitu Pilar Indonesia kreatif,

diharapkan tidak dipaksakan. Maksudnya adalah

Indonesia Pintar yang menunjukkan kepedulian

kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan

kapasitas SDM, Indonesia Hijau guna mendorong

kondisi wilayah tersebut.

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, Pilar

Ketua Konsorsium Muria Hijau (KMH), Hendy

Peduli yang menyangkut kegiatan sosial, dan Pilar

Hendro, mengemukakan hal itu, Senin (25/10).

foto: net/progres

Ditambahkannya, saat ini memang banyak wacana untuk membuat kegiatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. “Diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” katanya. Persoalannya, ide-ide atau gagasan mengenai konsep kegiatan dari pihak di luar kawasan hutan, terkadang berbeda dengan yang diinginkan masyarakat sekitar. Lebih lanjut Hendy menyebut beberapa waktu yang lalu sempat ada lontaran untuk pengembangan ternak untuk warga di kawasan seperti itu. Sebenarnya, kalau mau dipaksakan tentunya program tersebut sudah dapat dilakukan. “Sudah ada pihak yang bersedia untuk menyeponsorinya,” ujarnya sambil menyebut nama

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Sekilas Berita salah satu bank. Namun begitu dia mengusulkan agar dikaji ulang lagi. Persoalannya, apakah kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sekitar, tentu perlu pendalaman. “Itu yang perlu dirumuskan terlebih dahulu,” tandasnya. Sebelumnya, Public Affair Manajer PT Djarum Kudus, Handoyo Setyo menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali memberikan bantuan pohon penghijauan di kawasan Gunung Muria. Sebelum bantuan vegetasi diberikan, biasanya terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian soal jenis apa yang dinilai cocok. “Biasanya masyarakat menginginkan jenis ini, sedangkan kita mengusulkan yang lainnya,”

foto: net/progres

paparnya. Kata kuncinya, pihaknya akan memilih jenis

seperti Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, dan Nias

pohon yang dapat memberi manfaat ganda. Selain

Utara sudah mengajukan surat permintaan alokasi

fungsi konservasi, pohon penghijauan yang ada

raskin itu hingga bulan November.

juga harus dapat memberi manfaat bagi penduduk sekitar.

Hanya Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir yang realisasinya di sekitar atau

“Kepentingan konservasi dan ekonomi memang

di bawah 70 persen. “Kesadaran pemerintah kota

harus diwujudkan secara bersamaan, dan tidak

dan kabupaten untuk memperlancar permintaan

dapat dilakukan salah satunya saja,” ujarnya. n HK

ke Bulog dan penyaluran raskin ke warga semakin tinggi,” kata Rusli. Kebijakan Bulog yang memberlakukan sistem

Penyaluran Raskin di Sumut Capai 89%

“tunggakan/penyaluran berjalan” dimana raskin tidak disalurkan Bulog. Kalau pemerintah setempat itu masih belum melunasi dana raskin sebelumnya juga dinilai menjadi salah satu pemicu penyaluran

Penyaluran beras untuk warga miskin (raskin)

raskin yang lancar itu.

di Sumatera Utara (Sumut) hingga 19 Oktober 2010

“Sistem itu juga yang membuat tunggakan raskin

sudah mencapai 89,82 persen atau 112.955 ton

ke Bulog Sumut tahun 1998 - 2008 terus menurun

seiring dengan menurunnya juga jumlah tunggakan

di samping adanya kerja sama penanganan utang

pembayaran beras itu dari pemerintah kota/

itu antara Bulog dengan Kejaksaan Tinggi Sumut,”

kabupaten.

katanya.

“Hingga 19 Oktober, penyaluran raskin (beras

Dia menyebutkan, tunggakan raskin tinggal

untuk warga miskin, red) sudah 89,82 persen dari

Rp700an juta dari sebesar Rp1,192 miliar

seyogianya di periode itu sebesar 125.754 ton.

sebelumnya.

Dengan kondisi seperti itu diharapkan penyaluran

Pengamat ekonomi Sumut, Jhon Tafbu Ritonga,

raskin bisa 100 persen hingga akhir tahun,” kata

menyebutkan, kelancaran penyaluran raskin

Humas Bulog Sumut, Rusli, sore ini.

bisa menjadi salah satu penekan inflasi. Dengan

Penyaluran raskin di beberapa kota yakni Kota

tercukupinya beras di rumah warga, maka pembelian

Tanjung Balai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota

bahan pangan itu di pasar agak berkurang dan itu

Sibolga, dan Kabupaten Padang Lawas dan Padang

bisa membantu menstabilkan harga jual yang sangat

Lawas Utara, bahkan sudah mencapai 100 persen.

erat dengan besaran inflasi. n HK

Sementara beberapa pemerintah daerah lainnya

PROGRES  Edisi 1  november 2010

Lensa Peristiwa

Ucapan Selamat dari berbagai instansi swasta, lembaga pemerintahan dan LSM atas diresmikannya Kantor Sekretariat TNP2K di Gedung Grand Kebon Sirih, Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat.

Wakil Presiden Boediono selaku Ketua TNP2K memotong tumpeng sebagai tanda diresmikannya Kantor Sekretariat TNP2K pada Juli 2010.

Sekretaris Eksekutif TNP2K yang juga menjabat Deputi Setwapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto menjelaskan target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8–10% pada 2014 di hadapan undangan yang menghadiri peresmian Kantor TNP2K.

Kepala Sekretariat Tonno Supranoto (kedua dari kanan) beserta Staf berpose bersama Ketua TNP2K Boediono.

Edisi 1  november 2010  PROGRES

Lensa Peristiwa

Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat memberikan arahan dalam Lokakarya Multi Pihak tentang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Mikro dan Kecil dalam Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan TNP2K pada Oktober 2010 di Jakarta.

Menko Kesra HR. Agung Laksono memberikan selamat atas dianugerahkannya Tanda Jasa Satyalancana Wirakarya kepada Tonno Supranoto, Asdep Urusan Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko Kesra yang juga Kepala Sekretariat TNP2K, di Kantor Kemenko Kesra, bulan lalu.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto memberikan sambutan pada pembukaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo & Award 2010 di Jakarta Convention Center, Oktober 2010.

Bambang Widianto bersama Sujana Royat, memeriksa produk hasil pemberdayaan masyarakat di salah satu stand peserta pameran GKPM Expo & Award 2010.

Tim TNP2K yang dipimpin Bambang Widianto bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, dalam rangka pemantapan kelembagaan TKPK Daerah.

PROGRES ď Ź Edisi 1 ď Ź november 2010

Salurkan Donasi untuk korban bencana Wasior, Mentawai, dan Merapi Donasi Melalui SMS *811# Untuk para pengguna Telkomsel, ketik *811#, pilih PMI (2), lalu ikuti petunjuk selanjutnya.

Donasi Bencana Umum

Wahyu Putro A/antara

1. Bank BCA, KCU Thamrin Jakarta, Nomor Rekening: 206.300668.8, atas nama: Kantor Pusat PMI. 2. Bank Mandiri, KCP JKT Krakatau Steel, Nomor Rekening: 070-00-0011601-7, atas nama: Palang Merah Indonesia. 3. BRI, KC Pancoran, Jakarta, Nomor Rekening: 0390-01-000030-30-3, atas nama: Palang Merah Indonesia. Wahyu Putro A/antara

Donasi Menggunakan Mata Uang Dollar Amerika (USD) Bank Mandiri KCP Jakarta Wisma Baja, No. Rekening: 070-00-0584905-9, Atas nama: Palang Merah Indonesia. Humas PMI +62.21.7992325 E Mail : pmi@pmi.or.id

SUSANTO/AFP/Getty Images

Kris Hadiyanto/Setwapres

Iggoy el Fitra/ANTARA

Yudhi Mahatma/ANTARA

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT INI DIPERSEMBAHKAN OLEH MAJALAH PROGRES