Progres April 2011 by majalah progrs

April 2011

PENGUATAN KELEMBAGAAN TNP2K

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan

Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Integrasi Program

Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Miskin

SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

instrumen Utama penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sekretariat TNP2K : Grand Kebon Sirih Lt 4-6, Jalan Kebon Sirih No 35 Jakarta Pusat 10110 l Telp 62-21-3912812 l www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK KELOMPOK PROGRAM PROGRAM III II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Surat dari Redaksi

April 2011

PENGUATAN KELEMBAGAAN TNP2K

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan

Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Integrasi Program

Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Miskin Cover : sujarwadi Foto

: iwan hamka

Penguatan Kelembagaan

embaca sekalian, Progres edisi kali ini akan mencoba kembali mensosialisasikan program pemerintah dalam upayanya untuk mempercepat pe nanggulangan kemiskinan di negeri ini. Seperti diketahui kemiskinan merupakan isu besar yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah mentargetkan pada 2014 nanti angka kemiskinan turun menjadi 8 hingga 10 persen. Saat ini angka kemiskinan masih berada di posisi 13,3 persen. Upaya percepatan yang tengah dilakukan pemerintah untuk me nanggulangi kemiskinan tersebut membutuhkan penguatan ke lembagan penanggulangan kemis kinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan kapasitas ke lembagaan perlu dilakukan agar kelembagaan tersebut dapat menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel. Akselerasi penanggulangan ke miskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Pemerintah di dae rah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan Perpres No.15/2010 juga harus membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat pro

Pelindung : Wakil Presiden RI Penasehat : l Seswapres RI l Deputi Seswapres Bidang Kesra l Staf Khusus Wapres

vinsi, dan juga kabupaten/kota. Dasar hukum pembentukan TKPK selain Perpres No.15/2010 adalah Peratura n Menteri Dalam Negeri No.42/2010 tentang Tim Koordinasi Pe n a n g g u l a n g a n Ke m i s k i n a n Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, ada dua payung hukum pembentukan TNP2K dan TKPK, yakni Perpres No.15/2010 dan Permendagri No.42/2010. Dalam melaksanakan tugasnya dua lembaga (TNP2K dan TKPKD) inilah yang menjadi motor penggerak program percepatan penanggulangan ke miskinan di negeri ini. Yang juga harus menjadi catatan, dibentuknya TNP2K dan TKPKD me rupakan bukti dari keseriusan pe merintah dalam penanggulangan ke miskinan. Selain itu juga menegaskan bahwa pekerjaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di negeri ini bukan pekerjaan yang mudah. Selain penguatan kelembagaan dalam program percepatan kemis kinan, artikel menarik lainnya juga kami sajikan untuk pembaca sekali an. Besar harapan kami apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat. Selamat membaca.

Penanggung Jawab : Kepala Sekretariat TNP2K

Redaktur Pelaksana : Wilson B Lumi

Pemimpin Redaksi : Hamka Kurniawan

Staf Redaksi : Utoyo Harjito K Kuncoro Tata Letak / Artistik : Sujarwadi

Alamat Redaksi: Sekretariat TNP2K Gd. Grand Kebon Sirih Lt. 4 Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat 10110 Telp. : 021-3912812 Fax. : 021-3912511, 3912513 Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Daftar Isi 3-23

Kabar Daerah

Laporan Utama

Pendidikan akan Menurunkan Angka Kemiskinan

Topik Utama

alah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Sektor pendidikan harus diutamakan karena dalam jangka panjang sektor ini sangat efektif bagi penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Karena anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pendidikan memadai akan memiliki kesempatan besar untuk keluar dari kemiskinan di masa depan.

Oleh: IWAN HAMKA

Masalah pendidikan merupakan ujung tombak dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dengan terselenggaranya program pendidikan itu diharapkan akan tercipta kualitas tenaga kerja yang terampil di masa depan. Sehingga nantinya akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Pembentukan TKPK Daerah bertujuan agar fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan di

Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu pemerintah telah berkomitmen untuk mengalo-

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

daerah berjalan baik. Dengan begitu, seluruh program pengentasan kemiskinan di daerah PROGRES/ HAMKA

Wakil Presiden Boediono

maupun di pusat tepat sasaran.

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Oleh: EKO CAROKO

Pembentukan TKPK Daerah bertujuan agar fungsi koordinasi penangulangan kemiskinan di daerah berjalan baik. Dengan begitu, seluruh progam pengentasan kemiskinan baik di daerah maupun di pusat tepat sasaran.

ejak republik ini berdiri 66 tahun yang lalu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak pernah berhenti. Begitu juga di era pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Salah satu visi dan misi duet SBY –Boediono adalah menurunkan angka kemiskin-

Kabar Daerah

Masalah pendidikan merupakan ujung tombak dari upaya peningkatan kualitas

an hingga mencapai 8%-10% pada 2014 nanti. Nah, untuk menjabarkan target itu Presiden pun membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpers) No.15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Perpers tersebut maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden Boediono. Sementara Menteri Koordinator Bidang Ke-

PROGRES  Edisi 6  APRIL 2011

sumberdaya manusia. Dengan terselenggaranya program pendidikan itu diharapkan akan tercipta kualitas tenaga kerja

yang terampil di masa depan. Sehingga nantinya akan bisa menurunkan angka kemiskinan Nasional

di Indonesia.

Nasional

Wapres: Kekuatan PNPM terletak pada Pemberdayaan Oleh: B. WILSON LUMI

Wakil Presiden RI, Budiono mengatakan, kekuatan PNPM Mandiri terletak pada pemberdayaan, dimana masyarakat menentukan akan kebutuhannya sendiri. Dana BLM yang diberikan ini bertujuan sebagai dana inisiatif untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“D

ana BLM langsung ditujukan kepada masyarakat, bukan untuk pejabat, bupati, maupun camat,” kata Wapres saat menyerahkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Provinsi Sulbar tahun 2011 sebesar Rp 125,33 milyar. Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Desa Bambu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Jumat (18/2). Menurut Wapres, pemerintah telah berkomitmen bahwa program PNPM Mandiri ini akan terus ditingkatkan baik dari sisi lokasi maupun dana, bahkan dana sampai tingkat kecamatan hingga tahun 2014 nanti. Wapres juga berharap kepada pemerintah daerah untuk turut serta mendukung program pemberdayaan ini melalui sharing pembiayaan. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan serangkaian dengan acara kunjungan Wapres Budiono ke Provinsi Sulawesi Barat

FOTO: ABROR/PRESIDENSBY.INFO

PERTEMUAN MENTERI ASEAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berbincang dengan bersama Menteri Keuangan ASEAN, Jepang, China dan Korea Selatan, dalam pembukaan Pertemuan Ke-15 Menteri Keuangan ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/4). Presiden dalam pidatonya mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu langkah pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Presiden Yudhoyono: “ASEAN Community” Harus Mengupayakan Pemberantasan Kemiskinan Oleh: UTOYO HARJITO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rencana integrasi sepuluh negara Asia Tenggara dalam “ASEAN Community” seharusnya tidak terpisah dari upaya pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut.

alam pidatonya pada pembukaan pertemuan menteri keuangan ASEAN di Bali International Conven-

tion Center, Nusa Dua, Presiden mengingatkan pemberantasan kemiskinan di wilayah Asia Tenggara tidak bisa diabaikan karena dari 1,4 miliar penduduk dunia yang masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,25 dolar AS per hari, sebanyak 118 juta di antaranya berada di negara-negara ASEAN. “Karena itu, saya percaya upaya kita bersama harus berkontribusi pada kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan, salah satu isu yang paling mengemuka di wilayah ASEAN,” ujar Presiden SBY.

Karena itu, menurut dia, negara-negara ASEAN harus mampu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan finansial yang bersifat inklusif kepada semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses ke berbagai jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan. Selain itu, Presiden mengatakan, pemerintah negara-negara ASEAN juga harus mampu menyediakan jasa fasilitas perbankan kepada warganya yang masih miskin agar mereka bisa mendapatkan akses kredit untuk memulai

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

Nasional

WAPRES.GO.ID

Wakil Presiden Boediono

(Sulbar) selama dua hari. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh beberapa menteri, diantaranya Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan M. Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sementara itu, Menteri Djoko Kirmanto mengatakan, dana BLM ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada lima kabupaten di Sulbar. Alokasi dana tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pembiayaan di daerah Sulbar guna mempercepat pembangunan di provinsi termuda ini. Pembangunan yang dilakukan melalui program PNPM di Provinsi Sulbar ini seperti, pembangunan sarana air minum, jembatan, jalan desa dan renovasi rumah. Terkait air minum, Djoko merasa senang akan tercukupinya kebutuhan air minum di Provinsi Sulbar. Ia juga mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk penyediaan dan pelayanan

air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama di daerah kritis air akan diprogramkan pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan, dari tahun ke tahun. “Hal itu telah ditegaskan oleh Bapak Presiden pada sidang kabinet yang lalu,” ujarnya menjawab pertanyaan warga saat mengikuti kunjungan kerja dan dialog dengan Wapres Boediono. Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan mengatakan bahwa bantuan dari Kementerian PU sangat meringankan beban daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada wilayah perdesaan. Program ini semakin mendukung ekonomi lokal dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang saat ini telah mencapai angka 15,1 persen, melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 6,3 persen. Ia juga mengatakan bahwa PNPM Mandiri yang berbasis pemberdayaan masyarakat di tahun 2009 telah dilaksanakan di 66 desa tertinggal per tahun. “Desa miskin yang ada di Sulbar berkurang melalui biaya bantuan PNPM Mandiri senilai Rp 21 miliar dan didukung oleh APBD masing-masing kabupaten di Provinsi Sulbar,” katanya.

Wisata

SBT Bangun Kawasan Wisata Terpadu

Program Pemberdayaan Masyarakat Sumbang 70% Pengurangan Kemiskinan

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram Bagian Timur begitu melimpah untuk diolah dan dikembangkan menjadi sarana wisata.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Program Pemberdayaan Masyarakat menyumbang 70% dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Oleh: B WILSON LUMI

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

abupaten Seram Bagian Timur (SBT) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Ibukota kabupaten ini sebenarnya terletak di Dataran Hunimoa, akan tetapi pusat kegiatan termasuk pemerintahan sementara berlangsung di Bula. Daerah ini terpilah atas dua gugusan

Nasional

pulau yaitu Pulau Seram Bagian Timur dan Pulau Kesui, dengan kondisi kepulauan dan jalan yang masih minim jumlah dan kualitasnya. Berbagai kegiatan masih amat bergantung pada angkutan laut yang berpusat di Ambon (ibukota Provinsi Maluku). Berdasarkan data BPS tahun 2008, ketersediaan infrastruktur transportasi di SBT masih sangat minim, yakni baru sekitar 6,45

%. Sangat juah bila dibandingkan dengan jaringan jalan di ibukota propinsi, Kota Ambon yang sudah hampir 100 % terhubung (98.00%). Untuk Propinsi Maluku, infrastruktur transportasi mencapai 50,77 % sementara secara nasional pada posisi 86,12 %. Namun seiring perjalanan waktu, daerah yang memiliki luas wilayah 3.952,08 Km2 ini, terus memompa semua potensi

Edisi 6  APRIL 2011  PROGRES

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Wakil Presiden Boediono

menyatakan rencana integrasi

mengatakan, kekuatan PNPM

sepuluh negara Asia Tenggara yang

Mandiri terletak pada pemberdayaan,

Potensi sumber daya alam di

tergabung dalam ASEAN Community

dimana masyarakat menentukan

Kabupaten Seram Bagian Timur

seharusnya tidak terpisah dengan

kebutuhannya sendiri. Dana BLM

begitu melimpah untuk diolah

upaya pemberantasan kemiskinan di

yang diberikan ini bertujuan sebagai

dan dikembangkan menjadi

wilayah tersebut.

dana inisiatif untuk kebutuhan

sarana wisata.

masyarakat itu sendiri.

Edisi 65  april maret2011 2011 PROGRES PROGRES

Wisata

Nasional

Wapres: Kekuatan PNPM terletak pada Pemberdayaan Oleh: B. Wilson Lumi

Wakil Presiden RI, Boediono mengatakan, kekuatan PNPM Mandiri terletak pada pemberdayaan, dimana masyarakat menentukan akan kebutuhannya sendiri. Dana BLM yang diberikan ini bertujuan sebagai dana inisiatif untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“D

ana BLM langsung ditujukan kepada masyarakat, bukan untuk pejabat, bupati, maupun camat,” kata Wapres saat menyerahkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2011 sebesar Rp 125,33 miliar. Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Jumat (18/2). Menurut Wapres, Pemerintah telah berkomitmen bahwa program PNPM Mandiri ini akan terus ditingkatkan baik dari sisi lokasi maupun dana, bahkan dana sampai tingkat kecamatan hingga tahun 2014 nanti. Wapres juga berharap kepada pemerintah daerah untuk turut serta mendukung program pemberdayaan ini melalui sharing pembiayaan. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan serangkaian

Edisi 6  april 2011  PROGRES

wapres.go.id

Wakil Presiden Boediono

dengan acara kunjungan Wapres Boediono ke Provinsi Sulbar selama dua hari. Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh beberapa menteri, diantaranya Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pendidikan M. Nuh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Sementara itu, Menteri Djoko Kirmanto mengatakan, dana BLM ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada lima kabupaten di Sulbar. Alokasi dana tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pembiayaan di daerah Sulbar guna mempercepat pembangunan di provinsi termuda ini. Pembangunan yang dilakukan melalui program PNPM di Provinsi Sulbar ini seperti, pembangunan sarana air minum, jembatan, jalan desa dan renovasi rumah. Terkait air minum, Djoko merasa senang akan tercukupinya kebutuhan air minum di Provinsi Sulbar. Ia juga mengatakan, pemerintah telah

berkomitmen untuk penyediaan dan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama di daerah kritis air akan diprogramkan pemerintah secara bertahap dan berkelanjutan, dari tahun ke tahun. “Hal itu telah ditegaskan oleh Bapak Presiden pada sidang kabinet yang lalu,” ujarnya menjawab pertanyaan warga saat mengikuti kunjungan kerja dan dialog dengan Wapres Boediono. Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan mengatakan bahwa bantuan dari Kementerian PU sangat meringankan beban daerah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pada wilayah perdesaan. Program ini semakin mendukung ekonomi lokal dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang saat ini telah mencapai angka 15,1 persen, melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar 6,3 persen. Ia juga mengatakan bahwa PNPM Mandiri yang berbasis pemberdayaan masyarakat di tahun 2009 telah dilaksanakan di 66 desa tertinggal per tahun. “Desa miskin yang ada di Sulbar berkurang melalui biaya bantuan PNPM Mandiri senilai Rp 21 miliar dan didukung oleh APBD masing-masing kabupaten di Provinsi Sulbar,” katanya.

Program Pemberdayaan Masyarakat Sumbang 70 Persen Pengurangan Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program Pemberdayaan Masyarakat menyumbang 70 persen dalam mengurangi angka kemiskinan di Indo-

Nasional nesia. Sedangkan sampai tahun 2014, Indonesia mentargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 8 persen. Rata-rata tiap tahun Indonesia mampu mengurangi kemiskinan 0,6 persen. Kendati angka tersebut tertinggi di dunia, namun untuk mengejar target 8 persen pada 2014, angka penurunannya seharusnya 1 persen per tahun. Karena itu, pelaksanaan PNPM Mandiri perlu terus dievaluasi. Demikian fakta yang terungkap dalam Launch Workshop of the Urban Poverty Analysis, Program Review and PNPM Urban Process Evaluation Study yang diselenggarakan Bank Dunia dan Bappenas di Jakarta akhir Maret lalu (29/3). Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, dan menghadirkan narasumber antara lain Sujana Royat (Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan), Franz Dress-Gross (Sector Manager, Sustainable Development, The World Bank), Judy Baker (Lead Economist), Peter Glick dan Vivi Alatas (Senior Economist World Bank), dan lainnya. Acara dipandu oleh Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum, Danang Parikesit. Budi Yuwono mengungkap kan, PNPM Mandiri Perkotaan yang sebelumnya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sampai saat ini telah membentuk 13.146 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), 701 ribu kader masyarakat/relawan, 497 ribu KSM dengan jumlah anggota KSM mencapai 3,9 juta jiwa. Sejak pertama digulirkan tahun 1999, PNPM Mandiri Perkotaan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak Rp. 5 triliun, terdiri dari ABPN Rp. 4,5 Triliun dan APBD (DDUB) Rp. 500

wapres.go.id

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono (kiri)

miliar. Penerima manfaat P2KP sebanyak 22,3 juta warga miskin yang terdiri dari penerima manfaat kegiatan infrastruktur sebanyak 15,9 juta jiwa, kegiatan ekonomi sebanyak 2,1 juta jiwa, dan 4,3 juta jiwa menerima manfaat kegiatan sosial. “Studi dan evaluasi PNPM Perkotaan telah dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari Kementerian PU, Bappenas, dll. Kegiatan studi dan evaluasi tersebut rata-rata menilai positif terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan beserta rekomendasi untuk meningkatkan penangan an kemiskinan,” ujar Budi. Temuan positif tersebut antara lain; Pertama, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam swakelola pembangunan melalui BKM/LKM, termasuk tumbuhnya demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, tumbuhnya sense of responsibility dan sense of ownership yang dibuktikan melalui kontribusi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Keempat, berdasarkan temuan tim audit BPKP, auditor independen, dan temuan tim pengendali PNPM menunjukkan hasil wajar tanpa pengecualian terhadap laporan PNPM

Mandiri Perkotaan. Judy Baker memaparkan, studi Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia dan evaluasi PNPM pada April nanti akan memasuki mid-term report, Mei–Juni penelitian ke lapangan, Juli merumuskan temuan awal, September penyusunan draft akhir, dan Oktober akan dilakukan review. Terkait studi yang akan dilakukan World Bank, Budi Yuwono mengharapkan hasil yang menyangkut beberapa hal antara lain; pertama, memastikan bahwa PNPM perkotaan diterima oleh masyarakat miskin, baik dalam akses pengambil keputusan maupun pengelolaan kegiatan. Kedua, mencari sinergi program PNPM Perkotaan dengan program cluster 1 maupun 3 yang dikoordinasi masyarakat setempat melalui penguatan kapasitas BKM. Ketiga, memperkuat good governance antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keempat, optimalisasi pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat melalui penyempurnaan konsep program neighborhood development. Kelima, merumuskan strategi PNPM Perkotaan yang tepat dan efektif untuk kelompok sasaran hampir miskin. Keenam, meningkatkan peran Pemda dalam pengelolaan PNPM Perkotaan. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Nasional

Edisi 6  april 2011  PROGRES

Nasional

Wapres Resmikan “IIICE” 2011 Oleh: utoyo harjito

IIICE merupakan forum para pejabat pemerintah dengan sektor swasta dalam upaya bersama untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Perencanaan Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kadin menggan deng PT Infrastruktur Asia untuk penyelenggaraan even ini selama empat tahun ke depan. IIICE 2011 dihadiri lebih dari 800 delegasi dengan 87 pembi cara dan 13 moderator termasuk menteri, gubernur, CEO dan para pemimpin industri infrastruktur.

segera membahas masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang hingga saat ini belum bisa diputuskan menjadi undang-undang. “BPJS nanti akan dibahas, dikumpulkan dulu bahanbahannya, rencananya Senin (11/4),” kata Yopie di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat. Badan Penyelenggara Jaminan

akil Presiden Boediono meresmikan “Indonesia Interna tional Infrastructure Conference and Exhibition” (IIICE) 2011 di Jakarta. Wapres datang ke tempat acara pukul 09.00 WIB. Acara dibuka dengan sambutan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo B Sulisto, yang dilanjutkan dengan sambutan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Wapres Boediono memberi kan sambutan sekitar pukul 09.45 WIB yang diikuti dengan membuka secara resmi IIICE 2011 tersebut dengan pemukulan gong. “Saya menyampaikan apre siasi kepada penyelenggara yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membuat konfe rensi ini, konferensi yang sangat penting untuk pembangun an infrastruktur,” kata Wapres Boediono. Seusai hal itu, Wapres melakukan peninjauan anjung an- anjungan peserta IIICE 2011. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kamar Dagang Indo nesia dan Industri (Kadin) yang didukung oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

foto: Widodo S Jusuf

Wakil Presiden Boediono mengunjungi gerai peserta “Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition” (IIICE) 2011 di Jakarta.

Selain konferensi, IIICE juga diisi anjungan perusahaan-perusa haan infrastruktur dan pendu kungnya. Ketua Kadin Suryo B Sulisto mengatakan, IIICE ini merupa kan upaya mendukung peme rintah untuk percepatan proyekproyek infrastruktur. “Konferensi ini menyediakan forum antara pejabat pemerintah dan investor guna mendukung infrastruktur Indonesia,” katanya.

Wapres Percepat BPJS Sementara itu, juru bcara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, mengatakan, Wapres Boediono

Sosial merupakan turunan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004 yang seharusnya sudah terbentuk pada 19 Oktober 2009. Akibat belum terbentuknya BPJS, UU No. 40/2004 tentang SJSN yang menjadi dasar hukum terbentuknya jaminan sosial belum bisa diberlakukan. UU No. 40/2004 menyebutkan empat penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan Asabri, dirasa belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah akan mengaturnya dengan mendirikan BPJS. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Kabar Daerah

Subsidi Biaya Pendidikan itu Sudah Menampakkan Hasil yang Cukup Baik Oleh: b wilson lumi

Mewujudkan peningkatan kualitas sum ber daya manusia dengan program subsidi biaya pendidikan lewat program bebas SPP dan pemberian beasiswa secara adil merata bagi “anak” Jembrana yang berprestasi namun tidak mampu, itu langkah utama kami menjadikan Jembrana kabupaten terbaik di Provinsi Bali. Bupati Kabupaten Jembrana, I Putu Artha

paya yang wajib ditempuh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pemerataan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pemerintah harus menempatkan program pendidikan sebagai prioritas. Itu yang dilakukan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana sejak tahun 2005 atau masih pada masa pemerintahan Bupati Jembrana, I Gede Winasa dan I Putu Artha sebagai Wakil Bupatinya, menjadikan program peningkatan mutu pendidikan sebagai prioritas. Subsidi biaya pendidikan dengan nyata, sudah digulirkan. Program subsidi biaya pendidikan tersebut oleh masyarakat Jembrana disebut dengan Pendidikan Gratis. Dengan program tersebut pihak sekolah tidak perlu lagi memungut biaya SPP, biaya pembangunan dan sarana

Edisi 6  april 2011  PROGRES

foto: istimewa

Bupati Jembrana I Putu Artha berdialog dengan pelajar SMU. Selain menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, Pemkab Jembrana juga menggelontorkan anggaran pendampingan dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan kepada sekolah negeri dan swasta. Selain itu, Pemkab Jembrana juga memberikan reward kepada siswa berprestasi berupa beasiswa.

prasarana, termasuk biaya pembelian buku paket, karena biaya-biaya tersebut sudah disubsidi oleh Pemkab Jembrana. Disamping itu, selain mendapat subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat, Pemkab Jembrana juga menggelontorkan anggaran pendampingan dalam bentuk Bantuan Operasional Pendidikan kepada sekolah negeri dan swasta. Selain itu, Pemkab Jembrana juga memberikan reward kepada siswa berprestasi berupa beasiswa. Dampak dari perhatian pemerintah yang serius ini, Kabupaten Jembrana berhasil melampaui angka melek huruf secara nasional. Secara nasional angka melek huruf per tahun 2008 mencapai 87,2 persen sementara Kabupaten Jembrana

berhasil mencapai 89,1 persen. Jika dibandingkan dengan capaian antar kabupaten se-Provinsi Bali, seperti terlihat pada Grafik 4), Jembrana hanya berada di bawah Kota Denpasar (97,1 persen) dan Kabupaten Badung (91,8 persen). Capaian ini, menurut Bupati I Putu Artha, memungkinkan untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan, karena dilihat dari indikator aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan SD pada tahun 2010, IPK dan IPM Kabupaten Jembrana cukup tinggi yakni 118,48 persen dan 96,64 persen. Bahkan untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA, Kabupaten Jembrana berada di atas angka capaian Provinsi Bali yakni 116,97 persen:105,87 persen (APK SMP) dan 88,66 persen:79,27 persen (APM SMA) serta 100,51 persen:89,47 (APK

Kabar Daerah Grafik 1. Perkembangan Angka Melek Huruf, Tahun 1999-2008

Grafik 2. Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2010

94,0 92,1

92,0 89,5 88,4

88,0 86,0 84,0

120 119,10 118,48 116,77

100

87,1

86,5 84,7

89,1

116,97 105,87 98,11

100

95,23

79,27 74,52

77,57

73,44 55,73

60 40

80,0

78,0 2002

2008

apk sd/mi

apk smp/mts

sumber: tnp2k

Jembrana

97,15

82,7

1999

96,64

86,66

100,51 89,47 69,60

84,2

82,0

76,0

140 120

90,0

Grafik 3. Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2010

Bali

apk sma/ma/smk

apm sd/mi

apm sma/ma/smk

sumber: tnp2k

Indonesia

SMP) dan 77,57 persen:73,44 persen (APM SMA), seperti terlihat di Grafik 2 dan Grafik 3). Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Jembrana tetap melakukan koordinasi dan konsultasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Pusat. Persoalannya, pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan yang tergolong baru di Indonesia, di Kabupaten Jembrana belum berjalan dengan baik. Banyak tantangan, hambatan bahkan penyimpangan yang terjadi di tengah perjalanannya. Persoalan tersebut tidak hanya datang dari luar pemerintahan tetapi juga bersumber dari dalam pemerintahan sebagai pengendali program. Beberapa persoalan (penyimpangan) yang terjadi diwajah pendidikan Kabupaten Jembrana diantaranya, pemberian fasilitas sarana prasarana yang tidak merata dan terkesan hanya memanjakan salah satu sekolah, pemberian beasiswa yang tidak tepat sasaran dan tidak merata, termasuk adanya dugaan pengadaan sarana prasarana

pendidikan yang hanya menguntungkan perusahaan tertentu. Pada dasarnya program subsidi biaya pendidikan sudah menampakkan hasil yang cukup baik. Subsidi ini berhasil menurunkan Angka Putus Sekolah yang berimplikasi meningkatnya Angka Partisipasi Kasar, termasuk jumlah kelulusan siswa dalam Ujian Nasional yang selalu mencapai rata-rata tiga besar di Bali. Di tengah keberhasilan program pendidikan terse but, sangat disayangkan jika dinodai oleh perilaku seseorang yang mencoba mempermainkan anggaran atau menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Untuk itu, di era Pemerintahan I Putu Artha, Bupati Jembrana saat ini, program pendidikan akan segera dibenahi dengan me niadakan perilaku diskriminasi dan komersialisasi di dunia pendidikan. Partisipasi masyarakat juga akan dipe rankan dengan terbuka dan bertanggungjawab. Peran

Grafik 4. Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, Tahun 2008

Jembrana

89,1

Tabanan

89,0

Badung

91,8

Gianyar

82,8

Klungkung

81,5

Bangli

80,1

Karangasem

70,7

Buleleng

86,4

Kota Denpasar

97,1 0,0

20,0

40,0

60,0

87,1

92,1

80,0

100,0

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Angka Melek Huruf Provinsi Bali Angka Melek Huruf Nasional

120,0

sumber: tnp2k

masyarakat tidak hanya pada soal partisipasi biaya pendidikan, tetapi juga termasuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pendidikan. Para guru sebagai tenaga pendidik harus mendapat jaminan kenyamanan dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Wisata

SBT Bangun Kawasan Wisata Terpadu Potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram Bagian Timur begitu melimpah untuk diolah dan dikembangkan menjadi sarana wisata.

Oleh: b wilson lumi

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

terbagi atas dua gugus pulau yaitu Pulau Seram Bagian Timur dan Pulau Kesui. Dengan kondisi kepulauan dan jalan yang masih minim jumlah dan kualitasnya, berbagai kegiatan masih amat bergantung pada angkutan laut yang berpusat di Ambon (ibukota Provinsi Maluku). Berdasarkan data BPS tahun 2008, ketersediaan infrastruktur transportasi di SBT masih sangat minim, yakni baru sekitar

6,45 persen. Sangat jauh bila dibandingkan dengan jaringan jalan di ibukota provinsi Maluku, Kota Ambon yang sudah hampir 100 persen terhubung (98 persen). Untuk Provinsi Maluku, infrastruktur transportasi mencapai 50,77 persen sementara secara nasional pada posisi 86,12 persen. Namun seiring perjalanan waktu, daerah yang memiliki luas wilayah 3.952,08 km2 ini,

Wisata terus memompa semua potensi yang ada, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah. “Target kita membuat lompatan ke depan, menjadikan SBT gerbang wisata di Timur Indonesia. Kini kita sedang berupaya mengoptimalkan seluruh kawasan wisata untuk dijadikan daerah tujuan wisata utama,” kata Bupati SBT, Abdullah Fanath dalam satu perbincangan dengan Majalah PROGRES, belum lama ini. Nama SBT, memang belum begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Maklum, kabupaten muda yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah ini baru lahir pada tahun 2006. Namun, tak perlu diragukan jika potensi sumber daya alam di Kabupaten SBT begitu melimpah untuk diolah dan dikembangkan menjadi sarana wisata. Kekayaan sumber daya alam berupa biota laut yang masih perawan dan merupakan spesies-spesies yang termasuk langka menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Belum lagi terumbu-terumbu karang dan berbagai jenis ikan dapat diolah menjadi wisata diving dan snorkling yang sangat fantastis. Selain itu, kawasan ini juga memiliki banyak sekali ragam flora dan fauna spesifik yang unik dan langka. Sebut saja misalnya seperti tanaman anggrek, rusa, burung kasuari, burung maleo, dan spesies lainnya yang didukung dengan keasrian kawasan hutannya yang dapat mendukung spesies tersebut untuk hidup dan berkembang biak di habitat alaminya. “Saat ini kami memang tengah berupaya mengembangkan diri diberbagai bidang. Salah satunya melalui pembangun-

an dan pengembangan potensi wisata yang kami miliki. Dalam waktu dekat, kami akan fokus membangun Kawasan Wisata Terpadu Pantai Sesar sebagai daya tarik utama objek wisata Kabupaten Seram Bagian Timur,” tutur Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Sitti Umuriah Suruwaky. Pantai Sesar terletak di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Letak kawasan pantai ini sangat strategis mengingat berada di titik tengah gugusan kepulauan Indonesia Bagian Timur. Ini yang membuat Pantai Sesar layak dijadikan sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. Apalagi aksesnya lebih mudah dijangkau dibanding harus menuju tempat lain yang secara geografis lebih jauh. “Pantai Sesar adalah pantai yang landai dengan ombak yang tenang dan keindahan panoramanya yang sungguh sangat menakjubkan. Keistimewaan tersebut yang dapat menunjang pengemasan konsep back to the nature resort yang akan dikembangkan di kawasan seluas 400 hektare ini,” ungkap Sitti. Di sisi lain, kata Sitti Umuriah, flora dan fauna daratan khas Indonesia Bagian Timur mampu menjadi daya pikat di kawasan Pantai Sesar. Para wisatawan bisa melihat dari dekat tumbuhan anggrek, burung kasuari, burung kakatua, jambul merah, jambul kuning, burung maleo, burung kenari, rusa, dan lainnya. Rupanya tak sebatas itu keelokan yang hendak ditawarkan. Di lautan, Pantai Sesar memiliki kekayaan biota laut dan terumbu karang yang indah serta masih alami. Dengan potensi-potensi yang dimiliki kawasan Pantai Sesar, kami berupaya untuk merealisasikan konsep conservation park and resort.

Panorama pantai dan dasar laut Karang Bais.

foto: istimewa

Tujuannya untuk melestarikan kekayaan alam yang ada, pelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap flora dan fauna dari kepunahannya. “Pendek kata, kami akan mengembangkan kawasan Pantai Sesar menjadi kawasan konservasi serta kawasan tujuan wisata, sehingga para wisatawan bisa mendapatkan

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Wisata

foto: istimewa

Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Fanath bersama Wakil Bupati, Sitti Umuriah Suruwaky mengunjungi warga.

Pantai Sesar foto: istimewa

wisata alam, wisata agro dan wisata olahraga sekaligus. Tentu saja, harapan lainnya dapat meningkatkan berbagai aspek demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sbt maupun Provinsi Maluku,â&#x20AC;? tandasnya.

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

Sitti Umuriah menambahkan, demi terwujudnya gagasan besar tersebut, pihaknya akan membangun berbagai infrastruktur utama maupun pendukung. Misalnya sarana jalan, jembatan, listrik, restoran, cottages, dan area publict yang

menyediakan warung pantai serta wahana water sport. Adapun berbagai permainan di wahana water sport yang akan disiapkan antara lain parasailing, jetski, wind surfing, banana boat, flying fish, diving, dan snorkling. Khusus untuk ketersediaan infrastruktur dasar seperti jaringan listrik yang pada tahun 2008 baru mencapai 77,42 persen akan terus dipacu dan ditingkatkan. Selain Pantai Sesar, Kabupaten Seram Bagian Timur juga masih memiliki obyek wisata alam lainnya yang perlu disinggahi. Misalnya Pantai Pulau Kon Geser, Pantai Tobo, Pantai Suar Namalean Gorong, Danau Hatumete, Goa Desa Wowo, dan atraksi budaya seperti Bambu Gila. Ini semua akan dibangun terkoneksi agar pesona SBT semakin kemilau. Salah satu contoh misalnya, wisatawan yang sedang menikmati keindahan Pantai Englas, dapat mengarahkan pandangan ke sebelah Barat, di sana tampak terbentang Tanjung Sesar dengan segala pesonanya. Jadi, wisatawan yang berkunjung bisa menikmati pesona tempat-tempat tujuan wisata, sekaligus menikmati ikan bakar hasil tangkapan sendiri dengan jaring yang disewa dari penduduk setempat. Situasi dan kondisi alam yang asri, pohonâ&#x20AC;&#x201C; pohon kelapa dan kasuaria yang tumbuh sepanjang pantai dipastikan memberikan kesan yang damai dan tenang. Kemudian Danau Sole yang berada di Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom. Objek wisata Danau Sole ini sesungguhnya sudah dikenal di seluruh dunia. Wisatawan mancanegara sangat sering berkunjung ke danau air laut ini melalui perjalanan panjang dari negara mereka menggunakan

BUKU 4 – INFRASTRUKTUR DASAR

Wisata

KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR kapal pesiar (cruise ship). Wisatawan mancanegara kerapkali menyebut Danau Sole sebagai salah satu danau air laut terunik dan sangat eksotik di dunia. Airnya jernih dan tenang, sehingga sangat cocok untuk renang, mancing, maupun untuk menikmati pemandangan bawah laut (snorkeling dan diving). Ini karena Danau Sole merupakan tempat berkumpulnya beragam biota laut, berbagai jenis terumbu karang yang indah dan ratusan jenis ikan. Danau Sole yang eksotik, ditunjang pesonanya juga dengan lingkungan sekitar yang asri dan keramahtamahan penduduk Amarsekaru. Bagi wisatawan yang telah tiba di Kota Ambon, perjalanan ke Danau Sole di Amarsekaru menggunakan kapal laut Manusela tujuan kota kecamatan Seram Timur, Geser. Bila sudah tiba di Geser, wisatawan melanjutkan perjalanan menggunakan speed boot atau long boat menuju Amarsekaru, Kecamatan Gorom. Harga tiket kapal Manusela Ambon – Geser Rp. 100.000. Ditambah Rp. 300.000-Rp. 500.000 untuk biaya perjalan Geser – Amarsekaru. Selanjutnya, aktifitas wisata di Kota Minyak Bula mencapai klimaksnya ketika wisatawan mengunjungi Pulau Karang Bais. Pulau ini oleh masyarakat Bula disebut sebagai pulau sejuta pesona. Pulau tanpa pohon dan Pulau Garogos

Tabel 2. Ketersediaan Infrastruktur Dasar Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 tabel 1. Ketersediaan infrastruktur Dasar Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 Infrastruktur Energi

Provinsi

Infrastruktur Komunikasi

Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur Transportasi

Jaringan Listrik

Jarak Kantor Pos

Jaringan Telepon Seluler

Jarak Pasar

Koperasi/ 100.000 Penduduk

Jaringan Jalan R4

Unit

8101

MALUKU TENGGARA BARAT

84.04

67.79

8.51

69.35

32.81

36.17

8102

MALUKU TENGGARA

96.55

28.44

44.83

29.78

35.11

70.11

8103

MALUKU TENGAH

91.91

23.55

55.49

31.62

30.50

82.66

8104

BURU

93.58

50.53

26.61

40.72

44.31

49.54

8105

KEPULAUAN ARU

98.32

73.94

19.33

65.05

11.34

3.36

8106

SERAM BAGIAN BARAT

95.51

38.90

38.20

35.66

30.99

73.03

8107

SERAM BAGIAN TIMUR

77.42

52.22

38.71

59.82

13.38

6.45

8171

KOTA AMBON

100.00

6.28

100.00

5.35

33.11

98.00

8172

KOTA TUAL

89.66

50.61

24.14

55.48

15.81

41.38

8100

Maluku

91.50

47.08

35.10

46.99

30.41

50.77

1000

Nasional

93.62

18.46

87.14

14.44

28.04

86.12

Sumber: BPS - Potensi Desa, 2008

sumber: BPS-Potemsi desa, 2008/tnp2k

penghuni, pesonanya terletak pada keindahan potensi bawah lautnya, mulai dari hamparan beragam bentuk terumbu ka rang, ratusan jenis ikan berbagai bentuk, ukuran dan warna. Pulau Karang Bais, dapat dijangkau dengan menggunakan speed boat dari pantai Bula hanya dalam tempo lebih kurang 30 menit. Bila belum puas, lanjutkan petualangan ke Pulau Kon. Pulau ini berada di tengah lautan. Perjalanan dari kota kecamatan Seram Timur, Geser, ke Pulau Kon lebih kurang 2 jam dengan menggunakan kapal motor. Selain memiliki lingkungan alam yang asri, di kawasan laut sekitar

pulau ini juga memiliki potensi bawah laut yang eksotik. Melalui aktifitas snorkling dan diving, wisatawan akan menikmati semua pesona alam bawah laut itu, sama dengan pesona yang ditemukan dalam pengalaman wisata di Pulau Karang Bais di Bula, maupun Danau Sole di Amasekaru. “Jadi, tunggu apa lagi, siapkan diri Anda untuk mengunjungi dan menjelajahi Kabupaten Seram Bagian Timur. Anda akan merasakan sensasi luar biasa yang tidak diperoleh di tempat lain,” cetus Sitti Umuriah, berpromosi seraya melempar senyum manisnya. n

Pulau Geser

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Topik Utama

progres/ hamka

Wakil Presiden Boediono

TKPK Daerah: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Oleh: eko caroko

ejak republik ini berdiri 66 tahun yang lalu, upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak pernah berhenti. Begitu juga di era pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, mengentaskan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Salah satu visi dan misi duet SBY â&#x20AC;&#x201C;Boediono adalah menurunkan angka kemiskinan

hingga mencapai 8 hingga 10 persen pada 2014 nanti. Untuk menjabarkan target itu Presiden pun membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Perpres tersebut maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden Boediono. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat serta

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Topik Utama keanggotaan, kelompok kerja, sekertariat, dan pendanaan TKPK provinsi diatur melalui Surat Keputusan Gubernur 20 dengan memperhatikan Perpres 18 17,75 16,58 15/2010. Saat ini, di seluruh 15,42 16 15,97 provinsi telah terbentuk TKPK 14,15 provinsi. 13,50 14 Tak jauh berbeda dengan 12,50 12 susunan kelembagaan TKPK 11,50 10,50 12,00 13,33 11,50 10,00 provinsi. TKPK kabupaten/kota 10 10,50 juga dipimpin oleh wakil bupati/ 9,50 8 walikota. Berkedudukan di 8,00 bawah dan bertanggungjawab 6 kepada bupati/walikota. 4 Sedangkan sekretaris TKPK 2 kabupaten/kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. 0 Sedangkan keanggotaan TKPK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 kabupaten/kota terdiri dari Tingkat Kemiskinan Target RPJM (Skenario Optimis) Target RPJM (Skenario Moderat) unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku Bidang Perekonomian bertugas kabupaten/kota berdasarkan TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1kepentingan lainnya dalam sebagai Wakil Ketua I dan II. Perpres No.15/2010 juga harus penanggulangan kemiskinan. Tim ini juga beranggotakan 12 membentuk Tim Koordinasi Penetapan tugas, susunan menteri, dan kepala lembaga Penanggulangan Kemiskinan keanggotaan, kelompok kerja, non-lembaga kementerian serta (TKPK) di tingkat provinsi, dan sekretariat, dan pendanaan unsur masyarakat dan dunia juga kabupaten/kota. Dasar TKPK kabupaten/kota diatur usaha. Sementara itu, tugas hukum pembentukan TKPK dengan Surat Keputusan sebagai sekretaris eksekutif selain Perpres No.15/2010 adalah Bupati/Walikota dengan diemban Deputi Sekretaris Wakil Peraturan Menteri Dalam Negeri memperhatikan Perpres Presiden Bidang Kesejahteraan No. 42 Tahun 2010 Tentang Tim No.15/2010. Rakyat dan Penaggulangan Koordinasi Penanggulangan Secara garis besar tugas Kemiskinan. Kemiskinan Provinsi dan utama TKPK provinsi dan Secara umum ada Kabupaten/Kota. Dengan kabupaten/kota terdiri dari tigatugas yang diemban demikian ada dua payung dua bagian. Yakni melakukan TNP2K, yakni (i) menyusun hukum pembentukan TNP2K koordinasi penanggulangan kebijakan dan program dan TKPKD, yakni Perpres kemiskinan di tingkat daerah penanggulangan kemiskinan. No.15/2010 dan Permendagri (provinsi atau kabupaten/ (ii) melakukan sinergi melalui No.42/2010. kota). Dan mengendalikan sinkronisasi, harmonisasi, dan Kelembagaan TKPK provinsi pelaksanaan penanggulangan integrasi program-program berkedudukan di bawah dan kemiskinan di daerah. penanggulangan kemiskinan bertanggungjawab kepada Menurut Bambang Widianto, yang ada di kementerian atau gubernur. Ketua TKPK Provinsi Sekretaris Eksekutif TNP2K, lembaga negara lainnya serta adalah wakil gubernur, sekretaris TKPK di daerah diharapkan (iii) melakukan pengawasan TKPK provinsi merupakan mampu mendorong proses dan pengendalian pelaksanaan Kepala Bappeda Provinsi. perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Sementara keanggotaan TKPK sehingga menghasilkan ang penanggulangan kemiskinan. provinsi terdiri dari unsur garan yang efektif untuk penang Akselarasi penanggulangan pemerintah, masyarakat, gulangan kemiskinan. Selain itu kemiskinan tidak hanya dunia usaha, dan pemangku TKPK juga diharapkan mampu menjadi tugas pemerintah kepentingan lainnya dalam melakukan koordinasi dan pusat. Pemerintah di daerah penanggulangan kemiskinan. pemantauan program penang baik di tingkat provinsi maupun Penetapan tugas, susunan gulangan kemiskinan di daerah.

SASARAN TINGKAT KEMISKINAN TERCAPAI

Edisi 6  april 2011  PROGRES

Topik Utama STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (tkpk) PROVINSI PENANGGUNGJAWAB Gubernur

KETUA

: Wakil Gubernur

WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah SEKRETARIS

: Kepala Bappeda

WAKIL SEKRETARIS: Kepala BPMD

SEKRETARIAT Kepala : Ses Bappeda Wkl Kepala : Ses BPMD Anggota : Bappeda dan BPMD

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

Kepala : Kepala BPMD Wkl Kepala : Kepala Dinas Sosial Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

Kepala : Asisten Sekda Bidang Kesra Wkl Kepala : Kepala Dinas Sosial Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

POKJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI Kepala : Kabid di Bappeda Wkl Kepala : Kabid di BPS Anggota : Dis Kependudukan Kominfo, dan perguruan Tinggi setempat

POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN Kepala : Kabid di Bappeda Wkl Kepala : Kabag Biro Perekonomian Anggota : BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta setempat

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN usaha ekonomi mikro dan kecil

POKJA PENGADUAN MASYARAKAT Kepala : Kabid di bpmd Wkl Kepala : Ses Inspektorat Daerah Anggota : UPM Program-program Penanggulangan Kemiskinan

KELOMPOK PROGRAM LAINNYA Kepala

: Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Wkl Kepala : Kepala Dinas Nakertrans Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

Kepala : Asisten Sekda Bidang Ekbang Wkl Kepala : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (tkpk) KABUPATEN/KOTA PENANGGUNGJAWAB Bupati/Walikota

KETUA

: Wakil Bupati/Walikota

WAKIL KETUA : Sekretaris Daerah SEKRETARIS

: Kepala Bappeda

WAKIL SEKRETARIS: Kepala BPMD

SEKRETARIAT Kepala : Ses Bappeda Wkl Kepala : Ses BPMD Anggota : Bappeda dan BPMD

KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA Kepala : Asisten Sekda Bidang Kesra Wkl Kepala : Kepala Dinas Sosial Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kepala : Kepala BPMD Wkl Kepala : Kepala Dinas Sosial Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

POKJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI Kepala : Kabid di Bappeda Wkl Kepala : Kabid di BPS Anggota : Dis Kependudukan Kominfo, dan Perguruan Tinggi setempat

POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN Kepala : Kabid di Bappeda Wkl Kepala : Kabag Biro Perekonomian Anggota : BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta setempat

KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN usaha ekonomi mikro dan kecil Kepala : Asisten Sekda Bidang Ekbang Wkl Kepala : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

POKJA PENGADUAN MASYARAKAT Kepala : Kabid di bpmd Wkl Kepala : Ses Inspektorat Daerah Anggota : UPM Program-program Penanggulangan Kemiskinan

KELOMPOK PROGRAM LAINNYA Kepala

: Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Wkl Kepala : Kepala Dinas Nakertrans Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Topik Utama

progres/ iwan hamka

Dalam melaksanakan tugasnya, kedua lembaga (TNP2K dan TKPKD) yang menjadi motor penggerak program percepatan pengentasan kemiskinan tersebut tentunya membutuhkan dana. Adapun sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari APBN, APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. Dalam melaksanakan tugasnya TKPK daerah membentuk tim teknis. Salah satu tugas dari tim teknis ini adalah menyiapkan agenda rapat TKPK Daerah yang terdiri dari: memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah; menganalisis besaran pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD); mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan

Edisi 6  april 2011  PROGRES

yang dilakukan di daerah. Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah, dilakukan melalui dua pendekatan yakni strategi dan program. Ada empat strategi yang dikembangkan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, pendekatan program terdiri dari empat kelompok program. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan melakukan pemenuhan hakdasar, pengurangan be ban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kelompok program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayan masya rakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat. Kelompok program selan jutnya adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Dikembangkan juga pro gram-program lain yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengaktifkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pendekatan program dan strategi ini harus dilakukan se-

Topik Utama

progres/ IWAN hamka

cara terkoordinasi. Maksudnya keduanya diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya TKPK Daerah sekaligus juga menjalankan beberapa fungsi, di antaranya pengkoordinasian penyusunan SKPD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sebagai dasar penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dibidang penanggulangan kemiskinan. pengkoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD dalam hal penyusunan rencana strategis dibiang penanggulangan kemiskinan. Mengevaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan.

Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, TKPK Daerah membentuk sekretariat, seperti yang tertuang dalam Permendagri No.42/2010. Dalam menjalankan tugasnya sekretariat TKPK Daerah membentuk kelompok kerja, yang terdiri dari: (i) kelompok kerja pendataan dan sistem informasi, (ii) kelompok kerja pengembangan kemitraan, dan (iii) kelompok kerja pengaduan masyarakat. Sementara itu kelompok kerja pendataan dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (i) penge lolaan dan pengembangan data kemiskinan. (ii) pengembangan indikator kemiskinan daerah. (iii) pengembangan sistem informasi kemiskinan dan penyediaan data informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan. Kelompok kerja pengem bangan kemitraan, menjalankan

fungsi: (i) perumusan pembina an hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta merumuskan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah. Sedangkan kelompok ker ja pengaduan masyarakat menjalankan fungsi (i) meru muskan dan menyiapkan penanganan asipirasi dan pengaduan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan. (ii) merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan penanganan asipirasi dan pengaduan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan. Pendek kata dengan keberadaan TKPK Daerah, program penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah dan yang berasal dari pusat bisa berjalan seiring. Sehingga tujuan akhir mempercepat peningkatan kesejahteraan warga miskin dapat terwujud. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Topik Utama

Pemda, Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan

progres/ hamka

Oleh: eko caroko

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya berupa komando dari pemerintah pusat. Sebaliknya peran pemerintah daerah (Pemda) sangat besar dalam mengurangi angka kemiskinan di negeri ini.

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

ewat berbagai program penanggulangan kemiskinan, jumlah penduduk miskin di negeri ini berangsurangsur mulai berkurang. Seperti yang diungkapkan Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), pada periode Maret 2009 hingga Maret 2010 terbukti penduduk miskin di Indonesia berkurang sebanyak 1,5 juta orang. Keberhasilan ini, menurut Bambang tentunya juga berkat kontribusi pemerintah daerah baik yang berada di tingkat provinsi mau-

pun kabupaten/kota. Seperti diketahui kemiskinan merupakan isu besar yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah mentargetkan pada 2014 nanti angka kemiskinan turun menjadi 8 hingga 10 persen. Saat ini angka kemiskinan masih berada di posisi 13,3 persen. â&#x20AC;&#x153;Dan sejatinya ujung tombak penanggulangan kemiskinan itu ada di pemerintah daerah, karena paling mengetahui kondisi masyarakat,â&#x20AC;? kata Bambang. Untuk itulah kemudian pemerintah selain

Topik Utama

progres/ iwan hamka

membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat, juga membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dibentuknya TNP2K dan TKPKD merupakan bukti dari keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Selain itu juga menegaskan bahwa pekerjaan mengurangi jumlah penduduk miskin di negeri ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Bila TKPK di daerah sudah terbentuk maka menurut Bambang Widianto, TKPK di daerah diharapkan mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu TKPK juga diharapkan mampu melakukan

koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Upaya menanggulangi kemiskinan terbagi dalam tiga klaster. Klaster pertama berisi program-program pengentasan kemiskinan yang sasaran penerimanya adalah keluarga, target sasarannya merupakan rumah tangga. Jadi bila ada kebijakan mengenai pemberian subsidi, siapa yang menerima subsidi itu harus tepat, jangan subsidi diterima atau dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menikmati subsidi. Subsidi harus diterima oleh kelompok keluarga miskin. Klaster kedua merupakan kelompok program pengentasan kemiskinan yang sasarannya berupa komunitas, seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Lalu ada klaster ketiga yang sasaran penerimanya adalah para pengusaha skala mikro dan kecil. Apapun bentuk program penanggulangan kemiskinan yang ada harus tepat sasarannya, sesuai dengan kelompok cluster. Sejatinya pada periode Maret 2009 hingga Maret 2010 sudah ada 14,7 juta orang yang keluar dari garis kemiskinan. Sayangnya 13,2 juta orang kembali masuk ke kelompok penduduk miskin. Melihat kondisi seperti itu, strateginya adalah jangan sampai penduduk miskin yang sudah keluar dari garis kemiskinan masuk kembali ke kelompok penduduk miskin. Untuk itu dibutuhkan penyempurnaan program perlindungan sosial. Program itu diantaranya adalah program berbasis keluarga, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH).

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Topik Utama

progres/ hamka

Seperti diketahui, masyarakat miskin selalu menghadapi masalah klasik, yakni tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Oleh karena itu penyelesaian masalah pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah merupakan kunci untuk menanggulangi masalah kemiskinan di daerahnya masing-masing. Misalnya, melalui program penyediaan sanitasi dan air bersih di bidang kesehatan. Program lain yang bisa dikembangkan adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam program ini (seperti program PNPM) ada unsur pendidikan memberdayakan masyarakat melalui berbagai usaha agar kelompok atau komunitas masyarakat tersebut tidak kembali jatuh ke kelompok warga miskin. Jadi ada unsur edukasi agar mereka secara permanen bisa bertahan, tidak lagi masuk ke kelompok penduduk miskin. Selanjutnya program kemiskinan juga bisa diarahkan pada kegiatan ekonomi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Maksudnya adalah kegiatan

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan mampu membuka lapangan kerja baru, misalnya melalui pemberian bantuan modal kepada pengusaha kecil dan mikro. Untuk itu pemerintah telah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bisa juga program itu berupa mengembangkan industri manufaktur yang padat karya di daerah-daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keberadaan berbagai sarana dan infrastruktur yang memadai untuk menjaga konetivitas setiap kegiatan ekonomi yang sudah berjalan. Seperti kegiatan membetulkan jalan yang rusak atau meningkatkan kualitas jalan dari jalan tanah menjadi jalan yang beraspal. Intinya secara umum dalam program pengentasan kemiskinan juga perlu didukung oleh pembangunan diberbagai sektor, seperti bidang transportasi, bidang pertanian dan perdesaan. Dalam jangka pendekâ&#x20AC;&#x201C; menengah, setelah terbentuknya TNP2K dan TKPKD ada beberapa prioritas yang ingin dicapai.

Diantaranya adalah unifikasi sistem penargetan nasional. Prioritas ini menginginkan pemerintah ingin memiliki satu data set mengenai kemiskinan. Sekarang ini setiap kementerian memiliki data mengenai jumlah oang miskin yang berbeda-beda. Begitu juga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Boleh jadi tidak ada yang salah dari data-data tersebut, hanya saja penerapan metode penghitungan yang berbeda tentunya akan menghasilkan data yang berbeda pula. Diharapkan tahun depan sudah ada satu data kemiskinan yang digunakan oleh semua pihak. Prioritas lainnya yaitu menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial Kesehatan untuk keluarga miskin. Kemudian menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan program Keluarga Harapan. Prioritas ini terkait dengan pemberian subsidi. Pemerintah terus berupaya agar pemberian subsidi bisa langsung diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Di negara lain, menurut Bambang, pemberian subsidi langsung kepada yang membutuhkan dapat memutus rantai kemiskinan antar satu generasi dengan generasi sebelumnya. Prioritas terakhir yakni mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM. Seperti diketahui beberapa kementerian memiliki program PNPM sendiri-sendiri begitu juga halnya dengan Pemerintah Daerah. Program-program itu nantinya akan diintegrasikan, sehingga lebih tepat sasaran dan bermanfaat. n

Topik Utama

Menjadi Profesional dan Akuntabel Oleh: eko caroko

Sejatinya berbagai program telah disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Dengan terbentuknya TKPK di daerah diharapkan program pengentasan kemiskinan tersebut akan lebih cepat mengentaskan rumah tangga miskin. progres/ hamka

paya percepatan yang tengah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan membutuhkan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik ditingkat pusat maupun daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Daerah perlu dilakukan agar kelembagaan tersebut dapat menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, sejak Perpres No.15/2010 dan Permendagri No.42/2010 diterbitkan, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota langsung bergerak membentuk TKPK daerah. Menurut Wakil Gubernur Jambi Drs Fachrori Umar M Hum yang juga selaku Ketua TKPKD Provinsi Jambi, keterlibatan masyarakat dan kalangan dunia usaha perlu terus ditingkatkan. Sehingga diharapkan dapat terjadi kekuatan lokal di daerah

dalam menciptakan modal sosial masyarakat dan mampu menciptakan berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik daerah melalui pendanaan secara mandiri,” ungkapnya. Lebih lanjut Fachrori menjelaskan, Provinsi Jambi memiliki program pengentasan kemiskinan unggulan berupa Program Samisake (satu miliar satu kecamatan). Sasaran dari program ini adalah 34.180 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka diharapkan dapat dientaskan secara bertahap pada tahun 2015 melalui program Samisake dengan intervensi berupa kegiatan bedah rumah sebanyak 5.000 unit/per tahun, bantuan sertifikasi sebanyak 5.000 persil, penguatan permodalan UMKM, Jamkesmasprov, beasiswa pendidikan, bantuan alsintan (alat-alat produksi pertanian) dan bibit serta jaringan listrik. Pemerintah Provinsi Jambi

beberapa waktu yang lalu telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi. Acara tersebut diikuti oleh 75 orang peserta yang berasal dari dinas/ instansi (SKPD) provinsi berjumlah 60 orang dan pelaku PNPM (konsultan dan pengelola PNPM) sebanyak 15 peserta. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal para pemangku kepentingan terutama aparat pemerintah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang TKPK provinsi, sehingga dapat membangun komitmen dan mengambil langkah strategis dalam meng operasionalkan TKPK provinsi dalam meningkatkan sinergitas perumusan kebijakan dan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan serupa juga dilaku kan di daerah lainnya, seperti di Provinsi Maluku. Wagub Maluku, Said Assagaff, mengimbau Tim Koordinasi Penanggulangan

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Topik Utama

tnp2k/ucu sunardi

Kemiskinan agar mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin demi peningkatan perekonomian daerah Maluku dimasa datang. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan optimal, terencana dan sistematik, sehingga target untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 12 persen pada 2020 dapat tercapai. Untuk mencapai misi itu, menurut Wagub, fokus penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada programprogram yang melibatkan masyarakat banyak, antara lain diversifikasi pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian yang dapat diolah menjadi makanan produktif lewat bantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diversifikasi pangan lokal akan bermuara pada peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui usaha ekonomi mikro dan kecil. Upaya penanggulangan kemiskinan di Maluku dilakukan melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang akan memberi bantuan pemberdayaan kepada 150 desa di 5 Kabupaten, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Buru, Buru Selatan (Bursel), dan Seram Bagian Timur (SBT). Program ini akan

Edisi 6  april 2011  PROGRES

dijalankan selama delapan tahun dan akan dimulai pada tahun 2011. Pada 4 tahun pertama, (2011-2014) bantuan diberikan kepada 75 desa. Diharapkan pada 4 tahun kedua (2015-2018) program ini juga bisa menyentuh 75 desa lainnya. Said Assagaff menambahkan, TKPK yang sudah dibentuk dapat mengoptimalkan berbagai program unggulan. “Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi harus benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya. Sementara itu di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu mengubah susunan personil TKPK Kabupaten Temanggung. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/Kabupaten. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), yang sekaligus Wakil Ketua II TKPK Kabupaten Temanggung 2010, Sigit Purwanto mengatakan, untuk tahun ini ketua

TKPK dijabat oleh wakil bupati. Sedangkan tahun sebelumnya, yang menduduki jabatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda). Kemudian untuk wakil ketua I, yang sebelumnya dijabat oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada tahun ini yang menjabat adalah Sekda. Kepala Bappeda sendiri kemudian menduduki jabatan wakil ketua II, yang tahun lalu dijabat oleh Kepala Bapermades. Adapun kepala Bapermades bertugas sebagai sekretaris. Dengan perubahan susunan personil tim yang menangani kemiskinan ini, diharapkan dapat lebih baik lagi. Sementara itu, terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada 2010 lalu, dengan berbagai program kegiatan yang dilakukan telah membuat 2.591 Rumah Tangga Miskin (RTM) berhasil dientaskan. RTM yang dientaskan itu merupakan rumah tangga di desa-desa yang memiliki tingkat RTM lebih dari 45%, dari seluruh rumah tangga yang ada. Sebetulnya menurut Sigit Purwanto, total jumlah RTM yang berada di 19 desa dan 11 kecamatan itu mencapai 4.125 keluarga. Selain 4.125 RTM yang terdapat di 19 desa, menurut pemetaan Pemkab, masih ada 29.431 RTM lagi yang terdapat di 124 desa, 20 kecamatan, masingmasing desa itu jumlah RTMnya mencapai 30% hingga 45% dari seluruh rumah tangga yang ada. Selain itu terdapat 25.780 RTM di 146 desa 20 kecamatan, yang tiap-tiap desa itu RTMnya kurang dari 30% dari seluruh rumah tangga yang ada. Diharapkan RTM yang belum dientaskan dapat segera keluar dari kelompok rumah tangga miskin dalam tahun-tahun mendatang. n

Topik Utama

foto: istimewa

Kegiatan training of trainer.

Meningkatkan Fungsi TKPK Daerah Tekad pemerintah menurunkan angka kemiskinan 8-10% pada tahun 2014 segera tercapai. Hal itu terlihat dari upaya gencar yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam melakukan konsolidasi dengan TKPKD provinsi dan kabupaten sebagai ujung tombak penurunan kemiskinan di daerah. Oleh: iwan hamka

NP2K yang diketuai oleh Wakil Presiden Boediono, kini semakin mempercepat langkahnya dalam menanggulangi kemiskinan di

Indonesia. Upaya itu terlihat nyata dari berbagai program yang dilakukan selama ini. Konsolidasi dengan TKPK Daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan. Diantaranya dengan melakukan kunjungan

kerja ke daerah sebagai bentuk penguatan kelembagaan. Sudah 4 provinsi yang dikunjungi TNP2K dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Topik Utama

progres/hamka

Selatan, dan Jambi. Sedangkan 29 provinsi lain akan dikunjungi yang dalam waktu dekat. Selain itu TNP2K juga melakukan Training of Trainer (TOT) kepada seluruh staf dan karyawan yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dalam arahannya pada acara TOT tersebut, Sekretaris Eksekutif TNP2K memaparkan tentang kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini dan upaya percepatan penanggulangannya. Percepatan yang dimaksud adalah dengan cara menyempurnakan program perlindungan sosial, meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan melakukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Untuk itu diperlukan

Edisi 6  april 2011  PROGRES

instrumen utama sebagai dasar untuk menggerakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dibagi kedalam tiga klaster. Klaster pertama berbasis rumah tangga, klaster kedua berbasis komunitas dan klaster yang ketiga berbasis usaha mikro kecil. Dalam kesempatan itu dijelaskan juga tentang prioritas jangka pendek-menengah yang harus dicapai dari kegiatan yang dijalankan. Misalnya melakukan unifikasi sistem penargetan nasional, menyempurnakan pelaksanaan bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin, menyempurnakan pelaksanaan dan memperluas cakupan program keluarga harapan, dan integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya ke dalam PNPM.

TKPK Daerah Tentang TKPK daerah, Sekretaris Eksekutif TNP2K

Bambang Widianto menjelaskan bahwa dasar hukum TKPKD adalah Perpres No. 15/2010 dan Permendagri No. 42/2010. Kelembagaan TKPKD itu berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk tingkat provinsi diketuai oleh wakil gubernur yang dibantu oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Sekretaris TKPK Provinsi. Sedangkan TKPK untuk tingkat kabupaten/kota diketuai oleh wakil bupati/wakil walikota yang dibantu kepala bappeda kabupaten/kota sebagai sekretaris. Dan masing-masing harus bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur dan bupati/walikota. Lantas apa yang diharapkan dari TKPK daerah itu? TKPK daerah diharapkan dapat menjalankan perannya lebih baik lagi yaitu mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Seperti diketahui bahwa proses penyusunan APBD adalah proses politik karena melibatkan lembaga legislatif. “Tapi kita (TNP2K/TKPKD jangan berangkat dari politik karena kita birokrat-profesional, jadi kita harus berangkat dari teknokratis”, kata Bambang. Selain itu TKPK Daerah juga harus mampu melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah. “Dua hal ini yang diharapkan dari TKPK Daerah”, tambahnya. Untuk bisa melakukan dua hal itu maka TKPK Daerah harus membentuk tim teknis yang bisa menyiapkan agenda rapat TKPK daerah dalam memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah, menganalisis besaran pengeluaran pemerintah

Topik Utama daerah sehingga efektif untuk penanggulangan kemiskinan (APBN dan APBD), juga mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan daerah.

Memantau Situasi dan Kondisi Kemiskinan di Daerah Untuk memantau situasi dan kondisi kemiskinan di daerah yang pertama harus dilakukan adalah menentukan indikator. Ada 5 bidang yang harus dipantau sebagai penentu indikator kemiskinan. Bidangbidang itu adalah kemiskinan dan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Untuk bisa menetapkan indikator utama kemiskinan maka harus bisa dicari indikator pendukungnya. Misalnya angka kematian bayi adalah indikator utama dibidang kesehatan. Maka untuk bisa menurunkan angka kematian bayi diperlukan indikator pendukung, antara lain jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, jarak puskesmas terdekat, dan rasio jumlah dokter. Jadi untuk bisa menurunkan angka kematian bayi di suatu daerah maka indikator pendukung tersebut harus ditingkatkan. Selain itu, hal yang diperlukan dalam pemantauan situasi dan kondisi kemiskinan atau tingkat kesejahteraan di suatu kabupaten adalah data akurat dari daerah lain sebagai pembanding. Kalau untuk kabupaten, data yang diperlukan adalah data provinsi yang mencakup seluruh kabupaten di dalamnya. Sedangkan untuk memantau situasi kondisi kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di provinsi, data yang diperlukan adalah data nasional.

foto: istimewa

Kegiatan pelatihan pengolahan data

Dari data itu dapat dilihat rata-rata tingkat kemiskinan dan kesejahteraan rakyat di tingkat kabupaten dan propinsi pada masa lalu

maupun sekarang. Selanjutnya hasil dari data tersebut dapat ditentukan wilayah-wilayah mana yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan. n

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Topik Utama

Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan

tnp2k/ucu sunardi

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak. Baik dari kalangan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat lainnya. Untuk itu diperlukan arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara bertahap dan sistemik dalam satu arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Oleh: iwan hamka

ecara substansial, percepatan penanggulangan kemiskinan dapat diartikan sebagai upaya pengintegrasian seluruh proses perencanaan kebijakan dan program penanggulangan

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

kemiskinan kedalam satu kesatuan kebijakan program. Kemudian ada sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah sinergitas pemangku kepentingan antar lembaga penanggulangan

kemiskinan, baik di tingkat pusat yaitu TNP2K maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota yakni TKPKD. Secara pragmatik, percepatan penanggulangan kemiskinan itu adalah penanggulangan kemiskinan yang terpusat pada tiga program utama nasional, yaitu Program Pro Rakyat, Program Keadilan untuk Semua

Topik Utama dan Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs).

Tujuan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ada 4 hal penting yang menjadi tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pertama perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin. Kedua, peningkatan keberdayaan masyarakat. Ketiga, perlindungan hak-hak sosial dasar kelompok rentan miskin. Dan yang keempat adalah penataan kemitraan strategis antar pemangku kepentingan. Perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan bagi masyarakat miskin dalam mengakses sumber daya produktif sehingga dapat menjamin adanya pendapatan dalam pemenuhan hakhak dasar, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup secara bermartabat dan berkelanjutan. Pada akhirnya akan mengurangi kesenjangan sosial antar daerah. Kemudian peningkatan keberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin baik secara individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pembangunan di daerahnya. Upaya itu bisa disalurkan melalui kelembagaan sosial, kelembagaan ekonomi dan budaya, bisa juga melalui perluasan partisipasi ruang politik di forum-forum pengambilan keputusan kebijakan publik. Selanjutnya adalah perlindungan hak-hak sosial dasar kelompok rentan miskin. Hal ini dimaksud untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan miskin, misalnya perempuan

kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar dan penyandang cacat. Juga perlindungan terhadap masyarakat miskin baru baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan berbagai faktor misalnya bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial. Terakhir adalah penataan kemitraan strategis antar pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pola relasi Âkerjasama pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi ataupun dalam skala nasional.

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ini dilakukan dengan 4 cara: Pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dan yang keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diberbagai kementerian dan lembaga. Sasaran dari percepatan penanggulangan kemiskinan tentu saja masyarakat miskin itu sendiri. Mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bahwa target percepatan penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2014 harus mencapai 8 â&#x20AC;&#x201C; 10% dari total penduduk Indonesia. Untuk mencapai target tersebut maka langkah-langkah yang ditempuh adalah melalui 3 program dasar yaitu program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; program berbasis pemberdayaan masyarakat dan

program yang berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil. Ketiga hal itu dikenal dengan istilah 3 klaster. Program bantuan berbasis keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dan miskin melalui program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Misalnya BLT, BOS, PKH, Jamkesmas dan sebagainya.

Penataan kemitraan strategis antar pemangku kepentingan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan pola relasi kerjasama pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi ataupun dalam skala nasional. Program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kualitas masyarakat miskin dalam mengelola sumber daya ekonomi produktif, meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, dan meningkatkan kapasitas keberdayaan kelompok perempuan dalam proses penanggulangan kemiskinan. Program bantuan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat miskin dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi mikro dan kecil dan menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran. n

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Topik Utama

Kelembagaan TNP2K

Sinkronisasi, Harmonisasi, dan Integrasi Program Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan arah strategi yang bertujuan menyinergikan program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di Kementerian/Lembaga, kemudian melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakannya, dibentuklah TNP2K. Tim ini memiliki tugas menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program serta melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh: B. Wilson Lumi

ndonesia adalah negara yang sedang berkembang dan mempunyai penduduk terpadat keempat di dunia. Akibatnya, kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang sulit dihindari. Dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa dan laju pertambahan penduduk 2,6 juta jiwa per tahun, permasalahannya tidak sekedar tentang mengatasi ledakan penduduk akan tetapi juga perbaikan kualitas hidup manusianya. Kualitas sumber daya manusia yang baik tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan suatu negara, akan tetapi menjadi cerminan keunggulan terhadap bangsa lainnya. Pada tahun 2009, posisi

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada urutan 111. Jika dibandingan dengan negaranegara Asia Tenggara lainnya, seperti Brunei Darussalam, Singapura , Malaysia, Thailand, dan Filipina, IPM Indonesia masih berada di bawah. Dengan kondisi IPM tersebut, maka perbaikan kualitas hidup manusia harus dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing bangsa sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Upaya tersebut tidak hanya dilihat dengan memperbesar alokasi pendanaan bagi masyarakat miskin, akan tetapi harus dibarengi dengan menciptakan kebijakan dan perencanaan program yang bersifat inovatif serta memberdayakan masyarakat miskin. Dalam kaitan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Sebab dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pengentasan kemiskinan ini, dimungkinkan akan terjadi sinergi program menyeluruh dari pengambil kebijakan hingga ke tingkat penerima manfaat. Dalam Perpres ini ada empat strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu:mengurangi beban pengeluaran rakyat

miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil, serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pengelola kelompok program penanggulangan kemiskinan tersebut, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan untuk menyinergikan program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di Kementerian/ Lembaga, kemudian melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakan semua itu, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagaimana yang diatur juga dalam Perpres

Topik Utama

tnp2k/ucu sunardi

No.15/2010, Bab IV, pasal 6-pasal 19 dan Permendagri No.42/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini memiliki tugas, menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kementerian/Lembaga serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K diketuai oleh Wakil Presiden RI, sementara Wakil Ketua I-nya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Wakil Ketua II-nya adalah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretaris Eksekutif lembaga ini ialah Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan rakyat dan beranggotakan 12 menteri dan kepala lembaga non-kementerian, unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan bidang penanggulangan kemiskinan. Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Namun program tersebut terhenti di tengah jalan akibat krisis politik tahun 1965. Sejak tahun 1970-an peme-

rintah menggulirkan kembali program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV yang ditempuh secara reguler melalui program sektoral dan regional. Pada Repelita V-VI, pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi khusus menuntaskan masalah kesenjangan sosialekonomi. Jalur pembangunan ditempuh secara khusus dan menyinergikan program re guler sektoral dan regional yang ada dalam koordinasi Inpres No.3/1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang akhirnya diwujudkan melalui program IDT (Inpres Desa Tertinggal). Upaya selama Repelita V-VI pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997. Selanjutnya, guna mengatasi dampak krisis lebih buruk, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres No. 190/1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya selama 40 tahun terakhir meyakinkan pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan. Melihat semakin pentingnya permasalahan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No.124/2001 junto No.34 dan No.8/2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mempertajam

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Topik Utama keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54/2005 tugas dari TKPK melakukan langkahlangkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan serta pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan antara lain P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, dan P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah). Beberapa program pembangunan sektoral ini telah berhasil memperkecil dampak krisis ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan juga oleh koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro (microfinance)

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

tnp2k/ucu sunardi

bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bankbank perkreditan rakyat (BPR), juga dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selain itu beberapa lembaga keuangan milik pemerintah (Badan Usaha Milik Negara, BUMN) maupun milik swasta atas inisiatif sendiri menyelenggarakan pula program keuangan mikro dengan berbagai variasi dan kekhasan masing-masing lembaga keuangan itu. Demikian pula kalangan usaha nasional nonlembaga keuangan, baik milik pemerintah (BUMN) maupun swasta juga telah mengambil inisiatif melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui beragam program, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan ekonomi. Namun demikian, diakui masih banyak target pemenuhan hak dasar bagi penduduk miskin yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Salah satu contoh dalam aspek pelayanan kesehatan, dimana masih banyak masyarakat miskin yang belum dijangkau akses pelayanan kesehatan. Dan pungutan ilegal masih banyak ditemukan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi TNP2K untuk mengkoor-

dinasikan pencapaian agenda pemenuhan hak dasar dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, memastikan juga konsistensi pelaksanaan kebijakan dan program antarsektor maupun lintas pelaku. Kebijakan pemerintah dalam Kabinet Indonesia Bersatu untuk menurunkan angka kemiskinan dari posisi 16,66 persen (atau 36,15 juta jiwa) pada tahun 2004 menjadi 13,33 persen (31,02 juta orang) pada tahun 2010, patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan pemerintah sangat serius dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Untuk lebih mempercepat usaha mengatasi permasalahan tersebut, TNP2K mengelompokkan program-program pemenuhan hak dasar dalam penanggulangan kemiskinan dalam 3 kelompok program. Program tersebut, terdiri dari kelompok program bantuan dan perlindungan sosial, kelompok program pemberdayaan masyarakat, dan kelompok program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Saat ini, pengelompokan program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan di tingkat nasional, dan diharapkan dapat disinergikan dengan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dimasa mendatang. n

Topik Utama

Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Miskin Oleh: B. Wilson Lumi

Koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Koordinasi kebijakan adalah langkah yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan guna menyelaraskan setiap keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, sehingga dalam pelaksanaan program tidak mengalami benturan atau inkonsistensi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

enanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu, sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan. Belajar dari pengalaman penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini, permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan adalah belum optimalnya koordinasi antarsektor dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Upaya awal yang dilakukan untuk mengoptimalkan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah melakukan pengelompokkan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh

kementerian dan lembaga, serta menyinkronkan pelaksanaan antarkebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dapat memudahkan pemerintah dalam memfokuskan target dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Sesuai paradigma penanggulangan kemiskinan yang dianut dalam konstitusi UUD 1945 serta dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan, pendekatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan berbasis pada hak dasar. Hak dasar yang menjadi acuan dalam penanggulangan kemiskinan terdiri dari 10 (sepuluh) hak dasar meliputi, (1) hak atas pangan; (2) hak atas layanan kesehatan; (3) hak atas layanan pendidikan; (4) hak atas pekerjaan dan berusaha; (5) hak atas perumahan; (6) hak atas air bersih dan aman serta sanitasi yang baik; (7) hak atas tanah; (8) hak atas

sumber daya alam; (9) hak atas rasa aman; dan (10) hak untuk berpartisipasi. ÂPengelompokan program penanggulangan Âkemiskinan juga didasarkan pada pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Berdasarkan aspek yang dikemukakan di atas, programprogram penanggulangan kemiskinan dikelompokkan kedalam tiga kelompok program, yaitu (i) Kelompok program berbasis bantuan dan perlindungan sosial, (ii) berbasis pemberdayaan masyarakat, dan (iii) kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Setiap kelompok program penanggulangan kemiskinan mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Bantuan Berbasis Perlindungan Sosial Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Karakteristik program pada kelompok program ini bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Topik Utama

foto: istimewa

Kegiatan PNPM

meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Cakupannya dititik-beratkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Penerima manfaat pada kelompok ini ditujukan pada masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

hak dasar secara layak dan mandiri.

Pemberdayaan Masyarakat Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan

masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan partisipatif, yakni pendekatan yang ti-

Topik Utama dak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. Selain itu, program ini menggunakan pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Kelompok program ini menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen m asyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang di gunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Kelompok ini juga melakukan pendekatan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Pendekatan ini bermaksud menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri. Kemudian, kelompok program juga menerapkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat

dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. Cakupan program ini dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan sektor. Wilayah, mencakup kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Sementara sektor mencakup kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah. Penerima program ini adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan

kualitas hidupnya. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil mencakup pemberian bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, serta meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha.

Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Cakupan program kelompok berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dike lompokkan menjadi 3, yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pen dampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Penerima manfaat dari program cluster 3 ini adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Kabar Daerah

Membangun Masyarakat Sejahtera di Halmahera Timur Oleh: iwan hamka

Pembangunan pada intinya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju sejahtera, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu pemerintah berupaya keras melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dalam menyongsong target MDGs 2015. Terutama penangguÂlangan kemiskinan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

emiskinan saat ini sudah menjadi isu sentral di berbagai program pembangunan. Pemerintah melalui TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) tengah melakukan langkah-langkah terobosan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Diantaranya melakukan penguatan kelembagaan ke setiap daerah melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Selain itu, diterbitkan juga buku-buku tentang Indikator Kesejahteran di bidang kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Untuk setiap daerah diberikan buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan sebagai buku pegangan resmi TKPK Daerah. Seluruh upaya itu merupakan langkah kongkret bagi penurunan angka kemiskinan yang dipatok menjadi 8-10 persen pada 2014. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disebutkan

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

bahwa sasaran pokok pembangunan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 persen pada tahun 2014; tingkat inflasi nasional rata-rata 4,6 persen per tahun; tingkat pengangguran menjadi 5-6 persen di tahun 2014; dan yang paling penting adalah angka kemiskinan turun hingga 8-10 persen pada tahun 2014. Sedangkan saat ini masih berada dalam level 13,3 persen. Melalui TNP2K, diharapkan salah satu rencana pembangunan nasional itu dapat terwujud di tahun 2014 yakni penurunan angka kemiskinan yang signifikan.

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur Dari data yang dihimpun TNP2K, kondisi kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2008 tingkat kemiskinan berjumlah 21,13 persen atau sekitar 13.849 orang. Dan pada 2009 jumlah tersebut menjadi 13.476 orang atau 19,55

persen. Dalam kurun waktu satu tahun itu turun hingga 1,58 persen. Secara keseluruhan, posisi Kabupaten Halmahera Timur berada pada urutan ke-4 dalam jumlah penurunan angka kemiskinan se-Provinsi Maluku Utara, seperti terlihat di Tabel 1. Meski dalam jumlah itu masih kecil, namun perhatian pemerintah Kabupaten Haltim terhadap penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama. Itu dibuktikan dengan dibangunnya 50 unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan suku terasing. Keseriusan itu dilandasi oleh parameter kemiskinan yang digunakan pemerintah kabupaten. Antara lain bangunan rumah kumuh yang beratapkan daun serta tidak adanya mata pencaharian yang tetap bagi penduduk. Kalaupun ada mata pencaharian namun belum mampu mengimbangi tingkat kemahalan biaya hidup, maka golongan ini masih dikategorikan miskin. Contohnya adalah masyarakat yang mendiami daerah pedalaman dan daerah

Tabel 1 Kabupaten/kota HALMAHERA BARAT HALMAHERA TENGAH

Jumlah penduduk miskin (orang)

Persentase penduduk miskin (%)

Perubahan persentase kemiskinan

2008

2009

2008

2009

15.321

13.810

16,12

14,34

-1,78

9.579

9.123

28,52

26,64

-1,88

KEPULAUAN SULA

17.369

14.737

13,71

11,51

-2,20

HALMAHERA SELATAN

23.040

20.761

12,54

10,97

-1,57

HALMAHERA UTARA

16.583

15.195

8, 90

7,93

-0,97

HALMAHERA TIMUR

13.849

13.476

21,13

19,55

-1,58

KOTA TERNATE

6.895

7.168

4,15

4,22

0,07

KOTA TIDORE KEPULAUAN

5.223

4.863

6,54

6,01

-0,53

Sumber: Buku penanggulangan kemiskinan, 2010

Kabar Daerah pesisir yang masih sulit dijangkau oleh sarana transportasi. Sehingga untuk menjual hasil mata pencaharian mereka mengalami kesulitan dan pada akhirnya tidak mampu untuk memutar roda perekonomian. “Mereka berkebun dan menangkap ikan di laut siapa yang mau beli?” kata Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan. Mengacu pada ukuran standar nasional tingkat kemiskinan yang juga dilihat dari potensi alam yang ada, sebenarnya masyarakat Kabupaten Haltim bisa dikatakan tidak ada orang miskin. Namun, karena lemahnya kualitas SDM dalam mengelola potensi yang ada maka kemiskinan penduduk masih dapat dijumpai di Haltim. Terutama pada suku-suku terasing yang baru keluar dari hutan dan berbaur dengan masyarakat yang mendiami daerah pesisir pantai.

Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Hal itu dapat dilihat dari buku indikator kesehatan yang dikeluarkan TNP2K berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat. Melalui Ilustrasi 1 dan Tabel 2, terlihat Angka Kematian Bayi

(AKB) di Kabupaten Haltim. Penyebabnya adalah jumlah tenaga medis/bidan yang masih sedikit (73,05 per 100.000 penduduk) dan jarak menuju tempat pelayanan kesehatan yang tergolong jauh (Rata-rata jarak menuju rumah sakit 81,78 Km, menuju rumah sakit bersalin 98,43 Km, dan menuju puskesmas 23,62 Km). Meskipun demikian data tahun 2007 menyatakan, Kabupaten Halmahera Timur menduduki peringkat ketiga dari seluruh kabupaten di Provinsi Maluku Utara untuk keluarga yang memanfaatkan polindes/bidan desa untuk pemeriksaan bayi/balita yaitu mencapai 117,40 persen. Sesuai data yang dimiliki pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dibangun 14 Puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan. Di setiap desa telah berdiri Polindes (Pos Pelayanan Persalinan Desa). Sedangkan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu Pemkab Haltim menyediakan pengobatan gratis. Untuk itu telah didatangkan tenaga dokter dari luar provinsi sebanyak 16 orang. Sebelumnya, hanya tersedia 2 tenaga dokter yang melayani kesehatan masyarakat se-Kabupaten Haltim. Selain dokter umum, Pem-

kab Haltim juga membutuhkan dokter spesialis penyakit dalam, tenaga paramedis, dan bidan. Tidak tanggung-tanggung dana insentif yang dikeluarkan mencapai Rp.3 miliar. Saat ini, pembangunan Rumah Sakit Daerah yang besar telah rampung. “Untuk melengkapi peralatan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut, pemkab mengalokasikan dana hingga Rp. 5 miliar yang diambil dari APBD 2007,” Derajat Kesehatan (Ibu & Anak) jelas Bupati Rudy. n

DERAJAT KESEHATA

Tabel

Distribusi Proporsi Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Maluku Utara Distribusi Proporsi Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsiper Kabupaten/Kota Tahun 2008� Maluku Utara per Kabupaten/kota, tahun 2008 � ID Kab

� � �

�

HALM

KEPU

�

HALM

�

HALM

� �

HALM

KOTA

�Sumber:�Bada

�

� �

�

� �

Sumber:�Badan�Pusat�Statistik,�2009�

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009/TNP2K

Tabel 2 Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Ahli Tahun 2008 (%)

Keluarga yang Memanfaatkan Polindes /Bidan Desa untuk Persalinan Tahun 2007* (%)

Keluarga yang Memanfaatkan Polindes / Bidan Desa untuk Pemeriksaan Bayi/Balita Tahun 2007* (%)

HALMAHERA BARAT

46,94

2,60

2,70

108,67

41,95

60,82

13,58

HALMAHERA TENGAH

35,91

50,00

0,00

83,69

66,13

97,25

21,29

KEPULAUAN SULA

17,19

33,30

22,20

41,84

72,06

99,03

27,66

HALMAHERA SELATAN

31,72

4,10

146,80

86,65

63,66

89,58

16,06

HALMAHERA UTARA

19,33

9,10

100,60

79,91

57,79

96,21

12,98

HALMAHERA TIMUR

39,54

19,30

117,40

73,05

81,78

98,43

23,62

KOTA TERNATE

75,73

25,70

119,00

111,67

14,62

14,93

10,19

KOTA TIDORE KEPULAUAN

50,89

10,00

99,72

31,96

44,38

9,84

Kabupaten/Kota

HALM

Rasio Bidan per 100.000 Penduduk

Jarak Rata-rata Jarak Rata-rata Menuju Rumah Menuju Rumah Sakit Bersalin Sakit Terdekat Terdekat (Km) (Km)

Jarak Ratarata Menuju Puskesmas Terdekat (Km)

Sumber: Buku penanggulangan kemiskinan, 2010

PROGRES  Edisi 6  april 2011

�

Kemitraan Dunia Usaha

Peningkatan Kesejahteraan Peserta Jamsostek Oleh: utoyo harjito

PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan atau dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja karena sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

ntuk menunjang tuju an tersebut diatas, PT Jamsostek (Persero) seb agai badan pe nyelenggara program Jamsostek, juga berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan pe serta yaitu berupa dukungan antara lain terhadap perumahan, pendidikan, pelatihan pekerja dan fasilitas, sarana kesehatan bagi para pekerja peserta program Jamsostek, sehingga diharapkan dapat menjadi dukungan langs ung pada upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mulai tahun 1996, atas

Edisi 6  april 2011  PROGRES

laba bersih yang diperoleh oleh PT Jamsostek (Persero) sebagian disisihkan dan dihimpun dalam bentuk Dana Peningkatan Kesejah teraan Peserta (DPKP) yang di pergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta program Jamsostek. Dana Peningkatan Kesejah teraan Peserta atau disingkat DPKP merupakan dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek yang diambil dari sebagian hasil keuntungan PT Jamsostek (Persero). Program ini juga mem berikan dampak positif berupa peningkatan kinerja PT Jamsostek dalam hal pelayanan publik, sek aligus mendorong minat kepesertaan Jamsostek. Selain itu, dana hak pemerintah berupa dividen dikembalikan ke pada peserta, untuk dipergunakan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Dividen yang tidak disetor ke pemerintah tersebut, harus dimanfaatkan untuk mend ukung program-program Jams ostek. Inilah bentuk nya ta kebijakan pemerintah me_ ningkatkan kesejahteraan pekerja. Sebuah komitmen mengabdi untuk pekerja. Dana tersebut nantinya bisa di pergunakan untuk pinjaman uang muka perumahan dengan bunga yang sangat rendah, beasiswa bagi anak peserta Jamsostek, pinjaman untuk koperasi karyawan, bantuan fasilitas pelayanan kesehatan, bantuan pelatihan tenaga kerja, bantuan untuk pekerja, pinjaman

untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program yang menyentuh langsung pekerja lainnya. Target yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah semakin meningkatnya kesejahteraan pe kerja. Kondisi hubungan indus trialpun akan semakin kondusif. Dengan demikian, para pekerja akan bekerja lebih tenang, nyaman dan meraih kesejahteraan yang dicitacitakan. Bagi pengusaha, kondisi ini akan mendorong usahanya semakin maju berkembang dan produktifitas yang makin tinggi. Manajemen PT Jamsostek Persero berkomitmen melayani pekerja. Salah satunya terbukti dengan semakin besarnya dan ba nyaknya program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP). Program-program DPKP yang sudah dilaksanakan terdiri dari dua jenis yaitu DPKP bergulir (dikembalikan) dan DPKP tidak bergulir (hibah). Ini ah bentuk kongkret program corporate social responsibility (CSR) PT Jamsostek. Bahkan kalau melihat besaran dana yang digelontorkan, lebih besar dari ukuran biasa CSR yang umumnya disalurkan perusahaan. Sebuah bentuk nyata pengabdian kepada pekerja. Tahun 2010, dana DPKP yang disalurkan sebesar Rp 171,562 mil iar. Secara akumulasi sejak adanya DPKP hingga realisasi s/d Desember 2010 telah tersalurkan dana DPKP sebesar Rp. 1,03 tri liun. Sementara, tahun 2011, direncanakan bakal disalurkan sebesar Rp. 437 miliar dengan proporsi 70 persen bergulir dan 30 persen tidak bergulir.

Kemitraan Dunia Usaha Saat ini “Uang Muka Peru mahan yang dapat diperoleh anggota, hingga 20 juta dengan bunga efektif 6%, jangka waktu pengembaliannya selama sepu luh tahun. Dan direncanakan di tahun 2011 jamsostek akan me_ ningkatkan jumlah pinjaman PUMP hingga Rp. 50 juta. Sejak 1999 sampai 2010, Jamsostek su dah mengucurkan dana PUMP sekitar Rp 596,424 miliar ke pada 76.173 pekerja peserta Jam sostek. Pinjaman Uang Muka Peru mahan (PUMP) adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jams ostek untuk pemenuhan keb utuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. Tujuan dari PUMP ini adalah untuk membantu tenaga kerja peserta program Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalui KPR perbankan. Tahun 2011 direncanakan akan disalurkan untuk rusunawa sebesar Rp.150 miliar , dan PUMP sebesar Rp. 220 miliar “Kami juga akan mengucurkan untuk pinjaman koperasi karyawan sekitar Rp 6,4 miliar, pinjaman provider kesehatan Rp 3 miliar, bantuan kesehatan sebesar Rp. 3,6 miliar, bidang pendidikan, berupa beasiswa sebesar Rp.29,4 miliar dan pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 1,8 miliar. Untuk DPKP bergulir, dibagi menjadi investasi jangka panjang, seperti pembangunan rumah susun sewa dan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara, untuk kategori pinjaman dana mencakup program Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan pinjaman koperasi karyawan. Pinjaman Koperasi Karyawan/ Pekerja merupakan salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP)

Manfaat

Jaminan Kecelakaan Kerja & Santunan Kematian Jenis Santunan

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010

A. Penggantian Biaya Transportasi - Darat - Laut - Udara

Maximum Maximum Maximum

Rp Rp Rp

B. Biaya Pengobatan & Perawatan

Maximum

Rp 20.000.000,-

C. Biaya Rehabilitasi Medik

Maximum

2.000.000,-

D. Santunan - Cacat Tetap Sebagian - Cacat Fungsi

% Tabel x 80 bln upah % kurang fungsi x % tabel x 80 bln upah Rp

200.000,-

Rp Rp

200.000,2.000.000,-

- Cacat Total Tetap a. lumpsum b. santunan berkala (selama 24 bln) - Santunan Meninggal karena Kec. Kerja a. lumpsum b. santunan berkala (selama 24 bln) c. biaya pemakaman Jenis Santunan

70 % x 80 bln upah 60 % x 80 bln upah

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010

- Santunan Kematian

Rp 10.000.000,-

- Biaya Pemakaman

Rp 2.000.000,-

- Santunan Berkala (selama 24 bulan)

sebagai wujud kepedulian PT Jamsostek (Persero) dalam rangka mengembangkan per-koperasi-an di lingkungan pekerja. Program ini bermaksud untuk mendorong agar usaha karyawan dapat le bih bersaing dengan swasta, se hingga secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup selaku peserta program Jamsostek. DPKP tidak bergulir (hibah) bid ang kesehatan antara lain: bantuan untuk renovasi Rumah Sakit atau Poliklinik, bantuan mob il ambulan dan peralatan medis kepada Rumah Sakit atau Poliklinik serta pelayanan ke sehatan secara cuma-cuma.Di bid ang pendidikan, Jamsostek memberikan bantuan bea siswa, pelatihan tenaga kerja.

Bantuan Beasiswa Di bidang pendidikan, Jam sostek memberikan bantuan bea siswa bagi anak peserta program Jamsostek. Bantuan beasiswa me rupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pen didikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa

750.000,1.000.000,2.000.000,-

200.000,-

khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek. “Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan. Akumulasi penyaluran dana beasiswa anak pekerja Jamsostek hingga tahun 2010 telah disalurkan sebesar Rp. 96,505 miliar kepada 132,825 anak peserta program Jamsostek. Dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 yang diselenggarakan Kemendiknas dengan tema “Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa” PT Jamsostek (Persero) ikut ber peran menyerahkan beasiswa kepada anak tenaga kerja pe serta Jamsostek, sekaligus peng anugerahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada PT Jamsostek (Persero) sebagai “Pemberian Beasiswa Bagi Anak Peserta Jamsostek Secara Serentak di Kantor Terbanyak, 121 Kantor Cabang”. Dengan jumlah Beasiswa Jamsostek yang diberikan sebanyak 12.250 anak dengan nilai Rp. 29,4 miliar. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Kabar Daerah

Pendidikan akan Menurunkan Angka Kemiskinan Oleh: iwan hamka

Pendidikan merupakan ujung tombak dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Dengan terselenggaranya program pendidikan yang berkualitas, diharapkan tercipta tenaga kerja terampil di masa depan, yang mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

alah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Sektor pendidikan harus diutamakan karena dalam jangka panjang sektor ini sangat efektif menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan jikan anak dari keluarga miskin

yang mendapatkan pendidikan memadai akan memiliki kesempatan besar untuk keluar dari kemiskinan di masa depan. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk

Kabar Daerah

PROVINSI PAPUA BARAT *UDILN 3HUEDQGLQJDQ $QJND 0HOHN +XUXI $QWDU .DEXSDWHQ 7DKXQ

120

100

90.8

Data yang berhasil dikumpulkan dari Kadis Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2006 tercatat ada 95 sekolah dasar telah dibangun di 97 kampung. Kemudian sudah berdiri 16 sekolah menengah pertama, 6 sekolah menengah atas dan 1 SMK. Selain itu sudah dibangun juga 19 sekolah taman kanak-kanak. Selain data tersebut, kondisi pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni secara nasional dapat terlihat dari indikator kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan yang dihimpun oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Mulai dari indikator perbandingan angka melek huruf antar kabupaten, perbandingan rata-rata lama sekolah antar kabupaten, perbandingan rasio guru terhadap siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan

98.6

92.7

89.8

94.7

BINTUNI

0 MANOKWARI

SORONG SELATAN

SORONG

RAJA EMPAT

Angka Melek Huruf - Kabupaten/Kota

FAK FAK BARAT

TAMBRAW

KOTA SORONG

Angka Melek Huruf - Provinsi

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2008.

*UDILN 3HUEDQGLQJDQ 5DWD UDWD /DPD 6HNRODK $QWDU .DEXSDWHQ 7DKXQ 12

7.9

7DKXQ

Pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni

TELUK WONDAMA

80.7

KAIMANA

85.5

FAK FAK

84.8

94.2

60 96.8

3HUVHQ

miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk itu pemerintah telah berkomitmen untuk mengalokasikan 20 persen APBN untuk membiayai sektor pendidikan. Namun meski anggaran sudah cukup memadai tetapi belum cukup untuk bisa meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, karena masih banyak persoalan yang mesti dibenani dalam sektor pendidikan. Misalnya tentang ketersediaan fasilitas dan sarana sekolah yang bisa diakses masyarakat mulai dari tingkat SD hingga SMA di suatu daerah, juga tentang perbandingan rasio guru dan siswa di sekolah.

6 10.4 4

8.3 7.2

7.2

7.1

KAIMANA

TELUK WONDAMA

BINTUNI

7.3

7.8

8.1

7.8

SORONG SELATAN

SORONG

RAJA EMPAT

0 FAK FAK

MANOKWARI

Rata-rata Lama Sekolah - Kabupaten/Kota

FAK FAK BARAT

TAMBRAW

KOTA SORONG

Rata-rata Lama Sekolah - Provinsi

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2008.

sekolah menengah kejuruan se-provinsi Papua Barat di tahun 2009. Seluruh sarana pendidikan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni itu merupakan wujud kepedulian terhadap nasib masa depan masyarakatnya. Karena diharapkan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten itu. Untuk itu pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari ABPD, yakni sebesar

Rp. 100 miliar. Tidak cuma sebatas pembangunan sarana pendidikan saja, tetapi juga masalah biaya pendidikan mulai dari tingkat TK hingga SMA diberikan subsidi. Dengan kata lain seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni sudah dapat mengenyam pendidikan secara gratis. Dari data yang dihimpun Kadis Pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni, pendidikan bagi anak usia sekolah telah mengalami kemajuan baik dari kualitas maupun prasarana. Kualitas peserta didik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dapat dilihat

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Kabar Daerah

SEKOLAH DASAR

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/MTs)

*UDILN 3HUEDQGLQJDQ 5DVLR *XUX 7HUKDGDS 6LVZD 6HNRODK 'DVDU 6' 0, 7DKXQ

*UDILN 3HUEDQGLQJDQ 5DVLR *XUX 7HUKDGDS 6LVZD 6HNRODK 0HQHQJDK 3HUWDPD 603 07V 7DKXQ

20 18

14 12 6LVZD

6LVZD

25 19

27 20

10 11

23 19

2 0 KOTA SORONG

TAMBRAW

FAK FAK BARAT

Rasio Siswa/Guru SMP - Kab/Kota

Rasio Siswa/Guru SD - Provinsi

RAJA EMPAT

SORONG

SORONG SELATAN

MANOKWARI

BINTUNI

TELUK WONDAMA

KAIMANA

KOTA SORONG

TAMBRAW

FAK FAK BARAT

RAJA EMPAT

SORONG

SORONG SELATAN

MANOKWARI

BINTUNI

TELUK WONDAMA

KAIMANA

FAK FAK

Rasio Siswa/Guru SD - Kab/Kota

FAK FAK

Rasio Siswa/Guru SMP - Provinsi

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Beberapa Edisi Penerbitan, 2010.

7DEHO ,QGLNDWRU $NVHVLELOLWDV 3HOD\DQDQ GDQ .HWHUVHGLDDQ )DVLOLWDV 3HQGLGLNDQ 6HNRODK 'DVDU 6' 0, Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Penduduk ID Kab

Nama Kabupaten

Usia

Jumlah

Sekolah

Siswa

(Jiwa)

APK

APM

Angka

Jumlah

Kelulusan Sekolah

(Siswa) (Persen) (Persen) (Persen)

7DEHO ,QGLNDWRU $NVHVLELOLWDV 3HOD\DQDQ GDQ .HWHUVHGLDDQ )DVLOLWDV 3HQGLGLNDQ Â˛ 6HNRODK 0HQHQJDK 3HUWDPD 603 07V

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Rasio

Rasio

Siswa/ Siswa/ Kelas/ Kelas/ Sekolah Kelas

Guru Sekolah

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Rombel/ R

Jarak

Kelas

Sekolah

ID Kab Nama Kabupaten

Usia

Jumlah

Sekolah

Siswa

APK

APM

Angka

Jumlah

Kelulusan Sekolah

Rasio

Siswa/ Siswa/ Kelas/ Kelas/ Sekolah Kelas

Guru Sekolah

Rombel/

Jarak

R Kelas

Sekolah

(Unit)

(Rombel)

(Km)

(Jiwa)

2010

2009

2008

2010

2009

2010

2009

2008,00

8.977

95,72

78,08

99,22

115

0,33

2,30

1,01

1,74

9101 FAK FAK

4.614

2.772

77,11

59,32

96,00

132

0,29

3,81

1,00

14,43

4.455

118,39

96,58

96,09

0,67

3,09

1,06

10,14

9102 KAIMANA

3.480

2.275

57,41

43,56

92,41

207

0,34

5,82

1,14

35,91

4.446

4.982

116,76

95,23

96,36

119

0,95

5,52

0,97

22,71

9103 TELUK WONDAMA

1.161

1.279

90,53

68,65

96,37

213

0,32

5,00

1,20

30,54

9104 BINTUNI

9.607

8.362

99,47

81,14

89,52

121

0,79

5,33

0,85

25,36

9104 BINTUNI

4.329

2.020

51,35

38,97

97,74

126

0,30

3,94

1,09

31,71

9105 MANOKWARI

27.686

30.471

120,01

97,89

92,17

165

185

0,69

4,79

1,12

17,51

9105 MANOKWARI

10.794

7.694

87,45

66,46

97,61

197

0,37

5,00

1,26

30,33

9106 SORONG SELATAN

10.954

8.640

119,42

97,41

97,35

131

0,92

4,30

1,00

13,64

9106 SORONG SELATAN

3.253

2.200

85,98

65,23

100,00

275

0,48

8,25

0,99

18,05

9107 SORONG

25.847

15.509

84,59

66,79

93,78

116

134

0,77

5,41

1,02

17,41

9107 SORONG

10.111

3.075

64,83

49,48

98,81

134

0,33

5,30

1,21

37,68

9108 RAJA EMPAT

8.223

7.564

120,38

98,20

96,79

0,80

3,29

0,91

25,38

9108 RAJA EMPAT

2.557

3.402

65,55

49,86

100,00

243

0,36

6,64

1,00

49,62

2009

9101 FAK FAK

12.504

9102 KAIMANA

7.098

9103 TELUK WONDAMA

(Siswa) (Siswa) (Unit)

Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Penduduk

2010

(Unit)

Rasio

(Siswa) (Persen) (Persen) (Persen)

(Unit)

(Siswa) (Siswa) (Unit)

(Unit) (Rombel)

(Km)

9109 FAK FAK BARAT

220

0,50

6,00

1,00

9171 KOTA SORONG

22.378

110,00

92,27

97,21

374

0,92

10,31

1,06

0,10

9110 TAMBRAW 9171 KOTA SORONG

11.058

6.023

104,70

80,00

47,94

262

0,30

10,09

1,03

1,68

9100 Papua Barat

128.743 114.422 107,04

87,31

3,11

796

144

0,63

4,73

1,02

16,89

51.357

31.399

79,59

60,67

94,53

164

449

0,34

5,87

1,10

28,82

9110 TAMBRAW 25.462

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Beberapa Edisi Penerbitan dan Potensi Desa, 2008

Papua Barat

659

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Beberapa Edisi Penerbitan dan Potensi Desa, 2008

istimewa

dari hasil rekapitulasi nilai murni enam mata pelajaran yang kurang dari 4,25 pada tahun pelajaran 2004/2005 Kabupaten Teluk Bintuni.

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

Masing-masing nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik di tingkat SD yang berjumlah 638 anak yaitu untuk mata pelajaran IPA jumlah anak yang nilainya kurang dari 4,25 sebanyak 96 orang (15 persen), bahasa Indonesia 88 anak (13,7 persen), IPS 43 anak (6,7 persen), Matematika 39 anak (6,1 persen), agama (4,8 persen), dan PPKN 26 anak (4 persen). Perkembangan jumlah tenaga pendidik dan banyaknya sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni juga mengalami peningkatan. Jumlah guru TK, SD, dan SMP pada tahun 2005 mengalami peningkatan dibanding tahun 2003 yaitu masing-masing mengalami peningkatan 47 persen, 12 persen, dan 130 persen.

Prasarana atau gedung sekolah juga mengalami penambahan dengan presentase untuk TK meningkat 133 persen, SD naik 12 persen, dan SMP bertambah 150 persen. Angka rasio muridÂ terhadap ruang belajar juga mengalami peningkatan yaitu tingkat TK mencapai 14 persen, SD 26 persen, SLTP 88 persen, dan SMU/SMK bertambah 47 persen. Peningkatan juga terjadi pada angka rasio murid terhadap guru pada tingkat TK mencapai 10 persen, SDÂ 31 persen, SLTP 16 persen, dan SMU/SMK 7 persen. Penyebaran prasarana sekolah sudah cukup merata di seluruh distrik terutama pada tingkat sekolah dasar. Jumlah sekolah tingkat TK terdapat di 5 distrik yaitu Bintuni (10 TK),

Kabar Daerah

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA/MA)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

*UDILN 3HUEDQGLQJDQ 5DVLR *XUX 7HUKDGDS 6LVZD 6HNRODK 0HQHQJDK $WDV 60$ 0$ 7DKXQ

*UDILN 3HUEDQGLQJDQ 5DVLR *XUX 7HUKDGDS 6LVZD 6HNRODK 0HQHQJDK .HMXUXDQ 60. 7DKXQ 35

14 12 12

6LVZD

21 14

Siswa

APK

APM

KOTA SORONG

Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Penduduk

Jumlah

TAMBRAW

7DEHO ,QGLNDWRU $NVHVLELOLWDV 3HOD\DQDQ GDQ .HWHUVHGLDDQ )DVLOLWDV 3HQGLGLNDQ 6HNRODK 0HQHQJDK .HMXUXDQ 60.

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Penduduk Sekolah

FAK FAK BARAT

Rasio Siswa/Guru SMK - Provinsi

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Beberapa Edisi Penerbitan, 2010

Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan Usia

RAJA EMPAT

SORONG

SORONG SELATAN

MANOKWARI

BINTUNI

TELUK WONDAMA

KAIMANA

Rasio Siswa/Guru SMK - Kab/Kota

Rasio Siswa/Guru SMA - Provinsi

7DEHO ,QGLNDWRU $NVHVLELOLWDV 3HOD\DQDQ GDQ .HWHUVHGLDDQ )DVLOLWDV 3HQGLGLNDQ 6HNRODK 0HQHQJDK $WDV 60$ 0$

Nama Kabupaten

FAK FAK

KOTA SORONG

TAMBRAW

FAK FAK BARAT

RAJA EMPAT

SORONG

SORONG SELATAN

MANOKWARI

BINTUNI

TELUK WONDAMA

KAIMANA

FAK FAK

Rasio Siswa/Guru SMA - Kab/Kota Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Beberapa Edisi Penerbitan, 2010

ID Kab

15 10

Angka

Jumlah

Kelulusan Sekolah

Rasio

Siswa/ Siswa/ Kelas/ Kelas/ Sekolah Kelas

Guru Sekolah

Rombel/

Jarak

R Kelas

Sekolah

ID Kab Nama Kabupaten

Usia

Jumlah

Sekolah

Siswa

APK

APM

Angka

Jumlah

Kelulusan Sekolah

Rasio

Guru Sekolah

Jarak

R Kelas Sekolah

(Unit) (Siswa) (Siswa) (Unit)

(Unit) (Rombel)

(Km)

(Jiwa)

(Unit) (Rombel)

(Km)

2010

2009

2008,00

2010

2009

2010

2009

2008

9101 FAK FAK

4.571

1.554

95,17

73,40

90,72

311

0,34

9,60

1,02

37,17

9101 FAK FAK

4.571

1.791

95,17

73,40

82,25

896

0,58

24,00

0,98

41,97

9102 KAIMANA

7.373

755

37,41

28,46

87,01

378

0,37

11,00

1,05

65,17

9102 KAIMANA

7.373

1.393

37,41

28,46

68,94

464

0,38

12,67

1,19

64,55

9103 TELUK WONDAMA

2.273

312

28,77

23,27

88,71

312

0,28

9,00

1,00

45,67

9103 TELUK WONDAMA

2.273

132

28,77

23,27

0,00

0,54

3,50

1,00

71,57

9104 BINTUNI

3.872

844

33,73

27,61

93,40

169

0,27

6,00

1,25

61,75

9104 BINTUNI

3.872

100

33,73

27,61

0,00

100

0,53

8,00

1,00

82,12

9105 MANOKWARI

19.161

5.204

66,93

50,19

95,26

347

0,38

8,93

1,08

47,49

9105 MANOKWARI

19.161

2.096

66,93

50,19

94,92

419

0,54

10,60

1,04

9106 SORONG SELATAN

4.380

2.477

57,97

48,36

93,66

619

0,45

20,00

1,07

32,20

9106 SORONG SELATAN

4.380

57,97

48,36

9107 SORONG

9.140

1.069

41,70

32,20

84,35

214

0,40

10,20

1,11

53,27

9107 SORONG

9.140

1.621

41,70

32,20

96,86

405

0,21

11,00

1,02

69,77

9108 RAJA EMPAT

3.698

181

34,72

26,55

85,45

0,26

2,67

0,89

67,04

9108 RAJA EMPAT

3.698

696

34,72

26,55

0,00

696

0,86

19,00

1,00

95,72

9110 TAMBRAW

Papua Barat

74,27 62,95

9109 FAK FAK BARAT

9171 KOTA SORONG

(Siswa) (Siswa) (Unit)

Rombel/

2009

(Siswa) (Persen) (Persen) (Persen)

(Unit)

Rasio

Siswa/ Siswa/ Kelas/ Kelas/ Sekolah Kelas

2010

(Jiwa)

(Siswa) (Persen) (Persen) (Persen)

Rasio

12.369

5.414

94,92

76,91

92,24

338

0,38

9,88

1,01

2,83

9171 KOTA SORONG

12.369

4.297

94,92

76,91

100,72

477

0,28

11,78

1,04

2,71

66.837

17.810

61,74

48,21

90,94

263

0,37

9,64

1,05

47,53

9100 Papua Barat

66.837

22.511

61,74

48,21

97,35

449

0,35

11,96

1,04

69,38

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, Beberapa Edisi Penerbitan dan Potensi Desa, 2008

istimewa

Babo (5 TK), Aranday (2 TK), Fafurwar (1 TK), dan Idoor (1 TK). Sekolah Dasar tersebar di 10 distrik dengan jumlah sekolah pada tahun 2007 sebanyak 69 buah dan jumlah murid sebanyak 8.038 orang dengan rasio guru dan murid yaitu 1 dibanding 26,2. Anak usia sekolah tingkat SD dapat melanjutkan ke jenjang SMP yang tersebar di 7 distrik yaitu Bintuni (5 SMP), Babo (4 SMP), dan masing-masing terdapat satu SMP di Distrik Tembuni, Distrik Moskona Selatan, Distrik Aranday, Distrik Idoor, dan Distrik Merdey. Sementara jumlah sekolah tingkat SMA hanya terdapat di 3 distrik yaitu Bintuni dengan 4 SMA dan Distrik Babo dan Distrik Aranday masing-masing satu SMA. n

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Nasional

Hari Otonomi Daerah

Keberhasilan Kinerja Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat Oleh: utoyo harjito

Demokratisasi dan desentralisasi seharusnya berjalan bersama agar cita-cita kita melakukan reformasi yakni membuat rakyat lebih sejahtera dapat terwujud.

al tersebut dikemukakan Wakil Presiden Boediono dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XV di Balai Kota Bogor, Senin 25 april 2011. Tema peringatan Hari Otda ke-XV kali ini adalah “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah”. Dalam satu dekade perkembangan jumlah daerah otonom tumbuh dengan pesat. Ada 205 daerah otonom baru, yang terdiri atas tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Peningkatan jumlah daerah otonom ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelak sanaan politik desentralisasi. Tetapi, hal ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, sudah selayaknya daerah yang berhasil dalam peningkatan kinerja diberikan reward atau penghargaan. Karenanya, dalam kesempatan itu Wakil Presiden juga memberikan penghargaan kepada daerah yang telah dinilai memiliki kinerja baik sesuai hasil evaluasi terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Edisi 6  april 2011  PROGRES

Jafkhairi

Wapres Boediono (2 kiri) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf (kiri) meninjau stan pameran Peringatan Hari Otonomi Daerah XV di Balaikota Bogor, Jabar, Senin (25/4). Peringatan Hari Otonomi Daerah tersebut dilakukan setiap tanggal 25 April yang diisi dengan evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Evaluasi terus-menerus sangatlah penting karena dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sudah terbentuk 205 daerah otonom baru, yang terdiri atas tujuh provinsi (tumbuh 22 persen), 164 kabupaten (70 persen), dan 34 kota (57 persen). Tentu saja tidak semua daerah baru maupun yang sudah lama, berhasil menjalankan fungsi otonomi daerah secara ideal. Penghargaan bagi yang memiliki kinerja baik akan mendorong motivasi untuk memperbaiki diri. “Itu adalah pengakuan kinerja Bapak dan Ibu dalam melayani masyarakat,” ujar Wapres. Evaluasi ini menggunakan sejumlah indikator antara lain aspek keuangan daerah, kepegawaian daerah, penyeleng garaan urusan pemerintahan,

dan aspek perkembangan perekonomian daerah. Dari evaluasi ini terpilih tiga gubernur yang mendapat penghargaan itu antara lain Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. n

PENERIMA PENGHARGAAN Kabupaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jombang Bojonegoro Sragen Pacitan Boalemo Enrekang Buleleng Luwu Utara Karanganyar Kulonprogo

Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Surakarta Semarang Banjar Yogyakarta Cimahi Sawahlunto Probolinggo Mojokerto Sukabumi Bogor

Nasional

Focus Group Discussion

Mendukung Kebijakan yang Komprehensif dan Reliable Oleh: utoyo harjito

Melihat bentuk komunikasi semakin beragam yang dapat menimbulkan berbagai persepsi maka Sekretariat Wakil Presiden menggelar forum diskusi dengan tema “Mencari Format Komunikasi Politik yang baik dan Efektif.“

PROGRES/UTOYO H

cara yang berlangsung di auditorium sekretariat wakil presiden, 19 April 2011 ini dilatarbelakangi oleh keberadaan posisi wakil presiden yang sangat strategis dalam mendukung tugas presiden selama periode 2009-2014. Tugas itu menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan, atau lebih dikenal dengan “prosperity,

democracy, and justice.” Acara ini diisi oleh pemaparan dari Prof DR Bachtiar Aly, Guru Besar Universitas Indonesia, Drs Freddy H Tulung, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo dan politisi senior Abdillah Toha. Dalam menyelesaikan tugas-tugas negara, wakil presiden dibantu oleh Sekretariat Wakil Presiden yang bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi

kerumahtanggaan dan keprotokolan. Untuk dukungan tugas itu, Sekretaris Wakil Presiden dibantu oleh empat pejabat deputi. Deputi bidang Politik, Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, serta Tata kelola Pemerintahan. Sekretariat wakil presiden juga bertugas memberikan analisis dalam rangka pengambilan kebijakan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sekretariat wakil presiden dipimpin oleh seorang sekretaris wakil presiden yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Sekretaris Negara. Dalam rangka merumuskan dukungan kebijakan yang bersifat komprehensif dan reliable untuk wakil presiden, para deputi sekretaris wakil presiden menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai dengan bidangnya yakni: monitoring dan evaluasi ke lapangan/daerah, rapat konsultasi atau rapat koordinasi, diskusi atau focus group discussion (FGD). Selama ini, hanya kegiatankegiatan wakil presiden yang diekspos ke media, sedangkan kegiatan sekretaris wakil presiden dan para deputi sekretaris wakil presiden tidak diketahui oleh publik. Padahal kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas wakil presiden yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, lembaga negara atau institusi tertentu. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Pendidikan istimewa

Mekanisme Baru Penyaluran Dana BOS Oleh: B. Wilson Lumi

Pemerintah menyusun mekanisme baru pencairan dana BOS yang lebih baku dan cepat. Pembenahan ini untuk mengatasi masalah keterlambatan penyaluran dana BOS yang terjadi pada triwulan I-2011.

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

emerintah akan membenahi mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh Indonesia. Pembenahan ini untuk mengatasi masalah keterlambatan penyaluran dana BOS yang terjadi pada triwulan I-2011. Demikian arahan Wakil Presiden Boediono saat memimpin pembahasan masalah, dalam rapat yang berlangsung di kantor wakil presiden, Senin 11 April 2011.

Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Selain itu, hadir pula Kepala Unit Kerja

Pendidikan Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung, dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Muhammad Ali. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa sebagaimana data yang ada hingga 8 April 2011, masih ada 42 kabupaten/ kota yang belum tuntas menyalurkan dana BOS ke sekolah-sekolah. Artinya, baru 94,4 persen kabupaten/kota yang sudah tuntas menyalurkan dana BOS. Seharusnya, Dana BOS Triwulan I-2011 sudah diterima sekolah paling lambat tanggal 31 Januari 2011 atau 21 hari kerja semenjak awal triwulan. Data menunjukkan, per akhir Januari 2011 baru 21 kabupaten atau 4,2 persen yang sudah tuntas menyalurkan dana BOS. Ini adalah data penyaluran dana BOS untuk SD-SMP negeri maupun swasta di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional. Sejak 2011, memang ada perubahan mekanisme penyaluran dana BOS agar sesuai dengan prinsip desentralisasi. Dana BOS kini tidak lagi langsung mengalir dari Kemendiknas ke sekolah-sekolah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, melainkan ditransfer dulu ke kas umum daerah untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi asas desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan prinsip itu, pendidikan dasar adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sedangkan penyaluran dana BOS untuk Madrasah

yang berada di bawah naungan Kementerian Agama sejauh ini masih menggunakan prinsip terpusat, langsung dari Kementerian Agama ke kantor wilayah di provinsi melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan kemudian disalurkan ke seluruh Madrasah. Karena itu, relatif tidak ada masalah keterlambatan dalam penyaluran dana BOS untuk madrasah. Mekanisme penyaluran ini tidak menyalahi prinsip otonomi dan desentralisasi karena urusan agama adalah wewenang pusat, bukan merupakan wewenang yang dilimpahkan ke daerah. Keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendiknas terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah payung hukum yang mengatur mekanisme penyaluran itu masih berupa Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri. Aparat pemerintah daerah banyak yang masih ragu pada dasar hukum ini sebagai pegangan untuk menyalurkan BOS tepat waktu. Lemahnya sumberdaya manusia dan administrasi sekolah juga menjadi hambatan. Sebab, mekanisme baru ini menuntut sekolah negeri mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pemakaian dana BOS. Tidak semua sekolah, terutama sekolah dasar di daerah terpencil, mempunyai petugas dan kemampuan administratif untuk menyusun RKA. Di banyak daerah, penerapan ketentuan ini juga beragam karena ada daerah yang bahkan menuntut sekolah menyusun RKA secara detail, sebelum memberikan dana BOS. Padahal SKB Mendiknas dan Mendagri tidak mensyaratkan RKA detail. Di beberapa daerah, DPRD terlambat menyetujui APBD yang

turut menghambat penyaluran dana BOS. Padahal, SKB tidak menggolongkan dana BOS sebagai bagian dari APBD yang memerlukan persetujuan DPRD. Ada pula masalah hukum yang tengah dihadapi kuasa pengguna anggaran di daerah yang turut memperlambat penyaluran BOS. Untuk menghindari keterlam batan itu, Pemerintah kini menyusun sebuah mekanisme baru yang lebih baku buat sekolah, sehingga proses dan mekanisme pencairan dana BOS tidak membebani sekolah dan prosesnya lebih cepat. Pemerintah juga akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan

Pemerintah juga akan meminta BPKP turut membantu menyusun mekanisme ini sehingga mekanisme yang cepat dan mudah itu tidak melanggar ketentuan penggunaan anggaran dan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pembangunan (BPKP) turut membantu menyusun mekanisme ini sehingga mekanisme yang cepat dan mudah itu tidak melanggar ketentuan penggunaan anggaran dan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Pemerintah juga akan melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 untuk memperkuat landasan hukum penyakuran dana BOS, sehingga aparat pemerintah daerah tidak ragu-ragu lagi. Salah satu targetnya adalah, dalam revisi Permendagri itu akan ada jalur khusus untuk penyaluran dana BOS dan tidak ada syarat untuk menyusun RKA di sekolah. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Nasional

foto: abror/presidensby.info

PERTEMUAN MENTERI ASEAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) berbincang dengan bersama Menteri Keuangan ASEAN, Jepang, China dan Korea Selatan, dalam pembukaan Pertemuan Ke-15 menteri keuangan ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/4). Presiden dalam pidatonya mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu langkah pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Presiden Yudhoyono: “ASEAN Community” Harus Mengupayakan Pemberantasan Kemiskinan Oleh: utoyo harjito

Rencana integrasi sepuluh negara Asia Tenggara dalam “ASEAN Community” seharusnya tidak terpisah dari upaya pemberantasan kemiskinan di wilayah tersebut.

alam pidatonya pada pembukaan pertemuan menteri keuangan ASEAN di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Presiden mengingatkan

Edisi 6  april 2011  PROGRES

pemberantasan kemiskinan di wilayah Asia Tenggara tidak bisa diabaikan karena dari 1,4 miliar penduduk dunia yang masih hidup dengan penghasilan di bawah 1,25 dolar AS per hari, sebanyak 118 juta di antaranya berada di negara-negara ASEAN. “Karena itu, saya percaya upaya kita bersama harus berkontribusi pada kemampuan kita untuk mengatasi kemiskinan, salah satu isu yang paling mengemuka di wilayah ASEAN,” ujar Presiden SBY. Karena itu, menurut dia, negara-negara ASEAN harus mam-

pu bekerja sama untuk merumuskan kebijakan finansial yang bersifat inklusif kepada semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang bisa mendapatkan akses keberbagai jasa keuangan seperti asuransi dan perbankan. Selain itu, Presiden mengatakan, pemerintah negara-negara ASEAN juga harus mampu menyediakan jasa fasilitas perbankan kepada warganya yang masih miskin agar mereka bisa mendapatkan akses kredit untuk memulai usaha kecil. “Melalui partisipasi inklusif yang lebih besar dari berbagai

Nasional

Ani Yudhoyono

lapisan masyarakat kita bisa meraih lebih banyak lagi ide baru atau inovasi. Bahkan kita bisa meningkatkan lagi makna ASEAN yang berpusat pada hubungan orang per orang,” jelas Presiden SBY. Presiden dalam pidatonya mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat yang diterapkan pemerintah sebagai salah satu langkah pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Program KUR yang telah memberikan akses perbankan kepada 400 ribu orang dari 4,1 juta debitur yang tadinya sama sekali tidak mengenal jasa perbankan itu, diyakini oleh Presiden dapat menjadi salah satu contoh kerja sama ASEAN disektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberantas kemiskinan. Presiden dalam pidatonya juga berharap “ASEAN Community” yang ditargetkan tercapai pada 2015 jangan justru menambah kesenjangan di antara anggotanya. Untuk itu, kata dia, kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN harus menyentuh masalah pembangunan yang mengatasi

kesenjangan. “Karena itu kita harus fokus pada kebijakan struktural dan reformasi sekaligus juga membangun koridor ekonomi untuk mendorong keterhubungan nasional dan regional serta pembangunan infrastruktur regional,” tuturnya. Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan keterhubungan ASEAN dari segi infrastruktur, Presiden berharap dana infrastruktur ASEAN dapat ditingkatkan jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan negaranegara anggotanya sehingga tidak akan terjadi kesenjangan. Dalam pidatonya, presiden juga berharap ASEAN dapat berperan sebagai pemecah masalah di wilayahnya sendiri sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan dan pembangunan dalam berbagai bidang kerjasama mulai dari sektor keuangan, ketahanan energi dan pangan, serta mengatasi perubahan iklim.

Tidak Usah Takut Mengajukan KUR Sementara itu di tempat terpisah, Ibu Ani Bambang Yudhoyono juga meminta agar

bank-bank pemerintah yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) membantu dan melakukan sosialisasi secara jelas kepada masyarakat. Banyak usaha rakyat yang mestinya bisa berkembang jika saja persoalan modal bisa diatasi. Ibu Ani mengatakan hal ini dalam sambutan pembukaan Rumah Pintar Cikeas, Bogor, Jawa Barat. “Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan pada masyarakat luas, bahwa permodalan bisa diperoleh dengan cara patungan masyarakat itu sendiri atau mengajukan KUR,” kata Ibu Ani. KUR bisa didapatkan dari bankbank pemerintah, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin. Ibu Ani menyadari, ada banyak perajin kecil atau usaha rakyat yang tidak tahu atau tidak berani mengajukan KUR semata karena kurang pengetahuan mengenai hal itu. Ibu Ani kemudian memanggil Ibu Enjah, seorang perajin jamur tiram, yang hadir pada acara itu. “Bu Enjah... saya perkenalkan di sini. Enggak usah takut lagi,” ujar Ibu Ani. Bu Enjah berpatungan dengan teman-temannya membudidayakan jamur tiram. Mereka ingin mengembangkan usahanya, tapi tidak tahu cara mendapatkan modal dan takut berhubungan dengan bank. Ibu Ani kemudian meminta Kepala BRI Unit Cikeas yang kebetulan juga hadir untuk menjembatani kebutuhan usaha rakyat seperti Bu Enjah dan teman-temannya. “Bapak, saya mohon sekali, bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat Cikeas bagaimana cara pengajuan Kredit Usaha Rakyat,” kata Ibu Ani. Ibu Negara mengimbau bahwa sosialisasi KUR ini bisa dilakukan melalui Rumah Pintar. n

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air terus dilakukan melalui berbagai macam program. Baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Namun semua itu dirasakan belum cukup karena masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang sifatnya multidimensi. Untuk itu majalah PROGRES menyajikan tulisan bersambung yang dikutip dari Pidato Prof. Dr. Mohammad Ikhsan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, disampaikan pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada akhir Nopember 2010 lalu. Tulisan di bawah ini merupakan bab kedua dari tujuh bab pidato beliau yang berjudul Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup. Berikut kutipannya.

Bab. II. Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan:

Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup

elajaran yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup untuk mengatasi masalah kemiskinan. Peran pemerintah memegang posisi sentral dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena masalah kemiskinan muncul akibat kegagalan mekanisme pasar7. Tetapi, pengalamandibanyaknegaramenunjukkan juga intervensi pemerintah tidak selama berhasil dan efektif. Potensi kegagalan pemerintah (government failures) sering terjadi 8. Pengalaman Brazil dan India dapat menjadi contoh. Keberhasilan Brazil dalam menurunkan kemiskinan (absolut dan relatif) baru terjadi dalam 10 tahun terakhir sejak Presiden Cardoso dan Presiden Lula mengimplementasikan kebijakan sosial yang tepat (Ravallion, 2010). India pun tidak berbeda dan kinerja penurunan kemiskinan antar negara bagian juga berbeda. Besley, Burges dan Esteve-Volar (2007) menunjukkan bahwa suatu negara bagian dengan pemerintah yang akuntabel, lebih pro bisnis dan memiliki iklim investasi yang baik, akses kepada lembaga keuangan dan human capital yang lebih baik, lebih besar aksesnya kepada property rights untuk rakyat miskin dan lebih inklusif

Edisi 6  April 2011  PROGRES

pruden tersebut biasanya berasosiasi dengan upaya stabilisasi harga -yang akan diuraikan lebih lanjut kemudian- dan situasi fiskal yang berkelanjutan serta responsif terhadap siklus bisnis dan kebijakan moneter yang baik pula.

Mohamad Ikhsan Staf Khusus Wakil Presiden RI Guru Besar FE UI

dalam menyertakan perempuan pada proses pertumbuhan ekonomi akan lebih sukses dalam menanggulangi kemiskinan. Kunci efektivitas intervensi pemerintah tidak terlepas dari kualitas penyusunan kebijakan, tatakelola dan faktor ekonomi politik. Beberapa elemen penting dalam penyu sunan penanggulangan kemiskinan itu pertama, pentingnya suatu negara memiliki kerangka kebijakan ekonomi makro yang baik dan prudensial. Negara dengan kerangka ekonomi makro yang baik dan

Kedua, dimensi yang beragam dari kemis kinan juga menuntut pendekatan yang beragam dalam menangani kemiskinan sekarang dan terutama di masa men datang. Ditemukan pula bahwa dampak kebijakan anti kemiskinan terhadap penurunan kemiskinan bersifat non linear: pengaruhnya tergantung pada besarnya (magnitude) dan ketercakupan serta keluasan (comprehensiveness) dari kebijakan tersebut. • Berbagai riset menunjukkan bahwa kebijakan anti kemiskinan yang terlalu sempit dan berfokus pada definisi ke miskinan berdasarkan pendapatan tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan khususnya dampak baliknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, reformasi ekonomi tidak se lamanya akan memberikan dampak positif terhadap orang miskin tanpa perbaikan kapasitas human capital dari

orang miskin. • Terdapat threshold dimana kebijakan akan punya arti dan berdampak. Contoh, tingkat imbal hasil ekonomi terhadap pendidikan (return to education) ha nya terjadi jika yang bersangkutan menyelesaikan sekolah menengah atas (Bank Dunia, 2006). Akibatnya, sangat boleh jadi akan cenderung sia-sia kalau kita berinvestasi hanya sebatas wajib belajar 9 tahun. Atau yang lebih pasti, akan sia-sia kalau peningkatan waktu sekolah (years of schooling) diikuti pula dengan meningkatnya angka putus sekolah. Jadi usaha pemerintah dalam meningkatkan human capital tidak terbatas dalam membangun sekolah (supply side approach) tetapi harus mencakup usaha memastikan yang bersangkutan menyelesaikan sekolahnya (demand side approach). • Lebih jauh lagi, ditunjukkan pula bahwa terdapat komplementaritas dari investasi dalam barang publik dan infrastruktur. Sebagai contoh, investasi dalam riset pertanian akan menghasilkan tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi jika dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan cold storage untuk membantu nelayan dalam pemasaran menjadi tidak terbantu jika listrik tidak tersedia dan kondisi jalan jauh dibawah memadai. Mobilitas penduduk akan tetap rendah walaupun pendidikan baik tanpa infrastruktur yang baik. Oleh karenanya, kebijakan anti kemiskinan yang dikembangkan harus komprehensif dan integratif. • Pendekatan yang beragam ini menuntut kebijakan anti kemiskinan yang ter desentralisasikan dengan perencana

yang cakap dan tatakelola yang baik dalam pelaksanaannya. Dalam kasus Indonesia, masih ada mismatch yang cukup serius antara kebutuhan perencana dan pengambil keputusan dengan alokasi dan ketersediaannya di tingkat lokal9. Ketiga, berkaitan dengan poin kedua, perlu perhatian terhadap aspek spasial dari kemiskinan. Perkembangan ilmu New Economic Geography dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan anti kemiskinan dari aspek sosial. Kebutuhan ini didasarkan fakta bahwa konsentrasi (aglomerasi) kegiatan ekonomi cenderung saling memperkuat (self reinforcing). Daerah kaya umumnya mempunyai dinamika yang intrinsik dan menghasilkan tingkat pengembalian dari modal dan tenaga kerja yang tinggi dibandingkan dengan daerah miskin. Logikanya, untuk daerah yang tertinggal seharusnya intervensi pemerintah merupakan solusinya. Tetapi intervensi yang eksesif pada daerah yang tertinggal akan mengalihkan sumber daya yang terlalu banyak dari daerah yang menghasilkan tingkat pengembalian ekonomi yang lebih tinggi. Akibatnya, potensi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan seringkali terjadi. Potensi trade-off ini bisa dihindari jika dampak pemerataan sebagai intervensi segera terealisasi, mengingat pemerataan mempunyai korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. IImu Ekonomi Geografi Baru memberikan arah bagaimana aspek spasial dari kebijakan anti kemiskinan (World Bank, 2006) yaitu: • Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetapi dengan densitas kemis kinan rendah seperti NTT dan Papua

umumnya tidak memiliki skala ekonomi yang muncul dari eksternalitas aglo merasi, sehingga cenderung tidak mempunyai dinamika ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian. Kebijakan anti kemiskinan yang dikem bangkan untuk kelompok daerah ini adalah kebijakan yang mempunyai dampak langsung terhadap kemiskinan dan kebijakan yang meningkatkan keahlian yang dibutuhkan di daerah yang lebih dinamik (de Ferranti dkk, 2004). Kebijakan dana tunai bersyarat (conditional cash transfer) dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu kandidat kebijakan tersebut. • Daerah yang mempunyai tingkat ke miskinan yang rendah tetapi dengan densitas kemiskinan tinggi seperti di Jawa dan Bali serta daerah perkotaan, dimana kekuatan anglomerasi sudah eksis, kebijakan-kebijakan yang mem perkuat pertumbuhan ekonomi mem punyai probabilita yang tinggi untuk menjangkau keluarga miskin dan pada gilirannya akan mempunyai dampak terhadap penurunan kemiskinan. Kebijakan pentargetan pada kelompok akan mensuplemen growth enhancing policies untuk menjangkau kelompok miskin. • Untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan densitas kemiskinan tinggi -yang umumnya terjadi di beberapa kabupaten di Jawa mempunyai potensi untuk mendapatkan manfaat dari proyek infrastruktur yang memiliki skala ekonomi dan potensi kebocoran yang rendah. Proyek pembangunan jalan desa misalnya merupakan contoh dari kegiatan tersebut. Bersambung

Keterangan: 7 Salah satu kegagalan mekanisme pasar yang menimbulkan masalah kemiskinan adalah ketidaksempurnaan informasi yang kemudian menyebabkan akses penduduk miskin ke pasar kredit berkurang malah tertutup. Masalah missing market merupakan contoh lain dari kegagalan mekanisme pasar yang mengakibatkan munculnya masalah kemiskinan. 8 Contoh Government Failurs kegagalan pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaring pengaman sosial saat krisis 1997/98 baik karena disainnya yang kurang tepat yang kemudian menimbulkan penyelewengan saat implementasinya. 9 Ironisnya, praktek yang berlaku di Indonesia adalah hukuman yang diberlakukan kepada pegawai yang tidak cakap dan korup adalah memindahkan pegawai tersebut ke daerah terpencil dan tertinggal. Akibatnya kesenjangan daerah yang tertinggal yang lebih membutuhkan tenaga cakap akan menjadi lebih lebar. Serupa pula guru yang cerdas dan tenaga trampil paramedis umumnya terkonsentrasi di daerah yang perkotaan yang maju. Sementara daerah terpencil dan tertinggal harus mendapatkan pelayanan dari tenaga pendidik dan paramedis yang tidak cakap. Pola seperti ini akan menyebabkan disparitas pembangunan makin membesar. Reformasi birokrasi seharusnya menyentuh persoalan ini khususnya menyangkut masalah sisten insentif. At the end, people always respond to the incentive (Mankiw, Principle of Economics).

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Nasional

foto: efrimal bahri

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (kanan) menunjukkan lokasi pelabuhan pendaratan ikan di Provinsi Aceh pada peta.

Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Oleh: iwan hamka

Sebagian besar nelayan di pesisir Indonesia berada dalam garis kemiskinan. Untuk itu program peningkatan kehidupan nelayan juga menjadi perhatian pemerintah.

paya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di wilayah pesisir di seluruh Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program bantuan terus digulirkan. Misalnya program pembuatan rumah sangat murah, pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema UMK, dan KUR, pembangunan

Edisi 6 ď Ź april 2011 ď Ź PROGRES

SPBU solar, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan juga fasilitas bank â&#x20AC;&#x153;rakyatâ&#x20AC;?. Dari data yang tercatat ada 10.640 desa di wilayah pesisir, keseluruhan desa pesisir tersebut terdeteksi jumlah rumah tangga sasaran kategori sangat miskin, miskin, dan dekat miskin di wilayah pesisir sebanyak 2,132,152 RT. Sedangkan jumlah penduduk kategori sangat miskin, miskin, dan dekat miskin di wilayah pesisir terdeteksi sebanyak 7,879,468 Jiwa. Pada tahun 2011 ini bantuan bagi peningkatan kehidupan nelayan tersebut dibagi menjadi 2 kategori. Pertama bantuan

langsung pada rumah tangga nelayan yang tergolong miskin. Kedua, bantuan yang disalurkan melalui komunitas, yaitu melalui peningkatan fasilitas di 100 Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga pada tahun 2014 dapat menutupi kebutuhan 816 PPI yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mendukung koordinasi program peningkatan kehidupan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNP2K telah membuat peta tematik dan indikator kesejahteraan masyarakat pesisir dalam bentuk web based. Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dihadiri oleh

Nasional Sekretaris Wapres Bambang Widianto selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K memaparkan peta kemiskinan nelayan, beberapa waktu lalu di ruang rapat menteri Gedung KKP Jl Merdeka Timur no 16 Jakarta Pusat. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad selaku koordinator program peningkatan kehidupan nelayan menerima peta tematik tersebut dan akan mengadopsinya untuk rapat koordinasi ditingkat menteri. Contoh yang diperlihatkan adalah situasi di Provinsi Jawa Timur (Jatim), (ilustrasi 1). Pada peta dasar tersebut akan memunculkan sebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam kategori sangat miskin, miskin, dan dekat miskin ditiaptiap desa pesisir. Dalam peta tersebut juga menggambarkan lokasi PPI yang terdapat di seluruh desa pesisir di Jatim. Untuk Provinsi Jatim pada tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memokuskan programnya pada 4 PPI yang diprioritaskan di Kabupaten Pacitan, Situbondo, Bangkalan, dan Sumenep. Dalam peta tersebut memperlihatkan daerah/desa yang terlayani oleh PPI prioritas dan program-program yang telah terintegrasi, misalnya program rumah murah yang didukung oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), dan program air bersih yang didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Selain itu, peta tematik dan indikator kesejahteraan yang dibuat oleh TNP2K dilengkapi pemetaan prioritas bidang pendidikan, kesehatan, prasarana dasar, dan ketenagakerjaan. Melalui grafik pertama,

foto: efrimal bahri

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad (kiri) mendapat penjelasan dari Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto tentang peta lokasi kemiskinan nelayan.

akan terlihat koordinasi yang dilakukan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) serta kementerian lain yang terkait dengan pendidikan untuk fokus pada program pendidikan di wilayah pesisir, terutama di wilayah prioritas 1, yaitu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka putus sekolah pendidikan dasar yang juga tinggi yaitu di Kabupaten Trenggalek,

Probolinggo, Pamekasan, dan Sampang.(lihat Grafik 1) Pada Grafik 2 akan memperlihatkan koordinasi antara KKP dengan Kemenkes serta kementerian lain yang terkait dengan kesehatan untuk fokus pada program kesehatan di wilayah pesisir terutama di wilayah prioritas 1. yaitu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup yang juga tinggi yaitu di Kabupaten Probolinggo,

Maret 2011 1 ILUSTRASI

PETA RUMAH TANGGA SASARAN WILAYAH PESISIR PROVINSI JAWA TIMUR

LEGENDA Sebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) :



Desa dalam Area PPI Prioritas



Lokasi PPI



Lokasi PPI Prioritas



Program Rumah Murah



Program Air Bersih

Insert :

m n

Kurang dari 500 RTS 500 – 1000 RTS Lebih dari 1000 RTS

SUME NE P

m n

mn n mn m mn n mn m mn n mn m n m n mn n m m

nt" nm m

TUBA N

m n nn m mn mn n m m t " ! O n m m mn n m n n mn mn n mn m m mn

LAMO NG AN BO JON EG OR O

PA M E KA S A N

mn n m m n m n mn n m mn n m m n mn n mn m

GR ESI K

SUR ABAYA

NG AWI KOTA

SUME NE P

SAMPAN G

BAN GK ALA N

SID OARJ O MO JOK ERTO

J O M B A N GM O J O K E R T O K O T A M A D I U NM A D I U N MAG ETA N

NG AN JU K

KOTA

K E D I R IK E D I R I

PASU RUAN

PA S UR UA N KOTA

BATU

PRO BO LI NG GO

nt"nmnm nm m

PROB O LIN GG O

PON O ROG O KOTA

SUMBER

BO ND OWOSO

MAL AN G

KOTA BL ITAR TULU NG AG UN G BLITA R TRE NG GA LEK

On t "! nn m mn mn m mn mn mn mn m mn mn m n mn n m n mn m mn PA C I TA N

LU MAJAN G MA LAN G

m n

JEMBE R

nn m mn m

n m m n

SITU B ON DO

m n n m m n m mn n

BAN YU WAN GI

- KKP

PROGRES  Edisi 6  april 2011

Nasional Grafik 1. Grafik 1. Grafik 2. Grafik 2. KEMISKINAN KEMISKINAN VS ANGKA PUTUS VS ANGKA SEKOLAH PUTUSPENDIDIKAN SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DASAR KEMISKINAN KEMISKINAN VS ANGKA KEMATIAN VS ANGKA BAYI KEMATIAN BAYI PROVINSI JAWA PROVINSI TIMURJAWA TIMUR PROVINSI JAWA PROVINSI TIMURJAWA TIMUR 6

PRIORITAS 4 0

PRIORITAS 3

LUMAJANG

PASURUAN

PROBOLINGGO PROBOLINGGO PAMEKASAN PAMEKASAN JEMBER JEMBER MALANG MALANG SITUBONDO PASURUAN SITUBONDO PASURUAN TRENGGALEK

TRENGGALEK

PRIORITAS PRIORITAS 170 3 70

LUMAJANG

PRIORITAS 1

SAMPANG

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)

Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)

PRIORITAS 3

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)

60 50

PRIORITAS 3

PRIORITAS 1

PROBOLINGGO

60 JEMBER JEMBER SITUBONDO SITUBONDO PASURUAN PASURUAN 50

PRIORITAS 1

PROBOLINGGO SAMPANG

SAMPANG

BANGKALAN

PAMEKASAN SUMENEP

LUMAJANG LUMAJANG PASURUAN PASURUAN 40 TUBAN BANYUWANGI BANYUWANGI TUBAN LAMONGAN LAMONGAN MALANG MALANG PROBOLINGGO PROBOLINGGO SAMPANG 30 30 GRESIK GRESIK SIDOARJO SIDOARJO SURABAYA SURABAYA PACITAN PACITAN BLITAR BLITAR TULUNGAGUNG TRENGGALEK TULUNGAGUNG TRENGGALEK 20 20 40

BANGKALAN BANYUWANGI BANYUWANGI BANGKALAN SUMENEP SUMENEP BLITAR BLITAR SURABAYA SURABAYA TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG TUBAN TUBAN LAMONGAN LAMONGAN 10 PRIORITAS PRIORITAS PACITAN PACITAN PRIORITAS PROBOLINGGO GRESIK PROBOLINGGO GRESIK 4 2 2 SIDOARJO SIDOARJO 0 0 10 5 15 10 20 15 25 20 30 25 35 30 40 35

10 PRIORITAS 4 0

PRIORITAS 4 0 10

5 15

PRIORITAS 2 1020

Tingkat Kemiskinan Tingkat (%) Kemiskinan (%)

1525

2030

2535

3040

PRIORITAS 2 3545

Tingkat Kemiskinan Tingkat (%) Kemiskinan (%)

Keterangan: Keterangan: Prioritas 1 adalah daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah pendidikan dasar tingPrioritas 1 adalah daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan angka kematian bayi tinggi. Diharapkan Peta tematik Peta dan tematik Indikator dan kesejahteraan Indikator kesejahteraan yang dibuat yang oleh dibuat TNP2K oleh dilengkapi TNP2K dengan dilengkapi pemetaan dengan pemetaan bidang. prioritas bidang. gi. Diharapkan dengan menurunkan angka putus sekolah, tingkat kemiskinan dapat dikurangi. dengan menurunkan angka kematianprioritas bayi, tingkat kemiskinan dapat dikurangi. Prioritas 2 adalah daerah yangempat tingkat kemiskinan tinggi tetapi angka yang putus bidang sekolah pendidikan dasar Prioritas 2 adalah daerah yang tingkatPendidikan, kemiskinan tinggi tetapi angka kematian bayi sudah rendah. Dimana terdapat Dimana terdapat prioritas empat bidang prioritas menjadi yang perhatian menjadiutama perhatian yaitu utama bidang yaitu Pendidikan, bidang Kesehatan, Kesehatan, prasarana prasarana sudah rendah. Penurunan kemiskinan tetap menjadi prioritas, untuk menurunkan kemiskinan di daerah ini Penurunan kemiskinan tetap menjadi prioritas, untuk menurunkan kemiskinan di daerah ini dibutuhkan dasar, dan ketenaga dasar, dan kerjaan. ketenaga kerjaan. dibutuhkan intervensi selain angka putus sekolah pendidikan dasar. intervensi selain angka kematian bayi.

Grafik 1. Grafik melalui grafik 1. melalui ini, kementerian grafik ini, kementerian kelautan dan kelautan perikanan dandapat perikanan berkoordinasi dapat berkoordinasi dengan KEMENDIKNAS dengan KEMENDIKNAS untuk untuk

memfokuskan memfokuskan program pendidikan program pendidikan diwilayah pesisir diwilayah terutama pesisir diterutama wilayah prioritas diGrafik wilayah 1. prioritas yaitu wilayah 1. yaitu dengan wilayah tingkat dengan tingkat Grafik 3. Grafik 3. Grafik 4. 4. KEMISKINAN VS KEMISKINAN AKSES VSangka AKSES AIR TERHADAP BERSIH AIR BERSIH kemiskinankemiskinan yang tinggi TERHADAP yang dan tinggi putus dan angka sekolah putus pendidikan sekolah pendidikan dasarnya juga dasarnya tinggi yaitu juga tinggi di Kabupaten yaituTANGGA diRUMAH Kabupaten Trenggalek, Trenggalek, KEMISKINAN VSKEMISKINAN RUMAH TANGGA VS RUMAH DENGAN DENGAN BERLANTAI RUMAH TANAH BERLANTAI TANAH PROVINSI JAWA PROVINSI TIMUR JAWA PROVINSI JAWAPROVINSI TIMUR JAWA TIMUR Probolinggo, Probolinggo, Pamekasan, Pamekasan, danTIMUR Sampang dan Sampang

40 30 20

PROBOLINGGO SAMPANG

TRENGGALEK TRENGGALEK BANYUWANGI TUBAN TUBAN 18,8; 46,5 18,8; 46,5 SITUBONDO

SITUBONDO

30 20

PRIORITAS 10 3

BANGKALAN30

JEMBER

BANYUWANGI 40

PRIORITAS 3 010

515

Rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah (%)

LUMAJANG LUMAJANG BANGKALAN JEMBER TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG PROBOLINGGO PACITAN PROBOLINGGO PACITAN PROBOLINGGO

Rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah (%)

Akses Terhadap Air Bersih (%)*

45 dapat 45dapat berkoordinasi 90 90Grafik 2. melalui Grafik grafik 2. melalui ini, kementerian grafik ini, kementerian kelautan dan kelautan perikanan dan perikanan berkoordinasi dengan KEMENKES dengan KEMENKES untuk untuk TUBAN TUBAN PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS memfokuskan memfokuskan program kesehatan program diwilayah kesehatan pesisir diwilayah terutama pesisir di terutama wilayah prioritas di wilayah 1. prioritas yaitu wilayah 1. yaitu dengan wilayah tingkat dengan kemiskinan tingkat kemiskinan 40 2 40 80 80 4 4 2 3 3 1 1 yang tinggi yang dan angka tinggi kematian dan angkabayi kematian per 1000 bayikelahiran per 1000hidup kelahiran juga tinggi hidup yaitu juga tinggi di Kabupaten yaituSITUBONDO di Kabupaten Probolinggo, Probolinggo, Pamekasan,Pamekasan, GRESIK GRESIK BLITAR BLITAR SITUBONDO PROBOLINGGO PROBOLINGGO PAMEKASAN PAMEKASAN 35 35 SIDOARJO LAMONGAN SIDOARJO LAMONGAN 70 70 SUMENEP SUMENEP Sampang, Bangkalan,dan Sampang, Bangkalan,dan Sumenep. Sumenep. MALANG MALANG LAMONGAN PAMEKASAN LAMONGAN PAMEKASAN PASURUAN PASURUAN

20 15 10

PRIORITAS 5 PRIORITAS 4 1

PRIORITAS 1 10 20 15 25 20 30 25 35 Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Kemiskinan (%)

SAMPANG

30 40

0 35

& BPS BANGKALAN

30 PACITAN

25 20 BANYUWANGI

TRENGGALEK BANYUWANGI

TRENGGALEK

MALANG MALANG JEMBER GRESIK JEMBER GRESIK TULUNGAGUNGPASURUAN TULUNGAGUNGPASURUAN SUMENEP BLITAR LUMAJANG BLITAR LUMAJANG

PRIORITAS 5 PASURUAN PASURUAN PROBOLINGGO PROBOLINGGO 4 SURABAYA SURABAYA 0

SIDOARJO

0 10

5 15

SIDOARJO

1020

1525

(2008) & BPS (2008) BANGKALAN

PACITAN

2030

SUMENEP

PRIORITAS 2 2535

PRIORITAS 2 3040

Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Kemiskinan (%)

Keterangan: Keterangan: Prioritas 1 adalah daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan akses terhadap air bersih rendah. DihaPrioritas 1 adalah daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan rumah tangga yang tinggal di rumah Grafik 3. melalui Grafik grafik 3. melalui ini, kementerian grafik ini, kementerian kelautan dan kelautan perikanan dan dapat perikanan berkoordinasi dapat berkoordinasi dengan PU untuk dengan memfokuskan PU untuk memfokuskan rapkan dengan meningkatkan akses terhadap air bersih, tingkat kemiskinan dapat dikurangi. berlantai tanah juga tinggi. Diharapkan dengan menurunkan rumah tangga yang tinggal di rumah berlantai program air bersih program diwilayah air bersih pesisir diwilayah terutama pesisir di wilayah terutama prioritas di wilayah 1. yaitu prioritas wilayah 1. yaitu dengan wilayah tingkat dengan kemiskinan tingkatyang kemiskinan tinggi dan yang tinggi dan Prioritas 2 adalah daerah yang tingkat kemiskinan tinggi tetapi akses terhadap air bersih sudah tanah, tingkat kemiskinan dapat dikurangi. tinggi. Penurunan kemiskinan menjadi prioritas, untuk menurunkan di daerahdi ini Prioritas 2 adalah daerah yang tingkat kemiskinan tinggi namun tangga yang tinggal di rumah berakses terhadap akses airtetap bersihnya terhadap air rendah bersihnya yaitu rendah dikemiskinan Kabupaten yaitu Trenggalek, KabupatenProbolinggo, Trenggalek, Probolinggo, Pacitan, Tuban Pacitan, dan Sampang. Tuban danrumah Sampang. dibutuhkan intervensi selain akses terhadap air bersih. lantai tanah sudah rendah. Penurunan kemiskinan tetap menjadi prioritas, untuk menurunkan kemiskinan di  Grafik 4. melalui  Grafik grafik 4. melalui ini, kementerian grafik ini, kementerian kelautan dan kelautan perikanandan dapat perikanan berkoordinasi dapat berkoordinasi dengan KEMENPERA untuk untuk daerah ini dibutuhkan intervensi selainKEMENPERA rumah dengan tangga yang tinggal di rumah berlantai tanah.

memfokuskanmemfokuskan program perumahan programbagi perumahan nelayan diwilayah bagi nelayan pesisir diwilayah terutama pesisir di wilayah terutama prioritas di wilayah 1. yaitu prioritas wilayah 1. yaitu dengan wilayah dengan tingkat kemiskinan tingkatyang kemiskinan tinggi dan yang persentase tinggi danrumah persentase tanggarumah dengan tangga rumah dengan berlantai rumah tanah berlantai yang juga tanah tergolong yang juga tinggi tergolong yaitu tinggi yaitu Pamekasan, Sampang, tingkat kemiskinan tinggi gram perumahan bagi nelayan di KabupatendiProbolinggo, Kabupaten Probolinggo, Pamekasan, Bangkalan, Pamekasan,Lamongan, Bangkalan, Tuban, Lamongan, dan Pacitan. Tuban,yang dan Pacitan. Bangkalan, dan Sumenep. Grafik 3, melalui grafik ini KKP berkoordinasi dengan PU dan kementerian lain yang berhubungan dengan program air bersih untuk memfokuskan program air bersih di wilayah pesisir terutama di wilayah prioritas 1, yaitu wilayah dengan

Edisi 6  april 2011  PROGRES

dan akses terhadap air bersihnya rendah yaitu di Kabupaten Trenggalek, Probolinggo, Pacitan, Tuban, dan Sampang. Sedangkan pada Grafik 4, KKP bersama dengan Kemenpera memfokuskan program perumahan dan kementerian lain yang berhubungan dengan pro-

di wilayah pesisir terutama di wilayah prioritas 1, yaitu wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan persentase rumah tangga dengan & BPS rumah (2008) &berlantai BPS (2008) tanah yang juga tergolong tinggi yaitu di Kabupaten Probolinggo, Pamekasan, Bangkalan, Lamongan, Tuban, dan Pacitan. n

Kegiatan tnp2k april 2011 Tanggal

Kegiatan

5 April 2011

Koordinasi PNPM Mandiri TNP2K dengan Kemenko Kesra

6 April 2011

Rapat TNP2K dengan Duta Besar Australia

7 April 2011

Rapat TNP2K dengan DPRD Mataram

11 April 2011

Penyuluhan HIV/AIDS

11 April 2011

Rapat TNP2K dengan PMD, Kemendagri, Cipta Karya dan Kemen PU

12 April 2011

Rapat Cash For Work

15 April 2011

Spot Check ke Dinas Kesehatan Palembang

18 April 2011

Rapat Internal TNP2K

18 April 2011

Rapat Penyiapan Draft Final Bahan Diseminasi Inpres No.3/2010

19 April 2011

Rapat Penyiapan Draft Final Bahan Diseminasi Inpres No.3/2010

20 April 2011

Rapat Cash For Work

21 April 2011

Policy Coordination Breakfast Meeting

21 April 2011

Spot Check BOS

26 April 2011

Rapat Pembahasan PNPM Mandiri

26 April 2011

Rapat TNP2K dengan Badan Pusat Statistik

28 April 2011

Diskusi Financial Inclusion dengan Bank Indonesia

Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty ke sekretariat TNP2K, tanggal 6 April 2011 disambut Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dan Kepala Sekretariat Tonno Supranoto. foto: iwan hamka

Peserta rapat Policy Coordination Breakfast Meeting mendapatkan penjelasan dari Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto di kantor TNP2K , tanggal 26 April 2011. foto: iwan hamka

PROGRES ď Ź Edisi 6 ď Ź april 2011

Program Cash for Work Program Cash for Work telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Gunung Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

TAHAP I Jumlah Kabupaten

4 kabupaten

Jumlah Kecamatan

10 kecamatan

Jumlah Desa

48 desa

Tenaga Kerja Terserap

18,294 orang

Jumlah Hari Orang Kerja

207,353 HOK

Jumlah Kelompok

577 Kelompok

Gambar: Pelaksanaan Cash for Work dengan pekerjaan pembuatan saluran air bersih di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (foto: dokumentasi Kepala Dusun Pule, Magelang)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan