Page 1

Februari 2011

Menjaga

Harga Komoditas Bahan Makanan untuk Meringankan Beban Masyarakat Miskin Angka Kemiskinan di Indonesia Turun secara Bertahap PNPM Bisa Menambah Penghasilan Keluarga

Non Beras Juga Jadi Perhatian Serius Jangan Lupakan Jagung, Singkong dan Sagu


SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

instrumen Utama penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sekretariat TNP2K : Grand Kebon Sirih Lt 4-6, Jalan Kebon Sirih No 35 Jakarta Pusat 10110 l Telp 62-21-3912812 l www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK PROGRAM III

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.


Surat dari Redaksi

Ketahanan Pangan

K Cover : sujarwadi Foto

: dok/istimewa

enaikan harga pangan yang mulai dirasakan sejak pertengahan 2010 lalu, kini kian terasa dampaknya. Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global dituding menjadi penyebab terjadinya gagal panen di sejumlah negara yang menjadi lumbung pangan dunia. Keadaan inilah yang mengakibatkan harga pangan dunia semakin melambung. Menurut Bank Dunia, antara Oktober 2010 hingga Januari 2011, terjadi kenaikan harga pangan di tingkat global yang mencapai ratarata 15%. Bahkan beberapa pengamat menyatakan, naiknya harga pangan dunia sudah masuk ke tingkat yang perlu diwaspadai. Pasalnya akan mengganggu keterjangkauan pangan yang pada akhirnya akan mengancam puluhan juta kaum miskin di dunia. PBB pun memperkirakan gangguan terhadap ketahanan pangan dunia ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat miskin di planet ini. Meroketnya inflasi akibat harga pangan di beberapa negara, seringkali menjadi pemicu berbagai kerusuhan di belahan dunia. Di dalam negeri sendiri konsumsi beras penduduk kian hari semakin

Pelindung : Wakil Presiden RI Penasehat : l Seswapres RI l Deputi Seswapres Bidang Kesra l Staf Khusus Wapres

meningkat hingga mencapai 135 kg/kapita. Pemerintah pun segera bertindak cepat dengan melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dan terlihat sangat serius mengantisipasi berkurangnya stok bahan pangan berikut antisipasi kenaikan harga. Langkah-langkah yang diambil pemerintah, tidak hanya berkutat pada bagaimana memenuhi kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Namun juga serius dan terus secara kontinyu melakukan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan seluruh potensi pangan lokal yang ada. Sosialisasi diversifikasi pangan non-beras pun mulai digencarkan sejumlah daerah di Indonesia. Dan sebenarnya banyak daerah memiliki potensi makanan pokok non-beras, seperti jagung, ubi, dan sagu untuk dikembangkan. Dan tentu saja perlu adanya dukungan dari semua pihak. Selain topik utama mengenai ketahanan pangan, pada edisi ini para pembaca juga dapat memperoleh informasi mengenai berbagai kemajuan pembangunan di berbagai daerah, serta artikel menarik lainnya. Semoga informasi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat. Selamat membaca.

Penanggung Jawab : Kepala Sekretariat TNP2K

Redaktur Pelaksana : Wilson B Lumi

Pemimpin Redaksi : Hamka Kurniawan

Staf Redaksi : Utoyo Harjito K Kuncoro Tata Letak / Artistik : Sujarwadi

Alamat Redaksi: Sekretariat TNP2K, Gd. Gran Kebon Sirih Lt. 4 Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat10110 Telp. : 021-3912812 Fax. : 021-3912511, 3912513 Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

1


Daftar DaftarIsi Isi

4

15

Topik Utama

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gejala krisis pangan yang kini mulai mengancam dunia. Semua upaya itu bertujuan agar kebutuhan pangan di negeri ini tercukupi.

Pemberdayaan Masyarakat

17

Kemitraan Dunia Usaha

21

Ekonomi

PNPM Mandiri bertujuan

Dengan semangat kewirausahaan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

meningkatkan kesejahteraan dan

yang selalu tumbuh di dalam diri Ibu

menegaskan, angka kemiskinan di

kesempatan kerja masyarakat miskin

Desnawati Jufri, dia terus berupaya

Indonesia turun secara bertahap.

secara mandiri. Meningkatkan

mengembangkan usaha dagangnya

Selain itu, perekonomian Indonesia

partisipasi seluruh masyarakat,

dari makanan basah ke kue kering.

semakin membaik, ditandai

termasuk masyarakat miskin,

Usahanya berawal dengan cara

dengan masuknya Indonesia dalam

kelompok perempuan, komunitas

menitipkan kue ke warung-warung

kelompok 20 negara dengan tingkat

adat terpencil dan kelompok

dekat rumahnya dan sekolah-sekolah.

perekonomian yang baik.

masyarakat lainnya.

2

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES


Menjaga

Laporan Utama

Harga Komoditas Bahan Makanan untuk Meringankan Beban Masyarakat Miskin

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi gejala krisis pangan yang kini mulai mengancam dunia. Semua upaya itu bertujuan agar kebutuhan pangan di negeri ini tercukupi. Oleh: Eko Caroko

D

alam beberapa bulan terakhir ini banyak ibu rumah tangga yang mengeluh karena dalam waktu yang bersamaan semua harga komoditas pokok melonjak naik. Mulai dari sayuran seperti cabe hingga bahan

pangan pokok layaknya beras. “Sekarang saya harus pintar-pintar mengatur uang belanja,”ujar Lena, Ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Sejatinya kenaikan harga beras tidak hanya dirasakan oleh Ibu-Ibu rumah tangga yang ada di Pamulang saja. Ratusan

kilometer dari Pamulang, tepatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat , Mumun, 54 tahun, salah seorang pembeli beras yang ditemui di Pasar Ciawitali mengungkapkan, kenaikan beras memang cukup dirasakan oleh masyarakat seperti dirinya. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumahnya, Mumun juga mem-

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

3


Laporan Utama

foto: jarwo

beli beras untuk membuat ketupat yang didagangkannya. “Saya berharap, harga beras tidak terus menerus naik, cukup sulit, karena saya tidak bisa menaikkan harga ketupat dagangan saya,” katanya. Keluhan rakyat yang terimbas dampak dari naiknya bahan pangan ditanggapi serius oleh pemerintah. Berbagai upaya pun dilakukan untuk dapat meredam gejolak harga pangan yang bisa mempengaruhi kondisi ketahanan pangan nasional. Bukti keseriusan itu terlihat ketika di awal tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3 triliun untuk ketahanan dan stabilisasi pangan selama 2011. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, anggaran untuk pangan di APBN 2011 sebesar Rp 3 triliun, terdiri dari anggaran untuk beras Rp1 triliun dan untuk meningkatkan ketahanan pangan Rp 2 triliun. Menurutnya, konteks ketahanan pangan yang dimaksud mencakup aspek yang luas, tidak hanya pada peningkatan produksi pangan saja, tetapi juga menyangkut hal lain seperti kesejah-

4

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

teraan petani dan diversifikasi pangan. Sebenarnya pemerintah sudah mulai memantau secara intensif harga pangan sejak harga beras mulai merangkak naik, yakni pada Juli 2010. Saat itu, Wakil Presiden Boediono, memberi arahan agar Tim Stabilitas Pangan Pokok (Kemenko Perekonomian) terus memantau secara intensif perkembangan harga bahan pokok. Tidak hanya itu, tim juga diserahi tugas untuk mengantisipasi potensi masalah, mencari solusi dan mengambil tindakan penyelesaian. Sejak itu Rakornas Stabilitas Pangan Pokok Tingkat Menteri pun digelar setiap hari Rabu. Sementara itu, Wakil Presiden Boediono akan terus memantau dan mengevaluasi program ketahanan pangan di 12 daerah yang tersebar di sembilan provinsi, yang selama ini menjadi lumbung pangan terutama beras. “Wapres akan terus melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian untuk memantau dan mengevaluasi ketahanan pangan yang ada di sejumlah daerah yang selama ini

jadi lumbung pangan,” kata Juru bicara Wapres, Yopie Hidayat. Wapres bersama Menko Perekonomian akan terus melakukan koodinasi untuk memantau dan mengevaluasi di sejumlah lokasi sentra pangan. Artinya, jika Wapres sudah meninjau suatu wilayah sentra pangan maka Menko Perkonomian akan meninjau wilayah lain. Dalam melakukan evaluasi dan memantau lokasi pangan selain berkoordinasi dengan Menko Perekonomian juga mengikut sertakan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN pupuk serta pihak perbankan. ”Wapres sudah mencanangkan pemerintah akan mempertahankan ketahanan pangan agar tidak ada alasan bagi Indonesia kekurangan pangan terutama beras,” kata Yopie. Dilibatkannya pula pihak perbankan, karena selama ini banyak petani yang belum tersentuh Kredit Ketahanan Pangan (KKP), sementara dengan BUMN pupuk agar petani mudah mendapatkan pupuk. Seperti diketahui akibat anomali iklim dan berbagai faktor lainnya, rata-rata harga beras tahun ini diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas pangan pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan di antaranya mengurangi gejolak kenaikan harga bahan pangan pokok, terutama beras. Dalam upaya tersebut pemerintah telah melakukan impor beras untuk menambah pengadaan beras. Dari catatan kantor Menko Perekonomian, mekanisme impor beras tersebut dilakukan dengan skema G to G antara pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam (untuk beras medium) sebanyak 1,5 juta ton (diputuskan pada September 2010). Sementara berdasar-


Laporan Utama kan hasil Retreat Pangan pada 7 Januari 2011 diputuskan untuk menambah impor beras sebanyak 500 ribu ton. Pemerintah juga telah memberikan pembebasan bea masuk impor beras yang berlaku mulai 22 Desember 2010 hingga 31 Maret 2011 (Permenkeu No.241/PMK011/2010). Selain impor beras, upaya lainnya yang dilakukan adalah menggelar operasi pasar. Kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi. Operasi pasar kali ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu kenaikan harga 10%. Untuk mencegah spekulasi, pemerintah akan memastikan kecukupan stok pangan baik di tingkat pusat, daerah dan di masyarakat (lumbung pangan). Untuk menjaga stabilitas pangan ini, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan ditugaskan untuk memastikan kelancaran distribusi angkutan pangan pokok termasuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Sementara itu, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan diminta untuk lebih intensif lagi mencegah terjadinya penyelundupan dan penimbunan komoditas pangan.

Raskin Kebijakan terkait lainnya adalah mengurangi dampak gejolak harga beras bagi kelompok masyarakat yang paling rentan atau berpendapatan rendah. Dalam penyaluran Raskin misalnya, pemerintah telah meningkatkan pagu Raskin selama periode Juni–Desember 2010 dari 13 kg / RTS (rumah tangga sasaran) / bulan menjadi 15 kg/ RTS/ per bulan untuk 17,5 juta RTS, dengan harga Rp1.600/kg. Harga beras Raskin tersebut jauh lebih murah dari harga beras dipasaran yang saat ini menca-

pai Rp 7000- Rp 9000 per kg. Penyaluran Raskin juga dipercepat, pada periode Agustus-September 2010 diberikan sekaligus. Ada juga penambahan Raskin ke-13 di bulan Desember 2010 dan penambahan satu bulan pagu Raskin pada periode JanuariMaret 2011. Tahun ini jumlah rumah tangga sasaran Raskin secara nasional sebanyak 17.488.007 RTS, masing-masing tetap mendapat alokasi 15 kilogram per

membantu kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin. Hasil kajian Kementerian Koordinator Bidang Kesra bersama sejumlah perguruan tinggi pada 2009 menunjukkan, rata-rata kebutuhan beras bagi rumah tangga miskin sebesar 33-34 kilogram setiap bulan. Sehingga Raskin memberikan konstribusi positif sebesar 45% terhadap kebutuhan beras RTS. Selain Raskin pemerintah juga mendorong dilakukannya

bulan selama 12 bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Untuk stok pengadaan Raskin tahun ini tergolong aman, sebab hingga 31 Januari Bulog masih memiliki stok Raskin sebanyak 2,67 juta ton. Sebagai perbandingan, tahun lalu Bulog menyalurkan Raskin sebanyak 2,9 juta ton. Pemerintah pun telah menyesuaikan anggaran subsidi Raskin. Pada tahun 2009 disediakan anggaran sebesar Rp 12,9 triliun, lalu pada 2010 naik menjadi Rp.13,9 triliun dan pada 2011 ini dinaikkan lagi menjadi Rp. 15,3 triliun. Program Raskin ini memang sangat

pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemda, Produsen dan BUMN melalui kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, beberapa waktu sudah menegaskan agar BUMN terus melanjutkan kegiatan pasar murah yang telah dilakukan sejak 2010. “BUMN di bidang pertanian dan Bulog akan tetap berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan,” kata Mustafa Abubakar. Program lainnya yang disiapkan untuk mengurangi dampak melonjaknya harga beras bagi mereka yang berpenghasilan rendah berupa program perlin-

istimewa

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

5


Laporan Utama

Rosa Panggabean

dungan sosial. Misalnya saja PNPM, Cash for Work, Program Keluarga Harapan, Jamkesmas dan juga BOS. Program-program tersebut akan diluncurkan lebih cepat dan tepat waktu (antara Januari hingga Maret 2011).

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Tahun ini, untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga pasokan beras pemerintah mentargetkan untuk bisa mencapai pertumbuhan produksi minimal 5%. Sebenarnya pemerintah mengharapkan pertumbuhan produksi beras tahun ini dapat mencapai 7%, namun selama enam tahun terakhir ini menurut catatan Bulog rata-rata pertumbuhan pengadaan beras dalam negeri hanya mencapai 5,9%. Ditambah lagi adanya anomali iklim, sehingga akhirnya pemerintah mentargetkan

6

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

minimal pertumbuhan produksi sekitar 5%. Untuk mengamankan terget itu dibutuhkan pengawalan yang ketat dan terpadu bersama Pemda. Dengan cara seperti itu diharapkan panen padi selama Januari-April dapat terealisasi dengan hasil yang memuaskan. Pemerintah juga akan melaksanakan program penggunaan benih unggul baik dari jenis hibrida maupun non hibrida minimal 60% dari luas tanaman. Begitu juga dengan penggunaan pupuk majemuk berimbang minimal 40% dari luas tanam. Program ini sudah harus diimplementasikan pada periode April-Juli 2011. Tak hanya benih unggul dan pupuk saja, pemerintah direncanakan juga akan memberi bantuan mesin pengering berbahan bakar sekam/jerami minimal 1000 unit pengering. Di-

harapkan dengan adanya mesin pengering ini proses gabah menjadi beras semakin cepat. Untuk mengantisipasi kekurangan air saat musim kemarau, melalui Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun embung (kolam penampungan air) serta penyebaran pompa air. Upaya yang dilakukan tadi merupakan usaha menjaga stabilitas ketahanan pangan dalam jangka pendek. Untuk jangka menengah, pemerintah pun telah menyiapkan beberapa program. Di antaranya pemanfaatan lahan terlantar untuk pengembangan lahan pertanian. Peningkatan produksi pangan melalui food estate. Pengembangan lahan pertanian khsusnya untuk padi seluas 1 juta hektare serta penyediaan sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan. n


Laporan Utama istimewa

Non Beras Juga Jadi Perhatian Serius Dalam menjaga ketahanan pangan, beberapa bahan pangan non beras juga terus dipantau pemerintah. Apalagi bahan makanan yang dikonsumsi oleh rakyat banyak seperti kedelai dan terigu. Oleh: Eko Caroko

U

paya untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan tak hanya dilakukan pada komoditi beras saja. Sejumlah komoditi pangan lainnya juga menjadi perhatian pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan yang telah diambil terkait bahan pangan non beras. Untuk komoditas gula, diputuskan pada Rakortas September 2010, untuk menambah pasokan melalui impor sebesar 450 ribu ton. Impor tersebut akan dilakukan di luar musim giling yakni antara 1

Januari hingga 15 April 2011. Sementara itu, untuk daging sapi menghadapi hari besar keagamaan nasional, diputuskan untuk menambah alokasi impor daging dan mempercepat pelaksanaan impor sapi indukan. Untuk minyak goreng pemerintah memutuskan untuk melanjutkan pemberian PPN-DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) selama 2011 bagi merek Minyak Kita dan minyak curah senilai Rp 250 miliar. Minyakkita merupakan merek dagang minyak goreng kemasan yang diluncurkan pemerintah. Produk ini dijual dengan harga lebih murah dari produk minyak goreng kemasan lainnya yang ada di pasaran, harganya sedikit di atas minyak goreng curah. Tujuan penerapan PPN DTP itu adalah agar harga jual minyak goreng tersebut dapat ditekan sehingga terjangkau masyarakat luas. Pemerintah juga menggalakkan untuk menanam cabe di tingkat rumah tangga sebagai tanaman pekarangan. Seperti diketahui cabe merupakan jenis sayuran yang ikut berkontri-

busi menyumbang angka inflasi. Januari 2011 lalu angka inflasi mencapai 0,89%. Dari angka tersebut sekitar 0,11% disumbangkan dari harga cabe rawit dan beras. Kegiatan menanam cabe di pekarangan berarti bisa ikut meredam inflasi. Bahan pangan lainnya yang juga jadi perhatian adalah kedele. Seperti diketahui kedelai merupakan bahan pembuat tempe dan tahu. Kedua makanan ini dikonsumsi hampir oleh seluruh kalangan masyarakat, baik oleh mereka yang berkecukupan maupun yang tergolong miskin. Harganya yang terjangkau, rasanya yang enak serta kandungan proteinnya yang cukup tinggi, membuat tahu tempe menjadi makanan favorit di negeri ini. Oleh karena itu, tak heran bila kebutuhan kedelai di dalam negeri cukup tinggi, rata-rata per tahun mencapai 2,2 juta ton. Sebagian besar kebutuhan kedelai itu yakni sekitar 70% masih harus diimpor. Sementara akibat anomali iklim produksi kedelai dunia juga ikut turun, akibatnya seperti yang sudah diduga harga

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

7


Laporan Utama kedelai impor ikut naik dari Rp 5000 per kilogram kini menjadi Rp 6.500. Tempe tahu memang sudah lama menjadi makanaan rakyat. Menurut data yang disampaikan oleh Sutaryo, Ketua II Induk Koperasi Tahu Tempe Indonesia, ada sekitar 115 ribu pengrajin istimewa

Saat ini, gandum mengontribusi sekitar 15 persen dari total kebutuhan pangan nasional, terbesar kedua setelah makanan pokok beras yang mencapai 70 persen. tahu tempe, yang tergolong pengusaha UKM. Itu artinya kekurangan stok kedelai bisa mempengaruhi ketahanan pangan. Untuk mengatasi kebutuhan kedelai ini dalam jangka pendek pemerintah telah membebaskan bea masuk impor untuk kedelai sejak 24 januari 2011 (PMK No.13/PMK.011/2011). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan kenaikan harga kedelai. Namun

8

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

begitu, tergantung pada kedelai impor bukan hal yang baik. Untuk itu dalam jangka menengah harus diupayakan pemenuhan kebutuhan kedelai dari produksi sendiri. Bayu Krisnamukti, Wakil Menteri Pertanian, mengatakan untuk menggenjot produksi kedelai dalam negeri sudah saatnya para petani menggunakan benih kedelai transgenik yang unggul. Bila hal ini bisa diimplementasikan, maka produksi kedelai nasional bisa meningkat sekitar 40%. Dalam jangka panjang solusi yang harus ditempuh adalah swasembada kedelai. Bahan pangan non beras lainnya yang juga mendapat perhatian adalah gandum. Seperti diketahui gandum merupakan bahan utama untuk pembuatan tepung terigu. Tepung ini merupakan bahan untuk pembuatan mie, roti, kue, dan penganan lainnya. Saat ini, gandum mengontribusi sekitar 15 persen dari total kebutuhan pangan nasional, terbesar kedua setelah makanan pokok beras yang mencapai 70 persen. Selama ini, seluruh kebutuhan gandum masih mengandalkan impor. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Ratna Sari Loppies, kebutuhan tepung terigu dalam negeri malah bisa meningkat 10,5% pada tahun 2011 ini. “Karena terigu saat ini menjadi salah satu kebutuhan pokok untuk bahan pangan,� katanya. Artinya, dari konsumsi terigu pada 20 10 sebanyak 5,6 juta ton tahun ini konsumsi

terigu nasional diprediksi bisa mencapai 6,18 juta ton. Itu pun berarti impor gandum tahun ini bisa lebih tinggi lagi dari tahun 2010. Kebutuhan dunia akan gandum terus meningkat. Terutama setelah beberapa negara di Timur Tengah dilanda kerusuhan sosial. Seperti yang terpantau dari Chicago, sentra pasar gandum dunia. Mesir, sebagai importir terbesar gandum, membeli 55.000 metrik ton gandum dalam tender di bursa AS pada 5 Februari 2011 lalu. Irak, Turki, Bangladesh, dan Algeria melakukan tender pada 6 Februari 2011. Sementara produksi gandum dunia juga turun. Sehingga membuat harga gandum global pun meningkat menuju harga tertingginya dalam 29 bulan terakhir. Dampak meningkatnya harga gandum dunia terasa hingga ke dalam negeri. Harga tepung terigu di bulan Februari ini pun meningkat sekitar 12,5%, dari Rp 7.000 menjadi sekitar Rp 8.000 per kilogram. Jika tidak diantisipasi maka bisa dipastikan harga mie dan roti akan ikut naik. Mengatasi hal itu, dengan cepat pemerintah langsung bereaksi. Sama seperti kedelai, berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Keuangan ((PMK No.13/ PMK.011/2011), sejak 24 Januari bea masuk gandum dibebaskan. Upaya itu memang merupakan usaha jangka pendek untuk mengatasi meningkatnya harga gandum. Untuk jangka panjang sudah saatnya memikirkan bagaimana caranya menanam gandum di negeri ini atau mencari jalan pengembangan tanaman pangan pengganti gandum untuk bahan baku terigu, misalnya dengan ubi atau ketela. Dengan demikian kebergantungan impor terhadap bahan pangan bisa dikurangi. n


Laporan Utama istimewa

Jangan Lupakan Jagung, Singkong dan Sagu Pemerintah dengan gencar terus mensosialisasikan kepada masyaraka t untuk tidak selalu mengkonsumsi beras, sebagai bahan pangan pokok. Sejatinya bahan pangan non beras amat melimpah di negeri ini. Oleh: Eko Caroko

K

onsumsi beras yang kian hari semakin meningkat di tengah krisis pangan dunia saat ini, jelas membuat pemerintah mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam satu kesempatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat, terutama insan pers, untuk mensosialisasikan diversifikasi pangan non-beras, karena Indonesia termasuk wilayah yang kaya sumber daya alam pangan.

Tingkat konsumsi beras di Indonesia saat ini tergolong tinggi. Dari data yang ada pada 2009 lalu konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia mencapai sekitar 139,15 kilogram per tahun, dan mempunyai kecenderungan meningkat. Bandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan yang hanya 40 kilogram, Jepang (50 kg), Thailand (70 kg), Malaysia (80 kg). Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa maka kebutuhan beras per bulan adalah 2,76 juta ton atau 33,1 juta ton per tahun.

Pola konsumsi tersebut seharusnya dapat diubah, sehingga ketergantungan masyarakat akan beras sebagai pangan pokok bisa berkurang. Apalagi, sejumlah daerah di Indonesia sebenarnya di masa lalu memiliki makanan pokok non-beras (tradisional) seperti jagung, ubi, dan sagu. Hal ini diperkuat dengan data Kementerian Pertanian yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat Ada puluhan jenis umbi-umbian yang biasa ditanam dan dikonsumsi rakyat

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

9


Laporan Utama

Aneka penganan nonberas.

10

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

Indonesia. Hingga sangat disayangkan bila masyarakat saat ini lebih banyak yang mengonsumsi nasi atau berbahan beras. Sejatinya, kita punya potensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk beras. Oleh karena itu, segenap elemen masyarakat perlu mengimplementasikan Perpres No. 22 tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan, yang secara konkrit untuk mengurangi beban konsumsi beras sekaligus meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang yang bersumber pada bahan pangan lokal. Ancaman rawan pangan (atau tepatnya rawan beras) yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya sangat terkait dengan ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras. Beras sebagai makanan pokok telah dikenal masyarakat Jawa sejak dahulu, karena kondisi tanah di Jawa cocok untuk dijadikan sawah yang ditanami padi. Sedangkan daerah di luar Jawa, dengan kondisi alamnya lebih mengenal makanan non beras seperti jagung, sagu, dan umbiumbian sebagai makanan pokok mereka. Namun pola tersebut mulai bergeser, kini kenyataannya seluruh penduduk Indonesia (terutama generasi yang sekarang) dari Sabang sampai Merauke hanya mengenal beras sebagai makanan pokok mereka. Konsumsi masyarakat untuk beras dan tepung terigu makin meningkat, sedangkan untuk pangan non beras lainnya justru mengalami penurunan. Terjadinya kenaikkan konsumsi beras ini juga terkait dengan pergeseran dan perubahan selera di masyarakat. Mengacu pada rekomendasi FAO, pasokan kalori dari makanan pokok sebaiknya hanya 50 persen dari total kalori sebe-

sar 2.500 kalori/kapita/tahun. Seiring dengan itu konsumsi beras yang mencapai 139,15 kg/ kapita/tahun menunjukkan ( 1 kg beras mampu menghasilkan sekitar 1000 kalori) pemenuhan kalori dari makanan pokok sudah melampaui norma Pola Pangan Harapan (PPH). Fakta tersebut, telah menunjukkan betapa bergantungnya Indonesia dengan beras. Persoalan beras tetap merupakan masalah yang sangat serius yang bisa menimbulkan bahaya kelaparan. Kondisi ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa program diversifikasi pangan harus segera dilakukan. Kini, diversifikasi pangan menjadi momentum yang tepat. Pola konsumsi pangan yang bermutu gizi seimbang mensyaratkan perlunya diversifikasi pangan dalam menu sehari-hari. Pangan yang beragam amat penting karena tidak ada satu jenis pangan yang dapat menyediakan gizi bagi seseorang secara lengkap. Dengan konsumsi yang beragam, kekurangan zat gizi dari satu jenis pangan akan dilengkapi dari pangan lain. Tingginya harga beras sudah berulang kali membuat rakyat susah dan bisa memunculkan ketidakstabilan di segala bidang. Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, konsumsi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah cenderung naik, sekitar 120130 kg per kapita per tahun. Sebaliknya, mereka yang masuk tingkat ekonomi tinggi, hanya mengonsumsi beras 75-90 kg per kapita per tahun. Kelompok ekonomi tinggi umumnya telah mengurangi konsumsi beras karena telah mengalami pergeseran pola makan. Sarapan tidak lagi harus nasi, tetapi bisa roti atau sereal.


Laporan Utama Diversifikasi pangan pada kelompok ekonomi tinggi secara tidak langsung pun sudah dimulai.

Diversifikasi Pangan Diversifikasi pangan, sekali lagi tidak mungkin berhasil jika hanya merupakan sebuah program/proyek belaka, tanpa komitmen untuk melaksanakan, dan bila dipaksakan dari “atas” dengan sistem komandonya. Program ini akan berhasil jika merupakan kesadaran rakyat dan merupakan tindakan proaktivitas mereka. Tentunya bukan berarti mengubah sama sekali pola makan masyarakat, akan tetapi dengan cara yang berlahan namun pasti. Sosialisasi ini, tentu saja perlu dibarengi dengan kemampuan setiap daerah untuk mengembangkan lahan tanaman pangan selain padi. Seperti halnya Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur yang tengah kembali giat mengembangkan tanaman jagung. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, menyatakan bahwa sejak 2008 di NTT menggalakkan program masyarakat menanam jagung, dan hasilnya menggembirakan. “Kami ingin menjadi provinsi produsen jagung, karena jagung pernah menjadi makanan pokok masyarakat NTT.” Rasa jagung Kupang yang gurih, mirip ketan, pulen, dan sedap tentu saja merupakan suatu kabar yang menggembirakan. “Pers perlu mengeksposnya supaya masyarakat bisa memahami adanya makanan pokok selain beras yang dapat dikonsumsi sehari-hari,” ungkap Presiden. Program diversifikasi pangan yang digulirkan pemerintah ini didukung oleh dana APBN. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dalam RAPBN 2011 pemerintah me-

istimewa

nyiapkan dana cadangan sebesar Rp 2 triliun untuk diversifikasi pangan. Lebih jauh Hatta mengharapkan kepada Menteri pertanian untuk mendesain roadmap dari diversifikasi pangan. Sementara itu, Menteri Pertanian, Suswono, mengatakan program diversifikasi pangan yang saat ini digencarkan pemerintah perlu terus dibudayakan untuk mengurangi konsumsi beras yang setiap tahun meningkat. ”Kami minta kepala daerah membudayakan keanekaragaman makanan untuk menghemat konsumsi beras,” kata Suswono. Program diversifikasi pangan sangat memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia yang selama ini ketergantungan kepada beras cukup tinggi, padahal pengganti makanan pokok seperti singkong, pisang, jagung, ketela,

kentang, ganyong, sukun, dan lain-lain cukup banyak. Namun, ya itu tadi, makanan alternatif itu hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, padahal bisa berperan sebagai pensuplai karbohidrat pengganti beras. ”Selama ini meski kita sudah makan nasi bubur, jagung atau singkong, tetap saja mengaku belum makan nasi,” kata Suswono. Menurutnya, di Thailand melalui diversifikasi pangan dengan produksi beras sebanyak 20 juta ton per tahun, bisa menghemat sekitar 10 juta ton dan kelebihan itu bisa diekspor. Di masa datang kebutuhan beras akan semakin besar dikarenakan pertumbuhan penduduk yang juga terus meningkat. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mengurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan sumber pangan karbohidrat lainnya. n

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

11


Laporan Utama

Dunia Pun Sibuk Mengantisipasi Kebutuhan Pangan Tak hanya di dalam negeri, negaranegara lain di dunia saat ini pun tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman kekurangan stok pangan. Oleh: Eko Caroko

N

aiknya harga bahan pangan pokok tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga dialami oleh seluruh Negara di dunia. Badan Pangan Dunia, FAO, bahkan sudah memperingatkan pada akhir tahun lalu, bahwa di 2011 harga pangan dunia akan naik tajam. Sejak Desember 2010 FAO telah melihat gejala itu ditandai dengan naiknya indeks pangan FAO yang mencapai rekor tertinggi sejak 1990 (pertama kali FAO membuat indeks pangan). Indeks harga pangan dunia pada November tahun lalu mencapai 206 dan terus meningkat pada Desember menjadi 215. Bulan lalu PBB juga telah memperingatkan jutaan kaum papa dunia berada dalam risiko akibat kenaikan harga pangan. Faktor pasokan yang tersendat akibat cuaca buruk dan hambatan ekspor yang dilakukan sejumlah negara, menurut PBB, merupakan penyebab kenaikan harga pangan. Tentu saja peringatan dari FAO dan PBB itu menjadi perhatian serius dari pemimpin

12

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

Antre makanan di Afrika. istimewa

negara maju maupun negara berkembang di dunia. Mereka tak ingin isu krisis pangan ini berkembang menjadi keresahan sosial. Buktinya sudah ada, yakni kejatuhan pemerintah Tunisia Januari lalu. Awal pemicunya adalah masalah kenaikan harga pangan di negara itu, seperti roti, susu, dan gula. Seperti diketahui, 80% penduduk Tunisia menikmati subsidi roti dari pemerintah, kelangkaan pasokan roti sebagai akibat harga yang meroket membuat rakyat Tunisia marah. Cerita gejolak sosial di Tunisia itu berakhir dengan tumbangnya Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali pada 14 Januari lalu. Kerusuhan akibat naiknya harga pangan dikabarkan juga telah merembet ke Aljazair. Tentunya pengala-

man buruk yang dialami kedua negara di Afrika itu tak ingin dialami oleh negara manapun di dunia. Masalah berkurangnya pasokan pangan dunia juga menjadi perhatian negara-negara anggota G-20. Perancis yang kini duduk sebagai ketua G-20 memprakarsai pertemuan antara menteri pertanian negara anggota G-20 Juni mendatang. Agendanya apalagi kalau bukan membahas bersama bagaimana caranya menstabilkan harga pangan dunia. Ada banyak cara yang ditempuh negara-negara di dunia dalam meredam gejolak harga pangan. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris, otoritas di sana mulai membatasi secara ketat aksi spekulan yang se-


Laporan Utama ring membuat harga pangan di dunia melonjak. Sementara itu Pemerintah Korea Selatan tidak mau menggantungkan diri pada mekanisme dunia soal stabilisasi pangan. Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak, pun menyerukan peluncuran sebuah strategi untuk menstabilkan harga pangan di Negeri Ginseng itu. Peluncuran strategi ini dilakukan sehubungan dengan makin meningkatnya keprihatinan soal pasokan dan kenaikan harga pangan. Potensi krisis pangan global meningkat sehubungan dengan ancaman perubahan iklim. Oleh karena itu menurut Presiden Lee, pihaknya harus menyusun strategi nasional dan melakukan sebuah riset untuk mengatasi hal tersebut. Presiden Lee juga menyerukan pembentukan sebuah satuan tugas yang anggotanya merupakan gabungan dari sektor pemerintah dan swasta. Satuan tugas ini akan mendorong investasi di sektor pangan dan akan fokus pada upaya stabilisasi harga pangan, yang telah berperan menaikkan angka inflasi Korsel. Bagi negara-negara yang selama ini menjadi produsen pangan dunia seperti Vietnam juga melakukan antisipasi. Vietnam akan mulai mengurangi ekpor berasnya untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negerinya. Negara itu dikabarkan hanya akan mengekspor berasnya tahun ini hanya 5,5 juta dari yang sebelumnya 6,8 juta ton. Hal serupa juga akan dilakukan negara tetangganya, Thailand.

Sementara itu Filipina, Nigeria, dan Arab Saudi akan berburu beras di pasar internasional. Ketiga negara itu diprediksikan akan mengimpor beras cukup banyak, yakni antara 1,3 hingga 2 juta ton. India meneruskan larangan ekspor beras dan gandum. India juga membuat berbagai kebijakan fiskal untuk mengerem kenaikan

Konsumsi pangan meningkat karena pertambahan penduduk dan tumbuhnya kelas menengah baru di masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan lebih banyak.

sibuk mengantisipasi berkurangnya pasokan bahan pangan. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, permintaan pangan global saat ini memang melebihi produksi. Ia mencontohkan, produksi jagung dunia saat ini tercatat hanya naik 1,01% namun konsumsinya naik 2,5% dan stok turun hingga 11,7%. Sementara gandum produksinya turun 5,2%, konsumsi naik 2,5%, sementara stok turun 10%. Sedangkan beras

Gedung Pusat FAO di Roma, Italia.

istimewa

harga pangan, seperti pembebasan pajak beberapa komoditas impor. Rusia mengimpor komoditas biji-bijian untuk menjaga pasokan pangan bagi sapi hingga musim semi mulai. India masih sibuk dengan inflasi yang mencapai 18%. Cina tengah memburu gandum dan jagung di pasar dunia. Harga pangan di China terus naik. Meksiko juga memburu jagung untuk mencegah kenaikan harga tortilla, makanan pokoknya. Pendek kata, negaranegara di dunia kini tengah

produksinya naik 2,7%, demikian juga dengan konsumsinya naik 3,5%, sedangkan stok turun 0,52%. Menurunnya produksi bahan pangan dunia, menurut Hatta, salah satu sebabnya dikarenakan faktor cuaca (anomali iklim). Di sisi lain konsumsi meningkat karena pertambahan penduduk dan juga karena tumbuhnya kelas menengah baru di masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan lebih banyak. Presiden Earth Policy Institute, Lester R Brown, memiliki

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

13


Laporan Utama Demo Isu krisis pangan di Tunisia.

pandangan yang serupa. Brown dan lembaganya merupakan otoritas yang dipercaya dunia dalam memprediksi krisis pangan. Menurutnya penyebab krisis pangan kali ini merupakan gabungan dari berbagai hal, baik dari sisi konsumsi maupun sisi produksi. Dari sisi konsumsi misalnya, terjadi kenaikan konsumsi pangan yang luar biasa. Pada periode 1990-2005 tercatat konsumsi pangan hanya 25 juta ton per tahun, sedangkan pada periode 2005-2010 menjadi 41 juta

14

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

ton per tahun. Kenaikan terbesar akibat penggunaan komoditas pangan untuk bahan bakar pada 2006-2008 di Amerika Serikat. Pada masa itu sejumlah komoditas pangan dikonversi menjadi etanol. Persoalan di sisi produksi muncul karena tanah yang rusak, lahan irigasi yang menurun, penggunaan lahan untuk usaha nonpertanian, pengalihan air untuk usaha pertanian ke kebutuhan air warga perkotaan, produktivitas tanaman yang tidak mengalami kenaikan, dan persoalan iklim global. Citra satelit menunjukkan lahan yang rusak terjadi di beberapa negara Asia. Fasilitas irigasi juga dilaporkan terus menurun seperti di Timur Tengah, India, bahkan di Amerika Serikat. Pertumbuhan perkotaan juga telah mengakibatkan pengalihan air dari kebutuhan pertanian ke kebutuhan masyarakat kota, seperti di Timur Tengah, China, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan areal perumahan, industri, dan jalan raya juga menjadi

penyebab. Pertumbuhan penjualan kendaraan juga menjadi penyebab pengurangan lahan pertanian. Di China, penjualan mobil tahun ini diperkirakan mencapai 20 juta. Dalam hitungan kasar, di AS penjualan 5 juta kendaraan akan membutuhkan lahan hampir setengah juta hektar. Bisa dibayangkan kebutuhan lahan untuk kendaraan di China. Hal ini dipastikan mengurangi areal pertanian. Kenaikan suhu global juga akan menekan produk­si. Kalangan peneliti mem­perkirakan kenaikan satu derajat celsius akan menurunkan sekitar 10 persen produktivitas. Dampak dari kenaikan suhu terhadap produktivitas sudah terlihat di Rusia barat pada musim panas tahun lalu, di mana produksi gandum Rusia anjlok sekitar 5,7 juta ton dibanding tahun sebelumnya. Banjir yang terjadi di Pakistan, Vienam dan China beberapa waktu lalu yang merusak areal pertanian juga akibat kenaikan suhu bumi. Intinya masalah ketahanan pangan kini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi telah menjadi perhatian serius warga dunia. n


Pemberdayaan Masyarakat

PNPM bisa Menambah Penghasilan Keluarga Oleh: Wilson B. Lumi

PNPM Mandiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

J

ejeran kue basah dalam kemasan plastik berderetderet di meja teras Kantor Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administratif Jakarta Pusat. Deretan kue yang dibuat Ibuibu Kelompok Inovasi I, RW.01 pimpinan Ibu Oboy Murliningsih, bukan dalam rangka pameran hasil-hasil kerajinan rumah tangga. Namun, kue-kue ini sudah siap untuk dipasarkan.

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

15


Pemberdayaan Masyarakat Usaha makanan olahan para ibu rumah tangga di Kelurahan Paseban Senen ini, kini makin berkembang dan beredar hingga ke beberapa wilayah di Ibukota Jakarta. “Seperti biasanya, kalau sudah dalam kemasan seperti ini, kue-kuenya sudah siap dipasarkan. Pemasarannya, selain dijual langsung, sebagiannya dititipkan ke sejumlah warung/toko makanan,� jelas Ibu Murliningsih sambil merapikan kemasan kue di depannya. Selain Ibu Oboy Murliningsih, terdapat juga empat kelompok lainnya, masing-masing pimpinan Ibu Baryani (Inovasi II), Maryati Doso (Inovasi III), Ema (Inovasi IV), dan Ibu Lies Fatimah (Inovasi V) yang memasarkan sejumlah produk penganan ringan seperti ini. Para ibu pimpinan kelompok ini dan beberapa teman mereka (anggota kelompok) mengembangkan usaha tersebut berbekal dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Menurut Ibu Murliningsih, program kelompok pemberdayaan perempuan ini sangat bermanfaat. Selain memberikan

16

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

Bambang Widianto Sekretaris Eksekutif TNP2K pekerjaan kepada para ibu rumah tangga, usaha bersama ini juga bisa menambah penghasilan keluarga. Melalui usaha itu pula, kelompok-kelompok usaha tersebut mampu menyisihkan keuntungan untuk tambahan modal usaha sekaligus mengembalikan pinjaman ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) agar dapat digulirkan ke kelompok lain. Dana PNPM-MP Kelurahan Paseban pada 2010 mencapai Rp 311.164.126 dan telah disalurkan di 8 RW untuk membiayai kegiatan bina fisik lingkungan dan bina sosial. Jumlah tersebut naik dibandingkan anggaran 2009 yang hanya sebesar Rp. 290.416.000. Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan, PNPM merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dibagi menjadi tiga klaster. Yakni klaster I, adalah bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga; klaster II, pember-

dayaan masyarakat ; dan klaster III, pemberdayaan usaha mikro dan kecil. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Selain itu, PNPM Mandiri juga bermaksud meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. PNPM Mandiri, lanjut Bambang, diharapkan dapat mendidik masyarakat menjadi berdaya dan mandiri, dimana masyarakat diminta untuk bermusyawarah menentukan proyek apa yang cocok bagi mereka, dan kemudian bergotong-royong melaksanakannya. Dan untuk tahun 2011 ini pemerintah menyediakan anggaran untuk PNPM Mandiri sebesar Rp10,5 triliun. n


Kemitraan Dunia Usaha foto: istimewa

Merubah Ikan Patin Menjadi Makanan Ringan Dengan semangat kewirausahaan yang selalu tumbuh di dalam diri Ibu Desnawati Jufri, dia terus berupaya mengembangkan usaha dagangnya dari makanan basah ke kue kering. Usahanya berawal dengan cara menitipkan kue ke warung-warung dekat rumahnya dan sekolah-sekolah. Kini usaha Ibu Desnawati Jufri sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di Kota Pekanbaru, Riau. Oleh: Wilson B. Lumi

D

esnawati bertempat tinggal di Perumnas (tipe 36) yang terletak di Jl. Swakarya, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dengan segala keterbatasan, Desnawati Jufri, dengan tekad membara memberanikan diri memulai usahanya pada 1999. Saat itu, modal awalnya hanya

uang sebesar Rp150.000. Dengan sejumlah uang itu, Ia mencoba membuat berbagai macam kue basah dan dititipkan ke warung-warung dekat rumah juga di sekolah-sekolah. Hasilnya, selain untuk membiayai kehidupan keluarga juga memenuhi kebutuhan hidup. Begitulah Desnawati dalam kesehariannya. Menjajakan makanan yang dibuatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Detik berganti menit, menit berganti waktu, waktu berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun, Desnawati terus berpacu waktu dalam kemampuan ekonomi yang “begitubegitu saja.” Suatu ketika Desnawati pun berpikir kalau makanan yang dititipkan yang tidak habis terjual, dijadikan kue-kue kering. Pada tahun 2007 kue kering yang pertama kali dibuat adalah keripik jagung, keripik teri, kue kembang harum, peyek dan kue bawang. Semuanya dikelola dalam payung usaha “Berkah Usaha”. Berkat kegigihannya, Desnawati memetik hasilnya. Bantuan pertama datang dari donatur PKK Kelurahan Simpang Baru, berupa kompor hock, wajan, dan modal kerja sebesar Rp250.000. Usahanya kini, dengan ban-

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

17


Kemitraan Dunia Usaha foto: istimewa

tuan donatur, semakin membesar dan lebih menggeliat lagi. Keberhasilan ini membuka mata pemerintah Kota Pekanbaru. Alhasil, pada 2008 bisnis Desnawati mendapat kepercayaan, terpilih sebagai UKM terbaik Kecamatan Tampan. Untuk itu, Ia mendapat hibah dari Walikota Pekanbaru berupa uang tunai sebesar 2.000.000 rupiah, bantuan packing dari Kementerian Perindustrian sebanyak 500 packing, mengikuti studi banding ke Yogyakarta yang dipelopori Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Desnawati tidak berhenti sampai disitu, dia terus berusaha memperbaiki cita rasa kue kering yang dibuatnya. Suatu ketika Desnawati terinspirasi dengan rasa ikan patin yang merupakan ciri khas ikan di Riau. “Bagaimana membuat kue kering dengan cita rasa ikan patin,” gumamnya. Dari rasa keinginan itu Ibu Desanawati mencoba dan mencoba membuat keripik rasa ikan patin. Percobaannya ini membuahkan hasil. Dan, sampai dengan saat ini, hasil olahannya diterima oleh masyarakat khususnya di Riau. Di samping membuat keripik rasa ikan patin, Desnawati juga membuat abon ikan patin yang merupakan andalan dari Usaha Berkah. Untuk mengembangkan usaha yang tadinya hanya menunggu pemberian modal usaha dari yang sifatnya hibah, Desnawati mencoba memberanikan diri meminjam dana Bantuan Kemitraan yang dikelola oleh BUMN. Adapun BUMN yang pertama kali memberi bantuan pinjaman modal kerja adalah PTP Nusantara V dengan suntikan modal sebesar 25 juta rupiah. Modal yang diperoleh tersebut digunakan untuk penambahan alat produksi, packing dan

18

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

Desnawati Jufri

selebihnya sebagai cadangan modal usaha. Berkat kegigihannya omset penjulannya terus meningkat dan sampai dengan saat ini rata-rata penghasilan per bulan mencapai sebesar 5 juta rupiah - 6 juta rupiah, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang direkrut dari lingkungan keluarga yang menganggur dan dari luar lingkungan keluarga.

Berkat kegigihannya omset penjulannya terus meningkat dan sampai dengan saat ini rata-rata penghasilan per bulan mencapai sebesar Rp. 5.000.000 - Rp. 6.000.000, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 6 orang yang direkrut dari lingkungan keluarga yang menganggur dan dari luar lingkungan keluarga.

Desnawati amat sangat berharap makanan khas buatannya semakin dikenal masyarakat. Sudah banyak variasi makanan yang dibuatnya. Sebagai binaan PKBL PTPN – V, Desnawati selalu diikutsertakan pada setiap pameran yang diikuti PKBL PTPN – V. Harapannya kegiatan seperti ini makin banyak sehingga jenis usaha produknya akan lebih dikenal dan meraih sukses. Sebagai wujud eksistensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pada November 2010, PTPN melakukan penandatanganan pinjaman modal kerja kepada 10 mitra binaan dengan jumlah total Rp360 juta rupiah. Penandatangan ini dilaksanakan di Kantor Pusat PT Perkebunan Nusantara VIII, Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung. Penyerahan dan penandatanganan disaksikan Kepala bagian Akuntansi dan Kepala Urusan PKBL PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) merencanakan penyaluran pinjaman pada triwulan IV kepada 103 unit dengan total sebesar Rp.1.885.000.000. n


UMKM

Menteri Koperasi & UKM Beri Penghargaan Bank Pelaksana KUR Untuk meningkatkan gairah dunia perbankan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat, pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memberikan penghargaan kepada Bank Sulut karena berhasil menyalurkan KUR sebesar 126,4 persen dari target yang ditetapkan.

Oleh: Wilson B. Lumi

B

ANK Sulut (BS) kembali meraih penghargaan. Kali ini datang dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Mennegkop dan UKM) Republik Indonesia. “Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas prestasi yang Saudara berikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga prestasi ini akan semakin ditinggikan.” Demikian penggalan kalimat dalam surat yang dikirimkan Mennegkop dan UKM, Syarief Hasan secara khusus kepada Direktur Utama (Dirut) Bank Sulut, Jeffry Wurangian, baru-baru ini. Dalam surat berkop kementerian

istimewa

tersebut dengan nomor register 130/M.KUKM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan ditembuskan ke Presiden dan Menko Perekonomian itu, dengan gamblang dipaparkan, kalimat penghargaan yang diberikan itu berkat keberhasilan Bank Sulut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), jauh di atas target yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti diketahui, dari 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Indonesia, hanya 13 yang diberi kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan KUR, di antaranya adalah Bank Sulut. Bank Sulut mampu menyalurkan KUR 126,4 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Prestasi ini tergolong spektakuler, karena Bank Sulut mampu menyejajarkan diri dengan beberapa bank nasional yang

selama ini dikenal sebagai bank papan atas di Tanah Air. Hal ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi Sulawesi Utara dan Gorontalo, karena penyaluran KUR itu sendiri baru dicanangkan pemerintah pada pertengahan semester pertama 2010. Atas keberhasilan tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengundang sejumlah direktur yang dinilai berhasil, termasuk Dirut Bank Sulut, Jeffry Wurangian pada acara pencanangan Gerakan Kewirausahawan Nasional yang dilaksanakan di UKM Convention Center, SMESCO, awal bulan ini. Dalam acara tersebut hadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebagai bank yang mendapat kepercayaan penuh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

19


UMKM Gorontalo, Bank Sulut langsung action begitu menerima tugas dan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan KUR. Atas gagasan Wurangian, Bank Sulut kemudian meluncurkan KUR mikro melalui rekomendasi tokoh agama. Model KUR yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Inilah yang kemudian telah melahirkan banyak usahawan baru atau pengembangan usaha yang sudah ada. Terobosan dan inovasi untuk menunjang program pemerintah dan masyarakat itu kemudian diwujudkan dengan memperbesar porsi kredit produktif yang selama ini masih sangat minim. “Tahun lalu kredit produktif kita sudah 22,47%,” kata Wurangian. Padahal, tahun-tahun sebelumnya kredit produktif Bank Sulut paling tinggi hanya bisa mencapai 15 persen.

Target KUR 2011: Rp18 Triliun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan menegaskan, pemerintah akan terus dan bahkan meningkatkan dana Kredit Usaha Rakyat dimana tahun depan ditargetkan minimal Rp18 triliun. “Tahun ini penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih Rp13 triliun lebih sesuai target bawah penyaluran dana itu,” katanya usai meresmikan Pojok Rakyat dan Bazar Rakyat di Carrefour Plaza Medan Fair di Medan, Sabtu (11/12/2010). Diakui, target dana KUR Rp18 triliun tahun 2011 itu merupakan target atas penyaluran KUR 2010 dan target bawah dipatok Rp13,115 triliun. “Kalau nyatanya nantinya dana KUR tahun depan yang diserap pengusaha UKM di atas Rp18 triliun, ya bisa ditambah,” katanya. Menurut dia, program KUR itu

20

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

Jaminan Pemerintah

Dr Jeffry Wurangian Dirut Bank Sulut

selain untuk membantu perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) juga meningkatkan perekonomian Indonesia. KUR sebanyak itu bisa untuk membantu sekitar empat juta UKM. “Saya berani jamin, pengusaha UKM tidak akan ‘ngemplang’ dana KUR kalau pun ada masalah dalam pembayaran, itu karena usaha kurang lancar dan diyakini pengusaha berniat memenuhi kewajibannya,” katanya. Diakuinya manajemen UMKM masih kurang bagus dan itu merupakan tanggug jawab bersama termasuk pemerintah dan pengusaha besar untuk memberikan pembinaan. Apalagi, kata dia, minat masyarakat untuk masuk ke sektor UKM semakin tinggi sehingga memang memerlukan dukungan penuh. Sementara itu Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menyebutkan, UKM sangat memberikan andil besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Predikat ke-16 Indonesia dalam perekonomian dunia dewasa ini, kata dia, tidak terlepas dari dukungan usaha yang digeluti UMKM. “Kalau saja semua pengusaha besar ikut membantu pembinaan ke UMKM, maka tidak tertutup kemungkinan peringkat Indonesia bisa naik,” katanya.

Sementara Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan pemerintah akan terus menyetor modal tambahan bagi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebesar Rp2 triliun setiap tahun. Melalui tambahan modal ini diharapkan kedua lembaga itu bisa menjamin bank-bank untuk menyalurkan KUR. “Sesuai program pemerintah, kami akan segera menyetorkan modal tambahan untuk Askrindo dan Jamkrindo, karena kami harapkan rencana pemerintah untuk pro job pro poor, terus bisa didukung dengan penyaluran KUR,” kata Agus di Jakarta, baru-baru ini. Tambahan modal ini, terang Agus, dibebankan ke anggaran pendapatan belanja pemerintah untuk memperluas jaringan kredit usaha rakyat (KUR). Selain untuk menjamin KUR, juga bisa dipakai untuk menjamin transaksi lain. Dengan anggaran Rp2 triliun per tahun, diharapkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp15-20 triliun per tahun. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menyelesaikan proses divestasi saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan Askrindo secara hibah kepada Negara Republik Indonesia. Divestasi ini ditandai dengan penandatanganan akta perjanjian hibah antara BI dengan Kementerian Keuangan pada 12 Juli 2010. Melalui kebijakan ini, tambah Agus, pemerintah mengharapkan akhir tahun ini semua program terealisasi sesuai rencana. Selain itu, pemerintah nantinya akan melakukan kajian apakah setelah hibah ini, Askrindo dan Jamkrindo berada di bawah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN. n


Ekonomi

presidenri.go.id

Angka Kemiskinan di Indonesia Turun secara Bertahap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, angka kemiskinan di Indonesia turun secara bertahap. Selain itu, perekonomian Indonesia semakin membaik, ditandai dengan masuknya Indonesia dalam kelompok 20 negara dengan tingkat perekonomian yang baik. Oleh: Utoyo Harjito

N

amun demikian, Pre­ siden mengakui bah­ wa masih ada pendu­ duk miskin di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk mempercepat dan memperbaiki program peng­ entasan kemiskinan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan, pemerintah akan mengonsulta­ sikan sejumlah program pengu­ rangan kemiskinan ke DPR, sekaligus meminta persetujuan anggaran. “Program ini akan dikon­ sultasikan ke DPR untuk perse­

tujuan anggaran,” kata Presiden Yudhoyono dalam sambutan peringatan Maulid Nabi Muham­ mad SAW 1432 H di Istana Nega­ ra, Jakarta, beberapa waktu lalu. Namun demikian, Presiden tidak menjelaskan secara rinci jumlah kebutuhan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan itu. Kepala Negara hanya menjelaskan, saat ini pe­ merintah sedang menggalakkan Program Perluasan dan Pening­ katan Kebijakan Pengurangan Kemiskinan. Program itu merupakan upa­ ya pemerintah untuk menyem­ purnakan program-program penanggulangan kemiskinan

yang selama ini sudah dilaku­ kan, misalnya Bantuan Ope­ rasional Sekolah, Kredit Usa­ ha Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagainya. Selain itu, program tersebut adalah upaya pemerintah untuk mempercepat proses pengentas­ an kemiskinan di Indonesia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam juga dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ny. Herawati Boe­ diono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Beberapa pejabat setingkat menteri. n

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

21


Ekonomi

Wapres: Konektivitas Pulau Tingkatkan Ekonomi dan Kurangi Kemiskinan Wakil Presiden Boediono menilai konektivitas antarpulau yang ada di berbagai wilayah Indonesia memiliki arti penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah setempat sehingga pada akhirnya pertum­ buhan ekonomi bisa merata di semua pulau.

Rehabilitasi Kakao

Wakil Presiden Boediono Oleh: Utoyo Harjito

D

alam jangka panjang, apabila konektivitas bisa dilakukan dengan baik maka hal tersebut akan mampu mengurangi angka kemiskinan yang saat ini banyak tersebar di berbagai daerah. “Negara kita adalah negara kepulauan yang 75% di antaranya merupakan laut dan 25% adalah daratan, sehingga adanya konek­ tivitas antarpulau sangat penting bagi pemerataan ekonomi nasion­ al,” kata Wakil Presiden Boediono, saat membuka seminar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), di Jakarta, Selasa. Seminar dengan tema “Dari Laut Kita Jaya: Membangun Eko­ nomi Berbasis Kelautan” itu juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad. Menurut Wakil Presiden, konektivitas antarpulau me­ miliki kaitan sangat erat de­ ngan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang

22

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

intinya antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak bisa dipisahkan. “Saya ingin tegaskan bahwa dilihat dari aspek ekonomi maka NKRI memiliki subtansi yang kuat dalam meningkatkan per­ tumbuhan ekonomi nasional,” tegas Wakil Presiden. Indonesia, kata Wakil Presiden, memiliki pulau yang terpencar satu dengan yang lain di mana satu dengan yang lain dihubungkan oleh laut, sehingga konektivitas antar satu pulau dengan pulau yang lain memiliki arti sangat penting dan strategis. “Hubungan atau konektivitas antarpulau harus menjadi priori­ tas utama untuk mendorong per­ ekonomian nasional, tidak saja di sektor kelautan dan perikanan tapi di segala bidang,” kata Wakil Presiden Boediono. Dampak lain dari adanya konektivitas antarpulau, kata Wakil Presiden, adalah juga ikut

Terkait dengan upaya pe­ ningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah, Wakil Presiden Boediono meninjau perkebunan kakao di Mamuju, Sulawesi Barat. Kunjungan itu merupakan bagian dari acara Gerakan Rehabilitasi Nasional (Gernas) Kakao. Wakil Presiden Boediono melakukan dialog dengan para petani kakao di Mamuju, Su­ lawesi Barat, yang merupakan salah satu sentra produksi kakao nasional. Data dari Pememerintah Pro­ vinsi Sulawesi Barat menyebutkan produksi kakao dari wilayah ini pada 2010 mencapai 117.000 ton. Pada tahun ini, melalui Gernas Kakao Pememerintah Provin­ si Sulawesi Barat menargetkan peningkatan produksi biji kakao kering menjadi 200.000 ton. Pe­ merintah mengaloksikan dana hingga Rp1 triliun untuk program Gernas Kakao. Provinsi Sulawesi Barat merupakan penggagas program gerakan rehabilitasi kakao. Wi­ layah ini mempunyai 178.000 hektare areal perkebunan kakao dan menyumbang 24% produksi kakao nasional. Lebih dari sepa­ ruh masyarakat Sulawesi Barat juga sangat menggantungkan hidupnya terhadap komoditas ini. n


Nasional

Menkokesra: Cegah kematian Ibu Melahirkan dengan KB foto: bkkbn

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan revitalisasi program keluarga berencana diperlukan untuk mencegah kematian ibu melahirkan. Oleh: Utoyo Harjito

“C

egah kematian ibu dengan upaya program revitalisasi KB,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Rabu (9/3). Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka seminar “Dreams for My Daughter, Peningkatan Kualitas Hidup

Remaja Perempuan untuk Pencapaian MDG`s” yang digelar oleh Aliansi Pita Putih Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Kependudukan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Duta MDG`s. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati 100 tahun hari perempuan internasional. Saat membuka acara itu, Menko Kesra menjelaskan, program keluarga berencana bisa menekan jumlah kematian ibu saat melahirkan. Ia menjelaskan, Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2007 menunjukkan angka kematian ibu mencapai 228 per 100.000 kelahiran. “Angka kematian ibu di Indo-

nesia terbesar di Asia Tenggara,” katanya. Angka kematian ibu antara lain dipicu oleh empat kondisi kehamilan yang tidak ideal yakni kehamilan yang terlalu muda, usia yang terlalu tua untuk hamil, jarak kehamilan yang terlalu dekat dan kehamilan yang terlalu banyak. Untuk mencegah empat kondisi tidak ideal itu dibutuhkan pengaturan kehamilan melalui alat kontrasepsi atau program KB. “Tujuan program KB dibagi tiga yakni untuk menunda, menjarangkan dan membatasi kehamilan,” katanya. Sementara itu, kematian ibu saat melahirkan juga disebabkan karena pendarahan, aborsi, eklamsia dan partus lama. Sebab lain yang tidak langsung adalah tingkat sosial eko-

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

23


Nasional foto: bkkbn

nomi, pendidikan, faktor budaya dan akses transportasi.

Butuh Dukungan Sementara itu di tempat terpisah, Anggota Komisi VIII DPR Herlini Amran menegaskan, kaum perempuan di negaranegara berkembang, termasuk Indonesia, masih membutuhkan dukungan politik pemerintah untuk mencapai kualitas hidup mereka yang layak. Herlini, di Gedung DPR Jakarta, Rabu mengatakan, berdasarkan laporan UNDP tahun 2007/2008, ranking GDI (Gender Development Index) Indonesia adalah 0.721 atau berada pada urutan ke-79 dari 156 negara, di bawah negara Honduras dan Brunei Darussalam. Dijelaskannya, GDI mengukur bagaimana kualitas hidup perempuan dan dijadikan acuan untuk menentukan maju tidaknya kualitas hidup perempuan di suatu negara. “Tentu hal ini sangat disayangkan. Di saat Indonesia mengalami peningkatan demokrasi, tapi kebijakan pemerintah yang pro-perempuan

24

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

sangat minim. Padahal, pemilih perempuan dalam pemilu tidak kalah banyak ketimbang pria,” katanya. Dari ranking GDI, perempuan Indonesia masih tertinggal di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan dan representasi politik dan pemerintahan. Perempuan Indonesia lebih miskin dan memiliki ting-

Sudah saatnya perempuan Indonesia bangkit, menyadari bahwa harkat dan martabat dirinya tidak terangkat apabila tidak memuliakan dirinya sendiri. Kemuliaan dapat diraih dengan bersungguh-sungguh meningkatkan pengetahuan.

kat buta huruf yang lebih tinggi dari laki-laki Indonesia. “Karenanya, pemerintah harus meningkatkan pelaksanaan program-program mencerdaskan p erempuan dan mengoptimalkan pemberdayaan perempuan Indonesia,” ujar politisi perempuan di DPR itu. Di samping itu, lanjut anggota FPKS ini, permasalahan perempuan masih bekutat pada kasus kekerasan, perdagangan perempuan, prostitusi, kurangnya perlindungan terhadap TKW, dan sempitnya ruang untuk perempuan dalam berperan di ranah publik. Melihat itu, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan kebijakan yang memperjuangkan perempuan sebagai tonggak kemajuan negara. “Pemerintah perlu sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini. Tidak ada kerugian sedikitpun ketika pemerintah memuliakan perempuan. Sudah saatnya perempuan Indonesia bangkit, menyadari bahwa harkat dan martabat dirinya tidak terangkat apabila tidak memuliakan dirinya sendiri. Kemuliaan dapat diraih dengan bersungguh-sungguh meningkatkan pengetahuan,” cetusnya. Ia berharap agar kaum perempuan mulai menanamkan kesadaran dengan pendidikan kesetaraan dan keadilan gender pada anak-anak Indonesia sejak dini dengan tekun dan telaten. “Anak-anak sejak dini dapat dibentuk dan diarahkan untuk kemajuan bangsa karena dibesarkan oleh perempuan yang berwawasan maju ke depan, telaten dan tekun dalam menunaikan amanah dan tugas. Bahkan jarang terdengar perempuan yang terlibat korupsi,” katanya menandaskan. n


Nasional

Pendidikan

Investasi Masa Depan foto: istimewa

Membangun dunia pendidikan sama halnya melakukan investasi untuk masa depan. Perlu upaya serius dan komitmen kuat, karena menyangkut penguasaan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh: Iwan Hamka

D

an itulah yang kini dilakukan Marcus Wanma, Bupati Raja Ampat, dalam membangun masa depan kabupaten yang dipimpinnya. Yakni memperkenalkan teknologi informasi kepada para siswa SMP melalui penguasaan internet. Senin pagi di awal Februari lalu, sejumlah siswa-siswi kelas VIII SMPN 12 Raja Ampat, Distrik Teluk Mayalibit dengan teratur memasuki ruang laboratorium sekolah. Wajah mereka begitu ceria. Senyum dan senda gurau mewarnai gerak langkah generasi muda itu. Pasalnya mereka akan menerima suatu pela-

jaran baru di bidang teknologi komunikasi canggih yang mampu mengakses informasi tidak saja dari daerah lain di Indonesia tetapi juga dari berbagai belahan dunia. Yakni pelajaran penggunaan layanan internet. Meski baru sekadar uji coba, tapi mereka begitu antusias. Bagi mereka, internet memang sesuatu yang baru. Sebab sejak sekolahnya dibangun beberapa tahun lalu, baru kali ini mereka mengenal layanan internet. Sejumlah siswa mengaku memang pernah mendengar tentang internet dari berbagai sumber. Tapi mereka belum tahu persis seperti apa bentuk dan apa kegunaannya. “Ternyata ini namanya inter-

net,� cetus salah satu siswa usai mengikuti percobaan layanan internet tersebut. Nama internet memang asing bagi telinga pelajar di Kabupaten Raja Ampat. Bahkan hampir semua sekolah di Kabupaten Raja Ampat belum dilengkapi fasilitas itu. Tahun 2007 misalnya, di SMP dan SMA Negeri 1 Raja Ampat sempat ada rencana pemasangan jaringan internet, bahkan di SMA Negeri 1 Raja Ampat telah dipasang tower untuk jaringan internet. Namun sayangnya sejak dibangun sampai dengan saat ini belum bisa berfungsi sama sekali. Padahal, di sejumlah kabupaten dan kota di tanah air layanan internet bukan menjadi barang yang

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

25


Pendidikan

foto: istimewa

­asing lagi. Berkenan dengan pemasangan jaringan internet tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Raja Ampat, Gunawan menjelaskan pemasangan jaringan internet tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Ia mengaku dengan layanan internet tersebut pihak sekolah dan siswa sangat terbantu mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan pendidikan serta menunjang kegiatan belajar mengajar. “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memasang jaringan internet di sekolah kami, fasilitas ini sangat membantu kami yang berada di daerah terpencil, yang jauh dari berbagai informasi untuk mengikuti berbagai perkem-

26

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

bangan di dunia pendidikan,” jelas Gunawan. Mengingat pentingnya fasilitas tersebut, Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat untuk memasang jaringan yang sama di sekolah lainnya di Kabupaten Raja Ampat. “Kita tahu sekolah-sekolah di Raja Ampat sangat jauh dan terbatas dari berbagai sumber informasi dan pengetahuan, untuk itu sangat penting adanya fasilitas internet sehingga kita mencari berbagai informasi berkaitan pendidikan melalui jaringan internet,” kata Gunawan. “Saya berharap pemerintah kabupaten Raja Ampat dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat membantu kami dengan

biaya operasional untuk membeli BBM (bahan Bakar Minyak) sebab jaringan itu membutuhkan listrik,” ujar Gunawan berharap.

Pendidikan Pola Asrama Membangun masyarakat Raja Ampat yang madani diperlukan tiga pilar utama, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Untuk itu Bupati Marcus Wanma membuka kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat Raja Ampat untuk memperoleh pendidikan. “Sebab orang yang berpendidikan akan disegani, dihormati dan menjadi modal utama untuk bersaing dalam era global,” katanya. Berkaitan dengan itu, pada kunjungan kerjanya bersama seluruh kepala dinas di lingkungan pemda Raja Ampat beberapa waktu lalu, Bupati Marcus


Pendidikan

foto: istimewa

Wanma, mencanangkan pengoperasian pendidikan berpola asrama di Raja Ampat. Pendidikan berpola asrama adalah salah satu solusi untuk menjawabi persoalan pendidikan di Raja Ampat. Selain masalah mutu, masalah geografis juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan visi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di kabupaten ratusan pulau tersebut. Pendidikan berpola asrama ini akan dijadikan sebagai sekolah model dan unggulan di Raja Ampat. Siswa yang masuk dalam pendidikan berpola asrama tersebut diproses melalui seleksi yang ketat, di mana yang ikut seleksi adalah siswa sekolah dasar yang akan naik ke kelas IV. “Tidak ada jatah-jatahan untuk masuk dalam pendidikan berpola asrama tersebut. Hanya yang lolos seleksi yang masuk

dalam pendidikan berpola asrama tersebut,” ujar Bupati Raja Ampat, Marcus Wanma. Selama proses pendidikan semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah. “Nanti anakanak hanya tahu belajar dan belajar. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah,” tambah Wanma. Untuk pendidikan berpola asrama, pemda Raja Ampat membangun sekolah berpola asrama di tiga tempat. Pertama di Folley, Distrik Misool Timur untuk menampung anak-anak Pulau Misool, Kepulauan SembilanKofiau dan sekitarnya. Kedua, di Warwanai, Distrik Wawarbomi, untuk wilayah tengah dan utara, mencakupi Pulau Waigeo, Salawati, Bantanta, dan Kepulauan Ayau. Ketiga, di Yanenas, khusus untuk anak-anak siswa putri seKabupaten Raja Ampat. Selain meresmikan peng-

operasian pendidikan berpola asrama, bupati dan wakil bupati Raja Ampat juga meresmikan pengoperasian beberapa gedung sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Raja Ampat, seperti meresmikan pengoperasian SMAN 5 Raja Ampat di Lilinta, SMA Negeri Raja Ampat di Kalobo dan SMAN Raja Ampat di Kofiau dan SMAN Raja Ampat di Waisilip, Waigeo Barat Kepulauan.

Sumber Daya Manusia Berbagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan pemerintah kabupaten Raja Ampat. Misalnya memberikan beasiswa kepada siswa-siswi Raja Ampat untuk menyelesaikan pendidikan di bidang keperawatan dan kebidanan. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan dan

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

27


Pendidikan

foto: istimewa

kebutuhan kekurangan tenaga medis di Kabupaten Raja Ampat. Ada 80 siswa-siswi yang telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan D3 bidang keperawatan dan kebidanan. Selain beasiswa yang mereka terima, pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga telah membangun asrama sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa tersebut. Pada 2008 lalu pemerintah Raja Ampat juga memberikan beasiswa bagi putra-putri Raja Ampat untuk menyelesaikan studi di bidang penerbangan. Diharapkan nantinya semua anak-anak ini mampu menguasai teknologi penerbangan yang berguna untuk mengatasi kendala transportasi penerbangan di Raja Ampat. Selain itu juga telah dilakukan

28

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

“Anak-anak hanya tahu belajar dan belajar. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah daerah.� kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di tanah air, untuk membuka program sarjana dan pascasarjana bagi para pegawai. Tujuannya untuk mempersiapkan sumber daya aparatur yang bermutu dan berkualitas dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman. Terkait dengan pendidikan pola asrama pemda Raja Ampat juga telah mengirim tim studi banding ke berbagai lembaga pendidikan berpola asrama

di Kota Pelajar, Yogyakarta. Diharapkan hasil studi banding tersebut menjadi panduan bagi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan pola asrama di Kabupaten Raja Ampat. Untuk pendidikan pola asrama tersebut, pemerintah daerah telah menganggarkan biaya hidup bagi anakanak yang lulus seleksi masuk dalam pendidikan tersebut. Masih berkaitan dengan upaya untuk ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, pemda Raja Ampat telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di air untuk membuka perguruan tinggi di Waisai, seperti STIE Abi Surabaya dan UNSRAT Menado, yang telah membuka fakultasi ekonomi dan perikanan untuk jenjang sarjana. n


Kabar Daerah

Fasilitasi Perpustakaan Keliling sampai Pelosok Minat baca harus dibina sejak dini sampai ke masyarakat pelosok, untuk meningkatkan pengetahuan warga pedalaman. Oleh: Utoyo Harjito

T

elah diterimanya Perpustakaan Keliling oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional diserahkan untuk Kabupaten Gumas dan diterima oleh Wakil Bupati Gumas dari Gubernur Kalimantan Tengah pada 20 Januari 2011, sehingga sekarang mulai beroperasi sejak 7 Februari lalu. ”Perpustakaan Keliling ini telah mulai beroperasi sejak 7 Februari dan untuk sementara beroperasi antara Kelurahan Kuala Kurun dan Kelurahan

Tampang Tumbang Anjir dan selanjutnya ke desa yang gampang dijangkau di wilayah yang tidak jauh dari pusat kota Kuala Kurun,” ujar Kepala Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Gumas, Lumer. “Selama beberapa hari ini setelah operasional Perpustakaan Keliling ini antusias masyarakat khususnya pelajar SMA, SMP, SD dan Taman Kanak-Kanak sangat tinggi namun untuk masyarakat masih belum hal ini dikarenakan mungkin akibat dari kesibukan rumah tangga dan sebagainya. Sekarang, judul buku yang tersedia di perpustakaan keliling ini berasal dari Perpustakaan Nasional sebanyak 750 judul dan

untuk menambah bahan bacaan. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Gumas menyediakan beberapa judul buku cerita bagi anak-anak,” ungkap Lumer saat Perpustakaan keliling tersebut operasi dilingkungan Pasar di Kelurahan Kuala Kurun. “Untuk daerah lain selain Kecamatan Kurun juga akan dilaksanakan di Kecamatan Mi­hing Raya, Sepang dan Kecamatan Tewah sambil melihat kondisi dari Mobil Perpustakaan Keliling ini dan untuk operasional ini dilaksanakan dari hari Senin–Kamis. Sementara untuk Jumat dan Sabtu digunakan waktu untuk pemeliharaan mobil tersebut. Sedangkan operasional

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

29


Kabar Daerah istimewa

UN nantinya,” harap Isaskar.

Tingkatkan Kompetensi Guru

ini dilaksanakan dari Februari hingga Juni 2011 nanti namun apabila ada kegiatan Pemerintah yang mengharuskan pihak Perpustakaan hadir maka pihak kami akan siap berangkat sambil melihat kondisi jalan yang akan dilewati,” jelasnya.

Capai 2.000-an Dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) jumlah para peserta UN yang tercatat dan terdaftar telah diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gumas termasuk juga peserta Ujian Akhir Sekolah bagi Murid Sekolah Dasar se-Kabupaten Gumas. Kepala Dinas Pendidikan Gumas, Isaskar, mengatakan, untuk jumlah peserta UN secara rinci di seluruh Kabupaten Gumas adalah antara lain SMP baik yang Negeri dan Swasta dari 39 Sekolah peserta UN berjumlah 1.563 orang, SMA baik Negeri maupun Swasta jumlah sekolah 670 orang dan SMK dari dua Sekolah berjumlah 79 orang sementara untuk Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta

30

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

jumlah sekolah 160 sekolah dengan jumlah peserta Ujian Akhir Sekolah berjumlah 2.124 orang. “Untuk masing-masing sekolah sekarang telah mulai melakukan belajar tambahan dalam persiapan menghadapi UN nanti dan diharapkan kepada seluruh Kepala Sekolah dan dewan guru agar dapat berusaha atau mencari pola pembelajaran yang baik kepada para calon peserta UN agar dapat lulus dengan nilai yang baik serta persentase yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkap Isaskar kepada wartawan belum lama ini di Kuala Kurun. “Untuk tahun 2011 UN berbeda dengan tahun 2010 yaitu untuk tahun 2011 tidak ada lagi UN ulang dan Ujian hanya dilakukan sekali tidak ada pengulangan atau memperbaiki nilai sementara standar nilai 5,5 dan untuk tahun 2011 sistem perhitungan nilai antara lain 60 persen dari hasil UN ditambah dengan nilai rapor dan nilai ujian sekolah, untuk itu diharapkan orang tua murid juga berperan membantu dalam persiapan para anak didik sebagai peserta

Dari 651 orang jumlah Kepala Sekolah (kepsek) dan Guru di 6 Kecamatan yang mengikuti Tes Kompetensi baru 268 orang yang layak yaitu terdiri dari Kepsek dari 70 orang yang layak 38 orang dan untuk guru dari 581 yang ikut tes baru 230 orang yang layak dan peserta dari Kecamatan Kurun, Rungan, Sepang, Tewah, Mihing Raya dan Manuhing. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Isaskar, mengatakan, untuk Kepsek jika dilihat dengan pesentase hanya 54% yang layak sedangkan guru hanya 40 persen yang layak sehingga secara keseluruhan Kepsek dan guru yang mengikuti tes kompetensi yang layak hanya 41,17 %. Dan kegiatan tes kompetensi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran layak dan tidak layaknya seorang menjadi Kepsek atau menjadi seorang dan yang didasarkan dengan hasil tes kompetensi meliputi, tes Kepribadian,wawasan kependidikan dan penilaian akademik serta bertujuan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Gunung Mas. “Jika dilihat hasil tes kompetensi berdasarkan jenjang S1 dan non S1 yaitu S1 yang mengikuti tes 234 orang dan yang layak 122 orang atau 52 persen dan non S1 berjumlah 347 peserta tes yang layak 145 orang atau 42 persen, penilaian layak dan tidak layak untuk kepala sekolah dan guru dengan nilai kurang dari 60 dinyatakan tidak layak sedangkan nilai di atas 60 dinyatakan layak,” ungkap Isaskar. n


Kabar Daerah

istimewa

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan bagian penting bagi upaya membuka keterisolasian suatu daerah.

D

engan dibangunnya infrastruktur jalan dan jembatan di perdesaan, telah memudahkan sarana transportasi masuk ke wilayah tersebut. Dampaknya adalah berputarnya roda perekonomian masyarakat. Hasil panen perkebunan petani dapat langsung dibawa ke pasar di Kuala Kurun, Ibu Kota Kabupaten Gunung Mas (Gumas).

Oleh: Utoyo Harjito

Kini para petani di Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, bisa tersenyum lebar. Pasalnya hasil panen kebun mereka yang terdiri dari palawija itu bisa langsung dibawa ke kota kabupaten dengan angkutan yang melewati desanya. Adanya jalan dan jembatan kokoh yang dibangun pemerintah Kabupa-

ten Gunung Mas telah menolong mereka dari himpitan ekonomi. Dahulu, mereka harus melewati jalan setapak menembus hutan dan naik-turun bukit untuk membawa hasil kebun ke kota. Kini, setelah dibangunnya infrastruktur jalan dan jembatan, mereka tak perlu berputar masuk hutan dan naik-turun bukit. Cukup melewati jembatan yang baru dibangun, sudah bisa sampai ke kota. Waktu tempuhnya pun lebih singkat dan volume barang yang dibawa lebih banyak, karena jalan-jalan sudah dapat dilalui angkutan roda empat.

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

31


Kabar Daerah Pembangunan jalan dan jembatan untuk menunjang perekonomian rakyat.

istimewa

Dibangunnya sarana infrastruktur tersebut dibarengi dengan penyediaan sarana penerangan. Sehingga masyarakat di Kelurahan Kampuri tidak lagi mengalami kegelapan di malam hari. Tentu saja hal tersebut juga memberikan pengaruh besar bagi anak-anak sekolah. Mereka bisa belajar malam hari dengan menggunakan lampu listrik. Selain itu, masyarakat bisa menikmati siaran televisi. Bupati Gumas Hambit Bintih menilai pembangunan infrastruktur merupakan fokus pembangunan utama di Kabupaten Pemekaran Kapuas ini. Fokus pembangunan ini juga mendukung program Kalteng Harati (cerdas), Kalteng Barigas (sehat), dan ekonomi kerakyatan. “Karena Gumas termasuk dari delapan kabupaten pemekaran baru, maka pembangunan infrasturktur merupakan hal yang utama, selain program provinsi lainnya,” kata Hambit beberapa waktu lalu. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Gumas Tahun 2010, Hambit mengaku, berbagai pembenahan perlu dilakukan, terutama di bidang pendidikan

32

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

dan infrastruktur. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, panjang jalan raya di Kabupaten Gumas, meliputi jalan Negara sepanjang 192,17 km. jalan untuk provinsi sepanajang 184 km dan 575,92 km untuk jalan kabupaten. Ketiga kategori jalan itu, utamanya untuk jalan provinsi, kondisinya sudah banyak diaspal.

Prioritas Pembangunan Membuka keterisolasian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu, merupakan prioritas pembangunan yang dicanangkan Bupati Hambith Bintih dan Wakil Bupati Arton S. Dohong selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas. “Sesuai dengan visi dan misi Bupati Hambit Bintih dan Wakil Bupati Arton S. Dohong, terbukanya keterisolasian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan. Dengan terbukanya isolasi suatu daerah, secara otomatis akan membuka peluang usaha menuju masyarakat yang sejahtera,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Mas, Gerhard Julius Daman.

Namun diakuinya bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak bisa dilakukan secara serentak di semua desa karena keterbatasan anggaran. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap antara wilayah yang satu dan yang lain. Tetapi tujuannya jelas, yakni menciptakan pemerataan pembangunan di semua daerah. “Pada Tahun Anggaran 2011 ini, kita menitikberatkan peningkatan infrastruktur di beberapa kecamatan. Namun, hal ini bukan berarti mengenyampingkan peningkatan infrastruktur di wilayah lain,” kata Gerhard. Semua wilayah tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, namun pihaknya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta tingkat kebutuhan masyarakat di wilayah itu. Diharapkan, dalam setiap tahun anggaran pembangunan bisa beralih dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Gerhard juga menambahkan, hingga saat ini semua wilayah kecamatan telah mengalami peningkatan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan. Kendati demikian pemerintah daerah juga menyadari di beberapa wilayah kondisi jalan yang ada belum memadai. Ia juga berharap, dengan dibangunnya beberapa jalan dan jembatan penghubung antar wilayah kecamatan, akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. “Meskipun belum mampu memenuhi keinginan masyarakat secara keseluruhan namun pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan sharing dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam masalah pendanaan. Hal ini untuk mempercepat peningkatan ruas jalan juga pembangunan jembatan” tambah Gerhard. n


Kabar Daerah

Bupati Bulungan Budiman Arifin menelusuri kanal irigasi yang baru dibuat.

Bulungan Konsisten dengan Pembangunan Desa Desa merupakan tonggak keberhasilan pembangunan di daerah. Menyadari itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan sejak tahun 2006 telah memprioritaskan pembangunan daerah yang dimulai dari desa dan kelurahan. Oleh: Wilson B. Lumi

P

emerintah Kabupaten Bulungan lima tahun terakhir ini terus berkonsentrasi pada pembangunan wilayah perdesaan. Pembangunan perdesaan ini diprioritaskan sebagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Di bawah duet kepemimpinan Budiman Arifin dan Liet Ingai, sebagai Bupati dan Wakil

Bupatinya, masalah kemiskinan di daerah ini mulai teratasi. Memang, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan sosial secara merata, harus bekerja keras dan cerdas. Sebab, permasalahan yang kompleks ini membutuhkan dukungan dari semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan

dan penciptaan lapangan pekerjaan, Pemerintah Kabupaten Bulungan sejak tahun 2006 sudah mewujudkan Program Pembangunan Masyarakat Desa Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah PPMD. Bupati yang baru dilantik untuk masa jabatan kedua kalinya, 2010-2015 ini menjelaskan, melalui PPMD pemerintah merumuskan mekanisme, upaya pembenahan dan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

33


Kabar Daerah 6 Kelurahan. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bulungan memiliki 7 aliran sungai induk, 15 gunung dan 201 pulau besar dan kecil. Pulau terbesar adalah pulau Mandul (31.575ha). “Meski dihadapkan dengan berbagai kendala, terutama sulitnya menjangkau desa-desa di beberapa pulau, namun dengan adanya PPMD ini, pemerintah Kabupaten Bulungan berharap akan mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan keterbelakang­an, di segala aspek kehidupan masyarakat di perdesaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

istimewa

Bupati Budiman Arifin mencoba irigasi air permukaan di Desa Karang Agung. unsur masyarakat (non pemerintahan), mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian hingga tahap pemantauan dan evaluasi. “Hasilnya cukup positif,” jelas putra kelahir­an Tarakan 26 Juni ini. Pola PPMD merupakan adopsi dari program PPK (Program Pengembangan Kecamatan). Program PPK sebelumnya mendapatkan dukungan dan respon yang positif, baik dari pihak pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan program serta adanya swadaya dari masyarakat itu sendiri. Olehnya, pola PPK ini diadopsi untuk sukses PPMD. Pembangunan perdesaan adalah fokus utama Pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal tersebut mengingat, daerah ini masih

34

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

banyak desa yang tertinggal dan sulit dijangkau dengan transpotasi. Belum semua desa dapat dijangkau dengan tansportasi darat. Desa lainnya hanya bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi air seperti speed boat, ketinting, atau long boat. Kabupaten Bulungan hanya bisa diakses dengan transportasi darat dari Kabupaten Berau dengan jarak tempuh ± 2,5 jam dan dari Kabupaten Tana Tidung (± 3.5 jam) dan dari Kabupaten Malinau (± 5 jam) tersebut. Kabupaten Bulungan secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tindung di sebelah Utara, sebelah Timur dengan Kota Tarakan dan Laut Sulawesi, sebelah Selatan Kabupaten Berau, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau. Luas wilayah Kabupaten Bulungan adalah 13.181,92 km2 terdiri dari 10 Kecamatan dengan 81 Desa dan

Masih dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, bersamaan dengan pelaksanaan Program Pembangunan Masyarakat Desa, pemerintah juga menggulirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Dan, PNPM-MP ternyata mampu mengakomodir aspirasi dan usulan-usulan masyarakat. Hasilnya, sejumlah sarana dan prasarana di perdesaan telah banyak yang terbangun, di antaranya Posyandu, TK, PAUD, BPU, balai desa, semenisasi jalan, drainase, dan jembatan. Selain itu, PNPM-MP juga dapat memaksimalkan keterlibatan masyarakat perdesaan dalam pembangunan. Masyarakat yang mengusulkan, melaksanakan, mengawasi dan masyarakat pula yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di desanya. Pola ini benar-benar sudah memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat tidak lagi bertindak hanya selaku obyek tetapi juga sekaligus merupakan subyek pembangunan di desa. Artinya bahwa masyarakatlah yang digerakkan untuk mem-


Kabar Daerah

istimewa

Bupati Budiman menyalami para kepala desa usai acara Apdesi. bangun desanya. Masyarakat harus lebih tanggap lingkungan, kreatif, dinamis, dan kooperatif. Menurut Kepala Bidang Program Pembangunan Desa kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Bulungan, Tapip Purnomo, bahwa PNPM-MP di Kabupaten Bulungan memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan programnya, di antaranya, mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di perdesaan. Mampu mengorganisasi diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya dan dapat mengakses sumber daya dari luar sekaligus mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Dengan dilaksanakannya PNPM-MP dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kelembagaan, pelembagaan pembangunan

partisipatif, bisa mengefektifkan fungsi dan peran serta pemerintah lokal. Selain itu, program ini tentunya mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar ekonomi masyarakat. Tapip Purnomo menambahkan, bahwa untuk tahun 2011 ini, Pemerintah Bulungan memrogramkan beberapa program unggulan, di antaranya pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan percepatan pembangunan perdesaan dengan bekerjasama dengan Universitas Mulawarman (Nnmul) Samarinda melalui program penerimaan mahasiswa KKN-nya. Sebelumnya Rumah Layak Huni merupakan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Anggaran Dana Desa Pada bagian lain, Bupati Budiman Arifin, juga mengingat-

kan para aparaturnya untuk tidak sekadar menjadi penggerak tetapi sekaligus sebagai pelaksana percepatan pembangunan daerah. Tugas utama aparatur pemerintah ialah menyelenggarakan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menggerakkan masyarakat. Hal ini diingatkan Bupati saat membuka pelaksanaan musyawarah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bulungan untuk mempersiapkan aparatur desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) secara independen pada tahun 2011. Musyawarah yang dipusatkan di Gedung Wanita Jl. Serindit Kota Tanjung Selor ini, dihadiri oleh hampir seluruh kepala desa di Kabupaten Bulungan. Menurut Bupati, selama ini pemerintah hanya terfokus pada dua dari tiga tugas otonomi tersebut, yakni penyelenggaraan pemerintah dan menggerakkan masyarakat saja. “Sementara dalam pelaksanaan pembangunan belum terlaksana dengan optimal. Namun demikian, secara keseluruhan kinerja Pemerintah Bulungan selama ini sudah cukup baik.� Terkait ADD, Bupati mengatakan bahwa ADD ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, hanya saja istilah dan jumlah dana yang diberikan kepada desa tidak sama besarannya dengan yang dikucurkan tahun ini. Anggaran pelaksanaan pemerintah desa selama ini dikenal dengan istilah dana Bantuan Desa (Bandes). Selain itu, penerapannya ADD juga agak sedikit berbeda dengan sebelumnya (Bandes), dimana ADD diserahkan kepada desa untuk dikelola secara mandiri. Namun, tetap diawasi dan dibantu oleh pihak Badan pemberdayaan Masyarakat Desa

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

35


Kabar Daerah (BPMD) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). "Saya sadar di desa masih kekurangan SDM, baik dari segi kulitas maupun kuantitas. Hal ini terlihat dari masih adanya desa yang belum memiliki Sekretaris Desa (Sekdes) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini akan tetap diperioritaskan ke depan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintah di desa,” ujar Budiman. Namun, dengan adanya ADD maka secara otomatis desa akan mengelola keuangan desa itu sendiri. Sehingga, dibutuhkan kesiapan para aparatur desa khususnya kepala desa untuk mampu mengelola ADD dengan baik, secara transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan ini diharapkan jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa nantinya. Untuk diketahui di Bulungan ada 74 Desa dan 7 Kelurahan, sehingga total keseluruhan adalah 81 desa dan kelurahan, yang terdapat di 10 kecamatan. Di sisi lain, Bupati Bulung­ an mengingatkan kepada para Camat yang ada untuk jangan terlalu sering berada di luar wilayahnya. Camat merupakan perwakilan Bupati di wilayah masing-masing. Jadi, kalau Camat sering keluar kasihan dengan aparat desa/lurah maupun masyarakat yang ingin berurusan dengannya. “Keluar diperbolehkan sejauh ada tugas kantor ataupun kepentingan yang sangat mendadak,” tambahnya. Sementara itu, Kasubid Pendapatan dan Kekayaan Desa BPMD Bulungan, Hanapiah menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya sudah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan sejak 2008 hingga se-

36

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

karang. Untuk tahun 2011 pagu anggaran ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Alokasi Dana Desa (ADD) 2011 total keseluruhan sekitar 23 Milyar. Dana tersebut dibagi ke-74 desa dan 7 kelurahan yang ada. Pembagiannya berdasarkan rumus yang sudah ada dan berdasarkan

istimewa

Hanapiah Kasubid Pendapatan dan Kekayaan Desa

Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hanapiah menjelaskan bahwa dana ADD sekitar 23 miliar akan dibagi kesetiap desa diukur berdasarkan empat variabel, yakni jumlah keluarga miskin, tingkat pendidikan, luas wilayah, dan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pembagiannya pun dilakukan secara proporsional dan secara merata, dengan ketentuan 70:30 (70% untuk pembangunan desa dan 30% untuk operasional desa). Pembagian berdasarkan keempat variabel inilah menyebabkan dana yang diterima setiap desa tidak sama besarnya. Hanapiah mencontohkan, desa yang paling besar mendapatkan ADD tahun 2011 adalah Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah dengan dana sebesar Rp.1,1 miliar. Sementara desa yang paling kecil mendapatkan ADD

ialah Desa Keriting Kecamatan Sekatak sebesar Rp. 143 juta. ADD 2011 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun 2011 lalu. Sebagai contoh, tahun 2010 Desa Salim Batu hanya menerima ADD sebesar Rp. 105 juta dan tahun 2011 menerima sebesar Rp. 1,1 miliar atau meningkat sekitar 1.000% dan Desa Keriting tahun 2010 menerima Rp. 66 juta sedangkan tahun 2011 sebesar Rp. 143 juta atau meningkat sekitar 216%. Terkait masalah pengambilan dana ADD para Kepala Desa harus mempersiapkan beberapa persyaratannya seperti, APBD desa yang dibuat bersama Badan Perwakilan Daerah (BPD) dan Daftar Usulan Rencana kerja selama satu tahun, serta persyaratan lainnya. Semua program ini telah berdampak pada peningkatan pembangunan perdesaan. Beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan ADD, PPMD dan PNPM-MP, di antaranya berkurangnya tingkat kemiskinan, menurunnya balita gizi buruk, menurutnya jumlah anak putus sekolah, dan berkurangnya pengangguran. Meski demikian, Hanapiah menyarankan agar pembangunan sebaiknya jangan hanya pada fisiknya saja, tapi harus lebih ditekankan pada sumber daya manusia (SDM). Banyak pembangunan fisik di desa selama ini. Namun, tidak maksimal disebabkan rendahnya kualitas SDM masyarakat di desa. Masyarakat tidak mampu mengelola pembangunan yang sudah ada, sebagai contoh pasar yang dibangun pemerintah. Seharusnya masyarakat mampu mengelola pasar yang ada untuk kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, tutup Hanapiah. n


Jendela Nusantara

Ketika i r a w k o Man Menari Disana pulauku yang kupuja slalu Tanah Papua, pulau indah. Hutan dan dan lautku yang membisu slalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri Kan kupuja slalu keindahan alammu yang mempesona Sungaimu yang deras mengalirkan emas Soya Tuhan Terimakasih (Lagu Tanah Papua) PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

37


Jendela Nusantara foto-foto: utoyo harjito

M

elangkah ke kota kepala burung Cendrawasih adalah hal yang mungkin tak mudah dilupakan. Manokwari, kota di mana banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan sekadar cerita, seperti keramahan masyarakatnya untuk menerima orang asing datang. Oleh: Utoyo Harjito Begitu pula keasrian alamnya yang begitu indah dan nyaman membuat anak-anak kecil bermain riang, atau geliat pembangunan yang terus bergerak layaknya anak remaja yang ingin segera menjadi manusia dewasa. Papua Barat, yang merupakan daerah pemekaran dari provinsi Papua, kini mengalami banyak perkembangan yang patut diapresiasi. Tidak itu saja, Kota Manokwari juga mampu mengembangkan seni budaya yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti lagu dan tarian yang sudah mengakar. Menari misalnya, merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Menari juga mencerminkan keramahan masyarakat Manokwari dalam berbudaya. Pesta budaya adalah klimaks dari apresiasi masyarakat Papua Barat yang digelar di lapangan Barosi. Lapangan luas yang mampu dijangkau oleh semua masyarakat Papua Barat. Begitu banyak peserta dan rakyat yang berpartisipasi meramaikan pesta budaya taritarian yang dibungkus gaya-gaya khas bumi cendrawasih. n

38

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES


Jendela Nusantara

Papua Barat

Dahulu dan Sekarang

P

rovinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Serta mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah dipromulgasikan pada 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsi menjadi tiga ditolak warga Papua di Jayapura pada 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap

dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999. Pada 2002, masyarakat Irian Jaya Barat mengajukan kembali pemekaran wilayahnya yang diwakili sebuah tim, dengan nama “Tim 315”. Dan pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 27 Januari 2003. Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan

UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya. Setelah itu, Provinsi Irian Jaya terus diperlengkapi sistem pemerintahannya, walaupun di sisi lain payung hukumnya telah dibatalkan. Setelah memiliki wilayah yang jelas, penduduk, aparatur pemerintahan, anggaran, anggota DPRD, akhirnya Provinsi Irian Jaya Barat menjadi penuh ketika memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif Abraham O. Atururi dan Rahimin Katjong, yang dilantik pada 24 Juli 2006. Sejak saat itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

39


Jendela Nusantara

Suasana Aktivitas warga di Manokwari, Ibukota Papua Barat.

sengit selama 3 tahun Pembagian Daerah Administratif menurut Kabupaten/Kota sejak Inpres Nomor 1 di Provinsi Papua Barat Tahun 2005 - 2007 Tahun 2003 dikeluarkan berakhir dan ProJumlah Jumlah Sesuai SK Kabupaten / Kota Ibukota vinsi Irian Jaya Barat Kecamatan Kampung Kelurahan mulai membangun 1. Kab. Fakfak Fakfak 9 104 5 dirinya secara sah. Dan 2. Kab. Kaimana Kaimana 7 84 2 sejak tanggal 18-042007 berubah nama 3. Kab. Teluk Wondama Wasior 7 56 menjadi Provinsi Papua 4. Kab. Teluk Bintuni Bintuni 24 113 2 Barat, berdasarkan PP 5. Kab. Manokwari Manokwari 29 412 9 Nomor 24 Tahun 2007. 6. Kab. Sorong Selatan Teminabuan 14 214 3 Secara geografis 7. Kab. Sorong Aimas 16 105 5 Provinsi Papua Barat terletak antara 0 - 4 8. Kab. Raja Ampat Waisai 13 85 derajat Lintang Selatan 9. Kota Sorong Sorong 5 22 dan 124-132 derajat Total 124 1.173 48 Bujur Timur, tepat di Sumber : Papua Barat Dalam Angka Tahun 2008 bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0-100 kan kabupaten tertinggi dengan luk agama dan bertambahnya meter dari permukaan laut. Luas ketinggian 10-100 meter di rohaniawan dari masing-mawilayah Provinsi Papua Barat atas permukaan laut, sedangsing agama. 126.093 kilometer persegi. kan kota-kota lainnya berkiDari data 2006 terlihat Provinsi Papua Barat mesar antara 10-50 meter di atas bahwa prosentase terbesar miliki batas Utara dengan Laut permukaan laut. pemeluk agama adalah Kristen Pasifik, di sebelah Barat dibaPenduduk Provinsi Papua Protestan sebesar 50,70%, tasi Laut Seram Provinsi MaluBarat memeluk agama yang kedua terbesar pemeluk ku, di batas Selatan terdapat berbeda-beda, namun keruagama Islam sebanyak 41,27%, Laut Banda Provinsi Maluku, kunan hidup beragama dapat kemudian Kristen Katolik sedangkan di Timur berbatasan terjaga dengan baik, hal ini tersebanyak 7,70%, Hindu 0,12%, dengan Provinsi Papua. lihat dari tumbuhnya fasilitas Budha 0,08% dan Kong­hucu Kabupaten Fakfak merupaperibadatan bagi semua peme0,01%. n

40

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES


Jendela Nusantara

MANSINAM

Perawan yang Menawan Mansinam adalah nama salah satu pulau yang terletak di Teluk Doreri sebelah selatan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Oleh: Utoyo Harjito

P

apua Barat menyimpan berbagai obyek wisata banyak, dan salah satunya Pulau Mansinam di Provinsi Kabupaten Manokwari. Pulau ini laksana pintu gerbang menuju Manokwari, pulau yang memiliki luas 410,97 Ha yang dikelilingi pantai pasir putih nan elok, sungguh indah dan menawan. Selain keindahannya, Pulau Mansinam juga menjadi salah satu tempat bersejarah terutama bagi pemeluk Nasrani di tanah Papua. Di pulau

Mansinam inilah mendaratnya dua misionaris pertama yang berkebangsaan Jerman, Carel William Ottow dan Johann Gottlob Gissler pada 5 Februari 1855. Kedatangan kedua misionaris itu ditetapkan sebagai Hari Pengkabaran Injil di Tanah Papua yang setiap tahun dirayakan hampir seluruh umat Nasrani di Tanah Papua. Hingga saat ini apabila kita berkunjung ke Pulau Mansinam kita akan menemukan berbagai bukti sejarah tentang pengkabaran injil seperti gereja, rumah, asrama, sumur tua, dan beberapa makam tua

yang ada di pulau tersebut. Jika kita ingin menuju ke Pulau Mansinam, kita dapat naik perahu kayu yang disewakan penduduk setempat dengan harga Rp 5.000,dari tepi pantai Teluk Doreri, Manokwari. Jika Anda ingin berkeliling pulau dengan perahu kayu, cukup membayar Rp. 100.000,Keramahan penduduknya pun tak kalah dengan alamnya yang cantik. Penduduk sangat senang dengan menawarkan jasa mengantar menyeberang. Hal ini sekaligus membantu perekonomian rakyat yang bergelut di jasa pariwisata. n

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

41


Pariwisata

Penyu Hijau di Kawasan Terdepan nan Cantik Kepulauan Aru mempunyai delapan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau Ararkula adalah salah satu pulau yang patut dikagumi kecantikannya di Kabupaten Kepulauan Aru.

42

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES


Pariwisata Oleh: Utoyo Harjito

P

ulau Ararkula terbentuk dari batuan Andesit dan tak mempunyai pantai berpasir. Ketinggian batuannya mencapai tiga meter. Meskipun demikian, Pulau ini mempunyai vegetasi yang cukup banyak. Di antaranya tumbuhan perdu, bakau, dan tanaman keras. Fauna yang berada di sekitar pulau ini pun cukup beragam. Pulau Ararkula juga tak berpeng­huni, namun sering dimanfaatkan nelayan sebagai tempat singgah. Di pulau ini ditemukan beberapa rumah semi permanen milik nelayan. Nelayan nelayan tersebut berasal dari Pulau Aduar, pulau terdekat dengan Pulau Ararkula. Sumber daya laut di sekitar pulau ini cukup melimpah. Ikan ikan karang dan teripang banyak terdapat di perairannya. Pendataan aspek sosial dan ekonomi masyarakat dilakukan di Desa Kabalsiang dan Desa Benjuring, Pulau Aduar. Di kedua desa tersebut, di Desa Kabalsiang dan Benjuring, penduduk umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pemburu. Ikan-ikan karang, teripang, dan sirip hiu menjadi komoditas yang sering diperjualbelikan. Sementara kanguru menjadi hewan buruan untuk konsumsi sehari-hari. Biasanya warga melakukan perburuan di Pulau Wokam, pulau besar di Kepulauan Aru. Rumput laut juga terlihat dibudidayakan oleh penduduk, namun jumlahnya sangat sedikit. Keistimewaan di Kepulauan Aru adalah sumberdaya lautnya yang melimpah. Betapa nelayan nelayan disana sangat

menggantungkan hidup dari limpahan hasil laut tersebut. Limpahan sumberdaya laut yang kaya tersebut tentu tak bisa dilepaskan dari sehatnya ekosistem terumbu karang di sekitarnya.

Kekayaan Satwa Langka Perburuan Penyu Hijau (Chelonia Mydas) di Pulau Enu, Kepulauan Aru, Maluku marak terjadi, meski termasuk hewan dilindungi UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Hayati dan intouchwithu.com

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

43


Pariwisata PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Seringkali perburuan penyu hijau di Pulau Enu dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim. Penyu-penyu hijau tersebut dijemur dalam posisi terlentang dan diikat, serta dibiarkan mati kepanasan. Setelah mati, kulit dan dagingnya diambil. Dengan cara demikian banyak penyu yang mati. Misalnya dari 13 ekor, hanya sembilan ekor yang mungkin diselamatkan, sisanya empat ekor mati karena lemah dan tak bisa berjalan. Selain itu, tempat bertelur Penyu Hijau juga tak lepas dari perburuan di sekitar Pulau Enu. “Sebagai perbandingan, satu butir telur Penyu Hijau dihargai Rp4.000-Rp5.000, sedangkan telur ayam hanya

44

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

Rp1.500-Rp2.000 saja,� katanya. Sudah tentu hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peburu penyu hijau. Dari telur, kulit, hingga tempurungnya menjadi komoditas yang laku untuk dijual. Sekali bertelur, Penyu bisa menghasilkan ratusan telur. Namun yang menetas hanya puluhan bahkan belasan ekor saja. Selain itu ketika penyu berhasil menetas, tukik (anak penyu) masih terancam oleh predator, seperti manusia, biawak, ular, dan kepiting, katanya. Sementara di tingkat regional, Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Conservatory on Migration Species (CMS) dengan negara

ASEAN dan Pasifik. Pulau Enu adalah pulau terdepan yang tak berpenghuni di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kondisi pantai yang sepi dan pasirnya yang halus menjadikannya tempat yang nyaman bagi penyu untuk bertelur. Selain itu, cukupnya cahaya juga menjadi pertimbangan penyu hijau dalam memilih tempat untuk bertelur. Penyu Hijau merupakan elemen yang sangat penting sebagai penyeimbang ekosistem laut. Makanannya berupa benalu atau hama padang lamun (seagrass). Karena peranannya yang sangat penting itulah, maka Penyu Hijau adalah hewan yang dilindungi dan masuk dalam Convention on International Trade of Endangered Species. (CITES) n


Kabar Daerah

Langkah Konkret Menyejahterakan Masyarakat Daerah Perbatasan Rakornas P2WP

Pengoperasian perkebunan bakal menekan angka kemiskinan di kabupaten yang dimekarkan dari Maluku Tenggara pada 2004. Oleh: Utoyo Har jito

K

esejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong agar tercipta kesejahteraan dan konsolidasi pembangunan menjadi hal mutlak untuk mencapai tujuan itu. Kepulauan Aru selama beberapa tahun terakhir ini juga melakukan program pemberdayaan masyarakat wilayah perbatasan. Program konkret yang dilakukan pemerintah Kepulauan Aru pada 2010 seperti pengembangan rumput laut dan lima unit kapal cepat untuk transportasi daerah terpencil. “Kami kebagian bantuan program pemberdayaan kelompok masyarakat perbatasan sesuai potensi sumber daya alam seperti pengembangan rumput laut karena pangsa pasarnya terjamin dan lima unit kapal cepat yang strategis dalam memperlancar kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial,” kata Ketua Bappeda Kepulauan Aru, Arens Uniplaitta. Bantuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat,

Arens Uniplaitta Ketua Bappeda Kepulauan Aru menurut dia, langsung disalurkan kepada masyarakat penerima melalui nomor rekening. “Jadi dana tersebut langsung ke rekening masing-masing kelompok sasaran pemberdayaan dengan terlebih dahulu pengusulan programnya mendapatkan pendampingan dari Pemkab Kepulauan Aru melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat setempat,” ujar Arens. Dia mengakui kesejahteraan masyarakat Kepulauan Aru yang dimekarkan dari Maluku Tenggara pada 2004 itu relatif masih tergolong rendah. “Jujur tingkat kemiskinan hingga kini 57,49 persen dari sekitar 80.000-an jiwa penduduk Kepulauan Aru yang sebenarnya dipengaruhi keterbatasan transportasi,” katanya. “Sarana transportasi penting bagi pemasaran hasil produksi masyarakat sehingga melalui bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal didongkrak percepatan penanganannya,” kata Arens Uniplaitta.

Sementara itu, menurut rencana Pemerintah Kabupaten Aru akan ditunjuk sebagai penyelenggara Rapat koordinasi nasional (Rakornas) program Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP). Acara ini akan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT), Ahmad Helmi Faisal Zaini, yang rencananya berlangsung di Dobo. Ketua Bappeda Kepulauan Aru, Arens Uniplaitta, ketika dikonfirmasi di Ambon, ia masih memantapkan rencana kegiatan tersebut. “Saya perlu memantapkan (Rakornas) yang saat koordinasi pada September 2010 telah disepakati dijadwalkan dibuka Menteri PDT,” ujarnya. Arens mengakui pelaksanaan Rakornas tersebut dipercepat jadwalnya karena hasil dari penyelenggaraan di Dobo perlu mempersiapkan program yang menyentuh langsung masyarakat wilayah perbatasan guna dimasukkan dalam RAPBN 2011. Dia mengisyaratkan Rakornas tersebut akan dimanfaatkan optimal untuk memperjuangkan penambahan program pemberdayaan kepada masyarakat perbatasan sehingga mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam, terutama hayati laut. “Masyarakat harus diberdayakan agar tingkat kemiskinan dikurangi dan tidak mudah terprovokasi kemungkinan disebarkannya isu-isu menyesatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan tujuan mengganggu kedaulatan NKRI,” ujar Arens. n

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

45


Jendela Nusantara

Boven Digoel,

Dari Hutan Belantara menjadi Kota Maju Dalam sejarah, Boven Digoel adalah tempat pembuangan para tokoh pejuang bangsa Indonesia di zaman kolonial Belanda. Daerahnya sangat terpencil. Dikelilingi rawa-rawa dan hutan belukar yang lebat. Tidak ada sarana transportasi darat yang bisa masuk ke wilayah ini. Hanya satu jalur transportasi yang ada yaitu sungai yang harus ditempuh lewat lautan.

T

Oleh: Iwan Hamka

okoh-tokoh pejuang Indonesia seperti Bung Hatta, Sutan Syahrir, Sayuti Melik pernah merasakan “indahnya� hidup di tanah Boven Digoel. Dan lebih dari 1.308 orang tawanan lainnya juga pernah mendiami daerah ini. Banyak di antaranya yang meninggal akibat penyakit malaria. Sedangkan lainnya meninggal karena keganasan alam. Itu dahulu. Bagaimana sekarang? PROGRES mencoba melihat dari dekat kondisi kabupaten Boven Digoel saat ini. Setelah melalui pemekaran dari kabupaten Merauke, Boven Digoel resmi menjadi Kabupaten berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002. Berbagai upaya pembangunan terus digencarkan untuk mengejar ketertinggalan. Terutama dari sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dan juga peningkatan sumber daya manusia seba-

46

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

gai pelaksana pembangunan. Melalui visi dan misi pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Ada 15 distrik dan 88 kampung yang masuk dalam wilayah kabupaten seluas 27.108 km2 itu. Dan jumlah penduduknya saat ini diperkirakan sekitar 43.840 jiwa, terdiri dari 22.879 laki-laki dan 20.961 perempuan. Menurut data BPS tahun 2005, jumlah rumah tangga yang ada sekitar 9.546 KK, sehingga kepadatan penduduk hanya berkisar 1,62 per Km2, yang mayoritas berasal dari tiga suku besar yang ada yaitu suku Wambon, Muyu dan Awuyu. Namun pada tahun 2007 jumlah penduduk diperkirakan mengalami pertambahan 10 hingga 15 % karena adanya migrasi dari daerah luar Boven Digoel dan pertambahan jumlah pegawai negeri sipil.

Aksesibilitas Wilayah Untuk menjangkau wilayah Kabupaten Biven Digoel dapat ditempuh melalui jalan darat, sungai dan udara. Jalan darat menghubungkan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel yang melintasi Distrik Jair, Mandobo, Mindiptana dan Waropko. Kondisi jalan trans Papua yang melintasi wilayah Boven Digoel saat ini masih berupa jalan tanah dengan kondisi yang kurang baik. Tapi untuk Tanah Merah sebagai ibukota kabupaten, kondisi jalan telah beraspal licin. Bahkan di beberapa bagian sudah 2 lajur. Jalan arah keluar kota dari Tanah Merah ke distrik Mindiptana sepanjang 103 Km, baru 17 KM beraspal sisanya masih sirtu dan tanah. Sementara Tanah Merah ke distrik Asiki arah Merauke (450 Km) baru 15 Km yang diaspal. Pelayaran kapal-kapal pe-


rintis pedalaman dari Merauke telah menjangkau Distrik Jair, Mandobo serta Distrik Bomakia. Sedangkan untuk jenis kapal dengan kapasitas rata-rata 2.000-2.500 ton hanya dapat menjangkau Asiki di Distrik Jair. Kabupaten Boven Digoel saat ini telah memiliki 3 buah lapangan terbang, yakni Bandara Tanah Merah, Mindiptana dan Bomakia. Bandara Tanah Merah dengan panjang landasan pacu 1.100 meter yang dapat didarati pesawat jenis DHC-6 dengan kondisi lapangan beraspal. Sedangkan Bandara Mindiptana dan Bomakia hanya dapat didarati pesawat jenis Twin Otter dengan kodisi lapangan rumput.

Ekonomi Secara keseluruhan mata pencaharian penduduk asli umumnya sebagai petani tradisional. Dan hanya tinggal sebagian kecil saja yang masih melakukan perkebunan berpindah dengan cara merambah hutan. Hal itu dikarenakan sudah mulai timbulnya kesadaran tentang fungsi hutan bagi kelangsungan hidup mereka. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu lima tahun terakhir (20012005) relatif stabil dan menunjukkan fluktuasi yang tidak terlalu besar. Dalam menentukan PDRB, sektor pengolahan merupakan sektor dominan

yang memberikan kontribusi tertinggi sebesar rata-rata 57,37%. Posisi ke dua ditempati oleh sektor pertanian dengan memberikan sumbangan rata-rata mencapai 28,16%. Posisi ketiga ditempati oleh sektor jasa-jasa dengan memberikan sumbangan sebesar 5,89%. Posisi keempat ditempati oleh sektor perdagangan, hotel, dan restaurant dengan memberikan sumbangan sebesar 3,42%. Sektor pengangkutan dan komunikasi menempati posisi ke lima dengan memberikan sumbangan sebesar 2,18%. Sektor ekonomi lainnya memberikan kontribusi bervariasi antara 0,01%-2,03%. n

HASIL PEMBANGUNAN YANG SUDAH DICAPAI Bidang Pendidikan

l Bantuan modal usaha dan koperasi.

l Pembangunan gedung SD 14 unit yang tersebar di 10 distrik.

l Bantuan peralatan penyulingan minyak kayu putih 2 unit di Kampung Jair dan Fofi.

l Pembangunan gedung SMA 1 unit dan SMK 1 unit di Tanah Merah.

l Bantuan peralatan penyulingan minyak lawang 2 unit di Kampung Ujungkia dan Fofi.

l Pendirian unit sekolah baru sebanyak 3 unit tersebar di Ampera, Sesnuk dn Yaniruma.

l Bantuan mesin parut sagu 20 unit tersebar di 6 distrik.

l Pembangunan rumah guru SD 11 unit tersebar di 10 distrik.

l Pembangunan pasar tradisional 2 unit di Kampung Asiki dan Mindiptana.

l Pembangunan rumah guru SMA dan SMK 2 unit di Tanah Merah dan Mandobo.

l Bantuan bibit-bibit sayuran dan buah-buahan, pupuk, dan alat-alat pertanian kecil.

l Pembangunan gedung perpustakaan 5 unit tersebar di Tanah Merah, Mindiptana, Getentiri dan Asiki.

l Bantuan bibit ternak, unggas, babi dan kambing.

l Rehabilitasi SD 40 unit tersebar di 10 distrik.

l Bantuan bibit ikan.

l Pembangunan asrama mahasiswa putra dan putri 2 unit di Jayapura.

l Pengembangan tanaman lada dan karet di Distrik Mandpbo, Jair, Kouh, Mindiptana, dan Waropko.

l Pembangunan asrama pelajar Boven Digoel 1 unit di Merauke.

l Pelatihan keterampilan petani dan petani ikan.

l Pembangunan asrama putra 1 unit di Tanah Merah.

l Perluasan areal tanaman hortikultura di Mindiptana, Kouh, Jair, dan Mandobo.

l Bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan mahasiswa Kabupaten Boven Digoel di Papua dan luar Papua.

l Peningkatan sarana penangkapan ikan.

l Kerjasama pemerintah Kabupaten Boven Digoel – Universitas Cenderawasih Jayapura dengan membuka

l Peningkatan sarana dan prasarana perikanan.

program D2 PGSD, Akta IV, S1 Hukum, dan S1 Administrasi yang masih berlanjut sampai sekarang. l Bantuan asrama siswa-siswi di Tanah Merah, Mindiptaha, Getentiri, Kouh, Waropko dan peningkatan asrama

siswa asal Kouh dan Bomakia di Merauke. l Pelaksanaan kegiatan kerja paket A, B, dan C. l Bantuan biaya pengganti SPP untuk SD, SMP, SMA dan SMK.

Bidang Kesehatan l Pembangunan Pustu 4 unit di Mokbiran Distrik Kombut, Kawagit Distrik Kouh, Maju Distrik Arimop dan Subur

distrik Subur. l Pembangunan Polides 6 unit tersebar di Distrik Mandobo, Mindiptana, Waropko, Bomakia, Getentiri dan Kouh. l Pembangunan puskesmas 2 unit di Kouh dan Fofi.

l Peningkatan populasi ternak ayam dan itik di Distrik Mindiptana. l Pembangunan balai benih ikan di Mindiptana. l Pembangunan sarana dan prasarana PLTD di Tanah Merah, Kouh, Getentiri, dan Waropko.

Bidang Infrastruktur l Pengadaan sarana dan prasarana air bersih. l Pembangunan sarana dan prasarana air bersih. l Peningkatan ruas jalan trans Papua sepanjang 115 Km (Tanah Merah-Kali Mandom, Tanah Merah- Mindip-

tana, Mindiptana-Waropko). l Pembangunan jalan kabupaten 30 km di ruas jalan Bomakia-Kouh, Kampung Maju-Kampung Bukit, Kampung

Ujung Kia, dan Bomakia-Yaniruma.

l Pembangunan puskesmas rawat inap 2 unit di distrik Kouh dan Jair.

l Peningkatan ruas jalan dalam Kota Tanah Merah 16 km.

l Pembangunan rumah sakit Type C di Tanah Merah.

l Peningkatan jalan ibukota Distrik Mandobo, Jair, Kouh, Bomakia, Waropko, dan Mindiptana.

l Pembangunan rumah dokter 5 unit di Waropko, Tanah Merah, Jair, dan Mindiptana.

l Pemeliharaan jalan Ninati-Yetetkun Distrik Waropko.

l Pembangunan rumah paramedis 1 unit di Mokbiran Distrik Kombut.

l Pengadaan kapal tanker LCT 180 1 unit (KM. Wambon Boven Digoel).

l Pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan tersebar di 10 distrik.

l Pembangunan terminal angkutan darat di Asiki.

l Pengadaan mobil operasional, Pusling, dan mobil ambulan.

l Pembangunan pelabuhan Tanah Merah. l Pembangunan dermaga kayu di Mindiptana dan Asiki.

Bidang Perekonomian

l Pembangunan perumahan masyarakat daerah perbatasan 100 unit di Kombut, Mindiptana, dan Waropko.

l Pelatihan manajeman kewirausahaan.

l Pembangunan rumah masyarakat Papua sebanyak 180 unit di Distrik Jair, Mindiptana, Bomakia, dan Waropko.

l Pelatihan ketrampilan bagi masyarakat local, pelatihan computer, jahit-menjahit, perbengkelan, industri

l Pembangunan rumah pegawai 110 unit dan rumah jabatan eselon II dan III sebanyak 24 unit di Tanah Merah.

rumah tangga.

l Pembangunan rumah masyarakat jenis CBS tipe 36 sebanyak 61 unit di Tanah Merah.

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

47


Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air terus dilakukan melalui berbagai macam program. Baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Namun semua itu dirasakan belum cukup karena masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang sifatnya multidimensi. Untuk itu mulai edisi ini PROGRES akan menyajikan tulisan bersambung yang dikutip dari Pidato Prof. Dr. Mohammad Ikhsan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, disampaikan pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada akhir Nopember 2010 lalu. Tulisan di bawah ini merupakan bab kedua dari pidato beliau yang berjudul Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup. Berikut kutipannya.

Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan:

Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup

T

idak ada yang meragukan tentang

mendorong penurunan angka kemiskinan

(potensi) hubungan antara pertum-

selama 30 tahun pertumbuhan ekonomi

buhan ekonomi dengan penurunan

yang berkelanjutan. Pengurangan atau

kemiskinan. Puluhan studi telah menemu-

peng­entasan kemiskinan (poverty allevia-

kan asosiasi yang kuat antara pertumbuhan

tion) dalam jangka panjang hanya dapat

ekonomi dan kemiskinan, baik kemiskinan

dicapai dengan adanya pertumbuhan eko-

moneter (konsumsi/pendapatan) maupun

nomi yang berkelanjutan.

non-moneter. Salah satu studi yang menca-

Penurunan angka kemiskinan yang ter-

kup panel data melibatkan 80 negara dan

jadi di Indonesia selama 30 tahun terakhir

meliputi periode selama 4 dekade menun-

Mohamad Ikhsan Staf Khusus Wakil Presiden RI Guru Besar FE UI

jukkan pertumbuhan kelompok penduduk 20 persen terendah bergerak proporsional

disebabkan oleh 2 hal, yaitu: adanya kenaikan rata-rata pengeluaran rumah tangga per-kapita dan adanya perubahan atas, ke-

-one for one -dengan pertumbuhan PDB

2000)

Sebagaimana ditunjukkan oleh

stabilan dalam distribusi pendapatan. (Tim-

per kapita. Studi ini juga menemukan bah-

studi yang lain yang melibatkan 143 epi-

mer, 2005)4 . Hasil analisis kuantitatif yang

wa tidak ada perbedaan pola antara ne-

sode pertumbuhan, dampak pertumbuhan

dilakukan oleh Timmer menunjukkan bah-

gara maju dan negara berkembang dan

(growth effect) mendominasi determinan

wa setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan

tidak ada perbedaan hubungan asosiasi

penurunan kemiskinan dan dampak dis-

menurunkan tingkat kemiskinan 0,2-0,3%.

ini jika dilihat per dekade. Artinya studi

tribusi pendapatan cenderung menjadi

Faktor kedua yang menyebabkan terjadi-

ini menemukan bahwa dampak (positif )

faktor yang minoritas (White and Anderson,

nya penurunan tingkat kemiskinan dengan

dari pertumbuhan ekonomi sama baik ter-

2002). Bukti empiris selama puluhan tahun

cepat di masa lalu, adalah keberhasilan

hadap penduduk miskin maupun pendu-

menunjukkan pertumbuhan ekonomi di

untuk mempertahankan distribusi pen-

duk secara keseluruhan (Dollar dan Kray,

Indonesia merupakan faktor utama yang

dapatan tetap stabil. Dalam tiga dekade,

48

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

3


terlihat bahwa laju pertumbuhan per kapita

96 % penduduk tidak miskin di kota, sta-

miskin yang permanen ini perlu dilakukan

rumah tangga kuantil terendah tumbuh

tusnya tidak berubah pada kedua tahun

dan bukan hanya menjadi obyek penelitian

praktis sama dengan laju pertumbuhan

2008 dan 2009. Sementara hanya 84%

akademis yang menarik tetapi juga input

pendapatan yang kemudian menghasilkan

penduduk desa yang berhasil bertahan

yang penting dalam penjustman kebijakan

distribusi yang relatif stabil.

sebagai penduduk bukan miskin pada

anti kemiskinan.

Studi JICA dan Waseda University (2010)

periode tersebut.

Ketiga, terdapat kurang lebih 14 persen

serta update dengan data terbaru 2010

Temuan kedua dari studi ini adalah seki-

penduduk yang pernah mengalami status

menunjukkan gambaran yang menarik.

tar 5-6 persen penduduk yang tetap miskin

miskin minimal satu kali dalam periode

Pertama, sekitar 81% penduduk Indonesia

dalam periode tersebut. Secara kasar dapat

tersebut. Persentase inilah yang tergolong

tidak pernah berstatus sebagai pendu-

dikatakan jumlah ini mencakup kelompok

sebagai penduduk miskin yang sementara

duk miskin kuantitatif yang dilakukan oleh

miskin yang permanen atau kronis. Se-

(transitory). Persentase penduduk transi-

Timmer menunjukkan bahwa setiap 1%

bagian dari kelompok miskin “permanen�

tory ini makin besar jika garis kemiskinan

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan

dapat disebabkan karena faktor kapasitas

dinaikkan. Artinya peluang bahwa sebagi-

tingkat kemiskinan 0,2-0,3%.

atau karena faktor akses yang rendah. Yang

an kelompok hampir miskin jatuh ke bawah

Faktor kedua yang menyebabkan ter-

menggembirakan dari statistik kemiskinan

garis kemiskinan oleh sebab goncangan

jadinya penurunan tingkat kemiskinan de-

terakhir, indikator kemiskinan lainnya yaitu

tertentu juga tergolong besar. Ini berarti

ngan cepat di masa lalu, adalah keberhasil-

poverty gap -yang menunjukkan kesen-

pula fokus program kemiskinan sebaiknya

an untuk mempertahankan distribusi pen-

jangan pendapatan per kapita (pengeluar-

tidak terlalu kaku pada kelompok keluarga

dapatan tetap stabil. Dalam tiga dekade,

an rata-rata) penduduk miskin terhadap

miskin tetapi dapat menyentuh kelompok

terlihat bahwa laju pertumbuhan per kapita

garis kemiskinan dan squared poverty gap

yang dianggap hampir miskin. Bebera-

rumah tangga kuantil terendah tumbuh

-yang menunjukkan distribusi atau standar

pa program seperti Kredit Usaha Rakyat

praktis sama dengan laju pertumbuhan

deviasi pengeluaran sesama penduduk

(KUR) atau KUPEDES yang diperkirakan

pendapatan yang kemudian menghasilkan

miskin -juga mengalami penurunan secara

tidak menyentuh kelompok rumah tangga

distribusi yang relatif stabil.

konsisten sejak tahun 2006. Artinya, terjadi

miskin tetapi sebagian dinikmati kelom-

Studi JICA dan Waseda University

dinamika dalam kelompok keluarga miskin

pok yang nyaris miskin. Jika didesain dan

(2010) serta update dengan data terbaru

dan pengeluaran kelompok ini juga me-

diimplementasi dengan cermat, program

2010 menunjukkan gambaran yang me-

ningkat. Ini berarti pula ekspansi pereko-

ini secara implisit berfungsi sebagai jaring

narik. Pertama, sekitar 81% penduduk

nomian masih dapat membantu keluarga

pengaman sosial yang permanen dengan

Indonesia tidak pernah berstatus sebagai

miskin keluar dari perangkap kemiskinan.

intervensi minimum dari pemerintah. Pro-

penduduk miskin baik pada tahun 2008

Namun diperkirakan akan terdapat banyak

gram-program seperti ini dapat menjaga

dan 2009. Gambaran ini kurang lebih sama

keluarga miskin yang akan secara perma-

akses penduduk baik untuk mengangkat

dengan matrik transisi pada tahun 2009

nen terperangkap dalam kemiskinan dan

kapasitas ekonomi rumah tangganya mau-

dan 2010 yang menunjukkan 80% pen-

memerlukan intervensi pemerintah dalam

pun untuk memelihara tingkat konsumsi

duduk Indonesia tidak pernah berstatus

bentuk bantuan sosial. Kelompok terakhir

(consumption smoothing). Proses screening

miskin pada dua tahun tersebut. Persen-

ini akan mewarisi kemiskinan antar gene-

melalui mekanisme perbankan juga dapat

tase penduduk yang berhasil memper-

rasi dan memerlukan intervensi yang tepat

menghindari kemungkinan terjadinya elite

tahankan statusnya sebagai penduduk

untuk memutuskan kemiskinan antar gene-

capture atau intervensi politik pada pro-

bukan miskin cenderung lebih tinggi di

rasi ini. Untuk itu analisis lebih mendalam

gram kemiskinan.

kota dibandingkan di desa. Kurang lebih

untuk mengenal karakteristik kelompok

Bersambung edisi berikutnya.

Keterangan: 3 Survey literatur menunjukkan bahwa walaupun berbagai studi mencoba menggugat hasil studi ini, tetapi sejauh ini tidak ada satu pun studi yang dapat menunjukkan hubungan yang sebaliknya. Yang ada hanya menunjukkan peran pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup dan komposisi sumber pertumbuhan penting. Begitu pula disamping pertumbuhan ekonomi faktor distribusi pendapatan memegang peran penting pula dalam menentukan poverty outcomes. 4 Timmer, Peter, Operationalising Pro Poor Growth: A country Case Study on Indonesia, A joint initiative od AFD, BMZ, DFID and the World Bank, 2004.

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

49


Rendevouz foto-foto: utoyo harjito

Terbuat dari singkong diparut kemudian dikukus dalam bentuk segitiga kerucut. Ditambah kacang merah membuat rasa dan aromanya menjadi unik.

Deretan penjual kasuami

i m a u s a K

Makanan Alternatif Pengganti Nasi Oleh: Utoyo Harjito

I

ndonesia, tidak saja terkenal dengan kekayaan alam dan budayanya. Lebih dari itu Indonesia juga terkenal dengan kekayaan khasanah kuliner. Setiap daerah dan suku yang tersebar di 33 propinsi memiliki cita rasa makanan yang berbeda. Misalnya daerah Yogya terkenal dengan gudeg. Palembang dengan empek-empek. Makasar dengan coto Makassar atau Jawa Barat dengan peu­ yeum. Nah, kali ini tim rendevous PROGRES menuju Manokwari, Papua Barat, untuk sekedar mencicipi makanan tradisional

50

Edisi 4  februari 2011  PROGRES

di sana yang katanya cukup enak dan terkenal. Namanya Kasuami. Bagaimana rasanya? Mari kita cicipi. Setelah melalui penerbangan yang cukup melelahkan selama 10 jam dari Jakarta, akhirnya tim PROGRES mendarat di lapangan terbang Rendani, Manokwari. Kegiatan awal, tentu saja mencari penginapan untuk sekadar melepaskan lelah. Setelah itu barulah melakukan acara “ritual” lainnya yaitu makan. Mencari makanan untuk mengisi perut yang lapar tidaklah terlalu sulit di ibukota Papua Barat ini. Hampir semua makanan yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan dapat dite-

mui di pelosok kota. Diijual oleh kaum perantau yang datang ke sana. Misalnya nasi Padang, pecel ikan dari Jawa Timur atau sop konro dari Makassar. Tetapi sesuai niat dari Jakarta dan referensi teman dari Papua, PROGRES ingin merasakan makanan khas tradisional Manokwari yang katanya memiliki citarasa unik. Setelah bertanya ke sana ke mari akhirnya kami menemukan tempat penjual makanan Kasuami. Dilihat dari “tampangnya” makanan ini biasa-biasa saja. Warnanya putih diselingi warna coklat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dikukus dengan bentuk segitiga kerucut.


Rendevouz Kasuami dapat diolah dengan dicampur kacang merah sehingga menghasilkan aroma berbeda dari sekadar singkong. Makanan ini cukup digemari masyarakat setempat. Karena selain rasanya yang khas, kasuami juga kaya akan gizi, karena pencampuran antara singkong dan kacang merah itu. Bagi masyarakat Manokwari di pedalaman, kasuami adalah sejenis makanan pokok pengganti beras atau nasi. Untuk itu kasuami dimakan bersama jenis makanan lain sebagai lauk pauk. Misalnya ikan asap dan bumbu kuah yang berwarna kuning agak kental. Rasanya cukup enak seperti makan nasi dengan kuah kare ikan. Sedangkan kasuami sendiri rasanya agak tawar. Bisa sedikit gurih dan agak manis bila bercampur dengan kacang merah. Seperti halnya makanan pokok, Kasuami dijual layaknya menjual nasi bungkus beserta lauk pauk. Biasanya lauk pauknya berupa ikan laut. Dua atau tiga buah kasuami yang diberi kuah bumbu dan ikan sudah cukup kenyang sebagai menu makan siang.

Ketahanan Pangan Seiring dengan program pemerintah tentang ketahanan pangan, pemerintah Manokwari berupaya melakukan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan mendorong peningkatan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam mengkonsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani dengan mengutamakan produksi pangan lokal. Salah

satu sasaran yang dicapai dalam hal percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah menurunnya tingkat konsumsi masyarakat Manokwari terhadap beras. Meski tidak seluruhnya masyarakat mengkonsumsi makanan alternatif pengganti beras itu, namun

Tetapi dengan adanya fenomena pergeseran pola konsumsi pangan dan budaya daerah lain yang dibawa kaum pendatang maka makanan pokok tersebut terus terpinggirkan. Mereka seakan-akan merasa rendah diri dan malu untuk mengonsumsi makan tradisional daerah sendiri. Untuk itu pemerintah Manokwari mengajak masyarakatnya untuk kembali memanfaatkan jenis makanan pokok lokal yang mudah didapat dan mudah ditanam, seperti jenis umbi-umbian, kacangkacangan dan sayursayuran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa potensi ketersediaan bahan baku singkong yang cukup tinggi bisa memberikan jaminan kepada masyarakat tidak akan terjadi kerawanan pangan. Namun demikian, masyarakat haruslah digugah kesadarannya agar tidak lagi merasa rendah diri dan gengsi terhadap makanan tradisional terkikis. Dan berikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa mengkonsumsi makanan lokal nilai gizi­ nya tidak kalah dengan produk impor dan produk-produk beras. Sementara itu, Nona, salah seorang penjual penganan asal Baubau di Manokwari mengatakan, kasuami sangatlah populer di masyarakat untuk dikonsumsi. “Kasuami jualan saya terkadang sudah habis terpesan sebelum dijajakan di warung jualan saya, apalagi di hari libur, banyak orang pesan untuk dibawa sebagai makanan bekal jika melakukan piknik ke pantai,” ujarnya. n

Ikan ekor kuning

Mama penjual kasuami dilihat dari trend, mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan karena kemudahan untuk mendapatkan makanan tersebut. Di samping itu juga nilai ekonomisnya yang murah dibandingkan dengan harga beras. Sebenarnya sejak dulu ma­ syarakat asli Manokwari sudah akrab dalam memanfaatkan kearifan lokal tentang konsumsi makanan pokok. Mereka mengonsumsi jenis umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani yang sudah disediakan oleh alam. Dan mereka lebih mengutamakan produksi pangan lokal ketimbang makanan pokok dari daerah lain.

PROGRES  Edisi 4  februari 2011

51


Sekilas Berita TNP2K

Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Percepatan Tahun Anggaran 2011

M

eningkatnya harga komoditi pokok yang terjadi belakangan ini dikhawatirkan bisa berdampak pada bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Terutama harga beras yang mengalami fluktuasi itu, sangat rentan terhadap angka kemiskinan. Seperti dikatakan Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto, pada pembukaan Rapat Percepatan Pelaksanaan Program Kementerian dan Lembaga berlangsung di Sekretariat TNP2K, Kebon Sirih, bahwa komoditi makanan terutama beras itu memiliki bobot yang tinggi pada garis kemiskinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TNP2K mengajak kementerian dan lembaga yang memiliki program bantuan langsung kepada masyarakat untuk segera mempercepat proses pencairan anggarannya di bulan Februari 2011 atau paling lambat bulan Maret sudah bisa keluar. Ditambahkan juga bahwa hal ini merupakan bagian dari penanganan ketahanan pangan yang dikoordinir Menko Perekonomian. Ketahanan pangan terutama beras itu mencakup seluruh bagian mulai dari produksi, penyaluran, operasi pasar, raskin hingga bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Berbagai kendala yang seringkali menghambat proses pencairan DIPA program di kementerian dan

52

Edisi 4 ď Ź februari 2011 ď Ź PROGRES

lembaga diupayakan untuk segera diatasi dan dipercepat dari jadwal biasanya. Seperti diketahui, pencairan dana APBN dimulai pada bulan April setiap tahunnya. Maka untuk tahun berjalan 2011 ini, pemerintah berupaya untuk menyegerakan pencairan dana tersebut agar seluruh program kementerian dan lembaga dapat langsung berjalan. Terutama untuk program atau kegiatan yang berkaitan dengan bantuan sosial masyarakat. Sehingga masyarakat miskin tidak perlu terlalu lama menunggu bantuan tersebut. Diharapkan dengan adanya program percepatan ini mampu meredam gejolak sosial yang bisa timbul ditengah masyarakat. Apalagi berbagai kebijakan lain yang dikeluarkan pemerintah pada kwartal pertama tahun ini cukup membebani masyarakat. Misalnya penghentian subsidi BBM dan menaikkan tarif dasar listrik yang bisa memicu melonjaknya berbagai harga komoditi kebutuhan pokok. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tidak semua program kementerian dan lembaga itu dipercepat pencairannya. Hanya yang masuk kriteria program bantuan langsung masyarakat saja yang disegerakan. Ada 13 kementerian/lembaga yang masuk dalam program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial percepatan tahun 2011. (lihat tabel.) n

KRITERIA PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN l Memberikan bantuan langsung yang berdam-

pak meningkatkan pendapatan. Contoh: PKH, Beasiswa, Santunan Orang Cacat, PNPM, RASKIN, Padat Karya dll.

l Memberikan pelayanan dasar yang berdampak

meringankan beban masyarakat miskin (tidak langsung) Contoh : Jamkesmas, BOS, dll

l Pembiayaan telah tercantum pada DIPA TA.2011

(bukan program baru)

l Dapat dilaksanakan segera tanpa proses tender. l Perencanaannya telah matang dan siap untuk

diluncurkan.

KENDALA-KENDALA DALAM PENCAIRAN DANA l Alokasi dana yang masih diblokir/bintang l SK Pejabat Perbendaharaan yang belum

ditetapkan

l SK penerima jaminan yang belum ditetapkan l Penetapan penerima beasiswa sekitar bulan Maret l Alokasi dana masih memerlukan revisi DIPA l K/L belum menerbitkan petunjuk pelaksanaan

kegiatan

RENCANA TINDAK l Segera menyelesaikan proses pembukaan tanda

bintang/ blokir

l Segera menetapkan SK Pejabat Perbendaharaan l Percepatan penetapan SK penerima jaminan l Percepatan penetapan penerima beasiswa l DIPA segera direvisi l Mempercepat penerbitan petunjuk pelaksana

KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MASUK DALAM PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL PERCEPKATAN TA.2011 1. Kementerian Pendidikan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pekerjaan Umum 4. Kementerian Agama 5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Kesehatan 8. Kementerian Sosial 9. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi 10. Kementerian Perrumahan Rakyat 11. Kementerian Budaya dan Pariwisata 12. Kementerian Pertanian 13. Kementerian Kehutanan


Kegiatan tnp2k Januari 2011 7 Februari 2011

Strategi nasional pengembangan LKM Menko Perekonomian dan TNP2K

Rapat penyusunan keputusan bersama tentang pelaksanaan strategi nasional pengembangan lembaga keuangan mikro

10 Februari 2011

Rapat TNP2K dengan Kemendiknas

Rapat Percepatan Pelaksanaan Program pada Lingkup Kemendiknas

14 Februari 2011

Rapat TNP2K dengan Kemenkes, Kemensos dan Kemenbudpar

Rapat Percepatan Pelaksanaan Program Pada lingkup Kemenkes, Kemensos danKemenbudpar

16 Februari 2011

Rapat TNP2K dengan Kemen PU, Kemen PDT, Kemen Kelautan

Rapat Percepatan PelaksanaanProgram pada Lingkup Kemen PU, Kemen PDT, Kemen Kelautan

16 Februari 2011

Rapat TNP2K dengan Kemendagri, Kemenpera, dan Kemenakertrans

Rapat Percepatan PelaksanaanProgram pada Lingkup Kemendagri, Kemenpera danKemenakertrans

16 Februari 2011

Rapat TNP2K dengan Kemenhut,Kemen Agama, Kemen Pertanian

Rapat Percepatan PelaksanaanProgram pada Lingkup Kemenhut,Kemen Agama, Kemen Pertanian

23 Februari 2011

Rapat TNP2K dengan Kementerian dan Lembaga

Rapat Program Pro Rakyat di Ruang Rapat Setwapres

28 Februari 2011

Rapat TNP2K dan World Bank

Rapat Financial Inclusion foto: iwan hamka

Meningkatnya harga komoditi pokok belakangan ini, terutama harga beras, dikhawatirkan berpengaruh pada jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TNP2K mengajak kementerian dan lembaga yang memiliki program bantuan langsung kepada masyarakat untuk segera mempercepat proses pencairan anggarannya di bulan Februari atau paling lambat Maret 2011. Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto nampak memimpin rapat Percepatan Pelaksanaan Program Kementerian dan Lembaga yang dilangsungkan di sekretariat TNP2K, Kebon Sirih, bersama dengan Kemendagri, Kemenpera dan Kemenakertrans, (16/2). foto: tnp2k

Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Lokasi Bencana pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan, sedang memberikan sambutan pada acara peresmian Sekretariat Cash for Work TPKEM Yogyakarta, (11/2).

Rapat pleno rencana cash for work tahap II di Daerah Istimewa Yogyakarta. (11/2).

PROGRES ď Ź Edisi 4 ď Ź februari 2011

53


Program Cash for Work Program Cash for Work telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Gunung Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

TAHAP I Jumlah Kabupaten

4 kabupaten

Jumlah Kecamatan

10 kecamatan

Jumlah Desa

48 desa

Tenaga Kerja Terserap

18,294 orang

Jumlah Hari Orang Kerja

207,353 HOK

Jumlah Kelompok

577 Kelompok

Gambar: Pelaksanaan Cash for Work dengan pekerjaan pembuatan saluran air bersih di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (foto: dokumentasi Kepala Dusun Pule, Magelang)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Progres Februari 2011  

Angka Kemiskinan di Indonesia Turun secara Bertahap PNPM Bisa Menambah Penghasilan Keluarga Non Beras Juga Jadi Perhatian Serius Jangan Lupa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you