Issuu on Google+

Juni 2011

PROGRAM KELUARGA HARAPAN Mempercepat Penanggulangan Keluarga Miskin

Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Efektifnya Program Keluarga Harapan


SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

instrumen Utama penanggulangan kemiskinan KELOMPOK PROGRAM I

BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA TUJUAN:

Mengurangi beban rumah tangga miskin melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Sekretariat TNP2K : Grand Kebon Sirih Lt 4-6, Jalan Kebon Sirih No 35 Jakarta Pusat 10110 l Telp 62-21-3912812 l www.tnp2k.wapresri.go.id

KELOMPOK PROGRAM II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TUJUAN:

Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

KELOMPOK KELOMPOK PROGRAM PROGRAM III II

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL TUJUAN:

Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.


Surat dari Redaksi

Juni 2011

Peningkatan Mutu Keluarga

PROGRAM KELUARGA HARAPAN Mempercepat Penanggulangan Keluarga Miskin

T Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

Efektifnya Program Keluarga Harapan

Cover : sujarwadi Foto : Seorang warga Polonia menunjukkan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) usai mengambil di Kantor Pos di Medan, Sumatera Utara. (foto: Septianda Perdana)

anggal 29 Juni merupakan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 1993. Peringatan Harganas itu sejatinya adalah upaya untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia betapa pentingnya peran keluarga sebagai sumber kekuatan dalam membangun bangsa dan dan negara. Begitu strategisnya peran keluarga itu, sehingga menginginkan bangsa Indonesia maju dan sejahtera maka mutu kehidupan keluarga Indonesia juga harus ditingkatkan. Bahkan dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2011 di Padalarang, Juni lalu Wakil Presiden Boediono kembali menegaskan bahwa dengan mutu keluarga yang baik, keluarga dapat melaksanakan peran strategisnya, sebagai tempat persemaian bagi warga negara yang bertanggung jawab dan bagi generasi muda yang handal dan akhirnya bagi bangsa yang maju dan sejahtera. Berkaitan dengan keluarga, maka dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pelindung : Wakil Presiden RI Penasehat : l Seswapres RI l Deputi Seswapres Bidang Kesra l Staf Khusus Wapres

Penanggung Jawab : Kepala Sekretariat TNP2K Pemimpin Redaksi : Hamka Kurniawan

Program ini dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs).  Untuk itu dalam mensosialisasikan PKH, pada edisi ini kami bahas mengenai program tersebut dalam rubrik Topik Utama. Program ini dinilai sangat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Sejak diluncurkan program tersebut cukup efektif jika dilihat dari semakin tingginya ibu hamil yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatnya jumlah anak-anak yang bersekolah. Oleh karena itu program ini direncanakan akan terus dilanjutkan hingga 2015. Selain topik utama mengenai PKH, artikel menarik lainnya juga kami sajikan pada edisi ini. Besar harapan kami informasi tersebut dapat berguna bagi pembaca sekalian.

Staf Redaksi : Utoyo Harjito K Kuncoro Tata Letak / Artistik : Sujarwadi

Alamat Redaksi: Sekretariat TNP2K, Gd. Grand Kebon Sirih Lt. 4 Jalan Kebon Sirih No. 35 Jakarta Pusat10110 Telp. : 021-3912812 Fax. : 021-3912511, 3912513 Email : tnp2k@wapresri.go.id

Redaksi menerima tulisan, opini, foto dan surat pembaca yang diketik satu setengah spasi, panjang tulisan maksimal 2 halaman folio. Untuk tulisan dan opini panjang 5.000 karakter dengan disertai foto penulis dan biodata.

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź JUNI 2011

1


Daftar Isi Laporan Utama

3-18

Kabar Daerah

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Plt. Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengunjungi salah satu hasil PNPM Mandiri Aren Jaya dan Duren Jaya.

Laporan Utama

Tingkatkan Disiplin Kinerja dan Kejujuran untuk Mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan Ihsan

Laporan Utama

Oleh: UTOYO HARJITO

Dalam pembangunan Kota Bekasi saat ini lebih diarahkan membangun karakter manusia yang cerdas sesuai dengan visi Kota Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan.

K

arakter manusia yang cer das diwujudkan sal a h s a t u ny a d e n g a n meng adakan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk seluruh usia belajar. D u n i a p e n d i d i ka n a ka n berhasil dengan baik jika ditunjang dengan kondisi para pengajar yang profesional dan berkualitas. Dari segi jumlah tenaga pengajar dinilai sudah cukup, begitu juga dari segi kompetensi para tenaga

pendidik terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Demikian penunjang lainnya, yaitu sarana pendidikan. Bangunan sekolah yang berada di Kota Bekasi juga relatif sudah baik keadaannya. Ditambah dengan berbagai sarana lainnya seperti perpustakaan, laboratorium sekolah dan lapangan olahraga. Misi dinas pendidikan yang cerdas dan berkualitas, pendidikan Kota Bekasi harus memenuhi harapan masyarakat. Sehingga dalam pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Sep erti pada SMK yang diarahkan pada dunia kerja, SMK 1 Bekasi sudah bekerja sama dengan produsen otomotif

dari Malaysia, Proton. Bahkan perusahaan ini telah menawarkan untuk mengadakan pendidikan politeknik. Di Kota Bekasi relatif mudah untuk menuju ke sekolah-sekolah, permasalahannya para calon siswa lebih memilih kualitas sekolah kendati letaknya agak berjauhan dari tempat tinggal. Masyarakat Kota Bekasi menyadari pentingnya arti kualitas pendidikan dan masih memiliki pemikiran bahwa sekolah negeri lebih berkualitas dan lebih murah untuk biaya pendidikan. Untuk siswa dari kalangan keluarga kurang mampu, Pe merintah Kota Bekasi juga membebaskan biaya pendidikan. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung peningkatan kualitas

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011 Pencairan dana PKH di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan

PKH, Mempercepat

Penanggulangan Keluarga Miskin Oleh: EKO CAROKO

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin.

D

ari masa ke masa Pemerintah Indonesia selalu berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama mereka yang masih tergolong miskin. Banyak sudah program yang dirancang untuk menekan angka kemiskinan di negeri ini. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan

Oleh: EKO CAROKO

Dengan memanfaatkan bantuan pendidikan dalam PKH, diharapkan akan merubah kebiasaan penduduk miskin untuk lebih peduli pendidikan. Sehingga dalam jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat.

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

3

10

D

alam Program Keluarga Harapan (PKH) ada dua komponen utama yang menggerakan program tersebut, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam PKH bidang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar atau yang dikenal juga dengan istilah Wajib Belajar 9 tahun. Program pendidikan ini sebenarnya dirancang khusus bagi anak-anak RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), dan untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Pengalaman negara-negara lain yang sudah mengadopsi program

25

serupa terbukti memberi dampak positif terhadap peningkatan status pendidikan..Hasilnya (lihat tabel), menunjukan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah sebesar 18 persen dan secara signifikan berhasil menurunkan angka pekerja anak usia 7-13 tahun. Bagi keluarga RTSM, syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dalam PKH sebenarnya sederhana saja. Yakni mendaftarkan peserta didik (enrollment) dan memenuhi jumlah kehadiran (Attendance)

25

Kabar Daerah

Dalam pembangunan Kota Bekasi saat ini lebih diarahkan membangun karakter manusia yang cerdas sesuai

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

dengan visi Kota Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Nasional

Nasional

World Economic Forum

Kabar Daerah

Pemerintah Terus Upayakan

Tercapainya Kesejahteraan Oleh: UTOYO HARJITO

Tujuan pembangunan millenium di Indonesia saat ini juga pada jalur yang tepat. Indonesia telah mampu mengurangi kemiskinan lebih dari 50 persen.

P

emerintah juga akan terus berupaya dalam mengatasi masalahmasalah sosial, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan kualitas hidup manusia dan pencapaian MDGs, Pemerintah RI juga sudah memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Indonesia sudah melewati beberapa target MDGs. termasuk target pemberantasan kemiskinan absolut," tutur Wapres di acara World Economic Forum yang berlangsung di Hotel Shangrilla, Jakarta, 12-13 Juni 2011. Selain target yang sudah terlampaui, juga ada target yang tampaknya dalam jalur yang benar dan bisa tercapai pada 2015 nanti seandainya semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, tentu masih ada beberapa target yang membutuhkan perhatian khusus karena pencapaiannya saat ini masih terlalu jauh dari target. Seperti angka kematian ibu melahirkan dan juga peningkatan kasus penyakit HIV masih harus

32

diperhatikan. Tingginya angka kematian ibu tersebut terutama didaerah pedalaman karena masih sulitnya akses kesehatan. Untuk itu pemerintah berupaya keras untuk mengatasi masalah akses kesehatan ini. "Salah satunya adalah angka kematian ibu melahirkan. Kami harus bekerja keras, karena kondisi Indonesia memang berat bagi penduduk di daerah terpencil untuk mengakses fasilitas kesehatan, termasuk pada saat melahirkan.," tutur Wapres. Dalam acara ini juga diadakan diskusi yang cukup penting dengan topik Inclusive Asia: Reinvigorating the Millennium Development Goals (MDGs) yang berlangsung Senin pagi, 13 Juni 2011. Para pembicara membahas bagaimana pencapaian MDGs selama ini, terutama di kawasan Asia. Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang juga hadir dalam diskusi itu sebagai panelis bersama tokoh-tokoh dunia diantaranya Direktur Earth Institute Columbia University Jeffrey Sachs, Managing Director-General ADB Rajat M. Nag, Koordinator Utama PBB untuk pencapaian MDGs Thomas Stelzer

dan Direktur Eksekutif Gawad Kalinga Filipina Tony Meloto. Para pemimpin juga telah menyepakati hal ini sebagai tujuan bersama dan akan diupayakan agar berhasil pada 2015. Setidaknya ada delapan target perbaikan indikator kualitas hidup umat manusia di seluruh dunia yang harus tercapai. Yang kini menjadi pertanyaan adalah, "Dalam tempo yang tersisa selama 4,5 tahun mendatang, bagaimana pencapaiannya secara global maupun di Asia?" tanya moderator diskusi, Andrew Stevens dari jaringan televisi CNN. Ada tiga persoalan besar yang muncul dari diskusi itu. Pertama, bagaimana membiayai upaya pencapaian MDGs. Dunia usaha swasta maupun pasar keuangan tentu kurang berminat masuk ke bidang sosial yang tidak memberikan keuntungan. Kedua, bagaimana peran dan komitmen pemerintah dalam pencapaian target ini. Ketiga, bagaimana mengatasi benturan antara kepentingan melestarikan l i n g ku n g a n d e n g a n u p aya pemberantasan kemiskinan yang acap kali bertabrakan. Pemerintah tetap memainkan peran utama dalam pencapaian MDGs dan upaya pemberantasan kemiskinan. Pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengupayakan kesejahteraan untuk rakyatnya. "Upaya ini menuntut dukungan semua pihak, swasta, dan juga komunitas itu sendiri. Tapi, dalam hal kebijakan sosial seperti ini,

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

Potensi Pembangunan

Kabupaten Melawi Oleh: IWAN HAMKA

Sejak diresmikan menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2004 lalu, Melawi terus melakukan pembenahan wilayah. Berbagai potensi daerah yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Kabupaten Melawi. Dan menginjak usianya yang ke delapan tahun, kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Sintang itu mulai menampakkan hasil pembangunan yang cukup menggembirakan.

S 33

eluruh potensi daerah yang dimiliki kabupaten Melawi, diupayakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan. Baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Hal itu ber tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Melawi yang aman, damai, ma ju dan sejahtera

dengan pemerintahan yang demo kratis dan berkeadilan, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Melawi. Bahkan dilihat dari sejarah terbentuknya Kabupaten Melawi inipun me rupakan wujud aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kabupaten Melawi mempunyai luas wilayah 10.640,80 kilometer persegi serta memiliki tujuh kecamatan dengan Nanga Pinoh sebagai Ibu Kotanya. Salah satu potensi alam yang ada di Kabupaten Melawi adalah sektor kehutanan yakni Taman Nasional Bukit Baka yang luasnya mencapai 180.000 hektar. Ditumbuhi tidak kurang dari 817 jenis pohon serta beragam fauna. Wilayah ini sebagian berada di Menukung yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Melawi. Kecamatan Menukung dan Ella Hilir juga memiliki potensi lainnya yaitu untuk pembudidayaan kelapa sawit, karena mempunyai struktur permukaan tanah yang relatif lebih landai dibanding perbukitan di bagian barat.

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

32

Tujuan pembangunan millenium di Indonesia saat ini juga pada jalur yang tepat. Indonesia telah mampu mengurangi kemiskinan lebih dari 50 persen.

37

37

Kabar Daerah

Sejak diresmikan menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2004 lalu,

30

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupaya mempercepat

Melawi terus melakukan pembenahan

pengentasan daerah tertinggal melalui program pengembangan

wilayah. Berbagai potensi daerah

komoditas unggulan atau produk unggulan kabupaten.

yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan

2

Kabupaten Melawi.

Edisi 85  JUNI 2011  PROGRES maret 2011  PROGRES


Laporan Utama

Pencairan dana PKH di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

PKH, Mempercepat

Penanggulangan Keluarga Miskin Oleh: EKO CAROKO

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin.

D

ari masa ke masa Pemerintah Indonesia selalu berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan ke s e j a h t e r a a n m a s y a r a k a t terutama mereka yang masih tergolong miskin. Banyak sudah program yang dirancang untuk menekan angka kemiskinan di negeri ini. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan

sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat.

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź JUNI 2011

3


Laporan Utama

Kartu peserta PKH Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs).  Setidaknya ada lima komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Di beberapa negara program serupa juga telah dilaksanakan dan cukup berhasil, di sana program seperti ini dikenal dengan Conditional Cash Transfers ( C C T ) at au b a nt u a n t u n a i bersyarat.  Yang harus diingat, PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan

4

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negaranegara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kondisi kemiskinan kronis. Harapannya dengan bergulirnya program ini Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada mereka. Pe s e r t a P K H   memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan. Kewajiban itu dalam bidang kesehatan diantaranya memeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Sementara dibidang pendidikan yakni, kewajiban menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (tingkat SD hingga) SLTP). PKH

diyakini akan memberi manfaat jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek PKH akan memberikan dampak positif kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect anak keluarga miskin); serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). Seperti diketahui secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi. Sebagai contoh, angka kematian bayi p a d a ke l o m p o k p e n d u d u k berpendapatan terendah selama kurun waktu 2003 - 2007 adalah 56 per 1000 kelahiran hidup, s e d a n g ka n p a d a ke l o m p o k berpendapatan tertinggi tinggal 26 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). An g ka ke m at i a n i b u d i Indonesia juga tinggi, yaitu sekitar 228 wanita per 100 ribu kelahiran hidup, atau tertinggi di Asia Tenggara (SDKI, 2007).  Tingginya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis pada saat kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin


Laporan Utama Pengertian dan Kriteria l Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperloh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. l UPPKH adalah unit pengelola PKH yang dibentuk baik di pusat dan daerah. Di Pusat adalah UPPKH Pusat dan di Daerah adalah UPPKH Kabupaten / Kota l Peserta PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. l Pendamping PKH adalah pekerja sosial yang direkrut oleh UPPKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan RTSM penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH. l Penyelenggaraan PKH bersifat multisektor baik di Pusat maupun di Daerah yang  melibatkan instansi pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan hingga Desa serta masyarakat.

Tujuan khusus PKH 1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM; 2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari RTSM; 3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM. 4. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM yang lebih memilih tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis lainnya. Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada 2003 misalnya, diketahui angka kematian balita pada kelompok penduduk berpendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran

hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22 persen per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2003). Pada tahun 2000-2005, terdapat kecenderungan bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 24,5% pada 2000 menjadi 29% pada 2005. Sementara pada 2007 terjadi penurunan menjadi 18,4% (Riskesdas, 2007). Gizi kurang berdampak buruk

pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkannya terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk.  Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah.  Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/Mts. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.   Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi RTSM perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin. Sebagaimana diketahui masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM (demand side) maupun sisi pelayanan (supply side).  Pada sisi RTSM, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah adalah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan, RTSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

5


Laporan Utama Gambar 1: Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan

1

Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran

Sasaran 19,1 juta RTS (Raskin, PKH, BOS, dll) termasuk pemberian layanan khusus bagi 3,9 juta RT sangat miskin

anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan. Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang menyebabkan rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya p e l ay a n a n ke s e h a t a n d a n pendidikan yang terjangkau oleh RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memeriksakan ke s e h a t a n i b u h a m i l d a n memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan

6

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

2

Pemberdayaan Masyarakat

Program-program yang tergabung dalam PNPM. Fokus: 5.720 kecamatan. Bentuk: Bantuan Langsung Masyarakat Rp3 miliar per kecamatan

anak-anak. Hal tersebut akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.  Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang  bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada. Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah anak khususnya SD dan SMP baik di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Menurut data BPS masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan

3

Pemberdayaan Usaka Mikro dan Kecil (UMK)

Sasaran: Pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran KUR: Diarahkan untuk kredit Rp5 juta ke bawah. Plus: Penyaluran program pendanaan K/L

mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam sistem persekolahan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar. Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjaring mereka yang berada di luar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi pekerja anak.  Pendamping PKH, terutama untuk daerah yang diduga banyak terdapat pekerja anaknya akan dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan d e n g a n b i m b i n g a n ke p a d a pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke bangku sekolah. Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply


Laporan Utama Gambar 2. Lingkaran Perangkap Kemiskinan

kesehatan ibu mengandung kesehatan anak balita

daya beli prioritas

kapasitas intelektual anak

biaya kesehatan

pekerja anak daya beli prioritas

Tingkat Kemiskinan penghasilan

kesadaran pentingnya kesehatan

Tingkat Kesehatan

Tingkat Pendidikan tuntas Wajar putus sekolah tidak pernah sekolah

Sumber: Kementerian Kesra, 2010

dan demand side, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders). Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan ya n g m e l i b a t ka n b e r b a g a i sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan Nasional, Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan L e m b a g a Ke u a n g a n d a l a m penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Selain itu juga keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam menjamin dan menerbitkan kartu identitas diri peserta PKH. Peran pemerintah daerah (pemda) juga sangat dbutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan PKH ini. Bantuan yang disalurkan melalui PKH ini bersumber dari APBN, dan untuk kelancaran pelaksanaan di kabupaten/Kota terdapat keterlibatan APBD untuk kegiatan pendukung pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten/kota. Hsil yang ingin dicapai dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai ke m i s k i n a n , m e n i n g ka t ka n kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung p eningkatan kes ejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). n

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź JUNI 2011

7


Laporan Utama

Efektifnya

Program Keluarga Harapan Oleh: EKO CAROKO

Program Keluaraga Harapan dinilai efektif dalam memutus rantai kemiskinan yang membelilit rumah tangga sangat miskin. Tahun ini cakupan penerima dan anggaran PKH pun ditambah.

S

alah satu instrumen utama penanggulangan kemiskinan yang kini tengah dikembangkan oleh Tim Nasional Pe r c e p a t a n Pe n a g g u l a n g a n Kemiskinan (TNP2K) adalah Program Keluaraga Harapan (PKH). Program untuk membantu mengentaskan kemiskinan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ini mulai b ergulir sejak 2007 lalu. Menteri Sosial, SalimSegaf Al Jufri mengatakan , kriteria rumah tangga sangat miskin adalah rata-rata penghasilannya sekitar Rp7.000 setiap hari. Sekedar mengingatkan Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperloh bantuan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

8

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

Prgram ini oleh Mentri Sosial (Mensos), dinilai sangat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Mensos mengatakan, sejak diluncurkan program tersebut cukup efektif jika dilihat dari semakin tingginya ibu hamil yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada dan meningkatnya jumlah anak-anak yang bersekolah.”PKH ini cukup efektif jika dibandingkan daerahdaerah yang belum menjadi peserta PKH,” tambah Mensos. Selama kurun waktu 2007-2010, program ini telah dilaksanakan di 20 provinsi, 88 kabupaten/kota, 986 kecamatan dengan penerima sebanyak 816.000 RTSM. Karena dinilai efektif, pada 2011 sasaran RTSM penerima PKH ditingkatkan jumlahnya sebanyak 300 ribu RTSM. Cakupan daerah yang menerima PKH pun diperluas menjadi 25 provinsi. Oleh karena itu, anggaran untuk PKH tahun ini pun meningkat sekitar Rp 300 miliar. Yakni dari Rp1,3 triliun (2010) bertambah menjadi Rp1,6 triliun untuk 2011. Pro gram PKH dib erikan kepada RTSM untuk membangun sumberdaya manusia dalam bidang kesehatan dan pendidikan melalui persyaratan ketat dengan penerima RTSM memiliki ibu hamil, nifas, menyusui, memiliki anak usia sekolah wajib belajar yakni dari pra sekolah, SD hingga SMP. PKH dibagi menjadi dua, yaitu untuk tunjangan kesehatan ibu hamil sebesar Rp800 ribu per tahun yang dibayar dalam empat tahap dan untuk ibu yang memiliki

balita dengan jumlah yang sama. Sementara untuk tunjangan pendidikan bagi ibu yang memiliki anak usia sekolah dasar dan bersekolah mendapatkan bantuan sebesar Rp400 ribu per tahun dalam empat tahap. Sedangkan bantuan untuk ibu yang memiliki anak usia sekolah menengah pertama dan bersekolah mendapat Rp800 ribu per tahun dalam empat tahap. Setiap RTSM minimal mendapatkan bantuan Rp600 ribu dan maksimal Rp2,2 juta. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam PKHtersebut, maka di daerah yang agak sulit setiap 200 ribu rumahtangga sangat miskin ada satu pendamping yang berpendidikan S1.Tapi kalau di perkotaan setiap 300 rumah tangga sangat miskin adasatu pendampingnya. Pendamping tersebut diberikan gaji sekitar Rp1,5 juta – Rp1,6juta per bulan, dan pendamping-pendamping itulah yang membuatlaporan terhadap PKH. Misalnya, kalau ibu-ibu yang masuk dalam PKHtersebut tidak membawa anaknya ke puskesmas atau ke sekolah diamembuat laporan. Lebih lanjut Menteri Sosial mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2011 akan difokuskan di kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini dimaksudkan agar program ini dapat terus berkembang bukan saja di kawasan barat tetapi juga ke kawasan timur Indonesia.


Laporan Utama

Pencairan dana PKH di Kabupaten Amlapura, Bali. Jadi jumlah sasaran penerima PKH tahun ini ada sekitar 1.116.000 rumah tangga sangat miskin, tahun. Pemerintah pun berkomitmen untuk tahunahun mendatang jumlah RTSM penerima bantuan program ini akan terus ditambah. Targetnya kata Mensos mudah-mudahan bisa mendekati tiga juta RTSM. PKH merupakan investasi jangka panjang,yaitu bagaimana ibu-ibu membawa putra-putrinya ke Puskesmas agar anaknya sehat, dan membawa anak-anaknya ke sekolah. Diperkirakan program ini tidak cukup berjalan hanya satu tahun, paling sedikit programini memakan waktu enam tahun. Dengan adanya PHK ini diharapkan akan ada perubahan cara pandang keluarga miskin

terutama para ibu. Sehingga mereka berusaha agar tidak mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya, atau para ibu dari keluarga yang tergolong RTSM itu bersikap tidak ingin anaknya menjadi miskin. Jadi bila orang tuanya sudah terlanjur miskin, maka anaknya tidak boleh miskin. Oleh karena itu, anaknya dibawa ke puskemas dan ke sekolah,karena jika anak-anak itu sehat dan terdidik akan mudah untuk diberdayakan. Mengukur keberhasilan PKH dapat juga dilihat antara lain jika dalam suatu daerah terdapat program tersebut semangat anak-anak untuk sekolah tinggi, sehingga pemerintah daerah banyak membuka kelas-kelas baru. Disamping itu, pemerintah

daerah juga meningkatkan jumlah dan layanan Puskesmas dan Posyandu. Lalu bandingkan dengan daerah belum tersentuh PKH. Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, Prasetijono Widjojomengatakan salah satu indicator keberhasilan dari PHK adalah meningkanya k u n j u n g a n m a s y a r a k a t ke Posyandu. Angka kunjungan ke Posyandu meningkat sekitar 36 persen dibanding sebelum ada program itu. Program ini juga telah memberikan kontribusi yang nayata terhadap penurunan kemiskinan, menurut Prasetijono, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 14,15 persen menjadi 13,33 persen pada 2010. n

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź JUNI 2011

9


Laporan Utama

Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Oleh: EKO CAROKO

Dengan memanfaatkan bantuan pendidikan dalam PKH, diharapkan akan merubah kebiasaan penduduk miskin untuk lebih peduli pendidikan. Sehingga dalam   jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

10

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

D

alam Program Keluarga Harapan (PKH) ada dua komponen utama yang menggerakan program tersebut, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam PKH bidang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar atau yang dikenal juga dengan istilah Wajib Belajar 9 tahun. Program pendidikan ini sebenarnya dirancang khusus bagi anak-anak RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin), dan untuk mengurangi jumlah pekerja anak. Pengalaman negara-negara lain yang sudah mengadopsi program

serupa terbukti memberi dampak positif terhadap peningkatan status pendidikan..Hasilnya (lihat tabel),  menunjukan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi anak di sekolah sebesar 18 persen dan  secara signifikan berhasil menurunkan angka pekerja anak usia 7-13 tahun. Bagi keluarga RTSM, syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dalam PKH sebenarnya sederhana saja. Yakni mendaftarkan peserta didik (enrollment) dan memenuhi jumlah kehadiran (Attendance)


Laporan Utama Tabel 1. Skenario Bantuan PKH Pendidikan Skenario Bantuan

Bantuan per RTSM per tahun

Bantuan tetap

Rp.200.000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki: a. Anak Usia SD/MI/SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A b. Anak usia SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustha/ Paket B

  Rp.400.000 Rp.800.000

Rata-rata bantuan per RTSM

Rp.1.390.000

Bantuan minimum per RTSM

Rp.600.000

Bantuan maksimum per RTSM

Rp.2.200.000

Catatan: Bantuan PKH Pendidikan minimal per RTSM Rp 600.000,- maksimal Rp2.200.000,- per tahun, termasuk komponen kesehatan.

yang ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan tersebut diharapkan PKH akan mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Program ini sebenarnya mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tentang program Wajib Belajar. Dengan persyaratan kehadiran minimal 85 persen, diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. Hal ini tentunya harus didukung juga oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan ketersediaan tenaga pendidik yang handal. Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan (seperti gedung sekolah, sarana belajar, buku-buku dan tenaga pendidik) yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan tujuan pelaksanaan PKH, bidang pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik (guru, pamong atau tutor) yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan pengajaran saja, mereka juga dituntut harus berkontribusi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan PKH komponen pendidikan. Melalui keterlibatannya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta melakukan verifikasi komitmen kehadiran anak-anak peserta PKH di kelas.

Seperti diketahui PKH  terdiri dari dua komp onen, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh. Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Terganggunya kesehatan dapat

berdampak pada pengurangan penghasilan keluarga, misalnya jika pencari nafkah keluarga dalam keadaan sakit, mereka tidak bisa bekerja, sehingga  berakibat terhadap   hilangnya penghasilan. Jika sektor kesehatan terganggu, maka akan mengakibatkan terganggunya tingkat pendapatan suatu rumahtangga sehingga mereka bisa menjadi miskin. Disamping itu, fakta empiris memperlihatkan kesenjangan dalam bidang ekonomi  menjadi pemicu bagi kesenjangan dalam partisipasi pendidikan. Oleh karena itu, fakta ini menjadi dasar petunjuk yang jelas, bahwa sasaran layanan pendidikan lebih diarahakan pada peningkatan a k s e s l aya n a n p e n d i d i ka n terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1)

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

11


Laporan Utama Tabel 2. Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak di Satuan Pendidikan Jumlah hari sekolah dalam satu bulan

Jumlah hari maksimal ketidakhadiran di satuan pendidikan

22-20 hari

3 hari

19-14 hari

2 hari

13-6 hari

1 hari

huruf c yang menyatakan, “ Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” dan huruf d menyatakan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Oleh karenanya, dengan mensyaratkan keluarga peserta P K H u nt u k m e m a n f a at ka n pelayanan pendidikan (seperti: menyekolahkan anak sampai minimal lulus sekolah setara SMP), diharapkan PKH akan merubah kebiasaan RTSM ke arah perbaikan kualitas SDM sehingga dalam   jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran bantuan tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak. Rincian besaran bantuan komponen pendidikan disajikan pada tabel berikut ini. Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta setiap empat bulan sekali melalui Kantor Pos terdekat.

12

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

Bantuan tunai diterima langsung oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15 s.d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Untuk tahap pertama, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika peserta PKH (Ibu/perempuan dewasa) telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan dan anakanak dari keluarga peserta PKH  sudah terdaftar di satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk tahap berikutnya, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah memenuhi komitmen pendidikan yang ditetapkan yakni kehadiran minimal 85 persen di kelas/ kelompok belajar. Sebagai bukti bahwa anakanak telah memenuhi komitmen pendidikan, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru/tutor) dan diketahui oleh Kepala sekolah/ Ketua penyelenggara satuan pendidikan. Proses verifikasi p endidikan disajikan pada bab III di dalam buku ini dan formulir verifikasi dapat dilihat pada lampiran buku ini. Kepada anak-anak penerima bantuan PKH yang terdaftar di sekolah

Formal, tetap berhak menerima bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selain mendapatkan hak, penerima PKH bidang pendidikan diharuskan mwemnuhi beberapa kewajiban. Tentunya kewajiban yang dimaksud bukan untuk membuat susah penerima bantuan. Sebaliknya kewajiban ini untuk memaksimalkan bantaun yang telah diterima. S e b e l u m b a nt u a n t u n a i tahap pertama dibayarkan, akan diselenggarakan pertemuan awal yang  dikoordinasikan oleh pendamping UPPKH kecamatan dan diselenggarakan di lokasi terdekat dengan domisili RTSM. Seluruh calon peserta PKH terpilih (ibu/perempuan dewasa) diwajibkan menghadiri acara pertemuan tersebut. Adapun maksud digelarnya pertemuan ini adalah untuk menginformasikan tujuan, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya mengenai PKH. Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan hak dan kewajiban peserta PKH. Dijelaskan pula komitmen yang harus dilakukan oleh calon peserta PKH untuk dapat menerima bantuan. Sanksi dan konsekuensinya apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program turut dijalskan dala peremuan tersebut. Beberapa hal lainnya yang bersifat teknis dibicarakan dalam peremuan itu seperti Perlunya melakukan p endaftaran ke sekolah/satuan pendidikan bagi anak-anak yang belum terdaftar, khusus peserta PKH Pendidikan. Perlunya melakukan kunjungan awa l ke P u s ke s m a s u nt u k menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH kesehatan. Para pendamping PKH ikut membantu


Laporan Utama Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan penerima bantuan PKH: A. Lembaga Pendidikan Formal • Sekolah Dasar (SD) • Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) • Madrasyah Ibtidaiyah (MI) • Sekolah Menengah Pertama (SMP) • Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) • SMP Terbuka • Madrasyah Tsanawiah (MTs) • Pesantren Salafiyah B. Lembaga Pendidikan Non Formal • BPKB (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar) • SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) • PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Tabel . Dampak PKH di beberapa Negara Terhadap Tingkat Partisipasi Pendidikan 100%

94% 95%

93%

90% 75%

80%

85%

84% 84%

Honduras

Kolombia

82%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Meksiko

Nikaragua

Sumber : Olinto 2004

peserta seperti dalam halmengisi Formulir validasi data (perbaikan data pribadi peserta). Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi peserta PKH untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan adalah mendaftarkan anak ke lembaga pendidikan. Apabila ada dari keluarga RTSM peserta PKH memiliki anak usia sekolah (7-15 tahun) belum terdaftar di sekolah, maka ibu/ perempuan dewasa  peserta PKH

harus segera mendaftarkan anak tersebut ke sekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan yang dimaksud adalah SD, SMP atau sekolah yang sederajat dengan jenjang pendidikan setara SD atau SMP. Sementara itu anak-anak yang beruia antara 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau buta aksara, maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus mendaftarkan anak tersebut ke

sekolah terdekat atau satuan pendidikan non-formal (lihat box). Sedangkan anak-anak yang berusia 7 hingga 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan diketahui bahwa mereka bekerja baik di sektor formal maupun informal, maka anak tersebut harus didaftarkan ke sekolah/satuan pendidikan atau mengikutkan anak tersebut ke dalam program persiapan pendidikan seperti: rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), panti sosial asuhan anak, dll. Selanjutnya apabila anak-anak tersebut telah siap untuk  belajar, mereka harus didaftarkan kembali ke satuan pendidikan formal maupun non-formal. Setelah mengikuti pertemuan awal dan mendaftarkan anak usia s ekolah ke lembag a pendidikan yang ada, kewajiban peserta PKH selanjutnya adalah m e m a t u h i ko m i t m e n a t a u  persyaratan yang ditetapkan dalam program ini. Komitmen tersebut, yaitu: bagi peserta PKH yang memiliki anak usia antara 7-15 tahun dan sudah mendaftarkan diri ke satuan pendidikan, maka anak tersebut harus mengikuti kehadiran minimal 85 persen hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi), apabila jumlah hari sekolah dalam satu bulan adalah 22-20 hari, jumlah maksimal ketidakhadiran anak di sekolah yang diperbolehkan adalah 3 hari. Pengecualian diberlakukan pada peserta didik yang absen karena sakit atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut.  Jika absen karena sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, peserta didik tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

13


Laporan Utama

Suasana belajar di madrasah. diakui. Selain itu, pengecualian juga diberlakukan pada saat masa libur sekolah. Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi) bagi pendidikan kesetaraan, jumlah hari tatap muka dalam satu bulan harus memenuhi 85 persen  tatap muka.   Sebagai contoh, apabila tatap muka berjumlah 3 kali per minggu atau 12 kali perbulan, maka kehadiran harus memenuhi 10,2 hari atau dibulatkan menjadi 10 kali  pertemuan.  Hal ini juga berlaku pada kegiatan yang ada di panti sosial dan institusi serupa yang menangani pekerja anak atau mereka yang membutuhkan program penyesuaian kembali ke bangku sekolah. Sementara itu bagi peserta PKH yang memiliki anak dengan kemampuan terbatas (tuna daksa,  keterbelakangan mental, keterbatasan penyerapan dan sejenisnya) Semua anak dari kelompok ini yang masih mengikuti pendidikan dasar tidak dibatasi

14

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

rentang usianya.  Jika peserta didik tersebut dapat didaftarkan di sekolah khusus (seperti, SLB) maupun sekolah umum yang menyediakan program khusus. Komitmen yang harus dipenuhi tetap berbasis tingkat kehadiran 85 persen. Bagi peserta PKH yang tidak dapat memenuhi komitmen kehadiran 85 persen dari hari efektif belajar akan dikenakan sanksi melalui pengurangan bantuan . Penghitungannya dilakukan dalam satu kwartal, maka besaran bantuan yang akan diterima akan berkurang. Rinciannya apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50.000, apa bila dua bulan bantuan berkurang Rp 100.000, begitu seterusnya. Dan apabil peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam empat bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi ketidakhadiran yang diakibatkan sakit, bencana alam, bencana sosial, tidak ada guru/pamong, dan tidak ada transportasi umum. Suksesnya program ini tidak hanya tergantung pada partisipasi peserta PKH. Lembaga pendidikan pun memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan juga diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, institusi penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum  yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan. Bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya yaitu: menghadiri dan mengikuti proses  pembelajaran minimal 85 persen hari efektif sekolah/ tatap muka  dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tingkat kehadiran peserta didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Semoga kerja keras dan kepedulian pemerintah terhadap RTSM khususnya di bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingg jumlah keluaraga miskin oun akan berkurang. n


Laporan Utama

Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Bidang Kesehatan Oleh: EKO CAROKO

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan, penerima bantuan diberikan kemudahan untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis setara dengan peserta Jamkesmas.

S

ecara umum tingkat kemiskinan suatu rumah tangga terkait dengan tingkat kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan untuk tingkat minimal sekalipun. Di Negara-negara yang tergolong miskin salah satu permasaahan yang dihadapi pemerintah di sana adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Sebaliknya di negara maju tingkat pelayanan kesehatan penduduknya sudah relatif tinggi. Di Indonesia, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kulitas layanan kesehatan terutam bagi penduduk yang tergolong miskin, misalnya saja melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bidang kesehatan. Dalam program ini, Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan PKH diberikan kemudahan untuk dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis setara dengan peserta

Pelayanan kesehatan bagi bayi berupa imunisasi di Puskesmas Desa Sawah, Kota Tangerang Selatan. Jamkesmas. Hal ini ditindaklanjut dan didukung dengan adanya “Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2009/ MANLAK JAMKESMAS” Bab III point 9, yang menyebutkan bahwa: “Sasaran peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang

belum menjadi peserta Jamkesmas dijamin dalam Jamkesmas dan dapat menggunakan kartu PKH pada saat mengakses pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan (lihat Tata Laksana Pelayanan Kesehatan). Selanjutnya PT ASKES

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

15


Laporan Utama

Kegiatan penimbangan bayi di Posyandu Melati, Tangerang Selatan. (Persero) wajib menerbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan membuat pencatatan atas kunjungan pelayanan kesehatan dari kelompok tersebut. Dengan kemudahan tersebut, berimplikasi bahwa penerima bantuan PKH otomatis menjadi penerima layanan Jamkesmas dan kartu PKH dapat digunakan sebagai kartu Jamkesmas. Kartu PKH yang berbasis RTSM berlaku untuk kepala keluarga dan semua anggota keluarganya sebagaimana kepesertaan Jamkesmas yang mengikutsertakan anggota keluarga. Kartu PKH tersebut harus dibawa pada saat mengunjungi PPK. Program ini sejatinya dikembangkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin. Status kesehatan ibu dan anak di Indonesia kini masih belum memuaskan. Hal ini dibuktikan, dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian

16

Edisi 8 ď Ź JUNI 2011 ď Ź PROGRES

Bayi (AKB). Sebagai gambaran, AKI di Indonesia masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan negaranegara tetangga 228 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2007). Rendahnya status kesehatan seorang ibu akan berdampak bukan hanya pada kesehatan dirinya saja, namun juga secara langsung terhadap kesehatan janin/bayi, terutama pada minggu pertama kehidupannya. Dengan demikian upaya peningkatan kesehatan anak harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu. Hasil SDKI tahun 2007 menunjukkan bahwa AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBAL) 44 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir sama dengan data 5 tahun sebelumnya pada SDKI 2002-2003 di mana AKB 35 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 46 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi pada kelompok termiskin jauh

lebih tinggi (56 per 1.000 kelahiran hidup) dibandingkan dengan kelompok terkaya (26 per 1.000 kelahiran hidup). Faktor-faktor yang berpengaruh pada kematian ibu dan anak, khususnya anak baru lahir sangat kompleks. Di Indonesia, sebagian besar kematian Ibu dan bayi baru lahir disebabkan oleh adanya komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas seperti perdarahan, infeksi, eklampsi (ditandai dengan kejang, kaki bengkak, dan tekanan darah tinggi), persalinan lama dan komplikasi abortus. Kondisi ini  diperparah oleh anemia. Kematian ibu karena kehamilan dan persalinan tersebut mengindikasikan adanya persalinan yang tidak memadai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir, disebabkan antara lain penanganan pelayanan kesehatan ibu yang kurang memadai dan rendahnya akses kelompok penduduk tersebut terhadap pelayanan kesehatan. Mengingat PKH mempunyai tujuan utama turut serta mendukung upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak, maka persyaratan yang ditetapkan di dalam PKH bidang kesehatan dikaitkan dengan upaya peningkatan aksesibilitas m a s y a r a k a t ke p e l ay a n a n kesehatan yang dikelola oleh tenaga kesehatan profesional dan tenaga yang berkompeten (ahli dan mempunyai kewenangan). Melalui persyaratan kesehatan ini, diharapkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta PKH akan meningkat. Program ini sangat tepat sebagai upaya untuk meningkatkan status kesehatan RTSM yang kini masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh pengalaman negara-negara lain yang telah mengadopsi program serupa (dalam istilah asing disebut Conditional Cash Transfers/CCT) dan terbukti telah memberi dampak positif pada peningkatan status


Laporan Utama

Pasien pengguna Jamkesmas kesehatan. Di Mexico misalnya, PROGRESA, secara statistik terbukti menurunkan angka kesakitan bayi usia  di bawah 6 bulan sebesar 25,3 persen dan bayi usia di bawah 3 tahun sebesar 39,5 persen. Program ini juga terbukti mampu menurunkan kasus anemia sebesar 25,3 persen serta meningkatkan tinggi badan bayi sebesar 1 cm (Gertler P, 2004). Tersedianya sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan pelaksanaan PKH kes ehatan. Kehadiran tenaga kesehatan yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, tapi mereka juga dituntut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan progran PKH kesehatan ini. Hal itu dilakukan dengan cara: (i) mempromosikan p entingnya ke s ehatan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan; (ii) memberitahukan jadwal kunjungan pada peserta PKH; (iii) memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada keluarga peserta PKH, seperti kesempatan dan kemudahan di dalam memeriksakan kesehatan peserta PKH; dan (iv) melakukan verifikasi apakah peserta PKH telah memenuhi komitmen

yang telah ditetapkan, seperti rutin memeriksakan kehamilan. Verifikasi kesehatan harus dilakukan oleh petugas kesehatan. Semua upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan PKH kesehatan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai. Rincian besaran bantuan disajikan dalam buku Pedoman Umum PKH. Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta PKH setiap tiga bulan satu kali melalui kantor pos terdekat. Bantuan tunai tahap pertama akan diberikan jika peserta PKH telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinir oleh UPPKH Kecamatan dan telah mengunjungi puskesmas atau posyandu. Bantuan tunai tahap berikutnya akan diberikan jika anggota keluarga peserta PKH memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH telah memenuhi komitmen harus diverifikasi dalam form verifikasi kesehatan oleh petugas kesehatan serta menunjukkan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Un t u k d a p a t m e n e r i m a bantuan tunai untuk pelayanan kesehatan, peserta PKH harus memenuhi kewajiban atau

komitmen yang ditetapkan. Kewajiban yang dimaksud adalah menghadiri Pertemuan Awal yang dikoordinasi oleh UPPKH kecamatan  diselenggarakan di tingkat kecamatan. Tempat pertemuan diupayakan di lokasi terdekat dengan tempat tinggal calon peserta. Tujuan pertemuan ini adalah untuk: Segera setelah menghadiri pertemuan awal, seluruh peserta PKH kesehatan wajib melakukan kunjungan awal ke posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Tujuan kunjungan ini adalah untuk dicatat data kesehatan anggota keluarganya pada awal program. Serta mendapat informasi jadwal kunjungan berikutnya bagi setiap anggota keluarga peserta PKH yang ditentukan oleh kader posyandu atau petugas kesehatan lainnya. Kewajiban lainnya yang juga harus dipenuhi oleh peserta PKH bidang kesehatan adalah mematuhi komitmen untuk mengunjungi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kewajiban peserta PKH selanjutnya adalah mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PKH (Pemberi Pelayanan Kesehatan) dan memanfaatkan pelayanan kesehatan  sesuai jadwal kunjungan yang telah dibuat oleh petugas puskesmas dan atau kader posyandu. Setiap anggota keluarga peserta PKH dapat mengunjungi dan memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan yang ada Seperti Puskesmas, Posyandu atapun rumah sakit. Puskesmas diharapkan mampu memberi seluruh paket layanan kesehatan yang menjadi persyaratan bagi peserta PKH Kesehatan termasuk memberikan Pelayanan Obstetri Ne onatal Emerg ensi D asar (puskesmas PONED) dan rujukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

17


Laporan Utama Tabel 1. Ringkasan Hak dan Kewajiban Peserta PKH Kesehatan

Hak Peserta PKH Kesehatan 1. Memperoleh bantuan tunai

Kewajiban Peserta PKH Kesehatan 1. Menghadiri pertemuan awal untuk: mengikuti sosialisasi program, perbaikan data peserta (jika ada), penandatanganan perjanjian komitmen peserta, dll 2. Melakukan kunjungan awal ke Posyandu 3. Memenuhi komitmen mengunjungi PPK sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

Tabel 2 . Ringkasan Kewajiban Peserta a.

Bayi 0-11 bulan

* * * *

Timbang badan Monitor tumbuh kembang Imunisasi Lengkap Khusus 6-11 bulan: Kapsul Biru Vitamin A 100.000 IU

b.

Balita (1-5 tahun)

* Timbang badan * Monitor tumbuh kembang * Kapsul Merah Vitamin A 200.000 IU: Februari dan Agustus (2x/tahun)

c.

Anak 5-6 tahun

* Timbang badan * Monitor tumbuh kembang

d.

Ibu Hamil

* Periksa hamil: 1 kali pada  Trimester I, 1 kali pada Trimester II, dan 2 kali pada trimester III (K1-K4) * Tablet Fe * Imunisasi TT (Tetanus Toksoid)

e.

Ibu Melahirkan

* Ditolong tenaga kesehatan terlatih

f.

Ibu Nifas

Diperiksa 3 kali yaitu mg I, II dan VI

g.

Bayi Baru Lahir (0-28 hari)

Bayi baru lahir (neonatus) diperiksa 3x sebelum umur 28 hari yaitu 2 kali sejak lahir sampai umur 7 hari  (KN1 = Kunjungan Neonatal 1 umur 6-48 jam,  KN2 = Kunjungan neonatal 2 umur 3-7 hari) dan sekali ketika neonatus umur 8 – 28 hari (KN3)

di rumah sakit. Puskesmas pembantu dan Pus­ kesmas keliling yang me­rupakan satelit Puskesmas (jika dilengkapi dengan tenaga bidan), sangat di­ harapkan dapat memberikan pela­ yanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir. Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu selama kehamilan, pertolongan persalinan, dan bayi baru lahir, maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat. Posyandu yang dikelola oleh para kader kesehatan dengan bantuan

18

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

dan supervisi dari Puskesmas, Pustu, serta Bidan desa diharapkan dapat memberikan pelayanan ante­ natal, penimbangan bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang, serta penyuluhan kesehatan. Di samping memberikan pelayanan kesehatan di polindes, bidan desa yang melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH, khususnya dalam pemeriksaan ibu hamil, memberikan pertolongan persalinan, maupun memberikan pertolongan pertama pada kasuskasus kegawatdaruratan. Rumah Sakit dan Balai Kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan

spesialistik baik berupa pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, termasuk memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Pelayanan di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan harus melalui proses rujukan dari Puskesmas, kecuali pada kasus emergensi. Seperti diketahui Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program Jamkesmas, maka kegiatan PKH Kesehatan sepenuhnya dibiayai dari sumber program Jamkesmas di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang akan diterima oleh PPK sesuai dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program Jamkesmas. Untuk itu Rumah Sakit dalam program Jamkesmas yang juga dapat dimanfaatkan oleh peserta PKH bidang kesehatan meliputi: RS Pemerintah dan beberapa RS Swas ta yang melaya n i peserta Jamkesmas. Sedangkan Balai Kesehatan meliputi Balai Kesehatan milik pemerintah dan pemerintah daerah: B alai Pelayanan Pengobatan Penyakit Paru (BP4), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM). Program keluarga harapan khususnya di bidang kesehatan ini sudah seyogyanya mendapat dukungan dari semua pihak. Ak mungkin mangharapkan produkstifitas yang tinggi dari meeka yang tergolong miskin bila kondisi kesehatan mereka terabaikan. Dengan pelayanan ke s e h a t a n ya n g d i b e r i ka n ini diharapkan mereka akan mampu melakukan hal-hal yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, keluar dari jerat kemiskinan. n


Nasional

PKH, Pendekatan Baru dalam Program Pengentasan Kemiskinan Oleh:

Muhammad Nashihin, Ph.D. Koordinator Pokja PKH, TNP2K Setwapres

Pendahuluan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mulai diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1998. Program ini dilakuikan sebagai upaya pemerintqah melindungi keluarga miskin dari

pengaruh krisis perekonomian hebat yang dialami Indonesia pada bulan Juli tahun 1997 dan setelahnya. Pada tahun 2005, pemerintah menjalankan kebijaksanaan pro­g ram Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin sesudah pemerintah menaikkan harga BBM akibat dari berkurangnya subsidi BBM dari pemerintah. Program BLT ini dimaksudkan sebagai bentuk komponsasi atas kenaikan harga BBM. Dengan kata lain, BLT

dimaksudkan untuk membantu keluarga miskin mempertahanan daya belinya yang turun akibat dari kenaikan harga BBM tersebut. Pada tahun 2007, Peme­ rin­t ah Indonesia mulai meng­ implementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai alternatif bentuk lain untuk membantu keluarga miskin. PKH masuk dalam katagori Bantuan Langsung Bersyarat (Conditional Cash Transfer, CCT Program) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

19


Nasional adalah mereka yang memenuhi salah satu kriteria berikut : 1 Ibu yang sedang hamil/nifas. 2 Anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. 3 Anak usia SD dan SLTP 4 A n a k S LTA ya n g b e l u m menyelesaikan pendidikan dasar.

PKH merupakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan program jaringan pengaman sosial di Indonesia. PKH (atau CCT Program) menjadi alat kebijaksanaan yang semakin popular di negara-negara berkembang selama dasawarsa terakhir ini. Program ini awalnya diterapkan di Negara-negara Amerika Latin dan dianggap sebagai program yang berhasil untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan tingkat pembangunan manusia. PKH ini didesain berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut dan diharapkan bermanfaat untuk membantu RTSM keluar dari perangkan kemiskinan.

Diskripsi Singkat PKH PKH adalah program bantuan (cash transfer) yang diberikan kepada RTSM yang disertai dengan kondisionalitas tertentu. Artinya bantuan dalam skim PKH mengharuskan RTSM penerima bantuan PKH melakukan dua hal, yaitu (i) menyekolahkan anaknya ke SD/MI atau SMP dan memenuhi persyaratan kehadiran minimal dikenal, (ii) memeriksa kesehatan kandungannya, atau

20

Edisi 8  juni 2011  PROGRES

anak balitanya ke puskesmas/ posyandu terdekat pada jadwal yang telah ditentukan. Secara umum, tujuan PKH ada­lah mengurangi angka ke­mis­ kinan dan sekaligus untuk me­ mutus mata rantai kemiskinan dari satu generasi ke generasi beri­kutnya. Kondisionalitas PKH dimak­sudkan agar RTSM mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan cara memperbaiki kualits kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Kondisionalitas ini juga sekaligus sebagai salah satu cara pemerintah mempercepat tercapainya Mil­le­ nium Development Goals (MDGs). Secara khusus tujuan PKH adalah: 1 Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM, 2 Meningkatkan status kesehatan dan gisi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak RTSM usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. 3 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM. 4 Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM. RTSM yang bisa menerima PKH

Sesuai dengan praktik yang secara umum dipakai di berbagai negara, agar penggunaan dana PKH ini lebih efektif, penerima dana PKH adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak-anak pada RTSM yang bersangkutan. Wanita dewasa yang dimaksud adalah nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan. Sebagai bukti kepesertaan RTSM dalam PKH, maka ibu atau wanita dewasatersebut diberikan kartu penerima PKH.

Mengapa Program PKH Paling tidak ada dua publikasi yang merangkum dan mengevaluasi CCT Program (di Indonesia dinamakan PKH) baik dari sisi teoritis maupun dari sisi empiris. Das, Do dan Ozler (2005) merangkum penelitian-penelitian tentang CCT program di berbagai negara. Paper ini mengevaluasi implementasi dan menguraikan rasionalitas program PKH dari sisi teoritis. Sementara itu, Rawlings dan Rubio (2005) mengevaluasi PKH dari sisi implementasi empiris. Sampai dengan tahun 2007, program seperti PKH ini sudah diterapkan di 28 negara berkembang. Hasil penelitian di negara-negara Amerika Latin seperti Kolombia, Nikaragua, Ja­m aika, Meksiko, Brasil dan Honduras, juga hasil penelitian di Turki, program seperti ini secara umum terbukti bisa mningkatkan jumlah pengeluaran, meingkatkan konsumsi makanan, memperluas


Nasional ke a n e k a r a g a m a n d i e t d a n mam­­­­pu mengurangi “stunting” (kekurangan pertumbuhan anak). Program ini juga terbukti mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah (school enrollment rates), dan meningkatkan tingkat ke s ehatan keluarga sangat miskin. Dampak CCT program pada bidang kesehatan sangat positif. Gerler mengemukakan CCT Program berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kesehtan anak-anak di Mexico. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan bagian mana dari program CCT yang benar-benar mempunyai dampak positif terhadap kesehatan tesebut. D e mi ki an j uga stud i ya ng dilakukan oleh Berber dan Gertler menyimpulkan adanya perbaikan yang signifikan pada berat bayi lahir akibat dari program CCT. Dari sisi perbaikan tingkat dan kualitas pengeluaran konsumsi, CCT juga menunjukkan dampak yang positif. Attanasio dan Mesnard menemukan dampak yang sangat signifikan dari CCT di Colombia terhadap total pengeluaran konsumsi dan komponen utamanya (makanan) baik di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Program ini juga berpengaruh sangat positif terhadap kualitas makanan pda keluarga penerima CCT. Penemuan penting lainnya adalah adanya peningkatan pengeluaran untuk keperluan pakaian dan pendidikan anak-anak. Namun demikian, ada juga kasus yang menunjukkan bahwa CCT tidak berpengaruh terhadap konsumsi orang dewasa dalam keluarga penerima CCT, yaitu di Colombia.

PKH versus BLT Berbeda dengan BLT, bantuan dalam skim PKH mengharuskan RTSM memenuhi kondisionalitas tertentu di bidang kesehatan dan

pendidikan. Pemenuhan atas kondisionalitas ini merupakan syarat bagi RTSM untuk menerima bantuan PKH pada periode pembayaran berikutnya. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka pembayaran bantuan akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang perlu ditekankan adalah bahwa PKH bukan kelanjutan dari BLT. PKH adalah program bantuan sosial yang didesain untuk mengurangi kemiskinan dengan fokus pendekatan jangka panjang, walaupun tetap memperhatikan aspek jangka pendeknya. Sementara BLT lebih diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek, yaitu membantu keluarga miskin mempertahankan daya belinya pada situasi pendapatannya turun/situasi krisis ekonomi. Dalam jangka pendek, PKH memberantas kemiskinan melalui uang kas yang diberikan ke RTSM untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang ini penting dalam

rangka comsumption smoothing dalam jangka pendek. Peningkatan pengeluaran ini mengantarkan p o s i s i p e n g e l u a r a n RT S M mendekati garis kemiskinan. Hal ini berarti PKH mengurangi gap antara pengeluaran RTSM dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain, PKH juga mampu melakukan redistribusi pendapatan ke kalangan miskin sebagaimana BLT. Manifestasi pendekatan baru ini terletak pda fokusnya yang jangka panjang, yaitu adanya investasi dalam sumber daya manusia anggota keluarga RTSM. Investasi terjadi berkat adanya intervensi pemerintah melalui kondisionalitas yang harus dipenuhi oleh RTSM. Kondisionalitas ini (bidang ke s e h at a n d a n p e n d i d i ka n seperti yang sudah dijelaskan di atas) mendorong perbaikan tingkat kesehatan ibu/anak dan tingkat pendidikan generasi baru dalam RTSM. Situasi ini yang memungkinkan pemutusan mata

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

21


Nasional

rantai kemiskinan antar generasi sehingga diharapkan generasi baru dalam RTSM tidak masuk lagi dalam perangkap kemiskinan. Agar tujuan jangka pendek dan terutama jangka panjang tersebut lebih efektif maka penerima bantuan PKH adalah wanita dewasa dalam RTSM, tidak harus sebagai kepala rumah tangga, bukan ayah atau lelaki dewasa dalam RTSM yang berhak. Pemberian PKH dengan mekanisme seperti ini mengikuti bukti-bukti empiris di dunia internasional bahwa peranan wanita dewasa sebagai penerima dana CCT cukup signifikan dalam keberhasilan program ini. Gitter dan Barham yang meneliti dampak CCT di Nikaragua mengkonfirmasi penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang ini bahwa jika wanita dalam rumah tangga mempunyai kekuatan (power) yang lebih tinggi maka akan lebih banyak sumber daya rumah tangga yang dicurahkan untuk

22

Edisi 8  juni 2011  PROGRES

kepentingan anak-anaknya. Tidak mengherankan kalau penelitian ini juga menemukan bahwa program CCT berpengaruh positif terhadap peningkatan pengeluaran untuk ke p e r l u a n p e n d i d i ka n d a n makanan anak-anak yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas human capital. Di samping itu, PKH berbeda dengan BLT dalam hal: Kondisionalitas yang melekat pada PKH memaksa RTSM untuk menggunakan jasa kesehatan dan pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Skim PKH memperkuat hubungan p ermintaan-p enawaran p e­ nyediaan jasa dan penggunaan jasa (pendidikan dan kesehatan) terutama yang dari golongan miskin. PKH memanfaatkan hubungan komplementer atan komponen dalam investasi human capital yaitu antara tingkat kesehatan, perbaikan gizi, dan tingkat pendidikan. Peningkatan kualitas

kesehatan dan gizi mendorong perbaikan kualitas pendidikan, dan sebaliknya peningkatan kualitas pendidikan juga men­ d o r o n g p e r b a i ka n ku a l i t a s kesehatan dan gizi. PKH mendorong perbaikan kualitas sektor pendidikan dan ke­sehatan. PKH mendorong pe­ ningkatan jumlah fasilitas pen­ didikan, jumlah guru, dan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan. Kajian teoritis de Jaanvery (2006) menyimpulkan bahwa efisiensi program CCT sangat banyak bergantung pada seberapa besar keberhasilan program CCT untuk menarik kembali anak usia sekolah yang sudah dropout untuk kembali ke bangku sekolah. Hasil kajian teoritis ini memperkuat temuan empiris tentang peranan wanita dalam keberhasilan program PKH seperti yang tersebut di atas karena peran wanita dalam mendorong anakanak untuk sekolah, peranan wanita dalam p eningkatan kesehatan kandungan/kesehatan anak balita sangat besar.

Catatan akhir Kondisionalitas yang melekat pada program PKH diharapkan mampu mendorong perbaikan kualitas SDM anggota RTSM. Perbaikan ini dalam jangka panjang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Ini adalah poin penting yang membedakan antara skim bantuan dalam bentuk PKH dengan skim bantuan sebelumnya. Ibu/wanita dewasa dalam RTSM menjadi sasaran yang menerima bantuan PKH adalah poin penting yang lain. Selain lebih efektif, model ini merupakan bagian dari program women empowerment (pemberdayaan wanita) dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan. n (dikutip dari media PKH/ Kementerian Sosial RI)


Nasional

Jumlah Penduduk Miskin Turun Oleh: UTOYO HARJITO

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan. Data BPS pada Maret 2011 menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen).

J

umlah ini mengalami penurunan sekitar 1 juta orang atau 0,84 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02

juta orang (13,33 persen). Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan, di sela-sela konferensi pers mengenai tingkat inflasi, di Jakarta, Jumat (1/7/2011). “Faktor pendorong turunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia disebabkan oleh tingkat inflasi yang rendah, membaiknya kondisi perekonomian Indonesia, upah buruh naik, dan adanya perbaikan penghasilan petani, “ kata Rusman Heriawan. Peranan terbesar yang mempengaruhi garis kemiskinan di Indonesia adalah komoditi m a ka n a n . M i s a l nya , b e ra s memberikan sumbangan sebesar 25,45 persen untuk penduduk di perkotaan dan 32,81 persen di

pedesaan. “Rokok kretek filter memberikan sumbangan terhadap angka kemiskinan kedua, yaitu sekitar 7,70 persen penduduk di perkotaan dan 6,23 persen di pedesaan,” katanya. Selama periode Maret 2010Maret 2011, lanjut Rusman, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011). Sementara, di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak berubah

Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 2004-2011

Februari 2005

Februari 2004

17,75

15,97

16,66

37,17

Indeks Kemiskinan Indonesia

39,30

Maret 2011

35,10

36,10

Perkotaan

Perdesaan

233.740

Maret 2006

16,58

34,96

Garis Kemiskinan Menurut Daerah (Rp/Kapita/Bulan)

211.728

Maret 2007

15,42

32,53

213.395

Maret 2008

14,15

31,02

192.354

Maret 2009

13,33

30,02

235.016

Maret 2010

12,45

232.989

Maret 2011

Maret 2010

0,55 2,08 0,58 2,21

Kota + Desa

Persentase Penduduk Miskin (%)

Maret 2010

Jumlah Penduduk Miskin (%)

Maret 2011

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: diolah dari data survei sosial ekonomi nasional (susenas)

Sumber: diolah dari data survei sosial ekonomi nasional (susenas)

Sumber: diolah dari data survei sosial ekonomi nasional (susenas)

Indeks Keparahan Kemiskinan

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

23


Nasional

Kepala Badan Pusat Statistik, Rusman Heriawan

selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2010 sebesar 9,87 persen dan menurun sedikit menjadi 9,23 persen pada Maret 2011. Di lain pihak, penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2010 sebesar 16,56 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,72 persen pada Maret 2011. Rusman menambahkan, sejak tahun 2007 sampai 2011 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan. “Kalau dilihat dari daerahnya, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun lebih besar daripada di daerah perkotaan,” ujarnya. Pada periode Maret 2010Maret 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan penurunan. P1 menurun dari 2,21 pada Maret 2010 menjadi 2,08 pada Maret 2011 dan P2 menurun dari 0,58 pada Maret 2010 menjadi 0,55 pada Maret 2011. “Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit,” kata Rusman. Sesuai dengan konsensus yang telah dipakai, garis kemiskinan makanan setara dengan 2100 kilo

24

Edisi 8  juni 2011  PROGRES

kalori per kapita per hari. “Garis kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan minimum seseorang untuk perumahan, pakaian, sandang, pendidikan, ke s e h at a n , d a n ke b u t u h a n pokok nonmakanan yang lain,” ucapnya. Sejak 1998, BPS terus menggunakan acuan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki spending ability to consume, yaitu lebih rendah dari per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada Maret 2010 sebesar Rp 211.726 per kapita per bulan. Sementara pada Maret tahun ini mengalami kenaikan sebesar 10,34 persen menjadi Rp 233.740 per kapita per bulan. Ditempat terpisah, Menteri Ko o r d i n a t o r Pe r e ko n o m i a n Hatta Rajasa menilai penurunan kemiskinan di Indonesia lebih baik ketimbang negara lainnya. Penurunan ini membuktikan pendapatan masyarakat Indonesia kian membaik. “Jadi, kalau garis kemiskinan dinaikkan itu sangat wajar, karena pendapatan perkapita kita rata-ratanya m e n i n g k a t ,” k a t a M e n t e r i Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat (1/7). Dia mengilustrasikan, tahun lalu, angka kemiskinan turun 0,8 persen dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen. Jumlah penduduk miskin yang tercatat sebanyak 32 juta jiwa pada 2009, turun menjadi 31,02 juta jiwa pada 2010. “Ratarata negara lain kan penurunan kemiskinannya kecil, sekitar 0,3 persen. Itu saja, oleh mereka sudah dianggap angka yang besar,” kata Hatta.

Hari Keluarga Sementara itu, pada kesem­ patan lain Wakil Presiden meng­ hadiri acara Hari Keluarga, peristiwa ini merupakan hari istimewa bagi seluruh keluarga di Indonesia. “Hari ini adalah

hari baik yang mengingatkan kita semua betapa pentingnya peran keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai bangsa,” tutur Wakil Presiden (Wapres) Boediono pada peringatan Hari Keluarga Tingkat Nasional Tahun ke-18 di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 30 Juni 2011. Acara ini dihadiri 28.000 peserta, sebagian besar adalah kader penggerak PKK dan Keluarga Berencana dari seluruh Indonesia Selain itu, Wapres juga mengajak seluruh masyarakat untuk melihat kembali arti, makna dan peran keluarga. Komunitas di tanah air sangat beragam coraknya, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu bertumpu pada lembaga yang bernama keluarga. Patut dicatat bahwa bangsa bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa-bangsa yang s ekarang maju, juga menempatkan keluarga pada posisi sentral dalam kehidupan masyarakatnya. “Keluarga adalah inti dan asal usul peradaban manusia yang kita kenal sekarang ini,” ucap Wapres. Hadir juga dalam acara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga B erencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief yang menyampaikan bahwa kesejahteraan keluarga akan lebih mudah kita wujudkan jika mayoritas sebuah keluarga inti memiliki dua anak. Selain jumlah anak, semua keluarga seyogianya juga mengatur jarak kelahiran. Dengan demikian orang tua lebih mudah memberikan perhatian, kasih sayang, pemenuhan gizi, pemberian kesehatan, serta memberikan pendidikan setinggitingginya dan sebaik-baiknya. Acara Hari Keluarga ke-18 me­ rupakan hasil kerja sama BKKBN dengan Tim Penggerak PKK, yang mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. n


Kabar Daerah

Plt. Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi mengunjungi salah satu hasil PNPM Mandiri Aren Jaya dan Duren Jaya.

Tingkatkan Disiplin Kinerja dan Kejujuran untuk Mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Sehat dan Ihsan Oleh: UTOYO HARJITO

Dalam pembangunan Kota Bekasi saat ini lebih diarahkan membangun karakter manusia yang cerdas sesuai dengan visi Kota Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan.

K

arakter manusia yang cer­d as diwujudkan sa­ l a h s a t u ny a d e n g a n meng­a dakan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk seluruh usia belajar. D u n i a p e n d i d i ka n a ka n berhasil dengan baik jika ditunjang dengan kondisi para pengajar yang profesional dan berkualitas. Dari segi jumlah tenaga pengajar dinilai sudah cukup, begitu juga dari segi kompetensi para tenaga

pendidik terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Demikian penunjang lainnya, yaitu sarana pendidikan. Bangunan sekolah yang berada di Kota Bekasi juga relatif sudah baik keadaannya. Ditambah dengan berbagai sarana lainnya seperti perpustakaan, laboratorium sekolah dan lapangan olahraga. Misi dinas pendidikan yang cerdas dan berkualitas, pen­ di­dikan Kota Bekasi harus me­ menuhi harapan masyarakat. Sehingga dalam pengembangan kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan yang ter­ jadi. Sep erti pada SMK yang diarahkan pada dunia kerja, SMK 1 Bekasi sudah bekerja sama dengan produsen otomotif

dari Malaysia, Proton. Bahkan perusahaan ini telah menawarkan untuk mengadakan pendidikan politeknik. Di Kota Bekasi relatif mudah untuk menuju ke sekolah-sekolah, permasalahannya para calon siswa lebih memilih kualitas sekolah kendati letaknya agak berjauhan dari tempat tinggal. Masyarakat Kota Bekasi menyadari pentingnya arti kualitas pendidikan dan masih memiliki pe­mikiran bahwa sekolah negeri lebih berkualitas dan lebih murah untuk biaya pendidikan. Untuk siswa dari kalangan ke­luarga kurang mampu, Pe­­­­­­m­ e­­­rintah Kota Bekasi juga mem­ bebaskan biaya pendidikan. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah daerah yang men­ dukung peningkatan kualitas

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

25


Kabar Daerah

Dok. Humas

Tabel rasio Perbandingan guru dengan siswa Taman Kanak-kanak Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah

: : : : : : : :

1:12 1:33 1:23,45 1:22 1:13 1:18 1:19 1:6

APM Angka Partisipasi Murni SD 99, 82%

SMP 94,27%

SMA 67,19%

APK Angka Partisipasi Kasar SD 127,16%

SMP 99,68%

Angka kelulusan SMA Angka kelulusan SMP

SMA 71,41%

98,98% 100% Sumber: Disdik Kota Bekasi

26

Edisi 87  juni mei 2011 2011PROGRES PROGRES

Kunjungan Wakil Presiden RI Boediono di SMUN 1 Bekasi. sumber daya manusia sesuai dengan visi Kota Bekasi ­Cerdas, Sehat dan Ihsan. Sesuai dengan program wajib belajar yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah Kota Bekasi membebaskan biaya pendidikan pada jenjang SD dan SMP yang dialokasikan melalui dana BOS pusat dan APBD Kota Bekasi. Sementara untuk siswa kurang mampu, pemerintah Kota Bekasi memberikan keringanan biaya pendidikan dengan syarat memenuhi kriteria secara ­­ad­ministrasi yang

ditentukan. Tetapi untuk anakanak kurang mampu harus dibebaskan untuk pembayaran uang sekolah sekalipun menempuh pendidikan di sekolah swasta. Secara umum daya tampung usia pelajar sudah terpenuhi un­t uk setiap jenjang, hanya mungkin untuk sekolah negeri me­m iliki keterbatasan tempat. Untuk usia belajar SD ke SMP Negeri yang terserap sekitar 38-40 persen, selebihnya ter­ serap ke berbagai SMP swasta atau Madrasah Tsanawiyah. n


Kabar Daerah

Pelayanan Prima dengan Mutu Terbaik Oleh: UTOYO HARJITO

V

isi dinas Kesehatan Kota Bekasi dalam melayani masyarakat adalah unggul dalam pelayan­ an kesehatan prima menuju masyarakat Kota Bekasi sehat yang mandiri tahun 2013. Visi ini memiliki keterkaitan yang erat dengnan visi Kota Bekasi yaitu: Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Yang dimaksud dengan Unggul ada­ lah kinerja yang lebih baik dari daerah lain atau dan waktu sebelumnya serta mempunyai daya saing yang tangguh. Tak hanya itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga bertekad memberikan pelayanan kesehatan prima adalah upaya memberi­ kan mutu terbaik dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mence­ gah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan baik perorangan, kelompok maupun masyarakat. Hal ini karena tuntutan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi yang semakin hari semakin memerlukan pelayanan ke­ sehatan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bekasi sehat yang mandiri tahun 2013. Pada tahun 2013 diharapkan selu­ ruh masyarakat Kota bekasi sadar akan pentingnya kesehatan dengan perilaku sehat, mudah mendapatkan informasi kesehatan serta memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Juga secara mandiri yang berarti setiap orang dan juga masyarakat ter­ utama dengan pemerintah berperan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga beserta lingkungannya. Saat ini kondisi masyarakat Kota Bekasi secara umum sudah relatif baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi agar semakin sesuai dengan visi Kota Bekasi. Keadaan kesehatan masya­ rakat Kota bekasi dapat terlihat dari

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi tahun 2008 sebesar 78,73 termasuk dalam kategori Menangah Atas. IPM Kota Bekasi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Jawa Barat yang sebesar 71,12. De­ mikian juga dengan Umur Harapan Hidup Kota Bekasi sebesar 69,58 tahun lebih tinggi jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Jawa Barat se­ besar 68,00 tahun (berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2010). Sedangkan jumlah kematian bayi di Kota Bekasi tahun 2010 sebanyak 65 orang dan jumlah kematian balita se­ banyak 3 orang. Dan jumlah kematian ibu sebanyak 12 orang dengan rincian kematian ibu hamil 2 orang, kematian ibu bersalin 5 orang dan kematian ibu nifas 5 orang. Untuk pelayanan Posyandu, di Kota Bekasi Posyandu yang sudah berjalan sebanyak 1.500 posyandu dengan kate­ gori Posyandu Pratama sebanyak 348 unit, Posyandu Madya 584 unit, Pos­ yandu Purnama 513 unit dan Posyandu Mandiri 55 unit. Sementara jumlah penduduk yang kurang gizi 7.473 jiwa dan Jumlah pen­ duduk yang gizi buruk hanya berjumlah 509 jiwa. Untuk jumlah bayi yang diimu­ nisasi lengkap pada tahun 2010 berjumlah 44.916 bayi. Terdiri dari imunisasi BCG 44.005 bayi, imunisasi DPT3 + HB3 seba­ nyak 44.059 bayi, imunisasi Polio 4 seba­ nyak 44.809 bayi, dan imunisasi campak sebanyak 44.319 bayi. Jumlah dokter di Kota Bekasi juga sudah cukup memadai dengan rasio dokter per 100.000 penduduk 15,25. Dari keseluruhan jumlah penduduk Bekasi 2.334.871 jiwa . Bahkan untuk pelayanan kesehatan dasar di Kota Bekasi sejak tahun 2008 ada kebijakan dari pemerintah daerah bagi penduduk ber-KTP Kota Bekasi su­ dah diberlakukan pelayanan kesehatan gratis di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Sedangkan untuk rujukan

dilaksanakan program SKTM. Selain itu untuk mendukung Jamkesmas dilak­ sanakan juga Program Jamkesda. Dari 2.334.871 jiwa penduduk Kota Bekasi, jumlah peserta Jamkesmas men­ capai 155.488 dan peserta Jamkesda mencapai 117.090. Tenaga medis seperti dokter di Kota bekasi sebanyak 132 orang, jika diba­ gi 31 Puskesmas yang berada di Kota Bekasi maka didapatkan rata-rata jum­

Dok. Humas

Ketua PMI Pusat HM Jusuf Kalla saat meninjau para peserta donor darah dan meresmikan gerai PMI di pusat perbelanjaan Kota Bekasi. lah dokter umum pada setiap Puskesmas sebnayak 4 orang. Sedangkan data bi­ dan di Puskesmas Kota Bekasi sebanyak 195 orang dan berarti setiap Puskesmas mempunyai 6 orang bidan. Untuk te­ naga medis lainnya seperti perawat ada 186 orang, setiap Puskesmas rata-rata memiliki 6 orang perawat. Untuk sarana dan prasarana, pela­ yanan rumah sakit sudah mencukupi. Dari segi kuantitas sudah memadai, namun dari segi kualitas masih perlu pengembangan lebih lanjut. Hal lain yang bisa menjadi indikator meningkatnya kesehatan masyarakat adalah jumlah angka kematian bayi pada tahun 2010 berjumlah 65 bayi, se­ mentara jumlah angka kelahiran hidup tahun 2010 sebanyak 41.516 bayi. Untuk jumlah ibu bersalin pada tahun 2010 sebanyak 47.855 jiwa dan jumlah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan tahun 2010 sebanyak 41.099 jiwa. n

PROGRES PROGRESEdisi Edisi87juni mei 2011

27


Kabar Daerah

Dok. Humas

Unsur Muspida serta pemuka agama foto bersama usai menandatangani pernyataan Deklarasi Kerukunan Antar Umat Beragama.

Bangun Toleransi Umat Beragama Oleh: UTOYO HARJITO

Deklarasi antar umat beragama ini sebagai bentuk partisipasi Pemkot Bekasi dalam memelihara kerukunan umat beragama.

U

ntuk mewujudkan manu­ sia yang Ihsan, Kota Beka­ si mengadakan dekralasi kerukunan antar umat beragama yang digelar pada Rabu (1/6). Deklarasi ini diikuti oleh sekitar 1.200 umat beragama yang ada di

28

Edisi 87  juni mei 2011 2011PROGRES PROGRES

kota ini juga sebagai upaya mem­ bangun toleransi antar umat. Plt Walikota Bekasi Dr. Rah­ mat Effendi mengatakan, deklarasi antar umat beragama ini sebagai bentuk partisipasi Pemkot Bekasi dalam memelihara kerukunan umat beragama demi terwujudnya Kota Bekasi yang ihsan. ”Sekitar 1.200 umat beragama di Kota Beka­ si mengikuti deklarasi kerukunan umat beragama ini,” ujarnya. Perwakilan tokoh agama dari MUI, Pastor Dekanat, Parisadha Hindu Dharma, Budha Tridharma,

Konghucu akan menandatangi pernyataan deklarasi kerukunan umat beragama. Acara yang di gelar di GOR Kota Bekasi ini, kata dia, bertu­ juan mewujudkan Kota Bekasi ihsan dan kondusif, meningkat­ kan kerukunan umat beragama dan memperat silaturrahmi antar pemuka agama. “Kami juga ingin menyamakan persepsi tentang arti penting sebu­ ah kerukunan, toleransi, persatu­ an dan kesatuan serta keteladanan demi keutuhan NKRI,” ucapnya. n


­

Nasional

Wakil Presiden memimpin rapat pleno TNP2K

Menjangkau Masyarakat Miskin Secara Lebih Tepat Oleh: iwan hamka

“Sistem pentargetan akan efektif bila mampu mengurangi exclusion error dan inclusion error,” jelas Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dalam rapat pleno TNP2K, Senin 27 Juni 2011.

T

im Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) segera menyusun basis data yang menghimpun data 40 persen keluarga yang tergolong paling miskin di Indonesia. Penyusunan basis data tersebut berlangsung melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Dari sini TNP2K akan memperoleh sebuah sistem untuk menetapkan keluargakeluarga sebagai target yang berhak mendapatkan program perlindungan atau jaminan sosial. Bambang yang juga menjabat sebagai Deputi Seswapres Bidang Ke s e j a ht e ra a n Ra kyat d a n Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan, exclusion error adalah kesalahan yang terjadi sehingga ada warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan malah tidak menerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error adalah kesalahan yang terjadi

sehingga warga yang tidak miskin justru menerima bantuan. Kedua kesalahan ini umumnya terjadi karena kualitas data yang masih belum baik. Bambang yakin, kualitas data hasil PPLS 2011 akan lebih baik karena penyusunannya melewati berbagai proses dan ujicoba. Pemerintah dapat menggunakan hasil PPLS 2011 sebagai basis data terpadu untuk semua program perlindungan sosial Pemerintah. Data ini juga menggantikan data yang dihimpun pada 2008 lalu. PPLS 2011 jelas lebih baik daripada PPLS 2008 yang hanya mendata 29 persen penduduk termiskin. Data yang terpadu sangat baik bagi program penanggulangan sosial karena akan memperbaiki pencapaian sasaran pe­n ang­ gulangan kemiskinan. “Data yang terpadu juga memungkinkan obyektivitas dan menghilangkan masalah selera dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial,” kata Wakil Presiden Boediono. Dengan data yang obyektif, juga tidak ada lagi kecurigaan dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. Data ini akan menghimpun namanama per anggota keluarga dan berdasarkan alamat. Dalam rapat pleno itu hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kesehatan

Wakil Presiden Boediono memimpin Rapat Pleno TNP2K, Senin 27 Juni 2011. Endang Rahayu Sedyaningsih,

“Data yang terpadu juga memungkinkan obyektivitas dan menghilangkan masalah selera dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.”

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syariefuddin Hasan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

29


­

Nasional

Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K Alisjahbana, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan, Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Djoko Santoso, dan Kepala BULOG Sutarto Alimoeso.

Sensus Penduduk 2010

30

Edisi 87  juni mei 2011 2011PROGRES PROGRES

Pelaksanaan PPLS 2011 akan ber­langsung 1 Juli 2011. Targetnya, mulai awal 2012 data baru sudah dapat di­gunakan bersama-sama oleh semua Ke­m enterian dan Lembaga, serta Peme­r intah Daerah. Untuk penyelenggara pendataan di lapangan, BPS akan menge­rahkan 120.000 petugas. BPS juga akan memverifikasi dan melakukan ujicoba di lapangan untuk mendapatkan data yang paling sahih. Pemutahiran data kelom­pok miskin ini berlangsung tiga tahun sekali. PPLS pertama berlangsung 2005 lalu, untuk menunjang program Bantuan Langsung Tunai, lalu yang kedua 2008 lalu. Dan pemutakhiran yang terbaru adalah pada 2011 ini. Kendati ada tenggang waktu tiga tahun untuk se­tiap pendataan baru, hasil PPLS 2011 dapat menampung pemutakhiran susul­ an untuk menampung pengaduan masyarakat. Sebetulnya, jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemikinan di Indonesia saat ini sekitar 13 persen. Namun PPLS

2011 menghimpun 40 per­s en penduduk termiskin Indonesia untuk memberikan fleksibilitas pada pe­m erintah jika ingin menjangkau pen­duduk yang tidak lagi termasuk miskin. Sebab, masih banyak penduduk yang tidak lagi tergolong miskin namun ma­sih hidup di area hampir miskin atau sedikit di atas garis kemiskinan. Dengan menghimpun data 40 persen penduduk termiskin, Pemerintah dapat lebih fleksibel untuk menetapkan target dan tidak hanya menarget mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Patut dicatat, bahwa data 40 persen warga termiskin ini adalah persentase secara nasional. Karena itu, bisa saja di daerah tertentu jumlah penduduk yang masuk dalam data bisa lebih kecil dari 40 persen. “Misalnya di DKI Jakarta yang jumlah penduduknya yang tergolong termiskin relatif sedikit, tetapi di daerah lain justru lebih dari separuhnya miskin,” ucap Kepala BPS Rusman Heriawan. n (sumber: Bey Machmuddin/wapres. go.id)


Nasional

Pengentasan Daerah Tertinggal Dipercepat Lewat Produk Unggulan Oleh: UTOYO HARJITO

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupaya mempercepat pengentasan daerah tertinggal melalui program pengembangan komoditas unggulan atau produk unggulan kabupaten.

P

rogram pengembangan komoditas unggulan atau produk unggulan ka­bupaten (Prukab) merupakan program yang mendorong kabupaten tertinggal fokus mengembangkan satu produk unggulan di daerah yang memiliki keunggulan produk tertentu. Dengan demikian diharapkan, akan dapat mengangkat perekonomian masyarakat daerah tersebut. Tidak hanya itu, perekonomian yang menunjang juga akan semakin ramai. Mulai dari transportasi sampai komunikasi akan ikut tumbuh seiring dengan meningkatnya geliat ekonomi. Program ini juga dinilai efektif, karena terbukti di beberapa daerah telah sukses memberika secercah harapan bagi masyarakat dan memberikan motivasi untuk melihat peluang-peluang usaha baru pada daerah terpencil. “Program ini efektif di­ lak­s anakan awal 2011,” kata Sekretaris KPDT Lucky H Korah saat membuka acara Badan Koordinasi Kehumasan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang

progres/iwan hamka

Wakil Presiden Boediono didampingi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (kiri), Menteri Sosial Agung Laksono (kanan), dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi (paling kanan) pada acara Rakornas KPDT 2011. diikuti peserta dari beberapa ke­m enterian dan lembaga di Jakarta. Produk unggulan yang mulai diangkat ke permukaan dari daerah tertinggal antara lain rumput laut dari Kabupaten Konawe dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, produksi dan olahan buah pala dari Kabupaten Fak Fak, bawang di Kabupaten Donggala, serta sapi di Nusa Tenggara Barat. Lucky juga menjelaskan, secara fisik prukab efektif dilaksanakan 2011 di 50 kabupaten tertinggal dan diharapkan pada akhir tahun sudah kelihatan hasilnya. “Kami harapkan akhir tahun ini sudah terlihat hasilnya, minimal dari segi manajemennya,” kata Lucky.

Namun demikian, kata Lucki, prukab tidak dapat dilakukan hanya oleh satu sektor utama, melainkan memerlukan intervensi berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Misalnya, pengembangan p r o d u k ka ka o d a l a m s a t u sistem rantai pasokan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, tetapi perlu didukung kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengintervensi penyediaan infrastruktur, fasilitas pembiayaan, industri pengolahan, pemasaran dan promosi, serta regulasi. P r o g ra m p e n g e m b a n g a n komo­ditas unggulan atau produk unggulan ka­b upaten (Prukab)

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

31


Nasional dan lainnya. Maka KPDT akan memberikan bibitnya,” kata dia.

Sosialisasikan Program

progres/iwan hamka

Wakil Presiden Boediono berjabat tangan dengan Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) Lucky H Korah saat pembukaan Badan Koordinasi Kehumasan KPDT.

istimewa

Petani rumput laut di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. merupakan program yang mendorong kabupaten tertinggal fokus mengembangkan satu pro­ duk unggulan di daerah masingmasing. Dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal, pada tahun ini KPDT memulai program Prukab yakni seluruh

32

Edisi 8  juni 2011  PROGRES

daerah tertinggal harus mulai menye diakan lahan s eluas 1000 hektar untuk digunakan mengembangkan produk unggulan kabupaten. “Prukab ini untuk menyiapkan komoditas daerah. Misalnya didaerah tersebut berpotensi mengembangkan kopi, cengkeh

Kementerian Pembangunan D a e r a h Te r t i n g g a l ( K P D T ) menyosialisasikan program ke kementerian dan lembaga lain melalui forum Badan Koordinasi Humas di Jakarta. Melalui forum Bakohumas itu diharapkan kementerian dan lembaga lain dapat memahami program yang sedang dilaksanakan KPDT. Sekretaris KPDT Lucky H Korah mengatakan, humas kementerian dan lembaga hendaknya turut saling mensosialisasikan pro­ gram yang dimiliki masingmasing institusi melalui media yang dimiliki sehingga sebaran informasi tersebut semakin luas. “Apalagi program di KPDT yang diarahkan untuk daerah ter­ tinggal, daerah terluar, dan daerah pascakonflik yang merupakan salah satu prioritas nasional,” ungkapnya. P a d a ke s e m p a t a n y a n g sama, Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komoditi Unggulan Rusnadi Pandjung menyatakan, penentuan potensi unggulan daerah merupakan upaya untuk menemukan daya ungkit sebagai syarat berjalannya akselerasi pembangunan daerah. Selain itu juga untuk mem­ berikan arah yang jelas bagi pengembangan dan pembangunan daerah yang berpijak pada efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif. “Melalui kegiatan dan sasaran yang terfokus diharapkan akan terjadi spesialisasi industri pada tiap-tiap wilayah di daerah ter­ tinggal yang selanjutnya akan dapat meningkatkan skala eko­ nomi dan produktivitas industri yang bersangkutan yang akhirnya meningkatkan daya saing,” katanya. n


Nasional

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS. Wapres RI Boediono (tengah) bersama Managing Director-General, Asian Development Bank, Manila, Rajat M. Nag (kanan) dan Assistant Secretary-General on the Millennium Development Goals, USA, Thomas Stelzer (kiri) menjadi pembicara di sesi pleno diskusi World Economic Forum on East Asia di Hotel Shangrilla, Jakarta, Senin (13/6). ANTARA/Widodo S

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź juni 2011

33


Nasional

World Economic Forum

Pemerintah Terus Upayakan

Tercapainya Kesejahteraan Oleh: UTOYO HARJITO

Tujuan pembangunan millenium di Indonesia saat ini juga pada jalur yang tepat. Indonesia telah mampu mengurangi kemiskinan lebih dari 50 persen.

P

emerintah juga akan terus berupaya dalam mengatasi masalahmasalah sosial, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan kualitas hidup manusia dan pencapaian MDGs, Pemerintah RI juga sudah memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Indonesia sudah melewati beberapa target MDGs. termasuk target pemberantasan kemiskinan absolut," tutur Wapres di acara World Economic Forum yang berlangsung di Hotel Shangrilla, Jakarta, 12-13 Juni 2011. Selain target yang sudah terlampaui, juga ada target yang tampaknya dalam jalur yang benar dan bisa tercapai pada 2015 nanti seandainya semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi, tentu masih ada beberapa target yang membutuhkan perhatian khusus karena pencapaiannya saat ini masih terlalu jauh dari target. Seperti angka kematian ibu melahirkan dan juga peningkatan kasus penyakit HIV masih harus

34

Edisi 8 ď Ź juni 2011 ď Ź PROGRES

diperhatikan. Tingginya angka kematian ibu tersebut terutama didaerah pedalaman karena masih sulitnya akses kesehatan. Untuk itu pemerintah berupaya keras untuk mengatasi masalah akses kesehatan ini. "Salah satunya adalah angka kematian ibu melahirkan. Kami harus bekerja keras, karena kondisi Indonesia memang berat bagi penduduk di daerah terpencil untuk mengakses fasilitas kesehatan, termasuk pada saat melahirkan.," tutur Wapres. Dalam acara ini juga diadakan diskusi yang cukup penting dengan topik Inclusive Asia: Reinvigorating the Millennium Development Goals (MDGs) yang berlangsung Senin pagi, 13 Juni 2011. Para pembicara membahas bagaimana pencapaian MDGs selama ini, terutama di kawasan Asia. Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang juga hadir dalam diskusi itu sebagai panelis bersama tokoh-tokoh dunia diantaranya Direktur Earth Institute Columbia University Jeffrey Sachs, Managing Director-General ADB Rajat M. Nag, Koordinator Utama PBB untuk pencapaian MDGs Thomas Stelzer

dan Direktur Eksekutif Gawad Kalinga Filipina Tony Meloto. Para pemimpin juga telah menyepakati hal ini sebagai tujuan bersama dan akan diupayakan agar berhasil pada 2015. Setidaknya ada delapan target perbaikan indikator kualitas hidup umat manusia di seluruh dunia yang harus tercapai. Yang kini menjadi pertanyaan adalah, "Dalam tempo yang tersisa selama 4,5 tahun mendatang, bagaimana pencapaiannya secara global maupun di Asia?" tanya moderator diskusi, Andrew Stevens dari jaringan televisi CNN. Ada tiga persoalan besar yang muncul dari diskusi itu. Pertama, bagaimana membiayai upaya pencapaian MDGs. Dunia usaha swasta maupun pasar keuangan tentu kurang berminat masuk ke bidang sosial yang tidak memberikan keuntungan. Kedua, bagaimana peran dan komitmen pemerintah dalam pencapaian target ini. Ketiga, bagaimana mengatasi benturan antara kepentingan melestarikan l i n g ku n g a n d e n g a n u p aya pemberantasan kemiskinan yang acap kali bertabrakan. Pemerintah tetap memainkan peran utama dalam pencapaian MDGs dan upaya pemberantasan kemiskinan. Pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengupayakan kesejahteraan untuk rakyatnya. "Upaya ini menuntut dukungan semua pihak, swasta, dan juga komunitas itu sendiri. Tapi, dalam hal kebijakan sosial seperti ini,


Nasional tak bisa tidak, Pemerintah harus terlibat aktif dan melakukan intervensi," tutur Wapres. Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang, menurut Wapres Boediono da­ lam WEF-EA, telah mampu mengu­rangi kemiskinan ekstrem lebih dari 50 persen. Meskipun demikian diakuinya, pemerintah membutuhkan bantuan swasta untuk mengatasi berbagai masalah sosial tersebut, termasuk akses kesehatan bagi masyarakat dan kesetaraan gender. "Pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial ini," ujarnya. Namun bantuan dari kalangan swasta negara-negara maju sangat diharapkan untuk membantu kondisi negara-negara berkembang, seperti Indonesia, menjadi lebih baik, guna mengurangi kesenjangan di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Kedermawanan Sementara itu Direktur Jenderal Pelaksana Bank Pembangunan Asia (ADB) Rajat M Nag mengatakan banyak negara di Asia yang menjadi pusat globalisasi baru mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat dan mampu menjadi kekuatan ekonomi baru saat ini. "Mereka kadang tarik ulur ketika mulai menjadi independen atau menjadi negara kaya," katanya. Rajat M Nag mengharapkan negara baru yang menjadi kaya tersebut harus mulai lebih banyak memberikan bantuan atau donor kepada negara-negara yang belum maju."Mereka harus lebih jadi dermawan untuk membantu negara yang belum maju," ujarnya. ADB sendiri, kata dia, telah meningkatkan pinjaman tiga kali lipat kepada 14 negara di Asia Pasifik yang perkembangannya belum menggembirakan. "Pinjaman ADB mencapai

delapan miliar dolar AS termasuk untuk mencapai target-target MDG's 2015," kata Nag. Menurut dia, kemampuan ne gara-ne gara b erkembang m e m b i aya i s e n d i r i p r oye k peningkatan kesejahteraan, karena penerimaan pajak di negara-negara berkembang di Asia masih kurang dari 10 persen dibandingkan negara-negara maju. "Masih perlu perbaikan dalam sistem pengumpulan pajak, tanpa pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pajak, akan sulit mencapai target MDG's," katanya. I a j u g a m e n g e mu ka ka n kepemimpinan yang baik dan penerapan tata kelola yang baik merupakan kunci mencapai tujuan pembangun. "Tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya tindakan memerangi korupsi saja," ujar Nag. Neoglobalisasi Berbeda dengan Nag, Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir menilai WEF-EA yang berlangsung sejak 12-13 Juni di jakarta, merupakan forum untuk kepentingan korporasi besar yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. "Aktor-aktor yang berkumpul dalam forum ini, baik negara, lembaga internasional, pelaku usaha, atau apa pun itu, bekerja untuk kepentingan korporasi," ujarnya dalam dialog bertajuk "WEF: Penyelesaian Krisis melalui Kolonialisme Baru," di Jakarta, Minggu (12/6). Dalam penilaiannya, WEF berupaya mengusung konsep neo-globalisasi sebagai bentuk baru imperialisme. "Dulu merek muncul dengan konsep globalisasi. Sekarang pertanyaannnya adalah apakah globalisasi telah selesai, sehingga perlu dipoles," katanya. Revrisond menilai keperluan untuk memoles globalisasi muncul karena dunia baru menyadari jika

biaya yang harus dibayar untuk globalisasi sangat mahal, dan dampak negatif itu tidak hanya dialami oleh negara-negara dunia ketiga, namun juga negara maju. Lebih keras lagi, ia bahkan mengimbau agar komunitas masyarakat sipil Indonesia menolak pertemuan dengan Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Pascal Lamy yang hadir pda WEF-EA di Jakarta. Kendati mendapat kritikan keras, kalangan pejabat pemerintah optimistis WEF dan globalisasi yang menghampiri Indonesia saat ini akan mampu membantu petumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejumlah perusahaan otomotif Jepang seperti Daihatsu, Toyota, dan Mitsubishi, telah memberikan komitmen memperluas investasi mereka di Indonesia. Pemerintah Indonesia -melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan -- mengharapkan ajang pertemuan lebih dari 600 pelaku bisnis di dunia tersebut, mampu mendorong tidak hanya komitmen tapi juga realisasi investasi sekitar 10 miliar dolar AS. "Perusahaan-perusahaan besar seperti dari Korea, India dan Jepang diharapkan melakukan investasi baru hingga sekitar 10 miliar dolar AS," ujarnya di sela-sela hari terakhir WEF-EA di Jakarta, Senin. Ia menyebut sejumlah perusahaan otomotif Jepang seperti Daihatsu, Toyota, dan Mitsubishi, telah memberikan komitmen memperluas investasi mereka di Indonesia. Demikian pula dengan perusahaan dari Korea Selatan, seperti Hankook, yang memproduksi ban di Indonesia.

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź juni 2011

35


Nasional

Gita mengatakan melalui investasi baru maupun perluasan, perusahaan-perusahaan besar dari negara maju akan memberi banyak kesempatan kerja bagi generasi muda, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan, serta menekan angka kemiskinan. Untuk beberapa dekade ke depan, peraturan pemerintah untuk mengintervensi atau untuk melakukan apapun guna mencapai tujuan sosial masyarakat kita sangat penting, khususnya untuk kasus Indonesia. "Saya rasa pemerintah tidak bisa terlepas dari tanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial ini," kata Wapres. Wapres mengatakan, kondisi Indonesia yang sangat luas, membuat ketimpangan antar daerah terjadi. Hal ini juga menjadi perhatian utama pemerintah untuk membangun seluruh masyarakat Indonesia yang lebih adil. Sebagaimana disampaikan oleh Tony Meloto dari Filipina, sebetulnya peran swasta dalam penanggulangan kemiskinan juga mulai terlihat dan semakin penting. Di Filipina sudah mulai muncul kemitraan antara swasta

36

Edisi 8 ď Ź juni 2011 ď Ź PROGRES

dan Pemerintah atau Public Private Partnership (PPP) dalam penanggulangan kemiskinan. Tapi, bagaimanapun juga peran Pemerintah Pusat masih dominan. "Ada tanggung jawab yang melekat pada Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sosial," tutur Wapres Boediono. Jawaban Wapres ini juga berkaitan erat dengan masalah kedua yang menyoal komitmen dan peran aktif Pemerintah. Di negara seperti Amerika Serikat (AS), misalnya, Pemerintahnya sama sekali tidak terlibat dalam kebijakan sosial. "AS justru banyak membelanjakan anggaran untuk kepentingan militer. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal," tutur Jeffrey Sachs, mengkritik negerinya sendiri. Maka, Sachs menegaskan bahwa dalam hal pencapaian MDGs, negara-negara di Asia lah yang akan menjadi penggerak utama. Sebab, negaranegara Eropa kini juga masih berkutat untuk mengatasi krisis yang belum tuntas. Tampaknya, tesis Sachs tentang peran penting negara-negara Asia ada benarnya, Di Indonesia,

misalnya, situasi justru sebaliknya jika dibandingkan dengan di AS. Di sini intervensi dan keterlibatan Pemerintah dalam pembangunan sosial sangat intensif. Kendati pendapatan Pemerintah masih terbatas, karena penerimaan negara dari pajak belum optimal, Pemerintah tetap menjadi motor utama untuk program-program penanggulangan kemiskinan. "Kuncinya adalah bagaimana memakai sumberdaya yang terbatas itu secara benar. Maka, pemerintahan yang baik, jujur, dan efisien adalah kunci penanggulangan kemiskinan," tutur Boediono. Sedangkan dalam hal benturan antara pelestarian lingkungan dan upaya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, Wapres Boediono yakin sudah ada jalan tengah yang tidak mengorbankan salah satunya. Bagaimanapun juga, perbaikan kualitas hidup rakyat tentu menjadi prioritas utama. Tapi, Pemerintah Indonesia sudah memutuskan pula bahwa perbaikan itu tidak harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Indonesia, sebetulnya dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen per tahun. "Tapi, saya kira pertumbuhan setinggi itu akan menimbulkan ongkos lingkungan dan sosial yang tak bisa kita prediksi. Jadi kami lebih suka menargetkan tingkat pertumbuhan yang lebih berkesinambungan, antara 7-8 persen per tahun," tutur Wapres. Bukti lain keseriusan Pemerintah RI dalam menjalankan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan a d al a h te r b it nya In s t r u k s i Presiden (Inpres) mengenai moratorium konversi hutan alam maupun lahan gambut. Indonesia juga tetap menjaga komitmen kepada masyarakat global untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen pada 2020 nanti. n


Kabar Daerah

Potensi Pembangunan

Kabupaten Melawi Oleh: IWAN HAMKA

Sejak diresmikan menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2004 lalu, Melawi terus melakukan pembenahan wilayah. Berbagai potensi daerah yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Kabupaten Melawi. Dan menginjak usianya yang ke delapan tahun, kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Sintang itu mulai menampakkan hasil pembangunan yang cukup menggembirakan.

S

eluruh potensi daerah yang dimiliki kabupaten Melawi, diupayakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan. Baik potensi sumber daya alam maupun potensi sum­ber daya manusia. Hal itu ber­t ujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Melawi yang aman, damai, ma­j u dan sejahtera

dengan pemerintahan yang demo­k ratis dan berkeadilan, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Melawi. Bahkan dilihat dari sejarah terbentuknya Kabupaten Melawi inipun me­r upakan wujud aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kabupaten Melawi mem­ punyai luas wilayah 10.640,80 kilometer persegi serta memiliki tujuh kecamatan dengan Nanga Pinoh sebagai Ibu Kotanya. Salah satu potensi alam yang ada di Kabupaten Melawi adalah sektor kehutanan yakni Taman Nasional Bukit Baka yang luasnya mencapai 180.000 hektar. Ditumbuhi tidak kurang dari 817 jenis pohon serta beragam fauna. Wilayah ini sebagian berada di Menukung yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Melawi. Kecamatan Menukung dan Ella Hilir juga memiliki potensi lainnya yaitu untuk pembudidayaan kelapa sawit, karena mempunyai struktur permukaan tanah yang relatif lebih landai dibanding perbukitan di bagian barat.

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

37


Kabar Daerah

Infrastruktur jembatan menunjang perekonomian Melawi.

Di sektor pertanian tanaman pangan menjadi sektor penting d a l a m e ko n o m i M e l a w i . Mayoritas penduduknya atau sekitar 44,3 persen dari jumlah total penduduk mencari nafkah dengan bertani palawija dan padi. Para petani umumnya bercocok tanam di lahan kering yang dibagi dua. Sebagian untuk padi ladang atau palawija, sisanya ditanami karet. Getah-getah karet dari kebun-kebun rakyat serta satu perkebunan swasta yang telah diolah menjadi bentuk kotak putih dikirim ke Kabupaten Pontianak untuk diproses men­ jadi barang setengah jadi yang siap untuk ekspor.

Kondisi Penduduk Di dalam pola dasar Pem­ bangunan Daerah Kabupaten Melawi yang selaras dengan pola dasar Pembangunan Nasional, kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia yang dapat menunjang jalannya pembangunan daerah

38

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

dan nasional. Berdasarkan angka proyeksi tahun 2006, penduduk Kabupaten Melawi berjumlah 164.462 jiwa atau rata–rata jumlah penduduk per desa sebanyak 2006 jiwa. Seperti halnya di negara berkembang, maka penduduk Kabupaten Melawi tergolong muda dengan proporsi penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) sekitar 35,02 persen dan penduduk usia lanjut (65+ tahun) sekitar 1,91 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Melawi pada tahun 2005 sebesar 1,98 persen dan pada tahun 2006 ini menjadi 2,41 persen, sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 0,43 persen. Ke c a m a t a n B e l i m b i n g merupakan kecamatan yang memiliki laju per­t umbuhan paling tinggi yaitu 4,29 persen, dan kecamatan dengan per­ tumbuhan sedang adalah Kecamatan Tanah Pinoh dan Kecamatan Sayan. Fenomena ini disebabkan oleh banyaknya

penduduk yang keluar dari kecamatan ini untuk mencari pekerjaan baru, utamanya mantan karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang telah banyak tutup/tidak beroperasi lagi. P e ny e b a r a n p e n d u d u k Ka b u p a t e n M e l aw i t i d a k merata disebabkan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan. Daerah perkotaan menurut hasil kompilasi Biro Pusat Statistik untuk Kabupaten Melawi hanya terdapat di Kecamatan Nanga Pinoh di desa Tanjung Niaga dan Paal, selain dari kedua desa itu merupakan daerah pedesaan Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya, penduduk Kabupaten Melawi masih sangat jarang, yaitu rata-rata 12 jiwa/ km2. Kecamatan Nanga Pinoh adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, dan kecamatan ini mem­punyai laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, sebaran penduduknya juga yang paling padat yaitu 20,75 jiwa/km2. Kecamatan yang sebaran penduduknya paling jarang adalah Kecamatan Sokan yaitu sebesar 8,97 jiwa/km2. Penyebaran penduduk yang ku­r ang seimbang tersebut diantaranya dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang cukup besar, dimana kecamatan Nanga Pinoh merupakan ibukota kabupaten, selain itu kecamatan ini merupakan daerah pusat perdagangan, distribusi dan pengembangan. Nanga Pinoh sebagai pusat peme­r intahan sangat besar perannya dalam pembangunan Kabupaten Melawi, kota yang berada tepat dipersimpangan Sungai Melawi dan Sungai Pinoh yang memiliki keanekaragaman Budaya dan Adat Istiadat,


Kabar Daerah karakteristik sosial, ekonomi dan politik. Masyarakat Nanga Pinoh yang didominasi sebagian besar suku Melayu dan Suku Dayak dan sebagian kecil pedagang suku Cina dan Jawa.

Potensi Budaya Melayu Potensi budaya di kabupaten Melawi terbagi menjadi dua b e s a r. Ya i t u ke b u d aya a n Melayu dan kebudayaan suku Dayak. Bidang kebudayaan itu diantaranya seni musik, seni tari, seni ukir dan seni pembuat Mandau. Seni musik di Kota Nanga Pinoh masih didominasi suku Melayu seperti hadrah dan barzanzi, sementara untuk  seni tari melayu terdapat jepin dan pencak silat. Kebudayaan barzanzi, hadrah dan tari jepin sangat masih terjaga dan masih cukup digemari generasi muda dan juga masih dijaga dengan baik oleh generasi tua.

hampir keseluruhan Kalimantan dan Kalimantan Barat. Kabupaten Melawi yang dulunya disebut Tanah Pinoh, terkenal dengan potensi kebudayaan dayak yang cukup baik. Rumpun suku dayak yang tergolong dalam rumpun Tanah Pinoh Kabupaten Melawi - Kabupaten Sintang - Kabupaten Ketapang - Kalimantan Tengah, antara lain suku Ot Danum (Uud

sebagiannya.

Potensi Perikanan Pada tahun 2006 produksi perikanan terbesar berasal dari perairan umum yaitu sebesar 3.343 ton dan sisanya dari budidaya kolam dan keramba. Produksi ikan terbesar adalah jenis ikan lampan dan jambal yang terdapat di perairan umum

Potensi Budaya Dayak Potensi budaya terbesar lainnya di kabupaten Melawi adalah budaya suku dayak. Adapun sub suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi antara lain : Suku Limbai,Barai Linoh Kebhan, Ingar Silat, Silath muntok, Sane Randu, Batu Entawa, Lamantawa, Keluas, Kepuas, Keninjal, Kubiten, Pangin, Nyadup, Ella, Kenyilu, dan Ransa. Seni ukir didominasi oleh seni ukir Dayak, seperti pembuatan mandau di Desa Kenukuh, Tekelak dan Desa Engkurai sungguh memukau karena dikerjakan oleh pandai besi yang baik, bahkan ada satu desa mengerjakan kerajinan Mandau. Dengan membagi beberapa kelompok, masing-masing kelompok dibagi ada pengerajin khusus Mandau dan kelompok pengerajin sarung Mandau. Selain itu masih banyak suku Dayak yang tergolong cukup besar

Bunderan Nanga Pinoh

Danum) terbagi atas 61 suku, Suku Ngaju terbagi 53 suku kecil, Suku Ma’anyan terbagi 7 suku kecil.

Potensi Pariwisata Objek wisata yang umumnya terdapat di wilayah Kabupaten Melawi adalah objek wisata alam dan wisata budaya seperti: Taman Nasional Bukit Baka di Menukung, Bukit Matok Permai di Belimbing, Air Terjun Sarai Empangan di Nanga Pinoh, Air Terjun Berasap di Belimbing, Air Terjun Netak di Ella Hilir, Air Terjun Siling Lubang Kuter, Riam/Jeram sepanjang Sungai Pinoh (Riam Kenebak, Gading, Kenibung, Senatan dll), Rumah Panjang, Kesenian dan

dengan jumlah tangkapan masing-masing sebesar 705 dan 589 ton.

Potensi Pertanian Struktur perekonomian Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Walaupun demikian, sektor pertanian masih mempunyai peranan penting dalam pembanguan ekonomi. Hal ini disebabkan karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak juga sebagai penyedia bahan baku untuk keperluan industri. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian karena diharapkan akan meningkatkan

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź JUNI 2011

39


Kabar Daerah perekonomian masyarakat dan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Tanaman Pangan Sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, palawija, sayursayuran dan buah-buahan. Padi yang menghasilkan beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk, oleh karena itu padi merupakan komoditi strategis dalam kon­ teks pembangunan terutama pembangunan sektor pertanian. Pada tahun 2006 produksi padi mengalami penurunan sebesar 7,53 persen dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena luas panen berkurang sebesar 1.289 Ha. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan berkurangnya luas panen ini disebabkan oleh peng­aruh musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya se­hingga banyak areal tanam yang tidak bisa dipanen karena mengalami kekeringan. Produksi tanaman palawija ratarata juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Perkebunan H a s i l p e r ke b u n a n ya n g diutamakan untuk menunjang kebutuhan industri yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui pola tanaman pengembangan swadaya oleh rakyat setempat, sedangkan untuk tanaman kelapa sawit

Tanaman padi menjadi komoditas penting.

40

Edisi 8 ď Ź JUNI 2011 ď Ź PROGRES

melalui pola pengembangan Perkebunan Inti Rakyat. Pada tahun 2006 dari 16.473 Ha tanaman karet menghasilkan produksinya sebesar 15.000 ton sedangkan untuk tanaman kelapa sawit yang menghasilkan saat ini seluas 12.000 Ha, produksinya dalam bentuk CPO sebesar 144.000 ton. Selain dua komoditi utama di atas, produksi tanaman perkebunan lainnya walaupun sumbangannya sangat kecil tetapi dapat diperhitungkan yaitu: tanaman kelapa dalam (124 ton), kelapa hibrida (36,3 ton), lada (14,8 ton), kopi (18,61 ton), dan aneka tanaman lainnya (24,51 ton).

Potensi Perindustrian Sektor industri dikabupaten Melawi dibedakan atas industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Penggolongan ini berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ter­ dapat di perusahaan yang ber­ sangkutan. Industri besar adalah perusa­ haan yang memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang.   Berdasarkan jenis usahanya industri kecil dibagi menjadi usaha Formal dan Non Formal. Pada

tahun 2005 di Kabupaten Melawi terdapat 126 perusahaan industri kecil, 5 perusahaan di antaranya adalah industri kecil formal yang terdapat di kecamatan Sokan, Tanah Pinoh dan Nanga Pinoh. Sedangkan perusahaan industri non formal terdapat di seluruh kecamatan kabupaten Melawi. Perusahaan perdagangan yang memiliki surat izin usaha di tahun 2005 berjumlah 278 perusahaan, di mana yang terbanyak adalah perusahaan ketegori kecil yang berjumlah 196 perusahaaan, 78 perusahaan menengah dan sisanya 4 perusahaan besar.

Potensi Peternakan Populasi ternak dibedakan menurut jenis ternaknya yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak terbesar pada tahun 2006 yaitu babi berjumlah 10.728 ekor setelah itu sapi berjumlah 6.572 ekor. Untuk ternak kerbau yang tergolong dalam ternak besar populasinya hanya sebesar 65 ekor dan kambing yang tergolong ternak kecil populasinya sebesar 925 ekor sedangkan ternak unggas terdiri dari ayam dan itik. Ternak ayam terdiri dari ayam ras dan ayam buras populasinya masing-masing sebesar 481.550 ekor dan 48.150 ekor sedangkan itik sebesar 5.130 ekor. Pada tahun 2006 populasi ternak potong yang terbesar adalah jenis unggas terutama ayam sedangkan ternak besarnya adalah babi. n


Bupati Sintang Drs.Milton Crosby, M.Si (kanna) saat menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur H Awang Faroek Ishak, pada acara Pameran Pembangunan Penas XIII Petani Nelayan di Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur.

Motivasi Kuat Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pertanian Oleh: IWAN HAMKA

Tak hanya mengembangkan sistem pertanian yang dapat mengubah kehidupan petani, yang terpenting adalah membangun motivasi untuk bangkit dengan potensi yang dimiliki.

B

u p a t i S i n t a n g D r s. Milton Crosby, M.Si b e gitu terharu dan bahagia saat menerima penghargaan pada acara Forum Rembug Utama yang berlangsung pada Rabu (15/06) di Gedung Puteri Karang Melenu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Menteri Pertanian atas nama Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono. Bupati Sintang Drs.Milton Crosby, M.Si merupakan sa­t u-satunya Kepala Daerah di Kalimantan Barat yang men­dapat­kan penghargaan dari Presiden RI berupa Satya Lencana Pembangunan, berdasarkan Keputusan Presiden No.37/TK/TAHUN/2011 tertanggal 6 Juni 2011. Penghargaan yang diterima dari Presiden RI ini, lanjut Milton

Crosby, menggenapi penghargaan yang sebelumnya sudah diterima pada tanggal 15 Juni 2011 pada acara rembug utama yakni Lencana Adhi Bhakti Tani Nelayan Madya. “Penghargaan Adhi Bhakti Tani Nelayan Madya ini didedikasikan atas keberhasilan pembinaan atau bimbingan kepada para petani dan komitmen petani untuk melaksanakan pembangunan pertanian,” jelas Bupati. Menurut Bupati dengan dua penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Sintang, tentunya sangat memiliki makna yang sangat tinggi bagi perkembangan pembangunan di bidang per­ tanian. “Bagi saya pribadi, dua

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

41


Kabar Daerah

Suasana pemberian penghargaan pada acara Pameran Pembangunan Penas XIII Petani Nelayan di Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur. peng­hargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus berkomitmen membangun pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan para petani dan nelayan andalan khu­ susnya di Kabupaten Sintang dan umumnya Provinsi Kalimantan Barat,” kata Milton. Bupati juga menegaskan, jika dua penghargaan tersebut lebih diarahkan kepada motivasi kepada petani dan bukan dari hasil pertanian itu sendiri. “Penghargaan ini bukan dititik beratkan pada produk atau hasil pertanian itu sendiri tetapi yang dinilai adalah komitmen pemerintah untuk pembangunan bidang pertanian. Selain itu bagai­mana cara memberikan metode motivasi dan aplikasinya kepada petani. Artinya yang telah saya lakukan selama ini adalah menghilangkan hambatan fisikologi sebagai pejabat dengan menumbuhkan kedekatan komunikasi antara petani dengan saya selaku kepala daerah dengan menggunakan cara-cara kearifan lokal. Metode inilah yang dihargai dan dinilai secara nasional,” jelasnya.

42

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

Diharapkan pada APBD mendatang untuk sektor pertanian jumlah anggarannya dapat ditingkatkan. “Penghargaan tersebut di­ berikan oleh Presiden atas jasa dan keberhasilan dalam pembangunan pertanian, peter­ nakan dan perkebunan dengan program Gerbang Emas melalui program Jakarta Selatan serta melalui penerapan teknologi pertanian juga bibit unggul yang berorientasi pasar dan mendorong pengembangkan kredit karet serta sawit rakyat,” ungkap Milton Crosby dalam teleconferancenya dengan sejumlah media. “Penghargaan ini sebagai salah satu dalam memberikan motivasi sekaligus penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Semua itu yang menilai adalah para petani sendiri baik di Kalimantan Barat dan Indonesia,” ungkap Milton. Selain itu, lanjut Milton dengan

penghargaan yang diterimanya ini sekaligus juga memberikan motivasi kepada dirinya !untuk terus memperhatikan yang lebih terhadap pengembangan pertanian di Kabupaten Sintang umumnya Kalimantan Barat. “Perhatian ini dalam arti kata bagaimana merubah pola pikir ataupun paradigma petani selama ini, dari petani bagi diri sendiri menjadi petani yang memiliki jiwa wirausaha atau pebisnis. Petani ke depan harus memiliki jiwa agrobisnis,” jelasnya. Penghargaan yang diterima ini, tambah Bupati juga sebagai tolak ukur bahwa dirinya selaku kepala daerah sudah memiliki perhatian yang cukup signifikan terhadap petani. “Sehingga dengan demikian diharapkan pada APBD mendatang untuk sektor pertanian jumlah anggarannya dapat ditingkatkan,” kata Milton. Terkait hal tersebut, Milton mengungkapkan bahwa di APBD Sintang saat ini khusus untuk sektor pertanian baru dianggarkan sekitar 3,5 persen dari total anggaran. “Kita harapkan dapat me­ning­ kat minimal 5 persen atau bahkan lebih dari itu dapat mencapai 10 persen. Hanya saja persoalannya kita tidak ada payung hukumnya. Namun yang jelas saya akan upayakan untuk dapat mencapai angka 5 persen dari total APBD kedepannya,” tambahnya. Dengan dua penghargaan yang diterima ini, Bupati Sin­ tang sebelum mengakhiri tele­ conferancenya mengucapkan teri­ ma kasih yang setulus-tulusnya kepada para petani, nelayan andalan, pimpinan SKPD, Legislatif dan Eksekutif sehingga Kabupaten Sintang dapat mewakili seluruh bupati di Indonesia untuk menjadi pembicara utama dalam Forum Rembug Utama Penas KTNA Ke XIII ini. n


Kabar Daerah

Pengembangan Sistem Pertanian Tingkatkan Kesejahteraan Petani Oleh: UTOYO HARJITO

Kemajuan di bidang pertanian dari Kabupaten Sintang begitu menonjol, terkait dengan produksi pertanian yang terus meningkat dan juga mengandalkan potensi alam sekitar untuk meningkatkan pertanian.

P

emerintah daerah Kabu­ paten Sintang telah mem­ buat program untuk memperkuat ketahanan pangan dengan membuka areal pertanian baru. Oleh sebab itu pengembangan dan perluasan tanaman pangan baik melalui pembukaan lahan mau­p un optimalisasi lahan te­ rus dikembangkan. Hal ini juga mampu menyerap tenaga kerja masyarakat yang akhirnya ikut mensejahterakan secara ekonomi. “Kebijakan pemerintah dae­ rah kepada tiap kecamatan membuka lahan pertanian 500 hektar dengan dua kali masa panen. Dengan demikian produksi pertanian Kabupaten Sintang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, Ir. Arbudin Jauharie, MM. Untuk mengurangi keter­gan­ tungan pada pupuk kimia sin­ tetis, pihak pemerintah daerah mengembangkan pupuk alami yang menggunakan sistem organik. Pemerintah Kabupaten Sintang sangat optimis sistem

DATA PRODUKSI PADI /GABAH DAN PERTUMBUHAN LUAS AREAL A. Produksi Padi Tahun

Jumlah Produksi (Ton)

% Pertumbuhan

2007

55.471,00

2008

91.679,00

35,04

2009

90.211,00

- 1,60

2010

90.821,00

0,68

Ket: Sumber Data BPS Kabupaten Sintang

B. Pertumbuhan Luas Areal Tanam Padi Pertumbuhan Luas Areal (ha)

Tahun

Luas Tanam (ha)

% Pertumbuhan

2007

25.466,00

551,00

2,21

2008

26.750,00

1.284,00

5,04

2009

33.036,00

6.286,00

23,5

2010

33.205,00

169,00

0,51

Ket: Sumber Data Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang

pertanian organik ini akan segera berkembang dengan pesat karena sistem pertanian organik menjadi jawaban yang tepat terhadap kelangkaan pupuk dan mahalnya sarana produksi pertanian yang dirasakan oleh petani pada saat ini. Selain itu dengan mengaplikasikan langsung oleh petani maka sistem

pertanian tradisional akan secara berangsur-angsur beralih kepada sistem pertanian organik yang ramah lingkungan. Pertanian organik menye­dia­ kan produk-produk pertanian yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya serta tidak merusak lingkungan. Gaya hidup

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

43


Kabar Daerah

Bupati Sintang Drs.Milton Crosby, M.Si (kiri depan) mengunjungi lokasi pertanian yang mengembangkan sistem pertanian organik. Sistem ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintetis. sehat demikian telah melembaga secara internasional yang men­ syaratkan jaminan bahwa produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi, kandungan nutrisi tinggi dan ramah lingkungan. Preferensi konsumen seperti ini menyebabkan permin­t aan produk pertanian organik dunia meningkat pesat. Pertanian organik adalah sis­ tem produksi pertanian yang menghindari atau sangat membatasi penggunaan pupuk kimia (pabrik), pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan. B u d i d aya t a n a m a n b e r ­ wawas­a n lingkungan adalah suatu budidaya pertanian yang direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan sifat-sifat, kondisi dan kelestarian lingkungan hidup, dengan demikian sumber daya alam dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga kerusakan dan kemunduran lingkungan dapat

44

Edisi 8  JUNI 2011  PROGRES

dihindarkan dan melestarikan daya guna sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mengacu pada pemahaman pertanian organik tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2008 ini mencoba me­ nerapkan sistem pertanian organik secara bertahap dengan tujuan percepatan pencapaian produksi pangan untuk terwujudnya kemandirian pangan daerah. Pengembangan sistem organik ini juga disesuaikan dengan kon­ disi dan potensi alam sekitarnya. Dengan menggunakan bahanbahan yang relatif mudah didapat seperti keong bekicot dan bonggol pisang. “Untuk pupuk pertanian kita menggunakan fermentasi dari keong bekicot yang mengandung nitrat. Untuk Kalium diambil dari bonggol pisang dan juga dari sabut kelapa. Dari bahan nabati tersebut petani tidak lagi tergantung pada pupuk urea yang diolah secara

kimia dari pabrik. Sehingga pa­ ra petani dapat melakukan peng­­hematan, atau setidaknya mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang kadang sulit didapat,” tambah Arbudin. Tak hanya itu, pemberantasan hama juga diatasi dengan cara organik, dengan mengolah buah sirsak yang dicampur dengan tembakau. “Begitu juga dengan pengen­ dalian hama pada tanaman, par­a petani diarahkan untuk menggunakan bahan nabati. Hama wereng yang bisa ditanggulangi dengan buah sirsak yang di­ campur tembakau. Teknik ini juga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan pemakaian pembasmi kimia. Bahan-bahan pembuatannya juga relatif mudah dan banyak disekitar perdesaan,” tutur Arbudin. Masyarakat juga harus di­ beri edukasi mengenai sistem pertanian organik, karena sela­ ma ini masyarakat terbiasa de­ ngan pertanian konvesional yang mengandalkan pupuk dari bahan-bahan kimia sintetis. Un­t uk memberikan informasi menge­n ai pertanian organik, diperlukan petugas penyuluhan yang benar-banar memahami sistem pertanian organik dan bisa menyesuaikan dengan keinginan masyarakat Kabupaten Sintang. “Petugas penyuluhan yang masih relatif kurang dan perilaku masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem pertanian organik menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sintang,” tegasnya. Pemerintah Kabupaten Sin­ tang mengadopsi sistem pertanian organik ini dari pengalaman petani di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sebelumnya telah ber­hasil. Pemerintah Kabupaten Sintang mulanya mengirimkan 24 orang ke Kampung Cipetir Wangun Kecamatan Nagrak, Kabu­paten Sukabumi. n


­

Kabar Daerah

Kabupaten Buleleng Meraih Penghargaan Lingkungan Hidup Oleh: iwan hamka

Roda pembangunan Kabupaten Buleleng terus bergulir menuju Buleleng yang maju, aman dan sejahtera. Berbagai program unggulan strategis dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Diantaranya adalah tentang lingkungan hidup. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu telah membuah hasil yang cukup membanggakan yakni meraih penghargaan peringkat IV sebagai Penyusun Buku SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Tingkat Nasional.

P

emerintah kabupaten Buleleng melalui Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan telah mengeluarkan tiga program unggulan strategis dibidang lingkungan hidup. Tiga program unggulan yang juga didukung oleh seluruh komponen masyarakat itu adalah mengenai pencegahan pencemaran, penanggulangan dan pemulihan lingkungan serta penyuluhan lingkungan. Pencegahan pencemaran udara yang dilaksanakan di antaranya melakukan pengukuran kualitas udara , pengukuran kualitas air laut, air sungai, air danau, pemilahan sampah organik dan anorganik dan pembuatan tanggul di Danau Buyan. Program penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi kegiatan pengolahan sampah, pembuatan IPAL Komunal, Penghijauan Lahan Kritis/Penanaman Pohon, Pelestarian kawasan pesisir/laut, penanggulangan abrasi, penanganan sampah dan sungai dan memprakarsai

Pertanian di tepi Danau Buyan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yang tertata rapi. Gerakan Desa Sadar Lingkungan Hidup di 9 Kecamatan se-Kabupaten Buleleng. Penyuluhan terhadap pelestarian lingkungan itu dilaksanakan secara berkesinambungan di 9 Kecamatan s e - Ka b u p a t e n B u l e l e n g d e n g a n harapan agar terwujud peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting melestarikan alam lingkungan.

Terbaik di Bali dan Peringkat IV Nasional Wujud dari kepedulian pemerintah kabupaten Buleleng terhadap lingkungan hidup itu akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup memb erikan penghargaan peringkat IV sebagai penyusun buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tingkat Nasional kepada Kabupaten Buleleng, setelah sebelumnya Buleleng menjadi yang terbaik di Provinsi Bali. Penghargaan tersebut diserahkan 7 Mei lalu di Balai Kartini Jakarta.  Dalam wawancaranya, Kepala

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Ir. Wayan Pasek Swastika, M.Si mengatakan, penghargaan SLHD merupakan wujud implementasi penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelumnya Kabupaten Buleleng telah tiga kali berturut-turut berhasil menjadi yang terbaik. Lebih jauh Swastika memaparkan, SLHD merupakan pertanggungjawaban terhadap publik mengenai keterbukaan informasi tentang lingkungan hidup dan salah satu standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yaitu pelayanan informasi dan data tentang lingkungan. Penilaian SLHD dilakukan langsung oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan beberapa indikator penilaian. Diantaranya database tentang sumber daya alam beserta pemanfaatannya, serta dampak yang dilengkapi dengan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. n

PROGRES  Edisi 8  JUNI 2011

45


Kabar Daerah

Kota Waisai Akan Ditata Ulang Oleh: IWAN HAMKA

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal  berupaya mempercepat pengentasan daerah tertinggal melalui program pengembangan komoditas unggulan atau produk unggulan kabupaten.

W

aisai, ibukota Raja Ampat kini tengah berbenah diri. Sebagai pintu masuk arus wisata kelas dunia itu , kota Waisai nampaknya perlu untuk melakukan penataan ulang tata ruang nya. Hal

46

Edisi 87  JUNI mei 2011 2011PROGRES PROGRES

itu dilakukan demi memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan yang akan menikmati keindahan alam kabupaten Raja Ampat. Seperti di jelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Arthemas Mambrisauw, S.Sos, bahwa pemerintah kabupaten akan merevisi tata ruang Kota Waisai ini. Sebab tata ruang kota yang dulu pernah ada hanya berlaku selama lima tahun”. Pemanfaatan ruang dan penataan Kota Waisai yang saat ini kian tak terarah mendapat sorotan dari berbagai pihak. Laju pertumbuhan penduduk dan mobilisasi penduduk dari luar Waisai yang tak terbendung membawa dampak buruk terhadap pemanfaatan wilayah Kota Waisai Raja Ampat. Sepintas Waisai amat

“semberawut.” Untuk itu Waisai, sebagai ibukota kabupaten Raja Ampat perlu ditata ulang. “Visi Pemda Raja Ampat adalah terwujudnya kabupaten Raja Ampat sebagai Kabupaten bahari yang ditunjang sektor pariwisata dan perikanan. Namun tak semua masyarakat sepakat mewujudkan visi ini dalam kehidupan seharihari. Mohon kiranya Kota Waisai ini ditata dengan baik, karena Waisai menjadi entry point bagi kegiatan wisata di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Drs. Yance Mambrasar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Raja Ampat pada kegiatan konsultasi publik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat 2010-2030 di Aula Bappeda Raja Ampat belum lama ini.


Kabar Daerah Dijelaskannya, sebagai entry point kegiatan wisata maka Waisai menjadi tolak ukur penilaian wisatawan tentang sektor pariwisata di Raja Ampat. Untuk itu Kota Waisai sebagai ibukota Kabupaten Raja Ampat perlu ditata dengan baik. “Kiblat dari visi, misi dan program yang telah dicanangkan pemerintah daerah ini adalah Kota Waisai. Jangan sampai wisatawan datang ke Waisai atau Raja Ampat dan pulang dengan membawa kesan-kesan yang tidak baik terhadap Raja Ampat yang

namanya kian mendunia,” kata Yance Mambrasar. “Kita harus tegas dan dengan nyali untuk menjalankan semua program yang telah kita tetapkan ini. Kita harus berani amankan semua kebijakan-kebijakan yang tentunya membawa keuntungan bagi seluruh masyarakat Raja Ampat,” tambah Yan Mambrasar. Kaitan dengan penataan Kota Waisai, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Arthemas Mambrisauw,

S.Sos, mengakui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Waisai akan direvisi. Ki t a m a s i h r e v i s i RT RW Kabupaten Raja Ampat sebagai tata ruang induk yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kalau ini sudah final maka kita akan kembali merevisi tata ruang Kota Waisai sebagai Ibukota Kabupaten Raja Ampat,” ujar Arthemas Mambrisauw, S.Sos. Supaya bisa dilihat secara teliti dalam komponen-komponen tata ruang itu, mana yang tidak sesuai lagi, kita akan revisi dan itukan

PROGRES PROGRESEdisi Edisi87JUNI mei 2011

47


Kabar Daerah harus melibatkan berbagai komponen bukan saja dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan juga dunia usaha, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Waisai. Kita duduk bersama sekaligus itu merupakan sosialisasi tentang tata ruang yang sebenarnya sudah ada aturannya tetapi kenyataan karena semua mempunyai semangat membangun yang tinggi . “Tata ruang Waisai ini sudah dirancang sejak tahun 2003, dan itu yang dulu pertama kita buat. Tapi karena ada benturan-benturan yang berkaitan dengan kepemilikan hak diatas tanah itu sehingga seolah-olah tidak memperhatikan manfaat tata ruang tersebut,” kata Arthemas. Tujuan awal tata ruang kota tersebut, kata Arthemas adalah bagaimana Waisai ini di tata dengan baik karena berkaitan dengan berbagai program-program pembangunan. Bahkan, katanya, banyak sekali resiko bila rencana tata ruang itu tidak dilaksanakan atau diindahkan dengan baik. Misalnya banjir akibat penebangan hutan secara liar. “Jadi kita akan revisi tata ruang Kota Waisai ini. Sebab tata ruang kota yang dulu pernah ada hanya berlaku selama lima tahun. Supaya kita menata lagi dan evaluasi lagi ruang-ruang yang ada di Waisai ini. Setelah itu kita

48

Edisi 87  JUNI mei 2011 2011PROGRES PROGRES


akan tuangkan dalam produk hukum berupa peraturan daerah sehingga ditaati oleh seluruh komponen yang ada,” jelas Arthemas.

Draft RTRW untuk 20 Tahun Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Raja Ampat tahun 2010-2030. RTRW tersebut menjadi pedoman dan arahan bagi dan pemafaatan ruang atau wilayah di Raja Ampat untuk kepentingan pembangunan pada masa yang akan datang. “Konsultasi publik menjadi salah satu syarat sebelum RTRW tersebut dibahas lebih lanjut baik di tingkat provinsi maupun di Jakarta sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Raja Ampat,” ujar Arthemas Mambrisauw, S.Sos. M.IP Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai belum lama ini. Untuk itu, Bappeda Raja Ampat menggelar Konsultasi Publik kaitan dengan RTRW Kabupaten Raja Ampat 2010-2030 di Aula Bappeda Raja Ampat akhir Mei 2011 yang lalu. Konsultasi Publik itu sendiri dihadiri oleh pimpinan SKPD di Lingkungan Pemda Raja Ampat serta pimpinan LSM di Raja Ampat. “Konsultasi RTRW ini telah kita lakukan sejak tahun 2009, bahkan kita telah presentasikan di Provinsi Papua Barat,” ujar Ketua Bappeda Raja Ampat, Sasaran RTRW ini, kata Arthemas adalah bagi seluruh pemangku kepentingan di Raja Ampat, baik pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun komponen masyarakat lainnya yang melakukan kegiatan dan pembangunan di Raja Ampat. Dengan adanya RTRW ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam hal pemanfaatan wilayah di Raja Ampat. Wakil Bupati Raja Ampat, Drs.

Inda Arfan menyambut dengan konsultasi publik tentang RTRW tersebut. Menurutnya rapat konsultasi publik tentang RTRW tersebut sangat strategis bagi pembangunan Kabupaten Raja Ampat, khususnya dalam hal pemanfaatan dan penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. “Semoga dengan adanya RTRW tersebut akan memperlancar dan meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan di Kabupaten Raja Ampat karena RTRW tersebut menjadi runjukkan bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas pembangunan,” kata Inda Arfan. Wakil Bupati Inda Arfan, berharap bila RTRW tersebut telah ditetapkan menjadi perda, betul-betul digunakan dalam penataan Kabupaten Raja

Ampat. “Saya harap apa yang dilaksanakan hari ini dilaksanakan dengan baik. Saya lihat dinas-dinas juga bangun kantor seenaknya, tidak tanya tata ruang di Bappeda. Bahkan kita terlambat menata kota Waisai sehingga pembangunannya saat ini sangat sembrawut,” ujar Wakil Bupati Inda Arfan berharap. Lebih lanjut Artehmas Mambrisauw menjelaskan sejak 2003 pemda Raja Ampat telah memiliki RTRW, termasuk RTRW Waisai sebagi ibukota Kabupaten tetapi karena adanya UU Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sehingga mulai tahun 2009 dilakukan pembuatan draf baru RTRW Kabupaten Raja Ampat untuk jangka waktu 2010-2030. (PTR)

PROGRES PROGRESEdisi Edisi87JUNI mei 2011

49


Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di tanah air terus dilakukan melalui berbagai macam program. Baik melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pendampingan usaha. Namun semua itu dirasakan belum cukup karena masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang sifatnya multidimensi. Untuk itu majalah PROGRES menyajikan tulisan bersambung yang dikutip dari Pidato Prof. Dr. Mohammad Ikhsan yang berkaitan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, disampaikan pada pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada akhir Nopember 2010 lalu. Tulisan di bawah ini merupakan bab kedua dari tujuh bab pidato beliau yang b erjudul Keterkaitan Antara Kebijakan Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan: Pertumbuhan Ekonomi Penting Tetapi Tidak Cukup. Berikut kutipannya.

Bab III. Stabilitas Ekonomi Makro dan Penanggulangan Kemiskinan:

Peran Stabilitas Harga Sama Pentingnya dengan Pertumbuhan Ekonomi

S

tabililtas Ekonomi Makro atau Stabilitas Harga mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui beberapa saluran yaitu terkait dengan (i) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, (ii) dampak distribusinya terhadap masingmasing kelompok rumah tangga serta (iii) implikasi terhadap penyusunan kebijakan anti kemiskinan itu sendiri. Pertama, berkaitan dengan hu­ bungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih kontroversial, karena hubungannya yang dapat positif atau negative khususnya pada saat inflasi berada dalam wilayah inflasi rendah. Ambiguitas dari pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan secara teoritis oleh kompleksitas hubungan keduanya. Teori Pertumbuhan Ekonomi mengindikasikan bahwa inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

50

Edisi 8 ď Ź juni 2011 ď Ź PROGRES

Mohamad Ikhsan Staf Khusus Wakil Presiden RI Guru Besar FE UI

melalui pengaruhnya terhadap tingkat akumulasi faktor-faktor produksi atau total factor productivity (Montiel, 2003). Tingkat akumulasi faktor produksi akan terpengaruh akibat uang dan kapital

yang pada dasarnya merupakan substitute asset. Dalam hal ini, kenaikan tingkat inflasi akan mendorong pelaku ekonomi menempatkan asetnya dalam kapital dibandingkan mengakumulasi uang tunai (hoarding), sehingga pada giliran inflasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di lain pihak, inflasi berlaku seperti pajak terhadap kapital sehingga kenaikan inflasi sama saja dengan kenaikan kapital. Inflasi juga meningkatkan ketidakpastian sehingga menyulitkan entrepreneur dan pelaku ekonomi untuk melakukan perencanaan yang pada gilirannya akan menunda keputusan investasinya. Inflasi juga akan mendorong kenaikan tingkat bunga nominal yang bukan hanya akan meningkatkan biaya modal kerja tetapi juga biaya investasi. Ketidakpastian juga akan tercermin pula dalam pasar valuta asing yang pada gilirannya mendorong pelarian modal. Lebih jauh lagi, inflasi


yang tinggi mencerminkan ketidakbecusan pemerintah (Fisher, 1993). Jadi, dari jalur akumulasi ini terdapat dua pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah yang berbeda. Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga dapat terjadi melalui penurunan total factor productivity. Saluran ini dikenal dengan efficiency channel. Inflasi yang tinggi meningkatkan kebutuhan untuk mengubah harga yang pada gilirannya meningkatkan biaya transaksi bagi perusahaan (menu costs) dan menurunkan tingkat pemegangan uang tunai oleh konsumen (shoeleather costs). Inflasi yang tinggi menyebabkan distorsi dalam informasi. Jawaban dari hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata-mata terletak pada hasil empiris. Regresi antar negara dengan menggunakan sampel yang relaif besar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi dan produktivias mempunyai korelasi positif dengan stabilitas ekonomi makro. (Easterly dan Kray, 1999). Adres dan Hernado (1997) menunjukkan berdasarkan studi di negara OECD pada periode 196092 bahwa tingkat inflasi rendah atau moderat sekalipun mempunyai dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mempunyai dampak yang permanen berupa penurunan pendapatan per kapita. Penelitian yang dikemukakan oleh Barro (1994) dengan menggunakan data panel 19601990 dan melibatkan 100 negara, yang menunjukkan bahwa, ceteris paribus, kenaikan 10 persen dalam inflasi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,025 persen per tahun. Temuan Barro menunjukkan bahwa tingkat inflasi dibanding-

kan variabilitas inflasi yang lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. World Bank dalam monograf yang berjudul “Economic Growth in 1990s: Learning of a Decade Reform” menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi makro yang stabil biasanya berasosiasi pula dengan “fiscal solvency and sustainability, a monetary policy stance consistent with a low stable rate of inflation, and a robust exchange rate regime that avoids both systematic currency misalignment and excessive volatity in the real exchange rate.” Walaupun sukar untuk membuktikan secara langsung arah hubungan kausalitasnya - apakah stabilitas kebijakan akan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro atau sebaliknya - beberapa studi membuktikan bahwa instabilitas ekonomi makro mempunyai asosiasi yang kuat dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang rendah. Tanpa stabilitas ekonomi makro, pelaku ekonomi enggan menempatkan sumber dayanya di suatu negara. Hal ini dibuktikan oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa bersama-sama dengan faktor-faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi masa lalu, tingkat bunga riil dan kredit), investasi swasta secara signifikan dan secara negatif dipengaruhi oleh ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi makro -dalam hal ini diwakili oleh tingkat inflasi dan nilai tukar dan variabilitasnya. (lihat misalnya Ramey dan Ramey, 1995). Inflasi bukan hanya menurunkan tingkat investasi tetapi juga efisiensi penggunaan faktor produksi. Benefit menurunkan tingkat inflasi sangat besar (Adres dan Hernando; 1997). Adres dan Hernando menyimpulkan “effort to keep inflation under control will sooner or later pay in terms of better long-run performance and

higher per capita income.” Inflasi yang tinggi menyebabkan suatu negara negara kehilangan daya saing karena inflasi yang tinggi akan mempengaruhi nilai tukar riil suatu negara. Erosi daya saing akan mempengaruhi kinerja sektor tradable. Jika sektor tradable menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, penurunan daya saing ini akan mempunyai implikasi pada penciptaan lapangan kerja dan tingkat pengangguran. Penciptaan lapangan kerja tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan mengingat “labor” merupakan aset utama dari orang miskin. Ekspansi sektor tradable ini seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya merupakan pendorong (driver) dari penurunan kemiskinan Indonesia di era 1990an dan -walaupun masih dalam bentuk spekulatif - penurunan daya saing industri manufaktur selama pasca reformasi mempunyai asosiasi terhadap perlambatan laju penurunan tingkat kemiskinan. Hubungan antara inflasi dan daya saing industri manufaktur serta tingkat kemiskinan ini ditemukan pula oleh Cardoso (1992) untuk kasus negara Amerika Latin. Dampak Inflasi terhadap Kelompok Miskin cenderung lebih besar: Benefit Penurunan Inflasi adalah Ramah Kelompok Miskin (Pro Poor). Inflasi pada dasarnya identik dengan pajak yang regresif dan arbiter, dimana bebannya dialami secara disproporsional oleh kelompok berpendapatan rendah. Mengutip istilah yang dipakai oleh Easterly dan Fischer (2001): “ ..inflation is the cruelest tax of all and is often interpreted as meaning the claim hurts the poor relatively more than the rich” Ada dua alasan dibaliknya yaitu

PROGRES  Edisi 8  juni 2011

51


pertama, rumah tangga miskin umumnya menempatkan kekayaannya dalam bentuk uang tunai (cash) dibandingkan dengan aset finansial yang memiliki tingkat pengembalian (interest bearing asset). Inflasi akan secara langsung menurunkan nilai riil dari kekayaannya yang pada gilirannya mengurangi tingkat konsumsi (atau dikenal pula dengan Tobin Effect). Kedua, kemampuan kelompok berpendapatan rendah dalam mengelola dan memproteksi nilai riil dari pendapatan dan aset dari inflasi umumnya lebih rendah dibandingkan kelompok lithe better off�. Konsekuensinya kenaikan inflasi akan menimbulkan erosi terhadap pendapatan (gaji) dan aset keuangan lain lebih besar pada keluarga miskin dibandingkan dengan keluarga bukan miskin. Inflasi yang rendah memberikan kemudahan bagi kelompok miskin untuk mengelola resiko-resiko ekonomi akibat keterbatasan akses dan pengetahuan kelompok miskin terhadap institusi proteksi seperti asuransi dan kredit. Akibatnya, bagi kelompok rumah tangga miskin, dampak inflasi yang menimbulkan ketidakpastian yang menyebabkan mereka enggan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk investasi sumber daya manusia maupun investasi bisnis. Rumah tangga miskin umumnya tergolong memiliki tingkat risk averseness yang tinggi, karena tidak mempunyai akses kepada sumber keuangan yang memadai atau aset yang terbatas. Akibatnya mereka umumnya memiliki cash ratio (terhadap pendapatan) yang lebih tinggi sebagai bagian dari motif berjaga-jaga (precautionary motive). Mereka juga enggan melakukan kegiatan investasi baru yang mengandung berisko. Dalam kaitan ini, inflasi akan meningkatkan resiko yang lebih tinggi dan menyebabkan

52

Edisi 8 ď Ź juni 2011 ď Ź PROGRES

rumah tangga miskin menjadi tidak terlibat dalam proses pertumbuhan ekonomi. Risk averness ini juga mempengaruhi keputusan investasi rumah tangga miskin. Mereka lebih mementingkan investasi yang berdampak sekarang dan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang seperti pendidikan . Mengingat tingkat pengembalian di pasar tenaga kerja berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan, keengganan rumah tangga miskin melakukan investasi jangka panjang bukan hanya menyebabkan kegagalan mereka untuk ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperburuk distribusi pendapatan yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kemiskinan absolut. Perkembangan tingkat distribusi pendapatan di negara-negara Amerika Latin menjadi bukti keterkaitan antara investasi pendidikan dan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan. Lebih jauh lagi, pada saat terjadinya goncangan baik yang bersifat individual (idyosincratic shocks) maupun lokal dan global (covariate shocks), inflasi akan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi -termasuk kepada rumah tangga miskin yang jarang menggunakan uang tunai untuk keperluan transaksi. Rumah tangga miskin biasanya akan mengatasikrisis yang dialaminya dengan memotong biaya investasi jangka panjang seperti memberhentikan anaknya dari sekolah dan atau mengurangi kualitas gizi makanan di rumah tangganya. Pengalaman ini terjadi pada saat krisis tahun 1998 dimana rumah tangga miskin mengatasi goncangan de-

ngan memberhentikan anak dari sekolah akibat EI Nino dan krisis ekonomi yang memicu inflasi hingga 70% dan sekaligus penurunan pendapatan per kapita lebih dari 10%. Respons keluarga miskin seperti ini dikenal dalam literatur ekonomi sebagai “hysteresis�. Kejadian ini terulang pada saat krisis pangan 2008 di beberapa negara di Afrika (Grosh, 2008). Ada yang berpendapat bahwa rumah tangga pertanian dimana mereka bertindak sebagai produsen dan sekaligus konsumen, kenaikan harga tidak selalu berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan, karena sebagai produsen mereka akan diuntungkan dengan kenaikan harga pangan. Bahkan sebagai buruh tani pun diuntungkan karena kenaikan harga pangan akan ditranslasikan pada kenaikan upah buruh tani yang menguntungkan semua penduduk desa yang bukan petani produsen. Secara teoritis, memang dampak kenaikan harga pangan tergantung pada posisi keluarga miskin apakah menjadi net producers atau net consumers. Jika sebagai net producer, mereka akan diuntungkan tetapi sebagai net consumer, kenaikan harga, ceteris paribus, akan meningkatkan beban dan menurunkan pendapatan riil mereka. Jadi, dampak agregatnya tergantung pada apakah yang lebih dominan sebagai net producers atau net consumers. Jika net producers yang dominan, niscaya kenaikan inflasi akan identik dengan penurunan tingkat kemiskinan dan sebaliknya jika net consumer yang dominan akan berakibat pada kenaikan tingkat kemiskinan. 10

Lihat misalnya Deaton (1997) untuk teori dampak distributif dari perubahan harga (pangan). 10


Kegiatan tnp2k JUNI 2011 Tanggal

Kegiatan

2 Juni 2011

Rapat TNP2K dengan Delegasi dari Afghanistan

2 Juni 2010

Rapat Financial Inclusion

4 Juni 2011

Lokakarya Penggunaan Identitas Elektronik

6 Juni 2011

Rapat TNP2K dengan Bappenas

11 Juni 2011

Rapat Program Keluarga Harapan

16 Juni 2011

Rapat Internal TNP2K

16 Juni 2011

Rapat PNPM Mandiri dengan World Bank dan Ausaid

18 Juni 2011

Rapat TNP2K dengan USAID

18 Juni 2011

Rapat Sekretariat TNP2K dengan Kementerian Dalam Negeri

18 Juni 2011

Pembukaan Rapat Kerja Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

19 Juni 2011

Rapat Kerja TNP2K dengan TKPK Daerah

20 Juni 2011

Rapat Kerja TNP2K dengan TKPK Daerah

foto: progres/sujar

(Dari kiri ke kanan) Sutikno, Kepala Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tonno Supranoto bersama istri, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat, dan Andri Suharyadi.

Kepala Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tonno Supranoto bersama istri.

PROGRES ď Ź Edisi 8 ď Ź juni 2011

53


Program Cash for Work Program Cash for Work telah membantu warga yang tertimpa musibah bencana erupsi Gunung Merapi. Program ini juga memulihkan semangat penduduk untuk kembali menata kehidupan mereka.

TAHAP I Jumlah Kabupaten

4 kabupaten

Jumlah Kecamatan

10 kecamatan

Jumlah Desa

48 desa

Tenaga Kerja Terserap

18,294 orang

Jumlah Hari Orang Kerja

207,353 HOK

Jumlah Kelompok

577 Kelompok

Gambar: Pelaksanaan Cash for Work dengan pekerjaan pembuatan saluran air bersih di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. (foto: dokumentasi Kepala Dusun Pule, Magelang)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Progres Juni 2011